Masa Depan Mesir Hasibullah Satrawi  ;   Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam, Alumni Universitas Al- Azhar, Kairo, Mesir

KORAN SINDO,  20 Januari 2014

                                                                                                                        

Pada tanggal 14 dan 15 kemarin Mesir kembali menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru. Ini langkah pertama peta jalan damai yang diumumkan oleh militer pascapenggulingan Muhammad Mursi pada 3 Juli 2013.  Setidaknya 11 orang dilaporkan tewas akibat bentrokan antara aparat dan pendukung Ikhwanul Muslimin (IM) yang menggelar aksi demo pada hari pertama pelaksanaan referendum. Memang yang terjadi di Mesir belakangan tidak terlalu jelas di dalam pemberitaan media. Selain karena banyak isu-isu lain di Timur Tengah yang tak kalah menarik bagi media, juga karena terjadi friksi di kalangan masyarakat Mesir dan dunia Arab, termasuk di kalangan media.  Media-media yang anti-IM contohnya kerap menampilkan sisi-sisi baik yang menggambarkan Mesir. Sedangkan perkembangan yang bersifat negatif (seperti pelbagai macam aksi demo) tidak terlalu ditonjolkan. Pun demikian sebaliknya, media-media yang pro-IM contoh lain kerap menampilkan sisi-sisi buruk yang menggambarkan Mesir jauh dari stabil. Sedangkan perkembanganperkembangan yang bersifat positif tidak terlalu ditonjolkan.  Pelaksanaan referendum kemarin bisa dijadikan sebagai salah satu contoh teranyar dari perpecahan media Timur Tengah terkait apa yang terjadi di Mesir pascapenggulinganMursi. Mediamedia yang propemerintahan sementara Mesir mengklaim acara referendum diikuti mayoritas masyarakat Mesir dengan judul berita yang sangat bombastis. Sedangkan media yang pro-IM mengklaim referendum tersebut hanya diikuti sebagian kecil masyarakat Mesir dengan judul berita yang sangat menohok.  Bisa dikatakan, ini realitas perpecahan di Mesir mutakhir yang susah dibohongi pemberitaan media. Dalam perkembangan terkini, perpecahan di kalangan masyarakat Mesir merambah dunia pendidikan, dari level sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Al-Azhar yang secara kelembagaan mendukung peta jalan damai yang dikawal militer dan berakhir pada pemakzulan Muhammad Mursi juga mengalami aksi-aksi unjuk rasa yang mengecam kudeta dan menuntut Grand Syeikh memundurkan diri.  Masing-masing pihak tentu akan menilai persoalan seperti ini dari posisinya. Mereka yang pro terhadap militer dan pemerintahan transisi saat ini akan mengatakan bahwa pelbagai macam aksi unjuk rasa di Mesir yang dimotori kaum pelajar ditunggangi Ikhwanul Muslimin. Sebagian pihak (termasuk pemerintahan transisi Mesir) bahkan menuduh pelbagai macam aksi pelajar mutakhir dilakukan oleh para kader Ikhwanul Muslimin (Ahram.org.eg, 11/12).  Sedangkan mereka yang antimiliter dan pemerintahan transisi Mesir saat ini akan mengatakan bahwa pelbagai macam aksi unjuk rasa tersebut dilakukan kaum pelajar, termasuk para pelajar yang berada di bawah naungan Al-Azhar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Mesir menolak apa yang dilakukan militer dan pemerintahan transisi.  Politik Adu Kekuatan  Terlepas dari sikap pro dan kontra seperti di atas, apa yang terjadi di Mesir belakangan dapat disebut sebagai politik adu kekuatan (siyasat al-quwwah) antara kelompok politik khususnya militer, Ikhwanul Muslimin, dan para loyalis Mubarak. Dengan kata lain, pelbagai aksi kekerasan merupakan akibat matinya semangat musyawarah dan mufakat sebagai elemen dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Hingga kelompok-kelompok politik menggunakan adu kekuatan dan kekerasan untuk melapangkan “yang dianggap benar” sesuai versinya masing-masing. Dalam politik adu kekuatan, elemen masyarakat yang paling lemah akan senantiasa menjadi korban. Sedangkan para elitenya justru kerap menjadi provokator untuk menggiring para pendukungnya ke arena pertarungan.  Tak peduli apakah segenap pendukungnya harus kehilangan nyawa akibat pertarungan yang ada. Inilah yang jamak terjadi di Mesir dalam beberapa waktu terakhir. Ribuan nyawa diberitakan melayang akibat krisis politik yang berkepanjangan ini. Sebagian kaum muda di sana belakangan lebih suka berdemo daripada belajar.  Secara kronologis politik adu kekuatan mutakhir di Mesir mulai mewarnai pentas perpolitikan di sana pascalengser Mubarak. Ini bisa dirujuk pada sejumlah peristiwa politik saat itu mulai dari penentuan jadwal pemilu hingga pembentukan tim konstituante pada masa pemerintahan Presiden Mursi. Pelengseran Mursi sebagai presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis bisa disebut sebagai puncak musim semipolitik adu kekuatan di Mesir.  Dikatakan demikian karena Mursi sebagai presiden saat itu cenderung ideologis dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti ketika Mursi mengeluarkan Dekrit Presiden untuk mempertahankan tim konstituante dan konstitusi baru Mesir yang banyak mendapatkan protes. Hingga Mursi digulingkan juga dengan menggunakan politik adu kekuatan.  Musyawarah-Mufakat  Karena itu, segenap kekuatan di Mesir sejatinya kembali pada esensi politik dan demokrasi yaitumusyawarah-mufakat, bukan kekuatan. Tanpa ada komitmen yang kuat pada prinsip musyawarah-mufakat ini, Mesir akan semakin dalam terjerumus ke jurang perpecahan. Ironisnya, kelompok Ikhwanul Muslimin dan kubu militer plus pendukung pemerintahan transisi saat ini kerap terlibat dalam sengketa demokrasi.  Padahal secara esensi dan perbuatan, mereka sudah terlempar jauh dari semangat demokrasi. Justru mereka telah kembali ke zaman primitif yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan atas dasar kekuatan. Sejauh ini belum ada tandatanda kekuatan-kekuatan politik di Mesir akan kembali pada semangat musyawarah-mufakat. Justru masing-masing pihak mabuk dan larut dalam kuasa politik adu kekuatan.  Dalam konteks seperti ini, masa depan Mesir menjadi sebuah tanda tanya besar. Tanpa ada komitmen kebangsaan yang kuat dari semua pihak, bukan tidak mungkin justru Mesir menjadi negara tanpa masa depan. ●

