Pesan Politik di Balik BLSM

Pesan Politik di Balik BLSM Heri Budianto  ;  Dosen Fikom Universitas Mercu Buana Jakarta, Direktur Political Communication Institute

MEDIA INDONESIA, 06 Juli 2013

KOMPENSASI penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2013 diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin. Salah satu program kompensasi itu ialah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diberikan pemerintahan SBYBoediono kepada 15,5 juta rakyat miskin yang menelan anggaran Rp9 triliun lebih. BLSM diberikan selama 4 bulan dengan besaran Rp150 ribu per bulan.

Persoalan kompensasi dalam bentuk pemberian uang tunai secara langsung kepada masyarakat banyak dikritik oleh berbagai kalangan karena dianggap tidak mendidik masyarakat, menumbuhkan mental pengemis, dan mempunyai muatan politis. Sejak memerintah, SBY paling tidak sudah 2 kali menggelontorkan pemberian uang tunai kepada masyarakat. Sebelumnya kompensasi atas penaikan harga BBM yang diberikan ialah bantuan langsung tunai (BLT). Sejak digulirkan, program itu mendapat kritikan karena sarat dengan muatan politik menjelang Pemilu 2009.

Jelang Pemilu 2014, SBY kembali memberikan kompensasi serupa dengan mengganti bungkus (berganti nama) menjadi BLSM. Serupa dengan BLT, banyak pihak menuding muatan politis dari program itu terlalu kentara untuk mendongkrak popularitas Partai Demokrat yang merosot tajam versi beberapa lembaga survei.

Penulis merupakan salah satu yang menyatakan bahwa BLSM merupakan instrumen politik penguasa untuk menarik simpati publik jelang pemilu 2014. Penulis menengarai bahwa menteri-menteri yang berasal dari partai politik (parpol) yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan memanfaatkan BLSM sebagai instrumen politik bagi partainya, seperti yang dilansir Metrotvnews.com (15/6).

Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu menyebutkan mayoritas publik atau 58,92% responden setuju program BLSM sebagai kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi, hanya 29,12% publik menyatakan tidak setuju, dan 11,96% publik tidak tahu atas program BLSM.

Terkait dengan distribusi BLSM publik setuju atas pemberian BLSM sebesar p Rp150 ribu per bulan, tapi R hanya 24,27% publik yang meyakini bahwa pembagian LSM akan tepat sasaran. Sebanyak 72,33% responden tidak yakin dan 3,40% responden tidak tahu.

Pesan politik

Realitas politik para menteri yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2014 membagikan secara langsung kartu perlindungan sosial (KPS) di daerah pemilihan (dapil) mereka makin memperkuat bahwa BLSM syarat muatan politis. Beberapa menteri seperti Jero Wacik, yang juga Menteri ESDM, membagikan BLSM di Bali yang merupakan dapilnya. Kemudian Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga, melakukan pemantauan pembagian BLSM di Yogyakarta yang juga merupakan dapilnya.

Bukan cuma Demokrat, terbukti menteri-menteri yang berasal dari partai lain juga melakukan hal sama. Termasuk menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menentang keras penaikan harga BBM dan menolak BLSM. Menkominfo Tiffatul Sembiring membagikan KPS di Medan, Sumatra Utara, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri turun di Makassar yang merupakan dapilnya.

Dalam konteks ini apa yang dilakukan para menteri tersebut merupakan kegiatan komunikasi politik. Mereka menggunakan BLSM sebagai pesan politik untuk tujuan membangun simpati publik. Kegiatan komunikasi politik yang dijalankan dalam panggung seremonial bagi-bagi BLSM tersebut mempertemukan komunikator politik dan komunikan (khalayak) politik, dengan menempatkan BLSM sebagai pesan politik.

Meadow dalam Nimmo mengatakan, “Political communication refers to any exchange of symbol or messages that a significant extent have been shaped by or have consequences for political system.” Bila mengacu dari pendapat Meadow dapat dikatakan bahwa pesan politik yang ditampilkan dengan simbol BLSM dibentuk sedemikian rupa dan akan memiliki konsekuensi bagi sistem politik. Konsekuensi yang dimaksud ialah peningkatan citra politik dalam sistem politik jelang Pemilu 2014.

