Strategi Diplomasi Perlindungan Buruh Migran Irfa Puspitasari  ;   Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya

JAWA POS, 22 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

HUKUMAN mati tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Selasa, 14 April 2015, di Arab Saudi membuktikan bahwa diplomasi Indonesia masih seperti anjing menggonggong. Kafilah-kafilah di Riyadh tetap menjalankan misi mereka tanpa kenal ampun. Tamparan keras ini perlu disikapi para diplomat untuk memikirkan ulang strategi diplomasi yang tepat untuk memperjuangkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Problematika gugurnya pahlawan devisa yang sering terjadi merupakan pertanyaan kemanusiaan. Surat permohonan ampunan dari tiga presiden Indonesia secara berturut-turut tidak digubris. Apakah memang terjadi karena kesalahan sistem ketenagakerjaan yang belum mampu memastikan pengiriman tenaga yang siap kerja? Atau, apakah Indonesia justru belum menemukan strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut? Moratorium TKI Moratorium pengiriman TKI ke Saudi sungguh merupakan kebijakan yang populer. Tetapi, apakah hal itu bisa dilaksanakan secara riil? Dengan permintaan yang besar serta ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dari Indonesia, masih saja banyak terjadi pengiriman TKI di bandara-bandara Jakarta ke Riyadh. Strategi moratorium akan jauh lebih berhasil apabila dilakukan investigasi secara periodik dan acak di bandara-bandara serta di badan pelatihan TKI. Upaya menteri ketenagakerjaan pada awal 2015 patut diacungi jempol atas temuan tersebut. Tapi, itu saja tidak cukup. Hukuman Mati Sebagian pihak, seperti advokasi untuk buruh migran dan utusan untuk Indonesia ke Brasil dan ke Australia, bisa melihat hukuman mati itu sebagai balasan karena Indonesia sebelumnya bersikeras melanjutkan hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Pendapat tersebut kurang bisa diterima karena konteks pelanggaran hukum serta negaranya berbeda. Melonggarkan hukuman mati untuk pengedar narkoba seperti melakukan barter antara nyawa TKI dan nyawa penduduk di dalam negeri. Para pengedar narkoba dengan sengaja memanfaatkan celah imigrasi dan merugikan masyarakat luas. Sementara itu, sebagian buruh migran di Saudi, hanya dengan gaji yang lebih rendah dari upah untuk pekerja lokal, dituntut beradaptasi secara cepat dalam lingkungan yang sungguh berbeda. Bagi sebagian di antara mereka yang kurang beruntung, istilah tenaga kerja adalah eufimisme perbudakan yang telah dialami bangsa Asia-Afrika pada abad ke-17. Hukuman bagi budak yang berusaha berontak atau melarikan diri adalah hukuman mati. Sistem perbudakan itulah yang perlu dihapus. Strategi Diplomasi Tiga Pengaruh Alih-alih melakukan barter nyawa WNI di luar dengan WNI di dalam negeri, terdapat strategi yang sebetulnya tepat sasaran. Indonesia sebetulnya memiliki political leverage, economical leverage, dan cultural & spiritual leverage dalam menghadapi kerasnya medan ketenagakerjaan domestik di Saudi. Tiga strategi pengaruh tersebut diawali dengan menggunakan pengaruh politik. Indonesia selama ini sering menjadi singa diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan politik dan keamanan negara-negara Timur Tengah. Misalnya, saat terpojoknya Iran soal dugaan kepemilikan senjata nuklir dan jaminan atas hak asasi manusia Palestina. Sudah saatnya Indonesia menggunakan jalur-jalur diplomasi tersebut untuk menerapkan double edge diplomacy ala Indonesia di Timur Tengah. Pada ujung luar, Indonesia memperjuangkan kepentingan negara-negara Timur Tengah sebagai bagian dari solidaritas Asia. Pada ujung yang mengarah ke dalam, Indonesia memperjuangkan WNI yang berada pada posisi rentan di Saudi. Strategi pengaruh kedua adalah menggunakan jalan ekonomi. Indonesia tiap tahun mengirimkan sekitar 13 ribu jamaah haji dan sekitar 6,3 juta jamaah umrah yang menyumbang devisa besar bagi Saudi. Jumlah itu merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara setiap tahun. Devisa yang besar tersebut membuat kekayaan negara yang sudah dianugerahi minyak itu semakin melimpah. Rumah-rumah megah dibangun sebagai tempat tinggal warga Riyadh dan kota-kota besar lainnya. Rumah-rumah megah dengan tembok yang kukuh dan tinggi itulah tempat para buruh migran dari Indonesia bekerja. Sebagian di antara mereka yang kurang beruntung mendapat perlakuan selayaknya budak pada zaman jahiliah. Harga tangan seorang TKI yang teledor saat menyetrika, misalnya, sama dengan pelapis emas di baju hitam kebesaran konglomerat Saudi. Miris. Niat para jamaah untuk membersihkan dosa justru digunakan sebagian penduduk Saudi untuk memuaskan nafsu amarah mereka. Jalur devisa tersebut setidaknya bisa dikurangi. Ide moratorium haji dan umrah ini sempat keluar dari salah seorang anggota DPR beberapa tahun lalu, tetapi kurang populer. Sebagian masyarakat yang kurang memahami atau yang lebih mementingkan prestise untuk dipanggil haji atau hajah menentang usul tersebut dan menggunakan alasan-alasan religius. Sebagian masyarakat yang bekerja sebagai agen perjalanan tentu saja juga menentang usul tersebut karena merugikan mereka. Kesulitan ini perlu ditanyakan kepada nurani Majelis Ulama Indonesia dan kesungguhan para diplomat Indonesia. Bila nurani sudah terdengar pada kesungguhan upaya, pasti ada jalan tengah demi kebaikan bangsa bersama. Strategi pengaruh ketiga, perlu kelihaian para diplomat jalur resmi dan informal secara budaya dan spiritual. Strategi tersebut perlu didukung dua kelompok, yakni penyelenggara haji dan umrah serta kelompok penyedia jasa TKI ke Saudi. Apabila strategi kedua untuk menahan devisa dari haji dan umrah sulit diterapkan, setidaknya ada upaya budaya dan keagamaan secara struktural untuk terus memperjuangkan. Secara sederhana, apabila mulut telah berucap, tangan telah berbuat semampunya, maka hati bisa berdoa. Secara bersama-sama, perlu dibangun solidaritas dari kontingen jamaah haji dan umrah serta para TKI di Saudi. Cara itu bisa dilakukan, misalnya, dengan secara damai mengadakan doa bersama di tempat-tempat umum supaya bisa menyuarakan kepada publik Saudi betapa pentingnya perlindungan kemanusiaan para TKI bagi bangsa Indonesia. ●

