Demokrasi Itu Indah

Demokrasi Itu Indah Ikrar Nusa Bhakti ;   Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI; Saat Ini Menjadi Duta Besar RI di Tunisia

                                                      KOMPAS, 17 Oktober 2017

                                                           

Saat menjadi pembicara kunci pada Bali Democracy Forum Chapter Tunis, di Tunis, Tunisia, Senin (2/10), Menlu RI Retno LP Marsudi menekankan, demokrasi selayaknya tak dimajukan melalui ”pressure, shaming and naming.” Tak ada formula tunggal bagi keberhasilan penerapan demokrasi. Nilai demokrasi bersifat universal, tetapi model demokrasi tidaklah ”one size fit all” (satu ukuran cocok untuk semua), tetapi perlu ada konteks lokalnya. Jalan menuju demokrasi tak mudah, tetapi juga bumpy (penuh ganjalan). Indonesia punya pengalaman serupa dengan Tunisia dan negara Afrika Utara lainnya dalam proses demokratisasi yang telah berjalan 20 tahun sejak 1998. Apa yang dikatakan Menlu benar. Semua negara yang melakukan reformasi politik dari negara otoriter ke demokrasi punya jalan demokrasinya sendiri. Demokrasi tak dapat dipaksakan dari luar, tetapi berkembang sesuai karakteristik masing-masing. Amat tepat jika Bali Democracy Forum Chapter Tunis (BDFCT) memilih tema ”Homegrown Democracy: The North Africa Experience.” Ini forum pertama yang diselenggarakan di luar Indonesia. Ada empat alasan mengapa Tunisia dipilih jadi negara pertama untuk forum ini. Pertama, negara ini punya hubungan kesejarahan amat panjang dengan Indonesia, bahkan sejak sebelum Tunisia merdeka dari Perancis pada 1956. Bapak bangsa Tunisia yang gigih memperjuangkan kemerdekaan menjadi perdana menteri (PM) pertama Tunisia pada 1956 dan kemudian presiden pertama Tunisia pada 1957, Habib Bourguiba, memiliki hubungan erat dengan Soekarno. Bourguiba mengunjungi Indonesia pada 1955, mendapat dukungan pada Konferensi Asia Afrika untuk Tunisia merdeka, dan diberikan kantor di Jakarta untuk corong kemerdekaan Tunisia di Asia. Kedua, Tunisia negara pertama yang mengalami Musim Semi Arab (Arab Spring) pada akhir 2010, diawali dengan Revolusi Bunga (Jasmine Revolution). Hingga kini, Tunisia merupakan negara Arab Magribi yang berhasil membangun demokrasinya dengan baik. Ketiga, penduduk Tunisia amat majemuk, baik dari segi etnik maupun agama, meski mayoritas penduduknya beragama Islam (98 persen) dengan garis yang moderat seperti Indonesia. Keempat, baik Tunisia maupun Indonesia, memandang demokrasi dan Islam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan kompatibel satu sama lain. Jalan berliku Setelah merdeka dari Prancis, Tunisia tak langsung membangun sistem demokrasi. Bourguiba lebih mendahulukan mengubah sistem monarki menjadi sistem republik. Ia juga tak anti-Perancis dan tetap menjadikan bahasa Perancis bahasa untuk memodernisasi Tunisia. Bourguiba memfokuskan kebijakannya pada peningkatan literasi rakyat, pembangunan universitas, peningkatan anggaran pendidikan hingga 32 persen dari APBN, pembangunan negara bangsa Tunisia yang modern, Tunisianisasi ajaran-ajaran Islam, dan pemberdayaan perempuan. Reformasi sosial-politik yang dilakukan Bourguiba meliputi pula emansipasi perempuan, pendidikan publik, keluarga berencana, sistem pelayanan kesehatan publik yang modern dan dikelola negara, menata administrasi negara, sistem keuangan dan ekonomi modern yang awalnya berbasis sosialis dan kemudian menganut ekonomi terbuka, serta membangun infrastruktur di seluruh negeri. Dalam kaitan dengan emansipasi perempuan, Bourguiba dikenal sebagai pendukung hak-hak perempuan bahkan saat dia masih menjadi PM. Dia memelopori dibuatnya Code of Personal Status yang memberikan hak bagi perempuan memiliki usaha sendiri, membuka akun bank, melarang poligami, meningkatkan usia menikah perempuan menjadi 17 tahun, dan hak-hak perempuan lainnya. Kebijakan ini banyak ditentang oleh kalangan konservatif agama dan etnik, tetapi Bourguiba juga mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan ulama di Tunisia. Di era Bourguiba, para perempuan juga memiliki kebebasan untuk tidak menggunakan kain penutup kepala (jilbab). Ia juga memberlakukan satu sistem pengadilan sipil, menghapuskan pengadilan agama. Dari sisi politik, gerakan perubahan sosial yang dicanangkan Bourguiba melahirkan suatu gerakan politik amat dahsyat. Tak seperti di negara Arab lainnya, Tunisia adalah negara yang meningkatkan keterwakilan politik perempuan, 22 sampai 31 persen di parlemen. Namun, sayangnya, keterwakilan perempuan di kabinet amat minim. Dari 25 atau 28 anggota kabinet yang dibentuk, hanya dua atau paling banyak empat perempuan. Sisi positif lain yang diwariskan Bourguiba, ia tak membangun dinasti. Anak laki-laki tunggalnya tak diberikan jabatan menteri, tetapi membangun kariernya sendiri sebagai diplomat. Bourguiba juga tak mewariskan kekayaan kepada anak laki-laki dan anak perempuan angkatnya. Rumah di Monatsir juga satu-satunya rumah yang ia beli melalui kredit bank. Sisi negatifnya, karena kondisi politik Tunisia, Bourguiba menerapkan sistem politik yang menempatkan dia sebagai sosok utama dalam politik Tunisia. Bourguiba juga terlalu lama berkuasa, 30 tahun. Perubahan politik mulai terjadi setelah ”Demonstrasi Roti” yang menentang desakan Dana Moneter Internasional agar Pemerintah Tunisia mengurangi subsidi pangan kepada rakyat. Kebijakan ini akhirnya dicabut kembali. Sejak itu pula Bourguiba menghapuskan sistem satu partai. Posisi Bourguiba digantikan PM Zine al-Abidine Ben Ali pada 1987 melalui kudeta tak berdarah yang dikenal dengan ”Kudeta Kesehatan” karena Bourguiba sakit parah. Ben Ali tetap memberikan rawatan kesehatan prima kepada Bourguiba dan kadang mengunjunginya di Monatsir hingga Bourguiba wafat 6 April 2000. Pasca-Revolusi Bunga Ben Ali memerintah Tunisia dengan tangan besi. Pada paruh pertama pemerintahannya, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Namun, namanya menjadi rusak sejak keluarga istri keduanya menguasai sektor bisnis di Tunisia. Tingkat pengangguran yang tinggi, harga pangan yang mahal, korupsi, tiadanya kebebasan berbicara dan kebebasan berpolitik, kondisi kehidupan yang menyedihkan, menjadi pemicu terjadinya Revolusi Bunga yang juga menginspirasi banyak negara Arab dan dikenal sebagai Arab Spring. Demonstrasi besar di Tunis dipicu tindakan Mohamed Boazizi, pemuda berpendidikan yang terpaksa menjadi pedagang buah dan sayuran yang membakar diri pada 17 Desember 2010 sebagai protes atas perlakuan aparat keamanan. Meninggalnya Boazizi pada 4 Januari 2011 meluapkan kemarahan rakyat dan menggulingkan Presiden Ben Ali yang berkuasa 23 tahun. Ben Ali dan keluarganya lari ke Arab Saudi. Pada pemilu Majelis Rakyat, 23 Oktober 2011, partai Islam Ennahda pimpinan Mohammed Ghannouchi memenangi pemilu dengan 37,04 persen suara. Moncef Marzouki dipilih menjadi presiden pada 12 Desember 2011. Meski pada Maret 2012 Ennahda menyatakan tak akan mendukung syariah Islam sebagai sumber utama legislasi konstitusi baru, yang berarti mempertahankan sifat sekuler dari negara Tunisia, ketakutan pada gerakan Islam radikal begitu kuat di Tunisia. Terbunuhnya Chokri Belaid dan Mohamed Brahmi, dua politisi pengkritik keras Ennahda pada Februari dan Juli 2013, menyebabkan pemerintahan dukungan Ennahda goyah dan membawa Tunisia ke perang saudara antara kekuatan politik Islam dan nasionalis sekuler. Pada saat itulah muncul empat kekuatan masyarakat madani yang mendorong penyelesaian politik melalui dialog dan bukan adu kekuatan; Organisasi Buruh (UGTT), Konfederasi Industri, Perdagangan dan Kerajinan Tangan (UTICA), Liga Hak Asasi Manusia Tunisia dan Persatuan Ahli Hukum (ONAT). Pendekatan mereka didukung semua kekuatan politik yang tak ingin melihat perang saudara. Pada pemilu parlemen Oktober 2014, Ennahda menjadi kekuatan politik kedua setelah Nidaa Tounes. Dua partai ini mendukung Beji Caid Essebsi sebagai presiden pada pilpres November 2014. Satu hal yang menarik, Presiden Beji Caid Essebsi bukan hanya kepala negara simbol, melainkan memiliki kekuasaan eksekutif untuk menentukan siapa yang jadi PM. Meski usianya sudah 91 tahun, Essebsi masih memiliki pemikiran jernih, memiliki kekuatan politik besar, serta bisa menentukan siapa menjadi PM dan siapa yang masuk kabinet. Berbeda dengan sistem parlementer pada umumnya, di Tunisia anggota kabinet bisa berasal dari para teknokrat independen nonpartai, independen yang dekat dengan partai, independen yang dekat dengan Presiden Essebsi atau independen yang dekat dengan PM Youssef Chahed. Tantangan bagi demokrasi di Tunisia saat ini adalah inflasi cukup tinggi, pengangguran terpelajar yang juga tinggi, dan masih adanya gerakan radikal islam. Bagi Tunisia, dan Indonesia tentunya, demokrasi itu indah. Berbagai parpol Islam dan nasionalis non-agama dan kalangan teknokrat bisa masuk ke kabinet persatuan nasional. Berbagai perbedaan dan konflik diselesaikan secara konsensus sebagai hasil musyawarah dan mufakat, bukan adu senjata. Dalam demokrasi—”kata” dan bukan ”senjata”—lebih diutamakan. ●

