Stabilisasi dan Sterilisasi Haryo Kuncoro ;  Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI, Jakarta

KOMPAS, 14 Juli 2021

 

 

                                                           

Kian sempitnya ruang gerak kebijakan moneter dan makroprudensial agaknya tak menyurutkan hasrat Bank Indonesia (BI) untuk terus bermanuver dalam menghadapi gejolak eksternal. Tuntutan primer peran stabilisasi ekonomi makro yang diemban BI akan disiasati dengan program pengembangan pasar keuangan.   Sesuai Blue Print Pengembangan Pasar Uang 2025, agenda BI periode 2021-2022 fokus pada transaksi repo (repurchase agreement) dan DNDF (domestic non-deliverable forward). Operasi moneter mengandalkan piranti repo surat berharga negara, sementara perangkat DNDF ditujukan pada stabilisasi nilai tukar rupiah.   Instrumen DNDF sejatinya bukan sesuatu yang baru sama sekali dalam operasi pasar valuta asing. BI toh sudah mendayagunakan DNDF sebagai salah satu trisula intervensi (triple intervention) di pasar valuta asing, sejajar dengan kiprahnya di pasar spot dan pasar sekunder surat berharga.   Kendala fundamental   Hal yang baru ialah implementasi transaksi DNDF nantinya dikembangkan dalam platform pertukaran elektronik dengan sistem saluran majemuk. Proses kliring dilakukan oleh pusat rekanan sehingga kuotasi harga dapat diakses transparan oleh pelaku pasar dan mereka pun dapat melakukan transaksi nirnama.   Meski pasar DNDF dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar sebagai salah satu instrumen lindung nilai terhadap risiko perubahan nilai tukar, pengembangan pasar DNDF tak terlepas dari sejumlah kendala fundamental. Kendala utama ialah pasar DNDF di Indonesia belum kukuh terbentuk.   Sejauh ini, BI sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi berapa banyak pelaku pasar yang bersedia memanfaatkan pasar DNDF. Kesulitan menakar kuantitas pelaku pasar berakumulasi dengan kapasitasnya. Berapa besar nilai valuta asing yang hendak di-DNDF-kan juga masih menjadi pertanyaan besar.   Faktanya, banyak pelaku pasar yang mengandalkan transaksi valuta asing di pasar spot. Volume valuta asing yang ditransaksikan, dalam pandangan pelaku pasar, bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Toh pertukaran antara rupiah dengan valuta asing bisa terjadi pada hari yang sama atau paling lama berselang dua hari.   Sebaliknya, transaksi forward sepertinya dihindari pelaku pasar uang domestik. Tenggat antara pertukaran antara rupiah dengan valuta asing bisa lebih lama, tergantung kesepakatan. Dalam masa penantian itu, nilai tukar rupiah bisa berubah drastis, yang menuntut biaya ekstra untuk lindung nilai.   Kalaupun pelaku pasar bersedia memanfaatkan DNDF, persoalan tak berhenti sampai di sini. Pokok masalahnya persis seperti ayam dengan telur. Perkembangan pasar forward mensyaratkan nilai tukar yang stabil. Sebaliknya, kestabilan nilai tukar akan tercapai jika dtopang oleh pasar forward yang sudah mapan.   