Mengkloning Ahok-Risma Tri Marhaeni P Astuti ;   Guru Besar Antropologi Unnes Semarang; Pengamat Pendidikan dan Sosial Politik

                                             SUARA MERDEKA, 23 Agustus 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…” DARI sisi kepentingan personal, saya tidak punya hak pilih dan tak terkait apa pun dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Maka sebenarnya boleh saja saya tidak peduli, namun ternyata hati dan tangan ini terasa gatal, tak bisa untuk tidak peduli. Tiap hari membaca dan mendengar pemberitaan tentang hiruk pikuk Pilgub DKI, suka tidak suka akhirnya menyita perhatian saya sebagai anak bangsa. Tanpa bermaksud membela siapa pun, menghakimi siapa pun atau kelompok mana pun, tulisan ini hanyalah ungkapan suara hati sebagai rakyat yang merasa heran. Ketika sebagian besar masyarakat Jakarta menjagokan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku petahana, semakin kuat pulalah gelombang tekanan dari berbagai pihak untuk menghentikan langkahnya. Suatu hari saya datang ke sebuah daerah di Sumatera — yang jelas bukan Bangka Belitung daerah asal Ahok –, sopir taksi yang mengantar dengan bersemangat bertanya apakah saya orang Jakarta? Saya jawab saja sekenanya, ”Iya”. Dan, dengan berapi- api dia bilang, ”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…” Itu tentu logika sederhana dari representasi rakyat yang merindukan pemimpin seperti Ahok. Tak hanya sekali itu saya mendengar ungkapan yang sama dari beberapa orang meskipun dengan bahasa yang berbeda. Ternyata, di tataran elite politik dan penentu kebijakan, suasananya lebih hiruk pikuk. Bukan ramai mendukung, melainkan sibuk mencarikan musuh untuk Basuki Tjahaja, sampai pada kesibukan mencari celah menghentikan langkahnya. Mulai dari pernyataan bahwa tidak ada partai yang bersedia mengusung, sampai gerakan ”pokokya bukan Ahok”. Keriuhan tarik ulur kepentingan sampai pada inventarisasi sejumlah nama kepala daerah yang dinilai sukses secara politik, dicintai rakyat, berhasil membangun daerah, dan mempunyai ”nilai jual” tinggi. Mereka diseret masuk ke pusaran arus Pilgub DKI. Manajemen konflik dijalankan. Ahok ”dibentur- benturkan” dengan tokoh-tokoh ”yang dianggap baik dan berhasil”, misalnya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Seolah-olah terekomendasikan bahwa untuk mengalahkan Ahok, harus ”dicarikan lawan yang seimbang”. Elite politik lupa, ketika mereka sibuk mencarikan lawan tanding, dan yang muncul adalah tokohtokoh baik, berhasil memimpin wilayah, dicintai rakyat, dan mampu membawa perubahan, mereka secara tidak sadar mengakui bahwa kelas Ahok setara dengan para tokoh tersebut. Mungkin mereka tidak menyadari, atau sebenarnya paham, namun kepentingan politiklah yang membuat tidak sadar. Pilihan Rasional Logikanya, kalau Ahok dianggap setara dengan para tokoh yang diusung untuk jadi tandingan, hal itu berarti ”salah satu dari mereka harus dimatikan”. Dan, boleh jadi ini bukan logika politik para elite, bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ketika banyak pemimpin yang baik, berhasil, dan dicintai rakyat seperti Risma, Ridwan Kamil, dan Ahok. Dalam logika berpikir umum, sebuah pilihan tentu didasari oleh pikiran rasional. Ukuran rasionalitas adalah norma umum yang berlaku tentang baik buruk, benar salah, indah tidak indah, atau etis tidak etis. Ukuran-ukuran ini, secara universal disepakai oleh sebagian besar masyarakat. Secara sederhana, meminjam istilah Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Tindakan ini, dalam ranah Sosiologi dikembangkan oleh Coleman (1989) yang menyatakan bahwa pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan rasionalnya. Kalaulah pilihan rasional rakyat adalah pemimpin- pemimpin seperti Ahok, Risma, atau Ridwan Kamil, mengapa justru hal itu dianggap tidak rasional dengan cara menciptakan konflik di antara tokoh yang dipilih itu? Rasionalitas rakyat sungguh sederhana, mereka hanya ingin negara yang sudah 71 tahun merdeka ini menjadi lebih baik dalam segala bidang. Masyarakat sudah mulai pandai memilih mana pemimpin yang membawa kemaslahatan dan mana yang tidak. Jangan sampai kecerdasan itu dibodohkan dengan klaim stereotipe bahwa ”masyarakat belum siap berdemokrasi”. Masyarakat sudah siap berdemokrasi dengan pilihan-pilihan rasionalnya. Justru yang tampak tidak siap adalah elite politik, dengan pilihan yang semuanya berasionalisasi politis. Sebenarnya, pilihan rasional antara rakyat dan penggawa negara akan sejalan manakala muara pilihan politik itu rasional, demi kemaslahatan rakyat, bukan pilihan yang hanya dipolitisasi untuk tujuan sekelompok orang atau golongan. Betapa indah apabila justru berlangsung ”kloning” agar muncul banyak Ahok dan Risma yang lain di bumi Indonesia sebagai aliran-aliran atrinak sungai yang akan bertemu dalam satu muara kemaslahatan umat. ●

Dolly, Risma, dan Makna Pemimpin M Anwar Djaelani  ;   Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

