Anies, Islam, dan Keragaman

Anies, Islam, dan Keragaman M Bambang Pranowo  ;   Guru Besar di UIN Ciputat; Rektor Universitas Mathlaul Anwar, Banten

                                                    KORAN SINDO, 09 Mei 2017

                                                           

MESKI kemenangan pasangan calon Anies-Sandi atas Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta sudah lebih dari sepekan, para netizen di internet tak henti mempersoalkan dampak kemenangan itu. Menurut sebagian netizen, kemenangan Anies-Sandi akan menjadikan Jakarta hijau royo-royo.  Jakarta juga berpotensi menerapkan hukum syariah Islam untuk memenuhi kelompok Islam militan yang selama ini bahu-membahu mendukung pasangan calon Anies-Sandi. Kaum Ahokers istilah yang disematkan untuk para pendukung pasangan calon Ahok-Djarot menuding kemenangan Anies disebabkan kampanye berbasis SARA yang seharusnya dihindari. Mereka menuduh kampanye berbasis SARA telah dipraktikkan para pendukung Anies-Sandi untuk memenangkan pilkada. Ribuan karangan bunga ucapan kesedihan dan belasungkawa atas kekalahan Ahok-Djarot berderet memenuhi balai kota, dan sekarang dilanjutkan oleh ribuan balon. Karangan bunga itu konon masih terus berdatangan dari para Ahokers yang tetap mendukung Ahok (meski dalam pilkada) karena menurut mereka, pilkada itu tidak fair. Bagi kaum Ahokers, kekalahan pasangan calon Ahok-Djarot ini kekalahan kaum moderat, pluralis, dan pejuang keragaman (kebinekaan) di Indonesia. Pilkada DKI, bagi mereka, adalah cermin dari pilpres sehingga kekalahan Ahok-Djarot sama dengan kekalahan para pejuang NKRI yang menghendaki keberagaman, kemoderatan, dan kemodernan. Di pihak lain, kemenangan Anies-Sandi oleh kaum Ahokers dianggap sebagai kemenangan para pengusung negara Islam, kelompok simpatisan (Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), kelompok radikal Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, dan kaum penyeru khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dus, kemenangan Anies dianggap sebagai awal dari bencana perpecahan NKRI. Mengerikan sekali! Bagi sebagian netizen pro-Ahok, kemenangan Anies merupakan keberhasilan penggalangan kampanye penyalahgunaan agama untuk politik. Demo besar-besaran yang menghendaki Ahok dipenjara dengan tuduhan penistaan Alquran sebetulnya tidak lebih dari sebuah trik politik belaka. Karena itu, kemenangan Anies-Sandi akan menjadi preseden buruk pada masa depan. Calon-calon eksekutif dan legislatif pada masa datang niscaya akan menggunakan trik-trik pemanfaatan ayat suci untuk kampanye. Bila perlu, mendorong terjadi kerusuhan SARA demi kemenangan jagoan-jagoan politiknya dalam pilkada. Majalah Tempo misalnya dalam ulasannya mengenai kemenangan Anies-Sandi menyimpulkan bahwa kekalahan Ahok adalah tragedi hancurnya demokrasi yang jujur dan berkeadaban. Benarkah  Tuduhan Itu? Banyak para netizen yang "tertipu" dengan pemutarbalikan fakta-fakta yang disuguhkan kaum Ahokers di atas. Seakan-akan dalam kampanye Pilkada DKI baru lalu ada pengutuban secara diametral antara Ahokers dan Aniesers di masyarakat berdasarkan sentimen ras, suku, agama, dan ideologi. Kelompok Ahokers seakan-akan mewakili aliansi pejuang demokrasi, HAM, kesetaraan gender, dan antisyariah. Sedangkan kelompok Anieser mewakili kelompok ekstrem, anarkis, dan Islamis kanan. Dengan kemenangan Anies-Sandi, itu berarti kelompok Islam yang anarkistis dan ekstremis akan menguasai panggung kekuasaan di Jakarta, yang dampaknya akan mendominasi perpolitikan nasional. Pandangan tersebut jelas sangat simplistis. Menganggap warga DKI dangkal intelektual, buta politik nasional, dan kontra-Pancasila. Dr Denny JA, konsultan kampanye pilkada, dalam artikelnya yang berjudul "Pasca Pilkada Jakarta, Apakah Kebinekaan Kita Terancam" menyatakan bahwa tuduhan pihak-pihak tertentu yang menyatakan kekalahan Ahok-Djarot sebagai tragedi nasional (karena hilangnya keberagaman, kesetaraan, dan menguatnya anarki) adalah isapan jempol belaka. Menurut Denny JA, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang didirikannya telah melakukan 11 survei  tentang dinamika politik Pilkada Jakarta sejak Maret 2016 sampai April 2017. Hasilnya, kekalahan Ahok-Djarot dalam Pilkada Jakarta bukan karena hilangnya semangat keberagaman pada warga Jakarta seperti yang dituduhkan para Ahokers, melainkan karena pengaruh melting pot , kumpulan aneka kepentingan. Mereka punya tujuan sama: Ahok harus kalah! Mereka yang punya tujuan sama "Ahok harus kalah" terdiri atas berbagai kelompok kepentingan. Mulai dari warga yang tersakiti akibat penggusuran rumah tanpa musyawarah, lalu pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang dipecat Ahok dengan semena-mena, kemudian para pengusaha yang dipalak Ahok berlebihan, dan ibu-ibu rumah tangga yang melihat kemarahan brutal Ahok terhadap bawahannya sehingga merusak pendidikan akhlak anak-anaknya. Mereka inilah yang terdiri atas berbagai komponen suku bangsa, agama, etnis, ilmuwan, dan kelompok ekonomi bekerja sama  mengalahkan Ahok. Seorang pengusaha yang beretnis China dan nonmuslim, sebut saja namanya Exway, bahkan rela menggunakan "properti" miliknya untuk memenangkan Anies dengan niat menjaga keragaman. Menurut dia, justru Ahoklah yang merusak keragaman. Apa arti semua itu? Sosok Ahok dalam Pilkada DKI ternyata tidak merupakan representasi dari keragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Menurut data LSI, para pemilih Ahok juga bukan orang-orang yang anti-NKRI dan Pancasila. Berdasarkan survei LSI, para pemilih Anies pun komposisinya tak jauh berbeda dengan komposisi masyarakat Jakarta yang 70% menginginkan Pancasila sebagai dasar negara dan menolak Indonesia jadi negara Islam. Itulah sebabnya, menurut Denny JA, para pemilih Anies sebetulnya terdiri atas pihak-pihak yang sebetulnya satu sama lain bertentangan visinya. Di sana ada Muhammadiyah dan NU yang tetap menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, tapi ada juga kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam (khilafah). Data-data besutan LSI Denny tersebut sulit dibantah karena ia melakukan riset yang menggunakan kaidah ilmiah (statistik). Dan, saya sebagai orang yang bergelut dengan riset Islam Jawa (disertasi saya di Monash University, Australia berjudul Islamic Tradition in Rural Java) merasakan betapa perilaku Anies dan Sandi dalam kampanye maupun blusukan-nya menyenangkan orang Jawa dengan keramahan dan keunggah-ungguhannya. Dalam kampanye terakhir putaran kedua misalnya Anies sempat menunjukkan "sikap kejawaannya" yang ramah terhadap Ahok meski yang terakhir ini suka melecehkan argumentasi Anies. Ihwal kecil inilah tampaknya yang membuat orang Jawa di Jakarta lebih memilih Anies ketimbang Ahok. Padahal, jumlah orang Jawa di Jakarta mencapai 38% populasi. Cukup signifikan untuk memengaruhi kemenangan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Setelah mengetahui (berdasarkan data) bahwa moderasi keislaman, keragaman, dan Pancasila tetap kokoh sebelum dan sesudah Pilkada DKI, kita warga Jakarta tidak perlu cemas berlebihan terhadap penyebaran isu-isu provokatif yang muncul setelah kekalahan Ahok. Mungkin ada sedikit friksi antarkelompok pendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta sewaktu kampanye lagi seru-serunya. Tapi, friksi-friksi tersebut hendaknya sudah selesai setelah pilkada usai. Bahkan mestinya sudah selesai di minggu tenang. Dengan demikian, sebagai bangsa yang bineka dan plural, kita harus bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan NKRI yang kita cintai ini. Last but not least, setelah Pilkada DKI usai dan kita sudah melihat hasilnya, yang harus kita lakukan adalah menjahit kembali "kain-kain persatuan" yang sempat koyak. Dan, itu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang ingin hidup aman dan damai di Bumi Ibu Pertiwi Indonesia. ●