Masa Depan Mesir

Masa Depan Mesir Ibnu Burdah ;   Pemerhati masalah Timur Tengah dan Dunia Islam, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta SUARA MERDEKA, 19 Agustus 2013

KEBUNTUAN proses negosiasi antara pemerintahan sementara Mesir dan pendukung Mursi membawa akibat fatal di lapangan. Korban terus berjatuhan dalam jumlah besar, kendati terdapat beberapa pernyataan yang berbeda. Kementerian Kesehatan Mesir melaporkan pada Jumat (16/8/13) setidak-tidaknya 173 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka.

Adapun kelompok ”Penyelamat Legitimasi” pendukung Mursi menyebut angka 2.000 orang tewas akibat serangan gabungan militer dan polisi antihuru-hara terhadap aksi duduk di sekitar Masjid Rab’ah al-Adawiyyah dan Lapangan Al-Nahdhah.

Setelah kegagalan mediasi beberapa pihak luar, jurang perbedaan antara dua kelompok yang bertikai ini tidak makin mendekat, bahkan sebaliknya makin jauh. Kelompok Ikhwan tetap bergeming dari tuntutan awal, yaitu pembebasan dan pemulihan kekuasaan Presiden Mursi. Sikap kaku Ikhwan bagaimanapun turut memberi andil terhadap keberlarut-larutan krisis.

Mereka bahkan tak menanggapi serius gagasan sejumlah ilmuwan yang mengusulkan solusi tengah dengan mengembalikan kekuasaan Mursi secara simbolis dan pemerintahan diserahkan kepada perdana menteri kompromi yang disepakati kedua pihak. Padahal, itu formula solusi paling dekat dengan aspirasi mereka dibandingkan dengan beberapa formula lain kendati pemerintahan Mesir dan militer dipastikan menolak. Kelompok pemerintah berpandangan, sikap Ikhwan makin tidak realistis.

