Golkar dan Partai Presiden Aditya Perdana  ;    Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

                                                    KORAN SINDO, 26 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kemenangan Setya Novanto dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar minggu lalu di Bali telah menorehkan satu posisi yang penting bagi partai ini, yaitu sebagai partai presiden yang selalu mendukung pemerintahan. Tendensi dukungan Golkar kepada pemerintah sudah terlihat dalam beberapa bulan belakangan ini manakala dua kubu yang berseteru telah bersepakat tentang dukungan politik pemerintah. Namun, hal yang menarik untuk didiskusikan adalah atas dasar apa dua kubu elite Golkar ingin menjadi bagian tidak terpisahkan dari partai pemerintah. Jawabannya, tentu bukan semata-mata ada sumber daya material yang melimpah di pemerintahan, melainkan karakter presidentialized party (partai presiden) yang melekat di partai ini. Partai Presiden Dalam literatur ilmu politik kekinian, ada dua studi yang menekankan pada presidentialized party atau presidentialization party. Studi pertama menjelaskan bahwa presidensialisasi partai merupakan proses yang menunjukkan dominasi kekuatan presiden atau pemimpin politik di sebuah rezim tanpa ada perubahan struktur politik di rezim tersebut (Poguntke dan Webb, 2005). Untuk itu, studi ini melihat presidensialisasi dapat terjadi di negara yang menerapkan sistem presidensial ataupun parlementer seperti di Prancis ataupun Inggris. Aspek penting dalam presidensialisasi partai adalah kemampuan personal seorang presiden ataupun perdana menteri dalam mengelola sumber daya politik yang ada di dalam ataupun di luar lingkaran kekuasaannya. Karena itu, seorang pemimpin politik dalam studi ini menganggap bahwa makin banyak dukungan politik terhadap kepemimpinannya, makin mudah baginya untuk mencapai tujuan kemenangan politiknya secara personal. Sementara itu, partai politik dianggap sebagai kendaraan bagi sang pemimpin untuk memudahkan jalan kemenangan itu semua. Studi kedua merujuk pada partai presiden (presidentialized party) ini dapat mengakomodasi mekanisme sistem semipresidensial seperti Prancis dalam model agent-principal (Samuels dan Shugart, 2010). Agent adalah presiden ataupun perdana menteri yang melayani keinginan dari para principal-nya yaitu partai politik, koalisi partai politik, ataupun para pemilihnya dalam pemilihan umum secara langsung. Pandangan Samuels dan Shugart ini menegaskan partai presiden ini haruslah berkaitan dengan organisasi partainya. Partai politik yang berhasil dalam memenangkan kursi di parlemen dapat sepenuhnya bekerja dalam pemenangan seorang kandidat presiden manakala pemilihannya dilakukan secara berbeda seperti yang dilakukan Indonesia. Dalam pemilu presiden, koalisi partai mudah terbentuk dan kurang terjaga soliditas di antara elite politik yang disebabkan karena berdasarkan faktor popularitas dari kandidat tersebut dan mengabaikan aspek kampanye program dari kandidat. Karena dominasi aspek popularitas tersebut, ada kecenderungan muncul tokoh-tokoh populer di luar kader partai politik yang dilirik oleh partai-partai. Dari dua studi ini, hal yang menarik dapat diperhatikan adalah, pertama, fenomena partai politik sebagai kendaraan politik seorang kandidat presiden yang bisa kita lihat dalam pengalaman Partai Demokrat, Partai Gerindra, ataupun Partai Hanura. Kedua, dinamika hubungan eksekutif dan legislatif sebenarnya berpusat pada bagaimana peran presiden ataupun perdana menteri dalam mengelola koalisi partai politik, termasuk perilaku para elite politiknya. Lalu, bagaimana