Mau Dibawa ke Mana Islam Kita?

Mau Dibawa ke Mana Islam Kita? Irfan L Sarhindi ;  Pengasuh Salamul Falah; Lulusan University College London; Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

                                                   DETIKNEWS, 05 Januari 2018

                                                           

Selain liburan, kembang api, pesta pora, dan terompet momen tahun baru memang selalu menawarkan agenda tahunan lain: fatwa tasyabbuh dan ancaman kekafiran bagi muslim yang merayakan. Persis seperti terjadi setiap kali Natal. Tetapi, terlepas dari potensi kesia-siaan dari pesta kembang api dan lain-lainnya itu, momen tahun baru sebetulnya bisa kita gunakan untuk; (1) merefleksi dan mengevaluasi apa yang kita lakukan setahun ke belakang, dan (2) membuat resolusi setahun ke depan. Dalam rangka dua hal itu saya menulis kolom ini. Tahun 2018 adalah tahun politik (lagi). Babak penyisihannya terjadi tahun lalu di DKI Jakarta—sentra Indonesia. Babak semifinal dihelat tahun ini di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Partai finalnya sendiri akan digelar tahun depan di seluruh Indonesia: Pilpres 2019. Dengan mempertimbangkan sengitnya pertandingan politik di DKI Jakarta, kita akan bisa menebak bahwa pertandingan massal dan serentak ini tidak akan kurang hiruk-pikuk dan bisingnya. Apalagi jika kita melihat fenomena di DKI Jakarta sebagai template, di mana politisasi agama dan identitas demikian jelas terjadi. Kita ingat bagaimana proses panjang kontestasi DKI 1 itu mesti diwarnai oleh aksi demonstrasi berjilid-jilid yang mengatasnamakan Islam, dipimpin oleh GNPF-MUI (yang nantinya berubah nama jadi GNPF Ulama setelah Kiai Makruf Amin tidak lagi memberi 'dukungan'), demi Ahok dibui dengan tuduhan penistaan agama. Saking kerasnya benturan yang terjadi dan psywar yang dilesatkan setiap pihak, sampai-sampai ada pengelola masjid yang menolak mensalatkan jenazah pendukung Ahok. Atau, anak-anak kecil dalam pawai tahun baru Islam menyanyikan lagu 'bunuh Ahok' sambil menenteng obor. Ada potensi penguatan konservatisme dan radikalisasi Islam, menjalar ke mana-mana. Kecenderungan menerjemahkan Islam secara terlalu literlek sehingga menjadi anti-vaksin, misalnya, atau bahkan menganggap menghormat bendera merah putih sebagai tanda kekufuran. Dalam pada itu, narasi 'Islam vs PKI' juga kembali mengemuka. Hingga pada kondisi di mana nonton bareng film 'G30S' versi Orba kembali dilakukan di mana-mana: PKI sebagai musuh bersama, unsur yang dianggap bisa 'mempersatukan' suara umat. Dan, fenomena ini seperti senantiasa dijaga nyala-apinya, momentumnya, biar sewaktu-waktu dapat digunakan kembali untuk narasi-narasi lain. Misalkan, Aksi Bela Islam yang awalnya seperti dirancang untuk semata 'mengadili' Ahok, juga digunakan untuk 'mengadili' pemerintah yang dianggap anti-Islam dan pro-asing, termasuk dalam demo menolak Perppu Ormas. Bahkan ketika HTI sudah resmi dibubarkan, bendera (yang diklaim sebagai) al-Liwa dan ar-Rayah bahkan tetap berkibar di pelbagai aksi, biasanya bersandingan dengan bendera Palestina. Semua hal tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari persoalan rendahnya minat baca dan literasi media, belum optimalnya pendidikan dan pendidikan agama, serta kekurangsigapan kaum sarungan "mempesantrenkan Google". Di sisi lain, ada kecenderungan orang menjadi sangat reaktif, sehingga gampang diprovokasi. Ini