Tampilkan postingan dengan label Kemerdekaan Pers. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemerdekaan Pers. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 Februari 2014

Kemerdekaan Pers

                             Kemerdekaan Pers   

 Achmad Fauzi   ;   Aktivis Multikulturalisme
TEMPO.CO,  12 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                      
Pers Indonesia harus merdeka! Pekik harapan ini mengemuka dalam setiap momen Hari Pers Nasional, 9 Februari. Dalam perjalanannya, pers acap dipandang secara tidak proporsional. Benar, doktrin kebebasan pers dijamin di  Indonesia, namun pada saat yang sama keberlangsungan pers selalu disudutkan oleh penguasa. 

Setiap Hari Pers, Presiden kerap mengapresiasi kiprah pers nasional yang  dianggap mampu menjalankan fungsi pers sebagai bagian dari proses check and balance terhadap penggunaan kekuasaan di Indonesia. Namun, ketika pers  menjalankan fungsi kontrol, tak jarang penguasa mengecamnya, sehingga pers (baca: media) kehilangan independensi, kehilangan pembaca, pendengar, pemirsa, dan iklan.  

Pemerintah hanya melanggengkan media yang dianggap mendukung politik  pencitraan. Sementara itu, harapan membangun pilar pers yang merdeka dengan  memelihara nalar kritisnya hanyalah cita-cita utopis. Padahal, peran pers  menjadi tumpuan utama dalam penyelesaian persoalan bangsa. Kemerdekaan pers, menurut Bagir Manan (2010), merupakan kebebasan dalam menjalankan tugas  jurnalistik yang meliputi kebebasan mendapatkan berita, mengolah dan menyusun  berita, serta menyiarkan berita. Dengan demikian, semua bentuk pengerdilan otoritas  pers, baik pembatasan bersifat preventif maupun represif yang dilakukan  tanpa mengikuti prinsip demokrasi dan negara hukum, adalah pembatasan yang  sewenang-wenang, karena itu dilarang.  

Selama ini pers atau media dianggap terlalu "kebablasan" dan kerap mengkritik pemerintah. Ini menjadi mimpi buruk kebebasan pers di Indonesia dan awal mula  robohnya pilar pers kita. Sebab, media tidak mungkin mengkritik pemerintah  tanpa dasar, karena ketika pers "ngawur" memberitakan kebobrokan suatu rezim  tanpa didukung oleh fakta, secara alamiah pers akan ditinggalkan  masyarakat. Pers dijamin tidak akan dipercayai lagi kredibilitasnya. 

Pemerintah tidak perlu pusing menanggapi jamaknya kritik dari media. Sebab, pemerintahan yang baik akan tetap baik di mata masyarakat, kendati media menjelek-jelekkannya. Cukuplah menjawab kritik itu dengan kerja keras dan karya nyata. Terlalu mahal jika energi pemerintah terkuras habis hanya karena polemik tentang politik pencitraan, sementara agenda besar yang direncanakan terbengkalai.  

Ketidakharmonisan hubungan pers dengan kekuasaan sejatinya akan menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, pengecaman atas fungsi kontrol pers akan  melanggengkan rezim otoriter, sehingga berpotensi memunculkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kedua, pers sebagai unsur kekuasaan sosial akan kehilangan napas untuk hidup di alam demokrasi, yang dalam jangka panjang akan melemahkan tingkat  keberdayaan masyarakat. Seperti kita ketahui, masyarakat banyak mengetahui  informasi penting, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah, karena  peran media. Ketika pers menjalankan perannya dalam memberi kritik yang  obyektif dan berimbang kepada penguasa, sesungguhnya pers sedang mewakili  suara masyarakat. Dengan kata lain, pers menjadi instrumen demokrasi untuk  menyuarakan mereka yang tidak mampu lagi bersuara.
●

Sabtu, 09 Februari 2013

Menjaga Kemerdekaan Pers


Menjaga Kemerdekaan Pers
Soetjipto  ;   Anggota Dewan Kehormatan Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah
SUARA MERDEKA, 09 Februari 2013


KEMERDEKAAN pers mutlak perlu. Kemerdekaan pers dapat disebut sebagai salah satu tanda bahwa negara menganut sistem demokrasi yang sehat. Tanpa kemerdekaan, pers tidak dapat melaksanakan peran pentingnya secara maksimal. Peran-peran itu adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. 