Setelah Pilkada Jakarta Usai

Setelah Pilkada Jakarta Usai Ikrar Nusa Bhakti  ;   Profesor Riset LIPI

                                              MEDIA INDONESIA, 20 April 2017

http://www.mediaindonesia.com/news/read/101518/setelah-pilkada-jakarta-usai/2017-04-20

                                                                                                                                                           

HASIL hitung cepat berbagai lembaga survei terkait dengan pilkada Jakarta menunjukkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang telak atas pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Angkanya pun tak tanggung-tanggung, di atas 15%. Dari pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, hasil pilkada DKI Jakarta menunjukkan sebuah anomali politik karena pasangan petahana yang tingkat kepuasan publiknya 70%-76% ternyata dapat dikalahkan pasangan yang tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan lokal atau daerah. Pastinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anomali politik itu terjadi. Pertama, seperti tampak pula dari berbagai survei, agama menjadi faktor utama dari kemenangan Anies-Sandi. Secara kebetulan, pada September 2016, dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu, Basuki alias Ahok membuat pernyataan yang bisa mengaitkan agama dan politik. Pernyataan yang mengaitkan politisasi Surah Al Maidah ayat 51 itu tentu saja menjadi bumerang baginya. Persoalan itu kemudian menjadi isu agama karena secara kebetulan Ahok beragama Kristen dan beretnik Tionghoa. Kalau saja Ahok tidak memiliki dobel minoritas itu, belum tentu isu politisasi agama menjadi isu besar, bahkan menimbulkan demonstrasi besar-besaran dari yang disebut 411, 212, 212, hingga 311. Berbagai isu, bahwa memilih orang kafir sebagai gubernur akan masuk neraka, pemilih Ahok tak boleh disalati atau bahkan tak boleh dibantu pemakamannya, menambah semakin takutnya warga muslim untuk memilih Ahok-Djarot. Kedua, persoalan penggusuran untuk normalisasi Kali Ciliwung yang digoreng Anies Baswedan juga menimbulkan kesan seakan-akan Ahok ialah gubernur yang suka menggusur rakyat kecil. Apalagi hal itu dikaitkan dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang lagi-lagi digoreng seakan-akan Ahok lebih mengutamakan kepentingan ekonomi para konglomerat dan menyusahkan para nelayan yang ialah juga bagian dari rakyat kecil. Meski Ahok sudah berbusa-busa menjelaskan keuntungan yang akan dinikmati rakyat kecil dan miskin Jakarta dari berbagai proyek yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, semua itu dianggap tidak menarik ketimbang berbagai tuduhan negatif Anies terhadap Ahok yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Ketiga, gaya Anies yang pandai memilih kata-kata di dalam kampanye politiknya, seperti “Rakyat Jakarta menginginkan gubernur baru, saya akan menutup tempat mesum di Hotel Alexis, saya akan memecat Ahok sebagai gubernur, saya akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Lalu, saya akan menyatukan sistem transportasi di Jakarta dan rakyat hanya membayar Rp5.000, saya akan memberikan DP 0% untuk rakyat Jakarta yang akan memiliki rumah, saya akan memberikan kartu Jakarta pintar (KJP) kepada mereka yang tidak sekolah.” Semua itu menarik rakyat yang memimpikan bisa membeli rumah tanpa DP, yang ingin juga tetap dapat uang walaupun tidak sekolah atau tidak bekerja. Keempat, pemilih Jakarta terimbas oleh kebangkitan kembali konservatisme baru seperti yang terjadi di Inggris terkait dengan hasil referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan menangnya Donald Trump pada pemilu di AS 2016. Dengan kata lain, cara berpikir yang konservatif ternyata dapat mengalahkan cara berpikir yang rasional dan modern. Pelajaran berharga Hasil pilkada Jakarta memberikan pelajaran berharga bagi partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam yang mengedepankan Islam moderat. Pertama, mereka selama ini seakan melupakan atau membiarkan konstituen Islam mereka di arus bawah sehingga dapat dirasuki pikiran-pikiran yang sempit dalam keberagamaan mereka. Ketika rakyat akar rumput ketakutan dengan ungkapan kalau meninggal tidak dimandikan atau disalati, mereka tidak cepat didekati para ulama yang merupakan bagian dari Islam moderat. Kedua, pilkada Jakarta sekali lagi membuktikan bahwa jumlah partai pendukung tidak identik dengan jumlah perolehan suara yang akan didapat di pilkada. Gaya berkampanye, sosok calon yang dikontraskan dengan petahana, isi kampanye yang membuai mimpi kaum miskin, dan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa semua kenikmatan dan kemudahan yang sudah dirasakan rakyat tak akan dihilangkan ternyata lebih menarik ketimbang hasil yang sudah dicapai petahana dan dinikmati rakyat miskin. Ketiga, mobilisasi massa secara masif atas dasar agama yang bukan saja berasal dari dalam Jakarta, melainkan juga dari luar Jakarta sulit dibendung ketika jargon-jargon agama, politik, dan demokrasi disa­tukan untuk membenarkan mobilisasi massa itu. Atas nama demokrasi, kegiatan politik yang masif itu tentunya tak mungkin dihentikan karena pemerintah dan aparat keamanan tidak ingin dikatakan anti-Islam atau bertentangan dengan Islam. Apakah gaya politik ini bisa dikembangkan pada Pilpres 2019 tampaknya agak sulit karena pada pilkada kedekatan emosional pemilih dan yang dipilih amat kuat karena faktor geografis, politis, dan agama. Namun, pada pilpres ada jarak yang cukup jauh antara pemilih dan yang dipilih. Keempat, melihat hasil pilkada Jakarta, bukan mustahil pendekatan agama akan semakin digunakan pada pilkada-pilkada lainnya pada 2018 dan se­terusnya. Ini mengalahkan hasil kerja atau pun kejujuran dari seorang calon gubernur petahana, apalagi jika sang petahana memiliki perbedaan agama dengan sebagian besar penduduk di provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. Tantangan gubernur baru Kita semua harus menerima hasil pilkada DKI Jakarta dengan lapang dada. Saya juga percaya bahwa para pemilih Ahok-Djarot bukanlah rakyat yang bodoh, irasional, dan emosional yang tidak mau menerima kekalahan mereka. Ini berbeda dengan pemilih Prabowo-Hatta yang sempat emosional dan tidak menerima kekalahan mereka secara lapang data. Mereka juga tidak seperti pendukung Partai Demokrat dan Hillary Clinton yang ramai melakukan demonstrasi di berbagai tempat di AS hingga kini dan tidak bisa menerima kemenangan Donald Trump. Tidaklah mengherankan jika Trump menggunakan gaya lama kebijakan Partai Republik, yakni menjadikan perang untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyat, seperti melalui pengeboman dahsyat tentara AS di Suriah. Pendukung Ahok-Djarot juga bukan para rasionalis Inggris yang tidak bisa menerima kekalahan pada referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Persoalannya kemudian ialah, pertama, dapatkah Anies kembali ke masa lalunya sebagai orang yang sering bicara mengenai pentingnya kita merajut kebangsaan di dalam kebinekaan ketimbang seseorang yang mulai lekat dengan sektarianisme atas dasar sentimen agama? Kedua, Anies tentunya berutang budi pada tokoh-tokoh Islam garis keras. Akankah dia memenuhi semua tuntutan tokoh-tokoh agama itu untuk menjadikan Jakarta bersyariah? Ketiga, bisakah Anies-Sandi adil terhadap penduduk Jakarta tanpa memandang suku-agama-ras-golongan mereka? Keempat, akankah Anies men-deliver janji-janji politik mereka soal DP rumah 0%, memberikan uang kepada mereka yang tidak sekolah dan bekerja, tidak akan menggusur orang, akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, dan sebagainya? Kita akan menyaksikan apakah Jakarta akan berubah ke arah lebih baik dalam lima tahun ke depan. Namun, sebagai langkah awal, mari kita berikan ucapan selamat kepada Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Setelah masa jabatan Ahok-Djarot berakhir pada Oktober 2017 ini, kita akan melihat apakah janji-janji kampanye itu tinggal janji, ataukah janji itu akan dilaksanakan secara konsisten. ●

Siapa yang akan Menang di DKI Jakarta?

Siapa yang akan Menang di DKI Jakarta? Ikrar Nusa Bhakti  ;    Profesor Riset LIPI