saja sudah kompleks, belum lagi kecenderungan untuk anti-kritik sehingga mudah sekali orang dipersekusi hanya karena dianggap "menghina dan melecehkan ulama". Ada pengkontestasian, secara terstruktur, antara Islam versus non-Islam, pribumi versus non-pribumi, seolah semua itu persoalan hitam-putih semata. Uniknya lagi, secara keliru, Islam dianggap sama dengan pribumi, non-Islam (apalagi dari ras Tionghoa, misalnya) dianggap non-pribumi. Dari sana, pribumi dianggap pasti membela Tanah Air, non-Pribumi dianggap hanya akan mengeruk kekayaan negara. Sejak Pilgub DKI Jakarta kemarin, SETARA Institute mencatat adanya peningkatan intoleransi beragama. Greg Fealy mencatat dua efek dari pertarungan sengit di Pilgub DKI Jakarta: (1) pelemahan hak politis kaum minoritas, dan (2) kecenderungan tumbuhnya sentimen anti-Kristen dan anti-China. Lalu, tanpa mengesampingkan provinsi lain, apa kabar (pilgub) Jawa Barat tahun ini? Dengan 16 kota/kabupaten yang juga menyelenggarakan pilkada? Kedua pertanyaan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, secara geografis Jawa Barat adalah provinsi paling dekat dengan Jakarta, selain Banten. Dapat diasumsikan bahwa imbas dari bipolarisasi identitas keagamaan dan konflik horizontal antargolongan di Jakarta berpotensi merambat ke Jawa Barat. Misalnya, empat hari setelah Aksi 212 di Jakarta, sekelompok orang atas nama Pembela Ahlus Sunnah membubarkan perayaan Natal di Bandung. Belum lagi fakta bahwa massa Aksi 212 dan yang sejenisnya itu berasal dari pelbagai kota/kabupaten di Jawa Barat juga. Kedua, Jawa Barat secara ranking adalah provinsi paling intoleran terhadap kebebasan beragama. Menurut SETARA Institute, pada 2015 tercatat ada 44 kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan potensi sebesar itu, apa yang akan terjadi ketika politik identitas dikultivasi, ketika agama dipolitisasi? Apalagi, agak susah untuk mengklaim bahwa masyarakat Jawa Barat telah literat dan melek politik. Juga agak susah untuk berasumsi bahwa masyarakat Jawa Barat tidak reaktif terhadap isu-isu yang melibatkan sentimen agama, walau secara stereotip orang Sunda dianggap (lebih) tenang dan lembut. Misalkan, saya mendapat kiriman pesan Whatsapp yang berisi ajakan untuk mendukung pasangan tertentu, dari koalisi partai tertentu, yang diklaim sebagai tulisan ilmiah seorang pengamat politik, yang beberapa poinnya berbunyi: "mengajak seluruh elemen masyarakat muslim Jabar memenangkan pasangan ini dengan kerja keras", "demi kemaslahatan umat yang lebih baik", dan bahwa "insya Allah kemenangan di Jakarta akan kita ulangi lagi" sehingga kita harus "ajak umat siuman dengan memenangkan pasangan ini". Ada tiga narasi yang secara implisit dibangun di sana: pertama, kemenangan di Jakarta adalah kemenangan umat Islam. Kedua, memenangkan pasangan itu adalah jihad demi kemaslahatan umat, sehingga umat harus melakukan apapun. Dan ketiga, yang tidak setuju dengan ini adalah umat Islam yang belum sadar sehingga harus disiumankan. Ini baru awal tahun dan masa kampanye belum resmi dimulai. Tetapi bagaimanapun, ini mengindikasikan bagaimana Islam tetap masih akan jadi komoditas politik, terlepas dari seberapa besarnya pun dampak buruk yang bisa terjadi akibat hal tersebut. Sering saya melihat kembali gambaran besar dari kejadian-kejadian yang terjadi ini, dan dengan sedih, gentar, juga cemas bertanya: mau dibawa ke mana, sebetulnya, Islam kita? ●

