Akan ke Mana Taliban Membawa Afghanistan? Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan, penulis

DETIKNEWS, 23 Agustus 2021

 

 

                                                           

Dua kali Taliban menang perang. Kini kelompok tersebut memegang kekuasaan di Afghanistan. Apakah ia mampu melakukan sesuatu yang lain, selain berperang?   Taliban sebenarnya entitas yang relatif muda dalam sejarah Afghanistan. Saat negeri itu diinvasi oleh Uni Sovyet pada 1979, kita mengenal mujahidin sebagai kelompok yang gigih melawan. Selama belasan tahun perlawanan dilakukan oleh mujahidin. Taliban lahir justru setelah tentara Uni Sovyet dikalahkan. Ia kemudian menjadi kelompok yang bermain dalam perang saudara di Afghanistan sejak 1992.   Dari perang saudara itu Taliban tumbuh besar, kemudian menjadi penguasa di Afghanistan. Taliban memerintah dengan sistem pemerintahan yang bengis dan tidak ramah. Perempuan-perempuan dilarang keluar rumah. Yang boleh keluar harus memakai burqa, pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, termasuk bagian matanya.   Salah satu tindakan Taliban yang membuat dunia terperangah adalah mereka menghancurkan patung-patung di Bamiyan. Situs yang sudah berusia belasan abad dan merupakan kekayaan budaya yang dilindungi PBB itu diledakkan. Taliban membuat rekaman video peledakan, dan menyiarkannya kepada dunia.   Melalui berbagai tindak-tanduknya itu Taliban sedang mengirimkan pesan kepada dunia, bahwa mereka adalah kekuatan yang sangat berbeda dari berbagai kekuatan Islam yang pernah dikenal dunia modern. Taliban juga mengirim pesan bahwa mereka adalah penguasa Afghanistan.   Kekuasaan Taliban waktu itu tak panjang umurnya. Karena peristiwa 9 September yang meruntuhkan dua gedung penting di New York, Amerika mengamuk. Gerombolan Al-Qaidah yang dianggap pelaku teror itu diserang oleh Amerika sebagai tindakan balas dendam. Al-Qaidah bermarkas di Afghanistan. Amerika mengirim tentara ke sana untuk menghancurkannya.   Sejak diduduki Amerika, Taliban menyingkir ke gunung-gunung, melakukan perlawanan gerilya. Perang Amerika melawan terorisme itu menjadi perang yang berkepanjangan. Bebannya makin bertambah setelah Irak juga dijadikan target untuk diserang dan diduduki. Menguasai dua wilayah konflik sekaligus bukanlah perkara mudah, baik secara militer maupun ekonomi.   Dalam rumusan rencana awal, Amerika akan mendudukkan pemerintah baru yang modern, dan tentu saja mau patuh dengan keinginan Amerika. Harapannya, pemerintah itu akan tumbuh menjadi kuat, termasuk sanggup melindungi diri mereka dengan angkatan bersenjata yang kuat pula.   Sayangnya impian itu tak terwujud. Baik di Afghanistan maupun Irak tak terbentuk pemerintahan yang kokoh. Yang ada hanyalah pemerintahan boneka yang manja dan korup. Irak bahkan sempat dikuasai oleh kelompok bengis yang lain, yaitu ISIS. Amerika kemudian menjadi terlalu lelah, dan menarik diri dari Afghanistan.   Kita harus jujur mengakui bahwa Amerika adalah imperialis penjajah. Dari sudut pandang itu, Taliban adalah pejuang kemerdekaan untuk negerinya sendiri. Tapi pada saat yang sama Taliban adalah penjajah di tanah mereka sendiri. Sistem yang mereka jalankan adalah sistem yang merampas kemerdekaan manusia.   Akan ke mana Taliban membawa Afghanistan? Kita belum tahu. Tapi hal terpenting yang bisa kita catat adalah bahwa Taliban belum menunjukkan suatu kemampuan lain selain berperang. Mereka memang telah dua kali memenangkan perang yang panjang. Tapi yang dibutuhkan Afghanistan bukan sekadar menang perang.   Bagaimana Afghanistan akan dibangun setelah ini? China sudah merapat tepat saat Amerika menarik diri. Dengan kekuatannya sebagai raksasa ekonomi dunia, China bisa membawa uang dalam jumlah besar untuk Afghanistan. Mungkin tak lama lagi kita akan melihat proyek-proyek infrastruktur yang dimodali oleh China di sana. Tapi apakah itu akan membawa Afghanistan menjadi sebuah negara yang berbeda?   Jawabannya akan sangat tergantung pada kemampuan Taliban mengelola pemerintahan. Kali ini yang dibutuhkan oleh Afghanistan adalah pemerintahan yang membangun. Membangun adalah kemampuan yang selama ini tidak pernah ditunjukkan oleh Taliban.   Ringkasnya, kalau Taliban masih fokus dengan soal-soal yang selama ini mereka pamerkan kepada dunia, Afghanistan tidak akan bergerak maju. Negara itu hanya akan terus menjadi negara terbelakang. ●   Sumber :  https://news.detik.com/kolom/d-5692981/akan-ke-mana-taliban-membawa-afghanistan