                                           MEDIA INDONESIA, 16 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) di DKI Jakarta yang merupakan bagian dari pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia baru saja usai. Dari hasil hitung cepat berbagai penyelenggaraan survei di Jakarta, hasilnya hampir sama, yaitu berkisar antara 17% untuk pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, 43% untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat, dan 40% untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ini berarti pilkada di DKI Jakarta akan masuk ke putaran kedua yang akan diselenggarakan pada 19 April 2017. Pilkada putaran kedua di DKI Jakarta tentunya akan seru karena tidak saja head-to-head yang menghadapkan antara Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial-budaya, politik, ekonomi, dan keamanan bagi Jakarta dalam lima tahun ke depan. Pertanyaannya kemudian ialah, pertama, bagaimana dinamika politik di putaran kedua pilkada Jakarta? Kedua, akankah terjadi pengalihan dukungan dari konstituen koalisi partai, khususnya pendukung pasangan nomor 1 yang kalah kepada dua paslon yang masuk putaran kedua? Ke mana suara pendukung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN akan disalurkan? Ketiga, akankah pendekatan primordial dan SARA akan terus dimainkan di putaran kedua ini? Terakhir, tapi penting, keempat, siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada Pilkada DKI 2017 ini? Hasil putaran pertama yang menarik Hasil pilkada di Jakarta putaran pertama sungguh menarik untuk dibahas. Paslon nomor 1, yang mengawali debutnya dengan cukup baik pada hasil survei pilkada Jakarta, ternyata mengalami perununan tajam sejak debat publik pertama sampai ketiga. Paslon petahana nomor 2, yang awalnya tertatih-tatih merangkak pada perhitungan survei, akhirnya menjadi pemenang pertama yang memperoleh suara tertinggi, yakni sekitar 43%. Paslon nomor 3, yang awalnya dipandang sebagai underdog, ternyata bisa menguras suara dukungan dari paslon 1 dan menjadi pemenang kedua pada putaran pertama dengan angka yang cukup meyakinkan, 40%. Menurunnya perolehan suara paslon 1 sebenarnya disebabkan oleh banyak hal. Pertama, hiruk pikuk politik yang disebabkan berbagai cuitan politik Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono, merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat keterpilihan paslon 1. Cuitan-cuitan tersebut menimbulkan kesan politik negatif, seakan AHY ialah seorang anak yang harus dilin­dungi dan disokong terus-menerus oleh ayahnya yang kebetulan pernah menjadi presiden RI selama 10 tahun. Kedua, tidak seperti paslon nomor 3 yang jelas-jelas mengambil pangsa pasar kelompok muslim, paslon nomor 1 agak malu-malu dan baru di masa-masa akhir kampanye menggunakan jargon keislaman seperti pergi umrah dan tagline#Coblos Jilbabnya. Ketiga, dalam tiga kali debat publik, tampak jelas betapa AHY lebih menonjolkan hafalan ketimbang lepas bicara dengan kreativitas politiknya. Keempat, paslon nomor 1 juga kurang didukung data akurat sehingga Sylviana Murni membuat kesalahan dalam mengkritik pasangan petahana yang kebetulan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan Sylvi menjadi salah seorang deputinya. Pasangan petahana amat terpuruk di awal survei akibat politisasi agama yang dilakukan lawan-lawan politik Ahok akibat apa yang diungkapkannya di Kepulauan Seribu yang menyebabkannya berhadapan dengan pe­ngadilan. Namun, hal yang menarik, paslon nomor 2 ini ternyata menang di pilkada putaran 1 di daerah basis Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, di TPS yang basis Forum Betawi Rempuk (FBR) dan di Kepulauan Seribu. Kekuatan paslon nomor 2 bukan saja karena didukung partai nasionalis besar PDI-P dan Golkar serta NasDem dan Hanura, melainkan juga oleh kalangan menengah atas dan bawah yang mengutamakan kebhinneka-tunggalikaan. Paslon nomor 3 bukan saja didukung oleh PKS dan Gerindra yang solid, tetapi juga oleh kepiawaian Anies Baswedan dalam memainkan isu agama dan pendekatannya secara fisik dengan FPI yang dulu dikecamnya, dan kalangan masjid tempat anak-anak muda muslim berkumpul. Dinamika politik yang menarik Dinamika politik hari ini sampai 19 April akan sangat menarik. Apakah akan terjadi lagi salah ucap Ahok yang bisa ‘digoreng’ seakan Ahok anti-Islam. Pendekatan Islam dan non-Islam merupakan isu utama dan terutama pada pilkada DKI Jakarta sehingga membelah masyarakat Jakarta antara mereka yang mendukung kebinekaan dan pendukung paslon muslim. Belajar dari pengalaman pilkada di DKI Jakarta pada 2007 dan 2012, isu itu juga muncul walau tak sekuat pada Pilkada 2017 ini. Pada dua pilkada sebelumnya, kampanye dengan isu Islam ternyata kurang berpengaruh pada pilkada Jakarta. Namun, kali ini ada isu lain yang juga mengemuka, yakni isu ras dan golongan. Ahok keturunan Tionghoa yang sekaligus mewakili golongan menengah atas. Isu kedua ini tampaknya lebih kuat ketimbang soal agama. Kita akan menyaksikan ke mana dukungan partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN. Demokrat ialah partai nasionalis religius yang multiagama. Terlepas dari cuitan SBY yang keras terhadap pemerintah yang dituduh mendukung paslon petahana, para pendukung Demokrat tentunya akan terbelah antara akan mendukung paslon 2 atau paslon 3. PPP, PKB, dan PAN akan penuh kebimbangan. Di satu pihak mereka ialah partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, di lain pihak konstituen mereka sebagian besar ialah kalangan Islam. Di sini akan kita lihat apakah mereka akan segaris dengan PKS dan FPI yang berarti mendukung paslon 3, atau lebih mengutamakan keislaman mereka yang moderat yang berarti mendukung paslon 2. Seandainya isu SARA akan tetap dimainkan pada putaran kedua pilkada Jakarta, ini akan memberikan keuntungan bagi paslon nomor dua. Mengapa demikian? Jawabnya ialah, pertama, Jakarta ialah ibu kota negara, kota metropolitan, dan kota internasional. Warga Jakarta, seperti pada Pilkada Jakarta 2007 dan 2012, tentunya ingin menjaga ketenangan dan kenyamanan hidup. Mereka yang tadinya menjadi pendukung paslon 1 atau 3 yang tidak kuat warna keislamannya, tentunya akan berpikir dua kali untuk memilih paslon 3 yang didukung kuat oleh FPI. Ini bukan persoalan ketakutan pada Islam, melainkan masih khawatir pada politik Islam macam apa yang akan dikembangkan di Jakarta ke depan. Faktor FPI bukan lagi sebagai aset, melainkan liabilitas, terbukti dengan menangnya paslon nomor 2 di basis kekuatan FPI di Petamburan. Konstituen tentunya akan berpikir bahwa FPI yang sudah menjadi salah satu pendukung kuat paslon 3, akan meminta bagian kue kekuasaan karena mereka ikut andil besar atau memiliki saham politik bagi kemenangan Anies-Sandi, terlepas persepsi FPI belum tentu benar. Siapa yang akan menang? Jika aspek kebinekaan lebih menonjol ketimbang faktor agama, pasangan petahana akan memenangi pilkada Jakarta putaran 2. PDI-P, Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP versi Djan Farid tentunya akan kerja keras unuk memenangkan Ahok-Djarot. Kelompok anak-anak muda, kelompok miskin kota dan kelompok menengah dan atas, tentunya akan semakin mendukung paslon petahana karena sudah terbukti berhasil mengubah Jakarta menjadi lebih nyaman bagi semua warganya dari golongan dan agama apa pun. Mereka yang tidak terdaftar atau tidak bisa memberikan suaranya pada pilkada hari ini, tentunya akan berusaha untuk dapat memberikan suaranya pada 19 April nanti. Dua puluh lima persen warga yang tidak memberikan suaranya hari ini tentunya akan berupaya keras untuk tidak golput pada 19 April karena ini akan menentukan masa depan mereka di Jakarta. Jika aspek keislaman yang lebih mengemuka, pasangan Anies-Sandi yang akan menang. PKS tentunya akan berjuang keras untuk memenangkan paslon 3 karena PKS pernah gagal pada Pilkada Jakarta 2007 khususnya. Gerindra juga akan bertempur keras untuk membalas kebengalan Ahok yang dulu kader partainya. Petanyaannya ialah sudah siapkah warga Jakarta untuk memiliki pemimpin yang menonjolkan agama tertentu? Pertanyaan ini baru akan (terjawab?) pada 19 April mendatang. ●