Melihat realitas politik yang ada, akan sulit diterima akal sehat jika momentum distribusi BLSM kepada masyarakat miskin tidak dimanfaatkan oleh partai penguasa dan partai-partai yang menempatkan menterinya dalam kabinet.

Simbol politik belas kasih

Tidak dapat dimungkiri bahwa bentuk-bentuk perhatian dan belas kasihan merupakan cara yang paling ampuh dapat meraih simpati. Penguasa dan elite tahu betul bagaimana cara meraih simpati dan membangun pencitraan politik. Partai Demokrat merupakan partai yang paling diuntungkan dengan kebijakan BLSM tersebut. Masyarakat penerima BLSM akan menilai bahwa SBY ialah orang yang paling memperhatikan dan mengasihi mereka dengan memberikan uang tunai secara langsung. Persepsi itu tentu akan sangat menguntungkan bagi Demokrat sebagai partai yang akan bertarung dalam Pemilu 2014.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan program BLSM yang direalisasikan pemerintah memiliki efek elektoral atau naik turunnya dukungan publik terhadap Presiden SBY dan Partai Demokrat. Survei itu menunjukkan 46,95% publik menyatakan SBY paling berjasa, kemudian 11,47% untuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menko Kesra Agung Laksono (10,75%). Selanjutnya, Menteri ESDM Jero Wacik (1,79%), menteri lainnya (3,58%), dan responden yang tidak menjawab 25,45%.

Sementara itu, 49, 45 % publik menyatakan Partai Demokrat sebagai partai yang paling berjasa terhadap pemberian BLSM. Hanya 16,73% publik yang menilai parpol lain berjasa.

Kemudian juga ditemukan bahwa mayoritas publik (49,45%) menilai Partai Demokrat paling berjasa dalam mendorong penerapan BLSM. Adapun partai lainnya hanya 16,73% dan tidak menjawab 33,82%.

Dalam komunikasi politik, simbol politik merupakan pengelolaan pesan yang dapat menjembatani antara komunikator politik dan khalayak politik. Simbol politik belas kasih merupakan pengelolaan pesan politik yang menjadikan masyarakat miskin sebagai komoditas politik untuk meraih simpati publik.

Kalaulah program BLSM ini berniat mengurangi beban masyarakat miskin dan bentuk kepedulian penguasa kepada rakyatnya, hendaknya penguasa juga tulus memberikannya seperti rasa tulus yang dimiliki oleh rakyat saat menerimanya. Rasa tulus tersebut tentu dengan tidak memanfaatkan momen-momen BLSM sebagai jembatan politik untuk meraih kekuasaan dengan cara meraih simpati publik.

Selain itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik akan kentalnya aroma politik dalam program-program pemberian uang tunai kepada masyarakat, mestinya pemerintah meningkatkan alokasi anggaran program-program nyata lain yang jauh lebih elegan, semisal sekolah gratis, peningkatan beasiswa, bantuan modal usaha, dan program mendidik lainnya. ●

Mengukur Keberanian SBY soal PKS

Mengukur Keberanian SBY soal PKS Heri Budianto  ;  Dosen Fikom Universitas Mercu Buana, Direktur Political Communication Institute

KORAN SINDO, 06 Juli 2013

Perseteruan politik yang melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berlangsung. 

Pascakeputusan paripurna DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, yang kemudian secara politis mengisyaratkan persetujuan DPR terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Gonjang-ganjing politik yang melibatkan partai koalisi yang dimotori oleh Demokrat dengan partai oposisi yang dimotori oleh PDIP memanaskan konstelasi politik. 

Dua berbeda antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak kenaikan BBM. Kontestasi politik semakin memanas tatkala PKS yang merupakan partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi bersama Partai Demokrat, berseberangan sikap dengan kubu koalisi. PKS yang belakangan didera oleh persoalan suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden Partai Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tiba-tiba mampu membalikkan wacana publik dengan wacana penolakan harga BBM. 

