Tampilkan postingan dengan label Bambang Kesowo. Tampilkan semua postingan

Minggu, 06 Juni 2021

BRIN, Sebuah Sisi Pandang

Bambang Kesowo ; Ketua Pokja Regulasi dan Insentif, Komite Inovasi Nasional 2010-2014

KOMPAS, 04 Juni 2021

Sisi pandang kali ini bukan ihwal dan seluk-beluk riset itu sendiri. Bukan tentang substansi dan bagaimana melaksanakan riset. Itu urusan para cerdik pandai di dunia tersebut.

Di perguruan tinggi, jumlah mereka banyak. Di lembaga-lembaga pemerintahan juga banyak dan asalnya pun sebagian besar dari perguruan tinggi pula. Perdebatan tentang rasio tenaga periset yang rendah terhadap jumlah penduduk, sudah sering terdengar. Sama halnya dengan standardisasi dan kualifikasi tenaga riset atau kriteria dan mana yang layak disebut periset.

Begitu pula debat tentang dana riset yang jauh dari cukup dan dalil sekitar rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih jauh dari ideal, juga telah bertahun-tahun didengar. Pokoknya bukan soal menu dapur riset ataupun para chef berikut cara kerja mereka. Tulisan ini lebih ke aspek pengelolaan kebijakan dan kebutuhan lingkungan yang diperlukan.

Riset apa?

Setelah bolak-balik berganti dalam kelembagaan, mungkin pertanyaan yang relevan dan terpenting: mau riset apa? Jelasnya strategi riset apa dan mana yang diperlukan. Mengapa demikian? Sekian lama ibarat silih berganti kapal riset dan nakhoda, ujungnya juga tidak ke mana-mana dan tidak ada apa-apa.

Sekarang ada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dari sisi kelembagaan, akankah BRIN menjadi otoritas penentu arah, pilihan, dan prioritas riset sehingga kegiatan riset berjalan secara konkret dan efektif? Ataukah sekadar seperti Dewan Riset atau kementerian di masa sebelumnya sebagai penghimpun usulan rencana dan program, yang ujung-ujungnya hanya berkutat dalam birokrasi dan kertas, tetapi tidak jalan ke mana pun?

Menyimak dasar pemikiran pada Bab Menimbang Huruf b dan Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 33 Tahun 2021, kesannya BRIN sekadar ”baju baru” lembaga dan mekanisme lama. Ketentuan Pasal 3 perpres tersebut menampilkan BRIN sebagai lembaga pelaksana, pengawas, pengendali, dan juga koordinator kegiatan penelitian. Rumusan tugas Pengarah pada Pasal 6 juga mengacu tugas BRIN sebagai perumus kebijakan penelitian dan lain-lain.

Baru ketika menyimak struktur organisasi pelaksana dalam Pasal 9, lingkup fungsi dan tugas BRIN menjangkau riset hampir di semua bidang, bahkan humaniora. Dengan setting ini, pertanyaan tadi belum terjawab. Selain ”baju baru”, alih-alih berpikir tentang ”reformasi” riset, pembentukan BRIN lebih tampil sebagai upaya perampingan kelembagaan riset dan mungkin birokrasinya.

Kecuali BPPT, pengintegrasian beberapa lembaga riset, seperti LIPI, Lapan, Batan ke dalam BRIN (Pasal 62 jo 69 Perpres) juga hanya membuat jawab pertanyaan tadi kian kabur. Selain itu, melebur kelembagaan tadi ke dalam BRIN, jangan-jangan hanya membuat persoalan lebih kompleks. Belum lagi banyak aspek lain lagi yang membuat perlunya Presiden waspada terhadap ekses yang timbul dari pemikiran dan langkah peleburan itu.

Lantas, bagaimana dengan pertanyaan dan dambaan tadi? Setelah sekian lama berjalan dengan banyak pengalaman dalam soal riset, pertanyaan sekitar kelahiran BRIN yang perannya digadang dalam pembangunan ke depan adalah: riset di bidang apa? Dengan pengaturan dalam pasal-pasal tadi, tampaknya pertanyaan tersebut belum terjawab. Yang dihadirkan hanya ”baju baru” BRIN dengan tempelan lembaga ”pengarah”.

Singkatnya, kelahiran BRIN belum memberikan kejelasan soal reformasi dan strategi riset itu sendiri. Kebutuhan akan adanya otoritas penentu arah, kebijakan, dan prioritas kegiatan riset sangatlah penting untuk membuat kegiatan riset itu sendiri konkret dan efektif. Otoritas yang benar-benar menentukan arah, fokus, dan prioritas riset. Ada kejelasan riset bidang apa yang mesti dilakukan, fokusnya, dan prioritasnya. Secara politik, otoritas di bidang riset ke depan sebaiknya jelas. Dan, BRIN awalnya menjadi dambaan.

Soal posisi ini sangat perlu dipertegas. Perjalanan dan pengalaman panjang dalam soal ini menunjukkan, koordinasi dan pengendalian bidang riset senyatanya bukan perkara yang sederhana. Adanya otoritas riset yang memegang kendali politik tentang kebijakan, arah, fokus, dan prioritas menjadi penting.

Bilamana lelah dengan berputarnya wacana dan benar-benar ingin membuat riset ini secara konkret mampu mendorong kehidupan dan kemajuan ekonomi, mesti ada keberanian politik untuk bersikap. Bukankah dengan segala keterbatasan saat ini, dengan dana yang harus diakui cekak, pilihan arah, fokus dan prioritas riset juga sepantasnya ada? Pastilah banyak dalam tubuh pemerintahan yang sangat tahu soal ini. Mengherankan, jika semua tampak beku menyikapinya. Justru kalaupun pegangan pembentukan BRIN adalah UU Cipta Kerja, yang namanya pilihan tersebut tetap perlu. Bukan lagi riset sapu jagat.

Determinasi politik

Bilamana perlu yang namanya determinasi politik, Presiden sebaiknya menegaskan bahwa riset di bidang industri mesti menjadi arah, fokus, dan prioritas. Industri di bidang pangan, kesehatan, ataupun manufaktur lainnya, termasuk kemampuan alutsista pertahanan, adalah untuk mewujudkan kemandirian ataupun meningkatkan daya saing dan itu menjadi kebutuhan dalam pembangunan.

