Donald Trump dan Yerusalem

Donald Trump dan Yerusalem Amidhan Shaberah ;  Ketua MUI (1995-2015);  Komnas HAM (2002-2007)

                                               KORAN SINDO, 21 Desember 2017

                                                           

Donald Trump terhenyak. Ia tak mengira keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel memicu kemarahan dunia. Teman dan musuh politiknya tiba-tiba bersatu, mengecam kebijakannya yang blunderitu. Ya. Rabu (6/12) lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Israel, kata Trump, adalah negara berdaulat . Karenanya, Israel bebas menentukan di mana ibu kotanya. Dan Amerika mendukungnya. Keputusan Trump Rabu kelabu itu langsung memicu reaksi dunia. Liga Arab mendadak mengadakan pertemuan. Hasilnya: menolak pengakuan Trump perihal ibu kota Israel Yerusalem tadi. Malah lebih jauh menyatakan bahwa Liga Arab mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Organisasi Konferensi Islam (OKI), juga menyatakan hal sama. Menolak pengakuan Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. OKI minta dunia internasional mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Tak hanya Dunia Islam dan Arab yang menentang keras keputusan Trump. Pemimpin Gereja Katolik Dunia di Vatikan, Paus Fransiskus, mengecam keras pernyataan sepihak Washington. Paus menegaskan, Ge reja Katolik sedunia menolak bila Yerusalem jadi ibu kota negara Yahudi, Israel. Kenapa? Karena Yerusalem merupakan tempat suci bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kedudukan Yerusalem sekarang, kata Paus, masih status quo. Sampai ada perundingan yang diakui kedua pihak , Israel dan Palestina. Penetapan status quo ini penting untuk memberikan ruang perundingan yang ber jalan alot dan panjang tentang kedudukan Yerusalem selama ini. Tapi, akibat keputusan sepihak Trump, status quo itu terancam gagal. B ila AS tetap meng akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak , Rusia pun bisa bertindak sama . Rusia meng akui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina . Hal yang sama dilakukan China. Jika itu terjadi, dunia makin tegang. Dua kekuatan raksasa—masing-masing dengan sekutunya—akan berhadapan. Kekerasan, bahkan perang global, pun bisa ter jadi. Indonesia telah secara tegas menyatakan Yerusalem bukan ibu kota Israel. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia telah berjuang keras meng galang persatuan negara-negara Islam dan negara-negara berkembang menolak keputusan AS tersebut. Untuk mengingatkan kita se mua: Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. De kla rasi Negara Palestina merdeka itu berlangsung 15 November 1988 di Aljazair. Sebagai wujud dukungan kemerdekaan Pa les tina itu, pada 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditan datangani “K omunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik“ antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina , Farouq Kaddoumi. Saat itu diresmikan pembukaan Kedutaan Besar Ne gara Palestina di Jakarta. Duta Besar Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-Surat Kepercayaannya kepada Presiden Soehar to pada 23 A pr il 1990. Sebaliknya , Pemerintah RI menetapkan bahwa duta besar RI di Tunis merangkap sebagai dubes RI untuk Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, KBRI di Yordania merangkap sebagai KBRI di Palestina. Sejak itu, melalui berbagai for um, termasuk PBB, OKI dan GNB (Gerakan Nonblok), Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Indonesia juga mendukung Palestina men jadi anggota UNESCO— Organisasi Pendidikan, Keilmuan, d an Kebudayaan PBB (31/10/2011). Selama 2015 Indonesia telah menjadi tuan rumah dua kon ferensi besar. Dalam konferensi itu, dukungan terhadap Palestina disuarakan Indonesia. Pada KT T Asia-Afrika, April 2015, di Bandung dalam rangka memperingati 60 Tahun Konferensi A sia-Afrika (KAA) 1955, dihasilkan deklarasi khusus mengenai dukungan terhadap kedaulatan Palestina. Ke mudian pada Inter national Conference on the Question of Jerusalem (14-15 Desember 2015) dan UN Civil Society Forum on the Question of Palestine (16 Desember 2015) di Jakarta, dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dikukuhkan kembali. Semua ini menunjukkan Indonesia selalu mendukung eksistensi Ne gara Palestina. Jakarta pun, secara diplomatis, selalu mengarahkan dunia internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Pales tina. Usaha keras Indonesia untuk mengarahkan dunia in ter na sional mengakui Yerusalem se bagai ibu kota Palestina nyaris sia-sia jika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Soalnya , betapa pun besar kecaman dunia terhadap Washington, sejarah menunjukkan AS sebagai negara super power tetap punya pengar uh besar, baik terhadap aliansi strategisnya (seperti Eropa Barat, Australia, dan Jepang ), maupun terhadap badan-bad an dunia lain. Ingat, AS punya hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB, sehingga bisa menganulir ke putusan DK PBB apa pun bentuknya. Termasuk mengakui kemerdekaan Palestina dengan ibu kota Yer usalem. Dari perspektif inilah kita bisa menger ti munculnya aj ak an boikot produk-produk Amerika. Dr Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PPP DPR RI, misal nya, menyerukan rakyat dan Pe merintah Indonesia memboikot produkpro duk AS. Be tul, seandainya dunia mem boikot produk-produk industri AS, negeri itu akan kelimpungan. Perekonomiannya bisa ambruk. Tapi, mungkinkah mem boikot ekonomi AS? Inilah yang harus kita pikirkan serius. Di saat ekonomi dunia sudah “saling-kait-mengait” memang sulit mengidentifikasi mana produk Amerika murni; mana produk Amerika hasil kerja sama dengan negaranegara lain. Mes ki demikian, kalau dunia sepakat untuk memboikot produk-produk Amerika, niscaya tetap ada hasilnya. Paling tidak, AS akan merasakan betapa buruknya keputusan Tr ump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Minggu (16/12), umat Islam melakukan demo raksasa untuk menolak keputusan Trump di lapangan Monas, Jakarta. Menariknya, tak hanya umat Islam yang ikut demo di Monas, tapi seluruh umat beragama. Ini karena umat manusia menganggap keputusan Tr ump sebagai skandal peradaban d an kemanusiaan. Mana mungkin manusia yang menetap di tanah airnya (Palestina) selama berabadabad, tiba-tiba diusir untuk memberikan tempat kepada diaspora Yahudi yang ada di seluruh dunia. Tragisnya , negeri yang basisnya diaspora orang Yahudi itu didukung kekuatan adikuasa Amerika dan Inggris. Mereka menganggap pemilik tanah Pa lestina yang sebenarnya adalah orang Yahudi. Akibatnya, pen du duk asli Palestina diusir. Di pe rangi. Dibunuh. Dibantai. Hak-hak hidup orang Palestina dan peradabannya dihancur kan. Itulah yang kini sedang dibela di Monas. Seluruh rakyat Indonesia berkumpul untuk mengecam dan menolak keputusan Donald Trump yang secara terang-terangan melakukan skandal kemanusiaan dan peradaban di Palestina. Aneh memang. Di dunia yang online, di mana setiap kejadian di muka bumi bisa ditampilkan di jagat maya secara real time, masih saja ada pihak-pihak tertentu yang tanpa malu bersembunyi di balik kenyataan. Trump salah satunya. Ketika ekonomi Amerika terpuruk. Pengangg uran melambung. Popularitas terjatuh. Tiba-tiba Trump mengumumkan Washington akan mengalihkan kedubesnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Harapannya , nama Trump terkerek. Yang terjadi seba liknya. Namanya makin jatuh. Di dalam negeri nama Trump terpuruk. Di luar negeri, lebih pa rah. Bahkan jadi musuh bersama. Musuh manusia yang peduli kemerdekaan, perdamaian, keadilan, dan kese jahteraan. Keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel niscaya memicu gelombang protes yang sangat-sangat besar di seluruh dunia. Karena di balik keputusan itu, Trump sedang menghina sejarah dan peradaban manusia. Dam paknya, Trump menjadi paria politik internasional. Sayangnya, Trump tak akan peduli dengan semua itu. Kecuali ia masuk pusaran kesadaran yang datang dari langit. Tapi mana mungkin Trump bisa seperti itu? ●

