Jumat, 25 Juli 2014

Saat DPR Memakan Ekor Sendiri

                             Saat DPR Memakan Ekor Sendiri

Redhi Setiadi ;   Master Administrasi Publik dari University of Delaware, AS,
Peneliti JPIP
JAWA POS, 25 Juli 2014
                                                


TUMBEN para legislator di DPR tangkas menuntaskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di saat kesibukan pilpres. Padahal, biasanya, para legislator itu lelet di bidang legislasi. Contohnya, pada 2013 hanya menyelesaikan 16 di antara 75 target UU. Maka, pengesahan UU MD3 tersebut kentara menyalip di tikungan pilpres.

Banyak yang kaget karena hal itu. KPK mempertanyakan izin pemeriksaan anggota DPR yang terkait dengan kasus hukum harus lewat Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) di UU baru itu. Pertanyaan tersebut logis. Sebab, dulu izin pemeriksaan legislator diajukan kepada presiden. Namun, setelah izin pemeriksaan kepala daerah kepada presiden dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), kini izin pemeriksaan anggota DPR justru diarahkan ke ”teman sendiri” di DPR. Selain itu, kalau izin pemeriksaan tersebut diajukan kepada presiden, bisa saja presiden (Joko Widodo, kan?) nanti bukan ”teman” mereka.

UU MD3 sebenarnya merupakan tulang punggung penyangga tegaknya kedudukan dan wewenang lembaga perwakilan tersebut dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Tetapi, apakah ”mandat” rakyat itu sampai ke politicking seperti langkah tersebut? Tak heran kubu lawanmemilihwalkout, yakniFPDIP, PKB, dan Hanura, aliansi pendukung Jokowi-JK ke pilpres.

Ini walkout solider dengan PDIP, sang pemenang pemilu, yang dihadapkan pada aturan main baru dalam penetapan ketua DPR. Dalam UU sebelumnya (UU No 27/2009), pemenang pemilu otomatis terpilih sebagai ketua DPR. Tapi, revisi menjelang pilpres itu membuat posisi ketua DPR akan dipilih secara bebas oleh anggota DPR.

Jadi, PDIP tak leluasa menunjuk, entah Puan Maharani atau nama yang lain dalam daftar legislator barunya, untuk jadi ketua DPR. Tidak seperti Partai Demokrat yang setelah memenangi Pemilu 2009 mendapat kenikmatan bisa langsung menunjuk Marzuki Alie sebagai ketua DPR.

Dengan mekanisme pemilihan oleh anggota DPR, Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta dan memiliki 353 kursi di Senayan (63 persen) mempunyai peluang lebih besar untuk merebut kursi ketua DPR. Koalisi itu bisa menjadi ganjalan bagi pemerintah baru.

Bahkan, belum-belum sudah muncul celetukan untuk membuat pansus Pilpres 2014 dari kubu Koalisi Merah Putih (Jawa Pos edisi Kamis, 24 Juli). Kalau pansus terwujud, itu semacam mission impossible karena masa jabatan anggota DPR periode sekarang akan habis dua bulan lagi. DPR baru 2014–2019 akan dilantik pada 1 Oktober. Selain itu, di DPR baru nanti Koalisi Merah Putih kentara tidak sesolid dan ”sepermanen” seperti yang didengung-dengungkan.

Selepas pengumuman resmi KPU memenangkan Jokowi-JK, Koalisi Merah Putih sudah berganti Tim Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan. Tak ada kata ”koalisi” lagi. Selain itu, muncul gerakan internal di partai yang kalah pilpres untuk mendekat ke Jokowi. Termasuk Golkar yang diyakini akan berlabuh ke Jusuf Kalla seperti setelah Pilpres 2004.

Tidak Pro-Daerah

Selain kontroversi itu, UU MD3 juga ditantang DPD. Ketua DPD Irman Gusman menyatakan akan menguji konstitusionalitas UU tersebut ke MK (Jawa Pos, 15/7). DPD merasa ditinggalkan oleh DPR saat pembahasan pasal-pasal krusial yang mengatur kedudukan dan kewenangannya. Irman pun merujuk pada putusan MK Maret tahun lalu yang memberikan tambahan kewenangan kepada DPD. DPD berhak mengusulkan dan membahas RUU tertentu meski tidak memberikan pengesahan akhir.