Salah sedikit tidak apa, tetapi yang penting memulai secara benar. Nanti diperbaiki. Bukankah itu pula yang merupakan bagian penting dari komitmen Presiden untuk membangun bangsa dan negara dengan basis kemampuan manusia dan iptek? Bagian dari komitmen Presiden untuk membangun a knowledge based nation. Dengan instrumen kebijakan, penggunaan sumber daya dan kemampuan riset yang ada di lembaga-lembaga riset yang dimiliki negara ataupun dunia swasta, didorong lebih terarah dan optimal. Semangat berdikari juga dapat ditegakkan.

Dengan pilihan tersebut, berbagai rencana, program, dan kegiatan riset yang berbau kebijakan, tidak perlu diurus BRIN. Biarlah soal itu ditangani badan litbang di kementerian atau lembaga yang ada. Riset yang bersifat dasar termasuk soal-soal sosial, politik, kemasyarakatan atau budaya, biarlah dijalankan dan berkembang dengan inisiatif kampus. Presiden menetapkan kebijakan nasional di bidang riset baik arah, fokus, dan prioritasnya. Kalau harus dituangkan dalam pengaturan pun hal itu dapat dipertimbangkan.

Dengan menimbang liku-liku kebijakan dan program riset selama ini, ketegasan sikap dan kepastian arahan ini tampaknya bukanlah hal yang berlebihan. Determinasi politik dalam konteks ketegasan sikap dan kepastian arahan itu yang perlu. Konsentrasi BRIN dalam membuat jabaran kebijakan dan program riset menjadi lebih jelas dan fokus, tanpa harus bertumpuk dengan program riset lembaga-lembaga lain ataupun kampus.

Riset dan insentif

Dalam konteks arah, fokus dan prioritas pula, yang namanya keteguhan dan kejelasan sikap politik juga dibutuhkan bagi penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan riset. Bukan rahasia lagi, yang diperlukan dalam dunia riset ini adalah insentif yang nyata dan efektif. Dengan ungkapan dan bentuk yang bagaimanapun, inilah salah satu core problem yang melingkupi. Di mana pun.

Konkretnya insentif fiskal. Baik untuk riset yang dasar ataupun (dan apalagi) terapan. Di masa lalu yang belum terlalu jauh, Presiden mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.

Akan tetapi, jika disimak dengan tenang dan sabar, PP tersebut sesungguhnya sulit untuk dioperasionalkan. Bukan saja prosedurnya panjang dan berliku, realisasinya juga sangat bergantung pada tafsir dan kemurahan hati Menteri Keuangan dan jajaran fiskus. Dari sudut aturan perpajakan, pemberian insentif tersebut sangat bergantung pada makna frasa ”dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan” (Pasal 11 PP).

Walau rumusan tersebut standar, pelaksanaannya, besar kecilnya, bergantung ke soal tafsir di kalangan aparat yang terkait. Menerapkan apa adanya pun, apalagi kalau salah tafsir dan menerapkannya, jajaran fiskus sering khawatir dengan ancaman dakwaan merugikan negara atau tindak korupsi.

Keengganan yang menyelimuti soal tersebut, bagaimanapun telah mewarnai ketidakefektifan PP Nomor 35 Tahun 2007 tadi. Di masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Komite Inovasi Nasional sekitar tahun 2013 pernah merekomendasikan perbaikan ke arah penyederhanaan prosedur dan konkretisasi insentif tadi. Namun, tampaknya hal itu belum sempat terjamah.

Kawalan politik

Sisi pandang lainnya adalah secepatnya menjernihkan isu politik yang melingkupi keberadaan BRIN. Ketimbang nantinya melihat BRIN tumbuh lemah karena prasangka politisasi yang menyelimutinya, bagus juga ditegaskan sekitar fungsi Pengarah BRIN yang ada dalam Pasal 6 Perpres Nomor 33 Tahun 2021. Kalau kata kuncinya kebijakan pokok, sebaiknya soal itu dikembalikan kepada Presiden.

Realitas politik riset yang bagai benang kusut selama ini, apalagi kalau menyangkut arah, fokus, dan prioritas riset sebaiknya diberikan oleh Presiden. Menjaga aspek politik dan ideologis dengan begitu telah ”inheren” dalam proses penyusunan kebijakan nasional yang telah ditetapkan Presiden. Fungsi institusi Pengarah lebih pada peneguhan, memastikan dan pengamanan jabaran program sesuai kebijakan Presiden.

Bagaimanapun langkah ini akan meredam spekulasi bahwa keberadaan institusi Pengarah dalam BRIN akan memolitikkan riset ataupun membebani riset dengan soal-soal ideologis lainnya. Pada saat yang sama, langkah tersebut dapat menjernihkan maksud yang sebenarnya bahwa fungsi lembaga pengarah justru menjadi penjaga sekaligus pengawas agar riset berlangsung sesuai arah, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan Presiden.

Bahwa semua program dan kegiatan riset benar-benar fokus bagi pembangunan ekonomi serta dipastikan demi kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan kehidupan bangsa.

Bangsa ini memiliki kemampuan besar untuk memahami bahwa soal politik dan ideologi, terutama soal Pancasila, telah diterima dan disepakati bangsa lewat mekanisme nasional yang dimilikinya. Kawalan terhadap soal ini juga berlangsung dengan tata cara dan lewat lembaga-lembaga negara dan kemasyarakatan yang secara konstitusional dibentuk serta dimiliki bangsa Indonesia. ●

Rabu, 14 Agustus 2019

Amendemen Lagi?

USULAN AMANDEMEN

Amendemen Lagi?

BAMBANG KESOWO

KOMPAS, 14 Agustus 2019

Ketika akhir-akhir ini terdengar lagi lontaran pikiran tentang amendemen UUD, banyak orang yang heran. Apalagi hal itu terlontar dari partai politik. Bukankah selama ini partai politik kebanyakan diam dalam soal tersebut?

Baca selengkapnya »

Sabtu, 01 April 2017

Kebijakan Baru Pertanahan

Kebijakan Baru Pertanahan

Bambang Kesowo ; Pengajar Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum UGM

KOMPAS, 30 Maret 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/03/30/Kebijakan-Baru-Pertanahan

Pemerintah dan DPR saat ini sedang bersiap membahas Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Artinya, sedang dipersiapkan kebijakan baru di bidang pertanahan.