Apa yang dilakukan PKS, kemudian menjadi strategi komunikasi politik ampuh untuk mengalihkan isu suap impor daging sapi ke penolakan harga BBM. Pergerakan PKS mengundang reaksi Partai Demokrat dan anggota Setgab koalisi lainnya, sehingga menimbulkan kegaduhan politik di dalam Setgab yang menginginkan PKS segara angkat kaki dari Setgab koalisi. 

Namun, desakan Partai Demokrat dan anggota koalisi lainnya tak diindahkan oleh PKS. Puncaknya, PKStetapbersikapkonsisten menolak kenaikan harga BBM saat paripurna DPR yang mengesahkan RUU APBNP 2013. Sikap mendua PKS tersebut bukanlah pertama. Menurut catatan penulis, sudah empat kali PKS berseberangan dengan Partai Demokrat. 

Pertama pada tahun 2010, saat Kasus Bank Century mencuat ke publik dan diputuskan juga melalui paripurna DPR. Saat itu belum ada Setgab, dan pembelotan bukan hanya dilakukan oleh PKS, namun juga Golkar dan PPP. Kemudian tahun 2011 PKS, kembali berseberangan soal kasus Mafia Pajak. Tahun 2012 juga kembali berseberangan dengan menolak kenaikan BBM dan itu kembali terulang di tahun 2013. 

Sikap mendua PKS dalam berkoalisi tentu bisa saja dilakukan dalam praktik politik. Sahsah saja setiap partai melakukan manuver dan strategi dalam mencapai tujuan partai. Namun dalam berpolitik, tentu ada etika politik yang harus dijalankan agar masyarakat juga dapat memaknai politik praktis sebagai sebuah pembelajaran politik. 

Pendidikan politik menjadi penting bagi masyarakat karena akan mendorong demokratisasi ke arah yang lebih baik. PKS tentu mempunyai alasan mengapa sikap mendua tersebut dilakukan. Akan tetapi sebagai partai politik, PKS bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. 

Menunggu SBY 

Persoalan PKS yang berseberangan dengan Setgab koalisi tak kunjung usai. Sampai saat ini PKS yang jelas-jelas secara realitas politik tak sejalan dengan Setgab koalisi pemerintahan tak juga mundur dari Setgab dan tidak juga menarik tiga menterinya, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri dari Kabinet Indonesia Bersatu II. 

PKS menganggap SBY yang merupakan pimpinan tertinggi Setgab memiliki kewenangan untuk mengambil langkah. Selain itu, sebagai presiden, SBY memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri di kabinet. Alasan-alasan yang diambil oleh PKS ini tentu sarat makna politik. Dengan sikap demikian, PKS ingin dikesankan ”terzalimi” apabila SBY mengeluarkan PKS dari koalisi dan memecat menteri asal PKS. 

Sementara itu, Partai Demokrat dan pihak Istana ingin PKS tahu diri, dan segera angkat kaki dari Setgab koalisi dan menarik menteri-menteri PKS. Sikap saling tunggu ini masih terus berlangsung menjadi kontestasi politik elite kedua partai. Mencermati sikap politik PKS, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh PKS. 

Pertama, PKS telah mampu memainkan strategi komunikasi politik dengan mengalihkan isu suap impor daging sapi ke penolakan kenaikan harga BBM. Hal itu mampu menaikkan simpati publik yang tidak setuju terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Momentum ini mestinya digunakan oleh PKS untuk segera mengambil sikap untuk keluar dari koalisi. 

Kedua, PKS segera mengambil posisi oposisi pemerintahan dan menarik tiga menterinya di kabinet. Hal itu tentu berat, namun jauh lebih baik untuk meraih simpati publik untuk menghadapi Pemilu 2014. 

Mengukur Keberanian SBY 

Keberanian SBY kembali diuji. Kali ini sikap tegas tersebut adalah segera mengeluarkan PKS dari Setgab koalisi dan mencopot tiga menteri PKS di KI BII. Sebagai pimpinan tertinggi Setgab koalisi dan presiden tentu, SBY memiliki kewenangan untuk melakukan langkah tegas. Namun sampai saat ini, keberanian SBY tak kunjung datang. 