studi-studi ini relevan dengan Golkar hari ini? Golkar Adalah Koichi Kawamura (2013) yang mengungkapkan bahwa hanya Golkarlah partai politik di Indonesia yang masuk dalam contoh dari presidensialisasi partai. Adapun pandangan Kawamura tentang Golkar ini melihat dua hal yaitu kekuatan organisasi partai dan bagaimana peluang partai tersebut dalam memenangkan pemilu presiden. Perkembangan Golkar yang signifikan setelah reformasi adalah dalam masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Akbar menginisiasi ada konvensi presiden dalam internal partai sebelum mengajukan calon secara resmi di Pemilu 2004. Kala itu Golkar mencalonkan Wiranto yang mendapatkan dukungan signifikan dari mesin-mesin politik di Golkar untuk maju sebagai kandidat bersama Sholahudin Wahid. Meskipun Akbar kalah dalam pertarungan, Golkar solid mendukung Wiranto sebagai kandidat Pilpres 2004. Momen berikutnya yang menarik adalah bagaimana Golkar yang kalah dalam pilpres dan sempat membentuk koalisi oposisi bersama PDIP, tapi dalam waktu singkat partai ini berubah dukungan kepada pemerintahan Yudhoyono-Kalla di periode 2004-2009. Hal ini disebabkan oleh kemenangan Jusuf Kalla dalam pertarungan pimpinan Partai Golkar di akhir 2004 yang serta-merta membawa gerbang Golkar dalam pemerintahan. Sebelum Pilpres 2009 digelar, Golkar memutuskan tidak lanjut dalam pemerintahan Yudhoyono karena ada keinginan dari anggota serta elite partai untuk mencalonkan kandidat secara sendiri yaitu melalui JK. Pertarungan Munas Golkar berikutnya yang menarik adalah manakala JK tidak mampu meneruskan kepemimpinannya di Golkar dan digantikan oleh Aburizal Bakrie pada 2009. Bakrie pun memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan SBY jilid kedua. Repotnya, Bakrie tidak mampu mengulang kesuksesan JK sebagai kandidat presiden di pemilu sebelumnya. Bakrie memiliki potensi keterpilihannya rendah daripada Prabowo dan Jokowi dalam Pemilu Presiden 2014 sehingga Golkar memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo. Sementara Jokowi mampu mengajak JK untuk merebut potensi suara pendukung Golkar lainnya. Inilah titik kritis terakhir yang berulang pascapilpres yaitu dilema Golkar untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan. Sayangnya, titik kritis tidaklah dapat diselesaikan segera seperti yang terjadi sebelumnya. Karena itu, kemenangan Setya Novanto dan pernyataan Golkar yang menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-JK adalah sebuah pengulangan event yang terjadi di partai ini. Hal inilah yang mempertegas pernyataan Kawamura tentang Golkar memiliki kesolidan yang utuh dalam karakter presidensialisasi partai. Indikasi ini tidaklah perlu merujuk pada menang atau tidak kandidat dari Golkar dalam setiap pilpres, melainkan sikap dan posisi partai ini yang jelas selalu mendukung presiden dari kelompok mana pun. Sementara itu, mengikuti pandangan Samuels dan Shugart tentang dinamika eksekutif dan legislatif, dukungan politik Golkar ke pemerintah makin menegaskan dominasi koalisi pemerintahan di DPR. Dominasi dukungan tersebut, lanjut Samuels dan Shugart, bukan berdasarkan komitmen program yang dapat dikerjakan secara bersama. Namun, lebih banyak disebabkan popularitas pemerintahan Jokowi- JK yang masih terbilang baik dan berpotensi untuk saling melemahkan di antara mitra koalisi pemerintah. Ini pula yang menegaskan pandangan Poguntke dan Webb tentang makin menguatnya personalisasi seorang presiden seperti Jokowi yang mampu memperluas dukungan dan sumber daya politiknya seperti Golkar. Dan, Golkar pun tidak pernah ada keinginan lepas dari lingkaran kekuasaan presiden selama ini. ●