Siapa Pilihan Rakyat Jakarta

Siapa Pilihan Rakyat Jakarta Ikrar Nusa Bhakti  ;  Profesor Riset LIPI

                                           MEDIA INDONESIA, 13 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

HIRUK pikuk kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) di 101 daerah, termasuk DKI Jakarta, baru saja usai dua hari lalu (11/2). Kini kita memasuki hari tenang yang akan disusul oleh hari pemungutan suara pada Rabu (15/2). Kita berharap sekitar 7 juta penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak untuk memberikan suaranya akan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS). Kita juga berharap tidak ada lagi intimidasi, baik berupa ancaman langsung maupun melalui media sosial, kepada semua kelompok masyarakat yang berupa larangan ataupun paksaan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Kita juga berharap Pilkada DKI Jakarta pada 2017 ini bersih dari praktik-praktik yang terkait dengan politik uang karena tanpanya rakyat Jakarta dapat benar-benar memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani mereka. Setiap pasangan calon (paslon), Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (1), Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat (2), dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (3), tentunya sudah memiliki konstituen pemilih masing-masing. Konstituen pemilih ini bisa atas dasar dukungan partai, kedekatan sosial-budaya, agama, ataupun rekam jejak paslon masing-masing. Namun, dari berbagai hasil survei yang dirilis, suatu kenyataan bahwa tidak ada paslon yang pemilihnya tidak akan beralih pilihan, sekecil apa pun jumlahnya. Karena itu, bukan mustahil masih akan terjadi perpindahan pilihan dari yang tadinya akan memilih paslon tertentu ke paslon lainnya. Bandul perpindahan pilihan (swing voter) ini bisa saja terjadi setelah mereka menonton televisi tiga kali perdebatan yang dikelola KPU DKI Jakarta. Dari tampilan pada debat tersebut para calon pemilih dapat menilai secara jernih paslon mana yang paling menguasai permasalahan di DKI Jakarta, memiliki program kerja yang masuk akal unuk diimplementasikan, dan tentunya memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang baik untuk membangun Jakarta. Jakarta serbakompleks Jakarta ialah ibu kota negara karena itu memiliki persoalan yang serba kompleks. Dilihat dari penduduknya, tidak ada kelompok etnik yang dominan di DKI Jakarta. Orang Betawi pun dari dulu hingga sekarang ialah kelompok etnik yang terbuka terhadap etnik dan agama lain, bahkan telah menyerap berbagai budaya, kebiasaan, makanan dan tingkah laku dari berbagai etnik yang datang dan menetap di Jakarta. Karena itu, tidaklah elok jika ada individu paslon yang mengajak masyarakat untuk memulangkan individu paslon lain ke kampung halamannya pascapilkada, sementara ia sendiri bukan berasal dari etnik asli Betawi! Jakarta juga bukan kota yang hanya dihuni oleh masyarakat dengan agama dan/atau etnik tertentu. Berbagai agama dan etnik tumbuh dan berkembang di Jakarta bagaikan bunga-bunga yang tumbuh subur di Taman Sari-nya Indonesia. Mereka menyatu dalam derap kehidupan di ibu kota negara, saling menolong, saling berbagi, saling menyapa, saling bersilaturahim dalam setiap kegiatan agama dan budaya, bahkan dalam situasi suka ataupun duka. Karena itu, masa kampanye lalu yang mengotak-ngotakkan warga Jakarta atas dasar agama, khususnya pada November-Desember 2017, seakan menyebabkan kita hidup dalam situasi yang mencekam dan dalam situasi bahaya.  Kita bersyukur masih banyak elite, baik elite penguasa negeri maupun nonpenguasa negeri, elite agama maupun bukan agama, yang masih berpikiran waras untuk menjaga harmoni kehidupan warga masyarakat dalam keberagaman yang memang sudah menjadi keniscayaan di Indonesia. Jakarta juga dihuni oleh masyarakat dari berbagai golongan, dari golongan amat sangat kaya raya, menengah, sampai yang kelompok masyarakat yang kurang mampu atau bahkan tidak berpunya. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbagai golongan agar manusia dapat saling bekerja sama, bukan untuk saling menghujat atau bahkan meniadakan satu sama lain. Membangun Jakarta tentunya harus memiliki empati kepada rakyat miskin dan juga keberanian untuk memaksa agar yang kaya memberikan lebih banyak lagi kepada yang miskin dalam bentuk apa pun, ini demi menjaga harmoni di antara berbagai kelompok masyarakat. Subsidi silang atau bentuk pajak dan retribusi apa pun tentunya perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan pembangunan. Jakarta merupakan kota yang dihuni pula oleh sebagian kalangan masyarakat yang belum tentu patuh kepada hukum atau aturan negara. Karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memiliki kepiawaian dalam memimpin, kapan harus menggunakan kekuasaan dalam artian hard power untuk memaksa warganya menuruti undang-undang, kapan pula harus menggunakan soft-power untuk membujuk agar warga Jakarta menuruti aturan demi kebaikan mereka sendiri. Kepentingan elite nasional Selama masa kampanye tampak jelas betapa berbagai partai politik dan elite nasional memiliki kepentingan di pilkada Jakarta. Megawati Soekarnoputri misalnya, sebagai putri salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, ia tentunya ingin agar Pancasila tetap menjadi ideologi negara dan Jakarta tetap menjadi tempat yang nyaman bagi berbagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Mega juga memiliki kepentingan agar PDI-P dapat menjadi pemenang kembali pada pemilu serentak nasional pada 2019, baik pemilu legislatifnya maupun pemilu presiden langsungnya. Partai-partai lain pendukung paslon 2 tentunya juga berkepentingan agar tingkat keterpilihannya di Jakarta semakin baik pada Pemilu 2019. Bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, bukan saja berkepentingan agar dinasti yang ia bangun dapat eksis melalui debut anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono di pilkada DKI, dan mungkin ingin mengikuti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melangkah apik dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden RI.  