Perguruan Tinggi Asing dan Pengetahuan Indonesia Irfa Puspitasari  ;   Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Research Associate Cakra Studi Global Strategis

KOMPAS,  04 Januari 2014

                                                                                                                        

Perguruan tinggi Indonesia perlu belajar dan lebih banyak melakukan perombakan ke arah yang lebih baik apabila bercita-cita akan bisa berkompetisi secara global. Seiring dengan upaya pembangunan pendidikan tinggi berdaya saing global, pertengahan Desember lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali izin kepada perguruan tinggi (PT) asing untuk membuka program di Indonesia. Rancangan mengenai PT asing sudah mulai disusun tahun 2011. Upaya protes telah dilakukan untuk menggagalkan, tetapi tidak lantas menunda pemerintah mengeluarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Upaya meminta pengujian UU tersebut juga ditolak dengan keputusan MK pada Kamis, 12 Desember 2013, pukul 11 malam. Dengan terbukanya pintu pendidikan internasional, pemerintah mengharapkan lulusan dalam negeri tidak perlu kesulitan merantau ke luar negeri demi mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam skala nasional, keterbukaan pendidikan ini diharapkan mampu mendorong persaingan sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejumlah PT swasta menyambut baik peraturan tersebut karena akan memberi peluang mengembangkan lembaganya. Memang bagus apabila masuknya PT asing bisa mendorong kompetisi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, yang dikhawatirkan adalah mental inferior yang menganggap semua yang asing lebih baik. Inferioritas tersebut berdampak langsung dalam jangka pendek maupun jauh ke depan terhadap hubungan asimetris antar-PT dan juga antarnegara. Kekhawatiran pihak yang mengkritik dilandasi pada kenyataan bahwa komunitas internasional saat ini memandang rendah sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai pemeringkatan universitas dunia jarang menempatkan universitas di Indonesia pada posisi tinggi.  Peraturan itu membiarkan ketidakadilan terhadap PT di Indonesia karena hanya menjadikan Indonesia sebagai obyek sasaran pasar pendidikan.  Dampak penolakan MK merupakan kelengahan negara mencegah hubungan asimetris pengetahuan antarbangsa sehingga dampak pelaksanaan UU ini bersifat diskriminatif terhadap modalitas pengetahuan bangsa di tengah persaingan dunia. Memperbaiki citra Langkah taktis untuk target jangka pendek adalah memperbaiki citra PT Indonesia dalam bentuk peningkatan peringkat. Namun, hal tersebut tidak lantas memenuhi kebutuhan pendidikan di Tanah Air terus meningkatkan kecerdasannya. Bangsa tidak berarti cerdas hanya karena peringkat PT-nya tinggi di tingkat dunia. Pemeringkatan dunia hanya menunjukkan seberapa erat sistem pendidikan nasional terintegrasi secara global. Boleh saja membandingkan pendidikan tinggi Indonesia dengan pendidikan tinggi di negara lain, tetapi mesti dengan mengombinasikannya dengan parameter internal. Indonesia tidak bisa meniru dan begitu saja menjadi Malaysia, Jepang, Singapura, atau Amerika Serikat. Indonesia memiliki identitasnya sendiri dan seharusnya juga memiliki karakter tersendiri. Dengan parameter sendiri tentunya kita bisa mandiri menentukan prioritas nilai yang perlu diajarkan. Selain masalah pengakuan internasional, perguruan tinggi di Indonesia juga perlu mengatasi masalah-masalah internal. Masalah paling penting yang perlu dihadapi ialah kelemahan sistemik dan sosial.  