Demokrasi Kerumunan

Demokrasi Kerumunan Poltak Partogi Nainggolan  ;   Pengamat Politik dan Keamanan

                                                  TEMPO.CO, 23 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Apa yang kita bisa tarik sebagai pelajaran dalam perkembangan demokrasi kita dari peristiwa politik yang telah berlangsung belakangan ini, terutama demonstrasi masif di Jakarta pada 4 November dan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 9 September lalu? Tentu saja mengenai kematangan dalam berdemokrasi. Suka atau tidak suka dengan Donald Trump yang telah terpilih, pesaingnya, Hillary Clinton, segera mengakui kekalahan dan memberi ucapan selamat kepadanya. Namun para pendukung Hillary masih tidak percaya akan hasil penghitungan suara tersebut. Yang juga tidak percaya adalah pengagum dan pendukung Hillary di sini. Banyak orang di Tanah Air yang terkecoh dalam menilai apa yang terjadi serta memprediksi perkembangan dan situasi yang ada akibat data yang terbatas dan sikap terburu-buru dalam menyampaikan pendapat, termasuk di media massa. Kebiasaan berpikir di permukaan inilah yang tampaknya menyebabkan banyak reaksi yang keliru terhadap perkembangan demokrasi di sini serta di AS, yang selama ini menjadi model demokrasi yang maju. Tidak aneh jika perdebatan di media sosial pun berkembang semakin tidak sehat dengan tambahan komentar soal prospek AS. Bahkan, sejumlah rekan yang berpendidikan tinggi, tanpa data, dengan cepat menyimpulkan AS akan menjadi negara diktator dengan berbagai praktek pelanggaran HAM. Semua itu komentar yang menyesatkan karena gagal menilai perkembangan demokrasi di masing-masing negara. Mereka lupa melihat AS sebagai negara dengan demokrasi yang sudah terkonsolidasi, kondisi yang berbeda dengan di Indonesia. Seperti dikatakan Juan J. Linz dan Alfred Stephan (1996), sebuah demokrasi terkonsolidasi jika demokrasi memang sudah merupakan "the only game in town". Maknanya, semua masalah kenegaraan dapat diselesaikan secara beradab dengan mekanisme yang sudah mapan melalui perangkat-perangkat demokrasi tanpa pengerahan massa dan kekerasan. Di sana, para agen demokrasi, antara lain anggota parlemen, tidak berdemo di jalan, apalagi menggerakkan massa dan berlomba menyampaikan orasi di depan Istana. Juga, pers tidak berperilaku sebagai aktivis politik. Sebaliknya, dalam sebuah demokrasi yang terkonsolidasi, semua masalah politik sudah harus dapat diselesaikan melalui berbagai dengar pendapat dan sidang-sidang di parlemen. Di DPR, semua kekurangan pemerintah harus dapat secara tuntas diungkap dan diselesaikan karena anggotanya telah dilengkapi dengan hak-hak dan kewenangan. Kondisi demokrasi yang sudah terkonsolidasi selalu menjauhkan diri dari upaya pengumpulan massa dan unjuk rasa fisik, yang sering dijadikan parameter keberhasilan kerja politikus, terutama demagog. Kalau praktek tersebut terus ditunjukkan, termasuk dengan ancaman menggelar demonstrasi masif pada 25 November atau 2 Desember, kualitas demokrasi kita masih dalam tahap "demokrasi kerumunan". Terminologi itu mengikuti analisis mengenai "masyarakat kerumunan" yang sering diangkat sosiolog Imam Prasodjo. Jika praktek ini yang terus diperlihatkan elite politik, kalangan terpelajar, dan pemimpin agama dalam menciptakan tekanan publik yang besar terhadap aparat penegak hukum agar segera menjatuhkan sanksi hukuman yang sesuai dengan harapan mereka terhadap tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, perkembangan demokrasi kita setelah 16 tahun reformasi politik dicanangkan tidak akan naik kelas. Kegandrungan terhadap gelar kekuatan massa dan fisik akan membuat arah perkembangan dan kualitas demokrasi kita sekelas dengan Pakistan, Mesir, Turki, Filipina, Korea Selatan, serta Thailand, yang rawan kerusuhan massa dan kudeta politik. Transisi demokrasi yang telah berlangsung pun akan berakhir. Dalam situasi ini, aparat keamanan dan militer akan selalu dibutuhkan dan memperoleh legitimasi politik untuk mengambil alih keadaan dan mengembalikan stabilitas politik. Tidaklah berlebihan jika kita harus mengatakan bahwa