 

 

Hasutan Politik di Tengah PPKM Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan, penulis

DETIKNEWS, 16 Agustus 2021

 

 

                                                           

Minggu lalu media heboh dengan pemberitaan soal masuknya tenaga kerja asing (TKA) dari China, sebanyak 34 orang di Bandara Soekarno Hatta, ditambah 20 orang yang masuk melalui Makassar. Berbagai alasan disampaikan oleh anggota DPR yang menyoroti masalah ini. Ada yang menganggap masuknya orang-orang asing itu berpotensi memperbesar penambahan kasus baru. Ada juga yang beralasan bahwa tidak adil membiarkan mereka masuk, sementara WNI sendiri disuruh tinggal di rumah selama masa PPKM.   Sebenarnya arus TKA yang masuk ke Indonesia jauh lebih besar dari yang diributkan itu. Kantor Imigrasi mencatat ada hampir 25 ribu orang masuk ke Indonesia dalam jangka waktu sekitar sebulan sejak 1 Juni. Yang masuk tentu saja bukan hanya TKA China, tapi juga Jepang, Korea, dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah mendengar orang ribut soal masuknya TKA Jepang atau Korea. Selalu yang diributkan hanya soal TKA China.   Ribut soal TKA Cina pun bukan baru sekarang. Waktu pemerintah gencar mengkampanyekan larangan mudik Lebaran, isu ini dipakai untuk mengkritik pemerintah. Fadli Zon, misalnya, menyampaikan narasi "TKA China boleh masuk, sementara kita tidak boleh mudik." Itu adalah hasutan yang mendorong orang untuk tidak patuh pada larangan mudik. Kemudian memang banyak yang tidak patuh, dan berujung pada meledaknya penambahan kasus positif.   Bagi saya, ini bukan kritik, tapi hasutan. Yang menyoroti masalah ini adalah anggota DPR. Seharusnya fokus mereka pada aturan, dan pada soal adakah aturan yang dilanggar. TKA tadi diizinkan masuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 27 tahun 2021. Dalam aturan itu ditetapkan bahwa hanya 5 kelompok orang asing yang boleh masuk selama PPKM Darurat. Mereka boleh masuk dengan sejumlah syarat. Untuk TKA, hanya pemegang ITAS yang diperbolehkan masuk.   Kalau anggota DPR mau mengkritik, kritiklah peraturan itu saat dikeluarkan. Bukan saat TKA dibolehkan masuk berdasarkan peraturan itu. Konyol sekali, suatu kejadian yang sebenarnya sudah sesuai aturan tapi tetap dikritik.   Konyol juga membandingkan TKA yang boleh masuk dengan orang lokal yang harus tinggal di rumah. Keduanya entitas yang berbeda. Yang satu pekerja, satu lagi bukan. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah perlakuan terhadap sesama pekerja. Baik pekerja asing maupun lokal kena peraturan yang sama selama PPKM Darurat. Ada yang boleh tetap bekerja, ada yang harus bekerja dari rumah (WFH). Artinya, WNI pun banyak yang diperbolehkan bekerja.   Pembandingan itu, sekali lagi, bukan kritik, tapi hasutan. Waktu menjelang Lebaran narasi yang disampaikan juga demikian. Padahal mudik Lebaran berbeda dengan aktivitas pergerakan tenaga kerja. Pada aturan larangan mudik Lebaran juga diberlakukan kandungan yang sama, bahwa yang harus bepergian dalam rangka pekerjaan yang memenuhi syarat, tetap diperbolehkan. Membandingkannya dengan pergerakan orang bukan dalam rangka pekerjaan hanyalah upaya untuk membuat orang-orang marah dan membangkang.   Benarkah masuknya orang asing itu akan memperbesar potensi penambahan pasien baru? China masih termasuk yang terendah kasus aktifnya di dunia. Data terkini menunjukkan bahwa kasus aktif di China kurang dari 2000. Kasus aktif di DKI atau Jawa Barat jauh lebih tinggi dari itu. Artinya, risiko penyebaran infeksi jauh lebih besar pada perjalanan dalam negeri ketimbang dari kedatangan para TKA itu. Terlebih pemerintah menerapkan syarat-syarat yang ketat terhadap kedatangan mereka.   Soalnya, sekali lagi, memang bukan kritik. Ini adalah hasutan. Dari dulu TKA China memang selalu jadi bahan yang digoreng untuk memanas-manasi. Sejak dulu disebar hoaks yang menggambarkan seolah ada serbuan TKA China dalam jumlah jutaan orang. Mereka digambarkan sebagai upaya penjajahan oleh China, baik secara literal maupun sebagai bentuk penjajahan ekonomi. Berbagai hal terkait China selalu jadi amunisi politik yang dipakai untuk menyerang pemerintah.   Penyebutan TKA China dalam situasi PPKM Darurat hanyalah bentuk hasutan, menggunakan kata kunci yang sama. Tujuannya adalah memelihara kesimpulan salah yang sudah ditanamkan sebelumnya soal penjajahan China. Ini adalah propaganda politik rendah. Sayang sekali para politikus ini tega melakukannya di saat kita harus berjuang bersama melawan pandemi. ●   Sumber :  https://news.detik.com/kolom/d-5683657/hasutan-politik-di-tengah-ppkm