Menurut mereka, situasi sudah berubah dan proses politik telah berjalan jauh, tak mungkin mundur. Ikhwan dianggap memaksakan kehendak dengan tetap menurunkan massa dan aksi duduk dalam waktu panjang. Mereka juga dituduh ”mengeksploitasi” kaum ibu dan anak-anak untuk turut serta dalam aksi itu.

Kesabaran pasukan keamanan, menurut beberapa televisi pendukung pemerintah, telah habis setelah mereka menangkap tangan sejumlah pria bersenjata dengan stok peluru dalam jumlah besar. Stasiun televisi Al- Arabiya bahkan menayangkan secara berulang- ulang momen penangkapan itu dan peluru yang dibawa. Penulis sedikit ragu dengan peristiwa tersebut jika melihat mimik dan pembicaraan orang yang tertangkap itu. Sementara kelompok Ikhwan sangat meyakini, mereka memiliki hak membela presiden yang terpilih secara demokratis.

Apalagi, aksi itu dilakukan dengan cara damai: mereka melakukan berbagai kegiatan di area aksi duduk itu seperti pertandingan sepak bola mini mirip futsal, penampilan kreativitas seni, dan permainan anak-anak dengan sarana cukup lengkap. Sesekali mereka berorasi dan berdemonstrasi pada waktu yang ditentukan. Mereka juga berpandangan, keterlibatan sejumlah kekuatan internasional untuk memediasi ternyata tak lebih dari upaya lain pemerintah Mesir untuk melunakkan aksi mereka.

Intervensi

Pemerintahan Mesir juga memandang, keterlibatan pihak internasional sudah terlalu jauh, dianggap bentuk intervensi urusan dalam negeri. Solusi politik sepertinya hampir tak bisa diharapkan untuk saat-saat ini. Pemerintah Mesir melihat aksi pendukung Mursi sudah menjurus pada ancaman keamanan nasional. Itu tak hanya mengganggu kepentingan umum dengan menutup jalan protokol, tetapi juga membawa dampak serius terhadap keamanan secara umum.

Penulis bisa memahami bahwa aksi itu bisa mengganggu kepentingan publik tetapi tak memahami apa yang dimaksud mengancam keamanan Mesir. Namun seberapa pun besar gangguan itu jelas tidak bisa menjadi alasan pihak keamanan untuk menggunakan cara kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan jatuhnya korban luka dalam jumlah sangat besar. Tindakan itu brutal dan antikemanusiaan. Hampir semua kekuatan internasional mengecam keras kebrutalan itu.

Bahkan, El-Baradei, wapres pemerintahan sementara, yang merupakan aktor kunci penjatuhan Mursi dan tokoh sentral pemerintahan sementara, menyatakan mengundurkan diri akibat terjadinya peristiwa itu. Mudah diprediksi, kegagalan solusi politik selalu membawa dampak buruk terhadap situasi di lapangan. Tetapi apakah kondisi Mesir akan memburuk setelah tragedi berdarah itu? Yang pasti tak ada tanda-tanda kedua pihak bisa mencapai kompromi setelah kegagalan serangkaian mediasi ”internasional”.

Pemberlakukan situasi darurat selama sebulan oleh pemerintahan sementara menambah kecemasan terus memburuknya situasi. Sasaran pemberlakuan hukum itu tentu tokoh-tokoh Ikhwan dan pendukungnya. Dengan status baru itu, pihak keamanan memiliki wewenang besar untuk menangkap pihak-pihak yang dicurigai mengganggu keamanan sekalipun tak ada bukti yang mendukung. Kelompok Ikhwan sepertinya akan kembali digiring ke penjara-penjara bawah tanah di Kairo sebagaimana terhadap massa Nasser dan Mubarak.

Pihak Ikhwan tak sedikit pun menampakkan sikap untuk mundur dari tuntutan yang dipandangnya sah dan benar kendati represi yang mereka terima begitu berat. Mereka terus membangun konsentrasi-konsentrasi massa baru setelah aksi duduk mereka di Rab’ah al-Adawiyyah dan Lapangan al- Nahdhah dikepung dan dibubarkan secara paksa. Banyaknya korban tewas dan terluka tak menyurutkan pemuda Ikhwan untuk terus memperkuat barisan. ● 

Masa Depan Mesir

Masa Depan Mesir Smith Alhadar  ;   Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

KOMPAS, 11 Juli 2013

Rabu, 3 Juli 2013 waktu Mesir, Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis pada pemilihan presiden 30 Juni 2012 dicopot dari kekuasaannya melalui ”kudeta militer”.

