POTENSI RESESI GLOBAL

Menyikapi Turbulensi Ekonomi

SRI HARTATI SAMHADI

 

KOMPAS 7 November 2019

 

Resesi ekonomi global yang kian mengancam jadi isu yang banyak disorot beberapa bulan terakhir. Potensi resesi global yang dipicu terutama oleh konflik dagang Amerika Serikat-China ini, menurut sejumlah ekonom dan lembaga, bisa lebih buruk dari Resesi Besar (Great Recession) 2009 dan terburuk sejak Depresi Besar (Great Depression) 1930-an.

Prospek Yunani Pasca Referendum    Sri Hartati Samhadi ;   Wartawan Kompas

KOMPAS, 07 Juli 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Di luar dugaan, dan meleset dari hasil jajak pendapat (polling) selama ini, kubu anti program pengetatan menang mutlak dalam referendum di Yunani, Minggu (5/7). Sebanyak 61,3 persen dari sekitar 9,8 juta warga yang memberikan suara menyatakan menolak kebijakan pengetatan (austerity) sebagai syarat program dana talangan (bail out) dari kreditor internasional. Hasil referendum disambut gembira warga yang membawa bendera Yunani sambil menari-nari di Lapangan Syntagma, di depan Gedung Parlemen Athena. Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras menyebut hasil referendum ini sebagai kemenangan demokrasi. Yunani, kata Tsipras, memasuki era baru. Namun, tak semua warga yang memberikan suara ”no” itu menyadari, dengan menolak syarat dana talangan Troika (sebutan untuk kreditor internasional yang terdiri dari Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa/ECB, dan Dana Moneter Internasional/IMF), Yunani memasuki lorong ketidakpastian baru yang tak seorang pun bisa meramalkan arahnya pasca referendum. Tsipras dan Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis sangat meyakini, penolakan rakyat Yunani melalui referendum akan memberi mereka mandat lebih besar untuk bisa menuntut persyaratan yang lebih menguntungkan bagi Yunani dengan para pemimpin Eropa dalam 1-2 hari ke depan. Namun, dari sinyal pernyataan sejumlah pemimpin Eropa, tampaknya itu tak akan terjadi. Reaksi seketika Deputi Kanselir Jerman (negara dominan di zona euro) Sigmar Gabriel terhadap hasil referendum adalah Yunani telah menghancurkan jembatan terakhir menuju dicapainya kompromi dengan Eropa. Kemarahan dan kekecewaan juga diungkapkan para pemimpin Eropa lain yang melihat referendum hanya kian memperumit keadaan. Mereka kembali menyerukan dilangsungkannya pertemuan darurat membahas isu Yunani, Senin. ”Tsipras dan pemerintahannya telah menuntun rakyat Yunani menuju pengorbanan yang pahit dan tanpa harapan,” ujar Gabriel, seperti dikutip harian Der Tagesspiegel. Konsekuensi dari penolakan Troika untuk memperpanjang dana talangan setelah Yunani menolak program pengetatan dan memilih referendum pekan lalu adalah untuk dicapai kesepakatan baru, harus ada negosiasi baru dari awal, dengan prakondisi yang baru pula. Persoalannya, perbankan Yunani tak mungkin bisa menunggu selama itu. Sebelumnya Tsipras menjanjikan bank- bank yang ditutup menyusul rush (penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran) pekan lalu akan buka kembali Selasa ini apa pun hasil referendum. Namun, dengan hasil referendum menolak kebijakan pengetatan sebagai syarat dana talangan dari kreditor, semakin kecil pula peluang disetujuinya perpanjangan dana likuiditas darurat ke perbankan Yunani oleh ECB. Tanpa injeksi dana segar segera, perbankan Yunani yang selama ini bergantung pada suntikan dana dari ECB akan kolaps. Krisis perbankan dan gagal bayar beruntun tak akan terhindarkan dan Yunani akan dipaksa keluar dari zona euro. Tanpa dana talangan baru, juga tak jelas sampai kapan Pemerintah Yunani bisa membayarkan gaji pegawai dan jutaan pensiunannya. Sejumlah lembaga sosial yang menangani warga miskin Yunani mengeluhkan kian langkanya ketersediaan makanan dan obat-obatan. Rakyat dihadapkan pada kelaparan. Dalam kondisi seperti ini, gejolak sosial dan politik bisa kembali tersulut. Situasi inilah yang paling ditakutkan akan terjadi. Sebagian pengamat memang ada yang meyakini Yunani akan jauh lebih baik dalam jangka panjang setelah keluar dari zona euro daripada saat berada di zona euro. Persoalannya, siapkah Yunani melewati masa menyakitkan untuk sampai ke sana? Perkembangan cepat juga terjadi di dalam negeri Yunani. Bukan hanya pemimpin oposisi yang mundur sebagai pengakuan kekalahannya dalam referendum. Menteri Keuangan Yunani yang sebelumnya juga optimistis akan dicapai kesepakatan segera dengan para pemimpin