 

 

PPKM Sampai Kapan? Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan, penulis

DETIKNEWS, 9 Agustus 2021

 

 

                                                           

Ini adalah pertanyaan ratusan juta penduduk Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Setiap akhir pekan orang-orang bertanya, apakah PPKM ini akan selesai atau diperpanjang lagi. Jawabannya tentu saja ada di tangan pemerintah. Tapi kita sebenarnya bisa menduganya.   PPKM Darurat diterapkan saat penambahan pasien harian melonjak tinggi bulan lalu. Target pemerintah adalah menekan angka penularan harian hingga di bawah 10.000 kasus per hari. Berhasilkah? Penambahan pasien harian seminggu terakhir masih di sekitar 35.000. Dibanding pertengahan Juli ada sedikit penurunan. Tapi angkanya masih sangat tinggi dibanding dengan target yang mau dicapai.   Jumlah kasus aktif juga masih sangat tinggi, sekitar 500.000, 5 kali lipat dibanding awal Juni. Rumah-rumah sakit masih kewalahan menangani pasien. Ujungnya adalah tingginya angka kematian. Kasus kematian harian masih di atas 1.500.   Situasi itu memberi gambaran yang jelas terhadap jawaban atas pertanyaan tadi. Situasi kita masih gawat. Penurunan jumlah pasien harian ke level 35.000 pun sebenarnya sulit dianggap sebagai kemajuan karena jumlah tes yang dilakukan juga sangat rendah. Positive rate kita masih sangat tinggi. Kalau jumlah tes ditingkatkan, pertambahan pasien harian pasti lebih tinggi. Yang sulit diotak-atik adalah angka kematian. Kita masih berada di posisi tertinggi di dunia.   Ringkasnya, situasi kita masih sangat buruk. Itu berarti bahwa pembatasan masih perlu dilakukan. Hanya saja masalah di sisi lain tidak kalah mendesak. Rakyat butuh bekerja untuk cari makan. Pemerintah juga tidak sanggup untuk terus menyuapi mereka. Dana yang ada di tangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah sangat tipis. Jadi, apa yang harus dilakukan?   Pertama, kita seharusnya mengevaluasi, efektifkah PPKM ini? Angka-angka tadi menjawabnya. PPKM ini tidak efektif. Kenapa? Karena tindakan yang diambil tidak relevan dengan upaya pencegahan. Betul bahwa mobilitas orang ditekan dengan berbagai pembatasan. Tapi itu tidak serta merta menekan penularan. Kenapa? Karena interaksi mikro antarpenduduk masih tetap berlangsung seperti biasa.   Yang saya lihat, PPKM hanya tampak dalam bentuk penyekatan jalan, yang faktanya hanya memutarkan arus lalu lintas. Itu tak berpengaruh pada pencegahan infeksi. Pengetesan dan pelacakan masih jauh dari cukup.   Saya ingat ketika anggota keluarga saya terinfeksi Covid-19 pertengahan Juni lalu, ketika gelombang besar ini baru akan mulai. Kami berinisiatif melaporkan diri, sembari melakukan isolasi mandiri. Apakah ada usaha untuk memastikan kepada siapa kami berpotensi menularkan setelah kami tertular? Tidak. Tidak ada pelacakan terhadap siapa saja kami sudah berinteraksi.   Saya kira itu gambaran umum situasinya. Kerja penanganan pandemi hanya sebatas pada tahu ada orang terkena infeksi, mendatanya untuk dilaporkan, meminta orang-orang yang tertular melakukan isolasi mandiri. Kalau dari dia ada potensi orang lain tertular, dan dia tidak menjalankan isolasi, tidak ditangani. Dalam konteks ini sebenarnya tak ada pembatasan.   Kalau situasinya seperti ini, tidak akan ada penurunan. Infeksi masih akan terus marak, sampai tercapai herd immunity alami, yaitu ketika lebih dari 60% orang sudah pernah terinfeksi. Atau, herd immunity yang dicapai melalui vaksinasi. Sayangnya, meski sudah digenjot dengan berbagai cara, vaksinasi masih tetap berjalan lambat.   Pemerintah sedang menampilkan diri sebagai organisasi yang tak tahu harus melakukan apa. Yang penting sekadar terlihat bekerja saja. Lalu mereka mencoba menghibur diri dengan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi 7%, dan mengatakan bahwa kita sudah keluar dari resesi. ●