Siapa yang berprakarsa, tidak lagi penting. Kabarnya, selain keinginan ”menyempurnakan” Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), beberapa konsepsi baru tampaknya dimasukkan ke dalamnya. Latar belakang dan tujuannya sudah barang tentu baik. Secara akademik pasti sudah melalui kajian mendalam. Oleh karena itu, kita mesti berprasangka ada ”gereget” yang positif di belakang itu semua. Bagian mana yang memerlukan perhatian?

Substansi dan arah kebijakan

Aspek teknik dan perumusan RUU pastilah ada. Begitu pula aspek ideologi, politik, dan pemerintahan yang terkait di dalamnya. Kalaupun jadi bahan perdebatan, mudah-mudahan tak sampai menjadi gegeran. Namun, aspek-aspek itu bukan obyek utama tulisan ini. Justru kewaspadaan terhadap kemungkinan timbulnya masalah yang menyertai beberapa substansi dan arah kebijakan baru di dalamnyalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Semua itu karena lingkup dan dampaknya yang pasti akan memberikan pengaruh, yang tidak akan sederhana terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Satu di antara beberapa substansi dan arah kebijakan baru itu rasa-rasanya malah akan menguji aspek yang lebih luas: cita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi dan arah kebijakan baru apa atau yang mana sajakah yang perlu kita cermati?

Pertama, perubahan jenis hak atas tanah. Semula dalam UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) 1960, dikenal beberapa jenis hak, seperti hak milik, hak pakai, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU). Dalam konsepsi baru ini, jenis hak itu disederhanakan menjadi hanya terdiri dari hak milik dan hak pakai. Idenya, HGB dan HGU akan menjadi hak pakai untuk bangunan dan hak pakai untuk usaha.

Kedua, introduksi (mungkin tepatnya formalisasi pengakuan) masyarakat (hukum) adat dan penguasaannya atas tanah ulayat. Sebagai pelaksana hak menguasai tanah negara, pemerintah dapat menetapkan berdasarkan syarat tertentu, keberadaan masyarakat (hukum) adat tertentu, di wilayah tertentu, dan menetapkan bidang tanah tertentu sebagai hak adat (ulayat) yang dikuasai masyarakat hukum adat dimaksud.

Ketiga, pencabutan (bagian) hak atas tanah yang dinyatakan sebagai ”telantar”, yang oleh pemerintah akan disediakan antara lain sebagai (dijadikan) obyek kebijakan reforma agraria (dalam RUU didefinisikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah yang berkeadilan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Singkatnya: dibagikan kepada rakyat).

Ketiga contoh tadi pastilah menggambarkan tekad politik pertanahan yang baru. Selain keinginan untuk lebih menampilkan cita kesejahteraan dan menyederhanakan administrasi pertanahan, introduksinya agaknya juga dimaksudkan untuk merefleksikan keinginan mewujudkan pengaturan yang berbasis tatanan sosial yang dahulu dikenal dalam masyarakat adat. Namun, sebaik-baik konsepsi dan tujuannya, yang tidak kalah penting adalah kesiapan elaborasi kebijakan baru tersebut, pranata dan implementasinya. Yang banyak diharapkan tentunya pelaksanaan yang mulus dan sejauh mungkin tidak menimbulkan persoalan baru, tidak menyebabkan kegaduhan, bahkan tidak menimbulkan kesulitan baru utamanya bagi rakyat dan dunia usaha.

Justru di tiga bagian itulah diperlukan kewaspadaan! Salah satu sebabnya sejauh ini memang belum jelas benar bagaimana kira-kira elaborasi konsepsi tadi, berikut operasionalisasinya. Ambil contoh soal penyederhanaan jenis hak atas tanah. Demi kepastian hukum, pastilah akan diperlukan yang namanya penyesuaian atau proses perubahan atau transformasi dari HGU dan HGB menjadi hak pakai tadi. Bukan saja diperlukan perlakuan dan jangka waktu transisi, melainkan juga proses administrasi yang akan berlangsung.

Berapa banyak HGU dan HGB yang harus dikonversi berikut penyelesaian sertifikat haknya? Kesiapan aspek administrasi ini sebaiknya tidak dipandang enteng, apalagi disepelekan. Bukankah masih begitu banyak bukti penguasaan atau pemilikan tanah yang sampai sekarang pun masih sangat banyak yang belum terselesaikan proses dan sertifikasinya?

Bagi dunia usaha yang berbasis pemanfaatan lahan, masalah itu menjadi sangat penting. Bagi kalangan dunia usaha, proses penyelesaian hak atas tanah untuk usaha yang ada saat ini pun masih banyak yang belum tuntas meski sudah bertahun-tahun diurus. Bagi dunia usaha, soal penyesuaian/ transformasi kebijakan baru tersebut akan menjadi proses baru yang tidak mudah, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya.

Bilamana di kalangan pelaku usaha yang sudah ada saja dirasakan tidak sederhananya menyelesaikan permasalahan pertanahan ini, bagaimana pemerintah akan berhasil meyakinkan calon investor yang demikian dielu-elu untuk masuk ke Indonesia? Masalah dana dan teknologi bisa diupayakan. Namun, jika menyangkut persoalan yang erat kaitannya dengan aspek kepastian, termasuk hak atas tanah/lahan, bisa-bisa mereka berpikir ulang dua kali atau lebih.

Adalah biasa dalam pelaksanaan perubahan jenis hak tadi diakomodasi teknik lama yang plastis sifatnya, baik secara hukum maupun politik. Bentuknya biasanya berupa sisipan ketentuan bahwa HGU atau HGB yang selama ini sudah ada akan tetap diakui. Namun, cara pandang ini membawa konsekuensi hadirnya duplikasi dan kondisi ini jelas tak baik dalam pembangunan sebuah sistem. Atau mungkin juga diberi transisi bagi penyesuaiannya, katakanlah tiga tahun atau lima tahun atau lebih. Dari segi teknis perundang-undangan, yang terakhir ini tampak seperti jalan keluar. Namun, bagi negara, pendekatan ini akan sangat menuntut kerja keras aparat pertanahan nasional. Mereka harus menyelesaikan penyesuaian ini di tengah masih menumpuknya kerja penyertifikatan tanah yang telah ada selama ini.