Eropa juga mengumumkan pengunduran dirinya. Seberapa besar peluang terjadinya kompromi baru antara Yunani di bawah Tsipras dan kreditor? Bagi para pemimpin Eropa, ini pertaruhan wibawa dan kredibilitas zona euro. Tunduk pada kemauan Yunani sama saja dengan mau didikte oleh satu negara. ”Uni Eropa bukanlah make-a-wish club, di mana satu negara menetapkan aturan dan negara lain yang harus menanggung bebannya,” ujar wakil pemimpin partai berkuasa Jerman, Julia Klöckner. Bisa dipastikan, Eropa juga tak akan rela satu negara anggota yang secara ekonomi tak signifikan—menyumbang hanya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) zona euro—menyeret mata uang tunggal dalam krisis. Apalagi negara itu adalah Yunani yang selama ini dianggap tidak kooperatif. Sejak mata uang tunggal Eropa terbentuk tahun 1999, belum pernah ada preseden di mana negara anggota zona euro harus keluar dari zona euro, karena alasan apa pun, sehingga mekanisme untuk itu juga belum ada. Karena itu, keputusan para pemimpin Eropa hari Senin akan menentukan bukan saja masa depan Yunani, melainkan juga masa depan mata uang tunggal Eropa. Lambat atau cepat, Yunani dan Eropa harus kembali ke meja negosiasi. Persoalannya, sebagian besar pemimpin Eropa telanjur kehilangan kepercayaan terhadap Tsipras. Para pejabat Eropa di Berlin terang-terangan mengatakan tak lagi percaya kepada Tsipras, dan kalaupun disepakati bail out baru, mereka lebih nyaman bekerja dengan pemerintahan baru, misalnya pemerintahan sementara yang didukung oleh koalisi multipartai dan dipimpin oleh seorang perdana menteri teknokrat. Artinya, posisi Tsipras yang sementara aman dengan hasil referendum tidak hanya akan kembali terancam jika ia gagal mewujudkan janji mencapai kesepakatan baru dengan persyaratan lebih menguntungkan bagi Yunani. Kekuasaannya juga terancam terdelegitimasi jika kreditor mensyaratkan adanya pemerintahan Yunani yang lebih kooperatif sebagai syarat persetujuan bail out baru. Reaksi pasar Pasar melihat hasil referendum Yunani akan kian menjauhkan peluang dicapainya kesepakatan dengan Eropa. Prediksi Yunani bakal tergelincir ke dalam krisis ekonomi lebih dalam apabila sampai keluar dari zona euro membuat mata uang euro terpuruk dalam perdagangan Senin. Pasar Asia ikut terkena dampak. Wall Street juga bergejolak dan ditutup melemah. Namun, dampak Yunani lebih merupakan reaksi sesaat yang diperkirakan tak akan berkepanjangan selama krisis Yunani bisa diisolasi agar tak meluas ke negara zona euro lain atau berkembang menjadi krisis mata uang tunggal Eropa. Apa yang terjadi pada Yunani beberapa pekan terakhir ini sudah dikalkulasi oleh pasar sehingga reaksi pasar global akan relatif terbatas, baik dari spektrum waktu maupun magnitudo. Secara keseluruhan, negara-negara zona euro lain juga sudah lebih mempersenjatai diri lewat berbagai skema keuangan dan kebijakan penyesuaian struktural. Eksposur perbankan negara zona euro lain dan juga investor internasional juga relatif terbatas karena sebagian besar dari mereka sudah menarik diri dari Yunani tahun 2011. Keterkaitan negara-negara berkembang Asia seperti Indonesia dengan Yunani juga kecil sehingga efek domino dan transmisi krisisnya juga sangat minimal. Yunani bukan mitra dagang atau investor utama Indonesia. Dari sisi persepsi pasar, pasar juga tak akan menyamakan Indonesia dengan Yunani karena kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan Yunani. Salah satu titik lemah Yunani adalah ketergantungan yang terlalu besar pada utang dan kebiasaan besar pasak daripada tiang, dengan sebagian besar utang dipakai membiayai birokrasi. Dibandingkan dengan defisit fiskal Yunani yang di atas 50 persen dan rasio utang terhadap PDB Yunani yang 177 persen, posisi Indonesia jauh lebih aman dengan defisit fiskal 1,9 persen dan rasio utang 33 persen. Pembelajaran dari Yunani adalah untuk tak kembali terjebak dalam krisis seperti Yunani, penting diwujudkan kemandirian fiskal dan melepaskan diri dari ketergantungan utang secara berlebihan. Kepercayaan pasar juga akan terbangun jika pemerintah mampu menyingkirkan berbagai sumbatan dalam ekonomi dan mempercepat realisasi program-program yang menjadi janji kampanyenya. ●

Jebakan Ekonomi Utang Indonesia Sri Hartati Samhadi  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  14 November 2014

                                                                                                                       