 

 

Gerak Cepat Pemerintah, Kekompakan, dan Kepatuhan Masyarakat Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan, penulis

DETIKNEWS, 26 Juli 2021

 

 

                                                           

Posisi Indonesia dalam jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 ada di urutan 14, naik dari sebelumnya posisi 18. Tapi dalam hal jumlah pasien baru dan kematian harian, Indonesia ada di posisi nomor 1. Posisi kita lebih tinggi dari India. Jadi, bolehlah kita katakan bahwa kita adalah yang terburuk di dunia saat ini.   Kenyataan yang kita hadapi dalam keseharian menjelaskan situasi itu. Kita kekurangan segala hal yang kita butuhkan, seperti ruang rawat inap, obat, oksigen, dan tenaga kesehatan. Bahkan peti mati pun kita sempat kekurangan. Ini betul-betul situasi yang luar biasa.   Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Ini masalah luar bisa yang memerlukan sikap dan tindakan luar biasa pula untuk mengatasinya. Masalahnya, kita tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Benar bahwa pemerintah sudah menerapkan PPKM Darurat. Tapi seperti kita lihat, hasilnya belum tampak. Artinya, tindakan yang diambil tidak cukup efektif. Kenapa?   Kita harus mengakui bahwa sejak awal pola penanganan pandemi ini banyak bocornya. Celakanya, pandemi ini tidak memberi toleransi pada kebocoran. Begitu bocor, hasilnya tak jauh berbeda dengan tanpa pembatasan sama sekali. PPKM Darurat diterapkan, tapi tidak memutus mata rantai penularan. Artinya, masih banyak tempat yang sebenarnya tanpa pembatasan. Atau, ada terlalu banyak tempat yang memang tidak bisa dijangkau dengan pembatasan yang dilakukan melalui PPKM Darurat.   Saya lihat contoh di lingkungan saya sendiri. Di lingkungan perumahan elit, orang mengurung diri di rumah, tidak melakukan aktivitas berkerumun. Tapi di pasar, misalnya, tak tampak ada perubahan dari sebelum pandemi. Kehidupan masyarakat umum masih seperti biasa. Banyak orang yang masih bisa nongkrong berkerumun. Belum lagi tempat-tempat ibadah yang masih menyelenggarakan kegiatan tanpa perubahan berarti.   Posisi pemerintah sangat sulit saat ini. PPKM Darurat tidak efektif. Sementara itu dampak negatifnya sudah banyak dikeluhkan. Orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah karena PPKM Darurat harus diberi nafkah. Sementara itu keuangan pemerintah juga tidak tak terbatas. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah kehabisan uang.   Dalam situasi begini ada saja orang yang hendak memanfaatkannya untuk memuaskan syahwat politik. Mereka ingin menjatuhkan pemerintahan. Mereka tidak peduli bahwa kekacauan akan lebih parah kalau krisis ini masih ditambah lagi dengan krisis politik. Apa yang harus dilakukan?   Pemerintah harus bergerak cepat menambal berbagai kebocoran. Vaksinasi yang merupakan senjata penting dalam penanganan pandemi harus benar-benar dipercepat. Di Jawa seharusnya kita bisa mempercepat herd immunity melalui vaksinasi, dan vaksin untuk itu sudah tersedia. Ini harus jadi prioritas tertinggi.   Pembatasan harus dilakukan secara efektif, dengan betul-betul memahami tujuan pembatasan itu. Yang tampak, pembatasan masih terkesan sekadar berupa pemasangan pembatas jalan.   Situasinya akan berkembang menjadi lebih sulit dari hari ke hari. Gerak cepat pemerintah, kekompakan dan kepatuhan masyarakat dibutuhkan secara luar biasa. Kalau Anda merasa sudah patuh dan berkontribusi selama ini, ketahuilah yang dibutuhkan dari Anda sekarang adalah kepatuhan dan kontribusi 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah juga perlu bekerja 2-3 kali lebih keras, dan yang lebih penting adalah bekerja lebih efisien. ●

