Dua Penunggang Kuda

Dua Penunggang Kuda M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                    KOMPAS, 03 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dua penunggang kuda menjadi buah bibir. Bertopi laken, mirip koboi pada era wild west. Sama-sama banyak melempar senyum. Joko Widodo menunggang kuda putih bernama Salero dan Prabowo Subianto menunggang kuda coklat bernama Principe. Persis di pengujung Oktober, Senin (31/10), Presiden Jokowi bertemu Prabowo di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu di Padepokan Garuda Yaksa di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor. Tak tersisa lagi rivalitas bebuyutan pada Pilpres 2014. Berbeda adalah dinamika demokrasi, tetapi kebersamaan adalah elan vital bangsa ini. "Komunikasi berkuda" menyedot perhatian. Berkuda memang hobi Prabowo, mantan Danjen Kopassus pada era Orde Baru. Kuda (Equus caballus) adalah perlambang kekuatan dan keperkasaan. Secara kultural, kuda adalah simbol kebebasan dan kecerdasan. Secara filosofis, kuda melambangkan pengendalian. Penunggang kuda adalah pemegang kendali tali kekang. Para motivator kerap menyebut spirit kuda adalah kesetiaan, kepekaan, multifungsi, kerja tim, tidak meremehkan. Dua penunggang kuda itu adalah pemilik dua kekuatan politik sah saat ini. Kekuatan-kekuatan politik lainnya yang terserak di mana-mana pada gilirannya bermuara pada dua kekuatan tersebut. Dalam tiga tahun ini, dua tokoh itu sudah tiga kali bertemu. Pada 17 Oktober 2014, sebelum dilantik menjadi presiden, Jokowi menemui Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Giliran Prabowo menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, 29 Januari 2015. Kebersamaan mereka memberi teladan bagi praktik demokrasi. Dari Hambalang, dua tokoh itu memberi pesan jelas. "Saya berharap tokoh-tokoh agama ikut mendinginkan suasana, memberikan kesejukan. Tokoh politik juga sama, mendinginkan suasana, memberi kesejukan," kata Presiden Jokowi. Prabowo menimpali, "Kita negara majemuk. Banyak suku, agama, ras. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan sejuk dan damai." Pesan ini jelas terkait rencana aksi unjuk rasa pada Jumat, 4 November untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama yang dituding menista agama, terkait ucapannya di Kepulauan Seribu. Basuki yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat adalah petahana yang ikut Pilkada DKI Jakarta. Basuki-Djarot ditantang pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Suhu Jakarta pun terasa makin panas. Bisa jadi menyulut panggung nasional. Jokowi pun cepat bergerak. Selepas bertemu Prabowo, esok harinya, Jokowi bertemu tokoh-tokoh MUI, NU, Muhammadiyah. Prabowo juga bergerak dengan menemui tokoh politik seperti Presiden PKS, sekutu Gerindra di panggung politik nasional. Hari yang sama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo- no bertemu Menko Polhukam Wiranto. Malamnya, Ketua Umum Partai Demokrat itu bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rumor pun bertebaran. Apakah SBY mengklarifikasi karena diduga ada di balik rencana aksi besok? Jusuf Kalla tak percaya keterlibatan SBY. Esok harinya, SBY mengatakan, unjuk rasa terjadi karena protes soal Basuki tidak didengar. "Kalau (pendemo) sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai Lebaran kuda masih ada unjuk rasa itu," kata SBY. Terminologi "kuda" lagi-lagi mencuat. Di Bukit Hambalang; dua penunggang kuda, yang satu Pemegang Kekuasaan Tertinggi TNI dan satu lagi mantan Panglima Kostrad, mengirim pesan: jaga persatuan bangsa. Mereka yang tidak peka, tidak setia, mau menang sendiri, suka meremehkan, malafungsi, bisa terdepak kaki-kaki kekar kuda. Mengutip Alice Walker, novelis dan aktivis pemenang Pulitzer 1983, bukankah, "Kuda membuat pemandangan terlihat begitu indah." ●

