Tiga Tahun Jokowi

Tiga Tahun Jokowi Bhima Yudhistira Adhinegara ;   Peneliti INDEF

                                                    TEMPO.CO, 25 Oktober 2017

                                                           

Dalam tiga tahun terakhir, semangat membangun infrastruktur fisik menjadi misi utama pemerataan ekonomi pada era Jokowi-JK. Ruas jalan tol bertambah 568 kilometer, sembilan bendungan rampung, dan jembatan bertambah 25.149 meter. Namun tak pernah ada evaluasi mengenai dampaknya terhadap perekonomian. Puja dan puji pencapaian pembangunan memang terkadang menidurkan akal sehat. Contohnya, pembangunan infrastruktur seharusnya berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan. Faktanya, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan mengalami stagnasi. Jumlah orang miskin sebanyak 27,73 juta orang pada September 2014 dan 27,77 juta orang pada Maret 2017. Artinya, hanya berkurang 40 ribu orang atau turun 0,14 persen. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin makin lebar dengan rasio Gini tidak turun dari 0,39. Yang lebih berbahaya, rasio Gini di pedesaan justru naik, dari 0,316 menjadi 0,320 per Maret 2017. Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ternyata tidak signifikan dibanding besarnya anggaran infrastruktur. Selama 2014-2017, total dana infrastruktur bertambah Rp 168,7 triliun. Kenaikan anggaran sebesar 94,8 persen dalam tiga tahun terakhir itu sayangnya tidak pernah dievaluasi. Partai politik yang sudah merapat ke dalam lingkaran pemerintah bungkam. Yang paling penting adalah membangun infrastruktur fisik. Dampaknya terhadap kesejahteraan tidak pernah didiskusikan. Ada logika ekonomi yang tidak nyambung di sini. Menurut peraih Nobel ekonomi 1971, Simon Kuznets, pembangunan memang akan menelan korban, yakni semakin timpangnya pendapatan di tengah masyarakat seiring kenaikan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada era Jokowi-JK stagnan di angka 5 persen, sementara ketimpangannya tetap tinggi. Contoh nyata adalah ratusan warung kecil menanggung rugi akibat 70 persen kendaraan yang lewat di Pantai Utara pindah ke jalan tol Cipali. Pembangunan infrastruktur ternyata hanya menguntungkan kelas menengah dan kelas atas yang ribut jika Lebaran harus bermacetan di jalan. Semakin panjang jalan tol dibangun, semakin timpang pendapatan antara 20 persen masyarakat teratas dan 40 persen masyarakat termiskin. Pembangunan jalan tol juga tidak mendongkrak industri pengolahan. Pertumbuhan industri pengolahan justru tersungkur di angka 3,54 persen pada triwulan II 2017. Deindustrialisasi terus berjalan. Mantra perbaikan biaya logistik tak mampu mendorong kinerja industri. Besarnya ambisi pembangunan ini juga tak sejalan dengan kondisi kas pemerintah. Defisit anggaran melonjak hingga ditargetkan 2,9 persen atau angka defisit anggaran tertinggi sejak lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Sedikit lagi defisit bisa tergelincir ke angka 3 persen alias melanggar undang-undang. Kebutuhan anggaran infrastruktur 245 proyek strategis nasional mencapai Rp 4.197 triliun. APBN hanya mampu menanggung Rp 525 triliun. Sisanya harus dicari dari utang, penugasan BUMN, dan swasta. Tapi utang itu punya konsekuensi politik. Salah satunya bisa dijadikan negara satelit Cina. Total utang dalam tiga tahun pun meroket Rp 1.200 triliun. Mampukah pemerintah melunasinya? Dalam catatan Kementerian Keuangan, hingga 2045, kita masih harus melunasi utang jatuh tempo. Utang per kapita sudah di atas Rp 13 juta per penduduk. Kalau terus dibiarkan, penambahan utang yang agresif hanya akan menjadi bencana fiskal dalam jangka panjang atau setidaknya bisa menimbulkan krisis. Padahal penerimaan pajak masih kurang Rp 513 triliun di sisa dua bulan ini. Dari mana pemerintah bisa menutupi defisit? Jalan satu-satunya adalah menjinakkan bom waktu utang. Proyek infrastruktur perlu dirasionalisasi, misalnya dikurangi dari 245 menjadi 50 proyek. Hanya infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal yang dibangun hingga 2019. Infrastruktur lain bisa dibangun bertahap. Begitu juga proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, yang sungguh tak masuk akal bila terus dilanjutkan karena asumsi awalnya menggunakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen. Karena uang APBN semakin menciut, pemerintah gencar mencari pendanaan lain dengan beragam skema. Sayangnya, realisasi investasi asing selama tujuh tahun terakhir rata-rata hanya 27,5 persen dari total komitmen. Artinya, jamuan makan dan sambutan hangat untuk mendatangkan investor tak efektif. Kalau investasi tidak bisa diandalkan, pemerintah pasti akan menengok ke kantong masyarakat. Subsidi mungkin dipangkas, pajak semakin ganas, atau pungutan lainnya semakin mencekik. Kesimpulannya, tiga tahun telah berlalu dan masyarakat harus lebih bersabar. Momen bersejarah reformasi infrastruktur tidak semurah yang dibayangkan. Ongkosnya harus ditanggung masyarakat miskin. Kalau konsep pembangunan ini tidak segera diubah total, mimpi kesejahteraan yang hanya mengandalkan jalan tol tampaknya sulit diwujudkan. ●

