Membangun Harmoni Mencipta Perdamaian

Reportase Diskusi Ulil Abshar-Abdalla

Membangun Harmoni Mencipta Perdamaian Evi Rahmawati ;  Aktivis Komunitas Epistemik Muslim Indonesia (KEMI)

ISLAMLIB.COM, 10 Oktober 2012

Potret masyarakat Indonesia belakangan ini merupa dalam wajah yang muram terhadap beragam perbedaan. Terutama perbedaan pandangan seputar tafsiran agama. Persoalan yang terus mengemuka di antaranya terkait isu pluralisme, terlebih yang melibatkan perdebatan dalam tubuh agama itu sendiri. Juga, isu penodaan agama yang kembali mencuat, terutama dalam konteks kemunculan film Innocence of Muslim, yang karenanya sejarah kekerasan atas nama agama berulang, terutama di negara-negara Timur Tengah yang sedang mengalami proses transisi menuju pemerintahan demokratis. Perdebatan-perdebatan di dua wilayah gagasan tersebut, dan gagasan lain terkait perbedaan pandangan dalam ajaran agama, semakin menguat.

Pada workshop jurnalis bertema “Memberitakan Isu Keberagaman” inisiasi Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang (29/09), Ulil Abshar-Abdalla mengulas duduk perkara persolan-persoalan tersebut, serta bagaimana negara bisa mengambil peran di dalamnya. Menurut salah satu pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) ini, soal kebebasan beragama, pluralisme, penistaan agama dan keragaman di dalam suatu agama, merupakan perdebatan yang belum selesai hingga saat ini. Ia tidak bisa diprediksikan khatam melalui satu generasi. Bangsa Eropa pernah mengalami perang agama yang berlarut-larut selama kurun waktu kurang lebih 30 tahun. Masalah-masalah yang diperdebatkan kalangan Muslim menyangkut persoalan-persoalan di atas, juga sempat mengemuka di wilayah perdebatan bangsa Eropa saat itu.

Namun demikian, Ulil percaya bahwa perdebatan-perdebatan tersebut akan selalu menarik dan sehat bilamana semakin banyak masyarakat terlibat di dalamnya. Yang mengkhawatirkan justru ketika ia diintervensi oleh otoritas tertentu, apakah itu otoritas agama ataupun politik. Sikap semacam ini, bagi Ulil, bisa menghambat proses pendewasaan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas di tubuh agama. Di sini, kita bisa belajar dari pengalaman bangsa Eropa. Dalam masa-masa sulit akibat perang agama, kendati perdebatan-perdebatan terus meruncing, namun ia mampu melahirkan ide-ide bernas. Kita kenal John Lock misalnya, berangkat dari masalah yang kurang lebih sama atau bahkan lebih serius dari masalah yang kita hadapi sekarang, ia mampu menulis sebuah traktat yang sangat terkenal, On Letter Concerning Toleration.

Di Indonesia resistensi terhadap pluralisme memuncak selepas MUI menerbitkan fatwa haram gagasan ini di tahun 2005. Ulil bisa memahami mengapa MUI menentang pluralisme. Ada anggapan bahwa pluralisme merupakan sebuah gagasan yang mengisyaratkan semua agama itu sama benarnya. Pluralisme dianggap meyakini asumsi bahwa kebenaran bukanlah monopoli salah satu dari sekian banyak agama di dunia. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap dirinya sebagai agama yang paling benar. Karena itu kemudian MUI memfatwa haram gagasan tersebut. Sikap sebagaimana ditunjukkan MUI sesungguhnya pernah juga diperlihatkan oleh kalangan gereja Katolik. 

Vatikan menegaskan bahwa gagasan pluralisme yang berarti menyamakan semua agama tidak bisa diterima dalam ajaran Katolik. Demikianlah, agama-agama cenderung meyakini bahwa ajarannya yang paling benar.  Sesungguhnya keyakinan tersebut cukup masuk akal bagi Ulil. Karena, melalui keyakinannya itulah seseorang memilih untuk menetap di dalam agamanya.

Secara pribadi, demikian Ulil, ia percaya bahwa semua agama itu benar. Dan baginya, cara MUI tidak begitu tepat dalam mendefinisikan pluralisme. Gagasan ini tidak berpretensi menyamakan semua agama, melainkan berupaya mencari dan akhirnya mempercayai keberadaan titik temu pada setiap agama. Asumsinya memang berbeda-beda, namun yang menjadi pertanyaannya: apakah memungkinkan ada titik temu dalam setiap agama? Kalangan yang mengusung ide pluralisme menjawab, sangat mungkin. 

Jika kita perhatikan, hampir setiap agama memiliki keprihatinan yang sama terhadap persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai persoalan lain terkait dengan kehidupan sosial. Di sinilah titik temu agama-agama menemukan bentuknya. Tetapi ini baru satu titik yang dipertemukan oleh persoalan sosial.