Arah kausalitas manapun yang dirujuk, satu hal yang pasti ialah kalau nilai tukar stabil, biaya lindung nilai niscaya rendah, akan tetapi jika nilai tukar berfluktuasi biayanya juga relatif tinggi. Konkretnya, biaya lindung nilai tak bisa digunakan sebagai insentif, kecuali ada pihak ketiga yang membiayainya.   Dalam konteks DNDF, BI membiayai risiko itu. BI membayar premi atas selisih kurs pada saat transaksi terjadi. Premi yang dibayar BI berdasarkan mekanisme lelang sehingga sudah tercapai skala yang paling efisien. Pembayaran yang dilakukan BI pun dalam rupiah sehingga tak menggerus cadangan devisa BI.   Dengan alur logika ini pula, pembelian valuta asing di waktu akan datang sejatinya telah ‘digeser’ untuk waktu sekarang. Artinya, BI bisa memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah di waktu yang akan datang sedemikian rupa sehingga sejak awal bisa mempersiapkan strategi antisipasinya.   Alhasil, hakikat DNDF semestinya komplemen dengan valuta asing agar kegiatan usaha pelaku pasar uang tetap eksis. Dengan alasan ini. pasar derivatif valuta asing Indonesia tak seharusnya ketinggalan terlalu jauh dibanding negara lain, seperti Korea, Singapura, Malaysia atau Thailand.   Strategi taktis   Agar minimal bisa mendekati level pasar DNDF di keempat negara tersebut, BI perlu menempuh beberapa strategi taktis. DNDF niscaya mensyaratkan kecukupan cadangan devisa. Likuiditas valuta asing mutlak untuk memastikan instrumen DNDF bisa mengimbangi dinamika pasar sekaligus mengirim sinyal konfidensi.   Sinyal konfidensi juga akan membawa efek pada perluasan daya jangkau DNDF. Mekanisme DNDF akan mampu menjangkar pasar DNDF di luar negeri. Artinya, pasar forward domestik bisa menjadi acuan bagi pasar sejenis di luar negeri. Alhasil, potensi mobilitas valuta asing ke luar negeri bisa diredam.   Mobilitas valuta asing juga bisa direduksi dengan memperluas aset rujukan dasar (underlying asset) instrumen DNDF. Penggunaan aset finansial lain memberikan keleluasaan alternatif pilihan dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Intinya, dorongan pihak asing untuk kembali memegang valuta asing bisa diredakan.   Sampai di sini, pasar DNDF bekerja optimal jika ada kesamaan pemahaman. Konsekuensinya, literasi keuangan yang berkesinambungan kepada semua pelaku pasar keuangan menjadi krusial. Di satu sisi, transaksi di pasar derivatif membutuhkan perhitungan yang tidak ‘umum’ dan menuntut logika yang amat komprehensif.   Di sisi lain, literasi keuangan akan lebih menjamin instrumen DNDF yang ditawarkan BI bakalan segera terserap begitu sistem anyar pengembangan DNDF diberlakukan. Maka, BI harus jeli membedakan apakah penyerapan DNDF didasari oleh motif spekulasi belaka atau benar-benar sebagai wahana lindung nilai.   Jika beberapa ikhtiar di atas sukses dirintis, operasi pasar valuta asing akan sampai pada sasaran. Produk kebijakan yang berbasis pada paradigma ‘mendahului keadaan’ (ahead the curve) akan semakin kredibel. Pada akhirnya, kebijakan stabilisasi BI pun tersistematisasi dan kesan panik yang terbersit dari kebijakan sterilisasi niscaya akan pupus. Bukan begitu, BI? ●