LEPAS dari Consultative Group on Indonesia dan Dana Moneter Internasional tak lantas membuat kita merdeka dan bebas dari perangkap utang. Peran utang dalam pembiayaan pembangunan tak berkurang. Strategi gali lubang tutup lubang masih terus menjangkiti perekonomian. Indikatornya, untuk membiayai kewajiban utang, pokok dan bunga, pemerintah harus membuat utang baru. Setiap tahun, pemerintah terus menambah utang baru yang angkanya terus meningkat. Meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada posisi aman untuk negara berkembang seperti Indonesia, angkanya mulai meningkat dari 23 persen menjadi di atas 30 persen saat ini. Secara nominal, ledakan stok utang juga terjadi. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri per Juli 2014 mencapai 290,6 miliar dollar AS atau setara Rp 3.501,2 triliun, meningkat dari Juli 2013 yang 261 miliar dollar AS. Rinciannya: utang luar negeri pemerintah 125,8 miliar dollar AS, utang luar negeri BI 8,4 miliar dollar AS, dan sisanya utang luar negeri swasta. Selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saja utang luar negeri meningkat dari Rp 1.299 triliun menjadi dua kali lipat. Lonjakan utang ini juga dibarengi meningkatnya rasio pembayaran utang dan bunganya terhadap penerimaan ekspor (debt to service ratio), sempat mencapai 52 persen, jauh di atas level aman untuk negara berkembang sekitar 35 persen. Artinya, hampir separuh dari penerimaan ekspor habis untuk membayar utang. Kewajiban utang juga menggerus cadangan devisa, menekan nilai tukar rupiah, serta membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti halnya subsidi energi, beban utang menyandera fiskal dan membuat fungsi fiskal sebagai penggerak utama ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja menjadi mandul. Sebesar 15-20 persen APBN harus disisihkan untuk membayar pokok dan cicilan utang. Untuk APBN tahun 2014, porsi pembayaran cicilan utang dan bunganya Rp 368,981 triliun. Kekhawatiran atas utang terutama diarahkan pada utang luar negeri swasta, yang meningkat dua kali lipat dalam kurun 2009-2013. Empat tahun terakhir, posisi utang swasta sudah menyalip utang pemerintah dan menyumbang 37 persen dari total utang luar negeri Indonesia. Berbeda dengan utang pemerintah yang umumnya jangka panjang, utang swasta 2006-2014 didominasi utang jangka pendek bertenor 1-3 tahun, sementara penggunaannya secara umum untuk proyek jangka panjang sehingga selain risiko nilai tukar (currency mismatch), ada risiko jangka waktu (maturity mismatch). Sekitar 34 persen utang swasta (dan badan usaha milik negara) ini, menurut BI, berpotensi gagal bayar, dalam kondisi ada tekanan terhadap rupiah. Ada beberapa alasan swasta mengakses utang luar negeri, di antaranya biaya pinjaman luar negeri yang lebih murah ketimbang di dalam negeri. Rasio kredit perbankan (loan to deposit ratio) yang di atas 90 persen juga menyebabkan pembiayaan perbankan yang tersedia sangat terbatas. Ditambah pasar utang dalam negeri mulai mengalami kejenuhan karena kebutuhan pemerintah yang juga sangat besar akan utang untuk menutup defisit anggaran. Dilema utang Terhadap utang, kita selalu mendua. Pengalaman buruk dengan ketergantungan pada utang luar negeri membuat kita alergi terhadap utang ini. Selama puluhan tahun, utang telah menyandera kedaulatan kita sehingga Indonesia harus tunduk kepada kekuasaan asing dalam pengelolaan ekonomi dalam negeri, pemanfaatan sumber daya ekonomi, termasuk