Hasyim Muzadi dan Fleksibilitas Islam

Hasyim Muzadi dan Fleksibilitas Islam M Bambang Pranowo  ;   Guru Besar UIN Jakarta; Rektor Universitas Mathla’ul Anwar Banten

                                                  KORAN SINDO, 20 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Di bawah kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, NU dan Muhammadiyah seakan bersatu. Tak sedikit orang menyebut almarhum KH Hasyim Muzadi adalah ketua PP Muhammadinu (Muhammadiyah dan NU). Kenapa? Karena KH Hasyim sebagai orang NU terlihat sangat akrab dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sehingga seakan-akan Hasyim juga pengikut Muhammadiyah. Gedung Dewan Dakwah Muhammadiyah di Menteng, misalnya, seakan-akan menjadi kantor kedua Kiai Hasyim selain kantor PBNU di Kramat, Jakarta. Beliau menyatakan, Muhammadiyah dan NU itu bukan perbedaan paham, tetapi soal pembagian kerja untuk kemaslahatan umat. Biarkan orang-orang Islam yang pintar, kelas menengah, dan profesional diurus Muhammadiyah, sedangkan umat Islam di pinggiran, di kampung-kampung terpencil diurus oleh NU. Karena itu, ketika menjadi pimpinan puncak NU, Hasyim sering bolak-balik ke Gedung Muhammadiyah dan rajin urun rembuk bersama PP Muhammadiyah untuk mengatasi berbagai soal negara, bangsa, dan keumatan. Dengan demikian keakraban antara Hasyim dan Din sebenarnya tidak hanya karena keduanya satu almamater–Pondok Modern Gontor–, tetapi juga karena kesamaan visi dan pemikirannya. Baik Hasyim maupun Din adalah dua tokoh yang menghendaki Islam itu fleksibel, luwes, dan memberi pencerahan pada kehidupan manusia, baik secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Menurut Kiai Hasyim, dasar negara Pancasila dan NKRI di Indonesia sudah final. Para founding fathers negeri ini, terutama dari kalangan Islam, sudah sepakat Pancasila adalah dasar yang dipakai untuk berdirinya Republik Indonesia. Dalam berbagai ceramahnya, Hasyim selalu menekankan bahwa keislaman Indonesia yang berkarakter nasionalisme harus dirawat dan dijaga. Sebab, jika tidak, Islam bisa dimasuki unsurunsur luar sehingga menghancurkan ciri-ciri khas Islam Indonesia. Islam berkarakter non- Indonesia ini, oleh Hasyim, disebut Islam transnasional. Islam transnasional, menurut Hasyim, adalah Islam yang mengadopsi budaya-budaya luar yang tidak kompatibel dengan budaya Indonesia. Bagi Hasyim, kebesaran Islam justru terjadi ketika Islam mampu mengadopsi budayabudaya lokal di mana Islam berada. Di Jawa, misalnya, Islam cepat tersebar dan bahkan masuk ke keraton dengan mudah karena mampu mengadopsi budaya-budaya setempat tanpa kehilangan ciri-ciri dasar keislamannya (seperti Rukun Iman dan Rukun Islam). Penyebaran Islam di Jawa oleh para wali (Wali Sanga) dan kiai-kiai tradisional, misalnya, mengadopsi budaya lokal untuk menstimulasi dakwah Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang, misalnya, menciptakan lagu Ilir-Ilir yang kemudian sangat populer di masyarakat Jawa. Lagu gubahan Sunan Bonang berlanggam Jawa ini menjadi sarana dakwah yang sangat efektif di masyarakat tradisional. Begitu pula transformasi cerita-cerita wayang. Wali Sanga, misalnya, mengisi kisahkisah Perang Bharatayuda dengan konten Islam yang dikemas dalam dongeng Jawa. Bahkan lebih jauh lagi, kisah Dewa Ruci dalam pewayangan–menurut Van Bruinessen–sebetulnya mengadopsi kisah-kisah sufi tentang pencarian jati diri manusia dalam Musyawarah Burung karya Fariduddin al-Attar yang terkenal itu. Modifikasi budaya Jawa dalam Islam inilah yang kemudian membuat Islam seakan-akan identik dengan kejawaan. Dampaknya Islam bisa masuk ke dalam pusat-pusat kebudayaan Jawa seperti Keraton Solo dan Yogyakarta dengan mudah. Padahal, sebagai entitas pusat budaya Jawa, keraton sudah dekat dengan simbol-simbol budaya Jawa yang bercorak Hinduisme. Fenomena inilah yang membuat Islam–menurut Ricklefs– mampu menguasai batin orang Jawa. Saat ini, misalnya, kebudayaan Jawa sudah dianggap identik dengan Islam. Dampaknya, deklarasi keislaman orang Jawa pun tidak perlu mencopot simbol-simbol kejawaannya. Dari gambaran tersebut, Kiai Hasyim benar bahwa Islam Indonesia itu unik, punya karakter khusus, yang tidak perlu meniru-niru keislaman budaya lain. Dalam bahasa Hasyim, Islam transnasional adalah fenomena ”Islam” pendatang baru yang hendak menyabot Islam berkarakter Indonesia. Dalam bahasa satire, Kiai Hasyim pernah mengungkapkan, umat Islam harus hati-hati karena ”maling” sekarang tidak hanya mencuri sandal dan motor, tetapi juga mencuri masjid. Pencurian masjid ini, menurut Kiai Hasyim, sudah sering terjadi di berbagai pelosok di Indonesia. Sejumlah takmir masjid misalnya, dirombak struktur organisasinya oleh kelompok-kelompok Islam transnasional, kemudian dilakukan pula penggantian rutinitas acara-acara masjid yang sudah mentradisi di masyarakat dengan aturan-aturan yang ”mereka” tentukan dari ”sono” (baca: paham mereka yang berbasis Islam transnasional itu). Inilah yang sangat mencemaskan Kiai Hasyim. Itulah sebabnya, Kiai Hasyim ketika dijenguk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat beliau sakit wanti-wanti berpesan agar perjuangan Muhammadiyah untuk membumikan Islam di Indonesia diteruskan. Kiai Hasyim saat itu menyatakan, kondisi umat Islam Indonesia kini sedang mengalami gangguan budaya oleh infiltrasi kaum muslim transnasional. Bahkan Kiai Hasyim menganggap munculnya Islam berwajah keras, radikal, dan sangar adalah akibat pengaruh Islam transnasional tersebut. Kiai Hasyim adalah tokoh yang merindukan Islam yang ramah dan sejuk, yaitu Islam yang mengayomi semua komponen bangsa. Islam yang rahmatan lilrahmatan lilalamin. Bukan Islam yang menyuarakan kekerasan, yang mengafirkan orang yang berbeda paham dan membidahkan amalan-amalan ibadah yang tak sesuai dengan pandangannya. Islam Indonesia, menurut Kiai Hasyim, adalah Islam yang fleksibel dan terasa menyejukkan di mana-mana. Untuk menjangkau tujuan tersebut Kiai Hasyim telah membentuk dan menggerakkan forum yang mengusung saling pengertian antarpemeluk agama, forum yang mendukung toleransi antarumat beragama, dan forum kajian yang mengangkat nilai-nilai universal semua agama. Bagi Kiai Hasyim, Islam haus menjadi tempat yang damai dan tempat berlindung yang nyaman untuk semua umat manusia. Selamat jalan Kiai Hasyim. Semoga Tuhan menerima semua amal ibadah, pikiran, dan kontribusi kemanusiaan yang telah dilakukan Kiai Hasyim selama hidupnya. Amin. ●

Jumat 212 dan Simbol Ketidakadilan

Jumat 212 dan Simbol Ketidakadilan M Bambang Pranowo  ;   Guru Besar UIN Ciputat; Rektor Universitas Mathlaul Anwar, Banten