Lebih jauh, Frithjof Schuon pernah menulis The Transcendent Unity of Religions yang mengurai kemungkinan titik temu antaragama sampai pada level yang transenden, atau tauhid. Sarjana Barat yang kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Isa Nuruddin Ahmad ini menelusuri titik temu antaragama melalui tradisi Islam, dan ia menemukannya dalam pemikiran Ibn ‘Arabi. Filsuf Islam terkemuka ini meyakini bahwa inti dari semua agama bisa saling dipertemukan. Jika pun terdapat beberapa perbedaan, letaknya berada pada ranah perspektif. Ia kemudian mencoba mengurai titik temu antara konsep trinitas dalam tradisi Kristiani dengan konsep tauhid dalam Islam. Tentu saja ini menuai banyak sanggahan. Tetapi poin utama yang ingin Ulil jelaskan di sini,  bahkan dari kalangan Islam sendiri, hadir para pemikir yang mencoba menelusuri titik temu antaragama sampai pada tahap yang transenden.

Mengapa titik temu menjadi penting, sekaligus menjelaskan mengapa kita perlu menolak fatwa haram MUI atas pluralisme. Jika para penganut agama menyadari perihal titik temu agama-agama itu memang ada, maka kemungkinan terjalinnya dialog antaragama yang sehat pun sangat lapang. Melalui dialog inilah harmoni atau keselarasan sosial akan terbangun, lantas seiring itu, perdamaian dunia dapat dicapai.

Sebagaimana diyakini Hans Kung, perdamaian dunia hanya bisa dicapai jika terbangun harmoni antaragama. Harmoni bisa dicapai apabila ruang dan kesadaran dialog antaragama mendapat tempat yang leluasa di masyarakat. Menurut analisis teolog Katolik ini, salah satu pemicu konflik besar di abad 20, selain ideologi-ideologi sekuler seperti fasisme, kapitalisme dan nasional-sosialisme Nazi, juga adalah agama. Bahkan pasca runtuhnya tembok Berlin tahun 1989, kecenderungan yang menggejala di balik konflik-konflik besar dewasa ini, memiliki keterkaitan dengan masalah agama, di samping isu etnisitas atau etno-nasionalisme. Maka, jika agama kemudian menjadi pemantik memanasnya konflik, ide Hans Kung mengenai pentingnya dialog antaragama memang sangat relevan dalam konteks masyarakat kita dewasa ini, tandas Ulil.

Namun, dalam proses mendialogkan antaragama, selalu ada perkara yang menjadi batu sandungan. Semisal mencuatnya isu penghujatan agama atau blasphemy. Penjelasan informatif disampaikan Ulil mengenai masalah terakhir ini. Sepanjang sejarah negara-negara Barat, blasphemy berjejalin dengan merebaknya sekte-sekte di dalam agama Kristen. Blasphemy tidak sama dengan hate speech atau anti-semit atau, jika dikaitkan dengan Islam, Islamophobia. Ia merupakan sebuah pandangan yang muncul dari dalam agama itu sendiri, yang dikemukakan oleh kelompok berbeda. Blasphemy lebih erat kaitannya dengan penafsiran tertentu dalam sebuah agama. Ia merupakan pandangan, dan bukan penistaan, yang memang berbeda dari pandangan paten kalangan mayoritas di tubuh agama itu sendiri.

Karena blasphemy datang dari dalam rahim yang sama, bukan dari lingkar luar, maka Ulil berpendapat bahwa film Innocence of Muslim yang memancing kemarahan luar biasa beberapa waktu lalu itu, tidak bisa dikategorikan sebagai blasphemy, karena ia datang dari seorang Kristen Koptik. Menurutnya, film ini lebih mendekati islamophobia.

Menanggapi langkah Presiden SBY yang mengajukan Resolusi Protokol Internasional anti-Penodaan Agama atau blasphemy ke hadapan sidang PBB beberapa waktu lalu, Ulil berpendapat bahwa langkah tersebut kurang tepat. Hukum atas blasphemy sudah ditinggalkan oleh bangsa-bangsa di negara lain. Kendati masih ada yang bertahan seperti di Massachusetts, misalnya. Namun harus dicermati alasan mengapa hukum ini tidak lagi relevan. Pertama, karena ini adalah hukum usang yang mengusung semangat haart artikelen warisan orde baru, yang saat itu dipakai untuk menekan para aktivis yang kritis terhadap rezim otoriter tersebut. Hukum ini juga sangat diskriminatif, semangat yang dimilikinya bukan untuk menghargai perbedaan, melainkan memberangusnya sedemikian rupa. Ini pernah berlaku di negara-negara Eropa. Dahulu, hukum atas blasphemy dimanipulasi sebagai alat kaum mayoritas untuk menindas kalangan minoritas. Di Prancis misalnya, karena di sana Katolik begitu dominan, maka kalangan Protestan kerap menjadi sasaran hukum blasphemy ini. Sebaliknya di Inggris, giliran Katolik yang menjadi korban.