 

 

 

Pajak Karbon Haryo Kuncoro ; Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; Direktur Riset SEEBI (The Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta

KOMPAS, 07 Juni 2021

 

 

                                                           

Reformasi perpajakan terus bergulir di Tanah Air. Dari sejumlah wacana perubahan yang diapungkan, pajak karbon (carbon tax) tampaknya merupakan hal baru. Tujuan umum introduksi jenis pungutan anyar itu adalah untuk memaksimalkan pendapatan negara. Sementara, target lebih spesifik adalah pengurangan emisi gas rumah kaca.   Hasrat tinggi pemungutan pajak karbon di Indonesia agaknya sejalan dengan praktik terbaik yang berlaku di banyak negara. Jepang, Singapura, Perancis, dan Cile, misalnya, sudah lebih dulu memberlakukan pajak karbon dengan rentang tarif antara 3 dollar AS-49 dollar AS per ton emisi karbon dioksida.   Padahal, Indonesia sendiri sejatinya sudah sejak lama mengimplementasikan pajak karbon, meski masih ’samar-samar’ dan terbatas cakupannya. Jika menilik sasaran finalnya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di level pemerintah daerah tampaknya bisa diklaim sebagai pajak karbon.   Dalam perspektif teoretis, pemunculan pajak karbon berawal dari eksternalitas negatif terhadap pihak lain yang ditimbulkan oleh emiten karbon. Sejauh emiten karbon bisa menyelesaikan sendiri dengan pihak yang dirugikan, misalnya dengan sejumlah uang kompensasi, persoalan karbon tidak akan berkembang jauh.   Persoalan muncul ketika emiten karbon tak bersedia membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Keengganan emiten karbon membayar uang kompensasi dimungkinkan karena pemunculan ’penebeng gratis’ (free rider). Emiten lain yang tidak mengeluarkan biaya kompensasi bisa ikut memproduksi karbon.   Sementara pihak lain yang dirugikan tadi tidak menghendaki keberadaan karbon. Artinya, ada ’penawaran’ karbon akan tetapi tidak ada ’permintaan’ emisi karbon. Konsekuensinya, penanggulangan karbon merupakan kebutuhan kolektif dan menjelma menjadi masalah ’kolam bersama’ (common pool problem).   Ketiadaan ’permintaan’, eksistensi ’penebeng gratis’, dan ’masalah kolam bersama’ menunjukkan gejala kegagalan pasar (market failure) yang menghendaki kehadiran negara. Pajak karbon merupakan manifestasi dari campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan eksternalitas negatif.   Kendati terjustifikasi secara konseptual, penerapan pajak karbon di Indonesia masih menghadapi sehimpun persoalan praktis. Persoalan pajak karbon yang fundamental adalah penentuan obyek pajaknya. Obyek pajak karbon bisa dikenakan pada besaran emisi yang dihasilkan atau berdasarkan sumber emisinya.   Obyek potensial yang dapat dikenai pajak karbon di Indonesia adalah bahan bakar fosil dan gas emisi pabrik atau kendaraan bermotor. Untuk obyek pajak atas dasar emisi karbon berasal, pemerintah bisa mengenakan pajak karbon pada industri pulp and paper, semen, pembangkit listrik, dan petrokimia.   