Berlarut-larutnya penyelesaian persoalan ini secara politis juga tak akan menguntungkan bagi pemenuhan janji politik untuk melakukan redistribusi tanah ataupun akomodasi kepada masyarakat (hukum) adat pada umumnya. Situasi yang ditimbulkan pun pasti akan menghadirkan kesan negatif di kalangan calon investor yang kini justru sangat diharapkan.

Beberapa ketidakjelasan

Dalam kaitannya dengan janji politik redistribusi tanah, kebijakan yang baru itu pun belum pula memberikan kejelasan setidaknya dua hal. Pertama, bagaimana syarat dan kondisi rakyat yang berhak menerima ”pembagian” tanah. Kedua, tanah mana yang akan dibagikan dan bagaimana memperolehnya. Reforma agraria memang baru sebatas arah pokok. Keberhasilannya akan sangat ditentukan ketepatan konsep dan kehati-hatian tindak dalam mengelolanya. Tak terwujudnya program redistribusi tanah yang semasa UUPA dulu dibungkus dengan istilah land reform menunjukkan betapa isu redistribusi tanah berkaitan erat dengan aspek sosial, budaya, dan politik.

Bagi masyarakat Indonesia yang sedari awal hidup dengan corak agraris, tanah adalah soal sedumuk bathuk, senyari bumi…. Soal tanah sangat lekat dalam kehidupan mereka. Karena itu, tidaklah berlebihan menyatakan, sekali lagi, bahwa kesiapan konsepsi dan elaborasinya serta tersosialisasinya dengan baik di kalangan rakyat akan menentukan keberhasilan kebijakan. Sangat penting dihindarkan kesan bahwa redistribusi tanah yang dijanjikan semasa pemilihan presiden sekadar soal teknis bagi-bagi tanah.

Di tengah belum terselesaikannya perbedaan di antara kementerian tentang batas peta tanah yang mereka kuasai/kelola, perlu diwaspadai munculnya persoalan yang berawal dari keresahan dunia usaha tadi. Terutama mereka yang berusaha dengan basis pemanfaatan lahan. Saat ini berkembang kekhawatiran bahwa ujung-ujungnya pemerintah akan mengambil jalan paling mudah, yaitu ”berburu” tanah di lahan yang sudah diberikan dengan hak pengusahaan. Kekhawatiran mereka bagai kian tersulut ketika dalam kebijakan baru tersebut juga diintroduksi lembaga pencabutan hak atas tanah yang dinilai ”telantar”.

Berkembang dugaan akan berlangsungnya mekanisme penilaian terhadap lahan usaha hutan tanaman industri atau perkebunan yang karena tahapan usahanya belum sampai pada jadwal pemanfaatan bagian lahan atau karena sesuatu kondisi tertentu (penyerobotan atau belum terselesaikannya penetapan tanda batas/peta dan karena itu belum dapat diselesaikannya sertifikat hak atas tanah), lantas dinyatakan ”menelantarkan” lahan. Hal ini dinilai merisaukan. Dunia usaha menggambarkannya sebagai sesuatu yang akan mengganggu strategi/rencana usaha dan dalam jangka panjang kepastian usaha.

Masih dalam kaitannya dengan kekhawatiran tadi, adalah perwujudan janji penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang akan dikukuhkan sebagai mendasari hukum pertanahan nasional. Introduksi kebijakan penyerahan pengelolaan tanah ulayat atau penyerahan tanah ”untuk dikelola sebagai tanah ulayat” kepada masyarakat (hukum) adat dengan cepat menyulut kekhawatiran tersebut. Idealisme yang diusung dan tujuannya, sekali lagi, jelas baik. Namun, dalam kaitannya dengan semua kekhawatiran tadi layak juga ditimbang bahwa apabila pemerintah tidak akan mudah memperoleh lahan yang saat ini dikuasai/dikelola (dan masih dipertikaikan) berbagai kementerian untuk diberikan sebagai tanah ulayat, pemerintah juga akan mengambil cara pintas.

Membagikan bidang tanah tertentu (termasuk hutan) kepada rakyat atau diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat (hukum) adat pastilah tidak menjadi masalah jika itu berlangsung atas tanah yang masih dikuasai negara. Namun, pasti lain lagi soalnya jika tanah yang akan menjadi obyek redistribusi ataupun dijadikan tanah ulayat adalah bagian tanah negara yang sudah ”dialokasikan sebagai/ bagi kegiatan usaha dan sudah diserahkan konsesinya” kepada badan usaha. Apa pun situasi dan alasannya, jika di kemudian hari ada penilaian bahwa bagian tertentu dari tanah tersebut ”telah tidak dimanfaatkan dengan semestinya atau secara sepantasnya” dan dengan demikian diklasifikasi sebagai telantar atau telah ditelantarkan, maka bagian tanah itulah yang ditebak akan dijadikan obyek bagi pelaksanaan janji politik tadi. Dari sinilah awal berkembangnya kekhawatiran pelaku usaha.

Kewaspadaan terhadap situasi yang tak menguntungkan ini sebaiknya ditimbang dengan matang dan tak disepelekan, mengingat kementerian yang membidangi masalah kehutanan sendiri juga belum memiliki peta hutan yang sahih. Belum lagi benturannya dengan peta yang dimiliki instansi lain. Pada saat yang sama, kondisi tadi juga memerlukan perhatian ketika Badan Restorasi Gambut cepat atau lambat juga akan melakukan kerja berdasarkan peta gambut yang diklaimnya, terutama di daerah Kalimantan.