Ada lagi, ''mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, benar, dan akurat; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, penegakan hukum dan HAM'', serta ini yang tidak kalah penting, ''memperjuangkan kebenaran dan keadilan''.

Kalau pers tidak dapat memaksimalkan peran konstruktifnya sesungguhnya yang rugi tidak hanya kalangan pers tapi juga bangsa ini secara keseluruhan. Termasuk pemerintah, dunia usaha, pekerja, mahasiswa, kalangan profesional, dan tentu masyarakat. Kemerdekaan pers sekurang-kurangnya ditandai oleh tidak adanya sensor, beredel, dan larangan terbit/ penyiaran. Juga adanya kebebasan bagi pers untuk melaksanakan 6 M, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi. Itulah esensi kegiatan jurnalistik.

Kita pernah berada pada masa ada beredel terhadap pers. Pers pernah dalam kondisi tidak bebas mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi ataupun gagasan. Banyak peristiwa penting terjadi tetapi tidak boleh diberitakan. Apalagi kalau menyangkut penguasa atau kekuasaan. Kontrol dan kritik pers tidak maksimal. Padahal itu adalah bagian sangat penting dari fungsi pers. 

Kalau ada yang nekat, menentang arus, harus siap dicabut SIUPP-nya. Atau jurnalisnya yang harus menjadi korban kekerasan, termasuk pembunuhan. Kita tentu masih ingat kasus tewasnya wartawan Bernas, M Syafrudin, yang sampai sekarang tidak terdengar kabar kelanjutan penanganannya. Pers sebelum era reformasi, seperti terbelenggu, benar-benar tiarap. Ada yang menyebut sebagai masa pers tiarap. 

Merawat Kebebasan

Kita sekarang memiliki sepenuhnya kemerdekaan/ kebebasan pers. Paling tidak dari segi perundang-undangan. Sering disebutkan kebebasan pers di negeri ini termasuk yang terbaik di Asia. Tetapi siapa pun tidak boleh lupa. Bahwa kemerdekaan/ kebebasan pers sebagaimana ada sekarang ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Bukan hadiah cuma-cuma yang jatuh dari langit melainkan hasil dari perjuangan panjang dan keras semua komponen bangsa, tidak hanya masyarakat pers. 

Karena itu, kemerdekaan pers dapat dikatakan bukan hanya milik masyarakat pers melainkan juga milik semua anak bangsa. Karena sesungguhnya yang berjuang demi keterwujudan kemerdekaan pers adalah semua elemen bangsa. Baik itu kalangan LSM, akademisi, politikus, pegiat HAM, maupun advokat, dan tentu kalangan pers sendiri. Jadi wajar kalau peruntukan dan kemanfaatannya juga untuk semua elemen bangsa.

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) seperti sekarang ini kiranya dapat dijadikan momentum bagi semua pihak, terutama masyarakat pers, untuk terus bertekad merawat atau menjaga kemerdekaan/ kebebasan pers itu sebaik-baiknya. Kemerdekaan pers harus dipertahankan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemerdekaan pers tidak boleh disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji. 

Memeras, atau membunuh karakter seseorang misalnya. Kemerdekaan pers juga harus dijaga jangan sampai menjadi kebablasan pers.  Karena kalau hal ini terjadi, sesungguhnya pers sendiri yang merusak kemerdekaan pers. Hal yang tidak boleh terjadi. Masyarakat pers harus dapat menjaga keepercayaan masyarakat bahwa dirinya memang pantas mendapatkan kemerdekaan pers dan tepercaya pula untuk memeliharanya. 

Tentu ada pihak-pihak lain yang tidak senang dan merasa tak nyaman dengan iklim kebebasan pers sekarang ini. Mudah diduga, mereka adalah orang-orang yang suka menyeleweng, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, korup dan lain-lain. Mereka tidak ingin perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu diketahui oleh publik. Kemerdekaan/kebebasan pers bukannya tanpa batas. Bebas di sini tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Kalau menulis atau memberitakan sesuatu peristiwa misalnya, tidak boleh seenaknya sendiri. Harus benar, objektif, berdasarkan fakta. Kalau mengandung kontroversi berita harus berimbang, tidak boleh menghakimi. 

Pendeknya bukan kebebasan mutlak, melainkan  kebebasan yang ada batasnya. Batas itu adalah ketentuan hukum dan undang-undang. Batas itu adalah etika profesi, atau kode etik jurnalistik bagi kalangan wartawan. Batas itu adalah hati nurani. Kebebasan yang tanpa batas berisiko menabrak hak asasi pihak lain.