Dari tiga calon Gubernur DKI Jakarta, hanya AHY yang tidak secara tegas dan eksplisit menyatakan tidak akan maju sebagai calon presiden pada 2019. Bagi Prabowo Subianto, pilkada DKI Jakarta juga menjadi pertaruhan politik bagi Gerindra untuk mengukuhkan sebagai partai nomor tiga atau bahkan nomor dua terkuat di Indonesia. Prabowo juga berkepentingan agar paslon nomor 3 memenangi pilkada di Jakarta agar dia dapat melangkah menjadi capres pada 2019. Presiden Jokowi tentunya juga memiliki kepentingan politik walau tidak secara nyata mendukung pasangan Ahok-Djarot. Jokowi-Ahok berani mendobrak gaya kepemimpinan di Jakarta. Di masa pemerintahan Jokowi-Ahok pula mulai dibangun MRT dan LRT melintasi Jakarta, proyek yang sejak lama Gubernur Jakarta tidak mampu untuk melakukannya karena kurang kreatif untuk mendanainya. Di bawah Jokowi-Ahok pula persoalan banjir dan penataan daerah sepadan sungai dirapikan. Jokowi juga menilai bahwa Ahok-Djarot ialah pasangan yang antikorupsi dan terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi-Ahok di Jakarta. Karena itu, Jokowi berpentingan agar berbagai proyek infrastruktur di Jakarta yang diawalinya selesai pada 2019. Mesin politik paslon Bila kita analisis geliat kampanye selama tiga setengah bulan lalu, tampak jelas betapa ada perbedaan gerak mesin politik tiga paslon. Paslon nomor 1 tampak jelas hanya didukung secara mati-matian oleh Partai Demokrat dan kurang tampak dukungan nyata dari PPP, PKB, dan PAN.  Elite politik yang selalu tampak mengampanyekan paslon nomor 1 juga hanya Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan Romahurmuzy (PPP), Zulkifli Hasan (PAN), dan Muhaimin Iskandar (PKB) juga kurang tampak mengampanyekan AHY-Sylvi, termasuk dalam rapat akbar pasangan nomor 1. Mungkin saja dukungan tiga partai ini setengah hati, atau karena sulit bagi pimpinan elite PPP, PKB, dan PAN mengikuti elan dan gaya kampanye politik SBY yang sering menuduh pemerintahan Jokowi-JK dan aparatnya melakukan penyadapan atau tidak mau menjawab cuitan atau WA-nya. Itu karena PPP, PKB, dan PAN bagian dari pemerintahan Jokowi-JK. Pasangan nomor 1 juga sangat mengandalkan kelompok profesional dalam mengelola kampanye politiknya ketimbang mesin politik partai-partai pendukungnya. Paslon nomor 2 menunjukkan fenomena yang berbeda. Teman Ahok yang mengawali dukungan terhadap Ahok untuk menjadi calon petahana Gubernur DKI Jakarta ialah kelompok yang tetap mengampanyekannya dari awal sampai akhir. PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP Djan Farid tampak menyatu di Rumah Lembang dan kegiatan-kegiatan kampanye Ahok-Djarot. Sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah pilkada di Indonesia, paslon nomor 2 ini menolak menerima bantuan dari pengusaha-pengusaha besar nasional di Jakarta yang menawarkan bantuan belasan sampai puluhan miliar rupiah. Mereka lebih mengandalkan sumbangan sukarela rakyat yang datang ke Rumah Lembang atau kegiatan lain. Mereka juga bukan hanya mengandalkan mesin-mesin partai, tetapi juga kalangan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan antargolongan serta kalangan artis yang dimotori oleh Sys NS yang dulu menjadi salah seorang pendiri Partai Demokrat. Paslon 3 bukan hanya didukung secara kuat oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan juga Presiden/Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, tetapi juga mesin-mesin Partai Gerindra dan PKS.  Dua partai ini amat solid karena mereka ialah dua partai tersisa di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang dulu mendukung Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Jajaran resmi dan tidak resmi dua partai ini, termasuk PKS Piyungan, ialah kelompok-kelompok yang secara intens mengampanyekan pasangan Anies-Sandi. Satu hal yang menarik dari hasil survei, turunnya elektabilitas AHY-Sylvi memiliki korelasi positif dengan naiknya elektabilitas pasangan Anies-Sandi. Tampaknya mereka menggantungkan pemilih pada konstituen yang sama, yakni kalangan Islam. Karena itu, tidaklah mengherankan jika ketika Anies-Sandi mengampanyekan coblos pecinya, tagline AHY-Sylvi pun kini menekankan coblos jilbabnya. Sesuai hati nurani Pilkada 15 Februari di Jakarta akan menentukan apakah Jakarta ke depan akan berubah secara sosiokultural dan juga kesinambungan pembangunannya. Berbagai agitasi, intimidasi, dan juga kampanye telah berlangsung selama masa kampanye. Kini warga Jakarta dapat mengendapkan emosi dan nalar pikiran mereka mengenai siapa yang paling pas memimpin Jakarta dalam lima tahun ke depan. Hanya dengan menenangkan pikiran dan keteguhan hati, warga Jakarta dapat memilih secara tepat paslon mana yang akan mereka pilih. Selamat memilih. ●