Tak kalah penting antisipasi filosofis, ideologi, dan politik terhadap kehadiran kebijakan berkenaan dengan introduksi masyarakat (hukum) adat meski di dalamnya juga disertakan niat ”tetap dan sejauh masih seiring dengan semangat NKRI”. Di satu sisi, penyelenggaraan negara RI memang mesti berlangsung dengan selalu menghormati tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada sebelum terbentuknya negara RI, dengan keaslian susunannya, termasuk segala aturan tak tertulis yang berlaku dan melandasi kehidupan mereka. Sebagai nilai, hal itu harus dihormati dan sejauh mungkin bahkan dicerminkan atau dijelmakan dalam segala pranata baru bagi negara. Namun, di pihak lain juga perlu dicermati berkembangnya anggapan, di tengah cita dan upaya mewujudkan sebuah negara modern, berlangsung pula ”tarikan mundur” karena kita sendiri sekarang ini memunculkan kembali masyarakat (hukum) adat sebagai entitas baru.

Perlu kearifan dan antisipasi cermat untuk terlaksana dan terwujudnya kebijakan baru itu. Sebaliknya, ketidaksiapan dalam mengelaborasi dan menindaklanjuti bisa membuat kebijakan teronggok atau tersendat atau malah tidak dapat dilaksanakan. Di depan mata bangsa ini terpampang jelas tantangan kesenjangan, kemiskinan, dan penyediaan kesempatan kerja yang tidak ringan. Ketika tekad dan segala kemampuan yang dimiliki sedang difokuskan untuk membuat program guna mengatasi, termasuk meningkatkan sumber daya pembiayaan pembangunan, akan menjadi sangat repot jika kita masih harus berkutat dengan kebijakan baru yang tidak dapat berjalan atau bahkan menjadi jerat yang mengikat kaki dan tangan kita dalam gerak perekonomian nasional. Bahkan, memunculkan masalah baru di bidang administrasi pertanahan, sosial, budaya, politik, bahkan dalam bidang keamanan dan ketertiban. ●

Jumat, 10 Maret 2017

2045

2045

Bambang Kesowo ; Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas

KOMPAS, 10 Maret 2017

Ketika tiga atau empat tahun lalu ada buaian tentang Indonesia 2030, muncul gagasan tentang batu penjuru (milestone) lain: mengapa tidak wajah Indonesia di 2045 nanti? Bagai terbangunkan, semua menangkap kita diajak membayangkan dan menorehkan harapan, bagaimana kehidupan bangsa dan negara ini di usia 100 tahun tersebut.

Sudah pasti bukanlah kejahatan untuk membangun impian: di tahun 2045, pendapatan per kapita tiap warga telah dapat mencapai setidaknya setara 10.000 dollar AS per tahun; rakyat dapat hidup dalam perumahan dengan lingkungan yang tertata baik, dengan dua mobil di garasinya. Pokoknya seperti orang Amerika Serikat dengan American dream-nya.

Tidak pula salah bermimpi di 2045 negara kita telah kuat secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer (ipoleksosbudmil), berdasar Pancasila yang terejawantah dalam semua sendi dan napas kehidupan. Juga mimpi tentang kehidupan politik nasional berkeadaban dan tanpa ada lagi korupsi. Mimpi betapa rakyat hidup tenteram dengan disiplin sosial yang tinggi, sedangkan kekuatan militernya "nggegirisi". Indonesia tumbuh sebagai penjuru geopolitik dunia.

Namun, bukan pula tidak mungkin apabila impian tadi terusik oleh interupsi jahil. Karena 2045 baru hadir 28 tahun mendatang, jangan-jangan generasi di lintasan kurun waktu itu mempunyai gambaran yang lain tentang wajah kehidupan tadi. Dengan persepsi tentang masalah dan tantangan di masanya, bukankah mereka juga berhak punya jawab dan impian sendiri? Kalau keusilan tadi tak terlalu salah, lantas apa relevansinya dengan angan generasi saat ini, yang juga menggantang wujud negara dan bangsa Indonesia di tahun 2045, tetapi menurut persepsi tentang cita yang mereka pahami?

Tujuan nasional dan kelembagaan negara

Layaknya generasi pengait antara masa lalu dan sekarang, memang wajar saja apabila kita mengenalkan dan menanamkan pemahaman tentang cita-cita kemerdekaan, berbangsa dan bernegara yang dahulu diuntai para pendahulu, para pendiri negara. Memberikan landasan dan sekaligus bingkai agar apa pun corak dan wujud kehidupan nasional di tahun 2045, tetaplah semua itu bersumbu pada cita-cita yang dalam bahasa UUD 1945 dikenal sebagai Tujuan Nasional: ".membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...."

Mengingatkan cita-cita, jelas baik dan perlu. Namun, lebih bertanggung jawab lagi apabila kita juga dengan jelas menunjukkan arah dan mewariskan sarana dan pranata yang memudahkan mereka bekerja dengan baik. Karena itu, memadaikah apa yang kita miliki saat ini?

Menyangkut elemen pertama dalam tujuan nasional tadi, yaitu membentuk pemerintah negara Indonesia, memadaikah bangun dan tatanan kelembagaan negara setelah empat kali perubahan UUD sekarang ini? Banyak yang melihat tujuan nasional sekadar rincian empat tujuan, tetapi justru abai terhadap instrumen yang mesti mewujudkannya. Lantas bagaimana dapat sampai ke tujuan tersebut? Bagaimana mungkin cita akan digapai kalau tidak ada alat yang bernama pemerintah negara Indonesia sebagai alatnya. Awal uraian tentang tujuan nasional bermula dengan soal kelembagaan tadi. Pertanyaannya, dengan bangun dan tatanan kelembagaan pemerintahan negara sekarang ini, sudahkah kebutuhan untuk menghadirkan stabilitas pemerintahan dan kebijakan terpenuhi dengan baik?

Sistem presidensial dalam pemerintahan yang semula ingin diteguhkan saat ini malah bagai terbelenggu oleh pengaturan sistem kepartaian dan pemilihan presiden, dan pada gilirannya hanya menyisakan kesibukan yang menghabiskan energi sekadar untuk menghadirkan stabilitas yang dirasa semu. Demikian pula hadirnya ragam dan tatanan tentang badan permusyawaratan dan perwakilan yang bukan saja remang secara konseptual, tetapi senyatanya tidak efektif. Di tengah kian maraknya radikalisme, serta bayang-bayang sekitar hantu komunisme, upaya untuk memperteguh dan membumikan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa justru tidak tampak (untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali). Yang namanya dinamika juga tinggi. Ya politik, ya ideologi. Tetapi, siapa yang mesti mengelola?