Serangan Balik Ustaz Felix

Serangan Balik Ustaz Felix Irfan L Sarhindi  ;  Pengurus Salamul Falah; Lulusan University College London; Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

                                                DETIKNEWS, 17 November 2017

                                                           

HTI, khilafah, dan Felix Siauw. Dalam banyak hal, ketiganya sering disatu-porsikan sebagai paket lengkap. Walau yang disebut belakangan juga dikenal oleh sebab bukunya yang berjudul Udah Putusin Aja! tapi ide-ide khilafah ala HTI tidak bisa lepas dari filsafat hidup Felix Siauw. Seiring dengan keyakinan bahwa Pancasila adalah tidak islami, bahwa khilafah (ala HTI) adalah kunci kebahagiaan dan janji Allah, tumbuh keyakinan bahwa Islam sedang, secara terstruktur, dilemahkan dan dihancurkan, baik oleh kafir Barat maupun oleh penguasa —presiden, politisi— yang "anti-Islam". Felix tidak menyebut dirinya sebagai Pengurus HTI, tetapi ia mengakui bahwa keislamannya di-wasilahi oleh HTI, sehingga secara tidak langsung, popularitasnya bisa disituasikan untuk HTI melebarkan pengaruh dan doktrinnya. Sebagai ustaz yang aktif di Twitter, Felix suatu waktu secara terang-terangan pernah nge-tweet bahwa nasionalisme itu tidak ada dalil dan pahalanya. Tweet itu tidak mengejutkan mengingat konsep khilafah ala HTI memang bersifat internasionalisme, dan cinta Tanah Air dianggap tidak diajarkan Nabi Muhammad. Padahal, kalau Felix jeli mengamati adegan hijrah Nabi, dia akan menemukan fakta bagaimana Nabi amat cinta Tanah Airnya, Mekah. Tetapi kita akan bergerak lebih cepat di sini. Nama Felix belakangan banyak disebut di mana-mana, terutama kaitannya dengan drama "pengusiran" di Bangil. Muncul sebagai tokoh yang diantagoniskan, dalam sudut pandang Felix dan pendukungnya, adalah Banser dan GP Ansor. Pengantagonisan itu eksplisit dalam "surat pernyataan" yang ditulis Felix dan kemudian menjadi viral: menjadi bahan rujukan olok-olok terhadap Banser; memicu pro-kontra bahkan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) sendiri. Bagi saya, dengan menggunakan analogi sepakbola, drama Bangil ini adalah serangan balik dari Felix. Walau NU kerap diposisikan secara diametris dengan Salafi Wahabi, dukungan NU terhadap Perppu Ormas (yang melegitimasi pembubaran HTI), membuat NU harus bertanding melawan HTI. Singkatnya, sebagaimana kita tahu, oleh sebab Perppu Ormas ini HTI dibubarkan, dan NU —sebagai lembaga— menyambut gembira hal tersebut. Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum HTI, bahkan sampai "mengingatkan" NU bahwa apa yang hari ini menimpa HTI, esok lusa bisa menimpa NU. Tentu, bagi pengurus dan simpatisan HTI, Perppu Ormas telah berlaku diskriminatif dan mereka kemudian mulai "menantang" penguasa untuk membuktikan apa benar mereka anti-Pancasila. Agak mengherankan sebetulnya, mengingat Pancasila sejak lama mereka anggap sebagai thagut, demokrasi sebagai bukan anti-kekhilafahan, dan Indonesia dengan sistem ideologinya ini adalah negara kafir. Tak terkecuali Felix Siauw. Tapi menariknya, beberapa waktu setelah pembubaran HTI, Felix mengikuti maiyahan Cak Nun. Felix secara eksplisit dalam akun pribadinya memuji dan berdecak kagum pada pengajian (dan pemikiran) Cak Nun. Baginya, Cak Nun telah melampaui "ustaz-ustaz lain", dan harmonisasi antara budaya dan Islam menjadi demikian mesra di tangan Cak Nun. Felix mengaku terinspirasi dari Cak Nun untuk mendakwahkan Islam secara lebih bijak dan kreatif. Kejadian ini memicu respons beragam. Di kalangan NU sendiri, kehadiran Felix dianggap sebagai pertanda untuk NU merangkul Felix, menawarkan sudut pandang Islam yang "Nusantarawi". Di sisi lain, muncul juga pro kontra ihwal Cak