Sepak Bola Ken Arok

Sepak Bola Ken Arok

Amir Machmud NS, WARTAWAN SUARA MERDEKA

Sumber : SUARA MERDEKA, 26 Desember 2011

KUTUKAN Empu Gandring lewat keris bergagang cangkring sebagai realitas buram perjalanan sejarah Singasari, rupanya juga terefleksi menjadi ”kutukan aktual” bagi sepak bola Indonesia, seperti halnya lanskap ambisi Ken Arok yang bertabur daki kekuasaan, cara meraih kemuliaan, dan pendakuan hak.

Keris itu memakan penciptanya sendiri karena Arok ingin memutus hulu mata rantai pergerakan ambisinya, lalu menghabisi Akuwu Tunggul Ametung sebagai target utama. Namun spiral kutukan memakan pula Arok saat sudah bergelar Sri Rajasa Ranggah Sang Amurwabhumi lewat tangan seorang pengalasan yang akhirnya tewas oleh keris yang sama.

Lalu episode saling menjegal: Anusapati tewas di tangan Tohjaya, giliran putra Ken Arok dari Ken Umang itu ditikam dalam pelarian karena pengejaran para pembalas dendam. Sampai di sini, keris haus darah itu ”mengikuti” mekanisme aksi-reaksi, respons-merespons yang sulit menemukan hilir peredaan.
Maka ketika Ketua Indonesia Football Watch Sumaryoto menganalogikan PSSI ”terkena kutukan keris Empu Gandring”, metafora tentang tikam-menikam dan jatuh-menjatuhkan itu nyata tergambarkan dari sepak bola yang bertanah lapang kekuasaan, bisnis, dan politik menjelang 2014.

VANDALISME, yang biasanya ditakutkan dari suporter sepak bola, secara sistemik kini justru dilakukan oleh orang-orang yang merasa berhak mengendalikan persepakbolaan nasional. Sistem dihantam dengan pendekatan kekuasaan, berbagai keputusan dijustifikasi dengan mengklaim kebenaran. Pengkubuan antara yang di dalam sistem dan di luar sistem --antara kompetisi di jalur Indonesia Premier League dan Indonesia Super League-- mengetengahkan atmosfer yang tak berbeda dari model perlawanan pada era Nurdin Halid.
Sedemikian pentingkah menguasai induk organisasi sepak bola itu, sehingga seolah-olah menafikan apa pun untuk menjadi pengendali yang menentukan semua?

Sedemikian kuatkah tuah sepak bola sebagai pengantar orang atau sekelompok orang meraih popularitas ke tujuan kemuliaan?
Sedemikian berprospekkah industri kompetisi kita, sehingga secara bisnis pantas diperebutkan?
Sedemikian strategiskah PSSI sebagai penggalang massa bagi kepentingan-kepentingan kontestasi politik 2014 nanti?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu kita pahami sebagai latar mengapa organisasi sepak bola kita diperebutkan orang dan kelompoknya, sulit membayangkan akan adakah solusi yang mampu mementahkan ”kutukan Empu Gandring” itu.
Rezim Nurdin Halid dijatuhkan, kekuasaan Djohar Arifin Husin digoyang. Jika Kongres Luar Biasa PSSI bisa terselenggara dan Djohar pun  ”di-skak mat”, adakah jaminan siapa pun yang nanti terpilih tidak juga terancam oleh ”keris milik Ken Arok” itu? Budaya tanding akan selalu muncul seiring dengan semangat pendakuan hak yang mengikuti rezim demi rezim.

Awam pun membaca, kristal pengkubuan itu merepresentasikan dua kekuatan politik besar. Antara kubu Kuningan (Nirwan Bakrie) dan Jenggala (Arifin Panigoro), yang dalam polarisasi pendukungan merefleksikan kekuatan Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Jadi tegakah kita membiarkan sepak bola dijadikan permainan kepentingan, yang hanya meminggirkan peran para pemilik dan pelaku sejati: penggemar bola, pemain, pelatih, wasit, serta para pengabdi yang sesungguhnya?
Dari kegelisahan itu, kehendak KLB vis a vis defensivitas status quo dengan semua pernik yang melatari pertikaian ini harus segera terbaca oleh FIFA dengan kacamata jernih dari investigasi aktif.

KEHENDAK saling menguasai PSSI, dengan konstelasi demikian, rasanya sulit menggugah nurani rekonsiliasi. Semangat ”keris Empu Gandring” lebih menghegemoni. Padahal, akan banyak korban ketika satu pihak mendelegitimasi pihak lain dengan segala dampaknya.