Persoalan juga masih menggelayut di sekitar elemen kedua dalam tujuan nasional, yaitu empat tujuan yang menjadi tugas pemerintah negara Indonesia tadi. Ketika proses besar untuk mewujudkan empat tujuan tersebut berkaitan dengan aspek komprehensivitas dan kesinambungan dalam perencanaan, satu pertanyaan telah lama menggantung.

Tanpa adanya instrumen yang dulu bernama GBHN, bagaimana kini mesti menjamin bahwa yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang lazim menyertai tak akan selalu berubah UU-nya setiap lima tahun? Di tengah mekanisme pemilihan presiden yang bertumpu pada janji program selama pilpres, yang namanya perubahan (penyesuaian, penyempurnaan, atau dengan kata lain apa pun) RPJP, dan dengan begitu juga RPJM, bukanlah tidak mungkin.

Waktu memang berjalan. Tantangan juga selalu berbeda. Karena itu, apabila ada perbedaan cara pandang tentang prioritas dan penahapan dalam gerak pembangunan, jelas bukanlah masalah. Tetapi, yang namanya alur besar dalam sebuah peta jalan (roadmap), yang diperlukan agar apa yang perlu dilakukan atau dikerjakan dapat dengan jelas dilihat dan diketahui, kapan capaian sesuatu dapat diwujudkan di tiap tahapan, akan sangat membantu terjaganya kesinambungan arah dan gerak pembangunan. Lebih dari sekadar jaminan, transparansi soal tersebut juga memudahkan mobilisasi dan meningkatkan partisipasi kekuatan nasional.

Ataukah mungkin pola pikir lain yang ingin dikembangkan? Faktor kesinambungan dianggap tidak penting. Yang lebih utama adalah wujud dan taraf kehidupan yang lebih maju dan lebih tinggi. Setiap dari empat dalam tujuan nasional tetap dijadikan penjuru, tetapi soal perwujudan, sekali lagi, mesti dianggap sebagai sekadar persepsi dan tafsir. Bukankah setiap waktu membawa nilai dan tantangan yang berbeda? Mungkinkah ini yang sekarang merasuk sebagai pola pikir baru?

Perlu perubahan UUD?

Telah banyak wacana soal ini. Mengapa seolah tiada gereget untuk menanggapi, mungkin soal lain. Bukan mustahil hal itu antara lain terkait dengan semacam sangkaan yang berkembang dalam masyarakat, tentang adanya kelompok yang masih enggan menerima perubahan. Sangkaan serupa itu mungkin benar juga adanya. Namun, pengabaian terhadap keberanian untuk melihat dan memperbaiki kekurangan pastilah lebih tidak menguntungkan. Terlebih lagi kalau sikap pengabaian timbul karena orientasi lain, bahwa kepemimpinan pemerintahan hanya berkisar pada pemenuhan janji selama pilpres, dan terpasung dalam siklus lima tahunan.

Jika demikian, soal 2045 benar-benar sekadar angka penanda 100 tahun kemerdekaan. Tidak lebih, dan tidak kurang. Impian dan harapan akan adanya kehidupan yang maju dan modern pasti tetap ada, tetapi tidak terlalu relevan dikaitkan dengan cita-cita awal.

Ujung dari pertanyaan tentang memadai atau belum memadai sekitar dua elemen tadi sudah sering terdengar walau hal itu dirasa tidak nyaman di sementara kalangan. Pemikiran sekitar kesiapan sarana dan pranata tadi akhirnya berujung pada pertanyaan: perlu perubahan UUD 1945 lagikah? Sudah jadi pengetahuan umum adanya silang pandang tentang dampak empat kali perubahan UUD 1945. Ada yang menolak, ada pula yang hanya menginginkan perubahan yang sekadar untuk mengakomodasi kepentingannya. Ada yang ingin perombakan total, tetapi ada pula yang menginginkan agar dikembalikan saja pada UUD 1945 sebelum perubahan. Semuanya dengan alasan masing-masing. Sudah barang tentu, bukan saja kerja besar yang akan muncul, melainkan juga risiko kehebohan baru.

Namun, sekiranya kebutuhan untuk menata kembali bentuk dan tatanan kelembagaan negara sebagai penyelenggara pemerintah negara (dalam arti luas) memang dinilai perlu, bagaimana sebaiknya harus dicari penyelesaiannya? Bilamana menyentuh kembali UUD 1945 karena berbagai pertimbangan tidak diambil sebagai opsi, mungkinkah presiden mengambil pendekatan instrumental, dengan mengambil inisiatif perbaikan UU yang antara lain dan utamanya menyangkut soal kepartaian, pemilu dan pilkada, badan permusyawaratan dan perwakilan, pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah?

Tabir "negatif" yang seakan menyelimuti hubungan presiden dengan partai-partai politik yang mendukungnya bisa sejenak dikesampingkan. Ditimbang saja sisi positifnya, bahwa dengan dukungan yang besar dari banyak partai politik, mestinya presiden tidak mengalami kesulitan dalam perjuangan politik untuk melakukan penataan ulang kelembagaan negara melalui perubahan UU yang selama ini mengaturnya. Adanya kesamaan pandang antara presiden dan partai politik pendukung tentang perlunya kesiapan dan penataan kembali kelembagaan negara (terutama yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangannya), dan tentang tanggung jawab bersama terhadap masa depan, semestinya memungkinkan hal tersebut dapat berlangsung.

Namun, sebaliknya juga bukan tidak mungkin hal tersebut tidak mudah terwujud apabila dukungan partai politik sekadar karena orientasi kekuasaan, dan bukan pada kerja presiden dan masa depan. Kalau bagi partai-partai politik pendukung tadi berlaku "hukum Ligna: kalau sudah duduk, enggan berdiri", akan sempurnalah kesulitan tersebut. Repotnya, apabila yang terakhir ini yang terjadi, yang ada tinggallah benarnya penilaian bahwa tatanan sekitar kelembagaan negara memang tidak menguntungkan dan perlu ditata ulang.