                                              KORAN SINDO, 02 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DEMO akbar umat Islam digelar lagi Jumat, 2 Desember (2-12- 2016) di lapangan Monas dan sekitarnya. Semula demo 212 ini akan diawali dengan salat Jumat di dua jalan protokol utama Jakarta, Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Seandainya benar terjadi, bisa terbayang betapa macetnya jalan-jalan di Jakarta akibat ditutupnya dua ruas jalan protokol utama tersebut. Perihal salat Jumat di jalan raya ini sempat menjadi perdebatan seru di media sosial (medsos). Seperti biasa, ada yang membolehkan, ada yang membatalkan. Sebelum perdebatan di medsos berakhir (bahkan mungkin tidak akan pernah berakhir), terjadi kesepakatan antara wakil-wakil umat Islam (MUI, Muhammadiyah, NU, dan lainnya) dengan pemerintah (polisi, TNI, dan Kementerian Perhubungan) bahwa demo dan salat Jumat akan berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pemerintah menyediakan segala kebutuhan para demonstran di lapangan (air minum, toilet, tempat wudu, karpet untuk sajadah, dan lain-lain); sementara para pimpinan Islam berjanji untuk mengatur para demonstran sedemikian rupa agar demo tersebut berlangsung aman dan damai. Dengan kesepakatan tersebut, kita semua lega bahwa demo 212 ini insya Allah berlangsung tertib, aman, dan damai. Sejumlah pondok pesantren dari berbagai daerah misalnya menurunkan pasukan penjaga perdamaian dan siap menyalurkan bantuan kepada para demonstran yang membutuhkan. Dari gambaran di atas secara teoritis demo 212 akan berlangsung aman, tertib, dan damai. Tapi, apakah teori tersebut akan jadi kenyataan? Tampaknya, bukan isapan jempol belaka jika ”berbagai kelompok” radikal yang ingin mengacaukan suasana demo—bahkan mengarahkan demo untuk merobohkan kekuasaan yang sah—akan menunggangi peristiwa 212. Bukan kebetulan jika Densus 88 berhasil membongkar jaringan teroris di Majalengka belum lama ini, yang ternyata mampu membuat bom berdaya ledak tinggi dan berniat mengacaukan suasana melalui demo 411 dan 212 dengan tujuan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Mereka ingin menjadikan Indonesia bagian dari wilayah ISIS yang bermarkas di Raqqah, Suriah. Peneliti Intelijen Ridwan Habib menilai, temuan bom di Majalengka oleh Densus 88 menunjukkan indikasi gerakan terorisme di Indonesia masih aktif. Terlebih, kelompok teroris tersebut terbukti sudah mampu membuat bom dengan daya ledak tinggi. ”Mereka (kelompok teroris Majalengka) sudah berhasil membuat bom HMX atau micronuke yang canggih. Bom jenis ini  skala ledakannya bisa beradius 2 kilometer dan jauh lebih dahsyat dari bom Bali pertama dan kedua,” kata Ridwan, Senin 28 November 2016. Ridwan menjelaskan bahwa pengungkapan laboratorium bom Majalengka oleh Polri membuka fakta bahwa ISIS masih menjadi ancaman di Indonesia. ISIS juga terbukti ikut demonstrasi pada 4 November 2016 dengan tujuan merebut senjata aparat.  Karena itu, Ridwan mengingatkan, aksi 2 Desember jangan sampai bisa disusupi oleh kelompok ini. ”Pimpinan demo harus ekstrawaspada, jangan biarkan kelompok ISIS ikut menyusup di dalam massa 212, bisa merusak tujuan demo,” ucapnya. Di samping mewaspadai campur tangan kelompok terorisme, para pimpinan demo 212 juga harus tegas dan disiplin dalam melaksanakan kesepakatan yang dibuat antara wakil-wakil demonstran dan pemerintah pada Selasa, 30 November 2016. Dalam kesepakatan itu disebutkan antara lain demo harus berlangsung aman, tertib, dan damai. Tentu saja kesepakatan demo aman, tertib, dan damai itu merupakan indikasi bahwa pemerintah dan demonstran sebetulnya mempunyai satu visi. Yaitu, ingin menegakkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk hal terakhir ini, tentu saja pemerintah punya kemampuan mewujudkannya. Banyak pihak bertanya, kenapa masalah Ahok yang kelihatan sepele kemudian bergelora sehingga menimbulkan kegaduhan nasional? Jawabnya: Ahok adalah simbol kekuasaan, sekaligus simbol jaringan yang mengangkangi kehidupan rakyat Indonesia. Mungkin Ahok sendiri tidak tahu kenapa dirinya dijadikan ikon untuk ”simbol perlawanan sehingga menjadi musuh bersama” terhadap ketidakbecusan hukum di Indonesia. Ahok pun dijadikan simbol perlawanan terhadap kekuasaan ekonomi yang menggurita, dan Ahok pribadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan simbol-simbol ketidakadilan inilah, sesungguhnya demo tersebut bergerak dan membesar seperti bola salju. Akhirnya, kita semua berharap demo Jumat 212 ini akan berakhir damai, aman, dan tenteram. Bila demo kemudian pecah dan  mengundang petaka, kita harus berani menanggulanginya dengan cepat. Ingat, kata MUI, segala sesuatu yang berkaitan dengan demo di luar koordinasi para komando lapangan harus dianggap ilegal. Karena itu, jika ada indikasi seseorang sebagai provokator, ia harus ditangkap segera. Hal ini penting agar umat tahu bahwa demo itu rawan ”susupan” untuk mengacaukan suasana. Demo besar-besaran sangat mungkin bisa disusupi dan oknum penyusup ini bisa mengarahkan massa demi tujuan-tujuan politik tertentu. Mudah-mudahan hal tersebut tidak ada dalam demo 212. ●

Demo 4 November dan NKRI

Demo 4 November dan NKRI M Bambang Pranowo  ;   Guru Besar UIN Jakarta; Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten

                                              KORAN SINDO, 04 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Suhu politik Indonesia menghangat. Gara-garanya, sebagian kalangan umat Islam akan menyelenggarakan demonstrasi akbar 4 November 2016 di Jakarta untuk menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) diadili karena dianggap melakukan penistaan terhadap Islam. Pernyataan Ahok—nama panggilan akrab Gubernur BTP—di Kepulauan Seribu yang mengutip Surat Al-Maidah 51. Terlepas dari kontroversi apakah Ahok bersalah dan tidak (karena sebagian kalangan umat Islam juga menyatakan Ahok tidak bersalah), viral kemarahan itu telah meluas dan ”berlari kencang” sehingga sulit dihentikan. Benar tidak semua umat Islam mempersalahkan Ahok. Tapi, karena jumlah umat Islam Indonesia yang sangat besar, bila sebagian saja umat Islam marah, jumlahnya amat banyak dan dampaknya sangat signifikan. Dalam kasus Ahok ada juga orang yang mempersalahkan MUI karena dianggap ikut ”mengompori” umat Islam agar marah terhadap Ahok. MUI dituduh berpihak kepada kalangan umat tertentu yang menuntut Ahok mundur dan diadili. Padahal, apa yang dilakukan MUI justru sebenarnya ingin ”menyelamatkan” Ahok dari ”amuk massa” demonstran. Apa yang dilakukan MUI agar polisi tetap memproses secara hukum kasus ”penistaan Ahok pada Alquran” sebenarnya telah berada di jalur yang ”semestinya” karena memang ada UU yang melarang penistaan agama. Jika kasus itu diproses secara hukum (dengan keputusan hakim, Ahok bersalah atau tidak), niscaya tuntutan massa Islam tersebut akan mengendur dengan sendirinya. Dengan demikian, permintaan MUI agar kasus Ahok dibawa ke ranah hukum menunjukkan MUI tetap menghormati koridor hukum nasional, sekaligus menepis tuntutan kalangan umat Islam tertentu yang minta Ahok dihukum menggunakan ”hukum Islam”. Memang Ahok sendiri sudah minta maaf kepada umat Islam dan MUI yang mewakili ”umat Islam” sudah memaafkan Ahok. Bagi umat Islam, memberikan maaf adalah perbuatan mulia dan MUI telah melakukannya. Karena itu, MUI tidak mendukung penyelenggaraan demo besar-besaran 4 November karena MUI sudah memaafkan Ahok. Dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia -Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang juga merupakan komponen MUI— juga telah menerima permintaan maaf Ahok. Kendati demikian, baik MUI, NU, maupun Muhammadiyah tidak bisa melarang bila sebagian umat Islam (anggotanya) melakukan demo 4 November. Dalam kaitan ini, MUI— sesuai dengan tuntutan sebagian umat—minta kasus Ahok bisa segera masuk dalam ranah hukum untuk menghindari ranah politik yang bisa berakibat kompleks. Dengan demikian, imbauan MUI kepada pemerintah untuk tetap menjalankan prosedur hukum terhadap Ahok (yang dituduh melakukan penistaan agama oleh sebagian kalangan umat Islam) adalah sebagai upaya ”menyelamatkan” Ahok dari ”tuntutan politik” yang lebih kompleks dan menjatuhkan. MUI juga menyadari kasus Ahok ini bisa ”ditunggangi” para petualang politik. Apalagi, berbarengan dengan munculnya kasus Ahok, Pilgub DKI sudah memasuki masa kampanye. Bukan tidak mungkin, kasus ini pun ditunggangi oleh ”oknum-oknum” tertentu yang tidak menyukai Ahok, atau setidak-tidaknya ingin agar Ahok kalah dalam pilgub. Atau, yang lebih tragis lagi, ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan Ahok membatalkan diri dari pencalonannya sebagai gubernur DKI karena desakan publik Islam yang marah. Semua dalam politik mungkin saja terjadi. Benar apa kata Lord Acton bahwa politik adalah seni dari segala kemungkinan. Kendati demikian, pegangan MUI tetap masalah ”penistaan Alquran tadi”— sama sekali bukan pemihakan kepada calon gubernur DKI tertentu dalam Pilkada 2017. Demo 4 November—terlepas dari komponen umat Islam mana yang melakukan demo karena sebagian umat Islam juga menolak demo—niscaya amat besar karena penggalangannya dilakukan secara viral melalui medsos. Pemerintah juga tampaknya sudah meniscayakan demo itu akan sangat besar sehingga Presiden Jokowi berusaha mengantisipasinya dengan beberapa cara. Antara lain, pertama, mempersiapkan pengamanan dengan mengerahkan puluhan ribu anggota kepolisian yang tugasnya memang mengamankan demo dari kemungkinan terjadi anarkisme. Kedua, Presiden juga telah ”menemui” Pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk ikut sama-sama ”mendinginkan” kondisi politik sekaligus mengimbau agar demo itu berlangsung tenang dan tidak anarkistis. Yang membahagiakan, baik Jokowi maupun Prabowo, pada pertemuan di Hambalang (kediaman Prabowo, 31Oktober) ujungnya punya sikap yang sama: NKRI tidak boleh diganggu gugat. Artinya, siapa pun orangnya yang merongrong NKRI, akan menjadi musuh bersama. Pertemuan Jokowi dan Prabowo ini jelas memberikan ”suasana sejuk” saat kondisi politik sedang memanas. Hal ini terjadi karena baik Ahok maupun calon gubernur Anies Baswedan, keduanya, muncul atas prakarsa dan ide Prabowo. Dalam pilgub yang sekarang, lagi-lagi Prabowo dengan jiwa besarnya mencalonkan ”orang luar” yang dianggap kompeten untuk cagub DKI, yaitu Anies Baswedan. Anies bukanlah kader Partai Gerindra sebagaimana Ahok, tapi dengan besar jiwa Prabowo mengusungnya untuk jadi calon gubernur DKI. Dengan demikian, Prabowo adalah tokoh politik yang keterlibatannya dalam Pilkada DKI sangat strategis dan signifikan. Karena itu, Presiden Jokowi merasa perlu mendatanginya untuk mendiskusikan kasus Ahok. Sydney Jones dalam seminar tentang ”Radikalisme Islam” di Wahid Institute, Jakarta, Selasa (1 November) mengungkapkan bahwa di Suriah juga beredar ”spanduk” bertuliskan ”Tangkap Ahok atau Peti Mati” yang diusung kelompok radikal Jaisy Al-Fat, salah satu faksi pemberontak di Suriah yang berafiliasi dengan ISIS. Fenomena tersebut, kata Sydney Jones, menandakan demo anti-Ahok di Jakarta diduga telah disusupi kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS. Dalam konteks inilah kita memahami mengapa Presiden Jokowi dan Prabowo sepakat bahwa NKRI tetap tidak bisa diganggu gugat. Artinya, siapa pun yang ujarannya atau tindakannya merongrong NKRI, harus diwaspadai dan tidak diberi toleransi. Karena mengganggu NKRI adalah musuh yang sangat berbahaya bagi kelangsungan Republik Indonesia. ●

Di Balik Jatuhnya EgyptAir M Bambang Pranowo ;    Guru Besar UIN Jakarta; Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten

