Tampilkan postingan dengan label Tawaf T Irawan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tawaf T Irawan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 Agustus 2012

Persoalan Kawasan Industri


Persoalan Kawasan Industri
Tawaf T Irawan ; Koordinator Tim Ahli
Lembaga Kajian Strategis Nusantara Unggul (LKSNU)
SUARA KARYA, 09 Agustus 2012

Sebagian daerah di Indonesia sedang menghadapi masalah pelik kawasan industri, di antaranya adalah lahan, infrastruktur, keamanan dan perizinan. Padahal, pada saat bersamaan tingkat permintaan terhadap kawasan industri meningkat. Kalangan investor terutama dari Jepang, Korea, dan China telah menunjukkan minat yang besar untuk berinvestasi di Indonesia. Fakta ini membutuhkan respon cepat dari semua pihak jika kita tidak ingin kehilangan investor potensial. Karena perlu dipahami, semua negara di wilayah Asia Tenggara telah berlomba-lomba dan bekerja keras untuk menarik investor masuk ke negaranya.

Belum lama ini, pihak pengembang kawasan industri berteriak karena kesulitan mengembangkan kawasan. Kendala utamanya, selain karena ketersediaan lahan, peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menetapkan maksimal lahan kawasan industri hanya 400 ha, turut menyumbang permasalahan ini. Pengelolaan kawasan industri baru dianggap mencapai angka keekonomiannya jika mengelola luas lahan 1.000 ha. Akibat aturan BPN ini, pengembang kawasan industri harus mengeluarkan biaya perizinan dan birokrasi yang lebih besar, karena harus memecah peruntukan kawasan lainnya.

Status lahan pun turut menyumbang kendala penyediaan kawasan industri. Kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, misalnya, telah menunda oportunitas bagi pengembangan investasi secara regional maupun nasional. Padahal, menurut PP No 29/2012, kawasan ekonomi seluas 202,77 hektar are harus sudah beroperasi tahun 2015. Jarak lokasi kawasan dengan prasarana pelabuhan, bandara dan kegiatan ekonomi lainnya menjadi pertimbangan utama. Belum lagi, masalah kawasan ini masih menghadapi persoalan pemekaran wilayah, sehingga bisa menjebak masuk ranah politik.

Tingginya permintaan kawasan industri mendongkrak harga lahan yang cukup signifikan. Kenaikan harga lahan ini bisa mencapai dua kali lipat. Di Karawang, misalnya, kenaikan harga lahan mencapai angka 84 persen, dari rata-rata 68,9 dolar AS per meter persegi, pada semester II tahun 2011 telah mencapai angka 127,5 dolar AS per meter persegi.

Karena terdorong untuk peningkatan investasi, pemerintah telah meminta pengembang kawasan melebarkan sayapnya membangun kawasan industri di luar Pulau Jawa. Tentu saja permintaan ini sulit dipenuhi para pengembang. Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur akan menjadi catatan penting di sini. Selama ini investor lebih berminat untuk mengembangkan usahanya di kawasan industri di Bekasi dan Kerawang. Kecenderungan minat ini karena kesiapan infrastruktur yang lebih baik seperti listrik, pelabuhan, bandara dan jalan tol.

Kerusakan infrastruktur juga telah menjadi kendala bagi pengembangan kawasan industri. Misalnya, kawasan industri di Terboyo dan LIK Bugangan, kondisi infrastrukturnya kurang mendukung karena banjir dan rob, sehingga menggangu lalu lintas kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Masalah izin juga masih menghadang penyediaan kawasan industri. Seperti dikeluhkan Himpunan Kawasan Industri (HKI), di sejumlah daerah perizinan masih rumit dan mahal. Meski di sini sudah ada pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), misalnya, di Deli Serdang, mencapai kenaikan hingga 700 persen, atau sekitar Rp 72.266,88 per meter persegi. Padahal di Medan untuk biaya ini hanya berkisar Rp 10.540 per meter persegi.

Sementara itu, pengurusan IMB di wilayah Bekasi yang semula hanya 60 hari, saat ini memakan waktu hingga 132 hari. Pengusaha di kawasan pun masih dipungut biaya izin gangguan (hinder ordinantie). Padahal di sini sudah ada HO kawasan.

Seperti di wilayah Semarang, ada ketentuan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 60 persen dan bangunan 40 persen. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini bisa dilanggar, dengan komposisi bangunan bisa diubah yang membutuhkan biaya yang sangat besar.

Saat ini kawasan industri rentan dengan aksi massa. Setiap konflik antara pengusaha dan masyarakat, sering berujung pada tindak kekerasan dan perusakan, bahkan pembakaran fisilitas kawasan industri yang sangat merugikan. Padahal, PP No 24/ 2009 tentang Kawasan Industri telah menegaskan bahwa kawasan ini dikatagorikan sebagai objek vital. Kompleksnya permasalahan kawasan industri menuntut hadirnya peran lebih pemerintah. Terkesan di sini pemerintah absen dalam menata aturan main di kawasan industri. 