Lantas bagaimana prospek penyelesaian persoalan tadi? Wallahualam. Apa pun, bagi generasi yang hidup dan berperan saat ini, 2045 mungkin dirasa masih lama. Tetapi, untuk pergulatan hidup sebuah bangsa, jangka 28 tahun pasti akan sangat cepat berjalan. ●

Jumat, 17 Juni 2016

Dapur Pikir Strategis

Bambang Kesowo ; Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas

KOMPAS, 15 Juni 2016

Harus diakui kinerja industri minyak sawit sebenarnya memang bagus. Kontribusinya terhadap pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara konkret dan meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam APBN 2016, subsektor ini menyumbang perolehan pendapatan ekspor tertinggi dibandingkan dengan komoditas nonmigas lain. Oleh karena itu, ketika kemudian pemerintah menasbihkannya sebagai industri nasional yang penting, pikiran khalayak melambung bahwa di depan usaha tersebut akan terbentang berbagai kebijakan insentif dan perlindungan. Begitu pula sewaktu eksponen utama komunitas usaha ini beberapa bulan lalu menggelar tekad di forum dunia untuk maju terus seraya tetap peduli lingkungan, pemerintah juga senang.

Entah sekadar kesejajaran yang tepat waktu ataukah by design, pernyataan tersebut memperkokoh komitmen pemerintah di forum yang sama untuk berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga sadar, lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan. Lingkungan hidup tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup bangsa, tetapi juga dunia. Dalam isu lingkungan, komitmen pemerintah ditebar di banyak fora di luar maupun dalam negeri.

Dalam contoh dua isu tersebut pemerintah memang bersikap jelas. Pemerintah pro sawit. Pemerintah juga pro lingkungan. Namun, sikap jelas saja ternyata belum cukup karena yang diperlukan adalah "sikap dan kebijakan yang nyambung". Sebab, hanya dengan begitu ada kebijakan yang pas. Semua juga tahu bahwa antara isu lingkungan dan isu sawit ada lubang yang mesti ditambal. Ada jarak yang mesti disambung. Semua juga maklum, gerak industri sawit memang berselimut isu lingkungan walaupun dalam kualitas yang kurang menguntungkan.

Kondisi hubungan di antara keduanya menunjukkan belum terkelolanya kebijakan dalam dua isu tersebut secara tepat. Aspek kelestarian dan kesinambungan dalam isu lingkungan senyatanya belum juga bisa "dirukunkan" dengan aspek ekonomi dan sosial yang lekat pada isu persawitan. Bukan rahasia lagi, isu lingkungan memang telah digunakan sebagai alat pemukul pesaing dalam perdagangan internasional. Kesadaran memang biasa terlambat datangnya. Ujung-ujungnya hal itu juga menambah kerepotan pemerintah ketika dampaknya menggoyahkan iklim investasi yang tengah dibangun.

Tak hanya dalam persawitan, isu lingkungan juga digunakan untuk menghantam komoditas industri lain berbasis kayu. Industri kertas dan bubur kertas, industri mebel, pontang-panting memikul beban "pembuktian terbalik" bahwa produk mereka "bersih lingkungan". Di hadapan pasar pembeli yang bagai duduk bersilang kaki, mereka harus membuktikan bahan baku produk mereka tidak berasal dari/terkait dengan kerusakan hutan.

Dunia memang bagai terbalik. Hutan tropik harus mengambil alih beban, tanggung jawab, dan dosa dunia industri yang telah menyebabkan kerusakan ozon dan perubahan iklim. Entah itu karena kepandaian kelompok negara industri/maju, ataukah karena kelemahan negara-negara pemilik hutan tropik yang selalu tergoda iming-iming dana pembangunan hutan, dana penghutanan kembali, ataupun bantuan dana dengan nama apa pun lainnya.

Aneh atau tidak, dan bagaimanapun liku-likunya, negara pemilik hutan tropik bagai manut saja dengan titah tersebut. Warisan soal sengkarut hutan yang timbul sedari zaman HPH, tumpang tindih antarsektor dalam pengelolaan dan eksploitasi hutan, dan lain-lain yang kian merusak rasio luasan hutan, terkesan menjadi tak relevan. Hal itu bagai sekadar persoalan domestik. Dalam dimensi internasional, perubahan iklim dunia akibat hancurnya hutan tropik dinilai lebih sahih untuk dijadikan alat penekan dalam percaturan dagang antarnegara. Contoh di atas menunjukkan, betapa pengelolaan kebijakan dan gerak pengembangan potensi ekonomi, penanganan isu lingkungan dan perubahan iklim, serta kebutuhan pengamanan pasar dalam perdagangan internasional, merupakan masalah yang memerlukan pemecahan yang komprehensif dan terpadu. Kemampuan meramu konsep pemecahan yang terpola bagi kebijakan penyelesaian banyak masalah yang berbeda, tetapi saling mendukung dan memperkuat, makin terasa menjadi kebutuhan.

Aspek geopolitik

Tak hanya di bidang ekonomi, kebutuhan serupa sesungguhnya juga ada di bidang lain. Tengoklah usrek di Laut Tiongkok Selatan (LTS), dan kaitannya dengan cita kita membangun diri sebagai bangsa maritim, serta negara yang ingin meneguhkan diri sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam poros maritim dunia. Masalah ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan saling berkait erat dalam percaturan politik antarnegara.

Cepat atau lambat kita tidak akan dapat terus mengelak, dan perlu mulai menimbang ulang pandangan lama bahwa LTS bukan masalah kita. Bahwa usrek LTS adalah soal antara Tiongkok dan negara-negara di sekitar kawasan yang memiliki klaim teritorial di dalamnya. Bahwa Natuna kita berada di luar (berapa pun jumlah) titik atau dots yang digelar Tiongkok untuk memberi legitimasi klaimnya dalam kisruh tersebut. Pada saatnya baik untuk disadari bahwa dengan basis kesejarahan apa pun, digelarnya titik-titik batas klaim tersebut sesungguhnya hanya dalih. Seperti negara-negara lain yang kini bertikai, Tiongkok pasti juga menimbang LTS mengandung nilai dan kepentingan yang strategis. Bukan sekadar kekayaan laut, tetapi juga yang ada di dasar dan bahkan di bumi di bawahnya.