Masing-masing pemilihan konsep obyek pajak memerlukan pertimbangan matang. Kriteria pendefinisian obyek pajak memiliki implikasi yang tidak ringan. Kegagalan dalam membuat batasan yang tegas mengakibatkan pemungutan pajak karbon tidak optimal. Wajib pajak selalu mencari celah guna mengindari kewajibannya.   Kalaupun isu obyek pajak di atas bisa tegas ditetapkan, problema pajak karbon tidak berhenti sampai di sini. Persoalan yang lebih elementer adalah penggunaan terminologi ’pajak’ itu sendiri. Bentuk pungutan ’pajak’ karbon niscaya lebih mengutamakan aspek penerimaan fiskal daripada tujuan pengurangan emisinya.   Format pungutan cukai untuk emisi karbon membuka peluang meredam tendensi memaksimalkan penerimaan negara. Selain terkesan lebih ’lembut’, obyek cukai karbon juga bisa ditetapkan lebih fokus lantaran berhubungan langsung dengan eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh emisi karbon.   Meski demikian, pungutan cukai karbon perlu diikuti dengan alokasi belanja yang spesifik pula. Belanja pemerintah yang dibiayai dari penerimaan cukai karbon harus bisa dipertanggungjawabkan kembali pada obyek pajak dan aktivitas ekonomi yang sejauh mungkin masih terikat dengan emisi karbon.   Regulasi kompromistis   Pajak maupun cukai masih saja mengesankan ‘hukuman’ atas karbon yang dihasilkan. Pengendalian emisi karbon yang lebih edukatif adalah pemberian subsidi bagi pelaku ekonomi yang mampu mengurangi kandungan karbon. Cara ini tentu akan merangsang penemuan metode produksi yang ramah lingkungan.   Pilihan subsidi sudah pasti dikesampingkan. Selain menambah beban anggaran, penentuan kriteria penerima subsidi juga sulit. Alhasil, ’hak emisi karbon’ bisa ’dijual’ lewat lelang. Penawar dengan harga tertinggi yang menang. Hasil penjualan lelang ’hak emisi karbon’ bisa digunakan untuk memitigasi dampak negatifnya.   Sayangnya, ada atau tanpa ’hak emisi karbon’, setiap kegiatan ekonomi senantiasa menghasilkan karbon. Mengikuti hukum fisika, setiap pembakaran pasti menghasilkan karbon. Intinya, emisi karbon hanya bisa diminimalkan, alih-alih dihilangkan. Opsi regulasi bisa menjadi jalan tengah yang kompromistis.   Dengan payung regulasi, pemerintah menoleransi emisi karbon sampai batas yang ’aman’ menurut fatwa kesehatan. Jika melebihi batas tertentu, pengemisi karbon terkena denda. Artinya, ada ruang bagi emisi karbon yang memang tidak bisa dihindari, ada muatan edukasi batas ’aman’, sekaligus mendorong inovasi teknologi agar ambang toleransi tidak terlanggar.   Beberapa alternatif desain di atas sengaja diungkap untuk menunjukkan jenis pungutan karbon tidak semata-mata hanya berbentuk pajak. Opsi lain kemungkinan lebih cocok untuk kondisi khas Indonesia. Pilihan sepihak pada bentuk pajak adalah logika simplistis plus oversimplifikasi permasalahan.   Pada akhirnya, landasan yuridis apa pun yang dipilih sebagai produk hukum bagi implementasi pungutan karbon di Indonesia, ia harus tetap mengedepankan misi pengendalian lingkungan. Toh, bumi dan alam bukanlah warisan nenek moyang melainkan titipan anak cucu. Bukan begitu? ●