Tragedi Terorisme Mesir

Tragedi Terorisme Mesir Amidhan Shaberah ;  Ketua MUI (1995-2015);  Anggota Komnas HAM (2002-2007)

                                              KORAN SINDO, 28 November 2017

                                                           

TEROR kembali mengguncang Mesir. Ketika jamaah Masjid Al-Raudhah di Kota Bir el-Abd, 50 km barat Kota El-Arish, Sinai Utara baru saja menyelesaikan ibadah salat Jumat (24/11), tiba-tiba mereka diberondong senapan otomatis. Masjid itu dikepung 30 teroris bersenjata berat. Lalu, para teroris bertopeng itu menembaki 500-an orang jamaah. Tak hanya itu, bom pun diledakkan teroris di dalam masjid, sedangkan mobil-mobil jamaah di halaman masjid dibakar. Suasana kacau balau. Darah berceceran. Jamaah masjid bergelimpangan, histeris, dan kepulan asap mobil-mobil yang dibakar menyelimuti udara se­kitar Al-Raudhah. Suasananya seperti peperangan. Akibat serangan teroris itu, 305 jamaah Al-Raudhah tewas, termasuk 27 anak, sedangkan 128 orang lainnya luka parah. Tragedi Al-Raudhah ini tercatat sebagai serangan teroris ter­besar di Mesir dalam 25 tahun terakhir. Sungguh biadab. Sampai hari ini belum ada pihak atau kelompok teroris yang mengaku bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Namun, pemerintah Mesir menduga pelakunya adalah Kelompok Daulah  Sinai, sayap ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Soalnya dalam beberapa kali peristiwa terorisme di Mesir belakangan ini, pelaku­nya mengklaim sebagai Kelompok Daulah Sinai. Kita masih ingat, April 2017 lalu—tepatnya Minggu pagi (9/4)—dua serangan bom mengoyak kesyahduan umat kristiani yang juga sedang beribadah. Saat itu umat Kristen Koptik Mesir sedang mem­peringati perayaan Minggu Palma di dua gereja kuno: Mar Girgis di Kota Tanta, 100 km utara Kairo dan Katedral Santo Markus di kota wisata Alexandria. Ledakan bom bunuh diri di Mar Girgis menewaskan 27 orang dan melukai 78 orang lainnya, sedangkan di Katedral Santo Markus menewaskan 16 orang dan melukai 41 orang lainnya. Melalui kantor berita Amaq, ISIS menyatakan bertanggung jawab atas dua kejadian itu. Hampir semua aksi terorisme di Mesir dilakukan Kelompok Daulah Sinai, sayap ISIS di Mesir tadi. Kita tahu, Mesir sebelumnya merupakan negara yang relatif aman dari terorisme. Pada zaman Hosni Mubarak (1981-2011), misalnya, rezim Mesir bisa mengendalikan keamanan negara. Tapi setelah Mubarak jatuh (2011) dan gerakan Arab Spring (yang ingin melakukan demokratisasi di negara-negara Arab) melanda Mesir, terorisme bermunculan. Partai Ikhwanul Muslimin (IM atau Ikhwan) yang memenangkan pemilu di Mesir (2012) justru dijungkal­kan militer pimpinan Jenderal Abdul Fatah al-Sisi, presiden Mesir sekarang, dan ironisnya Ikhwanul Muslimin kemudian dijadikan organisasi terlarang karena diduga menjadi sarang pendidikan terorisme (2014). Sejak itulah, Mesir terus dilanda berbagai kekacauan. Ikhwanul Muslimin me­mang sebuah dilema. Sebelum Arab Spring, organisasi ini sangat terhormat di dunia Arab, apalagi ketika Dunia Arab ma­sih sangat bersitegang dengan Israel yang menduduki Pales­tina. Ikhwanul Muslimin saat itu men­jadi ”ikon” perjuangan pem­bebas­a­n Palestina. Penataan organisasi yang bagus, kader­isasi yang sustainable, tingkat intelektualitas yang tinggi, dan militansi yang integratif men­jadikan Ikhwanul Muslimin se­bagai organisasi yang disegani dunia Arab. Namun, apa yang terjadi ke­mudian pada organisasi ben­tuk­an Hasan al-Banna ini? Pemerintahan korup negara-negara Arab mulai tidak me­nyukai Ikhwan. Ini karena visi Ikhwan adalah membentuk pemerintahan yang bersih, berasaskan kerakyatan, dan antikorupsi. Ikhwanul Muslimin me­rupa­kan sebuah orga­nisasi Islam ber­landaskan ajaran Islam. Tujuan Ikhwanul Muslimin adalah me­wujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga islami, bangsa yang islami, pemerintahan yang islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatu­kan perpecahan kaum musli­min, dan untuk menye­bar­luaskan Islam. Pengaruh ajaran sufi hanya terbatas pada zikir atau wirid yang dibaca konsisten setiap pagi dan pe­tang (Al-Ma’tsurat) ber­dasar­kan hadis-hadis