Bukan tidak mungkin pula jika Tiongkok memimpikan bahwa dengan menguasai LTS, mereka dapat membayangkan dominasi imperiumnya di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Adakah di antara kita yang berpikir, dengan cita seperti itu, walau mungkin tak akan digelar secara terburu-buru, Tiongkok tak akan menurunkan beberapa titiknya ke selatan, lebih luas dari yang sekarang dikampanyekannya? Sejarah kita juga memiliki catatan bahwa kedatangan bangsa lain ke Nusantara dahulu tidak hanya berlayar dari arah barat, tetapi juga ada yang lewat lorong utara tersebut.

Perebutan dan penguasaan sumber daya akan kian hebat di masa depan. Penduduk dunia di 2020 diprediksi akan menjadi sekitar 9 miliar berdasar hitungan statistik PBB. Indonesia sendiri akan memiliki kira-kira 300 juta penduduk pada tahun itu. Jumlah sebesar itu mestinya kian menggugah kesadaran betapa soal keamanan pasokan sumber pangan dan obat akan menjadi kebutuhan, dan bahkan perebutan. Sebagai negara dengan kekayaan hayati terbesar kedua di dunia, menjadi kewajiban kita untuk benar-benar menyiapkan dan mengelola SDM yang dengan kemampuan iptek mampu menguasai dan memanfaatkannya. Bukankah itu pula yang sebenarnya ingin dijawab dalam Nawacita pemerintah kini?

Sebagaimana menghadapi persaingan dengan bangsa lain yang juga akan (atau bahkan sudah bersiap) berlomba untuk memperoleh akses dan atau menguasai, kita memerlukan desain penanganan yang komprehensif dan padu untuk membangun kemampuan guna menghadapinya. Lebih dari sekadar kebijakan sektoral, kita butuh konsep desain yang secara strategis mampu membangun korelasi dunia pendidikan, kegiatan penelitian dan pengembangan iptek, serta dengan dunia industri yang secara konkret akan memanfaatkannya.

Tantangan dalam membangun kemampuan penguasaan dan pengamanan kekayaan nasional, dan pada saat yang sama memikirkan langkah untuk tetap memelihara perdamaian dunia (dan mencegah benturan dalam perebutannya), memang memerlukan pemikiran guna melandasi banyak kebijakan yang diperlukan untuk menjawabnya. Contoh adanya benturan kepentingan dalam membangun kemampuan ekonomi nasional dengan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana memadukan kebijakan agar keduanya dapat berjalan tanpa tabrakan, memang sebaiknya segera diatasi, apalagi keduanya ternyata memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan pengamanan kepentingan dalam perdagangan internasional kita.

Sama halnya adalah kebutuhan antisipasi terhadap kemungkinan perebutan sumber daya atau akses terhadapnya, serta membangun kemampuan SDM nasional (termasuk bonus demografi yang sering diwacanakan), yang juga memerlukan desain penanganan komprehensif dan tepat.

Penyiapan desain besar

Dalam konteks interaksi dengan bangsa-bangsa yang memang mendefinisikan dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing, semua masalah tersebut akan menjadi komponen dalam pemahaman tentang geopolitik yang perlu dikembangkan dan mesti dikuasai. Pada gilirannya, sulit dibayangkan betapa tanpa penguasaan dan pemahaman tentang geopolitik ini, kita akan dapat melangkah dalam mewujudkan cita untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Kita mungkin juga mengalami kesulitan untuk mengartikulasi dan mengoperasionalkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Lebih dari sekadar pemecahan yang bersifat teknis operasional, pemikiran dan penyiapan desain besar ini memang bersifat strategis. Tidak hanya obyek atau sasarannya, tetapi langkah penyusunan konsepsi pemecahan yang utuh dan bulat itu yang sifatnya strategis.

Di banyak negara, presiden atau perdana menteri biasa memiliki dapur untuk mengolah pemikiran soal strategis seperti itu. Nama dan statusnya mungkin berbeda satu dari lainnya, tetapi esensinya sama. Mereka bahkan membuat kajian dan bahkan dengan interpretasi mereka terhadap banyak variabel dalam geografi masing-masing, membangun desain strategis bagi arah kehidupan masa depan, mendefinisikan kepentingan nasional mereka, dan menentukan cara interaksi mereka dengan bangsa lain di dunia. Di Indonesia, mungkin di lingkungan kantor staf presiden telah ada. Namun, dengan mengingat substansi dan keluaran yang diharapkan, rasanya tidak mudah mewujudkan hal itu dalam tatanan organisasi dan norma birokrasi yang baku. Lantas di mana?

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden kiranya bisa dioptimalkan untuk berfungsi sebagai dapur tersebut. Lembaga ini, sesuai dengan namanya, memiliki keluwesan lebih besar jika dibandingkan dengan Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), yang secara fungsional bagai telah dibatasi oleh nomenklaturnya. Selain itu, bukankah pada dasarnya Lemhannas sedari awal pembentukannya memang difungsikan secara pokok untuk membentuk calon-calon pemimpin bangsa dan negara, dan melakukan kajian strategis tentang permasalahan nasional?

Pemantapan ideologi dan sistem nilai nasional, pembangunan dan pengembangan wawasan nasional, serta penguasaan geopolitik merupakan bidang kajian yang strategis sifatnya. Kajian bagi perumusan simpul-simpul hulu bagi kebijakan yang komprehensif, yang integral, yang padu, sangat diperlukan dan strategis sifatnya. Hasil kajian tidak hanya perlu untuk membekali calon pemimpin yang dididik, tetapi terutama mesti menjadi konsumsi Presiden. Gubernur Lemhannas dapat membentuk grup-grup kajian ini, dan merekrut tenaga-tenaga senior ahli dan berpengalaman di bidang-bidang bersangkutan, dan secara fungsional bekerja langsung di bawah kendali dan arahannya.

Lemhannas dapat merekrut tenaga yang benar-benar ahli dan berpengalaman yang mana pun di Indonesia ini yang diperlukannya. Untuk kebutuhan yang demikian strategis, sungguh sayang jika pemerintah tidak memanfaatkan lembaga itu secara optimal. Mungkin memang tak perlu menjadi satu-satunya, tetapi Lemhannas sebenarnya juga tak terlalu keliru jika dibangun sebagai sebuah dapur pikir strategis, sebagai think-tank Presiden. Semoga. ●