Nun dan konsep kekhilafahan. Hal ini muncul ketika Cak Nun banyak menulis tentang khilafah pasca kehadiran Felix di pengajiannya. Tentu saja ini menjadi berita yang viral: Cak Nun mendukung khilafah! Seakan untuk membuktikan bahwa ke-anti-an khilafah yang dipertontonkan NU adalah salah dan keliru. Tetapi, Cak Nun kemudian mengklarifikasi bahwa pemahamannya akan khilafah berbeda (jauh) dengan pemahaman khilafah ala HTI. Alhasil, jika kehadiran Felix di pengajian Cak Nun bisa dianggap sebagai serangan balik dia terhadap NU (yang secara tidak langsung ikut "bertanggung jawab" atas bubarnya HTI), maka boleh jadi serangan balik ini tidak terlalu berhasil. Kemudian, terjadilah demo menolak Perppu Ormas. Menolak PKI sekaligus menolak Perppu. Felix turut hadir dalam demo tersebut, bahkan memberikan orasi. Dalam kesempatan tersebut, Felix menyebut rezim Jokowi sebagai rezim Firaun, dan bahwa Perppu Ormas ini menandai deislamisasi. Islam, singkatnya, dalam realm pemikiran Felix, sedang dihancurkan, didomestikasi. Demo ini berakhir dengan riak-riak yang sepertinya tidak terlalu besar karena masyarakat disibukkan dengan pelbagai isu lain seperti kesaktian Setya Novanto. Lalu, terjadilah peristiwa Bangil tersebut. Bukan kali pertama Felix "dilarang" untuk memberikan ceramah. Felix juga bukan satu-satunya. Tetapi, drama "pelarangan" dan "pengusiran" ini kemudian terasa bagai serangan balik yang cukup taktis dan merepotkan. NU yang menguasai "pertandingan" sepertinya terlena sehingga "terkejut" dengan serangan balik ini. Serangan balik ini menjadi "mengejutkan" dan "merepotkan" sejak pernyataan Felix yang memposisikan dia sebagai korban kezaliman "oleh ormas yang mengaku paling toleran", yang justru memperlihatkan sikap "anti Islam". Felix merasa didiskriminasi dan dijebak oleh Banser. Dengan kicauannya, diskursus yang muncul adalah: NU ternyata (juga) radikal, Banser tidak pro Islam, mereka punya double standard karena anti khilafah tapi "pemaaf" terhadap PKI. Dari sana, kita diributkan oleh perdebatan yang seperti tiada habisnya. Meme, postingan, berita yang valid maupun tidak bergerak viral secara cepat. GP Ansor memberikan klafirikasi. Mereka beritikad baik menawarkan tiga persyaratan demi menjaga agar dakwah Felix tidak bermuatan ide khilafah ala HTI. Justru Felix sendirilah yang menolak dan memilih pergi. Felix, dengan demikian, dianggap playing victim. Dan, dengan memerankan diri sebagai korban ia sedang membangkitkan rasa iba dan dukungan, setidak-tidaknya dari para fansnya —dan/atau orang-orang yang tidak suka terhadap NU. Tetapi, kejadian Bangil juga rupanya direspons tidak seragam di tubuh NU. Sebagian menyalahkan Banser yang dianggap ceroboh. Nadirsyah Hosen sampai harus mengklarifikasi dan mengajak NU satu suara. Banser, ujarnya, selama ini menjadi garis depan menjaga NKRI, masak kita sebagai keluarganya juga malah mendiskreditkan mereka? Dengan polemik model demikian, tidak diragukan lagi bahwa serangan balik ini cukup membahayakan —walau terlalu jauh untuk bilang serangan ini berbuah gol pembalik keadaan. Hanya, perlu diingat pula bahwa hal serupa pernah terjadi juga saat drama "pengusiran" Khalid Basalamah. Simpati kepada "korban" meningkat di satu sisi, citra negatif terhadap Banser juga meningkat di sisi lain. Buah simalakama, memang. Maju kena mundur kena. Apalagi kalau Felix, dengan narasi yang ia bangun, kemudian mengkomparasi "kezaliman" yang menimpanya sebagai mirip dengan yang dialami oleh Rasul. Repotlah. Tentu butuh kedewasaan di era cepat dan mudahnya informasi bergulir. Dan, dengan mempertimbangkan kemampuan literasi masyarakat Islam di Indonesia yang masih rendah, sepertinya kita masih seperti sekumpulan kanak-kanak. ●