masyarakat kita kini masih merupakan "masyarakat kerumunan yang terbelah" dan amat rapuh. AS juga pernah terbelah akibat kompetisi dalam pemilihan  presiden yang ketat antara Bush dan Al Gore. Namun keadaan itu dapat segera terkoreksi karena praktek demokrasi yang sudah terkonsolidasi. Sekarang juga AS tampak terbelah akibat Trump yang kontroversial selama kampanye. Namun hal itu akan segera pulih karena Trump akan dipaksa mengubah sikapnya menjadi selayaknya presiden sebagaimana dituntut seluruh rakyat AS. Situasi ini berbeda dengan masyarakat Indonesia, yang tampak semakin terpecah-belah merespons kemenangan Trump. Demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan kepedulian atas informasi yang akurat dan kecerdasan dalam bersikap. Tanpa ini, massa hanya merupakan kerumunan yang rawan digerakkan untuk menciptakan situasi anarkistis yang diharapkan elite politik dan demagog dengan kepentingan pragmatis mereka. Apakah Indonesia masih ada dan sampai kapan ia masih bisa bertahan? Jawabannya tentu berpulang pada bangsa ini. Apakah mereka masih memiliki keinginan bersama (volonte generale, Renan 1882), yang merupakan alasan atau dasar untuk menjadi sebuah negara bangsa yang majemuk, seperti dicita-citakan para pendirinya? ●

Demokrasi Kerumunan Yasraf Amir Piliang  ;   Pemikir Sosial dan Kebudayaan

KOMPAS,  17 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

MENYAMBUT semarak pesta demokrasi Pemilu 2014, sebuah pertanyaan esensial layak diajukan: apakah pesta demokrasi akan membawa kita pada kehidupan lebih bermakna, masyarakat politik lebih berdaya, dan kondisi manusia lebih mulia di masa depan, atau sebaliknya? Inilah pertanyaan tentang ”peta jalan manusia”, ke arah mana manusia dibawa melalui pesta demokrasi: ke arah kemaju- an atau kemunduran, ke arah humanitas atau animalitas? Mengapa disebut ”pesta” demokrasi; apa yang kita rayakan melalui demokrasi? Apakah perayaan kemenangan manusia, dengan kian mulianya derajat kemanusiaan atau justru pesta ironi: merayakan ketakpedulian, kebebalan, dan keruntuhan manusia dalam ruang politik yang rusak? Pertanyaan tentang demokrasi dan manusia mempertanyakan ”dunia kehidupan” macam apa yang hendak dibangun (Lebenswelt) dan bagaimana semua meningkatkan martabat manusia. Sayangnya, melihat kondisi ruang politik kita akhir-akhir ini, ada indikasi Pemilu 2014 tampaknya tak akan membawa banyak perubahan pada peta jalan manusia Indonesia. Demokrasi sejauh ini belum mampu menciptakan sebuah keadaban di dalam ruang politik karena komunitas politik yang membentuknya (parpol, ormas) tak mampu mengangkat derajat manusia lebih tinggi. Ketimbang komunitas politik yang cerdas, yang ada hanya kumpulan dan kerumunan tanpa keadaban. Akhir manusia Demokrasi adalah milieu, di mana individu dihimpun dalam komunitas politik untuk membangun subyektivitas sebagai zoon politicon. Kualitas manusia ditentu- kan oleh struktur milieu ini, yang membedakannya dengan kumpulan binatang. Pembentukan komunitas politik yang sehat kini menjadi sebuah pertaruhan karena kian kuat kehendak membangunnya, kian cerdik aparatus (negara, politik, militer) menyelewengkannya. Kualitas manusia ditentukan pula oleh bentuk kehidupan yang mampu dibangun di dalam milieu. Di dalam demokrasi, ada empat ranah kehidupan manusia, yang secara sinergis penentu kualitas manusia: seni, sains, politik, dan cinta (dalam pengertian luas). Melalui empat ranah ini manusia mampu membangun sensibilitas estetis, kebenaran dan obyektivitas, kebebasan dan keadilan, serta kebersamaan dalam pengorbanan (Badiou, 1999). Empat ranah humanitas inilah yang membedakan ”politik” dengan ”yang politik”. Politik dapat dianalogikan sebagai bentuk hidup sekadar hidup, hidup yang menggunakan cara apa pun demi bertahan hidup (kekerasan, manipulasi, mafia, premanisme), semacam Machiavelianisme. Yang politik justru dibangun kehendak membangun dan memperjuangkan sensibilitas, keindahan, kebenaran, kebebasan, kebersamaan, cinta melalui pengorbanan. Empat ranah itu pula yang membedakan komunitas politik dan kerumunan binatang. Orang Yunani kuno