di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup rakyat banyak. Utang dianggap menjadi instrumen penjajahan terselubung. Maka, desakan untuk menghentikan kecanduan akan utang tak pernah berhenti disuarakan, terutama dari kalangan masyarakat madani. Sebaliknya, sebagian kalangan menganggap penggunaan utang tidak masalah selama untuk tujuan produktif menggenjot pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Menjadi masalah ketika ternyata sebagian utang diselewengkan seperti sering terjadi selama ini. Apakah utang luar negeri yang tinggi saat ini sudah pada posisi berbahaya dan bisa menuntun pada krisis finansial seperti 1997/1998? Kemungkinan itu tidak ditampik Gubernur BI Agus Martowardojo jika kita tak hati-hati. BI sudah merespons dengan mengeluarkan imbauan untuk berhati-hati melakukan lindung nilai (hedging) dan mewajibkan korporasi menyediakan dollar AS sebelum jatuh tempo utang. Apalagi, cepat atau lambat suku bunga Amerika Serikat akan meningkat sehingga beban pembayaran bunga pasti akan meningkat. Namun, itu saja tak cukup. Melarang swasta berutang tidak mungkin dilakukan. Karena itu, perlu dicari berbagai cara lain. Paradigma kita dalam melihat utang mungkin juga perlu diubah. Utang sekadar sebagai pelengkap dalam pembiayaan pembangunan hanya akan jadi slogan jika pertumbuhan ekonomi semakin menggantungkan pada utang, sementara kita alpa menggali sumber pendanaan di dalam negeri sendiri, baik perbankan maupun nonperbankan, atau dana warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri. Hanya melihat rasio utang juga bisa menyesatkan dan meninabobokan. Kita bukan AS, Jerman, Jepang, atau negara maju lain yang memiliki kemewahan—yang memiliki rasio utang hingga ratusan persen dari PDB, tetapi tak kesulitan membayar utang. Rasio utang mungkin bukan masalah seandainya kapasitas kita untuk membiayai utang juga mendukung. PDB memang sudah Rp 9.400 triliun dan volume APBN Rp 2.000 triliun, tetapi APBN sudah terkapling-kapling untuk belanja mengikat dan rutin. Kemampuan membayar utang tergantung dari kemampuan menggenjot penerimaan, khususnya pajak. Selama bertahun-tahun kita gagal mendongkrak penerimaan pajak dan mencegah kebocoran pajak yang menurut Dana Moneter Internasional mencapai 40 persen. Rasio pajak tak bergerak dari 11-12 persen terhadap PDB. Padahal, pajak menyumbang 68 persen dari penerimaan negara. Kegagalan menggenjot pajak membuat defisit APBN harus kembali ditutup dengan utang. Kondisi gali lubang tutup lubang menunjukkan, kalaupun belum lampu merah, utang luar negeri sudah lampu kuning. Bukan hanya swasta yang harus berhati-hati, melainkan juga pemerintah. Ketatnya likuiditas di dalam negeri dan perkiraan peningkatan suku bunga global akan membuat pemerintah dihadapkan pada situasi berat peningkatan beban utang, antara lain karena meningkat pula imbal hasil (yield) surat utang yang diterbitkan pemerintah (SBN). Lebih-lebih dengan kepemilikan asing yang terus meningkat, mencapai Rp 459,9 triliun (37,8 persen) saat ini. Peningkatan porsi kepemilikan asing atas surat utang pemerintah membuat kita sangat rentan terkena gejolak ekonomi global. Jika tak hati-hati, utang bisa menjadi pisau bermata banyak: menekan APBN, menguras cadangan devisa, serta mengancam rupiah dan ekonomi secara keseluruhan. Di sini pentingnya mitigasi risiko, pengelolaan yang hati-hati, penggunaan utang yang bertanggung jawab, dan mengakhiri rezim pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada utang. ●