yang sahih. Ikhwanul Muslimin menolak segala ben­tuk penjajahan dan monarki yang pro-Barat. Dalam perpolitikan di ber­bagai negara, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam proses demo­krasi sebagai sarana untuk memperjuangkan visi-misinya. Itulah sebabnya di Mesir Al-Ikhwan mengikuti proses pe­milu agar bisa berpartisipasi da­l­am membangun negara sesuai ajaran Islam. Di berbagai media khusus­nya media negara-negara Barat, Ikhwanul Muslimin sering di­kait-kaitkan dengan Al-Qaeda. Pa­da faktanya, Ikhwanul Muslimin berbeda jauh dengan Al-Qaeda. Ideologi, sarana, dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Al-Qaeda secara tegas di­tolak pimpinan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin lebih mendukung ide per­ubah­an dan reformasi melalui jalan damai dan dialog konstruktif yang bersandarkan pada al-hujjah  (alasan) al-mantiq (logika), al-bayyinah (trans­paransi), dan ad-dalil (sesuai rujukan atau dalil). Kekerasan dan radikal­isme bukan jalan perjuangan Ikhwanul Muslimin. Selama ini ada pihak yang menuduh Al-Ikhwan adalah tempat penggodokan radikal­isme dan terorisme. Tuduhan itu absurd. Tapi karena politik dunia Arab yang masih totali­tarianisme, Al-Ikhwan di­anggap sebagai ancaman ne­gara. Itulah sebabnya, setelah Arab Spring merebak, Al-Ikhwan dituduh sebagai pro­vo­katornya. Akibatnya Al-Ikhwan dibekukan atau di­larang eksis di sejumlah negara Arab seperti Mesir dan Arab Saudi. Padahal, dulu kedua negara ini yang membesarkan Al-Ikhwan. Mesir melarang Al-Ikhwan, padahal jumlah anggota Al-Ikhwan di seluruh dunia Arab lebih banyak daripada pen­duduk Mesir sendiri. Akibat pelarangan inilah, rezim Mesir tidak bisa lagi mengendalikan mayoritas rakyatnya yang notabene banyak orang Al-Ikhwan-nya. Dalam kondisi Mesir yang kalut politik karena pem­bubar­an Al-Ikhwan itulah, ISIS masuk dengan ideologi ultrakonser­vatifnya. Padahal, konser­vatis­me dan ekstrem­isme ISIS mu­lanya berakar pada ajaran Wahabi yang di­dukung Kerajaan Arab Saudi. Dengan dana besar, Arab Saudi pun menyebarkan paham Wahabi ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh dunia. Dalam novel ”Inside The Kingdom” karya Carmen bin Laden dise­but­kan 6% dari hasil minyak Saudi digelon­tor­kan untuk penyebaran paham Wahabi. Tapi kini? Konservatisme dan wahabisme justru me­mukul balik para ”penjagan­ya”. Maka jadilah politik dunia Arab karut-marut. Mesir di­landa ke­kacauan. Yaman ka­cau. Suriah terbakar perang. Qatar dikucil­kan. Oman mulai go­yah, dan Arab Saudi kini mulai mem­bara. Tinggal tunggu waktu meletus. Dalam kondisi itulah, ISIS mudah masuk. Rezim Mesir, misalnya, akan sulit meng­aman­kan negaranya karena siapa kawan dan lawan sulit dideteksi. Tragedi terorisme di Masjid Al-Raudhah, Jumat, 24 November 2017, dan tragedi terorisme di dua gereja Koptik, Minggu pagi, 9 April 2017 lalu, merupakan dampak dari ke­kacauan politik tadi. Masa depan negara-negara Arab saat ini sangat problema­tis. Arab Saudi, yang selama ini bertindak sebagai ”jangkar per­damaian” di dunia Arab dari aspek ekonomi, kini tengah mengalami keterpurukan akibat anjloknya harga minyak. Mesir yang dulu menjadi jem­batan dunia Arab untuk ber­dialog de­ngan dunia Barat, kini meng­hadapi kericuhan politik tak berujung. Sementara Kuwait tak berkutik ditekuk Barat, setelah diselamatkan Amerika dari aneksasi oleh Saddam. Irak dan Suriah masih menghadapi ke­kacauan politik, sedangkan Qatar kini dikucil­kan Arab Saudi, Mesir, dan Kuwait. Tinggal Oman yang ”tak lama” lagi akan menghadapi perpecahan politik. Dalam situasi seperti inilah, seharusnya para pemimpin Arab mencari ”wahana” yang bisa mempersatukan semuanya. Apa wahana itu? Kalau mau jujur, seharusnya agama Islamlah yang menjadi pengikat. Dalam kaitan ini, Islam model apa yang seharusnya menjadi pedoman? Islam yang rahmatan lil-alamin. Yaitu Islam yang rahmat dan mengede­ankan perdamaian. Bukan Islam yang mengedepankan kekuasaan dan hegemonisme. Insya Allah!.  ●

Raja Salman dan Toleransi Beragama

Raja Salman dan Toleransi Beragama Amidhan Shaberah  ;  Ketua MUI (1995-2015);  Mantan Dirjen Haji dan Urusan Agama Depag RI

