Arus Perubahan HMI Marief Rosyid Hasan  ;   Mantan Ketua Umum PB HMI Periode 2013-2015

                                               KORAN SINDO, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kegaduhan yang terjadi saat penyelenggaraan Kongres Ke-29 HMI di Pekanbaru, Riau, sungguh membawa keprihatinan mendalam. Gejala demoralisasi dan keterbelahan jamak terjadi dalam masyarakat kita dan dipertontonkan sehari-hari lewat media. Tetapi, sangat disayangkan jika fenomena seperti itu juga terjadi di organisasi HMI, yang merupakan wadah para intelektual muda. Itulah kurang lebih intisari keprihatinan Sulastomo, ketua umum PB HMI 1963-1966, dalam sebuah kesempatan berdiskusi dengan beliau. Keprihatinan ini tentu saja mewakili banyak orang dan banyak kalangan. Keprihatinan seperti ini wajib direnungkan dan dijadikan bahan otokritik untuk perbaikan ke depan. Sebagai tambahan, bukan hanya kekerasan di arena kongres yang menjadi soal, tetapi juga fenomena politik uang yang selama ini terjadi di jagat perpolitikan Tanah Air, ruparupanya sudah mulai pula menggejala dalam interaksi di HMI. Dalam setiap momentum politik HMI, isu jual beli suara, pilihan politik di barter dengan uang dan benda-benda berharga lainnya, termasuk menyewakan sekretariat dan memberangkatkan penggembira ke lokasi kongres sudah bukan rahasia lagi. Kebiasaan melangsungkan kongres yang molor sangat lama sepertinya telah mentradisi. Kegaduhan demi kegaduhan membuat sulit para peserta untuk menyelesaikan kongres tepat waktu. Tidak ternilai dampak dari berlarut-larutnya dua Kongres HMI terakhir, di Jakarta pada 2013 selama sebulan dan di Pekanbaru beberapa bulan lalu, berlangsung selama dua minggu. Selain itu, fenomena demonstrasi bayaran atau pesanan, demonstrasi yang merusak fasilitas umum, prilaku pemerasan, dan sebagainya juga patut menjadi keprihatinan bersama. Tidak bisa ditutupi lagi bahwa tindakan semacam ini juga seringkali dituduhkan kepada beberapa anggota HMI. Kendati hal seperti ini hanya dilakukan oleh segelintir orang, prilakunya jelas-jelas mencoreng muka organisasi dan keluarga besar HMI. Dampak dari kisah memilukan tentang prilaku ini sangat cepat menyebar di media utama, online , maupun media sosial. Informasi yang buruk tersebut jelas merusak citra HMI, mengurangi kepercayaan organisasi di mata publik. Akibat paling nyata, ada kesulitan bagi pengurus untuk melakukan perekrutan anggota baru. Di Mana Nilai-Nilai HMI? Apakah nilai-nilai ke-HMIan sudah luntur sedemikian rupa? Penting untuk diketahui bahwa visi dan misi HMI tak pernah berubah sejak berdiri 5 Februari 1947 yakni untuk berkontribusi terhadap umat dan bangsa. Dengan begitu, HMI bukan hanya Himpunan Mahasiswa Islam, tapi juga harus selalu menjadi harapan masyarakat Islam dan harapan masyarakat Indonesia. Dalam tafsir tujuan HMI bahkan menyiratkan bahwa dalam diri kita sebagai manusia ada potensi dasar atau modal primordial. Potensi tersebutlah yang akan menjadikan setiap kader sebagai insan kamil (manusia sempurna) dengan lima kualitas insan cita yakni insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur. Kesadaran dan konsistensi sikap dalam mewujudkan tujuan HMI tersebut, sebelum lebih jauh berdampak terhadap masyarakat dan juga bangsa, tentu ukuran sederhananya pada kondisi HMI itu sendiri. Sejak berdiri hingga sekarang HMI secara terus-menerus melakukan pengaderan dengan patokan nilai tersebut. Melalui pengaderan tersebut, HMI saat ini memiliki sekitar 500.000 anggota dan alumni HMI (KAHMI) berjumlah sekitar 6 juta orang. Alumni HMI tersebar di semua level, pada level kepemimpinan nasional, ada yang duduk sebagai wakil presiden, menteri, kepemimpinan daerah seperti gubernur, bupati, hingga kepala desa. Alumni HMI juga tersebar tidak hanya di eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif, sebagai ketua DPR, ketua MPR, ketua BPK, ketua KPU, ketua Bawaslu, dan sebagainya. Nama besar HMI tentu merupakan modal sosial-politik yang relatif bisa dibanggakan. Namun, kebanggaan tersebut bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi pemicu prestasi dan prilaku baik, di sisi lain bisa memunculkan sikap arogansi dan prilaku tidak terpuji. Arus Perubahan Dalam sebuah focus group discussion (FGD) kerja sama Balitbang PB HMI dengan Bappenas pertengahan 2015 tergambar pergeseran dari era analog ke era digital. Kompetensi dan profesionalisme harus melenting ke depan menjadi keunggulan. Karakter inward looking harus sudah