                                                    KORAN SINDO, 28 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pesawat EgyptAir MS 804 yang mengangkut 66 orang dari Paris menuju Kairo jatuh di Laut Mediterania, Sabtu (19/5/lalu). Seluruh penumpang dan awak pesawat diduga tewas. Penyebabnya diduga kuat akibat serangan teroris. Kelompok teroris yang berafiliasi ke Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) juga sudah mengklaim bahwa mereka pelakunya. Jika (dugaan dan klaim) itu benar, jatuhnya EgytAir ini menandakan kehancuran musim semi demokratisasi di Timur Tengah (Arab Spring) sudah mendekati sempurna. Demokratisasi negara-negara Islam di Timur Tengah itu kini sudah nyaris gagal total. Majalah The Economist edisi 14 Mei 2016 dalam ulasannya tentang Musim Semi Demokrasi di Dunia Arab menyatakan revolusi di dunia Arab kini sudah tidak berbekas lagi. Demokrasi di Arab telah mengubah dari satu keluarga pencuri menjadi banyak keluarga pencuri. Revolusi di Libya dan Mesir misalnya telah mengubah ”satu keluarga penguasa maling” menjadi ”banyak keluarga penguasa maling”. Ini artinya, alih-alih revolusi itu memperbaiki tatanan demokrasi di Timur Tengah, yang terjadi adalah sebaliknya: menghancurkan sistem politik demokrasi itu sendiri. Bahkan lebih jauh, menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara tersebut. Awalnya Tunisia digadang-gadang menjadi lokomotif demokrasi di Timur Tengah setelah jatuhnya Zainal Abidin Bin Ali (Zine al-Abidine Ben Ali) pada 2011. Saat itu dunia mengapresiasi peristiwa Tunis tersebut sebagai Arab Spring (musim semi demokratisasi Arab). Sampai empat tahun setelah jatuhnya Ben Ali, dunia internasional masih melihat Tunisia sebagai contoh proses demokratisasi di Arab yang berlangsung mulus. Dua kali pemilu, Tunisia berhasil mengakomodasi politik pluralisme yang merupakan sendi utama dalam demokrasi modern. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Pada 27 Juni 2015 bom meledak di sebuah destinasi wisata di Tunisia menewaskan 39 orang yang sebagian besar orang asing. Sebelumnya pada Maret 2015 dua orang bersenjata menyerang Museum Nasional di Tunisia dan menewaskan sedikitnya 22 orang. Sebuah kelompok yang berafiliasi dengan ISIS mengklaim serangan itu dan telah berjanji akan melakukan serangan lanjutan. Tunisia yang perekonomiannya mengandalkan pariwisata itu porak-poranda. Turis ketakutan dan tak mau datang lagi ke Tunisia. Sejak ledakan-ledakan bom tersebut, ekonomi Tunisia pun melemah. Di pihak lain, para politisi yang berkomitmen terhadap pengembangan demokrasi mulai terpengaruh penyusup-penyusup ISIS. Krisis politik dan pembentukan blok-blok politik yang saling mengecam makin memperparah proses demokratisasi di Tunisia. Pinjam istilah The Economist, proses demokratisasi di Tunisia kini mulai keropos dan mendekati kehancuran. Arab Spring berganti menjadi ”badai gurun” yang panas. Parahnya lagi, posisi Tunisia yang bertetangga dengan Libya menjadi ”pintu masuk” para pengungsi dan teroris yang berkeliaran di negerinya Moamar Khadafi itu. Banyak pengamat khawatir, Tunisia akan menjadi ” Suriah” kedua yang menjadi tempat persemaian para pemberontak dan teroris di Timur Tengah. Hal ”serupa” dengan akibat yang sama terjadi di Mesir. Jatuhnya rezim Mubarak yang digadang-gadang akan menjadi benih tumbuhnya demokrasi di Mesir ternyata gagal. Pemilu yang dimenangkan Partai Ikhwanul Muslimin pada 2012 ternyata gagal membentuk pemerintahan karena kudeta militer. Presiden Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin digulingkan Jenderal Abdel Fatah El-Sisi. Pemilu demokratis pertama yang bersih di Mesir pada 2012 itu pun berakhir dengan kebangkrutan demokrasi setelah El-Sisi mengambil alih kekuasaan. Tragisnya, El-Sisi yang menghancurkan demokrasi ini mendapat dukungan negara-negara Barat dan kerajaan-kerajaan kaya minyak di Teluk Arab. Apa hasilnya? Mesir kini makin tertatih-tatih, baik secara politik maupun