Dalam kitab hukum Indonesia, UU PNPS 1965 melalui pasal 156a mewujud sebagai pasal karet yang kerap dimanipulasi untuk menjerat kalangan minoritas. Karenanya, bagi Ulil, undang-undang ini perlu dikaji ulang, bahkan dihapus saja semestinya. Sebab, undang-undang ini berpotensi menumpulkan kedewasaan para pemeluk agama dalam menyikapi perbedaan pandangan di tubuh agamanya sendiri. Dengan begitu, diskriminasi akan terus melebar, kalangan Ahmadiyah dan Syiah serta minoritas lain, terancam dibatasi ruang geraknya.

Lagipula, berbeda pandangan merupakan hak paten dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Bukan hanya itu, hak ini juga, dalam konsepsi political rights, tidak bisa dilepaskan dari dua hak lainnya yang saling berkelindan: hak untuk mengekspresikan pendapat serta hak untuk berserikat. Jika seseorang memiliki suatu pandangan tertentu, maka ia juga punya hak untuk menyuarakan pandangannya serta mengorganisir masyarakat yang memiliki pandangan serupa. Sebagai idealisme HAM, ini merupakan tiga hak dalam satu paket, tegas Ulil. Dan peran negara adalah hadir dengan kesadaran serta tanggung jawab untuk melindungi tiga hak tersebut. Manakala negara sadar akan peran pentingnya ini, maka akan ada satu upaya untuk memproduksi serta menegakkan hukum yang bisa mengakomodir ketiga hak tersebut.

Bergerak pada poin terakhir, Ulil menyinggung hubungan peran negara dan otoritas agama. Agama punya hak untuk mendakwahi umatnya, dan negara berkewajiban melindungi setiap komponen masyarakat untuk menjalankan agama atau apapun yang diyakininya. Negara harus netral di hadapan semua agama. Ini sesungguhnya cita-cita yang terkandung dalam gagasan sekularisme mutakhir. Twin toleration yang diprakarsai Alfred Stepan menyampaikan kepada kita bahwa sekularisme dewasa ini tidak lagi mengusung sikap permusuhannya terhadap agama sebagaimana diperlihatkan sekularisme kuno yang masih dianut oleh sisa-sisa negara komunis, seperti RRC. 

Toleransi kembar yang menjadi inti gagasan sekularisme mutakhir ini menganut konsepsi bahwa toleransi dibutuhkan dari kedua belah pihak: agama dan negara. Negara menoleransi agama dengan tidak mencampuri urusan mereka, dan agama tidak mengintervensi negara untuk memaksakan pandangannya. Dengan begitu, keduanya bisa menghargai satu sama lain.

Jika MUI, sebagai representasi dari kalangan mayoritas Islam Sunni di Indonesia memiliki sebuah pandangan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fatwa: Ahmadiyah keluar dari Islam, misalnya, itu bagian dari hak berpendapat mereka. MUI boleh berpendapat seperti itu, lantas menyatakannya ke hadapan publik serta mengorganisir masyarakat yang sepemahaman dengan mereka. Hanya saja, harus dibedakan antara pandangan yang dianut dalam sebuah agama, dengan undang-undang yang dianut oleh sebuah negara.  Di sini letak pentingnya klarifikasi ide. Banyak orang yang pemikirannya masih rancu dalam memandang masalah ini, sehingga menimbulkan kebingungan. Dan kebingungan tersebut akhirnya melahirkan praktek perundang-undangan yang saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya.

Jika negara ini memang menganut sistem demokrasi, maka ia bukan milik satu golongan saja. Karena itu, negara tidak bisa mengadopsi fatwa MUI sebagai representasi golongan tertentu, ke dalam level undang-undang. Karena dengan demikian, melalui hukum tersebut negara telah menegasikan hak masyarakat lain yang berbeda pendapat dengan kalangan yang diakomodirnya. Undang-undang bersifat mengikat semua orang, karenanya ia harus bisa mengakomodir hak semua orang pula, bukan hak mayoritas saja. Jika negara mampu mengkhidmati perannya dengan menegakkan undang-undang yang menghargai setiap perbedaan di masyarakat, maka harmoni akan terbangun dan cita-cita perdamaian dunia bisa tercapai. ● 

‘Shoot first, aim later’- a study on international rage

‘Shoot first, aim later’- a study on international rage Mario Rustan ; A Graduate of La Trobe University in Melbourne, Australia

JAKARTA POST, 27 September 2012

Recently international news has been dominated by two non-peaceful demonstrations – anti-American demonstrations throughout the Middle East, Asia, and Australia and anti-Japanese demonstration in the People’s Republic of China.

The catalyst of the heightened anti-American sentiment is clear – the online distribution of an anti-Muhammad video supposedly made by several American citizens. The cause of the anti-Japanese demonstration is a bit vague. 