bergeser menjadi outward looking, kebiasaan membangga-banggakan ke dalam harus disertai dengan mempertontonkan keunggulan kita keluar. Doktrin keislamankeindonesiaan yang melekat dalam diri anggota HMI seharusnya menjadi sumber kekuatan. Sikap Islam yang toleran, moderat, dan modern menjadi perekat perbedaan dalam relasi hubungan interpersonal antarumat beragama dan bangsa Indonesia. Energi ini yang harus diarahkan keluar agar tidak hanya milik HMI dan Indonesia, tetapi juga harus menjadi inspirasi negara-negara lain dalam mengelola perbedaannya, khususnya bagi negara mayoritas penduduk muslim yang selama ini mengalami kondisi perang. Dengan kondisi seperti ini, bukan hanya bangsa ini yang menaruh harapan besar terhadap HMI, tapi juga dunia dalam menyemai keberagaman. Dalam sebuah kesempatan berkunjung ke Lebanon, di tengah konferensi untuk Palestina, saya menyampaikan hal yang sama. Dari hal tersebut apa yang dilakukan HMI selama ini mendapatkan apresiasi, bahkan diklaim sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar di dunia. Pada momen Dies Natalis Ke-69 HMI pada 5 Februari 2016 kemarin, tak hentinya kita merefleksikan apa yang sudah kita lalui juga memproyeksikan akan ke mana kita. Bukan cuma mereka yang masih terlibat aktif di semua level kepengurusan, tapi juga bagi mereka yang pernah menjadi bagian dan pernah melewati proses di HMI. Segala keunggulan yang kita miliki disertai kekuatan membaca zaman dan komitmen untuk berubahlah yang membuat kita tak harus kehilangan harapan untuk masa depan HMI yang lebih baik. Usia baru harus berkonsekuensi pada kebaruan pikir juga sikap untuk menjadi arus kecil yang kemudian akan menjadi gelombang besar untuk perubahan HMI. Dengan mengurai persoalan-persoalan di HMI akan menjadi sebab demi akibat perbaikan umat dan bangsa ini pada masa depan. HMI adalah aset umat dan bangsa, menjaga kejernihannya berarti menjaga sumber mata air pemimpin umat dan bangsa. Selamat menua HMI, yakin usaha sampai!  ●

Refleksi 69 Tahun HMI M Alfan Alfian  ;   Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional

                                                  REPUBLIKA, 04 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pada 5 Februari 2016 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memperingati hari kelahirannya yang ke-69. Organisasi kemahasiswaan ini lahir di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 atau 14 Rabiul Awal 1366 Hijriyah atas prakarsa Lafran Pane dan 14 mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam usianya yang hampir 70 tahun, HMI telah cukup tua untuk ukuran manusia. Apa yang menarik dari HMI kini? Pertanyaan demikian lazim mengemuka dari kongres ke kongres dan setiap ulang tahun HMI. Dalam kongres di Pekanbaru, Riau, akhir 2015 lalu, misalnya, HMI sempat menjadi sorotan media massa. Sesungguhnya, yang disorot relatif sama dari kongres ke kongres. Ada "kekerasan", kongres yang molor dan bertele-tele, serta tak terkendalinya penggembira. Mengapa kesannya HMI demikian "brutal"? Ada apa dengan HMI sekarang? Pertanyaan seperti ini menggelayuti kader-kader HMI dewasa ini. Sebagai alumnus organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia, saya turut prihatin dan mencoba mencari tahu lebih dalam, apa yang menarik dari HMI sekarang. Terlepas dari potret pemberitaan negatifnya, hadirnya ribuan mahasiswa ke arena kongres, bagaimanapun mencerminkan setelah hampir 70 tahun sejak kelahirannya, 5 Februari 1947, organisasi ini masih "penuh peminat". Nurcholish Madjid, ketua umum PB HMI periode 1966-1969 dan 1969-1971, pernah berujar, organisasi HMI itu dari segi keanggotaannya mencerminkan representasi nusantara. Ia tak hanya mencerminkan "berpusat" di Jawa, tetapi juga merata di luar Jawa. Mengapa potret negatif di atas nyaris selalu terulang? Beragam jawaban adanya, tetapi muaranya tetap kembali ke HMI sendiri. Mau instrospeksi atau tidak? Tentu saja, secara verbal jawabnya mau. Instrospeksi ialah keharusan bahwa memang ada yang harus diubah, mulai substansi dan mekanisme pengkaderan hingga hal teknis manajemen penyelenggaraan kongres yang antisipatif terhadap para penggembira. Maka, tak hanya soal teknis dan metodologis saja perbaikannya, juga merambah ke substansi training yang direlevansikan dengan zaman kita. Corak keislaman HMI tercermin dari Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang dikompilasi oleh Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari, dan Sakib