Permasalahan lahan, infrastruktur, perizinan dan keamanan harus dilihat secara utuh. Pemerintah harus mewaspadai langkah strategis negara-negara tetangga dalam mengembangkan kawasan industri. Kegagalan dalam memberikan yang terbaik bagi investor merupakan bencana bagi perkembangan investasi di Indonesia. Saat ini Singapura dan Malaysia sedang mengembangkan kawasan industri Johor, dan hal ini adalah peringatan bagi perkembangan investasi domestik.

Dalam hal ini, pemerintah mesti berani mengambil langkah-langkah extraordinary. Peninjauan ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWR) perlu dilakukan. Karena, tidak sedikit pelanggaran tata ruang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Tumpang tindih penggunaan lahan sering terjadi dan menimbulkan konflik serta tidak kondusif bagi perkembangan investasi dan dunia usaha.

Pemerintah harus membuat ketentuan perizinan, khususnya kawasan industri yang terstandar dan bertaraf internasional. Banyak negara berhasil melakukan penerapan perizinan dengan baik seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Vietnam, dan hasilnya memuaskan.

Sikap tanggap pemerintah terhadap konflik di kawasan industri sangat diperlukan. Sebagai objek vital, kawasan industri harus mendapatkan perhatian khusus. Perlu ketentuan khusus dalam menyikapi pre-aksi konflik di kawasan industri. ●

Rabu, 21 Maret 2012

Pahitnya Liberalisasi Perdagangan


Pahitnya Liberalisasi Perdagangan
Tawaf T. Irawan, DIREKTUR EKONOMI LEMBAGA STUDI DAN PENGEMBANGAN ETIKA USAHA
SUMBER : SUARA KARYA, 21 Maret 2012



Sekiranya tidak ada yang salah jika liberalisasi perdagangan dulu disepakati, kepercayaan yang demikian tinggi dari para elit republik ini cukup menyamankan kita semua. Karena dengan liberalisasi perdagangan, persaingan akan kian efektif yang berujung pada efisiensi harga barang dan jasa. Tapi terkadang "cerita indah" itu pada kenyataannya sering sulit ditemukan.