membedakan dua bentuk hidup. Pertama, zoe, hidup sekadar hidup atau hidup polos seperti kehidupan umum semua makhluk hidup, termasuk orang-orang tersisihkan. Kedua, bios, bentuk kehidupan yang mampu membangun hidup baik, yang tak sekadar hidup, tetapi dimuati nilai, keyakinan, ideologi, dan makna. Itulah esensi kehidupan yang politik (Agamben, 1995). Kekuatan atas hidup (ekonomi, politik) berupaya terus-menerus mengeksploitasi orang-orang tersisih demi kepentingan mereka dengan mengondisikan mereka selamanya berada dalam hidup polos. Di pihak lain, kekuatan hidup menjadi energi pendorong bagi yang tersisih mengangkat diri mereka agar keluar dari perangkap hidup polos. Biopolitik adalah pertarungan terus-menerus di antara kekuatan-kekuat- an ini untuk membangun bentuk kehidupan baik. Manusia hanya jadi zoon politicon jika mampu membangun diri dan menyadari eksistensi sebagai pembeda dari binatang. Politik sebagai hidup sekadar hidup dihuni manusia setengah diri (semi-person) yang tak mampu mengembangkan humanitasnya secara penuh. Hanya diri yang penuh yang layak menghidupkan yang politik: sensibilitas, keindahan, kebenaran, dan kebersamaan. Celakanya, ruang politik kita dipenuhi manusia setengah diri ini (Esposito, 2012). Kegagalan membangun diri yang penuh dalam ruang politik kita menyebabkan hilangnya sensibilitas terhadap sesama, dunia sosial, dan Tuhan. Dengan menjadikan ego sebagai pusat, elite politik rela mengorbankan dan memangsa sesama demi kekuasaan: Homo homini lupus. Karena itu, makna pengorbanan yang esensial dalam politik kini tak relevan lagi. Politik kehilangan dimensi cinta dan rasa kebersamaan sebagai komunitas. Rangkaian kasus kejahatan (korupsi, manipulasi, nepotisme) yang mendera nyaris semua parpol menunjukkan gagalnya parpol membangun Homo humanus, manusia politik yang memiliki sensibilitas, rasa keindahan, kebenaran, keadilan, dan kebersamaan melalui pengorbanan. Kegagalan ini menandai akhir dari manusia politik, manusia yang memperjuangkan kualitas humanitasnya sendiri, bukan sekadar kekuasaan. Politik tanpa organ Demokrasi layaknya bilik atau lingkungan sekitar (umwelt) yang di dalamnya individu-individu dihimpun menjadi komunitas politik untuk merangkai makna kehidupan. Melalui bilik ini kita mengawasi dunia di sekitar sebagai cara menjamin rasa aman dan keberlanjutan komunitas. Di dalam bilik ini manusia politik melihat dunia luar sebagai ancaman dari para pesaing. Bilik ini memberikan kesadaran tentang tapal batas yang memisahkan dalam dan luar, kami dan mereka. Komunitas politik (parpol, ormas) hanya eksis jika ada kesadaran tentang keberadaan bersama komunitas berbeda (ideologi, tujuan, utopia) yang memungkinkan berlangsungnya pertarungan politik. Harus ada kesadaran timbal balik bahwa komunitas berbeda itu bukanlah musuh yang harus dilenyapkan, melainkan lawan yang pandangan dan keyakinannya kita tolak, tetapi eksistensinya sebagai komunitas kita akui. Ruang politik dibangun oleh aneka aparatus, segala sesuatu yang dalam berbagai cara memiliki kapasitas memberi orientasi, menentukan, menghalangi, memodelkan, mengendalikan tindakan, perilaku, opini atau wacana: penjara, sekolah, rumah ibadah, pabrik, aturan hukum, sipir penjara, media. Celakanya, aparatus di ruang politik kita tak bekerja, yang menggiring pada tindakan atau perilaku politik tanpa penghalang, kendali, orientasi dan makna, sebuah nihilisme politik. Hanya melalui komunitas politik dapat dibangun Lebenswelt, dunia kehidupan bermakna, di mana subyek politik membangun sebuah dunia, melalui tindakan bertujuan, sebagai cara merangkai kehidupan bermakna. Politik dibangun oleh komunitas dengan tujuan memperjuangkan bagian dari mereka yang tak memiliki bagian, tak bernama, tak punya ruang, dan tak dihitung. Politik adalah sebuah pembingkaian ulang relasi, posisi, subyek, dan ruang pengalaman melalui pernyataan kolektif (Ranciere, 2010). Politik juga proses subyektifikasi, di mana individu dipanggil menjadi bagian dari sebuah ideologi komunitas politik, di dalam sebuah bingkai politik ideologi. Akan tetapi, di dalam ruang demokrasi