NU Kultural, FPI Struktural

NU Kultural, FPI Struktural Irfan L Sarhindi  ;  Pengasuh Salamul Falah; Lulusan University College London; Associate Researcher pada Akar Rumput Strategic Consulting

                                                DETIKNEWS, 10 November 2017

                                                           

Ketika diminta sharing hasil riset tesis S-2 oleh PCINU UK, saya bilang bahwa ada kecenderungan dualisme keanggotaan bagi sebagian warga nahdliyin, yaitu walau secara kultural mereka NU, secara struktural mereka adalah frontliner FPI. Tak berapa lama, bisa jadi berkaitan atau tidak, Savic Ali menulis status yang membantah asumsi tersebut. Baginya, harakah dan manhaj berpikir NU berbeda dengan FPI, sehingga dualisme demikian rasanya tidak mungkin. Argumennya dapat dipahami mengingat di Jawa Timur, dikotomi NU dan FPI memang jelas dan eksplisit. Ibarat kata: seperti dua arus laut yang tidak saling bercampur. Tetapi dalam konteks saya sebagai orang Sunda, eksplisitas dikotomi tersebut tidak selalu terjadi. Dalam banyak hal, saya melihat dan mengamati adanya irisan identitas di antara NU dan FPI. Dalam pada itu, saya harus membantah bahwa FPI 'dibentuk' dan dipengaruhi oleh, terutama, Salafi Wahabi. Walau memang, Habib Rizieq sebagai imam besarnya adalah jebolan kampus di Saudi Arabia sana. Pertimbangan saya terletak, terutama, pada beberapa ritual peribadatan FPI yang sebangun dengan ritual peribadatan di kalangan NU —wabil khusus NU kultural. Misalnya, tradisi pembacaan ratiban, marhaba, ziarah, dan tradisi penghormatan pada ahlul bait —para habib. Dengan kesamaan demikian, saya tiba pada kesimpulan bahwa jangan-jangan irisan identitas NU-FPI ini mirip dengan irisan Muhammadiyah-PKS. Dugaan saya semakin terbukti ketika saya pulang ke Indonesia, dan lazim menemui santri-santri di ponpes yang secara kultur NU, tetapi mahabbah terhadap pergerakan FPI; mahabbah terhadap Habib Rizieq. Lebih menarik lagi, fenomena tersebut bahkan terjadi di keluarga saya sendiri, di keluarga besar pondok pesantren yang diwariskan kepada kami sejak 1894. Dalam suatu kesempatan perayaan haul kakek buyut kami, kiai yang mengisi sesi mauidhah hasanah, alumni ponpes kami berkata bahwa dia adalah "NU yang paling FPI", dan "FPI yang paling NU". Fenomena ini tentu membawa kita pada serangkaian asumsi yang perlu diuji. Pertama, mengenai corak identitas ke-NU-an di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Sebagai centre of excellence, nuansa ke-NU-an di Jawa Timur rasanya lebih kental ketimbang Jawa Barat. Diperkuat oleh dominasi ulama-ulama Jawa Timur dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kedua, boleh jadi ini, langsung atau tidak langsung, berkait juga dengan kecenderungan Islam Jawa Barat yang lebih konservatif. Walau, tentu saja, aktor penentunya bukan semata NU dan FPI saja, tetapi juga corak identitas dan organisasi Islam yang lain. Namun demikian, terlepas dari itu semua, faktor-faktor apa sajakah kira-kira yang menyebabkan dualisme keanggotaan model demikian? Padahal, harakah NU dan FPI jauh berbeda. NU haqqul yaqin dengan pendekatan tawassuth, tawazun, tassammuh, i'tidal, dan amar makruf nahi mungkar-nya. Di sisi lain, pendekatan-pendekatan tersebut bagi FPI amat terlalu lunak dan berpotensi meruntuhkan marwah Islam—yang, sebagaimana mereka yakini, sedang dihancurkan