Mencari yang Terbaik Agus Sudibyo  ;   Direktur Eksekutif Matriks Indonesia

KOMPAS,  30 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                                                                          

MEMBUKA kembali lembaran masa lalu yang sarat pengalaman pahit adalah imperatif. Padahal, seharusnya, fragmen-fragmen sejarah disimpan rapi dalam ingatan, tidak dihapuskan begitu saja. Ingatan kolektif yang kemudian terbentuk menjadi landasan bagi semua pihak untuk mengambil keputusan sehingga pengalaman pahit masa lalu tidak terulang dan ketidakadilan tidak menjadi abadi. Sejarah adalah titik tolak untuk melangkah ke depan. Refleksi ini, antara lain, disampaikan pemikir Walter Benjamin (1969) dengan merujuk pada pengalaman pahit menjadi korban kekerasan selama perang berkecamuk di Eropa pada dekade 1940-an. Refleksi itu selalu relevan untuk konteks Indonesia, karena sejarah kita penuh dengan cerita kekerasan dan tragedi. Namun, kebenaran tentang kekerasan dan tragedi itu banyak yang masih misteri. Refleksi itu juga selalu relevan karena dalam perjalanan bangsa, kita sering menghadapi situasi di mana sebagian orang berusaha melupakan apa yang telah terjadi. Pada sisi lain, entah mempunyai watak dasar pemaaf atau pelupa, masyarakat kita juga begitu mudah berdamai dengan masa lalu, memaafkan para pelaku dan kesalahannya. Pencapresan Prabowo Pencalonan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai presiden niscaya akan dikaitkan dengan apa yang telah terjadi menjelang 1998, ketika sejumlah aktivis diculik, diinterograsi, disiksa, dan sebagian tidak pernah kembali. Belum tegas benar bagaimana dan sejauh mana keterlibatan Prabowo dalam ”proyek” kekerasan terhadap para aktivis pro demokrasi itu. Namun karena pasukan yang dipimpinnya terindikasi terlibat, beberapa pihak meyakini peran Prabowo. Kedatangan orang-orang Prabowo kepada orangtua korban penculikan, beberapa waktu lalu, seolah-olah menegaskan itu. Ingatan dan kontroversi tentang penculikan para aktivis selalu menghantui kiprah politik figur seperti Prabowo. Akan lebih mudah bagi masyarakat, juga mungkin bagi Prabowo, jika lembaga yudikatif, Komnas HAM, dan pemerintah berhasil membuat keputusan resmi yang menegaskan posisi Prabowo dalam tragedi itu, dan mengakhiri spekulasi yang berkembang. Ingatan akan masa lalu itu menjadi penting dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Kita tentu tidak ingin bangsa Indonesia sekadar mencoblos pada pilpres nanti, tetapi mencoblos pemimpin yang benar-benar berkualitas. Legitimasi politik pilpres ditentukan oleh sejauh mana warga negara mengetahui benar rekam jejak dan masa lalu calon pemimpin. Warga negara memilih pemimpin secara rasional, berdasarkan pengetahuannya tentang plus-minus kualitas pemimpin itu. Dapat dibayangkan betapa rendahnya legitimasi pilpres jika banyak warga negara memilih presiden tanpa tahu benar bagaimana rekam jejaknya. Sungguh tidak bermutu jika jalan menuju panggung kekuasaan tertinggi diraih bermodal lupa politik dan politik uang. Dalam konteks ini, akan lebih baik bagi capres Prabowo secara terbuka menjelaskan posisinya dalam tragedi penculikan aktivis pro demokrasi di senja Orde Baru itu. Apa benar dia terlibat, sejauh mana? Jika tidak terlibat, di mana kedudukan dia sebagai komandan pasukan khusus kala itu? Jika dia terlibat, janji-janji apa yang bisa diberikan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Pada suatu titik, kita sebagai bangsa memang harus berdamai dengan masa lalu, memaafkan pelaku sejarah atas kesalahannya. Namun, berdamai dan memaafkan tidak mungkin dimulai dengan lupa politik. Berdamai dan memaafkan harus dimulai dengan ”ingat” dan pengakuan tentang apa yang telah terjadi. Mengingat janji Namun, problem lupa politik tidak hanya relevan dibahas dalam konteks pencapresan Prabowo. Pada gradasi dan kadar keseriusan yang berbeda, capres Joko Widodo (Jokowi) juga menghadapi masalah yang sama. Jokowi mesti ingat atau diingatkan akan janji-janji yang dia tebarkan kepada warga Jakarta ketika mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Datang ke Jakarta dengan meninggalkan kedudukannya sebagai wali kota Solo, Jokowi berjanji untuk membawa Jakarta menuju perubahan dan perbaikan selama lima tahun. Jokowi menabur harapan, banyak orang terpikat oleh pesona diri dan keseriusannya. Dalam konteks ini, tentu tidak cukup jika Jokowi hanya mengajukan cuti untuk nyapres kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi harus meminta izin kepada seluruh warga Jakarta dan meminta maaf karena banyak meninggalkan pekerjaan, banyak absen selama proses pencapresan, dan kemungkinan tidak bisa mewujudkan janji-janji yang telah diucapkan. Dari sudut pandang etika politik, pencalonan Jokowi semestinya tidak meninggalkan preseden buruk. Satu jabatan publik ditinggalkan untuk jabatan publik yang lebih tinggi. Jabatan publik yang lebih tinggi ini pun kemudian ditinggalkan demi jabatan publik yang lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, akan lebih lebih baik jika suatu pengabdian dituntaskan sebelum beranjak ke pengabdian berikutnya. Kalaupun prinsip ini diabaikan demi untuk mengejar kemaslahatan publik yang lebih besar, seharusnya tidak dilakukan berdasarkan lupa politik. Maka, yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan kejujuran untuk mengakui kekurangan diri, dan dengan rendah hati meminta permakluman dari masyarakat. ●