kita, individu terpanggil menjadi bagian komunitas politik (parpol) bukan karena kesadaran ideologis, melainkan oleh godaan materi, uang, atau kedudukan. Inilah desubyektifikasi politik. Ketika komunitas politik kita tak mampu menciptakan subyek politik yang memiliki kesadaran tentang gagasan politik, ini artinya ruang politik kita tak mampu membangun yang politik, yaitu gagasan, ideologi, nilai, utopia, dan makna-makna yang diperjuangkan di dalam ranah politik, untuk mencapai hidup baik. Apabila tak ada lagi yang politik, sesungguhnya tak ada lagi politik, selain teknikalitas mencari kekuasaan yang bebas nilai. Kegagalan aparatus politik—khususnya parpol—dalam memberi orientasi, memodelkan, dan mengendalikan tindakan, perilaku, serta kesadaran manusia politik sebagai pribadi yang penuh—dengan sensibilitas, rasa keindahan, kebenaran, keadilan, cinta, dan pengorbanan tinggi— menandai tak berfungsinya komunitas politik yang kini tak lebih dari kerumunan manusia yang tak mampu mengembangkan nilai dan makna di dalam ruang politik. Dalam ruang demokrasi kita, empat penanda Homo humanus—seni, sains, politik, cinta—bergerak liar ke arah yang berlawanan dengan yang semestinya sehingga alih-alih dapat membangun hidup baik sebagai zoon politicon, ia menggiring manusia politik ke arah hidup sekadar hidup, yaitu kehidupan politik yang direduksi menjadi satu dimensi, dimensi kekuasaan demi materi. Seni bergerak ke arah menjauh dari nilai-nilai esensial seni itu sendiri dan kian mendekat pada nilai-nilai pasar. Istilah seni pasar, komersialisme seni, dan teknik penggorengan seni adalah indikasi dikooptasinya seni oleh mekanisme ekonomi. Seni menjadi bagian inheren oikonomia dengan mengikuti selera pasar demi motif keuntungan, bukan sebuah wahana membuka pengalaman estetis sublim bagi peningkatan sensibilitas estetis. Sains bergerak bukan ke arah prinsip yang inheren di dalam dirinya sendiri, yaitu mencari kebenaran dan obyektivitas, melainkan dikembangkan sebagai bagian tuntutan pasar dan perusahaan multinasional. Sains bertumbuh di atas fondasi merkantilisme pengetahuan, di mana pengetahuan dikembangkan untuk motif keuntungan sehingga riset besar kini dikuasai perusahaan multinasional, yang tujuan akhirnya adalah akumulasi kapital. Cara kerja politik (komunikasi politik, kampanye, pemilu) dan tujuan akhir politik telah mengalami depolitisasi, menjauh dari ideal-ideal politik sendiri. Kini, politik tak bisa bekerja tanpa uang, di mana hanya sekelompok orang kaya—yang mampu menguasai media, membiayai kampanye—yang bisa bertarung di dalam ruang publik politik. Demokrasi kini bergerak ke arah oligarki. Cinta (dalam pengertian luas, termasuk cinta Tuhan) kini juga jadi bagian pasar. Cinta sesama manusia kini tak luput dari skema ekonomi sehingga hasrat dan libido dijadikan sarana meraup keuntungan, melalui mekanisme libidinal economy. Cinta Tuhan sebagai manifestasi tertinggi kemanusiaan, tak luput dari tawar-menawar harga dan keuntungan (zikir, doa, ceramah) melalui aneka media elektronik atau digital. Manusia estetis, manusia pencari ilmu, zoon politicon, dan manusia pencinta kini semuanya digerakkan oleh sistem oikonomia, menghasilkan Homo economicus. Inilah ”manusia satu dimensi” yang bentuk hidupnya ”hidup sekadar hidup”. Demokrasi gagal membangun politicum socius. Yang ada hanya ”kerumunan” individu yang berkumpul ”mencari hidup” dengan memangsa sesama. Zoon politicon digusur Homo economicus, bios diambil alih zoe, hidup bermakna digantikan ”hidup sekadar hidup”, layaknya Homo animalis. Pesta demokrasi 2014 meninggalkan sebuah pesan bagi para kandidat pemimpin bahwa politik bukan lingkaran tanpa akhir ”pertarungan materi (melalui citra) demi kekuasaan untuk mengembalikan materi”. Politik adalah sebuah Lebenswelt, sebuah peta jalan membangun ”hidup baik” bagi semua, melalui pemanusiaan manusia, yaitu mengangkat manusia dari jurang animalitas—Homo economicus satu dimensi—menjadi Homo humanus  multidimensi, yaitu manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan sensibilitas, keindahan, pengetahuan, kebenaran, dan cinta. ●