 

 

Peningkatan Rasio Pajak dan Reformasi Perpajakan  Haryo Kuncoro ; Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset The Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta

                                                         KOMPAS, 07 April 2021

 

 

                                                           

Penerimaan negara dari pos perpajakan terus mendapat sorotan tajam dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama saat pandemi Covid-19.   Pelemahan ekonomi global dan ekonomi domestik membawa imbas pada kekurangan (shortfall) penerimaan pajak.   Di satu sisi, pemerintah memilih opsi insentif perpajakan dan stimulus fiskal dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan rasio defisit mulai 2023 harus kembali ke pakem semula, yaitu maksimum 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).   Alhasil, pemerintah punya tugas berat terkait dengan penurunan angka defisit dalam format konsolidasi fiskal. Konsolidasi fiskal ditandai dengan peningkatan penerimaan dan/atau mengurangi belanja. Kegagalan konsolidasi fiskal berakibat pada tambahan pembiayaan utang guna menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).   Opsi pada pengurangan belanja negara agaknya akan dihindari. Selain berisiko pada periode resesi ekonomi yang semakin panjang, mayoritas belanja negara juga bersifat wajib (mandatory spending). Lagi pula, rasio belanja pemerintah terhadap PDB masih sangat kecil, yakni 10 persen.   Pilihan pada peningkatan penerimaan, terutama pajak, tampaknya masih terbuka lebar.   Kerapuhan struktur   Rasio pajak terhadap PDB mengalami tren penurunan. Rasio pajak juga masih rendah, jauh di bawah standar negara berpenghasilan rendah yang adalah 15 persen. Apalagi dibandingkan dengan 30 persen di negara-negara maju (Peralta-Alva et al, 2018).   Hanya, meningkatkan rasio pajak tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Pasalnya, penerimaan pajak tidak elastisitas dengan perkembangan ekonomi. Sebagai rujukan, elastisitas pajak sebelum pandemi sekitar 0,4. Artinya, penerimaan pajak hanya tumbuh 0,4 persen sebagai akibat dari 1 persen pertumbuhan ekonomi.   Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah lebih rendahnya peningkatan penerimaan pajak relatif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan minimnya kemampuan pengumpulan pajak atau memang obyek pajaknya yang tak tumbuh alias tak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.   Secara teoretis, keduanya punya probabilitas yang sama untuk terjadi. Output sektor pertanian dihitung sebagai komponen PDB yang kemudian digunakan sebagai basis perhitungan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB masih signifikan, sekitar 13 persen.   Akan tetapi, tidak semua produk pertanian terjamah pajak. Sektor informal dan UMKM banyak bergerak di sektor pertanian belum tersentuh pajak. Kontribusi sektor pertanian pada penerimaan pajak di Indonesia hanya 1,9 persen. Bahkan, bukti empiris lintas negara menunjukkan ada korelasi negatif antara sektor pertanian dan rasio pajak.   Penerimaan sumber daya alam (SDA) justru lebih sensitif terhadap harga komoditas di pasar ekspor. Dengan karakteristiknya yang ekstraktif, sektor SDA memiliki keterkaitan yang lemah dengan sektor-sektor industri lain. Artinya, dinamika sektor SDA tidak mendorong aktivitas ekonomi turunannya.   Lebih lanjut, penerimaan SDA bertalian dengan perolehan Pajak Penghasilan (PPh) badan pengelolanya. Kontribusi wajib pajak (WP) besar ini mencapai 30 persen dari total penerimaan pajak. Artinya, ada semacam ketergantungan terhadap WP besar. Artinya, di sini ada isu keberlanjutan penerimaan yang dipertaruhkan.   Dominasi PPh badan seolah mempertegas kecilnya kontribusi PPh orang pribadi (OP). Penerimaan PPh OP hanya 10 persen dari perolehan PPh. Padahal, praktik terbaik internasional menyimpulkan negara dengan perolehan PPh OP yang kuat juga tangguh dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal (IMF, 2020).   Kerapuhan struktur perpajakan juga tecermin dari perimbangan antara penerimaan PPh OP dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak tidak langsung. Pembayar pajak tak langsung bisa menggeserkan kepada pihak lain. Ringkasnya, PPN memiliki efek pada sebaran beban akhir pajak yang berdampak pada distribusi pendapatan.   Reformasi perpajakan   Sampai di sini, beberapa persoalan fundamental perpajakan di atas dengan sendirinya memberikan arah bagi reformasi perpajakan. Peningkatan rasio pajak menghendaki reformasi perpajakan yang komprehensif. Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, toh, sudah masuk dalam Prolegnas 2021-2024.   Alhasil, upaya peningkatan rasio pajak secara makro perlu diawali dengan mentransformasi ”ekonomi bawah tanah” (underground economy) menjadi ekonomi riil sehingga bisa terjangkau pajak. Ekonomi bayangan (shadow economy) di Indonesia sangat material, yakni mencapai 26,6 persen terhadap PDB (Medina dan Scheneider, 2018).   Diversifikasi sumber perolehan pajak juga terbuka diarahkan pada sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan pariwisata layak dijadikan sebagai wahana penerimaan pajak. Perkembangan tersebut perlu diakomodasi dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain.   Menggenjot penerimaan pajak tidak melulu soal tarif dan ekstensifikasi. Memperluas basis pajak dengan memerangi penghindaran dan penggelapan pajak juga memainkan peran penting. Reformasi struktural perpajakan lewat penagihan yang efisien dan introduksi pajak tak distortif juga mengurangi beban kerugian ekonomi.   Di lingkup internal otoritas pajak, mengoptimalkan pemanfaatan data perpajakan dari program amnesti pajak, pertukaran informasi keuangan secara otomatis, dan pihak ketiga bisa menjadi acuan untuk mengukur kepatuhan WP. Salah satu faktor pendorong kepatuhan WP dalam sistem self assessment adalah ketersediaan data yang valid.   Beberapa hal di atas mutlak dimasukkan ke dalam agenda konsolidasi fiskal pada masa mendatang. Dengan basis pajak yang lebih andal, penerimaan pajak dalam negeri niscaya akan elastis terhadap kondisi ekonomi nasional. Pada akhirnya, predikat pajak sebagai soko guru pendapatan negara pun melekat berkelanjutan. Semoga. ●