Tanggung Jawab

Dari teks UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, batas itu dengan jelas dapat dijumpai pada Pasal 5 yaitu, ''dalam memberitakan peristiwa dan opini pers nasional wajib menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tidak bersalah. Pers juga wajib melayani  hak jawab dan hak koreksi''. Kewajiban-kewajiban itu kalau dilanggar dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yaitu pidana denda paling banyak Rp 500 juta.  
Dari kode etik jurnalistik batas kebebasan itu dapat dijumpai pada ketentuan sebagai berikut, ''wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul''. Ketentuan lain menyatakan, ''wartawan Indonesia  tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan''.

Sungguh mulia ketentuan itu. Jurnalis Indonesia tidak ada alasan untuk tidak mematuhi karena sesungguhnya kode etik jurnalistik itu yang membuat adalah dirinya sendiri. Kode etik jurnalistik (KEJ), bagi wartawan dapat disebut sebagai ''harga mati'' yang tidak bisa tidak harus ditaati.

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, ada ketentuan lain yang perlu diingat dari KEJ. Bahwa,  ''wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa''. 

Memang karya jurnalistik adalah karya manusia sehingga bisa saja keliru, khilaf, atau salah. Berbagai faktor bisa menjadi penyebab terjadinya kekeliruan antara lain ketergesa-gesaan. Yang penting kalaupun ada kekliruan dalam pemberitaan bukan karena kesengajaan. 

Kesediaan atau keikhlasan untuk meralat atau memperbaiki berita yang salah, mencabut berita, atau meminta maaf dari diri sendiri sesegera mungkin adalah bagian dari sikap jujur dan dewasa. Ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab pers. Pers tidak perlu merasa rendah kalau harus melakukan ralat atau perbaikan terhadap berita yang salah. Justru ini sikap sportif, karena itu terpuji. ●

Jumat, 10 Februari 2012

DPD Masih Ancam Pers


DPD Masih Ancam Pers
Sabam Leo Batubara, KOORDINATOR MPPI 1998-2003; WARTAWAN SENIOR
Sumber : KOMPAS, 6 Februari 2012


Apakah sikap Dewan Perwakilan Daerah terhadap kebebasan pers sudah lebih reformis dibanding MPR, DPR, dan pemerintah?

Selama ini MPR, DPR, dan pemerintah masih berkultur tak melindungi kebebasan pers, malah masih bertradisi mengekang dan mengancam pers. Dari Naskah Perubahan Kelima UUD 1945 Februari 2011 terkait kebebasan pers, usulan DPD ternyata masih mengancam kebebasan pers, malah mundur ke paradigma otoriter Orde Baru.

Mengancam Pers

Dalam naskah perubahan, Pasal 27F Ayat (2) DPD mengusulkan, ”Negara wajib menjamin kebebasan pers dan kebebasan media lainnya.” Usulan itu masih mengancam pers karena DPD tak menegaskan apakah puluhan UU—seperti KUHP dan Undang-Undang Intelijen—dilarang diberlakukan terhadap pers atau tidak? Jika masih berlaku, usulan amandemen DPD masih mengancam pers. Amandemen pertama konstitusi AS (1791) jelas menjamin kebebasan pers: ”Congress shall make no law... abridging the freedom of the speech, or of the press.” Amandemen yang secara tegas melarang pembuatan UU yang mengancam pers justru diberi payung hukum sebagai hak konstitusional rakyat AS.

Salah satu penyebab keterpurukan rezim Orde Lama dan Orde Baru karena pers tak diberi kebebasan memberi peringatan dini atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk mencegah ini terulang, sejumlah aktivis kebebasan pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) mengajukan Rancangan Ketetapan MPR tentang Kebebasan Informasi ke Sidang Istimewa MPR November 1998. 

Beberapa isi pokok Rantap diakomodasi di Tap MPR agar ”segala peraturan dan perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers dilarang,” ditolak oleh MPR.
MPPI melanjutkan perjuangan agar kebebasan pers jadi hak konstitusional, dengan mengakomodasi usulan ini dalam Amandemen II pada Sidang Tahunan (ST) MPR Agustus 2000 ataupun Amandemen IV pada ST MPR Agustus 2002. MPR tetap menolak usul amandemen MPPI.