This summer has been a difficult one for Japanese diplomacy, with Asia-Pacific’s favorite nation of the late 20th century now hated by its neighbors and former colonies over maritime disputes. Its prestige in sports, culture and even electronics have been overshadowed by South Korea, which was engulfed by a highly strung nationalism, to the point of questioning the patriotism of its celebrities who refused to join the boundaries debate. Taiwan, a supposedly “Japanophile” nation during and after Japanese colonization, joined in the debate just so that the islands (rocks, actually) do not fall into China’s hands.

But what actually made the urban Chinese pelt the Japanese embassy, burn a police car just because it was a Japanese brand, sabotage Japanese factories, attack Japanese restaurants and harass Japanese residents? 

The explanation is not very straightforward. Supposedly, the mass have been provoked by news about the development of the territory dispute, enraged by the Tokyo’s plan to buy the island from its private owner (before the hawkish Governor of Tokyo does) to the movements of both Japanese and Chinese military ships around the islets. 

Then on September 18, Japan invaded and took over northeastern China, also known as Manchuria. But hold on, that was back in 1931.

In personal matters, to get “mad” weeks after you receive bad news seems ridiculous. In societies and political arenas, however, it does happen, often. Many educated radical Muslims say that modern world history is all about the Crusades. Everything that transpired after Richard the Lionheart - Columbus, the United States of America, the British Empire, World War I, and so on and so forth - is part of the Crusades. This long-term view of history also applies in China. Even a teenage Chinese boy will hate the British for the Opium War of 1842, the burning of Summer Palace in Beijing in 1860 and will certainly hate the Japanese for various events starting with the Twenty One Demands back in 1915 (and he will assume everyone needs to know what that is).

The same can be seen with Innocence of Muslims. The video was actually uploaded in July this year, in two installments. Two months later, the news about the defamation of Muhammad erupted soon after Sept. 11 had passed, first in Egypt and then in Libya and as a result of the anti-American rage in Libya, the American ambassador was killed. He was killed in a well-planned ambush rather than by a delirious mob. Global media quickly unmasked the film’s producer as Nakoula Basseley Nakoula, a Christian Egyptian-American but commentators continue to refer him as his cover alias, Sam Bacile, a Jewish-American.

The “Wag the dog” theory, based on a 1990s American satire where the American president creates a fake war to distract from his sex scandal, seems a plausible explanation to both incidents in China and Libya (and elsewhere, including Indonesia). 

Observers agree that the visitation of the South Korean president Lee Myung-bak to the disputed rocks has diverted Koreans’ dissatisfaction with corruption and the conglomerates. Instead, now Koreans are united in their hatred against Japan and even ironically, sympathizing with the multinational Samsung in its battle against Apple.

A similar story is unfolding in China. The Communist Party is nervous about the succession, leader-in-waiting Xi Jinping is missing, the economy is slowing down and people are starting to grumble about corruption and inequality. But like everything else in China, it is very complex and mysterious to see what party actually launched the anti-Japanese rhetoric first. Past attempts by the government to create a distraction and to point to a common enemy have gone awry, most notably with the Cultural Revolution of the late 1960s. And certainly the shutting down of Japanese investments and business is not in the Party’s favor.

In response to the Innocence of Muslims, it is easier to see the culprit. The video is genuinely made by a lonely and angry man and there are tamer variations of him writing letters to the editor every week. It took two months for people across the globe to get angry. News about the video was first broadcasted by Salafist channels in Egypt. Egyptians believe that 9/11 was a Jewish plot to smear Muslims and that the video was broadcasted on “American state television”. In contrast, demonstrators in Indonesia believed the film was shown at cinemas here, although Blitz or Cinema XXI is yet to even screen The Three Stooges, which is deemed offensive for Catholics.

After that, radical groups in Asia and Australia used the rage as part of their publicity projects. The most violent demonstrations outside Libya ironically happened in Sydney, where young Middle Easterners hurt several police. The images shocked Australians who have accepted Muslims as co-citizens who are integrated into the multicultural society of Australia. Salafist groups in Thailand and Indian-administered Kashmir went out to show their existence. In Indonesia, politicians have used the controversy to demonstrate their bravery in standing up for Islam and in defying America. The governments of Indonesia, Singapore, India, and Philippines have successfully made Google block the video to prevent more fallout. 

It is certain that both Nakoula Basseley Nakoula and the Japanese government – which now demands compensation from China for the damage – are at fault. But look deeper and you will see that rather than genuine reactions to injustice and insult, it is cynicism politicking at work.

Joseph Boules, an Egyptian-American Coptic Orthodox priest, said that the offenses may have been made by Americans first, like Pastor Terry Jones or Nakoula, but the reactions from outside America is ‘shoot first, aim later’. Actually the protesters have known very well who they are aiming for. They do not come for Nakoula. They come for Sam Bacile, the proverbial Zionist who controls America.