Kepada siapa harapan peredaan disampirkan? Jika FIFA hanya menunggu insiatif penyelesaian dari kubu-kubu yang merasa punya keyakinan dan argumentasi karena latar politik yang lebih mendesakkan kepentingan, konflik akan terus menganga dalam format ”legitimasi formal” vs ”legitimasi faktual”.

Pastilah pemerintah canggung memainkan perannya secara berwibawa, karena para elite kekuasaan tak terhindar pula dari keberpihakan politis. Dari hulu persoalannya, sejarah juga mencatat keterlibatan pemerintah ketika ”memesan keris” lewat Kongres Sepak Bola Nasional di Malang pada 2009 sebagai pengibas bendera start kemelut panjang ini.
FIFA mesti mengirim tim untuk melihat fakta-fakta, bukan hanya laporan secara de jure dari pengurus.

Namun jika FIFA memandang PSSI sekadar sebagai noktah kecil yang tak terlalu penting dalam orbit kekuasaan mereka, atau merasa hanya membuang waktu untuk turun tangan membangun stabilitas sepak bola di negeri ini, itulah tanda fenomena saling tikam bakal terus terpelihara.
Sulit untuk tidak mengatakan, jalan politik telah sedemikian tega mengolengkan bahtera sepak bola kita... ●

Sepak Bola dan PSSI yang Terkoyak

LAPORAN OLAHRAGA AKHIR TAHUN 2011

Sepak Bola dan PSSI yang Terkoyak

Sumber : KOMPAS, 17 Desember 2011

Cerita sepak bola Indonesia 2011 di lapangan tidaklah buruk. Di tengah konflik PSSI, pemain Indonesia lolos ke putaran ketiga Pra-Piala Dunia 2014 bersama 19 negara Asia dan lolos ke final SEA Games. Namun, ceritanya lain di balik dinding kantor PSSI, klub-klub, ruang-ruang rapat, dan kongres.

Pencapaian timnas Pra-Piala Dunia 2014 yang selalu kalah di putaran kedua dan medali perak SEA Games 2011 memang tidak memenuhi harapan publik. Namun, mengingat hadir saat krisis sepak bola mendera negeri ini, dua pencapaian itu tidak buruk.

Di level yunior, prestasi itu tidak menggembirakan. Diwakili tim SAD yang tampil di kompetisi Uruguay, Indonesia kembali gagal lolos ke Piala Asia U-19 2012. ”Merah Putih Junior” juga gagal tampil di Piala Asia U-16 2012. Negeri ini memang tidak punya fondasi pembinaan usia muda.

Di tengah perkembangan sepak bola negara-negara Asia lain yang berlari kencang, sepak bola negeri ini jalan di tempat dan kian tertinggal. Di level klub, pada Liga Champions Asia (LCA), ceritanya setali tiga uang. Arema Indonesia mengikuti jejak Persipura Jayapura musim sebelumnya, yang jadi lumbung gol.

Persipura kebobolan 29 gol dari enam laga, sedangkan Arema kemasukan 22 gol! Keduanya mencatat rekor kebobolan gol terbesar di penyisihan grup yang diikuti 32 klub top Asia.

LCA jauh di atas level klub-klub kita. Mereka baru mampu bersaing di level bawahnya, Piala AFC. Di ajang ini, Persipura lolos ke perempat final dan Sriwijaya ke babak 16 besar.

Di level usia muda, cerita manis ditorehkan pemain Indonesia usia di bawah 15 tahun (U-15) yang menjuarai Piala Pelajar Asia 2011. Pemain muda bibit-bibit sepak bola negeri ini juga ambil bagian pada ajang lain.

SSB Hasanuddin mewakili Indonesia tampil dan menempati peringkat ke-33 dari 40 negara di Piala Danone 2011. Lalu, tim Indonesia ASIOP-Apacinti bertahan hingga 16 besar Gothia Cup, yang sering disebut Piala Dunia mini karena selalu diikuti lebih dari 80 negara, di Swedia.

Begitulah, apa pun hasilnya, cerita sepak bola di lapangan tetap mengasyikkan. Permainan kulit bundar selalu menjadi daya tarik dan hiburan, terlebih lagi jika kemenangan bisa diraih. Namun, tidak demikian jika berbicara sepak bola di luar lapangan dengan pengurus PSSI, klub, atau pengurus daerah (provinsi dan cabang) sebagai ”pemainnya”.

Cerita Memilukan

Mengikuti sepak terjang pengurus sepak bola itu sangat memilukan dan, di tahap tertentu, menjijikkan. Sepak bola negeri ini tidak diurus lewat pendekatan dan prinsip-prinsip keolahragaan (sportsmanship), tetapi dikelola seperti mengurus partai politik.