Pada ST MPR Agustus 2000, MPR menetapkan Amandemen II UUD 1945 yang memberi kebebasan sekaligus ancaman terhadap pers. Berdasarkan Pasal 28E dan 28F—dapat diinterpretasikan—pers berhak mengungkap dugaan tentang pejabat, politisi, dan pengusaha yang bermasalah, misalnya dalam kasus tindak korupsi. Namun, Pasal 28G dan 28J juga memberi hak kepada pejabat yang disoroti pers itu untuk mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan KUHP pers terkait dapat dipidana penjara dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Akibatnya, karena pasal itu mengancam, pers menghentikan mengungkap, misalnya temuan kasus rekening gendut yang dipublikasikan PPATK. Untuk merevisi Amandemen II, delegasi Dewan Pers menemui Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan menyampaikan surat berisi usulan terhadap Amandemen UUD 1945 (7/8/2007). Usulan berupa penambahan kalimat pada Pasal 28F Amandemen II setelah perkataan ”segala jenis saluran yang tersedia,” ditambahkan ”termasuk melalui pers yang bersumber dari kemerdekaan pers dan disertai jaminan tidak dikenakan adanya undang-undang dan peraturan yang dapat mengurangi kemerdekaan pers.”

Fakta menunjukkan, selama 66 tahun ini DPR dan pemerintah telah menerbitkan puluhan UU yang mengancam pers dan satu UU yang melindungi kebebasan pers, yakni UU No 40/1999 tentang Pers. Pada tahun 2008 saja, DPR dan pemerintah menerbitkan lima UU yang sejumlah pasalnya mengancam pers.

Langkah Mundur

Ketika RUU Pers diperdebatkan di publik, kemudian dibahas di DPR tahun 1999 terkait desain Dewan Pers muncul pilihan apakah melanjutkan ketentuan UU Pokok Pers No 21/1982 dan PP No 1/1984 bahwa Dewan Pers dipilih Menteri Penerangan atau melakukan perubahan berdasar paradigma demokrasi? UU No 40/1999 tentang Pers memilih ”sembilan anggota Dewan Pers dipilih oleh komunitas pers.”

Dalam naskah perubahan kelima UUD 1945 pada Pasal 30G, DPD mengusulkan pembentukan ”Komisi Kebebasan Pers (KKP) berwenang memajukan, menjaga, dan melindungi kehidupan pers yang bebas.” Komisi ini hasil peleburan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia dan anggotanya dipilih DPR.

Usulan DPD agar komisi itu dipilih DPR sama dengan kembali ke paradigma rezim Orba yang otoriter. DPD tentu paham, sebagian besar anggota dewan, parpolnya sama dengan parpol pendukung pemerintah. Selain itu, menurut paham demokrasi, fungsi pers sebagai kekuatan keempat demokrasi adalah mengontrol legislatif, pemerintah, dan yudikatif, bukan sebaliknya.

DPD tak mengetahui tahun 1999 pemerintah mencoba menyatukan RUU Pers dan RUU Penyiaran dalam satu RUU Media Massa. Turunannya melebur Dewan Pers dan KPI dalam satu komisi. Aktivis prodemokrasi dan kebebasan pers menolak karena RUU tersebut mengatur dua media yang berbeda karakteristik.

Media penyiaran memerlukan frekuensi; lewat pesawat televisi dan radio kontennya bebas memasuki ruang keluarga. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat oleh negara, antara lain persyaratan izin penyelenggaraan penyiaran. Izin itu dapat dicabut. Sementara media cetak tidak perlu frekuensi, tak memerlukan regulasi pemerintah, cukup dengan swaregulasi, dan tidak memerlukan izin penerbitan. Media cetak masuk ruang keluarga karena dikehendaki.

DPD juga kurang paham, sebagian besar konten media penyiaran hiburan bukan produk pers. Komisi mana yang mengawasinya? Sementara KKP tak berhak melakukan. Jika DPD punya kemauan politik memperjuangkan negara wajib jamin kebebasan pers berdasar paradigma demokrasi, amandemennya harus menempatkan kemerdekaan pers sebagai hak konstitusional warga negara dengan rumusan Pasal 28F dilanjutkan dengan ”termasuk melalui pers yang bersumber dari kemerdekaan pers dan disertai jaminan tidak dibenarkan adanya undang-undang dan peraturan yang dapat mengurangi kemerdekaan pers.”