 

OBLIGASI DAERAH

Menyoal Obligasi Daerah

HARYO KUNCORO

 

KOMPAS 28 September 2019

 

Penerbitan obligasi daerah menjadi diskursus publik dalam dua tahun terakhir. Di satu sisi, banyak pihak berpendapat obligasi daerah belum saatnya diterapkan di Indonesia. Selain belum memiliki pengalaman, penerbitan obligasi daerah akan memberatkan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. Di sisi lain, penerbitan obligasi daerah sudah merupakan tuntutan dalam pembiayaan proyek pemda. Faktanya, pendapatan asli daerah tidak cukup untuk mendanai belanja pemda. Sementara transfer dari pusat sebagian besar tersalur pada belanja pegawai yang tidak produktif.

Antisipasi Efek Samping Insentif Fiskal

Oleh :  Haryo Kuncoro  ; Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta
MEDIA INDONESIAPada: Kamis, 18 Jul 2019, 01:20 WIB

KINERJA penerimaan pemerintah tengah mendapat sorotan. Penerimaan pajak yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara menunjukkan tren perlambatan. Realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2019, misalnya, hanya tumbuh 2,43%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 14,2%. 

Menjinakkan Dolar

Menjinakkan Dolar Haryo Kuncoro ;  Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta; Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

                                              MEDIA INDONESIA, 27 April 2018

                                                           

PASAR finansial global terus bergejolak belakangan ini. Kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), per Maret 2018, memantik spekulasi kuat akan rentetan kenaikan fed fund rate (FFR) tiga kali lagi sepanjang tahun ini.  Tendensi ini disikapi para pelaku pasar melepas aset berdenominasi nondolar AS. Akibatnya, hampir semua mata uang dunia mengalami tekanan, termasuk rupiah. Sejak awal April (month to date), nilai tukar rupiah melemah 0,91%, yang lebih kecil daripada pelemahan mata uang beberapa negara emerging market lain. Komparasi dengan spektrum waktu yang lebih panjang agaknya tidak mengubah simpulan. Sejak awal 2018 (year to date) rupiah melemah 2,35% hingga nyaris Rp13.999 per dolar AS, tetapi lebih rendah daripada pelemahan mata uang lain, seperti real Brasil 3,06%, rupee India 3,92%, peso Filipina 4,46%, dan lira Turki 7,17%. Lebih dangkalnya depresiasi rupiah relatif terhadap negara peer menimbulkan pertanyaan seberapa kuat upaya stabilisasi BI berupa intervensi di pasar valuta asing mampu menopang kekuatan nilai rupiah. Indikator makroekonomi yang terus membaik semestinya membuat rupiah lebih kuat terhadap tekanan eksternal. Kekuatan mata uang domestik terhadap mata uang asing dalam perspektif teoretis dapat dijelaskan dari paritas daya beli (purchasing power parity). Pandangan ini menegaskan nilai tukar ialah cerminan dari perbedaan daya beli mata uang di kedua negara. Konsep dasarnya, suatu barang mestinya mempunyai harga yang sama di mana pun. Daya beli uang terhadap banyak komoditas direpresentasikan indeks harga konsumen. Kenaikan relatif indeks harga konsumen dikenal sebagai laju inflasi. Oleh karena itu, paradigma ini memberikan resep nilai tukar akan stabil jika laju inflasi di setiap negara terkendali. Pendekatan paritas daya beli secara implisit mengasumsikan uang semata-mata sebagai alat tukar (medium of exchange). Pelaku ekonomi seakan hanya memiliki dua alternatif aset, pegang uang tunai atau barang. Faktanya, uang bisa dipakai sebagai media spekulasi untuk mendapatkan imbal hasil (return). Pertimbangannya, jika pegang uang tunai, pelaku ekonomi akan liquid untuk bertransaksi barang/jasa. Namun, memegang uang cash tidak memberikan imbal hasil daripada jika disimpan di perbankan, misalnya. Artinya, suku bunga (domestik dan luar negeri) menjadi determinan penting dalam menentukan nilai tukar. Imbal hasil perbankan merujuk pada suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral. Perbedaan