Jika dicermati, setidaknya ada tiga hal mendasar yang membuat UU 27/2009 perlu direvisi. Pertama, sesuai dengan penjelasan umum, revisi UU MD3 bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Namun, semangat mulia itu terpatahkan dengan dominasi peran DPR dalam penyusunannya.

DPR menempatkan DPD pada posisi subordinat. Dengan begitu, prinsip checks and balances yang dikehendaki dalam sistem bikameraltidak terjadi. Sepanjang tidak ada kemauan politik (political will) dari DPR yang notabene berisi orang-orang partai untuk berbagi kewenangan, posisi lembaga senator daerah tersebut akan serbatanggung.

Kedua, seperti disebut sebelumnya, UU MD3 memfasilitasi diskriminasi yang dilegalkan bagi anggota DPR saat berhadapan dengan kasus hukum terkait dengan diperlukannya izin dari Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, ketentuan tersebut bertujuan mengangkat lagi wibawa lembaga perwakilan. Selama ini, menurut dia, aparat hukum seenaknya saja memanggil anggota DPR dan menggeledah ruang kerja mereka.

Seperti tak sambung antara pertanyaan dan jawaban, bukannya menaikkan wibawa (self-preservation), proteksi ekstra itu justru akan makin merusak kewibawaan lembaga perwakilan (self-destruction). Seperti ular memakan ekornya sendiri. Kesan kebal hukum, mengulur waktu, dan memperpanjang rantai birokrasi justru lebih kental dalam mekanisme izin MKD tersebut. Mestinya kewibawaan DPR bisa ditingkatkan dengan memperbaiki kinerja anggota dan melaporkannya secara transparan kepada publik. Gampangnya, jujurlah.

Terakhir, UU MD3 itu terlihat sangat bias politik pusat dan tidak pro kepentingan daerah. DPR yang berisi politisi tingkat nasional seolah berupaya memuaskan diri sendiri dengan revisi pasal-pasal yang berpotensi menguntungkan kelompok mereka. Salah satunya, menghapus dua kursi jatah DPD untuk menduduki pimpinan MPR. Kepentingan daerah yang dititipkan lewat empat anggota DPD per provinsi akan tetap kalah dengan kepentingan parpol-parpol di Senayan. ●

Selecao dan Hilangnya Kegembiraan Bermain

            Selecao dan Hilangnya Kegembiraan Bermain

Agung Putu Iskandar ;   Wartawan Jawa Pos
JAWA POS, 25 Juli 2014
                                                


We lost, we won, either way we had fun

PADA mulanya, sepak bola adalah permainan yang menyenangkan. Anak-anak bermain sepak bola demi mendapat kebahagiaan. Mereka mencari tempat bermain di tanah lapang dekat kampung dan saling mencetak gol.

Tim yang mencetak gol berteriak gembira, yang kebobolan ikut tertawa. Kalah atau menang, mereka semua bergembira. Semua orang bersama-sama merayakan gol, seperti yang dituturkan penulis sepak bola asal Uruguay Eduardo Galeano di halaman persembahan buku tulisannya yang sudah mencapai level ’’klasik’’, Soccer in Sun and Shadow.

’’Buku ini saya persembahkan untuk anak-anak yang dulu melintas di Calella de la Costa. Setelah bermain sepak bola, mereka pulang beriringan sambil bernyanyi. ’’Kami kalah, kami menang. Duhai, dua-duanya membuat kami senang,’’ tutur penulis yang oleh The Guardian disebut ’’Pele-nya penulis sepak bola’’ itu.

Namun, sepak bola menjadi rumit karena ia mulai melibatkan hal-hal di luar dirinya: rivalitas, dendam masa lalu, dan perasaan-perasaan untuk mengalahkan yang lain. Kemenangan tidak hanya menjadi indikator satu-satunya kebahagiaan.