PROSPEK POLITIK 2014

Indonesia dan Globalisasi Sri Hartati Samhadi  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  25 Oktober 2013

 

TAHUN 2015 akan menjadi tahun penentuan bagi perekonomian Indonesia, terutama dengan mulai berlaku efektifnya Masyarakat Ekonomi Asia: Indonesia akan menjadi pemenang, atau sebaliknya pecundang di kawasan. Sejumlah kajian akademis dan empiris menunjukkan, deregulasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dan investasi selama ini menyumbang besar pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun 1980-an hingga awal 1990-an. Namun, perkembangan makroekonomi, khususnya neraca perdagangan beberapa tahun terakhir menunjukkan Indonesia mulai kedodoran serta tak mampu memetik manfaat dan peluang yang terbuka lebar dari momentum kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia dan internasional. Per Juli 2011, Indonesia tercatat terlibat dalam 19 kesepakatan perdagangan bebas (FTA) di mana 7 di antaranya sudah berjalan, sementara 1 belum mulai berlaku, 3 masih dalam status negosiasi, 2 dalam status negosiasi tetapi kerangka kesepakatannya sudah ditandatangani, serta 6 masih berstatus usulan. Dari tujuh yang sudah berjalan, hanya satu yang FTA bilateral, yakni Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (EPA) Indonesia-Jepang, sedangkan enam sisanya FTA yang ditandatangani Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, termasuk AFTA. Salah satu yang paling ekstensif, ambisius, dan di depan mata adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang salah satu pilarnya adalah pembentukan pasar tunggal ASEAN pada 2015 atau dua tahun dari sekarang. Di ASEAN sendiri kesepakatan perdagangan bebas bilateral (BTA) ditempuh karena kemajuan AFTA dianggap terlalu lamban. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang akan menjadikan ASEAN pasar tunggal dan basis produksi kompetitif di kawasan ,juga bentuk dari respons ASEAN terhadap bangkitnya ekonomi China dan India. Sebagai pasar tunggal, semua hambatan perdagangan, baik tarif maupun tarif, akan dihapuskan. Antisipasi terutama harus kita lakukan terkait liberalisasi sektor jasa sebagai sektor sensitif. Lima sektor jasa yang disepakati diliberalisasi adalah jasa kesehatan, pariwisata, e-commerce, transportasi udara, dan logistik.  Kelimanya pada 2015 akan bebas diperdagangkan lintas negara. Perdagangan jasa mengatur liberalisasi tenaga kerja profesional dan buruh manufaktur. Untuk profesional, ada lima kategori yang disepakati mulai beroperasi bebas 2015, yaitu perawat, dokter, dokter gigi, akuntan, dan insinyur. Tenaga profesional dan buruh yang melintas batas negara ini harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan di ASEAN. Yang menjadi pertanyaan, siapkah kita menghadapi serbuan tenaga kerja dari negara tetangga di ASEAN ini dan mampukah kita memanfaatkan peluang pasar di negara ASEAN lain? Kekhawatiran yang muncul terutama terkait ketidaksiapan tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan survei Asian Productivity Organization 2004, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya 4,3 persen yang tergolong terampil, sementara Filipina 8,3 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Singapura 34,7 persen. Apalagi dalam MEA sendiri tak ada kesepakatan regional terkait perlindungan buruh migran yang jadi kepentingan Indonesia. Motivasi Indonesia Meskipun premisnya perdagangan bebas menawarkan peluang kerja sama ekonomi dan perluasan perdagangan lewat penurunan tarif, dalam kenyataannya karena ketidaksiapan kita sendiri, FTA justru berdampak memukul industri dalam negeri. Bukan perluasan pasar ekspor di negara mitra dagang yang terjadi, melainkan justru kian terdesaknya pelaku industri Indonesia di pasar dalam negeri. Ini antara lain kita alami dalam kasus Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) di mana perdagangan bebas ASEAN dan China justru kian memperlebar defisit perdagangan kita dengan China. Pasar dalam negeri Indonesia semakin dibanjiri berbagai produk konsumsi dari China yang membuat sejumlah pelaku industri dalam negeri gulung tikar karena tak mampu bersaing. Tujuh subsektor industri, yakni petrokimia, pertekstilan, alas kaki dan barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, serta besi dan baja bakal babak belur dengan potensi kerugian diperkirakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia mencapai Rp 35 triliun per tahun. Hal serupa terjadi dalam kasus EPA dengan Jepang yang ditandatangani dan mulai berlaku 2008. Ketidaksiapan Indonesia memanfaatkan peluang—selain juga keengganan Jepang membuka pasar—menyebabkan setelah lima tahun berlaku, nyaris tak ada manfaat apa pun bisa kita petik dari adanya EPA.  Awalnya, dengan EPA kita berharap terjadi restrukturisasi industri lebih cepat melalui transfer teknologi dan juga peningkatan kapasitas. Selain itu, terbuka akses lebih lebar bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia seperti perawat untuk masuk ke pasar Jepang. Dalam kenyataannya itu tak terjadi sehingga dalam pertemuan bilateral kedua negara di sela APEC Bali awal bulan ini disepakati dilakukan negosiasi ulang. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan pesat jumlah FTA bilateral di kawasan Asia. Tak seperti negara ASEAN lain, yakni Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina, Indonesia awalnya tergolong lambat melibatkan diri dalam kebijakan FTA dengan negara non-ASEAN. Namun dengan proliferasi FTA bilateral di negara ASEAN lain, Indonesia mau tak mau ikut melompat ke dalam gerbong karena tak ingin ketinggalan. Diawali dengan ASEAN+1, ASEAN+3, kemudian dengan CER (Australia, Selandia Baru), lalu dengan India, disusul dengan Pakistan. Indonesia juga tengah menjajaki negosiasi FTA dengan AS. Dalam kunjungan ke Berlin belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kanselir Jerman Angela Merkel juga menyepakati segera dimulainya negosiasi FTA EU-Indonesia. Tingginya resistensi di dalam negeri yang dilatari kekhawatiran Indonesia hanya akan jadi penonton atau pasar, tampaknya tidak bisa mengerem animo pemerintah untuk terus melakukan negosiasi FTA dengan negara mitra dagang penting. Ekonom Hadi Soesastro dan Wakil Presiden Boediono pernah mengemukakan, alasannya Indonesia terlibat dalam begitu banyak FTA di kawasan sifatnya lebih pragmatis obyektif ketimbang ideologis. Indonesia akan kehilangan daya saing jika tidak ikut ambil bagian dalam FTA regional ini. Kesiapan Indonesia Sektor industri dalam negeri adalah sektor kunci yang akan paling terpengaruh oleh penerapan BTA dengan negara mitra dagang. Di luar Kadin, menurut Alexander C Chandra dari The Institute for Global Justice (Indonesia and Bilateral Trade Agreements), sebagian besar asosiasi bisnis dan kelompok penekan lain di Indonesia sebenarnya merasa skeptis dengan keterlibatan Indonesia dalam BTA dengan sejumlah negara. Pemerintah dinilai terlalu berani membuat komitmen BTA. Di kalangan pemerintah sendiri, tidak ada kesamaan pandangan soal kesiapan Indonesia. Secara umum, mereka yang terlibat langsung dalam negosiasi, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, sangat mendukung BTA karena menganggap BTA membuka peluang besar bagi perekonomian Indonesia meski Kementerian Perdagangan mengakui adanya potensi dampak negatif pada industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian sendiri melihat BTA sebagai momentum untuk memaksa pelaku industri besar khususnya industri logam, otomotif, dan kendaraan bermotor untuk bersaing karena selama ini mereka terlalu manja dan terlalu banyak menikmati proteksi dan insentif dari pemerintah. Sebagian kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan skeptisisme mereka. Kemenkop dan UKM mengingatkan mayoritas sektor industri dalam negeri tak yakin siap bersaing dengan pesaing di ASEAN, apalagi China. Kemenkop dan UKM juga mengingatkan lemahnya koordinasi internal di antara pemerintah sendiri dan lemahnya diseminasi informasi kepada publik terkait BTA ini. Bahkan banyak kalangan di pemerintahan sendiri tak paham kebijakan spesifik terkait BTA. Kekhawatiran serupa diungkapkan kalangan pejabat Bappenas. Mereka mencemaskan sektor pertanian dan non-pertanian dalam negeri yang dinilai tak siap. Eliminasi tarif yang dilakukan pemerintah menjadi 4-10 persen pada kurun 1995-2003 untuk sebagian besar industri, menurut Bappenas, gagal mendorong pengembangan dan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah selama ini selalu berargumen upah buruh murah menjadi keunggulan kompetitif penting Indonesia, tetapi kita gagal meningkatkan produktivitas buruh dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Kalangan akademisi umumnya juga skeptis karena mereka tak melihat sasaran jelas pemerintah dalam kesepakatan BTA dengan para mitra dagang utama. Mereka melihat Indonesia sekadar latah atau ikut-ikutan dengan langkah yang diambil negara ASEAN lain, khususnya Singapura dan Thailand. Mereka mendesak pemerintah mengambil pendekatan hati-hati, selain karena ketidaksiapan industri dalam negeri, indonesia sendiri tak cukup memiliki negosiator tangguh yang mampu mengartikulasikan kebutuhan dalam negeri dengan baik, memetakan keunggulan dan kelemahan, serta merumuskan strategi dalam menghadapi BTA. Sebagai anggota ASEAN, misalnya, Indonesia selama ini tak ikut memainkan peran aktif dalam negosiasi ASEAN-China soal ACFTA. Akibatnya, kepentingan Indonesia tak sepenuhnya terakomodasi dan Indonesia gelagapan dan babak belur ketika kesepakatan diimplementasikan. Terkesan negosiasi selama ini tak menyertakan semua pemangku kepentingan sejak awal. Sejumlah ekonom pada sebuah diskusi di Kompas beberapa waktu lalu mencemaskan jika tidak hati-hati, Indonesia bisa sekadar jadi pasar bagi negara ASEAN lain. Rendahnya kualitas pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia membuat kemampuan Indonesia memanfaatkan peluang MEA 2015 sangat rendah dan bangsa indonesia akan semakin kehilangan daya saing.  Untuk bisa maju, berkembang, dan bangkit bersama Asia, menurut mereka, Indonesia harus memberikan prioritas pada peningkatan kualitas SDM dan memodernisasi ekonominya agar berdaya saing tinggi, menggarap ekonomi domestik menjadi berdikari, dan mengurangi ketimpangan. Indonesia harus segera mengidentifikasi kembali sektor apa saja yang kemungkinan besar akan diuntungkan atau dirugikan dengan berlakunya MEA. Ini penting agar Indonesia bisa lebih fokus dalam membenahi sektor tersebut dan mengurangi dampak negatifnya. Langkah reformasi dan penyesuaian dalam negeri harus dilakukan. Langkah serius membenahi berbagai masalah yang menjadi hambatan bagi industri indonesia untuk bisa bersaing juga tak bias ditunda-tunda lagi. ●