ekonomi. Pemilu terakhir pada 2014 yang dimenangkan El-Sisi hanya ” dagelan demokrasi” Mesir untuk memperkuat kekuasaan militer. Di tengah kondisi politik dan ekonomi yang goyah, pesawat metrojet Rusia meledak di atas Sinai, Oktober 2015, dalam penerbangan dari Bandara Sharm el-Sheikh–kota wisata terkenal di Mesir–ke Moskow. Korban tewas mencapai 224 orang tewas. Hampir semua penumpang adalah turis asal Rusia yang berlibur ke destinasi wisata Sharm El-Sheikh. Penyelidikan menunjukkan bahwa metrojet ini meledak karena bom. Dan, ISIS kemudian mengakui sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sejak kasus tersebut, turisme yang menjadi andalan pemasukan devisa Mesir langsung lumpuh. Tidak hanya Sharm El-Sheikh yang lumpuh, turisme Mesir pun hancur. Akibatnya bisa diduga: ekonomi Mesir pun krisis. Kota-kota wisata terkenal Mesir seperti Alexandria, Hurghada, Aswan, Luxor, Dosuok, Port Said, dan Giza sepi. Hotel-hotel kosong dan pengangguran pun makin banyak. Tidak hanya Rusia yang menghentikan penerbangan ke Mesir dan melarang warganya untuk berlibur ke Negeri Piramida itu, tapi juga Inggris. Mesir pun kehilangan pemasukan dari turisme yang amat besar. Pada 2015 misalnya jumlah turis merosot drastis, dari semula 15 juta orang kini berkurang hingga 10 juta orang. Dari perspektif ini, jatuhnya EgyptAir pada 19 Mei lalu di Laut Mediterania yang diduga karena sabotase teroris akan semakin menghancurkan perekonomian Mesir. Wisatawan takut pesawat-pesawat yang menuju dan berangkat dari Mesir tidak aman. Kenapa? Kelompok Islam garis keras yang sudah terpengaruh dengan jihad model ISIS sudah masuk ke dalam industri pariwisata dan penerbangan Mesir. Ini membahayakan keselamatan wisatawan. Di sisi lain, konflik di Timur Tengah makin luas setelah aliansi Arab (di mana Mesir berada di dalamnya) ramai-ramai memerangi Yaman yang didukung Iran. Perang proksi antara mazhab Sunni yang dipimpin Arab Saudi dan mazhab yang dipimpin Iran kini makin memanaskan suhu Timur Tengah. Dalam kondisi butuh biaya perang tersebut, harga minyak jatuh sehingga Arab Saudi yang selama ini menjadi ”donatur” Mesir mulai kepayahan. Pada 2015 misalnya Arab Saudi mengalami defisit anggaran USD98 miliar. Jika defisit ini dibiarkan, dalam lima tahun ke depan perekonomian Arab Saudi akan bangkrut. Jika klan Su’udiyah tak mampu lagi                  ”memproteksi Kerajaan Bani Su’ud” dengan guyuran dolar, mampukan Arab Saudi bertahan? Betapa suramnya masa depan negara-negara Arab. Walid Jumblatt, pemimpin Druze Libanon, menyayangkan konflik sektarian di Timur Tengah tersebut. ”Inilah masa-masa yang diimpikan Zionis Israel, yaitu terpecahnya Timur Tengah menjadi negeri-negeri sekte,” ujarnya kepada wartawan The Economist. Jika melihat konflik antarfaksi yang terjadi Libya, Tunisia, Suriah, kemudian konflik besar antara Arab Saudi dan Iran–konflik sekte itu tengah berlangsung. Konflik itu terjadi baik antarsekte kecil yang berbasis klan (suku) maupun antarsekte besar berbasis mazhab. Analis politik Timur Tengah Stuart Mill mencoba mencari solusi: Mungkinkah negara-negara Arab membentuk konfederasi agar bisa bersatu menjadi sebuah negara besar yang aman dan stabil? Solusi Mill tersebut jelas tak mungkin. Jangankan membentuk negara konfederasi, mempersatukan Liga Arab untuk menjadi ujung tombak diplomasi dalam menekan Israel saja tidak bisa, apalagi membentuk konfederasi. Libya di bawah Gadafi, Irak di bawah Saddam, dan Suriah di bawah Assad yang ingin membangkitkan nasionalisme dunia Arab melalui Partai Ba’ath misalnya terbukti semuanya kandas. Dan, kini dunia sedang menonton saat-saat hancurnya Dunia Arab akibat gagalnya Arab Spring tersebut. Dari perspektif inilah kita melihat jatuhnya EgyptAir di Laut Mediterania tersebut. Sebuah simbol dari makin dalamnya kekacauan yang menimpa negara-negara Arab akibat perbedaan-perbedaan kepentingan yang mengatasnamakan pilihan mazhab dan tafsir Islam. Mengerikan! ●