Solusi untuk mengatasi ini ialah perbaikan dalam pengelolaan sumber daya. Subyek PT yang adalah dosen dan mahasiswa di Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan di luar. Yang perlu adalah pengelolaannya. Sebagian besar dosen PT, apalagi yang bagus, selalu direkrut dari lulusan-lulusan terbaik. Untuk perguruan tinggi negeri, hal tersebut tidak selalu berarti harus pegawai negeri sipil. Ada banyak manfaat juga yang diberikan jika merekrut honorer. Universitas yang berkualitas mampu memberikan insentif dan motivasi untuk meningkatkan prestasi dosen sekaligus memperbaiki sikap dosen yang cenderung menodai tujuan pendidikan tinggi. Yang perlu dibenahi juga adalah sistem bullying yang berkedok senioritas, baik di kalangan mahasiswa maupun dosen. Berulang kali terjadi pelecehan, kekerasan, yang bahkan berdampak terhadap kematian mahasiswa baru pada saat ospek. Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan masih belum dapat mencegah kematian mahasiswa pada saat ospek. Sistem bullying seperti pelecehan, pembodohan, dan pembunuhan karakter juga sering kali menciutkan semangat dosen untuk produktif. Dosen yang bersedia bekerja justru sering kali dicibir sebagai penjilat.   Dalam hal emansipasi, PT di Indonesia juga belum memiliki standar, kesepakatan, dan komitmen untuk memberikan jaminan kesetaraan jender terhadap wanita. Wanita idealnya bisa merasa nyaman dan aman dari ancaman pelecehan seksual dan diskriminasi dalam belajar sekaligus bekerja dalam lingkungan kampus. Arus internasional Peningkatan kualitas PT sangat penting dilakukan dalam konteks hubungan antarlingkungan epistemis pendidikan yang sifatnya sejajar. Kalau negara telah menjamin bahwa PT asing boleh membuka program di Indonesia, negara harus bertanggung jawab pula menjamin bahwa PT di Indonesia dapat juga diterima baik untuk beroperasi di luar negeri.   Apabila negara tidak mampu menjamin PT di Indonesia bisa juga membuka program di luar negeri, sebaiknya MK bersiap-siap menguji kembali UU PT Asing. Negara yang besar adalah negara yang tidak hanya menuruti arus internasional, tetapi juga bisa menyumbangkan kontribusi yang berarti dengan memercayai kemampuan dirinya meningkatkan kecerdasan anak bangsa secara mandiri.  ●

Black Campaign Produk Lokal

Black Campaign Produk Lokal

Irfa Puspitasari ;  Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga

SUMBER :  SUARA KARYA, 16 Mei 2012

Indonesia seharusnya mampu merambah pasar teknologi setelah selama ini sudah menguasai bahan mentah minyak dan gas, dan mineral tambang. Indonesia juga sudah cukup menguasai pasar tekstil. Modalitas Indonesia saat ini terutama ada pada kekayaan mineral dan alam, serta pangsa pasar yang sangat besar. Penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia.

Yang perlu dikuasai Indonesia saat ini tentunya adalah pangsa pasar teknologi yang lebih maju seperti otomotif, pesawat, kapal, teknologi informasi seperti laptop, PC dan perangkat terkait, tentu saja dengan tetap mengingat untuk mengembalikan kembali ketahanan pangan.

Untuk menjawab tantangan ini, letak kuasanya ada pada masyarakat. Negara yang diwakili oleh pemerintahan sekarang semakin tidak berdaya dan tak kuasa melepaskan diri dari tuntutan globalisasi pasar bebas. Peran negara dalam hal ini adalah mempermudah pendanaan produksi, fasilitas distribusi seperti sarana transportasi, serta pengawasan pasar akan bahaya produk dumping.

