Radikalisme :  Dari Lelucon ke Tragedi Trias Kuncahyono  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 07 Agustus 2014

                                                                                                                                   

TIDAK masalah kan kalau tulisan pendek ini diawali dengan mengutip pendapat Karl Marx (1818-1883) tentang sejarah. Sejarah, demikian katanya, bermula dari lelucon dan berakhir dengan tragedi. Tokoh lain lagi mengatakan, sejarah selalu mengulang dirinya sendiri; dan akan berulang setiap seratus tahun atau satu abad. Kalau sekarang NIIS (ISIS) memaklumkan berdirinya sebuah kekhalifahan baru yang berpusat di Mosul, Irak utara, apakah ini masuk dalam kategori pengulangan sejarah? Kekhalifahan terakhir—Utsmaniyah—berakhir pada 3 Maret 1924. Jadi, tahun 2014 ini baru 90 tahun. Ketika melihat kekhalifahan Utsmaniyah mulai goyah, ada usaha untuk merestorasinya. Usaha itu dilakukan Sharif Hussein bin Ali, emir Mekkah dan raja Arab yang memerintah atas Mekkah, Madinah, dan Hijaz—wilayah sebelah barat Arab Saudi sekarang ini. Namun, usaha Sharif Hussein pada tahun 1916 menggelorakan Revolusi Arab Raya untuk mendirikan negara Arab bersatu dan merdeka yang wilayahnya membentang dari Allepo (Suriah) hingga Aden (Yaman) gagal. Bentangan wilayah ini didasarkan pada kultur dan tradisi kuno orang-orang Arab yang ada di wilayah itu (The Hashemite Kingdom of Jordan). Cita-cita itu gagal karena keputusan merestorasi kekhalifahan itu tidak bebas dan tidak didukung kekuatan memadai. Tidak bebas karena ada tekanan dari Inggris (bertentangan dengan kepentingan Inggris), sekutunya dalam menghadapi Ottoman (lalu berdasarkan Kesepakatan Sykes-Picot, 1916, Inggris, Perancis, dan Rusia membagi bekas wilayah Ottoman). Berdasarkan perjanjian itu, Perancis menguasai Suriah, Lebanon, dan Cilicia. Sementara Inggris mendapatkan wilayah yang sekarang bernama Jordania, sebagian Irak (termasuk Baghdad), serta Pelabuhan Haifa dan Acre. Sebagian besar Palestina dikontrol bersama oleh kekuatan Sekutu. Lembah Jordan ada di bawah pengaruh Inggris. Jerusalem di bawah administrasi internasional. Rusia mendapatkan sebagian Turki, termasuk Istanbul dan Selat Bosporus. Usaha untuk mempersatukan Dunia Arab dilakukan lagi dengan dimunculkannya istilah Arabisme pada pertengahan 1930-an. Gagasan ini dilontarkan Partai Nasionalis Sosial Suriah pimpinan Antoun Saadeh (1904-1949), filsuf dan politisi asal Lebanon. Yang masuk dalam cakupan Arabisme mulai dari Mashreg (Mesir, Lebanon, Palestina, Jordania, dan Suriah) hingga Maghreb (Afrika Barat daya—Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libia—serta Mesir bagian Barat). Dengan kata lain, ia ingin mempersatukan wilayah dari Semenanjung Arabia hingga Maroko. Cita-cita Antoun Saadeh gagal. Michel Aflaq (1910-1989), seorang filsuf, sosiolog, dan nasionalis Suriah, serta kawan-kawannya pada tahun 1947 mendirikan Partai Baath Sosialis Arab di Damaskus. Mereka mengusung ideologi campuran: nasionalis Arab, pan-Arabisme, sosialis Arab, dan anti kepentingan imperalis. Usaha ini gagal juga. George Habash (1926-2008), seorang Palestina Kristen yang Marxis, doktor lulusan AS, memprakarsai berdirinya Gerakan Nasionalis Arab. Ia merangkul kaum Nasionalis Arab dari Suriah, Lebanon, Jordania, Kuwait, Semenanjung Arab, dan sebagian Maroko. Pendek kata, banyak usaha telah dilakukan untuk menyatukan Arab dan selalu gagal. Kini, gerakan radikal, militan, dan sektarian, yang berjubah agama di Suriah dan Irak, ingin mengulang lagi sejarah dengan mendirikan NIIS (ISIS/NI). Lelucon apa lagi yang akan dipentaskan di panggung Dunia Arab? Apakah negara-negara di Dunia Arab (sebut saja, Irak dan Suriah, paling tidak) tunduk pada keinginan NIIS? Inilah lelucon yang berujung tragedi di panggung Dunia Arab yang ingin disebarkan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ●