                                                  KORAN SINDO, 11 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Salah satu keberhasilan spektakuler dari kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia adalah pertemuan beliau dengan komunitas antaragama. Jumat (3/3), Raja Salman didampingi Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri 28 tokoh berbagai agama: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dari Islam hadir Din Syamsuddin, Azyumardi Azra, Kamarudin Amin, Alwi Shihab, Yenny Wahid, Abdul Muti, Masykuri Abdullah, Komaruddin Hidayat, dan Yudie Latief. Sedangkan dari Kristen Protestan hadir Hanriette T Hutabarat, Rony Mandang, Jacob Nahuway, dan Gomar Gultom. Sementara tokoh agama Katolik yang hadir Ignatius Suharyo Hajoatmojo, Antonius Subianto, Pascalis Bruno Syukur, dan Frans Magnis Suseno. Adapun tokoh agama Buddha hadir Hartati Tjakra Murdaya, Sri Pannyavaro, Suhadi Sanjaya, dan Arif Harsono. Dari Hindu ada Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketut Parwata, Letjen TNI (Purn) Putu Soekreta Soeranta, dan Made Gede Erata. Adapun dari Konghucu— Uung Sendana, Budi Santoso Tanuwibowo, dan XS Djangrana. Dalam pertemuan bersejarah tersebut, Raja Salman meminta agar toleransi beragama terus ditingkatkan. Pada kesempatan itu, Raja Salman menyatakan dukungannya atas dialog rutin antarumat beragama di Indonesia. Dialog tersebut, kata Khadimul Kharamain, akan memperkuat hubungan masyarakat untuk menopang kestabilan negara. Raja menyampaikan bahwa Saudi sudah melakukan hal sama, dialog antaragama untuk menentang terorisme dan radikalisme. Saudi, kata Salman, telah mendirikan sebuah lembaga nirlaba bernama King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) yang berlokasi di Wina, Austria. Tujuan dari LSM yang dibentuk 26 November 2012 lalu itu adalah untuk mempromosikan dialog antaragama secara global guna mencegah dan memecahkan konflik. Raja Salman juga mengajak Indonesia untuk lebih erat melawan aksi radikalisme. Realisasi dari ajakan itu sudah dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) antara dua kepolisian yang diteken di Istana Bogor pada 1 Maret lalu Toleransi beragama, kata Salman, menjadi modal kuat untuk kemajuan bersama. Raja memuji Indonesia karena beliau menganggap Indonesia stabil. Hal ini terjadi karena ada semangat toleransi yang ditunjukkan antarumat beragama di Indonesia. Salman mengatakan umat beragama harus saling membantu. Tanpa hal itu, sulit terjadi persatuan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan para pemimpin agama adalah salah satu pilar dalam rangka harmoni persatuan bangsa Indonesia. Mereka menjadi teladan bagi umatnya dalam rangka mengembangkan sikap toleransi. Sementara itu, tokoh-tokoh lintas agama menyatakan apresiasinya atas waktu yang diluangkan Raja Salman untuk berbincang dengan mereka. Ini adalah perjumpaan simbolik dan tonggak sejarah bagi Indonesia. “Kedatangan Raja Salman menjadi siraman energi yang luar biasa bagi Indonesia,” kata Yenny Wahid yang hadir dalam pertemuan tadi. Saudi dan Wahabi Selama ini ada anggapan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwa Arab Saudi merupakan donatur utama Wahabisme— sebuah gerakan keagamaan yang dianggap radikal dan konservatif. Carmen bin Ladin dalam novel (true story) yang berjudul “Inside The Kingdom, My Life in Saudi Arabia“ menulis, “tidak pelak lagi wahabisme yang didanai Kerajaan Saudi merupakan penggerak terorisme. Paham Wahabi di Saudi dan Taliban di Afghanistan, tulis Carmen, hakikatnya sama. Keduanya gerakan teroris. Beda keduanya hanya masalah pendanaan. Taliban miskin, Wahabi kaya raya. Menurut Carmen (mantan istri salah seorang putra Sheikh Muhammad (pemilik Bin Ladin Corporation) yang merupakan mitra bisnis keluarga kerajaan), Saudi mendonasikan enam persen hasil minyaknya untuk membiayai penyebaran wahabisme di seluruh dunia.” Di Indonesia, tuduhan bahwa paham Wahabi sebagai ajaran yang mengusung Islam radikal dan terorisme juga sudah tersebar di masyarakat. Padahal, Wahabi sebagai sebuah paham, niscaya mengalami transformasi setelah mengikuti perkembangan dunia Islam. Seperti halnya Muhammadiyah dan NU yang mengalami transformasi ajaran-ajarannya sesuai perkembangan zaman, saya kira hal itu pun terjadi pada Wahabi. Ini terbukti, misalnya, ketika Ketua Mantiqi IV Jamiah Al-Islamiyah untuk wilayah Australia, Abdul Rahim Ayub bisa disadarkan kekeliruan pahamnya oleh seorang dai Wahabi dari Arab Saudi. Padahal sebelumnya, dalam perdebatan panjang dengan beberapa dai, Ayub merasa ilmunya lebih luas dari “para pakar deradikalisasi” yang didatangkan untuk menyadarkan dirinya. Tapi setelah berdebat panjang dengan seorang dai berpaham Wahabi, Ayub baru sadar akan kekeliruannya. Ini karena dai dari Wahabi tersebut ilmunya sangat luas dan kredibel. Gambaran di atas menunjukkan bahwa paham Wahabi pun (setelah munculnya terorisme), terutama sejak adanya ISIS yang memusuhi Arab Saudi, mulai bertransformasi menuju ajaran yang kompatibel dengan kondisi dunia yang suka damai. Pernyataan Raja Salman bahwa Saudi mendorong terbentuknya dialog antaragama untuk mencegah munculnya radikalisme dan terorisme menunjukkan bahwa Wahabisme sudah mengalami transformasi— tidak seperti yang dituduhkan Carmen bin Ladin di atas. Menurut Wikipedia, Wahabi atau wahabisme adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini diinisiasi dan dikembangkan oleh seorang teolog muslim abad ke- 18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab dari Najed, Arab Saudi. Wahabisme bertujuan membersihkan dan mereformasi ajaran Islam agar kembali kepada ajaran yang sesungguhnya, berdasarkan Alquran dan hadis. Bagi Wahabisme, Islam sudah tercemar tradisi agama-agama non-Islam seperti menyembah kuburan, percaya perdukunan, klenik, dan lain-lain, yang menyebabkan umat Islam terperosok pada kemusyrikan. Saat ini Wahabisme merupakan aliran Islam yang dominan di Arab Saudi dan Qatar. Ajaran Wahabi dipengaruhi tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah yang ingin memurnikan Islam dari pengaruh “budaya luar”.  Dalam perkembangannya, seperti dialami paham-paham lain, kemudian muncul Wahabi ekstrem dan moderat. Barangkali pengikut wahabisme ekstrem inilah yang dituduh Carmen sebagai pengusung terorisme seperti Osama bin Ladin, Abu Musa Al-Zarkawi, dan Abu Bakar Al-Baghdadi (pendiri ISIS). Kondisi ini pun berlaku pada Syiah. Ada Syiah ekstrem dan moderat. Yang ekstrem inilah yang dituduh Amerika sebagai biang terorisme. Raja Salman ketika berada di Indonesia menepis tuduhan peyoratif terhadap Wahabi itu. Beliau, misalnya, memberikan contoh sikap lemah lembut; menghargai dialog antaragama, mau bersalaman dengan Ibu Megawati dan tokoh Kristen Protestan Ibu Hanriette T Hutabarat, dan lain-lain. Raja Salman juga membantu keluarga anggota Densus 88 dan polisi yang cacat dan tewas karena tembakan teroris. Semua ini memberi pesan bahwa Arab Saudi adalah antiterorisme. Bukan pengusung terorisme seperti tuduhan pihak-pihak tertentu. Dan puncaknya, kesediaan Raja Salman untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama seperti disebutkan di atas menunjukkan bahwa Arab Saudi dan Raja, kini sedang mengusung Islam yang ramah, toleran, dan damai. ●