 

 

Kebajikan dalam Prinsip Kedaruratan Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan, penulis

DETIKNEWS, 19 Juli 2021

 

 

                                                           

Salat Idul Adha di seluruh Indonesia dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebabnya kita semua sudah tahu, karena sedang berkecamuknya pandemi Covid-19. Indonesia sekarang dalam situasi yang sangat parah, masuk golongan paling parah di dunia. Ini situasi yang sangat genting. Karena itu langkah-langkah yang harus kita ambil juga harus sesuai dengan situasi itu.   Salat Idul Adha adalah ibadah sunah yang dalam keadaan normal saja boleh ditinggalkan, apalagi dalam situasi darurat. Sebenarnya pemerintah dan para ulama pun sudah menegaskan bahwa Salat Jumat yang wajib pun untuk sementara ditiadakan. Keputusan itu tentu dibuat dengan pertimbangan sahih, berdasarkan kaidah fiqh. Tidak perlu ada gugatan terhadap keputusan itu.   Yang mempermasalahkan sering kali adalah orang-orang yang tidak memakai basis pertimbangan ilmu agama, melainkan hanya memakai rasa. Rasanya tidak enak kalau mengabaikan kewajiban yang diperintahkan Allah. Rasanya seperti ingkar kepada Allah. Padahal tidak ada keingkaran di situ. Memaksa untuk terus berkumpul dan beribadah dengan akibat berupa kemudaratan justru merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah.   Bukan hanya kita yang begitu. Kota Mekkah sebagai pusat peribadatan umat Islam juga menerapkan hal yang sama. Pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jamaah haji, dan sangat membatasi akses ke Masjidil Haram. Praktis tempat suci itu ditutup untuk kegiatan di luar ibadah haji.   Fokus kita sekarang adalah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ini pun merupakan perintah Allah. Jangan salah berprinsip, dengan mengatakan bahwa kematian adalah kehendak Allah, lantas orang boleh bersikap sembrono. Kematian adalah takdir Allah, tapi menjaga keselamatan diri dan orang lain adalah kewajiban manusia.   Fokus berikutnya adalah membantu orang-orang yang memerlukan. Muhammadiyah melakukan langkah yang sangat mulia dengan menganjurkan agar dana yang tadinya diperuntukkan bagi penyembelihan kurban disalurkan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi ini.   Keduanya bertujuan sama. Kurban juga bertujuan membantu orang susah. Tapi dalam situasi sekarang, bantuan daging kurban menjadi sangat mewah, saat yang lebih dibutuhkan orang-orang adalah sesuatu yang bisa menyambung hidup mereka dalam arti harfiah, yaitu obat-obatan dan alat kesehatan. Sangat tepat kalau bantuan seperti itu ditempatkan pada prioritas paling tinggi.   Pikiran kita soal standar-standar kebajikan harus diubah, disesuaikan dengan keadaan. Dalam keadaan darurat, prinsip-prinsip kedaruratan harus menjadi dasar dalam berpikir. Sangat keliru bila pikiran yang mendasari tindakan masih dipertahankan dengan pola pikir situasi normal.   Soal ini perlu ditekankan berulang-ulang, karena masih sangat banyak orang yang tidak paham, dan tidak mau paham. Konyolnya, suara-suara keberatan terhadap langkah-langkah ini tidak saja berasal dari kalangan awam. Pengurus MUI Pusat pun ada yang menyatakan keberatan terhadap peniadaan ibadah di masjid dalam ketentuan PPKM Darurat yang dikeluarkan pemerintah. Tokoh-tokoh agama di berbagai tempat banyak yang bersuara senada.   Yang lebih parah, masih saja ada yang menuduh bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah ini sebagai bentuk permusuhan kepada umat Islam. Seakan pemerintah hendak melarang orang beribadah. Pemerintah digambarkan sebagai kelompok anti-Islam.   Ini situasi darurat. Dalam situasi darurat sangat penting untuk mendengar dan melaksanakan komando dari pemimpin, tanpa banyak bertanya, apalagi menggugat. Terlebih untuk hal-hal yang sebenarnya sudah sangat jelas status hukumnya secara fiqh.   Kalau kita tak bisa membantu, setidaknya jangan jadi beban atau penghalang. ●