suku bunga lintas negara disebut suku bunga diferensial. Oleh karena itu, pendekatan kedua ini menyarankan nilai tukar akan stabil jika selisih suku bunga antarnegara dijaga dalam rentang yang kukuh. Beranjak dari tesis sini, kenaikan FFR tanpa diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7-day reverse repo rate (7DRRR) niscaya akan memperbesar suku bunga diferensial sehingga dana akan mengalir ke AS. Akibatnya, pembelian dolar meningkat sehingga kembali mendepresiasi rupiah. Kedua teori itu dalam taraf tertentu mampu menjelaskan perilaku nilai tukar rupiah meski kurang memuaskan. Buktinya, dalam tiga tahun terakhir The Fed sudah menaikkan FFR lima kali. Sementara itu, BI malah menurunkan suku bunga acuan delapan kali. Artinya, proposisi suku bunga diferensial tidak kesampaian. Persoalan kian kompleks saat ketiganya berinteraksi. Secara normatif, jika pergerakan inflasi terjaga, suku bunga acuan akan stabil sehingga nilai tukar juga akan ‘tenang’. Dengan alur ini, laju inflasi seharusnya sebanding dengan depresiasi. Faktanya, laju depresiasi (2,35%) lebih tinggi daripada inflasi (0,99%), pun di saat 7DRRR lama tidak berubah. Kondisi semacam ini berakibat BI kesulitan dalam menentukan besaran suku bunga acuan. Celakanya lagi, angka inflasi yang ditargetkan 3,5% pada tahun ini akan diganggu gejolak internal berupa fluktuasi harga barang yang diatur pemerintah (administered price) dan harga pangan yang bergejolak (volatile prices). Orientasi ke luar kebetulan juga terhalang oleh perang dagang AS dengan Tiongkok. Artinya, lalu lintas barang/jasa yang menjadi landasan berpijak dalam menentukan nilai tukar bisa seret. Seretnya lalu lintas barang/jasa membuat nilai tukar tidak mencerminkan kinerja perekonomian yang sesungguhnya. Kegagalan kedua pendekatan sebelumnya memaksa perluasan kajian menuju pendekatan portofolio. Dasar pemikirannya, imbal hasil tidak hanya ditawarkan suku bunga, tetapi perbankan juga yield yang dipasok aset finansial lain, berupa surat berharga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kerangka ini, pelaku ekonomi senantiasa aktif menyubstitusi kekayaannya antara uang tunai, barang, simpanan di bank, dan surat berharga. Oleh karena itu, setiap ada gejolak di satu pasar imbasnya akan cepat merambat ke segmen pasar yang lain. Fluktuasi harga saham dan emas pada saat kurs bergejolak ialah contoh konkretnya. Alhasil, pasar keuangan terintegrasi antara segmen satu dengan yang lain baik intranegara maupun lintas negara. Kondisi ini membuat kebijakan moneter bank sentral senantiasa kesulitan meredam setiap gejolak yang ada di pasar keuangan entah dari segmen/negara mana asal gejolak bermula. Dengan konfigurasi problematika di atas, kebijakan moneter BI yang ketat dalam bentuk kenaikan 7DRRR menjadi opsi kebijakan yang layak bagi Indonesia yang berstatus perekonomian kecil yang terbuka (small open economy) tatkala kebijakan moneter negara leader sudah menaikkan suku bunga acuan. Tanpa memasukkan opsi kenaikan 7DRRR, BI mau tidak mau harus intervensi untuk menjinakkan dolar. Pilihan ini kendati efektif, hanya sesaat dan berbiaya mahal. Lagi pula, cadangan devisa yang dipegang BI relatif kecil untuk ukuran pasar valuta asing sehingga keberlanjutannya masih bisa dipertanyakan. Agaknya BI perlu berkaca dari pengalaman negara lain yang mengadopsi ‘ketat’ dalam menjaga suku bunga acuan dalam praktiknya ‘fleksibel’ terhadap nilai tukar. Frekuensi intervensi di pasar valuta asing menjadi lebih sering dan lebih sensitif terhadap pergerakan nilai tukar riil. Solusi yang lebih kompromistis ialah sistem pengendalian devisa, khususnya aliran hot money yang dominan di pasar uang. Regulasi parsial perlu dikenakan pada capital flow agar dana portofolio asing tidak keluar/masuk begitu saja tanpa memberikan kontribusi yang signifikan bagi stabilitas nilai tukar rupiah. Mau pilih yang mana BI? ●