Twit SBY dan Fatwa MUI

Twit SBY dan Fatwa MUI Amidhan Shaberah ;  Ketua MUI (1995-2015); Anggota Komnas HAM (2002-2007)

                                                KORAN SINDO, 24 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Jumat (20/1/017) menulis: ”Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar ‘hoax’ berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*.” Keluhan SBY di akun Twitter-nya itu bisa dimengerti karena saat ini media sosial penuh berita bohong dan fitnah. Celakanya, berita bohong dan fitnah itu sering dipercaya massa begitu saja tanpa tabayyun sehingga mengakibatkan kerugian pihak tertentu yang difitnah. Salah satu berita bohong itu misalnya perihal pulau reklamasi seluas 800 hektare yang konon akan menjadi tempat 20 juta imigran China. Berita 20 juta imigran China di tanah reklamasi itu telah menjadi viral dan mendapat tanggapan jutaan netizen. Terlepas dari setuju dan tidak pengadaan pulau reklamasi, berita 20 juta imigran China yang akan menempati pulau itu sungguh-sungguh tak masuk akal. Seorang netizen, Achmad Barmawi - fisikawan UGM Yogya - menganalisis: 800 hektare itu sama artinya dengan 8.000.000 meter persegi. Jadi kalau diisi 20 juta imigran China, berarti tiap imigran hanya dapat ruang 0,4 meter persegi. Bangunan apa itu? Apa seluruh luas tanah yang 800 hektare itu akan jadi kandang burung dengan luas 0,4 meter persegi? Berita tersebut secara logika jelas bohong, hanya provokasi. Hal yang sama dengan berita ada 20 juta pekerja asal China di Indonesia. Berita ini sudah diklarifikasi Presiden Jokowi. Betul ada pekerja asal China yang dikaryakan di proyek-proyek yang dibiayai pemerintah/perusahaan China. Tapi, jumlahnya hanya 21.000 orang. Para ”pembuat berita bohong” atau hoax lalu menyulapnya menjadi 20 juta karena Jokowi memang pernah menargetkan Indonesia akan kedatangan 20 juta wisatawan China. Kedatangan 20 juta turis China jelas akan sangat menguntungkan bagi industri pariwisata. Ternyata kata 20 juta itu kemudian dimanipulasi oleh pembuat hoax menjadi 20 juta imigran China yang bekerja di Indonesia. Masih banyak lagi berita-berita bohong lain sehingga ”dunia online ” nyaris menjadi ajang fitnah, caci maki, dan berita bohong. Salah satu berita fitnah juga mengarah pada MUI yang dikatakan sebagai ”bungker”-nya para teroris, kaum ekstremis, dan melindungi orang-orang yang anti-Pancasila. Seorang dosen di UI misalnya dalam tulisannya di Facebook menyatakan bahwa MUI adalah pemecah- belah bangsa. Gara-gara fatwa MUI, bangsa Indonesia terbelah. Apalagi, setelah MUI ”ditunggangi” Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFMUI), kini MUI seakan telah membentuk organisasi yang mengoordinasi demo dan membakar massa untuk berbuat makar terhadap pemerintah. Perlu diketahui bahwa GNPFMUI sama sekali tidak ada hubungan organisatoris dengan MUI. Gerakan ini muncul sendiri di masyarakat tanpa sepengetahuan MUI. Tapi, apakah MUI bisa membubarkan GNPFMUI? Tidak bisa. MUI sudah berkali-kali menyatakan GNPFMUI bukanlah MUI dan tidak ada hubungan organis maupun organisatoris dengan MUI. Bila kemudian GNPFMUI dengan strateginya mampu mengajak publik untuk melakukan demo masif 411 dan 212, itu bukan pekerjaan MUI. Pekerjaan MUI hanya menyampaikan fatwa. Fatwa itu pun merupakan tanggung jawab MUI kepada umat Islam. Fatwa Penistaan Agama MUI melalui Komisi Fatwa memang pernah melansir fatwa bahwa Ahok telah menista Alquran melalui penafsirannya terhadap Surat Al-Maidah: 51. Sebelum mengeluarkan fatwa tersebut, Komisi Fatwa yang terdiri atas ahli agama Islam dari berbagai perwakilan organisasiorganisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Jamiatul Wasliyah, Mathlaul Anwar, dan lain-lain mengadakan sidang yang membahas kasus penafsiran Al-Maidah: 51 yang dilakukan gubernur DKI tersebut. Setelah berdebat panjang, akhirnya keluarlah keputusan fatwa MUI bahwa Ahok telah melakukanpenistaanagama. Isilengkap Fatwa MUI itu sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, ”... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak-Ibu enggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai Surat Al- Maidah: 51, macem-macem itu. Itu hak Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut: 1. Alquran Surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin; 2. Ulama wajib menyampaikan isi Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib; 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin; 4. Menyatakan bahwa kandungan Surat Al- Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran; 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal di atas, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Alquran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan: (1) Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Alquran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. (3) Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Alquran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. (5) Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang (MUI, 11 Oktober 2016). Sehubungan dengan ada fatwa tersebut, MUI merekomendasikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jelas sekali, MUI tidak menghendaki ada perpecahan bangsa akibat fatwa tersebut. Sejauh ini MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa soal penistaan agama Islam seperti kasus Lia Eden, Ahmad Mosadeq, dan lain-lain. Pemerintah saat itu segera menindaklanjuti kasus penistaan agama tersebut dengan menahan pelakunya. Penahanan mereka ternyata tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dan sama sekali tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Dalam kasus Ahok misalnya fatwa MUI sebetulnya murni hasil kajian para pakar Islam di Komisi Fatwa. Sedikit pun tidak ada niat MUI untuk mencampuri Pilkada DKI, di mana Ahok menjadi salah satu cagubnya. Tapi, kenapa kemudian kasus tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga timbul tuduhan bahwa MUI adalah pemecah- belah bangsa? Tuduhan tersebut jelas tidak punya dasar. Salah satu fungsi MUI seperti tertuang dalam Konferensi Ulama Nasional 21-27 Juli 1975 adalah menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatankegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. Dalam rangka ini terkandung arti mendorong, memberi arah, dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya. MUI memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. Dalam istilah Presiden Soeharto, MUI adalah penghubung antara pemerintah dan ulama. Sedangkan ulama adalah pihak yang mewakili umat Islam. Kita tahu dalam kepenguruan MUI semua organisasi keagamaan (Islam) terwakili di dalamnya. Dari paparan di atas, tuduhan bahwa MUI menjadi bungker teroris dan kaum radikal serta pemecah bangsa tidak benar sama sekali. MUI justru menjadi penghubung antara pemerintah dan umat Islam. Jika kemudian muncul ”masalah” dalam soal fatwa MUI terhadap penafsiran Basuki Tjahaja Purnama atas Surat Al-Maidah: 51, kemudian muncul demo besarbesaran, berarti kemungkinan ada ”mispersepsi” dalam soal hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Pertanyaannya, kenapa pemerintah atau pihak berwajib memperlakukan hal yang tidak sama antara kasus Lia Eden dan Ahmad Mosadiq dengan kasus Ahok? Seandainya perlakuannya sama, niscaya tidak akan timbul dua demo masif itu. Saat ini, diakui atau tidak, masyarakat masih kurang puas melihat perlakuan pemerintah terhadap terdakwa Ahok. Ini karena Ahok tidak ditahan sebagaimana kasus Lia Eden dan Mosadeq. Seandainya perlakuan terhadap Ahok seperti perlakuan terhadap kasus penistaan agama yang lain, niscaya tidak akan timbul gejolak seperti sekarang ini. Diakui atau tidak, timbul ”gejolak” di masyarakat seperti yang terungkap dalam twit SBY di atas sebagian akibat ”bias” masalah pengadilan Ahok. Semoga hal tersebut bisa dipahami pemerintah. Dan, kita berharap, MUI sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam tetap berfungsi seperti sedia kala. Wabil khusus, kita apresiatif terhadap twit SBY tadi. Ini artinya sang mantan presiden itu masih tetap punya kepedulian tinggi terhadap kondisi bangsa Indonesia. ●