Radikalisme :  Ideologi dan Uang Trias Kuncahyono  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 06 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

MOSUL, 10 Juni 2014, jatuh. Kota terbesar kedua di Irak yang terletak sekitar 400 kilometer sebelah barat laut Baghdad dikuasai NIIS atau Negara Islam di Irak dan Suriah atau juga populer dengan sebutan ISIS (sejak mendeklarasikan sebagai kekhalifahan baru dan menyatakan Abu Bakr al-Bagdhadi sebagai Khalifah Ibrahim, 29 Juni 2014, mereka membuang kata ”Irak dan Levant/Suriah” dari ISIS/ISIL—Islamic State in Iraq and Syria/Levant—dan menyebut diri sebagai IS, Islamic State, Negara Islam). Jatuhnya Mosul yang berpenduduk sekitar 2 juta orang itu pukulan berat bagi Baghdad. Ribuan penduduk keluar Mosul, ibu kota Provinsi Ninive—terutama kaum minoritas dan Syiah —mencari selamat. Tentara NIIS menduduki dan menguasai gedung-gedung pemerintah, sumur-sumur minyak, markas militer, gudang senjata, dan bank. Menurut radio Jerman, Deutsche Welle (DW), NIIS mengambil uang di Bank Sentral Mosul, sejumlah 500 miliar dinar Irak atau sekitar 429 juta dollar AS ditambah sejumlah emas. ”Dengan uang sebanyak itu, mereka biasa membayar 60.000 pejuangnya,” kata Eliot Higgins, warga Inggris. Saat ini, diperkirakan NIIS memiliki sekitar 10.000 anggota bersenjata yang berasal dari berbagai belahan dunia: Eropa, Afrika, Timur Tengah, Australia, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan jumlah anggota yang banyak itu, NIIS harus menyediakan dana yang banyak pula untuk menjalankan operasi bersenjatanya di Suriah dan Irak, termasuk untuk membeli senjata. Sumber keuangan NIIS dari mana-mana, baik dari dalam maupun luar Irak dan Suriah. Menurut Direktur Center for Research untuk Dunia Arab dari Universitas Mainz, Jerman, Gunter Meyer, ”Sumber terpenting keuangan ISIS dari negara-negara Teluk dan Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.” Terutama dari orang-orang kaya di negeri itu. Motivasi mereka memberikan bantuan semula, menurut Meyer, untuk mendukung perlawanan NIIS menghadapi rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Dukungan ini lebih disemangati ”kebencian” sektarian: tiga perempat penduduk Suriah adalah Muslim Sunni, tetapi sebagian besar elite yang memerintah adalah minoritas Alawite, yang sering disebut bagian dari Muslim Syiah. BBC pada Juni mengabarkan, NIIS mendapat dukungan keuangan dari donor di Suriah, Arab Saudi, Kuwait, dan Jordania. Hal itu terjadi ketika mereka masih bernama Al Qaeda Irak (AQI). Namun, setelah AQI putus hubungan dengan Al Qaeda pusat pimpinan Ayman al-Zawahiri, dan memproklamasikan bernama ISIS, menurut CNN dan The New York Times, mereka menggantungkan sumber keuangannya dari aksi-aksi kriminal, seperti penculikan, pemerasan, dan perampokan. Cara seperti itu biasa dilakukan kelompok-kelompok teroris di mana pun, seperti oleh Al Qaeda di Afrika Utara, Boko Haram di Afrika Barat, serta Taliban dan Haqqani di Afganistan dan Pakistan. Mereka menculik dan menuntut uang tebusan, atau juga melakukan pencucian uang. Mereka juga menguasai instalasi minyak di Suriah dan Irak utara, yang hasilnya mereka selundupkan, termasuk dijual kepada Suriah. Ini yang menurut Charles Lister dari Brooking Doha Center membuat NIIS mampu membiayai diri sendiri dan tidak lagi menggantungkan pada sumbangan dari luar. Meskipun para pemimpin NIIS tetap menggunakan teknologi baru dan sosial media untuk mencari pendukung dan dana. Benar apa yang dikatakan Rex Brynen, profesor politik dari Universitas McGill, Montreal, Kanada, ”Dana NIIS gabungan donasi pribadi dari luar dan dari dalam negeri, yakni dari wilayah yang mereka kuasai.” Hal itu misalnya dengan cara memeras para penguasa, menyelundupkan minyak, pajak, dan termasuk tindak-tindak kriminal. Dengan semua itu, NIIS (IS) membiayai operasi militernya dan juga membayar anggotanya yang berasal dari luar, termasuk Indonesia. Maka, demi ideologi dan uang adalah alasan sebagian besar mereka bergabung dengan NIIS. ●