Atau, merevisi usul perubahan Pasal 28F Ayat (2) jadi, ”Negara wajib menjamin kemerdekaan pers dan melarang segala peraturan dan perundang-undangan yang membatasinya.” Rumusan perubahan sebaiknya menggunakan istilah kemerdekaan pers agar sesuai kata kemerdekaan Pasal 28 UUD 1945. Amandemen dengan salah satu rumusan ini dengan sendirinya meniadakan usul perubahan Dewan Pers dan KPI menjadi satu komisi. ●

Kamis, 09 Februari 2012

Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa


Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa
Bagir Manan, KETUA DEWAN PERS
Sumber : KORAN TEMPO, 9 Februari 2012


Sering kali saya menyebutkan, secara normatif kemerdekaan pers telah dijamin secara expressis verbis oleh Undang-Undang Pers. Secara implied, kemerdekaan pers dijamin UUD 1945. Sejumlah ketentuan tentang hak asasi memerlukan, bahkan efektif hanya apabila ada, kemerdekaan pers. Begitu pula dari aspek demokrasi. Tanpa pers merdeka, tidak akan ada demokrasi. Sebaliknya, tanpa demokrasi, tidak akan ada kemerdekaan pers.

Soalnya, mengapa komunitas pers Indonesia tetap menganggap kemerdekaan pers masih dalam ancaman dan mengalami degradasi setiap tahun?
Ada semacam kesenjangan antara das Sollen (normatif) dan das Sein. Tolok ukur yang biasa digunakan adalah kekerasan terhadap pers--penganiayaan, pembunuhan wartawan, dan perusakan. Dari sejumlah kasus kekerasan, didapati kenyataan bahwa pers sebagai pihak yang memulai kekerasan--memukul lebih dulu atau lebih dulu mengeluarkan ucapan tidak layak kepada sumber berita. Selain kekerasan, ancaman kemerdekaan pers diindikasikan dengan menghalang-halangi tugas jurnalistik, seperti larangan meliput atau memasuki tempat tertentu. Kadang-kadang pers lupa akan kewajiban etika dan hukum, seperti privasi sumber berita.

Terlepas dari cara pers melaksanakan kemerdekaan pers secara tidak tepat atau berlebihan, harus diakui kemerdekaan pers Indonesia belumlah sangat aman.Tapi ancaman kemerdekaan pers tak hanya datang dari pelaksanaan tugas jurnalistik di lapangan. Ancaman bisa datang dari berbagai sumber.

Selama ini yang selalu diletakkan paling depan adalah penyelenggara kekuasaan negara. Pencederaan kemerdekaan pers tidak hanya dipraktekkan oleh sistem kekuasaan otoriter atau kediktatoran, tapi juga sistem demokrasi. Ancaman atau hambatan dijalankan atas nama ketertiban umum,kepentingan umum, dan alasan lain. Pembatasan dilakukan dengan regulasi, kebijakan, atau berbagai tindakan hukum (rechtshandelingen) atau tindakan konkret (feitelijke handelingen).

Ancaman yang tak kalah penting datang dari publik. Dalam keadaan tertentu, publik, baik kelompok maupun individu, dapat membuat permusuhan yang mencederai kemerdekaan pers. Dalam sejumlah peristiwa, wartawan menjadi korban publik, baik karena salah pengertian maupun hasutan. Di Ternate, misalnya, wartawan menjadi korban kekerasan publik.

Kelompok kepentingan ekonomi dan politik juga bisa mengancam kebebasan pers. Pers kerap mengungkapkan cara-cara kelompok kepentingan menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak sehat dan merugikan masyarakat. Bagi kelompok kepentingan bisnis, ini merupakan ancaman yang harus ditiadakan, baik melalui negosiasi, kekerasan, maupun tindakan mengancam pers.

Ancaman terhadap kebebasan pers bisa juga berupa politisasi pers.Yang saya maksud sebagai politisasi pers atau pers politik adalah pers partisan (partisanship), yaitu keberpihakan kepada kekuatan politik yang bekerja untuk merebut kekuasaan negara. Pers sebagai instrumen publik secara alamiah berpolitik, bahkan harus berpolitik. Membicarakan atau memperjuangkan kepentingan publik adalah tindakan politik. Namun pers yang menjalankan politik publik mesti bebas dari keberpihakan pada suatu kekuatan politik.