Jokowi ”Berbalas Pantun” dengan SBY M Bambang Pranowo ;   Guru Besar UIN Ciputat; Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten

                                                  KORAN SINDO, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Johan Budi, juru bicara (jubir) Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara di sebuah televisi swasta Rabu (23/3/016) menyatakan, Jokowi dan SBY ”tidak pernah berbalas pantun”. Pernyataan Johan Budi ini—dalam idiom Jawa memang ”bener ning ora pener”. Artinya benar dalam permukaan, tapi tidak dalam esensinya. Publik kadung sudah menangkap esensi dari laku-lisan Jokowi dan SBY dalam beberapa hari terakhir sehingga muncul komentar kedua tokoh besar itu sedang berbalas pantun. Sejatinya, apa yang disebut berbalas pantun tersebut adalah ”berbalas kritik” dalam gaya Jawa. SBY pernah melontarkan kritik, negara harus patuh hukum dan jangan mengintervensi partai politik (kasus Partai Golkar dan PPP); pemerintah perlu membangun sesuatu berdasarkan pertimbangan untung-rugi (kasus KA cepat Jakarta- Bandung), dan pemerintah dalam melaksanakan program perlu mempertimbangkan dampak lingkungan (KA cepat, reklamasi pantai utara, dan tol luar Jawa). SBY juga mengkritik kegaduhan Kabinet Kerja Jokowi, yang katanya tidak terkoordinasi dengan baik. Gaya kritik SBY tersebut jelas masih kental Jawanya. Kritiknya tidak to the point, halus, dan tidak menyebut nama Jokowi langsung. Meski kritik tersebut halus sebagai lazimnya kritik gaya Jawa, SBY rupanya lupa, bahwa Jokowi juga orang Jawa tulen. Bahkan dari aspek sosiokultural, Jokowi yang lahir dan besar di Solo sebetulnya jauh ”lebih Jawa” ketimbang SBY yang lahir dan besar di Pacitan. Kita tahu, Solo adalah pusat kebudayaan Jawa (Mataram), sedangkan Pacitan hanya ”pinggiran” dari pusat budaya Jawa. Sebagai orang Jawa, Jokowi niscaya tahu apa yang dimaksud dengan beberapa pernyataan SBY tersebut. Meski gaya kritikan model Pacitan lebih kentara, sebagai orang Jawa yang sikapnya penuh simbolis, Jokowi tak akan menanggapinya dengan gaya Pacitan. Tapi sebaliknya, Jokowi akan menanggapinya dengan gaya Jawa Solo yang penuh simbolis. Budaya Jawa adalah budaya yang penuh simbol. Bagi orang Jawa, simbol merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak langsung. Ini artinya di dalam komunikasi tersebut terdapat pesan-pesan tersembunyi sehingga makna suatu simbol sangat bergantung pada interpretasi individu. Dalam hal mengkritik seseorang, orang Jawa pun menggunakan simbol-simbol. Begitu pula dalam menjawab kritik tersebut. Bila orang-orang Melayu Deli, menggunakan istilah berbalas pantun untuk saling komunikasi dan saling kritik, maka orang Jawa menggunakan istilah berbalas simbol. Orang Jawa, misalnya, saling mengirim ”kueh apem” menjelang bulan Puasa (Ramadan). Ini terjadi karena apem— berasal dari kata afwun dalam bahasa Arab yang artinya memaafkan— merupakan simbol permintaan maaf. Jadi saling kirim apem maksudnya saling memaafkan. Dalam konteks simbol inilah kita melihat tanggapan Jokowi terhadap kritik SBY. Ketika SBY memberikan berbagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi yang dipaparkan di atas, tiba-tiba Sang Presiden melakukan kunjungan mendadak ke proyek mangkrak Hambalang. Jubir Jokowi, Johan Budi, menyatakan Hambalang adalah proyek mangkrak. Kata mangkrak artinya bukan sekadar proyek yang tidak berlanjut, tapi lebih dari itu, proyek yang tidak berlanjut karena ada masalah kekisruhan yang bersifat politik, korupsi, dan lain-lain— beda dengan proyek yang berhenti karena dananya lambat turun. Secara tepat sekali, Johan Budi—entah disuruh oleh Jokowi atau tidak—menyatakan bahwa Hambalang adalah proyek mangkrak. Jokowi kemudian mengembalikan kritik