Menanti Musim Semi di Taman Nasionalisme

Menanti Musim Semi di Taman Nasionalisme Ikrar Nusa Bhakti  ;   Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta

                                         MEDIA INDONESIA, 17 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

HERBERT Feith dalam buku klasiknya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1962) menyatakan, "Kampanye pemilihan umum yang panjang pada Pemilu 1955 membawa rakyat Indonesia terpecah antaretnik dan agama." Kini, 61 tahun kemudian, kampanye pilkada yang panjang selama tiga bulan juga menyebabkan sebagian rakyat Indonesia terpecah antaretnik dan agama, terlebih lagi di pilkada Jakarta. Feith juga menyatakan mengapa demokrasi konstitusional/demokrasi liberal di Indonesia saat itu kurang berjalan dengan baik? Jawabnya ialah: pertama, kurangnya budaya demokrasi (lack of democratic culture); kedua, kurangnya tingkat pendidikan rakyat (lack of education), dan; ketiga, kurangnya basis ekonomi untuk demokrasi (Lack of economic base for democracy). Apa yang terjadi 61 tahun lalu ternyata masih terjadi pada saat ini. Kurangnya budaya demokrasi, khususnya di kalangan elite politik, menyebabkan demokrasi kita pada tingkat nasional dan daerah kadang masih terseok-seok. Masih ada elite politik, bahkan yang seharusnya sudah menyandang predikat 'negarawan' sekali pun, justru ikut atau bahkan menjadi provokator yang memecah masyarakat menjadi 'kita' dan 'mereka' dari sisi agama. Kurangnya pendidikan rakyat, yang rata-rata orang Indonesia bersekolah 7,8 tahun, menyebabkan rakyat dengan mudah diombang-ambing dalam isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Kurangnya dan tidak meratanya pendapatan per kapita orang Indonesia menyebabkan orang mudah digerakkan atau dimobilisasi melalui isu SARA tersebut. Kita beruntung masih ada elite-elite politik dan agama yang masih berpikiran jernih dan memberikan pendapat-pendapat yang mendinginkan. Upaya Presiden Joko Widodo untuk turun langsung untuk berdialog dengan tokoh-tokoh agama dan ikut berpartisipasi pada salat Jumat 2 Desember 2016 (212) juga membawa keteduhan politik. Namun, kita juga dikejutkan adanya penangkapan sekelompok orang yang diduga aparat keamanan negara ingin melakukan tindakan makar, atau menggulingkan/mengganti pimpinan nasional dengan cara tidak demokratis. Tokoh-tokoh seniman, mantan jenderal TNI, dan politisi sipil ini memang belum akan menggulingkan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Namun, rencana kegiatan mereka untuk menggiring massa pada 212 itu untuk bergerak dari Lapangan Monumen Nasional (Monas) ke Gedung DPR/MPR di Senayan pada dasarnya ingin menggiring massa agar tumpah ruah ke dan menduduki gedung DPR/MPR seperti yang terjadi pada 18 Mei 1998, tiga hari sebelum Presiden Soeharto lengser. Satu sisi yang juga memprihatinkan ialah adanya tokoh-tokoh yang menyatakan mereka ingin agar Arab Spring yang terjadi di Jazirah Arab pada 2010-2012 akan berimbas ke Indonesia. Mereka yang membuat pernyataan seperti ini mungkin tidak menyadari betapa sengsaranya rakyat bila Indonesia mengalami situasi seperti yang terjadi di negara-negara Arab yang hingga kini masih diterjang konflik yang tidak berkesudahan atas nama perbedaan agama, mazhab, atau kepentingan politik. Hingga kini, dari semua negara Arab yang mengalami Arab Spring, dari Tunisia, Mesir, Libia, Irak, dan Yaman, hanya Tunisia yang masih bertahan dengan sistem demokrasi dan satu-satunya negara Arab yang menerapkan demokrasi di dalam sistem politik. Kita bersyukur di akhir tahun ini ada kebanggaan nasional yang masih menyatukan bangsa kita, yakni lolosnya tim sepak bola Indonesia ke final piala AFF. Menyatunya tim sepak bola nasional PSSI yang terdiri atas berbagai suku, ras dan agama, mengingatkan bangsa kita kembali bahwa Indonesia ialah satu dan kita semua memiliki negeri yang mungkin diciptakan Sang Pencipta ketika Ia sedang tersenyum. Kita juga bangga masih ada putra-putri yang menyebabkan Merah Putih berkibar di arena internasional bulu tangkis, dari tingkat Olimpiade sampai ke tingkat super series bulu tangkis Tiongkok Terbuka. Namun, kita juga dikejutkan adanya anak-anak bangsa yang masih berpikir dan bertindak sebagai teroris. Ditangkapnya sekelompok jaringan teroris di Bintara, Bekasi, dan Ngawi menunjukkan Indonesia belum terbebas dari aktivitas terorisme. Masih ada sekelompok orang yang masih menyebar ketakutan melalui aktivitas terorisme, sesuatu yang amat kita sayangkan. Ini yang kadang-kadang membuat hati kita miris. Namun, kita juga harus mengakui masih besar jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin di tengah masih tingginya kesenjangan ekonomi dan juga tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak-anak usia muda. Jangan heran jika masih mudahnya sekelompok anak muda ini direkrut untuk menjadi teroris. Tak selamanya kelam Apa yang terjadi pada 2016 tidaklah semuanya kelam dan menyedihkan. Kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa pemerintahan Jokowi-JK telah bekerja keras membangun infrastruktur tol, jalan raya nontol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalur kereta api di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta proyek kelistrikan yang begitu banyak hanya dalam waktu dua tahun. Bayangkan jika itu terjadi selama lima tahun atau bahkan 10 tahun, kita akan melihat Indonesia yang berubah ke arah perbaikan yang lebih baik. Kita juga bersyukur hingga saat ini belum ada anggota kabinet yang diduga tersangkut korupsi, walau Jokowi-JK pada kampanye Pemilu Presiden 2014 tidak sesumbar dengan jargon politik 'katakan tidak pada korupsi!' Tahun 2016 juga menjadi bukti Presiden Jokowi telah mampu melakukan konsolidasi politik di tingkat nasional dan juga melakukan konsolidasi di kabinetnya. Bersedianya Sri Mulyani Indrawati untuk mundur dari jabatan prestisiusnya di Bank Dunia dan bersedia kembali menduduki jabatan yang dulu diembannya sebagai menteri keuangan telah membawa keberhasilan besar pada proyek amnesti pajak dan juga penggunaan anggaran negara secara baik. Ketegasan Presiden Jokowi yang menyatakan ia panglima tertinggi TNI, Polri, dan juga politik di Indonesia juga telah meningkatkan kepercayaan rakyat kepada gaya kepemimpinannya. Presiden Jokowi kadang dipandang pengamat politik asing sebagai presiden yang memfokuskan perhatiannya pada pembangunan, seperti awal pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, ada perbedaan yang amat besar di antara keduanya. Pemerintahan Presiden Soeharto dikenal, dalam istilah Herbert Feith, disebut sebagai Rezim Developmentalis Represif. Di mata saya, pemerintahan Presiden Jokowi ialah rezim Developmentalis yang populis, pluralis dan demokratis. Jika pada 2015 ada omongan politik bahwa ada 'perpecahan' antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, khususnya soal perpecahan di Partai Golkar, pada 2016 ini di mata saya ada kesamaan pandangan antara presiden dan wakil presiden mengenai bagaimana menjaga stabilitas politik dan keamanan di negeri ini. Satu sisi politik yang harus diacungi jempol, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menunjukkan kerja sama dan visi yang sama dalam mengatasi berbagai persoalan politik dan keamanan di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Menyatunya TNI-Polri dalam Operasi Tinombala di Poso dalam menyelesaikan gerakan radikal/terorisme di Sulawesi Tengah itu, dan saling kerja sama yang apik antara intelijen dan pasukan TNI-Polri di berbagai peristiwa politik, menunjukkan dua aparat pertahanan dan keamanan itu amat solid dan tidak ingin negeri ini tercabik-cabik akibat perbedaan politik, agama atau etnik. Lagi-lagi di sini menunjukkan betapa otoritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih amat kuat. Saya juga harus memberikan acungan jempol kepada Prabowo Subianto yang amat elegan mengubah persaingan politik dengan Jokowi pada Pilpres 2014 menjadi persahabatan dan kerja sama yang baik demi masa depan Indonesia setelah pilpres, khususnya pada 2015-2016 ini. Prabowo-Jokowi telah membangun suatu budaya politik yang amat baik, yakni lebih mendahulukan masa depan bangsa dan negara ini serta menilai persaingan politik sebagai sesuatu yang wajar tanpa dendam kesumat. Ini amat berbeda dalam hubungan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo yang tidak pernah berada di dalam satu kabinet, tidak pernah bersaing dalam pilpres, tapi seakan berada dalam persaingan politik yang tidak berkesudahan. Mungkin SBY iri mengapa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat membangun infrastruktur begitu banyak dalam dua tahun ini, sesuatu yang mungkin melampaui era pemerintahannya yang 10 tahun. Tantangan 2017 Kita tentunya berharap Pilkada Februari 2017 ialah sarana rakyat untuk memilih para pemimpin daerahnya tanpa timbulnya situasi yang mencekam. Kita semua tidak ingin Indonesia seperti pada 1965-1966 yang disebut dengan 'The Year of Living Dangerously' alias tahun yang berbahaya bagi kehidupan kita sebagai individu, keluarga, dan bangsa. Kita ingin agar rakyat bersukacita berangkat dari rumah ke tempat-tempat pemungutan suara dan memberikan suara mereka secara bebas tanpa tekanan politik, baik atas dasar apa pun. Kita ingin melihat anak-anak Indonesia tidak lagi terkotak-kotak antara 'kita' dan 'mereka' dalam situasi apa pun. Persaingan politik dalam pemilu, apakah pemilu legislatif, presiden atau pilkada adalah suatu yang biasa. Itu sarana politik untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional dan daerah, dan bukan yang harus membawa negeri ini tercabik-cabik karena perbedaan pilihan politik, apalagi dibumbui oleh isu-isu SARA. Kita harus menatap ke masa depan, bonus demografi bagi Indonesia akan datang empat tahun lagi, 2020 sampai 2030. Kita juga akan merayakan 100 Indonesia merdeka pada 17 Agustus 2045. Kita harusnya bahu membahu membangun Indonesia yang adil dan sejahtera dan tak ada lagi segregasi atau perpecahan politik yang tidak berguna akibat SARA. Kita tak ingin Arab Spring menjadi musim gugur di negara-negara Arab dan juga Indonesia. Namun, sebaliknya, kita ingin melihat musim semi yang indah ketika bunga-bunga berwarna-warni dan beragam bentuk bersemi di taman nasionalismenya Indonesia. ●