JAWA POS, 21 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

DOLLY, lokalisasi pelacuran di Surabaya, adalah ’’penyakit’’ yang mengganggu. Dengan statusnya sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, keberadaannya tidak hanya mengganggu ’’wajah’’ Kota Pahlawan, tapi juga Indonesia dan bahkan Islam. Karena itu, adakah pelajaran setelah deklarasi penutupan di bawah komando Risma, sang wali kota? Berat tapi Mulia Dolly Tinggal Memori, Setelah 40 Tahun Jadi Lokalisasi Terbesar Se-Asia Tenggara. Kalimat itu menjadi judul berita utama Jawa Pos pada hari ketika lokalisasi pelacuran tersebut direncanakan ditutup selamanya lewat sebuah deklarasi warga pada 18 Juni 2014. Dolly menempati areal sekitar 2 hektare, yaitu di gang-gang di kawasan Putat Jaya, Surabaya. Dolly disebut-sebut mengalahkan distrik ’’lampu merah’’ di Phat Pong, Bangkok, dan Geylang, Singapura. Sekadar tambahan ilustrasi, pada 2004 saja –lewat liputan investigatif– Jawa Pos melaporkan bahwa uang yang berputar di Dolly mencapai Rp 5 miliar sehari. Bagi siapa pun yang berpegang pada agama, Dolly adalah masalah dan bahkan –dalam ’’bahasa’’ Islam– merupakan kemungkaran. Kita tahu bahwa ada larangan berzina. Karena itu, adanya lokalisasi pelacuran sama saja dengan memberikan jalan lapang bagi orang untuk melawan syariat Allah. Wali kota Surabaya pun terpanggil untuk menyelesaikan masalah Dolly. Dengan sejumlah argumentasi dan berbekal Peraturan Daerah No 9 Tahun 1999 tentang larangan penggunaan bangunan untuk kegiatan prostitusi (pelacuran), niat menutup Dolly mulai disosialisasikan. Memang, tidak hanya akan menutup Dolly, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu dan ’’mengawal’’ mereka yang terimbas. Misalnya, ada bantuan modal usaha dan pemberian keterampilan. Lebih dari itu, di bekas wisma lokalisasi akan dibangun sentra PKL 6 lantai. Akhirnya, sampailah pada pelaksanaan rencana penutupan Dolly. Hal itu ditandai dengan deklarasi warga setempat. Deklarasi berlangsung pada 18 Juni 2014 di Gedung Islamic Center, Surabaya, pukul 19.00 dan dihadiri banyak kalangan. Tampak hadir, antara lain, sejumlah ulama, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan tentu saja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ada 107 warga Putat Jaya yang menandatangani deklarasi penutupan sentra prostitusi Dolly. Deklarasi itu memuat empat poin utama. Pertama, warga menyepakati kawasan Putat Jaya bebas prostitusi. Kedua, alih profesi di bidang lain yang sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan. Ketiga, mendukung penindakan tegas terhadap pelaku trafficking atau perdagangan orang. Keempat, siap membangun kawasan Putat Jaya menjadi daerah yang lebih aman, maju, dan makin baik dengan bimbingan pemerintah. Siapa Pemberani? Risma adalah pemimpin. Dia telah mendemonstrasikan secara cukup baik tentang peran dan makna pemimpin. Pertama, pemimpin –antara lain– punya peran sebagai sang pemberani yang saat di ’’depan’’ harus bisa mengambil inisiatif dalam menegakkan kebenaran. Kedua, pemimpin punya makna sebagai sumber inspirasi. Yaitu, tindak tanduknya berpotensi untuk ditiru warga yang dipimpin. Apa pun, atas apa yang telah dilakukan Risma dalam menutup Dolly, cukup banyak pelajaran. Pertama, sebagai pemimpin/pejabat, dia mengajarkan keberanian untuk bersikap. Sebagai wali kota, Risma punya kekuasaan yang dijamin peraturan perundang-undangan. Atas kewenangan yang dimiliki itu, dia memanfaatkannya dengan baik. Terkait dengan penutupan Dolly, misalnya, sangat boleh jadi Risma memiliki dasar pijakan yang kukuh. Di satu sisi, sebagai muslimah, dia tahu betul bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan sebuah kewajiban. Lebih jauh, rasanya dia pun tahu soal ajaran bahwa kita bisa mencegah kemungkaran dengan kekuasaan yang kita miliki. Kalau tidak punya kekuasaan atau punya tapi tidak bisa memanfaatkannya, berbicaralah dengan cara menegur pelaku kemungkaran. Jika cara terakhir itu juga tidak mampu dilakukan, berdoalah agar kemungkaran tersebut bisa lenyap. Tentu, pahala atas tiga pilihan itu berbeda. Semakin ke ’’belakang’’, pahalanya semakin berkurang. Risma pun mengambil sikap. Yaitu, lewat kekuasaan yang dimiliki, dia berani menutup Dolly lewat serangkaian langkah. Kedua, langkah Risma semestinya bisa menginspirasi pemimpin/pejabat lain di berbagai level untuk tidak ragu dalam beramar makruf nahi mungkar. Misalnya, jika di kota mereka ada ’’Dolly’’ (aktivitas seperti Dolly di Surabaya), mereka tidak boleh ragu untuk meniru Risma. Lebih jauh, seyogianya keberanian itu tidak hanya ditujukan untuk masalah pelacuran, tetapi juga untuk semua jenis kemungkaran. Ketiga, bagi masyarakat umum, langkah Risma juga inspiratif. Langkah itu bagaikan mengajarkan bahwa jangan pernah ragu untuk menegakkan kebenaran, meski penentangnya sangat banyak. Yakinlah, kemenangan akan selalu berpihak kepada semua pembawa kebenaran. Jadi, siapa pun Anda, jangan pernah ragu dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar. Jadilah sang pemberani dalam menegakkan kebenaran! ●