Ia dianggap tidak mampu mengatasi krisis politik dan keterpurukan ekonomi yang mengancam stabilitas dan integritas negara Arab yang paling padat penduduknya itu.

Mursi yang berasal dari Partai Kebebasan dan Keadilan─, sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM), ─kini ditahan di tempat yang dirahasiakan. Petinggi IM lainnya, seperti Muhammad Badie (pemimpin tertinggi IM), wakilnya Khairat el-Shater, dan Deputi Pemimpin IM Rashad Bayumi, juga ditahan. Mereka dituduh menghasut pendukung IM hingga terjadi bentrokan dengan kubu oposisi dan menewaskan delapan penentang Mursi.

Para pemimpin IM senior lainnya, seperti Saad al-Katatni (Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan), Mohammed al-Beltagui, Gamal Gibril, dan Taher Abdel Mohsen, juga ditahan atas tuduhan serupa plus menghina pengadilan. Jenderal Abdel Fattah al-Sisi juga sedang mencari 300-an anggota IM lainnya. Mereka dilarang meninggalkan Mesir. Kudeta militer ini disambut gembira jutaan rakyat Mesir, terutama mereka yang berasal dari kelompok nasionalis, sosialis, liberal, sekuler, dan tamarud (artinya pemberontak, terdiri dari kaum muda yang dibentuk pada April lalu) yang memelopori demonstrasi.

Sebagai ganti pemerintahan Mursi, militer mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi Tertinggi Adly Mahmud Mansour sebagai presiden sementara pada masa transisi sampai pemilu presiden mendatang. Kendati ”kudeta” militer ini menyertakan peta jalan baru sebagai solusi menyelesaikan krisis politik Mesir, kebijakan itu bisa membuat situasi politik Mesir semakin keruh.

Organisasi solid

IM adalah organisasi yang solid, yang berpengalaman dalam politik, dan sangat berakar di masyarakat sehingga sulit dihancurkan. Pemimpin besar Mesir, seperti Presiden Gamal Abdul Naser (1954-1970) dan Presiden Anwar Sadat (1970-1981), juga tidak mampu membubarkan organisasi yang didirikan Hasan al-Banna pada 1928 ini. Semakin keras diperlakukan, semakin kuat tekad IM memperjuangkan cita-cita mendirikan negara Islam.

Tewasnya Hassan al-Banna pada 1940-an dan penerusnya, Said Kutb (1954), tidak menyurutkan tekad IM memperjuangkan cita-citanya. Bahkan, Anwar Sadat dibunuh faksi IM. Husni Mubarak yang memerintah selama 30 tahun (1981-2011) juga tak luput dari percobaan pembunuhan.

IM di bawah Mursi sebenarnya mendapat simpati dari AS dan Uni Eropa. Mursi, yang mendapat pendidikan di AS, dianggap moderat dan akomodatif terhadap kepentingan Barat dan Israel. Ia juga bergabung dengan Arab Saudi, Qatar, AS, Turki, dan Uni Eropa dalam upaya menjatuhkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Dia juga menengahi konflik Hamas-Israel beberapa bulan lalu. Padahal, tadinya orang mengira Mursi akan bersikap berbeda dengan Husni Mubarak dalam kebijakannya terkait konflik Palestina-Israel.

Kudeta militer yang membubarkan pemerintahan Mursi mendapat perlawanan dari IM. Maka, situasi Mesir akan semakin memburuk, baik politik maupun ekonomi. Secara politik, pemerintahan Adly Mahmud Mansour yang didukung militer tidak akan stabil dan ekonomi akan semakin terpuruk. Situasi sulit ekonomi bukan diciptakan pemerintahan Mursi, melainkan ekses dari ketidakstabilan ekonomi sejak revolusi Mesir pada 25 Januari 2011. Devisa dari sektor pariwisata anjlok hingga 80 persen dan tingkat kemiskinan di Mesir naik tajam hingga 70 persen. Utang luar negeri mencapai 1.080 miliar pounds Mesir (sekitar 180 miliar dollar AS) atau 90 persen dari pendapatan domestik Mesir.