Radikalisme :  Sebuah Petaka Trias Kuncahyono  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 05 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

AKAR ISIS bisa dengan mudah dilacak. Ia lahir dari kandungan Al Qaeda, hanya kemudian berkembang menjadi kelompok yang menebarkan rasa takut yang berlebihan, dibandingkan dengan induknya, bahkan lebih brutal. Apalagi setelah dengan lantang mereka meneriakkan telah mendirikan kekhalifahan baru yang wilayahnya membentang dari Suriah bagian timur hingga Irak bagian barat, di dalamnya ada kota Fallujah, Ramadi, Tikrit, dan kota terbesar kedua di Irak, yakni Mosul, yang kemudian dijadikan ibu kota ISIS. Mereka ingin membangkitkan kembali Kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman) yang runtuh pada tahun 1924. Dan, pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, menjadi khalifah pertama bergelar Khalifah Ibrahim. Dalam pernyataannya—ditulis dalam bahasa Arab, Inggris, Jerman, Perancis, dan Rusia—ISIS menyatakan agar semua umat Muslim di seluruh dunia wajib bersumpah setia kepada khalifah baru. Peter Neumann dari International Centre for the Study of Radicalisation di King’s College London berpendapat, deklarasi itu menunjukkan betapa percaya dirinya ISIS setelah mereka merebut kota-kota penting di Irak. Menurut Jamal Kashoggi, Pemimpin Redaksi Al-Arab News Channel, yang mengutip pendapat Sheikh Abdullah Azzam— sarjana dan teolog Islam Sunni Palestina yang sering disebut sebagai ”Bapak Jihad Dunia”—ISIS dikenal sebagai moukaffaratiah. ”Kata itu berarti, gemar mengafirkan pihak lain,” kata Zuhairi Misrawi, intelektual muda NU. Aksi mereka di Irak utara, dan akhirnya merebut kota terbesar kedua di Irak, Mosul, menjelaskan istilah tersebut. ISIS dengan kekuatan senjata menghancurkan masjid-masjid milik kaum Syiah dan Sunni yang tidak bisa menerima mereka, dan makam Nabi Yunus. Kantor berita internasional Assyria menulis, ISIS menangkap kaum minoritas Turkmen, Shabak, dan Yazidis di sekitar Mosul dan membunuhnya. Mereka mengusir orang-orang Kristen kalau tidak mau membayar sejumlah uang atau pindah agama. Dalam bahasa Muhammad Arkoun, ISIS telah mempertalikan antara ”yang sakral” dan ”kekerasan”. Ini menjadi cikal bakal fundamentalisme, bahkan ekstremisme. Ekstremisme sendiri sudah menebarkan kekerasan yang menakutkan, apalagi ditopang kekuatan politik yang bersifat otoritarianistik. Perselingkuhan antara agama dan politik tidak hanya mengukuhkan otoritarianisme, tetapi juga secara sosiologis dapat menjadi penyebab meluasnya kekerasan. Kekerasan atas nama agama adalah petaka yang sangat mengerikan. Petaka itu akan semakin menakutkan, mengerikan apabila mendapat amunisi dari kekuasaan. Itulah yang kini sedang dilakukan ISIS dengan mengangkat senjata untuk menaklukan semua saja yang dianggapnya sebagai lawan, dalam pengertian luas, termasuk lawan secara ideologis. Jelaslah kiranya, ideologi ISIS menakutkan. Mereka menyebarkan teror fanatisme komunal, menggelorakan konflik sektarian, fanatisme, dan fundamentalisme. Kesemuanya itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Fundamentalisme, misalnya, memaksakan kebenaran tertentu. Dalam konteks ini, tentu ISIS ingin memaksakan kebenaran menurut versi mereka. Apa yang terjadi di Suriah dan Irak, pada saat ini, memberikan gambaran yang jelas dan gamblang. Tak pelak lagi, ISIS merupakan ancaman bagi Indonesia, negeri Pancasila, yang menjunjung tinggi dan sangat menghormati pluralitas, mengembangkan nilai-nilai toleransi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sejarah telah mencatat bahwa perdamaian dunia tidak akan pernah terwujud apabila tak ada perdamaian antaragama. Perdamaian sejati senantiasa didasarkan pada penghargaan akan hak asasi manusia, terlebih hak dasarnya: hak untuk hidup dan menjalin relasi personal dengan Sang Pencipta. ●