Chinese anger toward Japan is more than its territorial disputes. They are angry that Japan refuses to acknowledge Chinese superiority and now the time for payback has come. 

For Islam, religion is above all. For China (and Korea, and Japan), racial civilization is above all. If that supremacy is not acknowledged, then prepare for the rage. ● 

Kebebasan Berpendapat dan Prahara Global

Kebebasan Berpendapat dan Prahara Global Milto Seran ;  Mahasiswa Pascasarjana STFK Ledalero

MEDIA INDONESIA, 25 September 2012

DEMI mengantisipasi demonstrasi yang mungkin terjadi atas publikasi karikatur Nabi Muhammad di tabloid mingguan Charlie Hebdo, pemerintah Prancis menutup sementara perwakilan perwakilan mereka di 20 negara (Media Indonesia, 21/9). Keputusan pemerintah Prancis yang menutup sejumlah perwakilan mereka di beberapa negara bukanlah sesuatu yang berlebihan, juga bukan kebijakan yang dibuat-buat.

Dalam sejarah, Prancis merupakan negara yang mengagung-agungkan kebebasan berpendapat, setelah revolusi negara itu pecah pada akhir abad ke-18. Prancis kemudian terkenal atas gerakan revolusionernya mengedepankan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tiga prinsip itu lahir sebagai tanggapan sosial kritis warga negara terhadap realitas ketidakadilan di balik sistem politik Prancis yang kejam dan otoriter (monarki absolut) pada masa itu. Dalam ancien régime (rezim lama yang otoriter), kekejaman sang raja, misalnya, tampak dalam eksekusi mati dengan guillotine. Siapa saja yang berbeda penda pat dan menen tang kebijakan kerajaan, teran cam hukuman mati.

Setelah mempertimbangkan martabat kemanu siaan dan kebebasan dalam berpendapat, revolusi Prancis pecah dengan tiga tuntutan untuk menegakkan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tokoh yang bermain di balik gerakan revolusioner itu antara lain Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis yang tersohor dengan ungkapan `man was born free and everywhere he is in chains'. Ungkapan kontradiktif itu tak cuma berlaku di Prancis. Ia berlaku universal. Manusia pada hakikatnya bebas dan terbelenggu di mana-mana. Jelas di sini tak ada kebebasan absolut di muka bumi ini. Sebab, secara esensial, manusia terbedakan dari makhluk hidup lainnya.

Akan tetapi, apa makna kebebasan yang tak mempertimbangkan keteduhan hidup sesama? Film dan karikatur provokatif yang menuai protes beberapa hari belakangan ini merupakan entry point yang menarik untuk membincangkan makna kebebasan berekspresi dalam konteks yang lebih luas.

Prahara Global

Sekali lagi, di dunia ini tak ada kebebasan yang seolah menggantung di langit, kebebasan mutlak. Kebebasan (manusia), karena itu, selalu mengandaikan pertimbangan akan eksistensi pihak lain. Jika kebebasan tak lagi memedulikan keberadaan sesama manusia, kebebasan yang demikian itu minus rasa tanggung jawab dan rasionalitas. Dalam hal ini, apa pun tindakan seseorang, ia selalu memiliki horison atau cakrawala makna yang amat luas. Ia mempunyai struktur temporal, partisipasi dalam suatu sejarah panjang. Tindakan itu selalu berarti partisipasi dalam suatu realitas sosial, kehidupan bersama pihak lain dalam tiga dimensi waktu.

Apalagi di generasi `tablet' ini, ketika teknologi informasi kian canggih dan dunia kita makin menyerupai sebuah kampung global, batas-batas ruang kehidupan kita pun makin abu-abu. Ruang publik sangat potensial menerobos ruang-ruang privat dan sebaliknya, ruang-ruang privat sa ling berbenturan dalam `ruang publik yang tak tertata baik' (cyber space). Niscaya bangsa manusia kian berbarengan dalam pelbagai hal. Dengan demikian, globalisasi dalam arti yang sederhana adalah internasionalisasi tindakan warga `desa global'.

Globalisasi yang demikian, jika tak dimaknai dan ditingkahi secara bertanggung jawab dan rasional, bakal membawa prahara tersendiri bagi eksistensi umat manusia. Sebab, masalah publikasi karikatur Nabi Muhammad di Prancis atau Innocence of Muslims yang diunggah warga AS di Youtube.com, misalnya, tak lagi menjadi konsumsi eksklusif warga Prancis dan AS. Keduanya dalam sekejap merambah mata dunia internasional. Dalam pemahaman ini, film dan karikatur provokatif di atas pantas diperdebatkan dari perspektif globalisasi.

Dengan mencermati aksi protes global terkait film dan karikatur tersebut, menurut hemat saya, wajah globalisasi bakal lekas melahirkan bencana besar bagi umat manusia, ketika kecerdasan (nalar, emosi, spiritual, dll) hilang dari praksis hidup kita dalam kampung global tadi. Sutradara film Innocence of Muslims barangkali tak becus ketika `kebebasan berpendapatnya' menuai protes. Namun, tindakannya yang tak lepas dari motif dan sirkumstansi tertentu bisa menyulut angkara di banyak tempat lain.