Ketegasan SBY dalam memimpin bangsa sering diperbincangkan, karena SBY dianggap sosok yang lamban dan tidak tegas. Ada beberapa alasan yang dapat dilihat dari sikap SBY ini. Pertama, SBY mengetahui strategi politik yang sedang dimainkan PKS. Kedua, ada kekhawatiran SBY dengan kekuatan politik yang ada di parlemen jika PKS dikeluarkan dari Setgab. 

Alasan ini mestinya tidak terlalu dipertimbangkan secara serius oleh SBY. Pasalnya, SBY secara politik sebagai ketua umum Partai Demokrat memiliki tanggung jawab menyelamatkan partainya yang terus melorot elektabilitasnya. Dengan bersikap tegas, mestinya SBY yakin akan dinilai positif oleh publik. Mengenai kalkulasi politik di parlemen, SBY tidak perlu khawatir, sebab jika SBY mampu mengendalikan dan membangun komunikasi politik dengan Partai Golkar maka kekuatan diparlemen tetap besar. 

Momentum ini mestinya dimanfaatkan oleh SBY untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang berani mengambil tindakan tegas. Mestinya SBY menyadari bahwa sisa satu tahun kepemimpinannya, merupakan momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia tentang pemimpin yang tegas. 

Telah lama publik menunggu sosok SBY yang cepat dan tegas? Namun, lagi-lagi SBY-lah yang paling tahu mengapa tak kunjung mengambil sikap terkait kisruh PKS dalam Setgab. ●

Mengukur Keberanian SBY soal PKS

Mengukur Keberanian SBY soal PKS Heri Budianto ;   Dosen Fikom Universitas Mercu Buana, Direktur Political Communication Institute

KORAN SINDO, 25 Juni 2013

  

Perseteruan politik yang melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berlangsung. 

Pascakeputusan paripurna DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, yang kemudian secara politis mengisyaratkan persetujuan DPR terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Gonjang-ganjing politik yang melibatkan partai koalisi yang dimotori oleh Demokrat dengan partai oposisi yang dimotori oleh PDIP memanaskan konstelasi politik. 

Dua berbeda antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak kenaikan BBM. Kontestasi politik semakin memanas tatkala PKS yang merupakan partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi bersama Partai Demokrat, berseberangan sikap dengan kubu koalisi. PKS yang belakangan didera oleh persoalan suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden Partai Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tiba-tiba mampu membalikkan wacana publik dengan wacana penolakan harga BBM. 

Apa yang dilakukan PKS, kemudian menjadi strategi komunikasi politik ampuh untuk mengalihkan isu suap impor daging sapi ke penolakan harga BBM. Pergerakan PKS mengundang reaksi Partai Demokrat dan anggota Setgab koalisi lainnya, sehingga menimbulkan kegaduhan politik di dalam Setgab yang menginginkan PKS segara angkat kaki dari Setgab koalisi. 

Namun, desakan Partai Demokrat dan anggota koalisi lainnya takdiindahkanolehPKS. Puncaknya, PKStetapbersikapkonsisten menolak kenaikan harga BBM saat paripurna DPR yang mengesahkan RUU APBNP 2013. Sikap mendua PKS tersebut bukanlah pertama. Menurut catatan penulis, sudah empat kali PKS berseberangan dengan Partai Demokrat. 

Pertama pada tahun 2010, saat Kasus Bank Century mencuat ke publik dan diputuskan juga melalui paripurna DPR. Saat itu belum ada Setgab, dan pembelotan bukan hanya dilakukan oleh PKS, namun juga Golkar dan PPP. Kemudian tahun 2011 PKS, kembali berseberangan soal kasus Mafia Pajak. Tahun 2012 juga kembali berseberangan dengan menolak kenaikan BBM dan itu kembali terulang di tahun 2013. 

Sikap mendua PKS dalam berkoalisi tentu bisa saja dilakukan dalam praktik politik. Sahsah saja setiap partai melakukan manuver dan strategi dalam mencapai tujuan partai. Namun dalam berpolitik, tentu ada etika politik yang harus dijalankan agar masyarakat juga dapat memaknai politik praktis sebagai sebuah pembelajaran politik. 