Mungkin dalam hal ini dapat ditengok nasib kalangan pekerja atau buruh, yang akhirnya mesti kehilangan mata pencaharian akibat adanya liberalisasi perdagangan. Hal ini misalnya dapat dibuktikan dari hasil kajian International Labor Organization (ILO) dari kegiatan Assessing and Addressing the Effect of International Trade on Employment. Dalam hal ini, sektor yang mengalami defisit tenaga kerja adalah sektor perdagangan yaitu sebanyak 55.563 orang, sektor pertanian tanaman pangan 53.302 orang, dan sektor industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit sebanyak 49.965 orang.
Kekhawatiran yang patut diterima di sini adalah dampak dari liberalisasi perdagangan tersebut justru menghantam sektor-sektor yang notabene menghidupi banyak orang, yaitu sektor padat karya. Secara jujur, hingga saat ini bangsa kita masih cukup mengandalkan industri padat karya (labor intensive). Sebab, industri ini tidak terlalu membutuhkan kecakapan tinggi dalam bekerja. Demikian pula tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Karena itulah, corak industri ini cukup relevan dengan kondisi sosial masyarakat kita.
Misalnya kesepakatan ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA), merupakan salah satu kesepakatan yang menjadi bumerang bagi industri padat karya kita. Sejak pemberlakuan kesepakatan tersebut pada 1 Januari 2010, industri padat karya telah mengalami tekanan kuat, yang akhirnya telah menghilangkan setidaknya 150.000 peluang kerja. Jauh sebelumnya, antara 2006-2008, sekitar 1.650 industri bangkrut karena tidak sanggup bersaing dengan produk impor dari China.
Kondisi ini tidak dapat dihindari juga berdampak pada kinerja neraca perdagangan (current account) kita. Hasil publikasi BPS, pada 2010 perdagangan Indonesia-China defisit sekitar dua miliar dolar AS, yang kemudian pada 2011 menggelembung menjadi sekitar tiga miliar dolar AS.
Bahkan, saat ini tidak sedikit para pelaku industri membanting stir menjadi importir karena menurutnya lebih menguntungkan. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka industri kita terutama yang padat karya akan mengalami "pendarahan" hebat.
Dalam relasi ekonomi antara desa dan kota, ditetapkan bahwa desa diposisikan sebagai produsen hasil-hasil pertanian. Maka dalam praktiknya kemunculan pasar tradisional adalah sebuah kesengajaan untuk menempatkan posisi orang kota sebagai konsumen hasil pertanian. Relasi ini telah berjalan cukup panjang sebelum munculnya liberalisasi perdagangan yang melahirkan sosok pasar modern.
Kalangan petani yang telah menempatkan dirinya sebagai produsen secara turun-tumurun akhirnya mengalami desakan cukup kuat. Produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh negara lain masuk dengan masifnya melalui impor. Produk-produk tersebut dengan angkuhnya bertengger di pasar-pasar modern. Realitas ini akhirnya sebagian telah berhasil memutus mata rantai tata niaga antara desa dan kota yang selama ini telah terbangun. Seiring dengan itu pun, pasar tradisional menghilang satu per satu.
Dengan kondisi ini, relasi yang terbangun kemudian adalah relasi baru, yaitu antara hasil pertanian impor dan pasar modern. Secara intensif relasi ini telah menciptakan disinsentif bagi pertanian lokal. Pertanian menjadi tidak menarik lagi untuk disentuh. Masyarakat pun telah mengalami pergeseran selera belanja dari pasar tradisional ke pasar modern. Bahkan hal ini telah menciptakan nilai-nilai baru dalam gaya hidup berbelanja.
Apa yang telah dilakukan dengan kota pertanian (agropolitan), adalah bentuk dari sebagian keinginan untuk merelasikan kembali hubungan ekonomi desa kota. Tetapi, dalam praktiknya, hal ini juga kurang memberikan keyakinan bagi banyak pihak. Masih ada beberapa kelemahan dari konsep ini.
Pertama, pendekatan agropolitan masih menitikberatkan pada aspek tata ruang. Padahal, yang lebih penting di sini adalah bagaimana mengantisipasi desakan yang hebat dari liberalisasi perdagangan. Semangat liberalisasi terlihat jelas dari, bagaimana terbentuknya tata niaga hasil pertanian di wilayah agropolitan.
Kalangan petani tidak memiliki daya tawar sama sekali atas hasil-hasil produk pertaniannya. Peran tengkulak (pemodal) demikian besarnya dalam membentuk harga. Sebagian besar tengkulak memiliki relasi dengan pasar modern. Petani mendapatkan tambahan keuntungan bukan karena faktor harga jual, namun karena adanya pengurangan biaya produksi dan pemasaran. Artinya, ada efisiensi dengan terbangunnya infrastruktur di kawasan agropolitan.
Kedua, kurang diperhatikannya pembangunan dan pengembangan kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Kondisi ini cukup terasa di banyak wilayah agropolitan yang ada di Indonesia. Adanya liberalisasi perdagangan terkesan menjadi tidak terlalu penting memikirkan kelembagaan ekonomi wilayah pedesaan. Padahal, tanpa adanya kelembagaan itu terlalu jelas posisi tawar petani akan demikian lemah. Karena, petani akan banyak bergerak secara individu dan kurang terhimpun secara kolektif.
Rencana perumusan UU Perdagangan terdengar menjadi angin segar untuk petani dan industri lokal. Petani selaku produsen akan lebih terlindungi. Industri juga akan termotivasi untuk menggenjot ekspor. Dari sini setidaknya berharap rasa pahitnya liberalisasi perdagangan bisa banyak dikurangi. ●

Rabu, 08 Februari 2012

Antara Kapitalisme dan Koperasi


Antara Kapitalisme dan Koperasi
Tawaf T. Irawan, DIREKTUR EKONOMI LEMBAGA STUDI DAN PENGEMBANGAN ETIKA USAHA
Sumber : SUARA KARYA, 8 Februari 2012


Sepertinya kita perlu merenungkan sejenak nasib kapitalisme. Hingga hari ini, kesahihan invisible hand sedang menghadapi ujian terberatnya. Satu per satu negara-negara Eropa seperti Yunani, Portugal, Spanyol dan Belgia serta beberapa negara lainnya telah menjadi 'negara pesakitan'. Sejumlah negara Eropa memerlukan pengobatan serius. Bahkan, di antara mereka mungkin nantinya terancam masuk ruang Intensive Care Unit (ICU).

Negara-negara tersebut adalah pengusung tulen kapitalisme, yang motor utamanya adalah Amerika Serikat (AS). Terakhir, AS sendiri telah menghadapi kritik pedas dari sebagian rakyatnya yang menamakan dirinya sebagai 'kelompok 99%', yaitu kelompok yang merasa terpinggirkan, termarjinankan dan tidak mendapatkan keadilan ekonomi dari negaranya. Kelompok ini menjadi miskin bukan karena rendahnya kreativitas mereka. Mereka miskin karena terkunci akses ekonominya yang selama ini dikuasai oleh 'kelompok 1%'. Kelompok inilah yang terus mengakumulasi kekuatan ekonominya dengan cara-cara yang disahkan oleh sistem kapitalisme.