Terpuruk

Pemasukan negara juga susut akibat produksi terhenti, baik akibat revolusi maupun unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah. Pada Mei 2011, sektor industri Mesir merugi 10 miliar-20 miliar pounds Mesir (1,5 miliar dollar AS-3,2 miliar dollar AS). Cadangan devisa melorot dari 36 miliar dollar AS pada Desember 2010 menjadi 16 miliar dollar AS pada April 2012. Pertumbuhan ekonomi anjlok hanya 2,5 persen pada 2011 dan hanya naik 4 persen pada 2012.

Ada berita bahwa sebelum kudeta dilancarkan, terjadi negosiasi alot antara militer dan IM. Mereka pun sampai pada persetujuan bahwa Mursi dan IM bersedia mengalah asalkan IM tetap mendapatkan legitimasi untuk ikut pemilihan presiden dan parlemen mendatang. Kalau berita ini benar, ada harapan Mesir akan terbebas dari kemelut politik dan ekonomi berkepanjangan dalam waktu yang tak terlalu lama. Mesir tidak akan dapat tegak tanpa partisipasi IM. ●

Masa Depan Mesir dan Kekuatan 3 + 1

Masa Depan Mesir dan Kekuatan 3 + 1 Hasibullah Satrawi  ;   Alumni Al-Azhar, Kairo, Mesir; Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam

KOMPAS, 05 Juli 2013

Bagaimana masa depan Mesir? Inilah mungkin pertanyaan yang menghantui masyarakat Mesir dan pihak-pihak lain yang memperhatikan krisis yang terjadi di negeri piramida itu sejak dua tahun terakhir.

Pada awalnya, terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden pertama melalui pemilu yang demokratis diharapkan menjadi ”fajar menyingsing” bagi masa depan negeri itu secara lebih baik. Namun, penggulingan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap pemerintahan Mursi, Rabu (3/7), seakan kembali membawa kehidupan negeri itu dalam kegelapan penuh tanya terkait masa depannya.

Kapan pun waktunya, Mesir akan kembali memulai proses demokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari penyusunan dan pemberlakuan konstitusi baru hingga pelaksanaan pemilihan umum. Terlepas proses mana yang didahulukan atau diakhirkan.

Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa presiden terpilih dan pemerintahan terbentuk nantinya tidak akan digulingkan kembali seperti dialami Mursi dan pemerintahannya sekarang. Hal ini terjadi karena Mursi dan Ikhwan Muslimin sebagai basis pendukungnya juga mempunyai kekuatan yang lebih dari cukup untuk menggerakkan hukum jalanan, seperti yang dilakukan oleh kelompok nasionalis-sekuler sekarang.

Dalam banyak kesempatan, penulis kerap menegaskan bahwa setidaknya ada tiga kekuatan utama di Mesir saat ini yang akan sangat menentukan bagi masa depan negeri seribu menara itu. Pertama, kelompok militer. Dalam sejarah panjang Mesir, militer telah menorehkan peran dan kisah tersendiri di hati masyarakat. Apalagi Mesir merupakan salah satu negara yang rawan perang. Bahkan tidak jarang militer Mesir dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat lantaran berhasil menaklukkan lawan-lawannya, kususnya Israel.

Setelah Mesir dilanda revolusi dalam dua tahun terakhir, militer juga mempunyai peran yang sangat signifikan, termasuk dalam pelengseran Mubarak yang saa itu dijadikan ”harga mati” oleh kelompok revolusi. Adapun Mubarak, sebagaimana Mursi sekarang, tak mau memenuhi tuntutan mundur dari para demonstran. Hingga akhirnya militer yang mengumumkan bahwa Mubarak telah lengser atau dilengserkan, seperti terjadi pada Mursi sekarang.

Pada tahap tertentu dapat dikatakan, militer Mesir sejauh ini konsisten dalam menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat yang lebih banyak (menghindari korban lebih banyak lagi). Setidak-tidaknya bila dibandingkan dengan negara Arab lain yang kekuatan militernya justru membantai rakyatnya sendiri, seperti terjadi di Suriah.