PROSPEK POLITIK 2014

Ketika Agenda Pembangunan Dibajak Sri Hartati Samhadi  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  25 Oktober 2013

DISPARITAS dan ketimpangan menjadi paradoks yang selalu menyertai pembangunan di Indonesia yang selama ini lebih mengedepankan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang kualitas pembangunan itu sendiri. Tren ketimpangan kian memburuk, terutama sejak krisis ekonomi 1998, dengan indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan meningkat dari 0,33 tahun 2002 menjadi 0,37 tahun 2009 dan menembus 0,4 pada 2011. Ketimpangan terjadi secara multidimensi: antarwilayah, antarsektor, antarkelompok pendapatan. Fenomena ketimpangan spasial yang muncul akibat pemusatan kegiatan pembangunan yang kita temui 20-30 tahun lalu tak berubah wajah, tecermin dalam meningkatnya kesenjangan Jawa-luar Jawa, pedesaan-perkotaan, kawasan Indonesia barat-kawasan Indonesia timur, wilayah hinterland-wilayah perbatasan, bahkan di dalam satu wilayah yang sama. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga tak dibarengi penurunan secara signifikan angka kemiskinan dan pengangguran, karena kue nasional terkonsentrasi pada kelompok 20 persen terkaya. Peningkatan pangsa kue kelompok 20 persen terkaya dalam distribusi pendapatan nasional dibarengi penciutan pangsa 40 persen penduduk termiskin. Pangsa kelompok 20 persen ter kaya terus naik dari 41,24 persen (1999) menjadi 46,45 persen (2011) dan 48,94 persen (2012). Sementara perolehan 40 persen penduduk termiskin turun dari 21,22 persen (1999) menjadi 17,6 persen (2011) dan 16,88 persen (2012). Efek tetesan ke bawah (trickle down effect) tak terjadi, yang terjadi efek muncrat ke atas (trickle up effect). Ketimpangan di era otda Program desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (otda) secara tak langsung antara lain dimaksudkan untuk menyebarkan pembangunan. Namun, setelah 12 tahun otda, sasaran untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat dan memperbaiki akses penduduk miskin pada kebutuhan dasar secara umum belum tercapai. Ini tecermin dari tren angka kemiskinan di daerah. Berbagai kajian yang pernah dilakukan pasca-diberlakukannya desentralisasi fiskal dan otda menunjukkan, ketimpangan antarwilayah tak banyak berubah dibandingkan sebelum desentralisasi, bahkan ada tendensi meningkat. Lebih dari 80 persen produk domestik bruto (PDB) nasional saat ini masih disumbangkan oleh Jawa dan Sumatera. Meski hanya menyumbang 7 persen dari total luas wilayah daratan Indonesia, Jawa menyumbang 57 persen dari PDB nasional.  Empat provinsi penyumbang PDB nasional terbesar pada kuartal 1-2013 juga terdapat di Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan sumbangan kumulatif ke PDB nasional lebih dari 50 persen. Kondisi ini diperkirakan Badan Pusat Statistik tak akan berubah dalam setidaknya 30 tahun ke depan tanpa adanya terobosan dalam kebijakan. Disparitas antarwilayah ini terus berlangsung karena insentif ekonomi lebih banyak diberikan ke Pulau Jawa. Pembiayaan fiskal, seperti pembangunan infrastruktur, sebagian besar juga bias Jawa. Demikian pula Jawa juga menjadi pusat konsentrasi investasi swasta dan asing. Pada 2012, dari total investasi 22,75 miliar dollar AS, Jabar dan DKI 4,2 miliar dollar dan 4,1 miliar dollar AS. Ini didukung ketersediaan infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Konsentrasi sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) terus terjadi di Jawa, sementara luar Jawa belum banyak bergeming dari sektor primer. Disparitas kemiskinan lebih mencolok lagi di tingkat kabupaten atau kota meskipun bobot desentralisasi fiskal dan otonomi beberapa tahun terakhir semakin bergeser ke daerah tingkat dua ini. Sebaliknya, disparitas PDRB kian mengecil antarprovinsi. Selama kurun 2001-2010 nyaris tak ada perubahan dalam gambaran tingkat kemiskinan di antara provinsi-provinsi di Indonesia dan hanya ada satu provinsi yang naik kelas, dari angka kemiskinan sedang menjadi angka kemiskinan rendah. Jumlah dan persentase penduduk miskin beberapa tahun terakhir menjadi gambaran akutnya persoalan ketimpangan di Indonesia. Selama 12 tahun terakhir, persentase penduduk miskin menurut garis kemiskinan nasional hanya turun dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 12,0 persen pada 2012 dan 11,37 persen 2013. Tren angka kemiskinan ini, menurut OECD (Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia, 2013), cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Artinya, manfaat pertumbuhan belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Penurunan angka kemiskinan juga semakin lambat, kalah cepat dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Persentase penduduk miskin Indonesia—diukur dari angka pengeluaran per kapita 2 dollar AS per hari—berada di atas rata-rata negara emerging countries lain, kecuali Kamboja dan India. Sebesar 46,1 persen penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan pada 2010. Dari 121,2 juta angkatan kerja Februari 2013, sekitar 60 persen (meningkat dari 54 persen 2010) juga bekerja di sektor informal. Sisanya, 40 persen, pekerja sektor formal.  Tak sedikit dari pekerja formal ini pun ada yang dilindungi oleh kontrak. Meski angka kemiskinan di Jawa lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain, karena mayoritas penduduk terbesar ada di Jawa, mayoritas penduduk miskin juga terkonsentrasi di Jawa. Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta Gorontalo adalah provinsi yang secara persisten memiliki angka kemiskinan tinggi, sementara angka kemiskinan DKI Jakarta dan Bali secara konsisten di bawah rata-rata nasional. Papua adalah kasus khusus karena meski kaya SDA dan memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) tinggi, angka kemiskinan tinggi. Konsentrasi aset Kegagalan Indonesia mengatasi problem ketimpangan selama ini terjadi karena kebijakan pembangunan telah dibajak oleh kepentingan politis dan kartel usaha yang membelokkan agenda pembangunan untuk kepentingan pribadi mereka.  