Pentingnya Tindakan Cerdas

Apa yang bisa dipetik dari realitas yang memantik protes, kekerasan, dan bahkan pembunuhan tersebut? Film Innocence of Muslims, yang disebut oleh Hillary Clinton sebagai film `menjijikkan dan tercela', justru membawa maut bagi pihak-pihak innocent semisal dubes dan tiga warga AS di Libia.

Menurut saya, terdapat dua hal yang mesti disikapi secara cerdas dari kenyataan rawan konflik lintas batas ini. Pertama, aksi protes dan penyerangan di berbagai negara itu dapat dipahami sebagai bentuk sikap reaktif yang tak cerdas dan tak dewasa. Kedogolan dan kekeliruan dalam memaknai kebebasan berpendapat, sebagaimana yang ditunjukkan pihak tabloid mingguan Charlie Hebdo dan sutradara Innocence of Muslims, tak harus direspons dengan gerakan-gerakan yang menodai dan melukai nurani publik dalam negeri dan bangsa sendiri.

Kedua, jelas sekali bahwa sutradara Innocence of Muslims serta pihak Charlie Hebdo tak bertindak atas nama negara atau atas nama agamanya. Karena itu, sebenarnya penyerangan dan tindakan anarkistis yang ditujukan kepada perwakilan-perwakilan AS atau Prancis bisa dinilai sebagai tindakan yang tak cerdas. Bukankah tindakan penyerangan dan anarkisme tersebut lebih menegaskan betapa lemahnya keberpihakan pada prinsip-prinsip luhur kemanusiaan?

Dengan demikian, kebebasan (berpendapat) yang tak bertanggung jawab memang dapat berakibat buruk bagi lebih banyak pihak. Dalam dunia kita yang tunggang-langgang ini (Anthony Giddens), tindakan bebas yang tak peduli akan rasa adil dan kenyamanan hidup pihak lain dapat menimbulkan benturan-benturan yang `mencederai' persaudaraan, nurani, dan martabat warga global; tak hanya warga suatu negara atau suatu golongan tertentu.

Karena itu, pemerintah (negara-bangsa) sebagai salah satu pelaku globalisasi semestinya lebih cerdas dan bijak dalam mengantisipasi aksi-aksi tak bertanggung jawab yang berdampak global. Demikian halnya, pemerintah dan pemuka agama di tingkat lokal semestinya lebih peka menyikapi aksi-aksi anarkistis yang merugikan bangsa dan negara sendiri. ●

Dosa Film ‘Innocence of Muslims’

Dosa Film ‘Innocence of Muslims’ Syafiq Basri Assegaff ;  Konsultan Komunikasi, dan Dosen Komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta

INILAH.COM, 22 September 2012

Film Innocence of Muslims menuai protes keras warga Muslim di dunia. Film slapstick amatiran -- yang judulnya berarti ‘Kaum Muslim yang Tak Berdosa’ – itu menghina Nabi Muhammad saw, sehingga menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Di berbagai negara, protes besar-besaran juga ditandai dengan perusakan fasilitas milik Amerika Serikat (AS).

Pembuat film itu tampaknya tidak paham, bahwa bagi masyarakat di Timur, berbeda dengan Barat, urusan berkaitan agama selalu menjadi isu sangat sensitif. Ketika muncul kartun menghina Nabi Muhammad di Denmark tahun 2005, juga muncul protes yang tidak sedikit di berbagai belahan bumi.

Begitu pula, saat Ayatullah Khomeini menjatuhkan hukuman mati terhadap Salman Rushdie, penulis buku Ayat-Ayat Setan (1989), maka Muslimin di dunia pun ikut marah kepada sang penulis. Dan Rushdie – yang merupakan keturunan India yang mukim di Inggris -- pun sempat bersembunyi selama bertahun-tahun, dan hidup dalam ketakutan.

Penghinaan terhadap Islam juga terjadi pada 2010, ketika Pastor Terry Jones dari Florida, AS, mengumumkan rencananya membakar kitab suci Al Quran. Ketika itu, bukan hanya kaum Muslimin yang marah, melainkan juga para tokoh gereja di dunia. Bahkan Vatikan pun mengutuk rencana Jones itu.

Kini nama Pastor Terry Jones muncul lagi. Badan pertahanan AS Pentagon buru-buru meminta Jones menarik dukungannya terhadap film anti-Islam itu. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Martin Dempsey bicara melalui telepon dengan Jones, dan menunjukkan kekuatirannya, bahwa ketegangan yang muncul akibat film itu akan meningkatkan amok di Mesir dan Libia.