Kita mulai cerita menjijikkan ini dari awal tahun 2011, Januari akhir, saat PSSI menggelar kongres di Bali. Kongres berlangsung sekitar dua pekan setelah kick-off Liga Primer Indonesia (LPI), kompetisi yang bergulir sebagai ketidakpuasan atas liga resmi PSSI pimpinan Nurdin Halid selama hampir delapan tahun.

Seperti kongres-kongres sebelumnya, forum itu ”bersahabat”. Tak satu pun anggota PSSI bersuara kritis. Bahkan, sekadar abstain pun tidak. Diakui terbuka, forum itu ditunggangi untuk melanggengkan rezim Nurdin.

Seperti sulap, sikap anggota PSSI berubah total bulan-bulan berikutnya, yang—singkat cerita—berujung lengsernya Nurdin dan lahirnya pengurus baru dipimpin Djohar Arifin Husin.

Transisi kepemimpinan PSSI itu, seperti kita catat, berjalan tak mulus dan tak normal. FIFA turun tangan, membekukan Komite Eksekutif PSSI dan menunjuk Komite Normalisasi. Empat kongres telah berlalu: di Bali, Pekanbaru, Jakarta, dan Solo.

Satu hal yang dilupakan, termasuk oleh FIFA, dan tak pernah tersentuh, yakni pertanggungjawaban pengurus PSSI era Nurdin Halid. Ibarat sebuah lagu, PSSI seperti di-restart, berakibat komplikasi persoalan sana-sini dengan segala eksesnya hari ini.

PSSI melakukan blunder pertama, mencopot Alfred Riedl dengan alasan kontraknya dengan pengurus PSSI lama bermasalah (tiga versi). Mencopot pelatih hal biasa dalam sepak bola. Namun, pada kasus Riedl, itu tak dilakukan memadai dan bijak. Andai berpikir jernih, PSSI bisa saja menegosiasi ulang kontraknya dan, jika tak ada titik temu, apa boleh buat mungkin harus stop.

Blunder serupa terulang saat PSSI akan me-restart kompetisi dari titik nol, mengacu lima kriteria yang ditetap Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), yakni legal, finansial, infrastruktur, personel, dan sporting. Akan tetapi, proses penilaian (assessment) itu tidak dijalankan memadai dan tahu-tahu muncul nama-nama klub pada divisi teratas.

Andai saja, sekali lagi andai saja, proses penilaian itu berlangsung fair, transparan, profesional, dan bukan hanya verifikasi dokumen, tetapi juga verifikasi lapangan—berapa pun jumlah klub yang diperoleh atau jika tak ada yang memenuhi syarat, klub dengan skor tertinggi yang lolos—boleh jadi tak sekisruh kini.

Walhasil, publik sepak bola kini disuguhi dua kompetisi: Liga Prima Indonesia yang diakui PSSI dan Liga Super Indonesia peninggalan pengurus PSSI lama. Polemik seputar kasus tercoretnya Persipura dari Piala AFC adalah ekses persoalan itu.

Klub-klub anggota PSSI dan para pengurus daerah (provinsi dan cabang) juga setali tiga uang. Keputusan AFC yang merilis tak satu pun klub Indonesia memenuhi syarat tampil di Liga Champions Asia adalah bukti pengurus klub tidak berbuat apa-apa untuk memajukan klub mereka. Pengurus daerah juga berpangku tangan tidak memutar kompetisi usia muda yang idealnya harus mereka gelar di level regional.

Akumulasi semua persoalan itu berujung pada tidak kunjung majunya sepak bola negeri ini. Sekadar pengingat, awal tahun ini, Indonesia di posisi ke-126 peringkat FIFA. November lalu, peringkat itu anjlok ke-144.

”Quo Vadis”?

Ya, quo vadis (ke mana hendak melangkah) sepak bola Indonesia? Tahun 2012 terbentang di depan mata. Sejumlah agenda telah terpampang nyata, bahkan hingga 2014. Untuk 2012 saja, mulai September bergulir kualifikasi Piala Asia 2015 Australia.

Pada Desember juga berlangsung Piala AFF di Malaysia dan Thailand. Di level antarklub Asia, pertengahan Maret, Arema berlaga di Piala AFC. Belum lagi kalender laga internasional timnas senior yang tidak kurang 11 kali setahun ke depan meski Indonesia telah tersingkir saat dijamu Bahrain, 29 Februari.

Untuk keluar dari karut-marut, jika mau mencontoh Nelson Mandela di Afrika Selatan saat negeri itu ganti rezim, seharusnya ada ruang rekonsiliasi bagi pengurus sepak bola yang kini bertikai bak pengurus parpol.

Tanpa rekonsiliasi, kapan lagi kita benar-benar membangun sepak bola? Ataukah memang ingin semua tenggelam bersama dalam keterpurukan tanpa ujung? ●

(MH SAMSUL HADI)