Kedua, kelompok loyalis Hosni Mubarak. Sebagai presiden yang berkuasa selama kurang lebih 30 tahun, hampir mustahil kekuatan Mubarak habis hanya karena dirinya lengser atau dilengserkan. Mubarak mungkin sudah mendekam di penjara, tetapi kekuatan dan para loyalisnya tidak bisa diabaikan. Setdak-tidaknya demikian pesan tersirat dari pernyataan para pembantu Mursi yang menuduh para loyalis Mubarak juga bermain dalam pengerahan revolusi jilid II, kini.

Ketiga, kelompok islamis, khususnya Ikhwan Muslimin. Selama kekuasaan Mubarak, Ikhwan Muslimin kerap dipinggirkan. Bahkan dinyatakan sebagai gerakan terlarang. Akan tetapi, situasi sulit seperti yang dialami selama bertahun-tahun justru membuat gerakan yang didirikan oleh Hasan Al-Banna solid dan juga militan, hingga Ikhwan Muslimin berhasil membangun kekuatan yang terstruktur sampai ke akar rumput.

Pelbagai macam peristiwa politik penting yang terjadi di Mesir pasca-Mubarak lengser bisa menjadi salah satu bukti dan kekuatan yang dimiliki Ikhwan Muslimin. Gerakan ini hampir selalu menang dalam setiap momentum politik, seperti pemilihan umum dan referendum pengesahan konstitusi baru, walaupun ternyata Ikhwan Muslimin gagal mengatur kekuasaan yang telah ditunggu selama berpuluh-puluh tahun ini. Hingga kekuasaan yang didapatkan melalui Mursi mengalami senjakala seperti sekarang.

Revolusi Mesir jilid II saat ini sangat mungkin melahirkan kekuatan alternatif yang tidak bisa diabaikan dalam sejarah perpolitikan Mesir ke depan. Yaitu, kalangan pemuda yang menjadi salah satu pelaku utama revolusi I dan II. Apalagi mereka terbukti berhasil menggerakkan sejarah berpuatar selama dua kali dalam ”satu poros”, yaitu poros revolusi dan pemuda Mesir.

Meskipun demikian, kekuatan kelompok pemuda Mesir sebagaimana di atas belum terlembagakan dan terstruktur. Inilah kelemahan utamanya, khususnya bila dibandingkan dengan tiga kekuatan di atas. Oleh karena itu, kelompok pemuda Mesir ke depan harus membenahi kekurangannya ini hingga tidak punah dimakan waktu atau dimangsa oleh tiga kekuatan di atas.

Masa depan Mesir akan sangat ditentukan oleh kekuatan 3 + 1 di atas. Kekuatan-kekeuatan ini harus mampu dan berhasil membangun kesepakatan terkait dengan masa depan Mesir. Tanpanya, bukan tidak mungkin kepemimpinan Mesir ke depan akan mengalami fase jatuh-menjatuhkan dan guling-menggulingkan. ●

Masa Depan Mesir

Masa Depan Mesir

Azis Anwar Fachrudin ; Koordinator Forum Studi Arab dan Islam;

Pengajar di Pondok Pesantren Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta

KOMPAS, 04 Juli 2012

Akhirnya rakyat Mesir punya presiden baru. Muhammad Mursi (60), kandidat dari al-Ikhwan al-Muslimun, berhasil memenangi perolehan suara, mengalahkan Ahmad Shafiq, kandidat dari rezim lama.

Setelah sempat ditunda akibat adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden, kemenangan Mursi kini sudah diumumkan secara resmi dengan selisih tidak jauh: 3-4 persen. Kemenangan Mursi dianggap oleh banyak pihak sebagai kemenangan kaum Islam(is).

Kemenangan Mursi itu menjadi tambahan daftar dominasi kekuatan Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Al-Ikhwan al-Muslimun (IM) Mesir, dengan Partai Keadilan dan Kebebasan (Hizb al-Hurriyyah wa al-’Adalah), menyusul para pendahulunya yang telah memenangi pemilu di negaranya masing-masing: Hizb an-Nahdhah (Partai Kebangkitan) di Tunisia dan Partai Keadilan dan Pembangunan (Hizb al-’Adalah wa at-Tanmiyyah) di Maroko.