Radikalisme :  Genesis ISIS Trias Kuncahyono  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 04 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

SUATU hari, di Restoran Remboelan, seorang kawan bercerita, sebanyak 300-400 orang Indonesia bergabung dengan ISIS. Namun, beberapa hari lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai memperkirakan jumlahnya 30 orang. Sebuah video yang diunggah di Youtube menayangkan seorang anggota ISIS asal Indonesia, Abu Muhammad al Indonesi, menjadi bukti. Ia mengajak orang-orang Indonesia bergabung. Mengapa ada orang Indonesia yang bergabung? Bukankah mereka, menurut AFP, Al-sumarian News yang dilansir Al Arabiya, dan CNN, Jumat (25/7), telah menghancurkan makam Nabi Yunus di Ninive, Mosul, tempat yang dihormati umat Islam dan Kristen. Bukankah mereka, menurut berita dari Mosul, telah menghancurkan tak kurang dari 30 tempat suci, termasuk masjid dan gereja. Bukankah mereka telah membunuh banyak orang? Siapa ISIS itu? ISIS (Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam di Irak dan Suriah/NIIS), menurut Zana Khasraw Gulmohamad dari Universitas Sheffield, bermula dari lahirnya Al Qaeda Irak (AQI) tahun 2003. AQI didirikan Abu Musab al-Zarqawi asal Jordania, yang pada tahun 2006 dibunuh Amerika Serikat. Ia digantikan Abu Ayyoub al-Masri asal Mesir yang mendukung pembentukan Islamic State of Irak (ISI). Setelah ISI berdiri, Abu-Baker al-Baghdadi yang dikenal dengan nama Abu Dua atau Hamed Dawood Mohammed Khalil al-Zawri (Awwad Ibrahim Ali-al-Badri al-Samarrai dan Abu Bakr al-Husayni al-Qurashi al-Baghdadi) menjadikan Baquba sebagai markas besarnya. Al-Baghdadi, orang Irak, menggantikan Masri yang tewas dibunuh tentara AS dan Irak. Pada 2012, Al-Baghdadi mengirim orang-orangnya untuk membentuk Al Qaeda cabang Suriah yang diberi nama Jabhat al-Nusra. Kelompok yang bertujuan menyingkirkan Presiden Bashar al-Assad dan mendirikan negara Islam Sunni berorientasi salafis dipimpin Abu-Muhammad al-Jawlani. Menurut Australian National Security, mereka menerima dana dan dukungan dari AQI dan ISI. Namun, tunduk kepada Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al Qaeda. Al-Baghdadi yang ingin menjadi pemimpin tunggal, tanggal 8 April 2003 lewat sebuah dekrit menyatakan, NIR dan Jabhat al-Nusra berubah menjadi ISIS/ISIL. Namun, Jabhat al-Nusra menolak hal itu. Percekcokan antara ISI dan Jabhat al-Nusra berkepanjangan dan gagal ditengahi Ayman al-Zawahiri yang pada akhirnya menyatakan bahwa Al Qaeda memutus hubungan dengan ISIS karena ISIS memiliki konsepsi dan posisi sendiri; tidak tunduk kepada Al Qaeda Pusat dan Ayman. Tumbangnya Saddam Hussein yang melahirkan rezim Syiah di Irak tidak memberi tempat kepada kaum Sunni. Kegagalan pemimpin Irak, termasuk Perdana Menteri M Nouri al-Maliki, membangun sistem politik inklusif telah memberi jalan bertumbuh kembangnya kelompok militan di seluruh Irak yang pada gilirannya melahirkan ISIS. Kaum militan memprotes marginalisasi ekonomi dan politik oleh penguasa, Syiah. Dukungan AS, Arab Saudi, dan Qatar pada oposisi berhaluan keras di Suriah juga memberikan andil lahirnya ISIS.  ●