Wajah 'mulia' kapitalisme memang dapat kita temukan, misalnya, pengakuan yang demikian besar pada eksistensi individual dalam mengkreasikan hak-hak ekonomi dan kesejahteraannya. Kapitalisme memberikan ruang yang demikian besar terhadap individu dalam akumulasi modal tanpa batas. Kreasi dan kreativitas sangat dijunjung tinggi dalam paham ini. Kemudian, berbagai model dan pendekatan investasi diberikan ruang selebar mungkin dengan berbagai turunannya yang mengasyikkan.

Tapi, apakah 'hukum individualisme' ini telah memberikan dampak positif terhadap kemaslahatan orang banyak? Kata greedy (ketamakan) yang pernah dilontarkan beberapa abad lalu oleh Adam Smith, akhirnya belakangan ini telah dibuktikan dengan banyaknya gejolak yang terjadi di beberapa negara seperti di AS dan Eropa. Sistem kapitalisme justru telah melahirkan kemiskinan 2/3 penduduk di atas muka bumi ini. (Todaro, 2000)

Kesemua ini tidak lepas dari semangat ketamakan yang dibangun oleh negara-negara maju, perusahaan multi national corporation (MNC), dan para komprador di negara-negara berkembang, yang mau mengeksplorasi dan menjual kekayaan bangsanya demi kenyamanan diri dan kelompoknya.

Kapitalisme yang penuh 'wajah buruk' itu terus di-make over agar terlihat cantik dan menarik. Padahal, banyak pakar ekonomi telah sanksi atas keampuhan sistem kapitalisme dalam menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan dunia. Bahkan, ekonom sekaliber Paul Ormerod telah menghakimi bahwa teori ekonomi telah mati. Kegalauan para ekonom terhadap teori ekonomi akhirnya terjawab sudah dengan peristiwa serial kegoncangan ekonomi di negara-negara Eropa.

Lebih Bergairah

Mungkinkah kelesuan kapitalisme dapat tergantikan oleh gairah koperasi? Pertanyaan ini memang terdengar sangat ambisius. Terang saja, gaung dan gejolak kapitalisme terjadi nun jauh di sana. Terlalu berlebihan memang jika mencoba untuk mengkaitkan gairah koperasi dengan kelesuan kapitalisme. Tapi, di sini ada esensi penting yang perlu dilihat dari gairah koperasi itu.

Perlulah disadari bahwa koperasi merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Esensi kumpulan orang ini memberikan makna yang dalam. Koperasi sangat menghargai eksistensi orang. Berbeda dengan sistem kapitalisme bahwa orang didudukkan sebagai 'alat produksi'. Mungkin tidak salah bahwa aksi demo buruh di Bekasi, baru-baru ini juga dapat dimaknai bahwa pekerja itu diposisikan sebagai 'mesin pabrik' yang diperlakukan secara efisien dan efektif.

Inilah perbedaan esensial antara sistem kapitalisme dan koperasi. Yang terkandung dalam koperasi, setiap orang memiliki hak dan kewajiban sama, yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing. Di koperasi dikenal prinsip one man, one vote. Di koperasi juga dikenal konsep 'redistribusi pendapatan'. Pengertian redistribusi pendapatan ini adalah bahwa setiap aktivitas koperasi, baik aktivitas modal maupun ekonomi memiliki korelasi terhadap kepentingan ekonomi anggota, karyawan, pengurus dan bahkan masyarakat.

Hal ini, misalnya, terlihat pada saat koperasi membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, pengurus, dan karyawan. Terutama, anggota dan pengurus, mereka akan memperoleh SHU sesuai dengan kontribusi masing-masing. Keaktifannya dalam mengembangkan usaha koperasi melalui peran transaksi yang dilakukannya akan berdampak pada kemanfaatan yang diperolehnya di akhir buku nanti.

Lingkungan dan masyarakat di sekitar koperasi juga memperoleh kemanfaatan dari penyelenggaraan siati koperasi. Misalnya, melalui dana sosial dan pembangunan lingkungan. Dengan memperhatikan penjelasan yang sederhana ini, maka jika persepsi dan pemahamannya diagregasikan secara makro dan meluas ke seluruh Indonesia, tidaklah mengherankan jika masyarakat bahkan mereka yang berada di pelosok-pelosok desa akan mendapatkan manfaat dari keberadaan koperasi ini. Artinya, konsep redistribusi pendapatan akan mengalir dengan mulus dan berkesinambungan.

Maka, tidak mengherankan, mengapa koperasi ketika belum tergusur oleh keangkuhan kapitalisme kala itu, telah mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia secara luas? Barangkali ada baiknya para pelaku ekonomi AS dan Eropa perlu menengok sejenak koperasi untuk dapat menarik hikmah di dalamnya! ●