Saya melihat bermacam corak pers partisan. Antara lain, pers sebagai alat kelengkapan resmi penyelenggara kekuasaan politik. Hal ini bukan hanya didapati pada sistem kekuasaan otoriter, tapi juga demokrasi. Sistem demokrasi tidak melarang kekuatan politik memiliki pers sebagai organ pendukung. Kesamaan ideologi dan kepentingan juga menimbulkan sikap partisan.
Kepentingan ekonomi acap kali mendorong pers bersikap partisan. Pers daerah yang melakukan berbagai kerja sama dengan pemerintah daerah, sadar atau tidak sadar, menjadi partisan sebagai akibat imbalan yang diterima.

Pemilik pers yang menjadi aktivis atau menggabungkan diri dengan kekuatan politik tertentu bisa terseret menjadi partisan. Secara resmi barangkali pers yang bersangkutan tidak serta-merta partisan. Tapi “kewajiban“ pers bersangkutan untuk mengikuti kemauan pemilik, termasuk kemauan politik, langsung atau tidak langsung akan mendatangkan sifat partisan.

Ancaman-ancaman terhadap kebebasan pers itu, paling tidak, akan membuat pers mengalami kesulitan untuk bersikap independen dan berimbang. Independen bukan berarti tidak berpihak. Pers independen wajib berpihak kepada kepentingan publik. Yang harus dijaga adalah keseimbangan. Inilah makna imparsial sebagai unsur independensi pers. Imparsial adalah keseimbangan.

Selain itu, satu hal lain yang dapat mengancam kebebasan pers adalah tingkah laku pers atau internal pers sendiri. Pers yang bermutu rendah, sistem pengelolaan yang tidak baik, memaksakan kehendak untuk berpihak pada kelompok tertentu, tidak menghormati kode etik dan peraturan perundangan, akan merendahkan martabatnya sendiri. Risikonya, tidak hanya akan menurunkan kepercayaan publik, tapi juga dapat mengundang campur tangan pihak luar. Para wartawan bisa menghilangkan kehormatan untuk menjaga kebebasan pers bila ia memandang tugas kewartawanan sekadar cara mencari nafkah.  

Industrialisasi Media Massa

Catatan ini dibatasi pada industrialisasi pers. Media massa dapat meliputi pers dan bukan pers. Secara hakiki, sejak awal pers adalah sebuah industri. Kehadiran dan perkembangan pers tidak pernah terlepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang berbeda adalah perkembangan fungsi dan teknologi yang dipergunakan. Pada permulaan, fungsi pers terutama sebagai media informasi atau penyampai berita. Seiring dengan tumbuhnya peran politik, pers berperan menyalurkan, membentuk, dan mempengaruhi pendapat umum. Seiring dengan perkembangan pers sebagai sebuah usaha, pers berkembang sebagai usaha ekonomi atau bisnis. Industrialisasi pers tidak lagi kegiatan memanfaatkan perkembangan teknologi tetapi kegiatan industri di bidang ekonomi.

Perkembangan pers, dalam proses industrialisasi maupun industri, tak mungkin dihindari, bahkan merupakan kebutuhan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kebutuhan akan kecepatan melayani dan menyampaikan informasi, perkembangan berbagai jenis media baru, serta persaingan yang ketat, menuntut sistem pengelolaan yang scientific dan efisien.

Industrialisasi pers sebagai suatu kemestian tidak berpengaruh pada kedudukan dan fungsi pers. Industrialisasi pers dapat menguatkan manfaat pers sebagai instrumen publik. Persoalan dapat timbul pada pers sebagai industri. Telah dikemukakan, sebagai industri, pers adalah suatu kegiatan ekonomi untuk mencari laba (sebesar-besarnya). Sebagai pencari laba, kemerdekaan bukan lagi sesuatu yang esensial. Kemerdekaan pers akan dipertukarkan sepanjang berjalan seiring dengan kepentingan ekonomi dari perusahaan pers yang bersangkutan.

Apakah hal tersebut dapat dihindari? Ada sejumlah instrumen yang dapat dipergunakan pers agar tak mencederai kemerdekaan dan fungsi pers.

Pertama, sebagai suatu badan hukum, pers perlu memperhatikan dengan sungguh penerapan aturan hukum seperti undang-undang antimonopoli atau antikartel, juga persaingan tidak sehat seperti perang harga. Termasuk pula memperhatikan cara-cara tidak sehat “memindahkan“ tenaga-tenaga dari satu perusahaan pers ke perusahaan pers lain dengan penawaran pendapatan atau kedudukan yang lebih tinggi tanpa kesepakatan atau pernyataan tidak keberatan dari perusahaan yang “dipindahkan“tenaganya.