Dalam bukunya, The Price of Inequality, penerima Nobel Ekonomi Joseph E Stiglitz mengungkapkan, dari pengamatan di banyak negara, ketimpangan pendapatan lebih sering terjadi sebagai akibat keputusan politis ketimbang konsekuensi dari bekerjanya kekuatan pasar atau makroekonomi. Artinya, ketimpangan adalah buah dari kebijakan pemerintah sendiri. Neoliberalisme telah melahirkan klaster-klaster kartel yang sangat berkuasa. Kartel-kartel ini melakukan segala cara untuk lobi politik dan menggunakan monopoli kekuasaannya untuk memperbesar keuntungannya. Di Amerika, 1 persen penduduk terkaya bisa mendikte arah bekerjanya seluruh sistem.  Hasilnya, ketimpangan melonjak, pendapatan menurun; produktivitas, pertumbuhan serta stabilitas ekonomi itu sendiri terganggu. Ini juga terjadi di Indonesia. Ekonom Ahmad Erani Yustika dalam sebuah diskusi di Kompas melihat ketimpangan pembangunan berawal dari kesenjangan penguasaan aset (hulu), seperti modal dan lahan. Berdasarkan data BPN, ketimpangan lahan saat ini berada di kisaran 0,54 (Gini rasio). Sekitar 70 persen aset ekonomi berupa tanah, tambak, kebun dan properti di negara ini hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Di sisi lain penguasaan lahan oleh rumah tangga petani yang jumlahnya 26,13 juta rumah tangga menurut Sensus Pertanian 2013 (turun dari 31,17 juta rumah tangga tahun 2003) atau sekitar 44 persen penduduk Indonesia terus menyusut hingga 0,09 hektar per rumah tangga petani. Kemiskinan masih merupakan fenomena pedesaan, dengan dominasi penduduk miskin di sektor pertanian di pedesaan. Erani melihat pembangunan yang dijalankan di Indonesia selama ini ”tidak menuju ke arah yang benar dengan kecepatan yang terukur” karena kebijakan yang diambil tidak fokus dan sarat kepentingan kelompok. Agenda pembangunan telah dibajak oleh kepentingan politik sehingga pembangunan terkonsentrasi pada daerah atau golongan tertentu saja. Ini berakibat pada munculnya kesenjangan kesejahteraan. Pemerintah juga mudah didikte pihak luar dalam agenda-agenda pembangunan dan banyak kebijakan yang diambil kerap kali terlepas dari bingkai besar kebijakan nasional. Contoh terakhir adalah kebijakan mobil murah. Ketimpangan sektoral membuat upaya pengentasan kelompok miskin melalui migrasi dari sektor informal ke sektor formal juga sulit berjalan. Terutama dengan terus menurunnya pangsa dan pertumbuhan sektor industri dalam perekonomian nasional sejak 2005. Kontribusi sektor manufaktur yang pernah mencapai 28 persen terus menyusut menjadi sekitar 23,5 persen saat ini. Sementara sektor pertanian yang masih menampung tenaga kerja terbesar (44 persen dari total angkatan kerja) hanya tumbuh 3,3-3,4 persen karena terabaikan dan dihancurkan. Perlindungan dan insentif untuk petani terus dipereteli, sementara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat juga saling lempar tanggung jawab terkait infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang kini 40 persen rusak. Pemerintah dinilai telah kehilangan fokus karena dibajak kepentingan politik. Kita begitu mudah dalam didikte pihak luar dalam hal agenda-agenda pembangunan. Termasuk di antaranya dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas internasional yang kita buat, di mana komitmen menghilangkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan sesuai kebutuhan kita di dalam negeri. Masalah ketimpangan, menurut Erani, tidak pernah teratasi karena pemerintah lebih banyak bermain di hilir. Padahal, problem ketimpangan ada di hulunya. Insentif kebijakan yang dibuat tak tersusun baik sehingga sektor-sektor tertentu, seperti pangan dan nonminyak bumi, mengalami kehancuran. Partisipasi juga tidak dibuka secara lebih luas sehingga akses dan keadilan tidak menyentuh semua kelompok. Aspek kelembagaan juga tidak didesain dengan lengkap dan ditegakkan secara penuh. Banyak langkah yang sudah ditempuh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, termasuk lewat program transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, pengembangan kawasan ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produksi industri khusus dan liberalisasi perdagangan. Selain itu, pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Lalu kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan kerja sama subekonomi regional. Terakhir Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Intinya, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, meningkatkan integrasi dan interkonektivitas seluruh wilayah di Indonesia sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Sayangnya, banyak program tersebut mandek di jalan. Banyak kritik juga ditujukan pada MP3EI. Misalnya, MP3EI dianggap masih mengutamakan ekstraksi SDA yang sangat membahayakan lingkungan dan keselamatan rakyat. MP3EI juga tidak disusun untuk mengoreksi berbagai kebijakan dan memperbaiki berbagai persoalan kerusakan dan kejahatan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan. Lebih jauh, MP3EI dinilai tak mencerminkan visi nasionalisme karena kepentingan yang diusung dianggap tidak mencerminkan kebutuhan rakyat. Mengatasi ketimpangan tidak bisa parsial dan tambal sulam. Perlu komitmen kuat dan suatu formula, pendekatan, inovasi, terobosan baru, mulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan, ditopang kelembagaan yang mapan, infrastruktur dan insentif yang mendukung dan pengawasan ketat dalam implementasi di lapangan. Selama negara membiarkan agenda pembangunan dibajak kepentingan sempit politik, kartel usaha dan pihak luar, maka mengatasi ketimpangan hanya akan menjadi mimpi, konflik akan terus marak dan ini akan menjadi ancaman bagi masa depan NKRI. ●