 

 

Anak Muda yang Gelisah dalam Spiritual  Hasanudin Abdurakhman  ;  Cendekiawan, penulis

                                                      DETIKNEWS,05 April 2021

 

 

                                                           

Ada proses pendahuluan sebelum seseorang memutuskan untuk menjadi teroris. Prosesnya bisa panjang, tapi bisa pula sangat singkat, tergantung pada berbagai faktor yang rumit. Proses ini harus dipahami setiap pemangku kepentingan dalam pemberantasan terorisme.   Saya adalah seorang remaja ketika saya pindah ke Yogyakarta untuk kuliah di tahun 1987. Selama sekolah di SMA di Pontianak saya bergaul dengan teman-teman yang nakal, yang suka kebut-kebutan dan minum minuman keras. Saya sendiri tidak melakukan hal-hal itu; saya juga rajin salat. Tapi saya suka berteman dengan mereka, karena menyenangkan. Pindah ke Yogyakarta bagi saya adalah sebuah "hijrah", perpindahan fisik sekaligus spiritual.   Selama bergaul dengan teman-teman nakal tadi saya merasakan perasaan tidak tenang. Di satu sisi bergaul sebagai remaja itu menyenangkan, tapi di sisi lain ada rasa bersalah. Saya merasa bahwa saya hanya menuruti hawa nafsu saja. Saat itu saya merasa bahwa kalau saya terus tinggal di Pontianak, saya akan ikut nakal, dan masa depan saya makin suram. Tentu saja kualitas saya sebagai orang beriman tidak akan meningkat. Saya berharap untuk bisa keluar dari lingkungan itu.   Harapan itu terpenuhi; saya diterima masuk ke UGM. Saya hijrah ke Yogyakarta. Berbekal semangat perubahan tadi, di Yogyakarta saya mulai aktif mengikuti berbagai jenis pengajian, dan berdiskusi soal agama dengan banyak orang. Salah satu yang saya ingat adalah diskusi dalam kelompok kecil dengan kakak kelas saya.   Dia seseorang yang saya anggap taat beragama, dan punya ilmu agama. Kami berdiskusi, lebih tepatnya dia memberi wejangan, di kamar kos salah satu teman kuliah saya, dihadiri beberapa orang. Saya ingat betul, ia menjelaskan soal orang-orang yang menerima sebagian ajaran Islam dan menolak sebagian yang lain. Ia membacakan dan menjelaskan ayat yang menyatakan bahwa sikap seperti itu adalah sikap kafir yang sesungguhnya.   Penjelasan itu memukul batin saya. Tadinya saya masih memaafkan diri saya ketika berbuat dosa. Pikir saya, toh saya bisa minta ampun pada Allah. Tapi penjelasan teman saya tadi menegaskan bahwa ini bukan soal perhitungan pahala dan dosa. Ini adalah soal kekafiran. Bersikap seperti itu adalah sikap kafir, dan terhadap orang kafir tidak ada lagi perhitungan pahala dan dosa.   Sejak saat itu saya membulatkan tekad untuk menerima Islam secara utuh, kafah, sami'na wa'tha'na ("kami dengar dan kami patuh"). Setiap kali saya mendengar atau membaca ayat atau hadis, saya bertekad melaksanakannya dengan patuh tanpa banyak tanya. Saya mulai berubah banyak dalam sikap keseharian dan interaksi dengan orang-orang di sekitar. Saya jadi sangat taat untuk tidak makan-minum sambil berdiri, tidak mau bersalaman dengan perempuan, memakai celana yang menutup mata kaki, dan sebagainya.   