pemimpin zalim anti-Islam dan negara-negara kafir. Lalu, apa sebab yang menyebabkan dua kutub ideologi yang berbeda itu dapat muncul, menguat, dan diakomodasi dalam diri seorang Muslim? Hipotesis pertama yang saya tawarkan: tidak semua yang secara kultur 'adalah NU' merasa diri mereka terafiliasi, dan/atau adalah bagian, dari NU sebagai organisasi, sebagai jam'iyyah dan bukan sekadar jamaah. Akibatnya, mereka merasa tidak ada masalah dengan ikut mendukung dan berkhidmat terhadap FPI. Saya misalnya, baru menyadari bahwa saya 'NU' lepas umur 20 tahunan lebih. Sebelumnya, NU sama sekali asing bagi saya kendati secara amal ubudiah saya ini NU sejak lahir—dan nyaman dengan itu. Ketika menjadi pengurus PCINU UK, saya merasa seperti anak hilang yang sedang berusaha mengenali (kembali) orangtua dan rumahnya. Pertanyaannya kemudian: berapa banyak orang-orang semisal ini di luar sana? Tentu, penelitian menyeluruh perlu dilakukan. Tetapi, sebelum itu, saya ingin mengajukan hipotesis kedua, yaitu bahwa, taruhlah, mereka yang secara kultur 'adalah NU' ini merasa bagian dari jamiyyah NU, tetapi mereka bisa jadi sama sekali atau setengah mengerti akan harakat dan filsafat organisasi yang mereka ikuti tersebut. Konsekuensinya, program dan kampanye pengurus NU kadang tidak mendapat dukungan yang cukup dari mereka yang kultural, terlebih jika kemudian program dan kampanye itu 'disituasikan' atau di-frame di media sebagai "kontroversial". Misalnya, kampanye Islam Nusantara yang bahkan urgensi dan instrumentalitasnya diragukan beberapa kiai 'NU' dan dianggap sebagai agenda kaum liberal yang menyusup ke tubuh organisasi Islam terbesar tersebut. Terkait dengan ini, yang menyebabkan dualisme keanggotaan itu boleh jadi adalah sifat pergerakan FPI yang cenderung amat mudah dipahami dan diikuti, sedangkan siyasah NU kadang tidak terlalu definitif dan eksplisit. Hipotesis ini saya lihat dari perdebatan ihwal Ahok yang terjadi pada saat pelatihan bahstul masail PCNU Cianjur di Cipanas. Dengan 'kepolosan' FPI inilah, kemudian, FPI menjadi menarik bagi kalangan awam, yang kasarnya, lebih peduli pada ekspresi patriotisme Islam, ketimbang filsafat ala mantiq dengan pendekatan ilmu balaghah yang 'berat'. Konsekuensi dari hipotesis-hipotesis di atas, jika benar, adalah: pertama, boleh jadi jumlah NU ternyata lebih sedikit daripada yang diklaimkan. Kedua, kerentanan inflitrasi yang semakin dalam dari FPI, yang nantinya akan 'melemahkan' pola gerak dan strategi NU. Kesemua itu, boleh jadi, juga turut diperparah dengan kurang tersampaikannya standpoint harakah NU kepada mereka di tataran grassroot. Jika demikian halnya, maka pertama, NU perlu mendorong tersampaikannya visi, misi, program, dan amanat muktamar hingga ke kantong-kantong terkecil baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam konteks ini saya menyambut gembira itikad NU membuat Majelis Kaderisasi Nahdlatul Ulama. Kedua, NU perlu membangun komunikasi dan konsolidasi dengan mereka yang kultural. Setidak-tidaknya membangun kesadaran dan rasa memiliki terhadap NU sebagai jamiyyah lengkap dengan jihadnya. Dengan demikian, kampanye dakwah NU akan mendapatkan lebih banyak dukungan dan sokongan. Tentu saja ini akan butuh waktu yang lama, effort yang besar, dan biaya yang tidak sedikit mengingat besarnya NU itu sendiri. Tetapi setiap ikhtiar perlu dicoba. ●