Jokowi, Intermeso Politik Mematikan bagi Prabowo Max Regus ;   Peneliti di The International Institute of Social Studies, Universitas Erasmus, Belanda

MEDIA INDONESIA,  08 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

HINGGA akhir 2011, tidak ada bantahan bahwa Prabowo ialah calon pengganti terkuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia dianggap sebagai antitesis yang tepat terhadap kepemimpian lembek SBY. Rezim politik yang telah menyandera dirinya dengan koalisi politik yang berlumuran korupsi. Wajah Prabowo yang menyiratkan ketegasan seolah menjawab kerinduan politik sebagian publik Indonesia. Saat itu, popularitas Prabowo berada di titik tertinggi. Namun, musim pancaroba politik menerjang dengan cepat. Pada kuartal terakhir 2012, bandul politik mulai menjauh dari Prabowo. Elektabilitas politik yang signifikan tidak lagi ada pada genggamannya. Seolah, sang jenderal meniti jalan sepi politik. Sedikit demi sedikit, dia mulai kehilangan keterpesonaan publik, ketika pada saat yang sama, publik mulai jatuh hati kepada Jokowi. Gubernur Jakarta itu menjawab rasa kangen politik publik Indonesia tentang pemimpin yang mau jadi bagian dari keseharian hidup mereka. Lubang hitam Di hari-hari ini, ketika serangan terhadap Prabowo-berpangkal pada kisah suram perusakan kemanusiaan--dianggap sebagian kalangan sebagai ulang tutur yang membosankan, mesti ada keteguhan untuk melawan arus semacam itu. Lebih daripada sekadar perlawanan politik, penolakan terhadap Prabowo merefleksikan keyakinan kuat akan konstruksi psikososiologis kekuasaan. Yang dilawan ialah regenerasi perilaku kekuasaan masa lalu yang sewenang terhadap kemanusiaan demi ambisi politik. Prabowo sedang hidup di atas persepsi politik publik tentang lubang hitam sejarah masa lalu. Jemma Purdey (2006) dalam karyanya, Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999, mengupas posisi sentral militer Indonesia dalam kawah kekerasan etnik paling parah sepanjang sejarah keindonesiaan. Prabowo adalah salah satu tokoh sentral dalam diskursus kekerasan itu. Di antara kebenaran dan kepalsuan, sebelum keduanya terpecahkan, persepsi publik sedang mengadili Prabowo sebagai penjahat HAM. Prabowo perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pembersihan etnik dan penculikan aktivis demokrasi. Ini bukan hanya untuk kepentingan pencapresannya, melainkan juga untuk kepentingan bangsa. Diana Sayed (2012), fellow di Human Rights First, menulis kisah kembalinya Prabowo ke kancah politik Indonesia pada dua sisi suasana batin publik. Pertama, sesudah sempat menghilang dari peredaran pada masa-masa sulit transisi politik nasional pascakeruntuhan rezim sang mertua, dengan sisa impunitas politik dan hukum sebagai tokoh militer penting, Prabowo tampil melalui sejumlah gerakan politik dan kampanye ekonomi yang mencuri perhatian publik beberapa waktu sebelum Pemilu 2009. Kemunculannya dianggap sebagai salah satu fenomena paling mengejutkan pada sesi kedua kepemimpinan SBY. Kehadiran Partai Gerindra yang berhasil `mengekor' di belakang PDIP membantu terbangunnya posisionalitas politik Prabowo. Kedua, sejumlah kalangan terus menganggap sejarah gelap masa lalu tetap mengikat kaki politik Prabowo. Analisis terbaru dan memukau ialah karya Gerry van Klinken, seorang ahli Indonesia dari KITLV dan University of Amsterdam dalam