Saya tidak lama mengaji dengan teman saya tadi. Selanjutnya saya mengaji di banyak tempat, ada yang rutin, ada yang hanya sesekali. Tapi pada intinya, ada keinginan yang sangat kuat untuk menerapkan ajaran Islam secara utuh. Saya merasa mendapat pencerahan. Ada banyak ayat yang selama ini ternyata tidak saya sadari maknanya. Saya baru tahu bahwa saya harus bersikap begini dan begitu.   Pikiran saya selanjutnya berkembang tidak hanya soal melakukan yang diperintah dan menjauhi larangan. Ada soal yang lebih besar lagi, yaitu soal jihad. Di sebuah kajian dalam kelompok kecil, mentor saya berulang-ulang menjelaskan celaan Allah kepada orang-orang yang tidak berjihad. Jihad adalah kewajiban setiap muslim; tidak berjihad sama saja dengan menolak sebagian perintah Allah, dan itu berarti kafir yang sesungguhnya.   Ada yang menafsirkan bahwa jihad itu tak harus berperang. Tapi mentor saya menegaskan bahwa jihad itu pada akhirnya harus berupa peperangan. Apapun yang kita lakukan sekarang hanyalah persiapan saja. Kenapa? "Semakin giat kita berdakwah, akan makin keras permusuhan orang-orang kafir. Karena itu kita harus bersiap untuk berjihad dalam pengertian berbenturan secara fisik dengan orang-orang kafir," katanya menjelaskan.   Situasi dunia saat itu menguatkan penjelasan tadi. Afganistan masih diduduki oleh Uni Sovyet. Di Palestina, PLO terus melawan Israel, kemudian Hamas terbentuk. Lalu yang paling mengerikan adalah kekejian orang-orang Serbia di Bosnia. Sementara itu di dalam negeri, negara dikuasi oleh rezim Soeharto yang menindas umat Islam.   Dalam persepsi saya, Soeharto adalah orang yang secara formal beragama Islam, tapi sejatinya kafir, dan dia bersekutu dengan para intelektual Kristen. Sangat nyata bagi saya bahwa ada permusuhan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Saya harus bersiap untuk bertarung secara fisik melawan mereka.   Saya memang tidak pernah sampai melakukan tindak kekerasan apapun. Tapi niat untuk terjun dalam konflik fisik, melawan orang-orang kafir, dan mati di situ sungguh menggelora. Itu terjadi selama 2-3 tahun pertama sejak saya pindah ke Yogyakarta.   Yang membuat saya tidak terseret lebih jauh, kemudian menjalani proses moderasi pikiran, adalah karena saya masih terbuka bergaul dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan sosialis. Dari pergaulan itu saya mendapat berbagai input yang berbeda, dan yang terpenting saya mau mempertimbangkannya, lalu mengolahnya menjadi gagasan mandiri yang saya anut.   Proses yang saya lalui adalah salah satu pola yang merupakan titik awal perekrutan teroris. Polanya adalah, adanya anak muda yang gelisah secara spiritual, dan tidak punya banyak ilmu agama. Belajar agama membukakan tabir, mengantarkan dia pada hal-hal yang selama ini tidak ia kenal, lalu ia merasa seperti terlahir kembali. Ia memandang dunia dengan cara yang berbeda, lalu berproses menjadi lebih radikal, melakukan tindakan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. ●