Makna Safari Politik Presiden Joko Widodo

Makna Safari Politik Presiden Joko Widodo Ikrar Nusa Bhakti ;   Peneliti Senior LIPI

                                         MEDIA INDONESIA, 16 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DALAM delapan hari terakhir pascademonstrasi besar pada 4 November 2016, Presiden Joko Widodo melakukan safari politik ke institusi-institusi militer, Polri, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadyah, dan menemui tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Jakarta dan Banten. Tak cuma itu, Presiden juga menghadiri acara-acara yang dilakukan partai-partai yang berbasis Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pada setiap kunjungan ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), Markas Marinir, Mabes Polri, Markas Brimob, Markas Kopassus, Kostrad, dan Paskhas, selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran TNI dalam menjaga Demonstrasi Damai 4 November lalu, Presiden Jokowi terus menegaskan dalam susunan ketatanegaraan di Indonesia, Presiden ialah panglima tertinggi yang setiap saat dapat mengerahkan pasukan TNI dan Polri melalui Panglima TNI dan Kapolri. Dalam kunjungannya ke ormas-ormas Islam, selain mengungkapkan rasa terima kasih karena sudah menjaga kedamaian, presiden berharap agar demonstrasi yang rencananya akan dilakukan pada 25 November 2016 tidak dilaksanakan lagi. Kalaupun terpaksa dilaksanakan, jumlahnya jangan terlalu besar dan tidak menjurus kepada tindakan anarkistis seperti yang terjadi pada 4 November selepas pukul 18.00, batas waktu dibolehkannya demonstrasi. Saat berkunjung ke acara PAN, presiden bertanya hal yang terkait dengan Ahok dan pilkada Jakarta, juga menyangkut posisi jabatan dia sebagai Presiden RI. Padahal sudah berkali-kali Presiden menyatakan ia tak akan mengintervensi kasus penistaan agama yang dituduhkan kalangan terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Presiden menyerahkan proses tersebut kepada Polri seadil-adilnya. Pertanyaannya kemudian mengapa demo besar terjadi? Mengapa pula Presiden harus melakukan safari politik ke berbagai institusi militer, polisi, dan ormas-ormas Islam tersebut? Makna politik Demonstrasi besar-besaran yang disebut Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 tidaklah terjadi pada ruang hampa politik. Berbagai kepentingan bercampur baur pada gerakan tersebut. Ada yang memiliki kepentingan politik agar Ahok dibatalkan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, ada yang ingin mengganti sistem demokrasi dan presidensial dengan sistem kekhalifahan, ada yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi melalui parlemen jalanan, ada pula yang memang sejujurnya ingin agar Ahok diproses polisi dengan tuduhan penistaan agama. Konferensi Pers yang memakan waktu lebih dari 1 jam yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 November 2016, misalnya. Walaupun berbagai pihak di Partai Demokrat menyatakan itu dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat untuk menolak tuduhan bahwa dirinya membiayai demo 4 November dan tak ada kaitannya dengan pilkada DKI Jakarta, nuansa politiknya amat kental dengan pilkada DKI. Simak kalimat Yudhoyono yang menyatakan, jika pemerintah menolak tuntutan para pendemo, sampai lebaran kuda pun demo-demo tersebut akan terus terjadi. Kalimat yang menyebutkan agar jangan biarkan Indonesia terbakar akibat kasus penistaan agama ini juga pernyataan politik yang amat keras. Tidaklah mengherankan jika sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Alumni HMI melaporkan Yudhoyono ke Mabes Polri dengan tuduhan provokasi atau menghasut massa. Jika saja putra sulung mantan Presiden Yudhoyono tidak menjadi kandidat penantang Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017, belum tentu Yudhoyono akan membuat pernyataan sekeras itu. Satu hal yang juga mencengangkan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, secara berapi-api berpidato di depan publik bahwa ada dua cara untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, yaitu melalui parlemen resmi di Senayan dan melalui parlemen jalanan. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa politikus itu tidak percaya pada proses demokrasi yang memberikan peluang bagi pergantian kekuasaan melalui jalan damai pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Hal lain yang dilontarkan melalui media sosial ialah isu bahwa Presiden Jokowi akan mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan karena itu massa harus menjatuhkan Presiden Jokowi dan mengangkat Panglima TNI menjadi Presiden RI. Hal itu amat absurd karena tidak sesuai dengan asas demokrasi dan TNI sejak Mei 1998 sudah menyatakan diri menarik diri dari politik praktis. Safari Presiden Jokowi ialah upaya konsolidasi kekuatan bahwa ia masih menjadi panglima tertinggi TNI dan Polri. Presiden juga tidak ingin Indonesia yang bersatu ini tercerai berai akibat adu domba politik terhadap umat Islam Indonesia demi kepentingan segelintir aktor politik sipil dan mantan militer. Sebagai penjaga Pancasila, konstitusi negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), TNI wajib menjalankan tugas sesuai dengan politik negara. Sebagai bayangkara negara, TNI diharapkan tetap menjadi unit tunggal yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Polri juga diharapkan dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, tidak terbatas pada mereka yang melakukan demo damai, tetapi rakyat Indonesia yang tidak ikut demo. Para tokoh Islam moderat juga diharapkan dapat menjadi imam para jemaah agar mencegah gerakan radikal untuk mengubah dasar negara dan menjaga agar demo damai tidak berubah menjadi gerakan anarkistis yang berujung pada tindakan makar. Indonesia yang dibangun para bapak/ibu pendiri bangsa jangan sampai hancur berkeping-keping akibat kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi segelintir orang yang mengadu domba umat Islam. Demokrasi yang dibangun sejak Mei 1998 juga jangan sampai gagal dan kembali ke sistem otoriter. Indonesia ialah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang selama ini menjadi contoh bagi berbagai negara bahwa antara Islam dan demokrasi bisa saling mengisi dan mendukung. Mengapa kita harus membiarkan adanya gagasan agar konflik di negara-negara Arab baik yang terkait dengan ISIS/NIIS maupun Arab Spring masuk ke Indonesia dan memorak-porandakan negeri yang amat kita cintai ini? ●