Kedua, pengerasan penegakan kode etik pers.Tidak hanya melalui Dewan Pers, tapi juga perhimpunan wartawan dan perhimpunan perusahaan pers. Masing-masing penerbit pers juga bertanggung jawab agar secara internal kode etik dapat ditegakkan melalui penegakan disiplin, kaidah profesi, dan kaidah hubungan kerja yang diatur oleh hukum.

Ketiga, kontrol publik. Sebagai salah satu elemen dan sebagai instrumen demokrasi, pers juga harus diawasi. Karena pers bertanggung jawab kepada publik, maka publik wajib mengawasi pers agar tidak merugikan kepentingan publik dan mengindahkan prinsip-prinsip independensi, imparsial, dan berimbang.

Keempat, harus ada kejelasan perbedaan peran antara tugas jurnalistik dan non-jurnalistik. Ketika seorang pemimpin media pers merangkap pemimpin organisasi sosial dan menayangkan siaran organisasi sosial yang bersangkutan, maka pemimpin itu tidak sedang melakukan tugas jurnalistik karena konten siaran organisasi sosial itu tidak serta-merta dilindungi oleh pers, kaidah etik, dan hukum-hukum jurnalistik. Tapi tindakan media pers yang bersangkutan menyiarkan kegiatan sosial tersebut adalah kegiatan jurnalistik yang wajib tunduk kepada asas dan kaidah etik dan hukum jurnalistik.

Industrialisasi pers, maupun pers sebagai industri, tak mungkin dihindari tapi perlu disadari dampaknya. Ada kebaikan dan keburukan. Kebaikannya, antara lain, pers harus benar-benar dikelola profesional dengan tujuan yang jelas. Keburukannya, timbul persaingan yang dapat saling mematikan, dan ini mempengaruhi kemerdekaan pers. Keburukan lain, faktor-faktor idiil dapat bisa menjadi terbelakang dan digantikan oleh motif bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Kalau hal ini benarbenar terjadi, ancaman terhadap kemerdekaan pers menjadi sesuatu yang dapat disebut sebagai the real and present threat atau the real and present danger. ●

Kemerdekaan Pers Masih Memburuk


Kemerdekaan Pers Masih Memburuk
Sabam Leo Batubara, WARTAWAN SENIOR
Sumber : KORAN TEMPO, 9 Februari 2012


Lembaga independen pemantau kemerdekaan pers Reporters Without Borders (RWB), di Paris, 30 Januari 2012, melaporkan indeks kemerdekaan pers 179 negara pada 2011-2012. Peringkat kemerdekaan pers Indonesia menurun 29 poin menjadi ke-146, dibanding ke-117 pada 2010. Ironisnya, posisi kemerdekaan pers Indonesia kini menjadi lebih buruk dari Singapura dan Malaysia. Sementara itu, peringkat kemerdekaan pers pertama hingga kelima adalah Finlandia, Norwegia, Estonia, Belanda, dan Austria. Adapun peringkat terburuk ke-174 hingga 179 Cina, Iran, Syria, Turkmenistan, Korea Utara dan Eritrea.

Menganalisis hasil penilaian tahunan RWB, sepertinya faktorfaktor yang mempengaruhi baikburuknya peringkat kemerdekaan pers di suatu negara adalah, pertama, kebijakan, peraturan, perundang-undangan negara itu mengancam atau melindungi pers? Negara yang politik hukumnya mengkriminalkan pers dinilai masih berpaham otoriter.

Kedua, negara melindungi atau tidak pelaksanaan profesi wartawan. Negara yang melakukan pembiaran kekerasan terhadap wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik berdampak sangat kontributif terhadap memburuknya indeks kemerdekaan pers. Ketiga, tingkat keprofesionalan pers. Penyalahgunaan kemerdekaan pers bukan untuk kepentingan umum juga disoroti oleh RWB.

Memburuknya peringkat kemerdekaan pers Indonesia posisi 2011-2012—menurut saya—karena dua hal berikut ini. Pertama, diundangkannya UU Intelijen (2011) yang beberapa pasalnya mengancam pers menunjukkan pemerintah dan DPR masih menilai pekerjaan jurnalistik juga sebagai kejahatan. Kedua, laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers menunjukkan frekuensi kekerasan terhadap wartawan tiga tahun terakhir semakin buruk. Pada 2009 ada 40 kasus, 2010 sebanyak 46, dan 2011 terjadi 96 kasus. Dari 96 kasus itu, 70 kasus berkategori kekerasan fisik. Enam pelaku utama kekerasan fisik oleh TNI 11 kali, Polri 10, preman 8, petugas keamanan 6, massa 6, dan pelajar 6.