Memang tidak jelas siapa sebenarnya otak di belakang film itu. Kabarnya para aktor dan aktris film yang diproduksi di California pada 2011 itu merasa tertipu oleh pembuat film tersebut. Mereka tidak tahu film itu akan berisi penghinaan kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Mereka kaget, karena setelah film -- yang awalnya berjudul ‘Dessert Warrior’ dengan sutradara Alan Roberts -- itu selesai, dialog ditukar lewat dubbing, kisahnya bergeser, dan judul film pun berganti.

Pembuat film -- yang kabarnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab -- itu kini juga bersembunyi, mirip dengan Salman Rushdie dulu. Tak jelas siapa dia.

Dalam wawancaranya dengan kantor berita AP dan Wall Street Journal, ia mengaku berhasil menghimpun dana hingga US$5 juta untuk memproduksi film picisan itu, yang antara lain diperoleh dari sekitar 100 donor Yahudi, dan beberapa warga Kristen Koptik Mesir yang bermukim di luar negeri.

Kantor berita Inggris, Reuters, melaporkan bahwa gereja Koptik Mesir menerbitkan pernyataan yang mengutuk beberapa orang Kristen Mesir yang hidup di luar negeri -- yang menurutnya telah membiayai “produksi sebuah film yang menghina Nabi Muhammad”.

Koran the Wall Street Journal, sebagaimana dikutip CNN, mengidentifikasi produser film itu adalah Sam Bacile, seorang warga Amerika asal Israel yang punya bisnis real estate. Kepada the Journal Bacile mengatakan bahwa ”Islam itu kanker.”

Begitulah. Untuk orang yang tidak mengerti tentang, atau menyalahpahami, Islam, dan terlanjur punya praduga negatif seperti Bacile dan Terry Jones, Nabi Muhammad dianggap menyeramkan dan hina.

Padahal sejak awal masa kenabiannya pun, Muhammad saw selalu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Saat dikejar-kejar kaum kafir Mekah, Nabi memerintahkan serombongan sahabatnya, yang dipimpin Jafar bin Abuthalib (sepupu Nabi), mengungsi dan minta perlindungan penguasa Nasrani di negeri Habasyah (Etiopia sekarang). Nabi dan umat Islam juga bergaul dan berdagang dengan kaum Yahudi Madinah.

Penggambaran yang sama sekali tidak akurat dan penuh kebohongan dalam film Bacile itu tentu bermula dari sikap negatif atau kebodohan Bacile dan para pendukung pembuatan film berdurasi dua jam itu.

Maka, kita jadi penasaran, mengapa sebagian orang Koptik Mesir yang ada di luar negeri bersedia bergandeng tangan menghinakan umat Islam. Tidakkah mereka ingat bahwa pada zaman kediktatoran Mubarak, dan jauh sebelum itu, sesungguhnya mereka juga sama-sama tertindas, bersama banyak golongan lain di sana, laki-laki, wanita, Muslimin, Kristen, kaum miskin, aktivis buruh – praktisnya semua orang didhalimi sehingga tidak mendapatkan kebutuhan dasar, hak politis, hak sipil dan hak-hak lainnya?

Kita juga jadi bertanya, tahukah Pastor Terry Jones, Bacile dan para sponsornya bahwa umat Islam juga menghormati Yesus? Tahukah mereka bahwa umat Islam selalu menyebut nama Yesus dengan gelaran alaihi as-salam (a.s.), ‘damai atasnya’– yang maknanya adalah pemuliaan, sebagaimana diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad, dan orang-orang suci dalam Islam?

Al Quran secara eksplisit menyebut Yesus, atau ‘Isa’ dalam bahasa Al Quran, sedikitnya 25 kali. Itu artinya lima kali lipat dari penyebutan nama Nabi Muhammad saw. Al Quran juga menggelari Isa a.s. -- yang namanya berasal dari bahasa Ibrani, Esau dan Yeshehua – dengan sebutan-sebutan yang mulia, di antaranya ‘Al-Masih’, ‘Kalimat Allah’, dan ‘Putra Maryam’.

Di dalam Al Quran, Nabi Isa disebut sebagai ‘utusan yang saleh’, dan ‘pembawa Kitab Injil’. Memang masih ada ulasan lain seperti kontroversi penyalibannya, tetapi citra Nabi Isa di mata kaum Muslim adalah sebagai seorang yang mulia, yang ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad.

Selain menulis tentang mukjizat Isa as yang bicara ketika dalam buaian, menghidupkan orang mati, dan menyembuhkan orang buta dengan izin Tuhan, Al Quran juga memberi penghormatan yang luar biasa kepada ibunda beliau, Maria (Maryam) yang kudus. Bahkan salah satu di antara 114 surat di dalam Al Quran diberi nama ‘Surat Maryam’.

Kemarahan Muslimin di dunia terhadap film itu mengajarkan kepada semua orang yang bermaksud menghina Islam, bahwa sejak Nabi Muhammad menerima Al Quran 14 abad lalu hingga zaman ini, seluruh lapisan Muslimin sangat yakin akan kebenaran Islam, dan janganlah sekali-sekali mencoba mengusiknya.