Ia juga berarti harga diri, kehormatan bangsa, dan hal-hal serius lainnya. Setelah tak ada lagi perang, sepak bola adalah palagan baru negara-negara dunia. Betapa beruntungnya anak-anak yang bermain sepak bola tanpa memikirkan rumitnya persoalan orang dewasa seperti itu.

Brasil sebagai ’’Tanah Suci’’ sepak bola tentu juga mengalami fanatisme yang sama. Hati mereka hancur berkeping-keping saat timnya diberangus Jerman 1-7 di semifinal Piala Dunia 2014. Meski, belakangan mereka berpesta karena rival abadinya, Argentina, gagal juara. Sedikit ironis, tapi itulah yang terjadi. Perayaan terhadap kegagalan sang musuh besar.

Sebenarnya, rakyat Brasil bisa lebih ’’memaafkan’’ Selecao. Syaratnya satu: permainan indah alias joga bonito. Jika permainan indah dengan kegembiraan bermain sebagai esensi itu yang mereka tampilkan di lapangan, akan ada ’’toleransi’’ terhadap kegagalan mereka. Sementara Luiz Felipe Scolari ngotot memainkan sepak bola praktis, rakyat Brasil pun hanya mengenal satu tuntutan: juara.

Toleransi itulah yang terjadi di era Socrates. Saat menjadi kapten Piala Dunia 1982, Socrates dkk tidak membawa pulang piala dari Spanyol. Tapi, mereka dimaafkan karena telah kalah dengan cara mulia.

Socrates yang bermain bersama Zico, Falcao, dan Eder pada akhirnya disebut sebagai tim terbaik yang tidak memenangkan Piala Dunia. Mereka mungkin tidak memenanginya, tapi mereka memenangi hati seluruh rakyat Brasil.

Kecintaan terhadap joga bonito itu pula yang membuat mereka bisa menerima sosok ’’cacat’’ dalam diri Garrincha di skuad Selecao. Memang, dia mempersembahkan Piala Dunia 1958 dan 1962. Namun, kecintaan warga Brasil terhadap Garrincha jauh sebelum dia mempersembahkan piala apa pun.

Cara dia menggiring bola dengan cara yang ’’aneh’’ karena mengalami polio dan punggungnya bengkok seperti huruf S (scoliosis) justru mendatangkan kegembiraan. Tak heran, di nisan Garrincha yang doyan mabuk dan seorang penakluk perempuan ulung ini tertera apresiasi mendalam warga Brasil: ’’Terima kasih sudah pernah hidup.’’ 

Kegagalan Felipao membawa anak asuhnya menjuarai Piala Dunia 2014 seperti menyempurnakan narasi kusut turnamen akbar empat tahunan yang digelar di Negeri Samba tersebut. Pembangunan infrastruktur yang berantakan, korupsi, dan korban jiwa dari para pekerja proyek.

Hancurnya Brasil di Piala Dunia sejatinya sudah diperkirakan banyak orang. Atau, kalaupun tak diperkirakan, sudah banyak yang berharap mereka gagal. Felipao memimpin Selecao –sebutan timnas Brasil– yang tak begitu dicintai warganya. Tidak ada perasaan memiliki terhadap Thiago Silva dkk.

Saya beruntung bisa menjelajah ke hampir semua kota tuan rumah Piala Dunia 2014 di Brasil. Mulai kota di ujung utara Manaus, kota di ujung timur Salvador, hingga metropolitan yang menjadi salah satu kota terbesar dunia di belahan bumi selatan: Sao Paulo. Total ada enam kota yang saya singgahi silih berganti selama 50 hari ’’petualangan’’ itu.

Selama berada di kota-kota utara (Manaus, Recife, Fortaleza, Salvador), komentar-komentar miring soal Selecao banyak saya temui. ’’Felipao hanya mengisi orang-orang yang dikenalnya untuk masuk ke sana,’’ kata Cezar Leao, seorang warga di Salvador yang saya temui di kawasan kongkoPelourinho, sambil membanting koran yang memuat pengumuman skuad Brasil di Piala Dunia awal Mei lalu.

Pernyataan Cezar mungkin tidak terlalu penting. Apalagi, dia hanya seorang penjual kalung kerajinan tangan. Namun, pernyataan dia sejatinya mewakili apa yang dipikirkan orang-orang Brasil. Terutama mereka yang tinggal di utara.