 

 

Bersatu Melawan Terorisme  Hasanudin Abdurakhman  ;  Cendekiawan, penulis

                                                     DETIKNEWS,29 Maret 2021

 

 

                                                           

Serangan teroris kembali terjadi, dan kali ini di tengah krisis pandemi Covid-19. Teroris meledakkan dirinya, dengan niat untuk mencelakakan orang lain. Membuat orang lain celaka adalah tujuan kematiannya. Orang-orang seperti ini, hidup sebagai anggota masyarakat pun sungguh mengerikan. Mereka tidak lagi punya tujuan hidup. Tujuan mereka hanya mati, dan mati dengan mencelakakan orang lain.   Para teroris yang menganut paham ini jelas bukan bagian dari kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat beragama. Mereka tidak peduli pada siapa pun korbannya. Apapun agama orang lain, kalau bukan dari golongan mereka, bagi mereka hanyalah musuh belaka. Sangat penting bagi kita, warga masyarakat, untuk memahami poin ini. Jangan sampai ada lagi simpati, sekadar karena mereka seagama dengan Anda, atau berpenampilan sama. Sesungguhnya mereka tidak sama dengan siapa pun.   Sudah ada banyak fakta yang menegaskan soal ini. Para teroris menyerang kerumunan orang, tak peduli siapa saja yang berada dalam kerumunan itu. Bahkan mereka pun terang-terangan menyerang masjid, tempat suci umat Islam. Kenapa begitu? Karena sekali lagi, orang Islam pun, kalau bukan dari golongan mereka, tidak mereka anggap muslim.   Ini perlu ditegaskan, karena selama ini masih saja ada orang-orang dan lembaga resmi yang dengan berbagai cara menunjukkan dukungan kepada para teroris. Jenazah mereka disambut dan dikuburkan dengan perlakuan seolah mereka itu pejuang. Mereka tak pantas mendapat penghormatan seperti itu.   Ada hal konyol yang berulang setiap kali ada serangan terorisme. Para petinggi organisasi Islam seperti MUI, bahkan Presiden, mengatakan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama tertentu. Ini adalah penyangkalan yang konyol. Kenyataan itu segera terbantah, dengan fakta bahwa jenazahnya dimakamkan secara Islam. Bahkan diperlakukan seperti pahlawan tadi.   Terorisme bukan ajaran Islam. Itu yang ingin ditegaskan oleh para pemimpin. Ya, bukan ajaran Islam yang dianut oleh para pemimpin itu. Tapi kita harus sadar bahwa ajaran Islam itu tidak tunggal. Sejak awal sejarahnya sudah ada begitu banyak golongan. Sayangnya, ada golongan dalam Islam itu yang membenarkan terorisme. Hal ini seharusnya secara tegas diakui. Kemudian secara tegas pula ditarik garis batas. "Kami Islam yang ini, yang antiterorisme, menjunjung tinggi kemanusiaan. Mereka Islam yang itu, yang membenarkan teror. Kami berbeda dengan mereka. Kami tidak bersaudara dengan mereka."   Para pemimpin Islam harus tegas soal itu. Jangan lagi menyangkal, dengan mengatakan teroris itu tidak beragama. Mereka beragama, tapi dengan cara yang salah. Karena itu, jangan ada simpati atau dukungan kepada mereka dalam bentuk apapun.   Pada saat yang sama juga perlu ditegaskan lagi soal keindonesiaan kita. Bahwa kita satu bangsa, dengan berbagai agama. Dalam kitab suci mungkin ada ayat-ayat yang menunjuk pada umat agama lain dengan nada tidak suka. Perlu ditegaskan konteksnya bahwa ayat-ayat itu menunjuk pada kejadian belasan abad yang lalu. Bukan sekarang. Sekarang kita bersaudara di bawah naungan Negara Republik Indonesia.   Menangani teroris ini perkara yang sangat sulit. Para petugas negara harus bertaruh nyawa, untuk melindungi kita, setiap warga negara. Karena itu kerja mereka harus kita dukung. Densus 88 ada di garis depan dalam pemberantasan terorisme. Sayangnya, kerja mereka sering dihambat. Sudah sangat sering para pemimpin Islam bersuara, menuntut pembubaran Densus 88. Kalau tidak ada Densus 88, siapa yang kita harapkan untuk bekerja memberantas terorisme?   Masih ada saja orang yang menganggap isu terorisme ini adalah konspirasi untuk menjelekkan nama Islam, oleh pihak-pihak dari luar Islam. Padahal sudah nyata sekali bahwa pelaku, segenap anggota jaringan teroris ini adalah orang-orang Islam. Nama Islam memang dijelekkan, tapi oleh orang-orang Islam sendiri. Kita tak perlu menghindar dari kenyataan itu.   Kalau dalam rangka pemberantasan terorisme, ada orang Islam yang diperiksa dan diproses polisi, orang Islam tidak perlu keberatan. Kalau untuk mengejar mereka aparat harus masuk ke masjid, itu pun jangan dipermasalahkan. Mereka harus melakukan itu dalam rangka melindungi kita. Kedepankan nalar ketimbang perasaan dalam melihat masalah.   Densus 88 adalah aparat negara, yang bekerja untuk melindungi negara dan rakyat. Mereka tidak menjalankan agenda pihak lain, tidak pula punya agenda untuk menjelekkan citra Islam. Sebaliknya, mereka bekerja untuk memburu orang-orang yang menjelekkan nama Islam.   Tentu saja sebagai aparat negara, tidak ada institusi yang sempurna. Tidak pula ada aparat yang sempurna. Densus 88 dan segenap aparat pemerintah bekerja dengan tunduk di bawah ketentuan undang-undang. Bila mereka melanggar, negara akan memberikan sanksi. Bila ada yang kurang, kita sebagai warga masyarakat boleh mengoreksi. Tapi mengoreksi tentu berbeda dengan menghambat. Orang yang mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan, jelas tidak berniat melakukan koreksi.   Dengan cara-cara itu kita harus bersatu melawan terorisme ini. Bersatu sebagai warga negara yang setia kepada Republik Indonesia. Ikatan kita adalah kesadaran kita sebagai warga negara, bukan identitas lain. Kalau kesadaran kita masih bercampur dengan identitas lain, kita akan sulit bersatu. ●