Deradikalisasi di Saudi dan Masa Depan Salafi Wahabi

Deradikalisasi di Saudi dan Masa Depan Salafi Wahabi Irfan L Sarhindi  ;   Pengasuh Salamul Falah;  Lulusan University College London; Associate Researcher di Akar Rumput Strategic Consulting

                                                  DETIKNEWS, 31 Oktober 2017

                                                           

Kerajaan Saudi Arabia (KSA) dan Salafi Wahabi telah sejak lama berdiri beriringan dalam suatu kerja sama dan nota kesepahaman yang saling menguntungkan. Hubungan keduanya dapat dilacak sejak abad ke-18 ketika Abdul Wahhab menemukan 'harapan' pada seorang ambisius bernama Ibnu Saud. Ketika KSA 'bangkit' kembali di abad ke-20 --'terima kasih' untuk Lawrence of Arabia-- dengan daerah kekuasaan meluas hingga ke Tanah Hijaz, Salafi Wahabi mendapatkan sokongan legitimasi sebagai, katakanlah, manhaj berpikir keislaman di kerajaan tersebut. Tetapi belakangan ini, dunia dikejutkan oleh pernyataan Putra Mahkota KSA, Pangeran Muhammad bin Salman, ihwal kampanyenya membasmi ekstremisme dan radikalisme Islam. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Future Investment Initiative di Riyadh. "Kami ingin menjalani kehidupan normal, kehidupan di mana agama dan tradisi kami diartikan sebagai toleransi," ujar Pangeran. Kepada The Guardian, sang Putra Mahkota tersebut menegaskan bahwa ekspresi ultrakonservatif Islam di Arab Saudi sudah 'tidak normal' dan 'membahayakan' sehingga ia harus diputus dan dibasmi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Penegasan itu bukan semata isapan jempol. Pada September pemerintah KSA telah menangkap 20 imam dan kaum intelektual yang dianggap menyebarkan ekspresi ekstremisme Islam. Perempuan, yang telah sejak lama didomestikasi atas dalih dalil-dalil agama, kini diberi kesempatan di ruang-ruang publik. Contohnya, mereka kini diberi izin mengemudi. Sewaktu di London saya beberapa kali berdiskusi dengan Arwa, perempuan Saudi, yang diberi beasiswa oleh KSA untuk menempuh S2 di bidang pendidikan. Suatu terobosan besar mengingat ultrakonservativisme Islam di sana. Terlepas dari semua itu, pernyataan sang Putra Mahkota sontak menjadi headline di mana-mana. Sebagian mengkaitkannya dengan pertanyaan akan bagaimana nasib Salafi Wahabi selanjutnya? Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat Salafi Wahabi, dalam banyak kajian ilmiah, dianggap menawarkan ekspresi Islam yang (terlalu) konservatif. Kampanyenya untuk memurnikan ajaran Islam dianggap bias dan judgemental. Miskonsepsi atas klaim "pemurnian Islam" ala Salafi Wahabi, menurut Azyumardi Azra, membikin ekspresi unik Islam Asia Tenggara terkesan sinkretis dan "tidak orisinal". Lukens-Bull, di sisi lain, menilai Islam murni yang ditawarkan Salafi Wahabi terlalu kaku; kering dari apa yang disebut Azra sebagai flowery Islam. Tamim al-Ansary, sejarawan Muslim asal Afghanistan, menyebut pemikiran Abdul Wahhab "terkesan berlebihan dan obsesif". Sehingga, ini membawa kita kembali kepada pertanyaan: apakah yang dimaksudkan sang Putra Mahkota sebagai deradikalisasi Islam di Arab Saudi adalah pembasmian Salafi Wahabi? Jika ya, bagaimana kiranya reaksi di dalam Arab Saudinya sendiri, menimbang romansa KSA-Salafi Wahabi selama berabad-abad? Lalu, bagaimana masa depan "kantor-kantor cabang" Salafi Wahabi di pelbagai belahan dunia lainnya, wabil khusus, di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat 'pihak ketiga' di dalam romansa tersebut, yaitu minyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa romansa KSA-Salafi Wahabi ditopang oleh keberlimpahan minyak yang dimiliki oleh kerajaan tersebut. Oleh sebab pemasukan dari minyaklah, KSA dapat mendukung