Apa nalarnya peringkat Indonesia lebih buruk dari Singapura dan Malaysia? Membandingkan ketiga negara itu menarik untuk dicermati. Pertama, dari segi UU Pers, kemerdekaan pers Indonesia lebih baik. UU Nomor 40/1999 tentang Pers berpaham demokrasi; meniadakan campur tangan negara dalam penyelenggaraan pers; meniadakan izin untuk penerbitan pers, sensor, dan pembredelan; serta melindungi pers untuk mengontrol penyelenggaraan negara serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kekuatan pers Indonesia sebagaimana dikemukakan tidak dimiliki oleh Singapura dan Malaysia.

Kedua, indeks kemerdekaan pers Indonesia (ke-146), Singapura (ke-135), dan Malaysia (ke122) dinilai sama sangat buruk, jika dibandingkan dengan Timor Leste (86). Mengapa? Karena Timor Leste sudah menyesuaikan politik hukum negaranya dengan ketentuan United Nations Human Rights Committee, yang menyebut: “Penggunaan UU Pidana dengan sanksi penjara bagi gugatan defamation atau libel--seperti fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penistaan--sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi“.

Ketiga, peringkat kemerdekaan pers Indonesia, Singapura, dan Malaysia sama-sama buruk, tapi Indonesia lebih buruk karena--menurut saya--RWB merekam bahwa, di Indonesia, negara melakukan pembiaran terhadap semakin meningkatnya kekerasan terhadap wartawan. Pemim pin redaksi mingguan Pelangi, Alfrets Mirulewan, di Maluku Barat Daya, pada De sember 2010, ter bunuh. Di Tual, Maluku, (21 Agustus 2010) wuran antara pe terjadi tawuran antara pemuda desa A dan B. Wartawan Sun TV, Ridwan Salamun--kebetulan warga desa A--yang meliput tawuran dibunuh oleh kelompok desa B. Majelis hakim Pengadilan Tual (9 Maret 2011) memvonis bebas tiga terdakwa pelaku pembunuhan. Terkesan, penegak hukum takut memvonis penjara terdakwa karena akan berdampak membuat kelompok desa B marah.

Terkait dengan penyalahgunaan kewenangan wartawan, Singapura dan Malaysia lebih baik. Beberapa tahun lalu wartawan senior Rosihan Anwar (almarhum) di satu surat kabar mainstream dalam artikel “80 Persen Wartawan Melakukan Pemerasan“memberi peringatan ma sih beroperasinya wartawan pemeras. Sekarang ini para pejabat, politikus, dan pengusaha semakin direpotkan karena dana untuk wartawan amplop harus ditambah. Wartawan “abalabal”—yang sebenarnya tidak melakukan kegiatan jurnalistik—semakin banyak dan semakin menekan untuk mendapatkan amplop.

Pembiaran terhadap beroperasinya wartawan pemeras, wartawan amplop, dan wartawan “abal-abal”juga menyumbang terhadap peringkat buruk kemerdekaan pers kita.  

Rekomendasi

Kemerdekaan pers dalam paradoks. Sejak 2004, di setiap acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari, Presiden SBY selalu mengapresiasi dan menyatakan melindungi kemerdekaan pers. Tokoh dan masyarakat pers pun puas. Sementara itu, menjelang HPN, Reporters Without Borders selalu me-release temuannya, peringkat kemerdekaan pers Indonesia belum juga semakin baik. Kini sudah tiba saatnya tokoh dan masyarakat menyongsong HPN di Jambi, 9 Februari 2012, dengan berbuat sesuatu agar peringkat kemerdekaan pers Indonesia membaik. Pers terpanggil menyusun agenda, antara lain memperjuangkan amandemen konstitusi agar kemerdekaan pers menjadi hak konstitusional warga negara, negara tidak lagi mengkriminalkan pers; mengupayakan agar penegak hukum melindungi wartawan dalam pekerjaan profesinya; dan agar Presiden SBY mengeluarkan peraturan yang melarang pejabat negara mengamplopi wartawan. ●