Islam adalah agama yang toleran, dan penuh cinta damai, bahkan nama “Islam” itu juga berarti ‘damai’, dan ‘mendamaikan’; tetapi di dalamnya ada perintah untuk membela Al Quran dan sang Nabi yang suci hingga titik darah penghabisan, bila ada yang menghinanya.

Walhasil, peristiwa ini memberi pelajaran agar semua orang hendaknya lebih serius dalam usaha mencari pencerahan jiwa, melakukan perubahan sikap, attitude, keyakinan, tindakan dan kebijakan yang lebih arif dan damai.

Bagi Bacile sendiri, mestinya ia tahu bahwa meski sejuta film semacam itu dibuatnya, hal itu tidak bakal mampu merendahkan status Nabi Muhammad saw di mata Muslimin sebagai makhluk Tuhan terbaik, ataupun menghapus cinta di hati umat Islam kepadanya. ●

Bacile and ‘de-imbecile-ization’ of the public sphere

Bacile and ‘de-imbecile-ization’ of the public sphere Khairil Azhar ;  A Researcher at Paramadina Foundation and the Ciputat School for Democratic Islam

JAKARTA POST, 22 September 2012

Five million dollars is not a small amount. If Sam Bacile, the amateur movie maker of Innocence of Muslims, chose to abide by the tenets of his religion — he says he is a Jew — that amount of money would be enough to save the lives of thousands of starving people in Africa or of war victims in the Mideast.

If Bacile really cared about America, the country where he lives and is a property developer, he would be able to help hundreds of homeless Californians after the mortgage scandal ruined the American economy several years ago.

Yet, his choice was different. Sparking conflict, shedding blood and endangering thousands of lives was better for him than peaceful morality.

“Islam is a cancer,” he said. Surely, in this case, he forgets or reduces what Karl Marx said, “Religion is the opiate of the masses.” Why should Islam be singled out?

If a religion is taken as a cause of brutality such as contemporary terrorism, can we not see that all religions ever on the earth have been used to excuse killings, massacres and so on throughout history?

Together with political and economic causes, for example, did Jewish rulers not use religion to exterminate the Christians in Yemen in the sixth century? Was not Jesus — the symbol of peace — tortured and killed in the name of religion also? Were the Jews not expelled from Jerusalem in seventh century with the Aeliae Capitolae by the Roman Titus, who also razed Solomon’s Temple, due to a certain extent to religion?

Nowadays, not only in the Muslim world, do we not see that religion is often no more than a commodity for political or economic gains?

What then actually is this cancer? The religion itself or the people whose minds are stuck and therefore are not able to understand the phenomena better and who convey illogical opinions as facts?

We cannot always depend only on historical interpretation. Historical findings are never a complete answer to the puzzle. There are always the missing parts which are then rebuilt through perspective, assumption and interpretation.

With this relativity of history, despite the thousands of books we might read, we cannot claim that our understanding of a religion is final and is therefore the truth itself. If a scientist made such claim, he would be boasting and betraying his scientific doctrines.

Regarding our existence, with building peace as the absolute aim of every human, we should start from what is already in front of our eyes and not from the suppositions of nothingness. In other words, we have to start from the fact that diverse religions and conflicts caused by them are already there.

Regarding any endeavors to create peace, the domain of the peace makers is certainly not the theological affairs of religions. Instead, they have to deal with what appears in the public sphere.

With an assumption that a religion is something socially constructed, the door is opened for the peacemakers. They have to deal with the internalization of peaceful values and minimize those of violence.

Included in this are all endeavors to ensure that religious clerics understand and believe in peaceful values and are eager to disseminate them.

Second, there must be a belief that a religion could not survive if there was no wisdom in it. The bloodshed stories attached to a religion are the empty part of a glass from which we will only imbibe nothingness. Our thirst will be quenched therefore only with the water deeper down; “the surviving wisdoms”, i.e. what the true founders and guardians of the religion wanted to share.

As a starting point, we must include the social media, we might have to question what YouTube’s spokesman said, “We take great care when we enforce our policies and try to allow as much content as possible while ensuring that our Community Guidelines are followed ... Flagged content that does not violate our Guidelines will remain on the site.”

While there have already been casualties with many more to come, why can we not avoid a catastrophe from happening because of our interpretation of Guidelines? If the video does not directly contain “a threat of violence”, has it not already incited violence because it directly insults a community?

Besides, simply by watching the 13-minute trailer, we will understand that it is not only about expressing an ahistorical and “imbecilic” opinion, but also the use of social media to maintain hatred between different religious followers. 

Again, for the sake of peace, we can only drink from the full part of the glass and multiply our efforts with what is available as a starting point. Liberalism is necessary, but liberal fundamentalism can take us to a new kind of totalitarianism with its new kinds of chaos. ●