Ketimpangan dalam Pembangunan Inklusif

Ketimpangan dalam Pembangunan Inklusif Luhur Fajar Martha  ;   Litbang KOMPAS

                                                    KOMPAS, 19 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Derap laju perekonomian dunia dalam lima tahun terakhir kian lambat. Kalau masih mengandalkan ”low hanging fruit” berupa efek menular dari lajunya perekonomian negara-negara lain, masa depan Indonesia bakal rentan. Misi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif bisa terancam. Beberapa tahun silam, Tiongkok dan Jepang bisa dikatakan menjadi target yang mudah bagi Indonesia dalam meningkatkan ekspor. Salah satu titik puncaknya terjadi pada 2011, saat nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok dan Jepang mencapai 55,8 miliar dollar AS. Pada tahun itu, ekspor ke kedua negara menyumbang sekitar 6,3 persen nilai PDB Indonesia. Kini, perekonomian Tiongkok dan Jepang tengah melambat. Tahun ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan oleh Bank Dunia ”hanya” 6,7 persen. Ini merupakan titik terendah dalam 25 tahun terakhir. Sementara pertumbuhan ekonomi Jepang masih tertahan di kisaran 0,5 persen. Dalam beberapa tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi mereka diproyeksikan belum dapat kembali ke tingkat normalnya masing-masing. Pemerintah sebenarnya telah mulai menata fondasi perekonomian yang lebih kokoh. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari Rp 570 triliun belanja negara dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tahun depan telah disiapkan Rp 387 triliun untuk keperluan ini. Harapannya, infrastruktur dapat menciptakan stimulus kegiatan ekonomi di seluruh wilayah. Dalam kondisi pareto optimal, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Penambahan alokasi untuk pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan tanpa mengurangi alokasi untuk pembangunan di sektor lainnya. Artinya, ada risiko penurunan pencapaian pembangunan di sektor lain. Pertanyaan besarnya ialah apakah kebijakan ini mampu mendorong laju perekonomian Indonesia di masa mendatang? Tantangan global Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketimpangan telah diangkat oleh sejumlah pemimpin dan tokoh dunia. Di antaranya ialah Presiden AS Barack Obama dan Paus Fransiskus, yang menyebut ketimpangan distribusi ekonomi atau kesejahteraan telah menjadi tantangan global di masa kini. Hasil studi Pew Research Center (PRC), sebuah lembaga penelitian di AS, pada 2014, menguatkan hal tersebut. Lebih dari 60 persen responden dari beberapa negara yang dilibatkan dalam survei PRC ini menyatakan bahwa ketimpangan antara ”si kaya” dan ”si miskin” merupakan tantangan utama saat ini. Hingga kini, tingkat ketimpangan tertinggi umumnya terdapat di negara-negara berpenduduk banyak. Beberapa di antaranya ialah Tiongkok, Rusia, dan Brasil. Bank Dunia mencatat indeks gini ketiga negara tersebut masih di atas 40 dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, indeks gini Brasil tercatat di atas 50 sehingga masuk kelompok negara yang paling timpang. Sementara indeks gini Indonesia tercatat sebesar 40 (BPS, 2016). Dahulu, ketimpangan dan kemiskinan sering dianggap sebagai hasil dari pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat termiskin. Kini, makin banyak yang meyakini bahwa penanganan ketimpangan dan kemiskinan justru dapat menjadi titik tolak yang menentukan keberhasilan pembangunan. Salah satu yang terbaru ialah hasil studi tim peneliti Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2015. Dabla-Norris menunjukkan adanya hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengamatan mereka terhadap 159 negara dalam kurun waktu 1980-2012, telah teruji bahwa jika pendapatan 20 persen orang terkaya meningkat 1 persen (poin), pertumbuhan ekonomi justru akan turun 0,08 persen (poin) pada lima tahun berikutnya. Sebaliknya, apabila pendapatan 20 persen orang termiskin meningkat 1 persen (poin), pertumbuhan ekonomi akan meningkat 0,38 persen (poin). Di kelompok orang terkaya, peningkatan pendapatan tersebut tidak ”menetes” karena hanya sedikit yang dibelanjakan. Hal yang berbeda terjadi di kelompok orang termiskin. Peningkatan pendapatan mendorong naik konsumsi mereka, yang kemudian mendorong produksi barang dan jasa lebih banyak. Ketimpangan jadi instrumen Lalu, bagaimanakah posisi ketimpangan dan kemiskinan dalam pembangunan ekonomi? Pada tingkat atau derajat tertentu, ketimpangan (dan kemiskinan) dapat menjadi insentif untuk berjuang atau berkompetisi. Artinya, keluar dari kelompok masyarakat termiskin merupakan insentif bagi mereka untuk bekerja atau melakukan kegiatan