Tiga Tahun Jokowi-JK

Tiga Tahun Jokowi-JK Adi Prayitno ;   Dosen Politik FISIP UIN Jakarta; Peneliti The Political Literacy Institute

                                                KORAN SINDO, 20 Oktober 2017

                                                           

Masa pemerintahan kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kini genap memasuki usia tiga tahun. Meski banyak pekerjaan ru mah yang harus dibenahi, sejum lah capaian penting layak di apresiasi sebagai implementa sinyata dari janji Nawa Cita. Di bidang politik misalnya, situasi politik semakin kondusif terutama soal relasi antara presiden dan senator Senayan. Tidak seperti fase awal pemerintahan Jokowi-JK yang terbelah (divided government) ekstrem akibat polarisasi kekuatan politik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang saling berkonfrontasi. Sepanjang tahun pertama hingga awal tahun kedua, energi Jokowi-JK terkuras habis sekadar meladeni manuver politik KMP. Hampir semua kebijakan pemerintah dijegal oposisi yang menguasai suara mayoritas parlemen. Akibatnya, hubungan eksekutif dan legislatif berlangsung saling curiga, canggung, bahkan saling menegasi. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Jokowi-JK mulai bisa menjinakkan kekuatan oposisi, mengontrol kabinet kerja, serta mengonsolidasikan kekuatan partai politik pendukung untuk mengusung Jokowi kembali sebagai capres 2019. Jokowi juga mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi sebagai bekal mempercepat pembangunan yang terbengkalai. Kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak tahap kedua yang digelar Februari 2017 lalu di 101 daerah seluruh Indonesia turut mewarnai kecemerlangan politik diera Jokowi-JK. Nyaris tak ada gejolak politik berarti. Ha nya sedikit letupan yang terjadi di jantung Ibu Kota, yakni soal kisruh Ahok dalam pusaran Pilkada Jakarta. Sebagai bagian dari dinamika politik, Pilkada Jakarta memang menyita begitu banyak energi dan emosi yang sekaligus memberikan edukasi politik yang mendewasakan. Menguji demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan. Begitulah kira-kira makna tersembunyi di balik kisruh Pilkada Jakarta. Meski sempat gaduh, kisruh efek Pilkada DKI Jakarta nyatanya ”happy ending” yang ditandai dengan kemesraan kembali Jokowi dan umat Islam. Tahun Kerja Jokowi-JK menjadikan tahun ketiga pemerintahannya sebagai tahun kerja. Suasana politik kondusif menjadi angin surga mengejar target program Nawa Cita. Sejumlah mega proyek infrastruktur terbukti berjalan mulus tanpa interupsi apa pun sebagai ikhtiar pemerataan ekonomi keberbagai wilayah. Dengan gelontoran dana sekitar 387 triliun pada 2017, mereka sukses merealisasikan pembangunan infrastruktur dan memulai pemerataan di berbagai daerah, terutama di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh wilayah bukan pilihan mudah. Awalnya, kebijakan itu mer upakan pilihan sulit karena membutuhkan dana besar. Akibatnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, salah satunya mencabut subsidi di sektor publik dan menaikkan pajak. Sebuah kebijakan tak populis, penuh risiko, rentan resistensi, serta berpotensi menambah angka kemiskinan. Apalagi, membangun infrastruktur tidak mendatangkan man faat langsung kepada masyarakat layaknya bantuan langsung tunai ( BLT) seperti era sebelumnya. Infrastruktur merupakan fasilitas publik yang manfaatnya baru dirasakan dalam waktu cukup lama. Meski begitu, tanpa bandara, pelabuhan, rel kereta, dan jalan mustahil rasanya bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah. Karena itu, pembangunan infrastruktur tak melulu dimaknai sebatas penyediaan fasilitas fisik, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah, distribusi logistik mudah berbiaya murah yang berimplikasi pada menggeliatnya ekonomi lokal. Kini efek pembangunan infrastruktur mulai terasa, terutama dalam memangkas dispari tas harga didaerah