Peran masyarakat perlu lebih besar daripada negara dalam menguatkan diri untuk menerima white campaign produk dalam negeri daripada black campaign-nya. Sering kali black campaign lebih manjur daripada white campaign. Dalam artian, mempengaruhi pelanggan untuk membeli lebih sulit daripada mempengaruhi pelanggan untuk tidak membeli suatu merk. Marilah belajar dari kesalahan produksi mobil Timor dan prospek laptop.

Profesional

Mobil Timor sangat bagus kualitasnya. Kemunculan produk ini tahun 1996 merupakan suatu langkah awal menuju kemandirian dan penguasaan Indonesia atas pangsa pasar teknologi otomotif. Sayang sekali, produksi otomotif mobil ini terganjal karena adanya dua black campaign.

Pertama, karena spare part-nya masih menggunakan spare part dari Korsel. Sehingga, sifat produksi ini adalah perakitan atau asembling. Kedua, karena produksinya diserahkan kepada anak Soeharto, sehingga tingkat pencampuran antara kekerabatan dengan profesionalisme industri sangat tinggi. Kecemburuan sosial dari pihak lain pun mendorong kegelisahan pada masyarakat. Black campaign dari segi politik ini terwujud dalam bentuk tudingan cacat politik.

Dalam industri otomotif, tidak bisa langsung serta merta komponennya murni produk dalam negeri. Ibaratnya bayi, tiap industri yang baru berdiri memiliki waktu untuk proses belajar dan pendewasaan hingga bisa sepenuhnya mandiri. Spare part mobil Timor masih menggunakan spare part dari dari Korsel.

Sebagai jawaban atas black campaign berupa pencatatan politik. Adalah bahwa setiap rezim, entah di negara mana pun memiliki ciri khas tententu dengan kelebihan dan kekurngan masing-masing. Kelemahan India yang tingkat pemusatan politik pada kuasa keluarga Nehru, tidak serta merta menggagalkan negara ini untuk memproduksi mobil Bajaj dan mobil lainnya dalam negeri.

Branding laptop sangat mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu barang. Dari mulut ke mulut, apalagi dari promosi penjualnya, bisa kemudian konsumen lebih memilih merk A daripada merk B. Yang bahaya adalah apabila ada black campaign suatu produk atau merk.

Entah itu berdasar pada kenyataan atau tidak, entah kesalahan terletak pada suatu komponen atau sebagian besar komponen. Bisa juga membuat pilihan pasar jatuh pada produk tertentu. Semakin banyak yang diketahui oleh penjual di konter sebenarnya cukup membantu suatu penjualan. Misalnya, penjual yang mampu membedakan antara keluaran terbaru dan lama, akan lebih bisa membuat pembeli jatuh hati pada suatu produk.

Saat ini, white campaign di pasaran Hi Tech Mall Surabaya mendukung pemasaran Toshiba dan Asus. Bersamaan dengan itu, black campaign kedua produk ini juga banyak dibicarakan bloggers di internet.

Yang diperdebatkan adalah lebih buruk mana, layanan purna jual seperti perbaikan untuk produk Asus dan Toshiba. Kalaupun diranking, sebenarnya Toshiba bisa dikatakan saat ini ranking satu, diikuti dengan Asus, dan HP. Kemudian Lenovo. Harga Toshiba menjadi semakin bagus, seiring dengan banjirnya peminat yang menyukai produk ini karena layanan purna jual dalam hal garansi perbaikan, dan spare part-nya banyak ditemui. Asus disukai karena baterainya relatif tahan lama.

Yang paling tragis justru Axioo dan Zyrex yang menempati posisi pilihan paling akhir dalam setiap rekomendasi produk. Banyak konsumen yang mendengarkan black campaign produk ini. Bahwa, semakin murah harga barang, semakin rendah pula kualitasnya. Seperti spare part-nya susah dicari, sering rusak dan tidak tahan lama. Hal ini belum tentu benar.

Produk rakitan Indonesia ini, kelebihannya adalah sangat murah. Nilai ekonomis ini didapatkan dari lokasi pabrik dalam negeri, sehingga nilai transportasinya minimum. Lain halnya dengan produk lain yang harus mengimpor. Selain itu, harga Zyrex murah, karena nilai gaji karyawan rendah. Upah regional di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan upah di negara-negara Asia Tenggara, apalagi Asia Timur lainnya.

Sebagian besar produk laptop, PC, printer yang tersebar di Indonesia, baik itu merk lokal seperti Axioo dan Zyrex, ataupun produk Jepang seperti Toshiba atau produk Korea seperti Samsung, kebanyakan adalah rakitan dari China berikut juga komponen-komponennya. Bahkan Lenovo, Dell, Vaio, dan HP pun banyak memindahkan pabriknya ke China. ●