upaya dakwah Salafi Wahabi tidak hanya di dalam negeri tetapi bahkan ke pelbagai negara. Kalau Anda pernah berhaji, Anda pasti akan pernah mendapat kesempatan 'dibagi' buku-buku kajian agama gratis. Isinya tentu saja kajian dari sudut pandang Salafi Wahabi. Dengan sumber pendanaan yang melimpah, Salafi Wahabi dapat dengan mudah membangun sekolah dan perguruan tinggi di sini dan di sana. Sewaktu menghadiri Konferensi Transformational Business Network Asia September lalu, Ummi Waheeda binti Abdurrahman, pemimpin Ponpes Nurul Iman Bogor, bercerita bagaimana ia ditawari sejumlah uang dengan catatan bersedia menyuruh santri-santri perempuan bercadar dan mengganti kurikulum ajar di sana dengan kurikulum Salafi Wahabi. Namun begitu, kita tahu bahwa hari-hari ini KSA terancam oleh semakin berkurangnya cadangan minyak yang mereka miliki. Mereka tidak bisa lagi menyandarkan ekonomi mereka pada minyak. Itu sebabnya sang Raja melawat ke sana ke mari, berinvestasi di sini dan di sana. Rupanya, Putra Mahkota menyadari bahwa ekspresi ultrakonservativisme Islam di Arab Saudi dapat menjadi hambatan ambisi pemerolehan sumber-sumber pendapatan lain; termasuk ambisi membangun kota megapolitan nan futuristik. Tetapi, apakah benar yang dimaksud sang Putra Mahkota, sebagai Islam yang radikal adalah Salafi Wahabi? Kalau dilihat dari pernyataannya, Pangeran sama sekali tidak menyebut istilah Salafi Wahabi. Ini tidak mengejutkan karena kawan-kawan saya yang secara ideologis menganut Salafi Wahabi tidak mau disebut Salafi Wahabi juga. Tetapi, yang menarik adalah pernyataan sang Pangeran bahwa "Saudi tidak seperti ini sebelum 1979. Arab Saudi dan kawasan mengalami kebangkitan setelah 1979... Semua yang kita lakukan adalah kembali ke jati diri kita: Islam moderat yang terbuka pada semua agama dan kepada dunia dan semua tradisi dan semua orang." Dari sana, kita bisa melihat bahwa bagi sang Pangeran, Arab Saudi pada mulanya adalah moderat. Mengingat hubungan Salafi Wahabi dan Arab Saudi telah ada sejak awal, maka bagi Putra Mahkota, Salafi Wahabi sudah (cukup) moderat. Kedua, baginya, ekspresi Islam di Arab Saudi mengeras pasca revolusi Iran 1979 itu. Alhasil, boleh jadi yang dimaksud dari memoderatkan Arab Saudi bukanlah 'menjinakkan' Salafi Wahabi secara keseluruhan, tetapi lebih kepada ekspresi keislaman yang tidak sesuai dengan misi KSA. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana 20 imam dan intelektual yang ditahan adalah mereka yang dianggap berafiliasi dengan Ikhwanul Mukminin dan/atau yang menentang kebijakan KSA terkait boikot Qatar dan serangan ke Yaman. Ikhwanul Mukminin sendiri adalah organisasi yang dilarang di KSA. Sehingga, kemudian, agak sulit untuk menganggap bahwa janji Putra Mahkota ini akan memberikan dampak "negatif" terhadap "kantor-kantor cabang" Wahabi di seluruh penjuru dunia. Selain karena Putra Mahkota yakin Salafi Wahabi pada dasarnya moderat, tetapi juga karena dia sepertinya hanya peduli pada kondisi di dalam negeri saja. Tujuannya jelas: menyelamatkan marwah dan ekonomi KSA sebagai anggota G20. Tetapi, bahkan kalaupun kampanye ini memang menyangkut ultrakonservativisme Salafi Wahabi dan kepedulian mencakup seluruh "kantor cabang" Salafi Wahabi di seluruh dunia, kita tahu bahwa "kantor-kantor cabang" ini sepertinya tidak lagi terlalu tergantung pada KSA dan minyaknya. Di Indonesia misalnya, Salafi Wahabi dianggap sangat mahir dalam optimalisasi internet, sehingga mereka bisa mendapatkan kapital yang cukup untuk operasional dakwah mereka dari sana. Dengan demikian, ada kecenderungan bahwa kampanye sang Putra Mahkota ini tidak akan terlalu direspons oleh ustad-ustad "galak" itu secara sami'na wa atho'na. ●