terpencil. Ditengah pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi relatifstabil di kisaran angka 5%. Pada saat bersamaan inflasi ditekan ke titik nominal 3%. Itu artinya ada selisih keuntungan yang bisa dipetik pemerintah. Dulu pertumbuhan ekonomi memang mencapai 7%, tapi angka inflasi cukup tinggi men capai 9%. Pemerintah masih merugi. Meski begitu, bukan berarti Jo kowi-JK tanpa koreksi. Minimnya lapangan pekerjaan, tingginya angka kemiskinan, tingginya harga kebutuhan pokok, banyaknya pungli dipemerin tahan, serta rendahnya daya beli masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi sebelum periode 2019 berakhir. Tentu saja tak mudah mencapai semua pekerjaan rumah itu. Pemerintah harus fokus bekerja, tak usah berpuas diri dengan survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat. Jelang tahun politik 2018 dan 2019 energi bangsa akan tergerus habis urus politik. Pada saat itu lah Jokowi harus tetap bekerja di jalan sunyi sekalipun tanpa publisitas. Jokowi tak usah membangun citra lewat ragam media. Cukup ditunjukkan dengan kerja nyata seperti yang sudah dilakukan selama ini, berpolitik dengan bekerja nyata untuk rakyat. Itulah sejatinya citra, bukan citra tanpa kerja nyata. Pertaruhan Politik Memasuki tahun keempat, Jokowi-JK mengantongi modal politik cukup memadai untuk merealisasikan semua target kerja Nawa Cita. Situasi politik yang kondusif, dukungan par lemen, soliditas partai pendukung, serta kepercayaan (trust) publik menja di amunisi besar untuk menggenjot pembangunan. Jokowi-JK tak lagi menjadi mi nority president karena sandungan oposisi parlemen sudah melemah. Bisa dimaklumi jika masa awal pemerintahan mereka mengalami turbulensi politik melelahkan akibat minimnya dukungan parlemen. Namun, setelah hambatan mulai tiada, Jo kowi-JK harus meningkatkan performa kinerja, terutama disektor politik, ekonomi, hukum, dan pemberantasan korupsi. Di sektor hukum dan pemberantasan korupsi sudah tampak menampilkan kemajuan signifikan. Banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK serta pembersihan pungli dipemerintahan menjadi bukti sahih sektor ini bekerja dengan baik. Meski begitu, ada tantangan nyata disektor pemberantasan korupsi, terutama soal adanya upaya sistematis melemahkan KPK. Di sektor ekonomi, meski banyak capaian positif terutama soal iklim investasi yang meng gembirakan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi Jokowi-JK seperti menyediakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan seterusnya. Kedepan sisa dua tahun kerja akan menjadi pertaruhan politik bagi Jokowi. Dalam logika perilaku pemilih rasional (rational choice), jika Jokowi mampu meningkatkan performa kinerja ekonomi dan politiknya, otomatis akan berdampak positif pada elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019. Anthony Downs dalam An Eco nomic Theory of Democracy (1957) menjelaskan pilihan politik seseorang sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi seseorang maupun kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Jika hasil evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi cukup positif, akan berdampak baik pada pemerintah yang sedang berkuasa. Kepercayaan akan meningkat. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi memburuk, masyarakat akan memberikan punishment terhadap pejabat bersangkutan. Dalam perkembangannya, pendekatan rational choice juga di tarik kesektor lain untuk menilai kinerja, rekam jejak, serta integritas pemimpin petahana. Pemilih rasional akan cenderung memilih kandidat yang memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi politik masyarakat dewasa ini. Pada tahap inilah sisa kerja dua tahun akan menjadi pertaruhan politik yang sesung guhnya bagi Jokowi. Pemberantasan korupsi, performa ekonomi, penegakan hukum, serta perkembangan demokrasi akan menjadi barometer keberhasilan Jokowi yang akan di lihat oleh masyarakat. ●