Keduanya menjadi gerakan yang terinspirasi dari IM Mesir. Gerakan Islam di Libya dan Yaman, yang juga mengopi gaya gerakan IM, tampaknya juga akan memenangi transisi pemerintahan di negaranya. Namun, apakah dengan adanya dominasi Islamis berarti proses transisi demokrasi di Mesir akan berjalan mulus? Atau justru akan kandas di tengah jalan dihadang anasir-anasir dari rezim lama?

Apa yang tampak di permukaan jelas menunjukkan bahwa IM Mesir masih harus menghadapi tantangan besar. Perjalanan mereka belum tentu mulus tanpa kerikil-kerikil tajam—tidak seperti ”saudaranya” di Tunisia dan Maroko. Dominasi IM rentan digerogoti oleh para oposannya.

Mursi dan IM membawa amanat besar dari rakyat Mesir untuk menjalankan transisi demokrasi ke arah yang lebih baik. Itu jelas bukan hal yang mudah. Kaum Salafi dengan Hizb an-Nur yang merupakan mayoritas kedua di parlemen lama bisa saja tidak menjadi ”koalisi” yang setia kepada IM. Belum lagi bila dihadapkan pada Dewan Militer yang rawan mengorupsi kekuasaan sementara. Sebelum pilpres digelar, Dewan Militer bahkan membuat keputusan kontroversial: membubarkan parlemen.

Tantangan

Kendala pertama yang paling menghadang transisi demokrasi di Mesir adalah kaum militer. Dewan Agung Militer (SCAF), juga institusi-institusi penting seperti mahkamah konstitusi, sampai kini masih dikuasai pejabat dari rezim lama, terutama kaum militer.

SCAF, masyhur diketahui, selalu ingin menghambat laju Islamis. Setelah Islamis mendominasi parlemen (dengan 70 persen kursi), SCAF tentu saja tidak ingin kursi presiden diduduki Islamis juga. Indikasi tentang hal ini tampak kentara, bahkan jika melihat bahwa hingga kini konstitusi belum juga direvisi. SCAF tidak ingin konstitusi baru disusun oleh parlemen yang—tentu saja—akan diwarnai oleh ideologi Islam. Laju transisi semakin ruwet setelah parlemen yang sudah dibentuk dengan menghabiskan banyak tenaga dan biaya harus dibubarkan begitu saja oleh SCAF.

Kedua, sejumlah kalangan ”moderat” menghadapi dilema. Kuantitas mereka mencapai 50 persen. Pada waktu pilpres putaran pertama, mereka itu adalah pemilih Hamdin Sabahi (21,1 persen), Abul-Futuh (17,8 persen), dan Amr Musa (11,3 persen). Mereka pada mulanya tidak punya kecenderungan untuk memilih baik Mursi maupun Shafiq. Mereka akan menjadi massa yang akan diperebutkan oleh militer vis a vis Islamis.

Keberadaan kalangan moderat itu—untuk tidak menyebutnya ”abu-abu”—adalah kubu yang berdiri sendiri, dan suatu saat bisa menggugat IM yang terlalu ”pede” dan ambisius dalam mendominasi pemerintahan.

Ketiga, adalah masalah penyusunan konstitusi. Pilpres ini dilaksanakan sebelum konstitusi baru digolkan. Mahkamah Konstitusi (MK) Mesir sebenarnya telah dibentuk parlemen pada akhir Maret, tetapi penyusunan konstitusi masih juga ditunda. Hampir menjadi kesimpulan umum ini bertujuan untuk menghambat manuver Islamis yang menguasai parlemen dan menempatkan banyak wakilnya di Dewan Konstituante. Ini masih mengganjal hingga kini: pemilu diadakan sebelum konstitusi baru jadi. Masalah lainnya adalah bila militer ikut campur, misalnya dengan menginterupsi konstitusi baru. Militer juga rawan memolitisasi demonstrasi rakyat untuk menunda penyusunan konstitusi.

Kemenangan Mursi sesungguhnya hanya satu tanda bahwa untuk sementara satu fase kemenangan sipil sudah digenggam tangan. Pun demikian, jalan untuk mewujudkan cita-cita Revolusi 25 Januari masih panjang. Khawatirnya, Mesir justru terpecah oleh fragmentasi sosial dan politik. ●