Dunia Makin Terancam Terorisme

Dunia Makin Terancam Terorisme Amidhan Shaberah  ;   Ketua MUI (1995-2015;   Anggota Komnas HAM (2002-2007)

                                              KORAN SINDO, 26 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menjelang tahun baru 2017, dunia makin terancam terorisme. Kematian-kematian tragis para gembong teroris seperti Osama bin Laden, Azahari, Noordin M Top, Santoso, Imam Samudera ternyata tidak menyurutkan kelompok-kelompok radikal Islam untuk menghentikan aksi terorismenya. Bahkan belakangan ini, gerakan mereka makin intensif dan mengancam kemanusiaan. Di Indonesia, Rabu (21/12) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) mengepung sebuah rumah kontrakan di Kampung Curug, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di dalam rumah itu, terdapat tiga teroris yang sudah mempersiapkan bom. Dan polisi kemudian menembak mati ketiganya karena mereka melawan dan melemparkan bom ke arah petugas. Di hari yang sama, polisi juga menangkap tiga terduga teroris di tiga tempat berbeda. Di Kota Payakumbuh Sumbar, Densus 88 menangkap Hamzah yang telah menyiapkan bahan peledak. Lalu di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, polisi menangkap Syafii, yang telah lama dipantau gerak-geriknya. Ketiga, di Batam, Densus menangkap Abisya, juga teroris yang lama diamati polisi. Menurut polisi, para teroris yang tewas dan ditangkap Rabu itu adalah anggota Jamaah Ansharud Daulah (JAD), organisasi sayap ISIS di Indonesia pimpinan Bahrun Naim, warga Solo, yang kini bermukim di Suriah. Sebelum tertangkap, mereka berencana akan menusuk polisi di hari pesta akhir tahun, kemudian ketika orang ramai menolong polisi, salah seorang di antara mereka akan meledakkan diri dengan bom. Dengan demikian, di samping polisi, korbannya makin banyak. Bagi kelompok teroris, makin banyak korbannya makin baik karena niatnya untuk mendirikan negara sesuai keinginan mereka makin mulus. Para korban tersebut dianggap orang-orang yang akan merintangi niatnya. Apakah tewasnya tiga teroris di Jawa dan tertangkapnya tiga teroris lain di Sumatera di atas akan bisamenghentikanterorisme di Indonesia? Fakta menunjukkan, aktivitas terorisme tampaknya tidakterganggu dengan penangkapan dan tewasnya mereka. Malah, mereka menyusun strategi baru lagi untuk melakukan aksi-aksi teror dengan modus baru. Di kawasan Eropa, kondisinya lebih parah lagi. Selasa (19/ 12) seperti halnya di Indonesia, tiga teror melanda tiga negara dengan modusyang berbeda. Mungkin ini hanya kebetulan. Tapi ketiganya menunjukkan kepada kita bahwa terorisme tidak pernah mati dan teroris tidak kekurangan akal untuk mengacaukan tatanan dunia yang tidak sesuai keinginannya. Teror pertama adalah pembunuhan Dubes Rusia untuk Turki, Andrei Karlov oleh seorang polisi Turki, Mevlut Mert Altintas. Altintas diduga merupakan anggota jaringan terorisme di Turki. Karlov ditembak mati dalam jarak sangat dekat dari belakang oleh Altintas, ketika memberikan sambutan dalam suatu acara pameran foto bertema ”Rusia dari Pandangan Orang-orang Turki” di Gedung Cagdas Senat Merkezi, Ankara. Terbunuhnya Dubes Rusia ini menyentak para pemimpin internasional. Dunia cemas, kalau-kalau peristiwa tersebut akan memicu perang dunia seperti kasus terbunuhnya Pangeran Ferdinand, putra mahkota Kerajaan Austria oleh teroris Serbia, tahun 1914. Maklumlah, Turki dan Rusia selama ini hubungannya kurang akrab. Apalagi sebelum peristiwa penembakan Dubes Rusia ini, pada November 2015, Turki menembak jatuh pesawat tempur Su-24 Rusia yang dianggap melanggar kedaulatan udara Turki. Alhamdulillah, kedua pemimpin negara tersebut, Erdogan (PM Turki) dan Putin (Presiden Rusia) menyadari bahwa kasus penembakan Dubes Karlov itu ”didalangi” pihak ketiga yang ingin merusak hubungan Rusia-Turki yang baru saja pulih setelah kunjungan Erdogan ke Rusia, Agustus 2016 lalu. Teror kedua, serangan atau teror dengan menggunakan truk besar yang