Mahmud, mengetengahkan Islam secara substansial, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, antara lain, (1) Tauhid/keesaan Tuhan; (2) Universalitas Islam; (3) Islam yang inklusif; (4) Islam yang dialogis; (5) Kemanusiaan/persaudaraan/hak asasi manusia (HAM); (6) Islam sejalan dengan modernitas/progresivitas dan demokrasi; (7) Islam yang tidak ekstrem (ummatan wasathan/umat yang mampu berdiri di tengah-tengah); dan (8) Islam yang toleran. Intinya, HMI hendak membawakan wajah Islam yang modern, maju, toleran, dan tidak ekstrem. Yang dikedepankan HMI bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai substansial itu. Bukan formalisasi syariat Islam, melainkan bagaimana menanamkan nilai atau substansi ajaran Islam itu di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk sebagaimana diibaratkan Nurcholish Madjid sebagai sebuah taman sari. Dalam konteks ini, NDP HMI masih sangat relevan sebagai basis pijak "revolusi mental" para kader HMI. Yang diperlukan adalah perbaikan metodologi dan pengembangannya yang selaras dengan tantangan zaman. Ketika saya masuk HMI pada awal dekade 1990-an, saya sadar organisasi ini "terlalu otonom". Kecuali para alumni yang tersebar di mana-mana, organisasi ini independen bak "anak tanpa orang tua". Independensi merupakan pilihan organisasi ini sejak kelahirannya. Lafran Pane, pendiri utama HMI, sengaja mengarahkan organisasinya sebagai bagian dari perjuangan nasional dan inklusif. Sejak awal HMI tidak memosisikan sebagai underbouw partai politik (Masjumi). Kendatipun demikian, perjalanan HMI tidak pernah lepas dari dimensi politik. Pada masa formatifnya, HMI menggencarkan ikhtiar dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini selaras dengan tujuan HMI, yakni "mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia" serta "menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam". Para elitenya yang bersahaja itu terlibat dalam kegiatan yang selaras dengan cita-cita proklamasi. Dari sinilah cikal bakal otentik HMI tergambar bahwa antara keindonesiaan dan keislaman bak dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dalam konteks perjalanan kehidupan bangsa, HMI turut mewarnai sejarah. Kendati pun ia independen, pada dekade 1950-an dan 1960-an, tak lepas dari hiruk-pikuk politik. Ketika Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) dilancarkan Bung Karno dengan posisi politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menguat, HMI sempat menjadi sasaran tembak pembubarannya. PKI mendesak Bung Karno untuk membubarkan HMI. Namun, fakta sejarah menunjukkan Bung Karno tidak membubarkan HMI. Sejarah mencatat, HMI turut ambil bagian mendukung Orde Baru. Organisasi HMI terus berjalan, alumninya semakin banyak dan bergerak di berbagai bidang. Pada awal dekade 1980-an, para elite HMI terbelah pendapat dalam menyikapi kebijakan asas tunggal Pancasila. Pro kontra mengemuka dalam beberapa kongres hingga kemudian sekelompok elitenya membentuk HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO). Yang satu menerima asas Pancasila, lainnya menolak. Sayangnya, kendatipun kini HMI dan HMI MPO sudah sama-sama berasas Islam, dualisme itu masih bertahan. Inilah fakta dan proses sejarah di mana keduanya punya peran dan cerita masing-masing. Namun, di level Korps Alumni HMI (KAHMI), mereka menyatu. Komitmen kebangsaan dan keindonesiaan HMI diwujudkan pada beragam peran nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan ikut serta menjadi bagian intergral dari proses kebangsaan. Sejak era Reformasi, peran politik alumni HMI banyak diteliti pengamat. Mereka ada di mana-mana, termasuk dewasa ini, terdapat alumnus HMI sebagai wakil presiden, yakni Jusuf Kalla. Dalam hal sumber daya politik, alumni HMI telah banyak mewarnai dinamika politik pada masa kini. Namun perlu dicatat orientasi politik mereka heterogen. Terlepas dari makna politik sebagai persaingan kepentingan, adanya kesamaan sebagai alumni HMI berpotensi menjadi kekuatan konsensual dalam politik Indonesia. Organisasi HMI masih eksis dan berkembang hingga kini, di tengah-tengah banyaknya pilihan mahasiswa berorganisasi. HMI punya kelebihan. Ia punya modal sejarah dan kekuatan alumni yang heterogen. Semoga, hari-hari ini dan ke depan, HMI mampu memperbaiki diri dari citranya yang terkesan merosot dari kongres ke kongres dan berperan strategis dalam pembangunan bidang kepemudaan, kemahasiswaan, keumatan, dan kebangsaan yang lebih luas. Dirgahayu HMI! ●