Mendesain Insentif Investasi

Mendesain Insentif Investasi Haryo Kuncoro  ;   Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; Doktor Ilmu Ekonomi lulusan PPs-UGM Jogjakarta

                                                    JAWA POS, 28 Februari 2018

                                                           

KINERJA perekonomian sepanjang 2017 tidak menyurutkan optimisme pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada 2018. Dengan target 5,4%, pemerintah mengandalkan ekspor dan investasi. Harapan tersebut masuk akal. Pemulihan perekonomian global, kendati masih tersendat, terus memperlihatkan kemajuan positif. Indikatornya, harga beberapa komoditas andalan ekspor di pasar dunia memperlihatkan perbaikan. Perbaikan rating dari lembaga pemeringkat internasional mempertebal keyakinan investasi akan menjadi lokomotif pertumbuhan. Hal ini memerlukan kerja keras lantaran memerlukan kenaikan investasi setidaknya 7%. Dalam perspektif teoretis, pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh investasi menawarkan banyak benefit. Selain lebih berkelanjutan (sustainable), investasi diikuti dengan transfer teknologi, penciptaan kesempatan kerja, dan perbaikan distribusi pendapatan. Dengan alur logika ini, pemerintah serius membangun infrastruktur untuk mengundang investasi lain di berbagai bidang. Dalam konteks ini, pemerintah tengah menggodok insentif investasi berupa tax allowance, tax holiday bagi perusahaan ventura, insentif pajak bagi pelaku UKM, serta bagi kegiatan penelitian, pengembangan, dan pelatihan vokasi. Dalam ranah empiris, efektivitas keempat skema insentif fiskal di atas masih menjadi perdebatan. Kebijakan tax allowance yang sudah diperkenalkan sejak 10 tahun lalu terbukti tidak menarik banyak peminat. Situasi yang sama juga terjadi pada 16 paket deregulasi ekonomi.  Kemudahan berusaha di berbagai sektor produksi tampaknya belum mampu membangkitkan hasrat pengusaha segera menanamkan modalnya. Wacana tax holiday dalam bentuk dispensasi pembayaran PPh dan/ atau membayar PPh dengan tarif reduksi juga menyisakan pertanyaan. Penelitian IMF (2012) menunjukkan pengurangan pajak untuk menarik investasi hanya manjur untuk negara maju daripada negara berkembang. Sehimpun fakta di atas menyarankan perlunya reorientasi dalam merancang insentif fiskal. Analisis komprehensif atas manfaat dan biaya terhadap pemberlakuan skema insentif perlu dicermati kembali. Sebagai contoh, insentif fiskal niscaya memunculkan potensi kehilangan penerimaan negara seandainya insentif tidak diberikan. Sementara potensi penerimaan negara hilang, pemerintah harus mengeluarkan berbagai biaya administrasi dan ongkos pengelolaan insentif. Apa pun bentuknya, insentif pajak akan memangkas biaya penggunaan modal sehingga mendorong kenai- kan permintaan barang modal. Sayangnya, pasokan barang modal inelastis. Konsekuensinya, insentif pajak bisa salah sasaran yang menguntungkan pemasok barang modal alih-alih investor. Agar tidak salah sasaran, investor perlu diberi panduan secara detail sektor tertentu yang berhak mendapatkan insentif. Hal ini penting mengingat investasi yang berorientasi ekspor, terutama yang mudah berpindah (mobile), lebih sensitif terhadap insentif pajak. Lebih spesifik lagi, insentif perlu diberikan pada level perusahaan. Insentif pajak tidak bekerja pada perusahaan yang menghadapi kendala keuangan. Pengalaman di Thailand, misalnya, perusahaan yang mendapat keuntungan dari insentif justru memiliki rasio keuangan yang lebih lemah daripada yang tidak. Dalam skala internasional, pemberian insentif fiskal bisa menyeret masuk pada isu persaingan fiskal lintas negara. Artinya, insentif fiskal bisa mandul tatkala negara lain, terutama yang berada di satu kawasan, juga menawarkan insentif yang sama. Insentif fiskal juga bisa ditafsirkan sebagai bagian dari politik dumping, terutama oleh negara lain yang tidak memberlakukan insentif sejenis. Dalam logika mereka, insentif membuat harga produk lebih murah sehingga menggerus pangsa pasar negara pesaing. Per definisi, insentif bersifat temporer. Pada suatu saat, insentif fiskal bakal dicabut. Yang perlu dipikirkan adalah pencabutan insentif tidak otomatis melepas perusahaan penerima insentif layaknya perusahaan yang tidak menerima insentif. Alhasil, insentif yang bersifat sementara memiliki dampak jangka pendek yang lebih besar daripada insentif yang permanen. Dalam jangka panjang, inflasi yang rendah yang merupakan faktor lain di luar keputusan untuk memberikan insentif berfungsi sebagai subsidi investasi yang baik. Harus diakui, insentif sejatinya adalah intervensi pasar. Eksistensi insentif fiskal terjustifikasi jika mampu mengoreksi inefisiensi pasar. Ketidakmampuan mengemban misi koreksi membuat insentif berubah menjadi kegagalan pemerintah, bahkan kegagalan policy. Aspek penting lain adalah indikator baku untuk evaluasi. Untuk sektor industri dan perusahaan dengan produk fisik, evaluasi kuantitatif atas program pemberian relatif mudah dilakukan. Komparasi outcome antara sebelum dan sesudah insentif mengarahkan pada simpulan yang utuh. Persoalan agak berbeda ketika menilai insentif di sektor jasa, khususnya kegiatan penelitian dan pengembangan serta perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi. Kriteria kualitatif perlu ditetapkan secara kukuh untuk menghindari ambiguitas simpulan akhir. Dengan konfigurasi problematika di atas, efektivitas insentif fiskal sangat bergantung pada ekosistem usaha di Indonesia. Tanpa mengalkulasi semua karakteristiknya, insentif fiskal niscaya memiliki efek yang sangat terbatas. Alhasil, insentif fiskal menjadi syarat perlu untuk mencapai tujuan kebijakan industri, seperti diversifikasi investasi, peningkatan nilai tambah, promosi ekspor, dan substitusi impor. Syarat cukupnya adalah iklim investasi. Jelasnya, pemerintah harus mendedikasikan kebijakannya untuk memperbaiki iklim investasi. ●