Inside Indonesia edisi 116, April-Juni 2014. Di situ, Klinken mengulas posisi Prabowo dalam persoalan HAM masa lalu. Dengan benderang dan berani, pada artikel berjudul `Prabowo and Human Rights', Profesor Klinken menaruh sebuah kalimat pendek di bawahnya; `Jakarta 1998 was bad, but Prabowo likely has more likely has more blood on his hand in East Timor'. Kalimat itu secara sederhana menyiratkan satu konklusi penting bahwa Prabowo ialah bagian dari historiografi kekerasan masa lalu, terlepas dengan dan sebesar apa pun bagian keterlibatannya. Publik Indonesia harus menatap kenyataan ini dengan berani agar dapat menentukan pilihan-pilihan politik beradab untuk Indonesia masa depan. Triangel politik Sesudah PDIP menangguk tidak lebih dari 20% suara pada pemilu legislatif, sejumlah suara sumbang tentang Jokowi effect mengemuka dengan deras. Kesimpulannya singkat dan jelas. Jokowi effect tidak memperlihatkan kegarangannya di pileg April lalu. Jika harus berpikir sebaliknya, benarkah PDIP akan memenangi pileg tanpa memasang Jokowi sebagai capres beberapa waktu sebelumnya. Washington Post (19/3/2014) menulis tentang Jokowi effect beberapa minggu sebelum pileg lalu. Pemilu 2014 harus memperhitungkan Jokowi effect. Bukan saja pada tataran suprastruktur politik, melainkan juga pada akar rumput yang merindukan perubahan politik, yang bosan menikmati elitisme kekuasaan. Bukan rahasia lagi, Jokowi selalu merajai survei politik. Kemunculannya melebihi basis keterpesonaan politik publik yang diberikan kepada Prabowo sepanjang periode 2009 hingga 2011. Ada triangle politik yang membentuk basis kandidasi Jokowi. Pertama, Jokowi adalah antitesis dari kecenderungan munculnya kekuasaan yang berbalutkan kosmetik politik yang menggerogoti fondasi keindonesiaan. Dia seorang pemimpin sederhana yang menjadikannya meroket dalam popularitias politik. Kedua, Jokowi dianggap sebagai simbol dari solusi bagi sederet problem pelik keindonesiaan. Kesimpulan itu mudah ditemukan. Dia tidak memiliki masalah masa lalu yang suram. Dia tidak sedang berhadapan dengan lengkin gan pertanyaan publik tentang kejahatan kemanusiaan di kesilaman. Dia adalah pemimpin yang telah melatih dirinya dengan persoalan-persoalan yang tersembunyi di akar rumput. Ketiga, Jokowi adalah, di samping banyak kisah suram desentralisasi politik, salah satu kisah sukses terbaik munculnya kepemimpinan lokal yang menembus peta politik nasional. Dia memiliki tabungan politik sedikit lebih nyata dalam mengelola pembangunan dan praksis kehidupan rakyat jika dibandingkan dengan Prabowo dan kandidat lainnya. Jika mampu membangun komunikasi politik dengan para pemimpin politik lokal, Jokowi akan meraih dukungan politik masif. Pada tiga tahun lalu, publik bertanya, siapakah penantang terkuat Prabowo di 2014? Sepertinya, pada hari-hari ini, baik Prabowo, para pendukungnya, publik Indonesia, telah memperoleh lebih daripada sekadar sebuah jawaban. Saat Jokowi hadir di Jakarta pada 2012, dia dianggap sebagai intermeso politik yang mampu menghibur publik dan membuat rakyat sadar tentang harapan yang masih ada dan tersembunyi di ujung sejarah kepongahan para penguasa. Ditempatkan pada konteks keunggulan Prabowo beberapa waktu silam, intermeso itu sedang menjelma sebagai lawan mematikan untuk sang jenderal. Mungkin, beginilah alam mengendalikan jalan demokrasi. ●