ditabrakkan ke kumpulan massa di sebuah pasar Natal, di Berlin, yang menewaskan 12 dan melukai lebih 50 orang. Serangan ini mirip teror di Kota Nice, Prancis, Juli lalu. Pengemudi diyakini sengaja menabrakkan truknya untuk membunuh orang sebanyak mungkin. Sopir truk itu diduga adalah Anis Amri, pengungsi dari Tunisia yang tidak diterima untuk menetap di Jerman. Surat kabar Jerman Die Welt melaporkan, pelaku diperkirakan datang ke Jerman pada 16 Februari 2016. Teror dan kekerasan ketiga terjadi di sebuah musala di Zurich, Swiss. Kali ini, seorang pria membabi buta menembak kaum muslim yang sedang salat. Kepolisian Zurich, masih mengumpulkan bukti-bukti. Belum dapat disimpulkan motif penembakan yang melukai tiga orang jamaah itu. Meski tidak ada hubungan ketiga aksi teror tersebut, benang merah radikalisme dan terorisme semakin mencemaskan dunia. Perbedaan ideologi dan aliran keagamaan yang mestinya menjadi ”alat untuk saling mengenal dan menghargai pihak lain” justru menjadi alat teror dan kebencian. Padahal, jika dikaji secara mendalam, jangankan aksi teror yang menewaskan banyak orang atau merusak kehidupan, menyakiti orang lain saja dilarang oleh agama manapun. Karena itu semua tokoh agama, baik di Indonesia maupun belahan bumi lainnya, harus bersama-sama membina umat dan mengembalikan kehidupan agama sesuai tujuan yang dikehendaki Allah. Yaitu, agama diturunkan ke bumi untuk kemaslahatan manusia. Dalam bahasa Islam, agama diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Aksi terorisme tampaknya sulit dihentikan jika ketimpangan di berbagai lini kehidupan masih terus terjadi. Sangat mungkin aksi-aksi itu dipicu oleh rasa tidak puas pada ketimpangan dan ketidakadilan di sekitar mereka, lalu ketidakpuasan itu diekspresikan melalui ”keyakinan agama mereka yang ekstrem”. Namun demikian, karena basis tindakan terorisme ini umumnya dari ajaran agama, maka peran kaum agamawan tetaplah sangat urgen, di samping, tentu saja peran aparat keamanan menjadi sangat penting. Mereka harus mampu mengendus setiap gerakan yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat, baik dilihat dari aspek ideologis maupun aspek keamanan. Noor Huda Ismail, seorang pengamat terorisme, dalam penelitiannya menemukan bahwa para teroris itu umumnya adalah orang-orang yang hidup dalam keretakan rumah tangga; hidup dalam kemiskinan yang kronis; dan berada dalam asuhan yang salah. Intinya, kata Ismail, terorisme hanya tumbuh di masyarakat yang hidup dalam ketidakbahagiaan. Itulah sebabnya, Ismail, mencoba mencari solusi dengan mendirikan ”warung makan dan bistik” di Solo dan Semarang. Melalui Yayasan Prasasti Perdamaiannya, Ismail menjelaskan, para teroris dan calon teroris harus diajari bagaimana memberikan ”servis” kepada para tamu restorannya. Menyervis tamu resto adalah strategi pemasaran yang mengutamakan keramahan dan kepuasan pengunjung. Dari resto bistik inilah, kata Ismail, para mantan teroris belajar bersikap ramah dan memperhatikan keinginan orang lain. Dari metode ini, sedikit demi sedikit karakter radikal dan ekstrem seseorang akan terkikis. Apa yang dirintis Ismail, menurut kami ada benarnya. Apalagi bila dipadukan dengan ajaran-ajaran agama, khususnya yang berkaitan keharusan manusia untuk saling menghargai orang lain. Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk kehidupan orang lain. Terkait dengan persoalan di atas, ketika dunia kini cemas melihat perkembangan terorisme, mungkin perlu ada solusi alternatif. Yaitu, bagaimana dunia melalui PBB, kembali menata keadilan baik secara ekonomi maupun sosial, agar kekayaan dunia terdistribusi dengan adil dan merata. Dunia membutuhkan keadilan yang komprehensif sehingga dirasakan oleh seluruh umat manusia. Jika itu terjadi, niscaya terorisme akan berhenti dengan sendirinya. ●

Energi Demo 212 untuk Korban Gempa

Energi Demo 212 untuk Korban Gempa Amidhan Shaberah  ;   Ketua MUI (1995-2015);  Anggota Komnas HAM (2002-2007)