produktif. Erdward Lazear dan Sherwin Rosen, dua ekonom asal Amerika Serikat (AS), telah lama berpendapat bahwa ketimpangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena adanya insentif bagi inovasi dan kewirausahaan. Namun, Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2001, memberi catatan penting bahwa ketimpangan tidak akan menjadi insentif apabila termanifestasikan menjadi rente ekonomi. Alih-alih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, yang kemudian terjadi ialah penyalahgunaan sumber daya, korupsi dan nepotisme. Dalam kasus ini, ketimpangan akan meningkat serta menghasilkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi bagi masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah ingin menjaga postur perekonomian yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Artinya, pembangunan harus inklusif, yang dapat dicapai dengan mengatasi akar persoalan dari ketimpangan terlebih dahulu. Kuncinya ialah kesamaan kesempatan. Pembangunan infrastruktur perlu disertai dengan pembangunan kapabilitas manusia agar masyarakat di kelompok terbawah memiliki kesempatan yang sama. Selama ini, kemiskinan multidimensi telah menghambat masyarakat miskin untuk dapat mengakses dan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun. Kebijakan yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama memang merupakan terobosan yang berani. Kebijakan ini dapat membuahkan hasil yang baik apabila mampu menumbuhkan geliat kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini masih terkunci, atau sering disebut dengan landlocked. Sebaliknya, infrastruktur ini tak akan menghasilkan pembangunan yang inklusif jika hanya dapat diakses oleh korporasi atau pelaku usaha besar. Implikasinya, ketimpangan justru berpotensi meningkat. Hasilnya sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah menangani persoalan kapabilitas manusia, terutama pada kelompok masyarakat termiskin. Inilah titik krusial yang menentukan keberhasilan misi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. ●

Merekonstruksi Kemiskinan dan Penyebabnya Luhur Fajar Martha  ;  Litbang Kompas

                                                     KOMPAS, 04 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik mengumumkan naiknya angka kemiskinan nasional. Meski telah diprediksi demikian sebelumnya, kenaikan ini tetap mengejutkan banyak pihak. Sebabnya ialah bertambahnya orang miskin dalam jumlah yang relatif besar. Dibandingkan dengan kondisi bulan September 2014, jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2015 meningkat sebanyak 860.000 orang. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan ini merupakan kejadian kedua. Sebelumnya, pada September 2013 angka kemiskinan juga meningkat, tetapi tidak sebanyak kali ini. Kenaikan angka kemiskinan dari 10,96 persen menjadi 11,22 persen ini ditengarai dipicu oleh naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa bulan sebelumnya. Harga BBM yang meningkat mendorong harga bahan makanan serta transportasi turut naik. Dalam kurun waktu September 2014 hingga Maret 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi mencapai 4,03 persen. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode enam bulan sebelumnya. Kenaikan harga beras yang mencapai 14,5 persen, yang disertai dengan naiknya biaya transportasi menjadi penyumbang terbesar tingginya inflasi tersebut. Hingga kini, sebagian besar pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin teralokasikan untuk kebutuhan pangan dan transportasi. Dengan kenaikan harga pada komoditas barang dan jasa pada kedua kelompok tersebut, naiknya angka kemiskinan menjadi konsekuensi logis. Kelompok masyarakat tersebut memang rentan terhadap gejolak harga. Sedikit saja harga kedua jenis komoditas tersebut berubah, angka kemiskinan pun berpeluang turut bergeser. Apabila harga naik, angka kemiskinan pun akan naik. Sebaliknya, apabila harga turun, angka kemiskinan bisa menurun. Saat ini, Indonesia masih menggunakan metode headcount index untuk mengukur kemiskinan. Dengan metode ini, seseorang digolongkan miskin atau tidak miskin berdasarkan posisi pengeluarannya. Apabila pengeluarannya lebih rendah dibandingkan dengan garis kemiskinan, ia akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan sendiri saat ini ditetapkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan minimal, baik untuk makanan dan non-makanan. Kebutuhan makanan ini dihitung dari pemenuhan kebutuhan kalori sebesar 2.100 kkal per kapita setiap hari. Saat ini, garis kemiskinan makanan ini dihitung dari 52 jenis komoditas makanan. Sementara itu, kebutuhan non-makanan didasarkan pada kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Garis kemiskinan non-makanan ini dihitung dari 51 jenis komoditas untuk wilayah perkotaan dan 47 jenis komoditas untuk wilayah perdesaan. Yang memprihatinkan, kenaikan angka kemiskinan kali ini juga diikuti dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan naik menjadi 1,97 pada Maret 2015. Padahal, tahun sebelumnya masih di kisaran 1,75. Sementara indeks kemiskinan juga naik dari 0,44 menjadi 0,54 dalam setahun terakhir. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak atau senjang antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis pengukuran. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi pula kedalaman kemiskinannya. Sementara indeks keparahan kemiskinan mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin timpang pengeluarannya, semakin tinggi pula keparahan kemiskinannya. Akar persoalan Mengidentifikasi penyebab naik turunnya angka kemiskinan secara teknis bisa dikatakan mudah dilakukan. Kita tinggal melihat apakah garis kemiskinannya bergeser naik atau turun. Kemudian menggolongkan penduduk mana saja yang tingkat pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tersebut. Semakin tinggi kenaikan garis kemiskinan, semakin tinggi pula kemungkinan naiknya angka kemiskinan. Yang sulit ialah mencari akar persoalan mengapa orang miskin tidak kunjung mampu keluar dari kerentanannya. Padahal, telah banyak program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dari tahun ke tahun. Akumulasi dana yang telah dikeluarkan pun telah mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, tetap saja belum mampu menuntaskan persoalan ini. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang selalu menunjukkan tren positif selepas krisis ekonomi 1998 pun tidak mampu "menghilangkan" kosakata kemiskinan di Indonesia. Lalu, apakah kemudian bisa kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini tidak inklusif? Artinya, pembangunan selama ini masih kurang "menyentuh" masyarakat miskin. Apabila melihat indeks gini, bisa jadi pernyataan tersebut benar adanya. Indeks yang mengukur ketimpangan kesejahteraan, dalam hal pengeluaran atau pendapatan, di antara penduduk ini terus meningkat dalam dekade terakhir. Sepuluh tahun silam, angkanya masih sebesar 0,34. Tahun ini, indeks gini nasional tercatat sebesar 0,41. Distribusi pengeluaran atau pendapatan makin merata jika nilai indeks gini mendekati nol. Artinya, tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan masyarakat semakin rendah. Sebaliknya, distribusi pengeluaran atau pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai indeks gini makin mendekati satu. Artinya, tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan masyarakat semakin tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah relatif kaya. Sementara yang dinikmati masyarakat miskin hanya sebagian kecil. Tingkat pengeluaran atau pendapatan kelompok masyarakat miskin ini bisa jadi turut meningkat. Namun, secara riil, daya beli mereka justru merosot sebab tidak mampu mengimbangi laju kenaikan harga barang yang mereka konsumsi. Timpangnya kesejahteraan ini pada dasarnya merupakan hasil dari timpangnya kesempatan untuk mengakses atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Terbatasnya akses pada sumber daya ekonomi membuat masyarakat miskin sulit untuk melepaskan dirinya dari jerat kemiskinan. Hal ini mulai menjadi bahan telaah dalam berbagai studi tentang pembangunan ekonomi, baik di luar maupun di dalam negeri. Salah satu yang mengemuka ialah mengenai kapabilitas manusia. Pemikiran yang berpijak pada gagasan Amartya Sen ini mengungkap pentingnya modal masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya. Modal di sini bukan berarti dana atau uang, melainkan kemampuan atau kapabilitas seseorang untuk dapat mengakses atau terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kapabilitas ini mencakup beberapa dimensi, di antaranya ialah pendidikan, kesehatan, serta sarana tempat tinggal yang memadai. Ketiga dimensi ini menentukan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan. Semakin tinggi kualitas pendidikan dan kesehatan seseorang, serta ditopang oleh memadainya sarana tempat tinggal, seperti air dan listrik, semakin tinggi pula kesempatannya untuk meningkatkan pendapatannya. Masyarakat miskin umumnya masih terperangkap persoalan-persoalan yang terkait dengan ketiga dimensi ini, dari masih rendahnya tingkat pendidikan, risiko kesehatan yang lebih tinggi, hingga tempat tinggal yang tidak layak. Hal-hal yang mendasar ini sering kali menjadi penghalang mereka untuk mengentaskan diri mereka sendiri dari kemiskinan. ●