SBY tersebut—apakah proyek ini dilanjutkan atau tidak, pemerintah akan melihat untung ruginya. Persis seperti ketika SBY mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah pemerintah sudah mengkaji untung ruginya. Jawaban Jokowi terhadap kritik SBY dengan berkunjung ke Hambalang, jelas merupakan tanggapan keras Jokowi terhadap kritik SBY. Orang Jawa yang menganggap simbol sebagai media komunikasi memahami apa makna di balik kunjungan Jokowi ke Hambalang. Publik tahu, Hambalang adalah proyek yang menimbulkan kegaduhan politik yang amat besar dalam Kabinet SBY. Hambalang adalah simbol kegagalan SBY dalam mengoordinasi para pembantunya di kabinet dan kader-kader politiknya. Proyek Diklat Olahraga Hambalang ini telah menjungkalkan salah seorang menteri yang dekat dengan SBY, yaitu Menpora Andi Mallarangeng dan menjatuhkan tiga kader politik Partai Demokrat (Anas Urbaningrum, Muhamad Nazarudin, dan Angelina Sondakh). Dengan menunjuk Hambalang, Jokowi seakan menyatakan: Ini lho, kabinet Pak SBY&—bukan hanya ada kegaduhan karena perbedaan pendapat antarmenteri, tapi kegaduhan karena kasus korupsi yang menjatuhkan orang kepercayaan presiden di kabinet dan partai politik pimpinan SBY. Pendek kata sekali tepuk, tanggapan Jokowi langsung meninju tiga sasaran. Buruknya pengawasan menteri, kader partai, dan transparansi ekonomi pada era pemerintahan SBY. Dari perspektif inilah, kenapa Roy Suryo—mantan menpora era SBY pengganti Andi Mallarangeng—meradang ketika Jokowi datang ke Hambalang. Maklumlah, Roy Suryo sebagai orang Jawa tulen yang lahir di pusat kebudayaan Jawa (Yogyakarta) tahu betul apa maksud di balik kedatangan Jokowi ke Hambalang. Akhirnya kita sebagai rakyat biasa cukup prihatin melihat fenomena saling kritik antara ”dua presiden” tersebut. Pak Harto, presiden kedua RI yang sangat njawani, pernah mengungkapkan filsafat hidup orang Jawa yang amat bagus. Yaitu mikul dhuwur mendem jero. Artinya, kita harus menjunjung tinggi kebaikan atau kehormatan seseorang, tapi harus menutupi kesalahan atau keburukannya. Betapa indahnya jika SBY dan Jokowi meresapi filsafat hidup orang Jawa tersebut. Jikapun mau mengkritik sebaiknya menggunakan simbolsimbol yang halus dan kitiknya dipendem jero— tidak diekspos ke publik. Kenapa? SBY dan Jokowi adalah dua tokoh besar di Republik ini yang masing-masing punya jutaan pengikut setia. Jika keduanya tampak akrab dan saling membantu, niscaya pengikut-pengikut setianya juga akan makin bersahabat dan saling membantu untuk kebaikan negeri ini. Alangkah indahnya persatuan dan persahabatan! SBY dan Jokowi tampaknya perlu meniru model pemerintahan Amerika Serikat. Di sana tidak ada presiden yang mengkritik pemerintahan presiden sebelumnya. Barack Obama, misalnya, tak pernah mengkritik kebijakan Presiden George Bush yang mengobarkan Perang Teluk yang menghabiskan dana sampai 3 triliun dolar sehingga ekonomi Amerika nyaris terpuruk. Sebaliknya Presiden Bush juga tidak pernah mengkritik kebijakan Obama yang terlibat dalam krisis Suriah. Tampaknya, di Amerika ada pakem politik: antarpresiden tidak boleh saling mengkritik. Kita tidak tahu, apakah mereka juga saling mengkritik di belakang publik. Tapi satu hal jelas, media massa dan publik tak pernah tahu kritik antarpresiden AS. Bahwa kemudian kebijakan Obama dalam beberapa hal berbeda dengan Bush, misalnya, tidak menjadi masalah dan hal itu tidak diekspos ke publik. Dalam hal ini, perbedaan kebijakan antara presiden yang satu dengan yang lain terhadap suatu kasus atau masalah, merupakan hal yang biasa. Jadi di AS, filsafat Jawa ”mikul dhuwur mendem jero” sudah benar-benar berlaku. Di Indonesia, anehnya, meski presidennya orang Jawa, tapi filsafat mikul dhuwur mendem jero kadang dilupakan. ●