                                              KORAN SINDO, 09 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SEPEKAN setelah Demo Superdamai yang diikuti jutaan umat Islam di Jakarta, bangsa Indonesia kembali mendapat cobaan: gempa bumi dahsyat melanda bumi Serambi Mekkah, Rabu 7 Desember 2016. Akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 Skala Richter (SR) itu, ratusan orang tewas, ratusan bangunan (rumah, musala, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain) roboh. Ribuan orang kini kehilangan rumah dan harus mengungsi di tenda-tenda darurat. Mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dan hampir bisa dipastikan, 100% adalah muslim. Melihat dahsyatnya gempa tersebut, bangsa Indonesia berduka. Berduka karena saudara-saudaranya tertimpa musibah yang datang tiba-tiba. Bagi bangsa Indonesia, gempa Aceh ini memunculkan kembali kenangan gempa superdahsyat 26 Desember 2004, yang menewaskan sekitar 200.000 jiwa dan meluluhlantakkan Serambi Mekkah. Saat itu, akibat gempa berskala 9 SR tersebut, Bumi Rencong itu nyaris hancur. Ribuan bangunan hancur diterjang tsunami dahsyat dan ratusan ribu mayat bergelimpangan di mana-mana. Gempa superdahsyat saat itu dikenang sebagai gempa terbesar dalam seratus tahun terakhir di dunia. Tapi, ada ajaran penting bagi umat Islam yang harus diyakini kebenarannya bahwa setiap musibah adalah ujian dari Allah untuk manusia. Apakah ujian tersebut akan meningkatkan keimanan atau sebaliknya, melemahkan keimanan, bergantung pada manusianya. Sebagai umat yang beriman, bangsa Indonesia selalu menyadari bahwa setiap musibah adalah ujian dan selalu membawa hikmah untuk perubahan yang lebih baik. Gempa 26 Desember 2004 misalnya membawa hikmah yang luar biasa, yaitu datangnya perdamaian rakyat Aceh. Pihak-pihak yang selama puluhan tahun berselisih di Aceh (yang telah memakan korban ribuan orang) akhirnya sepakat menandatangani pakta perdamaian. Pascamusibah tersebut, kehidupan rakyat Aceh pun tenteram dan damai kembali. Tak ada lagi letusan senjata. Tak ada lagi darah manusia yang tercecer di Tanah Rencong. Pembangunan makin gempita. Dan, kemakmuran rakyat Aceh kemudian datang bersama munculnya sinar perdamaian itu. Melihat ending gempa 26 Desember 2004 tersebut, kita pun berharap gempa Rabu 7 Desember 2016 akan berdampak bagi kebaikan dan peningkatan keimanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Aceh. Apalagi, bila mengingat gempa beberapa hari lalu hanya berselang lima hari dari peristiwa demo 2 Desember (212) di Jakarta yang mendamaikan itu. Sungguh suatu keajaiban, demo 2/12 yang diikuti jutaan umat Islam dari seluruh Tanah Air berlangsung aman, damai, dan tertib. Ini sebuah peristiwa langka di dunia, di mana demo yang begitu masif, berakhir dengan damai, bersih, dan saling menyapa dengan penuh senyum. Para demonstran banyak yang bersalaman dan berpelukan dengan aparat keamanan yang bertugas mengawasi demo. Usai demo, mereka para demonstran, polisi, dan tentara ber-selfie ria. Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkagum-kagum dengan ketertiban para demonstran dalam peristiwa 2/12 itu. "Tidak ada sebatang pohon pun yang tumbang karena terinjak demonstran," kata Tito. Ini luar biasa! Sampai-sampai Presiden Jokowi ikut salat Jumat bersama para demonstran di Monas. Padahal, isu di "luar yang berkembang", demo 2/12 bertujuan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Presiden, tanpa sepengetahuan para penasihatnya, berani melaksanakan salat Jumat bareng sama demonstran 2/12 karena beliau yakin mereka yang berdemo bertujuan baik: mendoakan bangsa Indonesia terlepas ari azab dan murka Allah akibat dosa-dosanya selama ini. Setiap manusia pasti punya dosa. Insan, kata peribahasa Arab, mahallul khoto wannisyaan (tempatnya alpa dan lupa). Karena itu, manusia selalu memanjatkan doa minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan-kesalahannya baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Perihal meminta ampunan atas dosa-dosa itu, Nabi Muhammad SAW yang hidupnya tanpa dosa pun selalu memohon ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah tiap habis salat. Bahkan minta ampun dengan intensitas yang lebih banyak daripada umatnya. Itulah indahnya Islam. Umat Islam seharusnya memohon ampun kepada Allah lebih banyak dari umat mana pun seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dalam kerangka itu pula, pada demo 2/12 umat Islam berzikir mengagungkan nama Allah dan minta ampun kepada Sang Maha Kuasa agar dosa-dosa bangsa Indonesia dihilangkan dan selanjutnya dibimbing untuk menjadi umat yang baik, ramah, dan rahmah. Dari perspektif inilah, rupanya Presiden Jokowi meyakini betul bahwa demo 2/12 tidak untuk menggulingkan dirinya dari Istana, tapi untuk mendoakan bangsa agar tidak tertimpa marabahaya dan laknat dari Allah akibat perbuatan dosa-dosanya. Itulah sebabnya kasus penafsiran Al-Maidah 51 oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh umat Islam ditanggapi dengan cara demo masif dengan zikir dan minta ampunan kepada Allah tadi. Itulah ajaran Islam: setiap peristiwa yang terjadi harus diserahkan kepada Allah dan mohon petunjuk-Nya agar masalah tersebut selesai sesuai dengan kehendak Allah, tanpa mengurangi usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menyelesaikan permasalahannya. Umat Islam percaya, manusia memang harus berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang menimpanya meski akhirnya skenario Allah yang akan berlaku dalam menyelesaikan peristiwa tersebut. Kembali pada masalah gempa 8/12 Aceh. Jika gambaran gempa 8/12 di atas dikaitkan dengan energi demo 2/12, kita melihat harapan cerah: umat Islam akan bahu-membahu membantu masyarakat Aceh mengatasi kegetiran dan kehilangan pascagempa. Energi jutaan umat di Monas dalam demo 2/12 ini, jika ditransformasikan dalam pengerahan bantuan sosial secara massal untuk mengatasi problem kemanusiaan pascagempa 7/12, niscaya hasilnya akan luar biasa. Korban terselamatkan dari derita berkepanjangan pascagempa. Ulama dalam demo 2/12 telah berhasil menunjukkan betapa umat Islam itu cinta damai dan kemanusiaan bahkan cinta alam (demo yang ecofriendly, pinjam kata-kata aktivis lingkungan hidup). Demo semacam itu niscaya mudah dilakukan lagi untuk membantu rakyat Aceh yang menderita akibat gempa. Tentu metodenya berbeda dengan demo 2/12. Selain salat jamaah bersama, utamanya Jumat, lalu zikir dan doa, tak lupa menggalang bantuan material dan finansial untuk membangun kembali puing-puing yang terserak akibat gempa. Yakinlah, umat Islam yang berhasil melakukan demo aman dan damai di Jakarta tempo hari akan berhasil melakukan hal yang sama untuk solidaritas rakyat Aceh. Amin. ●