Pendidikan politik menjadi penting bagi masyarakat karena akan mendorong demokratisasi ke arah yang lebih baik. PKS tentu mempunyai alasan mengapa sikap mendua tersebut dilakukan. Akan tetapi sebagai partai politik, PKS bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. 

Menunggu SBY 

Persoalan PKS yang berseberangan dengan Setgab koalisi tak kunjung usai. Sampai saat ini PKS yang jelas-jelas secara realitas politik tak sejalan dengan Setgab koalisi pemerintahan tak juga mundur dari Setgab dan tidak juga menarik tiga menterinya, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri dari Kabinet Indonesia Bersatu II. 

PKS menganggap SBY yang merupakan pimpinan tertinggi Setgab memiliki kewenangan untuk mengambil langkah. Selain itu, sebagai presiden, SBY memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri di kabinet. Alasan-alasan yang diambil oleh PKS ini tentu sarat makna politik. Dengan sikap demikian, PKS ingin dikesankan ”terzalimi” apabila SBY mengeluarkan PKS dari koalisi dan memecat menteri asal PKS. 

Sementara itu, Partai Demokrat dan pihak Istana ingin PKS tahu diri, dan segera angkat kaki dari Setgab koalisi dan menarik menteri-menteri PKS. Sikap saling tunggu ini masih terus berlangsung menjadi kontestasi politik elite kedua partai. Mencermati sikap politik PKS, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh PKS. 

Pertama, PKS telah mampu memainkan strategi komunikasi politik dengan mengalihkan isu suap impor daging sapi ke penolakan kenaikan harga BBM. Hal itu mampu menaikkan simpati publik yang tidak setuju terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Momentum ini mestinya digunakan oleh PKS untuk segera mengambil sikap untuk keluar dari koalisi. 

Kedua, PKS segera mengambil posisi oposisi pemerintahan dan menarik tiga menterinya di kabinet. Hal itu tentu berat, namun jauh lebih baik untuk meraih simpati publik untuk menghadapi Pemilu 2014. 

Mengukur Keberanian SBY 

Keberanian SBY kembali diuji. Kali ini sikap tegas tersebut adalah segera mengeluarkan PKS dari Setgab koalisi dan mencopot tiga menteri PKS di KI BII. Sebagai pimpinan tertinggi Setgab koalisi dan presiden tentu, SBY memiliki kewenangan untuk melakukan langkah tegas. Namun sampai saat ini, keberanian SBY tak kunjung datang. 

Ketegasan SBY dalam memimpin bangsa sering diperbincangkan, karena SBY dianggap sosok yang lamban dan tidak tegas. Ada beberapa alasan yang dapat dilihat dari sikap SBY ini. Pertama, SBY mengetahui strategi politik yang sedang dimainkan PKS. Kedua, ada kekhawatiran SBY dengan kekuatan politik yang ada di parlemen jika PKS dikeluarkan dari Setgab. 

Alasan ini mestinya tidak terlalu dipertimbangkan secara serius oleh SBY. Pasalnya, SBY secara politik sebagai ketua umum Partai Demokrat memiliki tanggung jawab menyelamatkan partainya yang terus melorot elektabilitasnya. Dengan bersikap tegas, mestinya SBY yakin akan dinilai positif oleh publik. Mengenai kalkulasi politik di parlemen, SBY tidak perlu khawatir, sebab jika SBY mampu mengendalikan dan membangun komunikasi politik dengan Partai Golkar maka kekuatan diparlemen tetap besar. 

Momentum ini mestinya dimanfaatkan oleh SBY untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang berani mengambil tindakan tegas. Mestinya SBY menyadari bahwa sisa satu tahun kepemimpinannya, merupakan momentum untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia tentang pemimpin yang tegas. 

Telah lama publik menunggu sosok SBY yang cepat dan tegas? Namun, lagi-lagi SBY-lah yang paling tahu mengapa tak kunjung mengambil sikap terkait kisruh PKS dalam Setgab. ●