Mereka melihat Selecao bukan timnas yang mereka cintai. ’’Terlalu banyak orang-orang selatan. Apa tidak ada orang-orang utara yang bisa bermain sepak bola?’’ kata Cezar.

Cezar mungkin lupa (atau mungkin dia sengaja melupakan). Di skuad Felipao, juga ada Dani Alves dan Dante. Keduanya bahkan berasal dari negara bagian yang sama dengan dirinya, Bahia. Namun, Cezar seperti tak mau mengingatnya. Dia hanya ingin terus menunjukkan bahwa timnas ini bukan timnas yang dia cintai.

Selecao dalam bahasa Portugis berarti ’’yang terpilih’’. Timnas, bagi warga Brasil, berisi orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengemban amanat besar menjaga kehormatan negara. Mereka yang masuk Selecao adalah orang-orang yang begitu dicintai warga Brasil. Mereka adalah pahlawan bagi anak kecil dan seorang patriot bagi orang dewasa.

Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa Felipao memang tak mau keluar dari zona nyaman rekrutmen pemain. Dia lebih suka dengan komposisi pemain yang tidak banyak berubah. Felipao juga beberapa kali mengakui bahwa Selecao seperti sebuah keluarga. Anggota keluarga itu tidak banyak berubah demi menjaga kekompakan.

Tapi, warga Brasil ingin Selecao yang mewakili wajah-wajah mereka. Selecao yang lebih Brasil. Bukan tim yang dihuni pemain-pemain yang sebagian besar bermain di luar negeri. Apalagi, dengan booming ekonomi Brasil, klub-klub lokal kini bisa menggaji besar pemain-pemainnya. Beberapa pemain yang dulu bersinar di Eropa sampai pulang kampung seperti Alexandre Pato atau Luis Fabiano.

Kini, era Felipao sudah berakhir. Penggantinya adalah Dunga yang menangani Selecao pada 2006–2010. Pergantian dari Felipao ke Dunga tidak menciptakan langkah besar. Keduanya memiliki tipikal yang sama. Yakni, bermain praktis.

Karena itu, kebahagiaan yang diharapkan warga Brasil, tampaknya, masih jauh panggang dari api. Mereka masih harus bersabar untuk menampilkan permainan indah. Konon, striker Brasil 1960-an Tostao pernah mengkritik Dunga di periode pertamanya melatih Brasil. ’’Dunga hanya memainkan sepak bola ’fotokopi’ Italia. Dia memainkan gaya pragmatisme Italia karena dia sangat mengagumi permainan mereka,’’ katanya sebagaimana dikutip The Guardian.

Dengan bermain pragmatis, beban yang menjadi harapan dari warga hanyalah kemenangan. Sebab, joga bonito sudah absen. Tak ada lagi kegembiraan bermain. Anak-anak kecil kini tak bisa lagi bergembira saat Selecao kalah. ●

Program Kerja Presiden Baru

                                   Program Kerja Presiden Baru

Anwar Nasution ;   Guru Besar Fakultas Ekonomi UI
KOMPAS, 25 Juli 2014
                                                


KEPUTUSAN Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, untuk mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden hampir serupa dengan keputusan Ketua Partai Kongres (India) Sonia Gandhi 14 tahun lalu untuk menunjuk Manmohan Singh, seorang teknokrat kawakan yang bukan keluarganya, menjadi perdana menteri.

Dari latar perjalanan kariernya, Jokowi tampaknya akan mampu memanfaatkan kerja sama ekonomi regional dan global bagi kepentingan nasional. Menurut jadwal, Komunitas Ekonomi ASEAN akan mulai berlaku pada 2015. Setelah itu akan ada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Kemitraan Trans Pasifik yang mencakup negara yang lebih banyak dan liberalisasi yang lebih luas.

Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, Joko Widodo alias Jokowi merupakan pengusaha mebel yang berorientasi pada pasar ekspor. Setelah itu, dia menjadi Wali Kota Solo yang merupakan salah satu daerah berpenduduk terpadat di Indonesia. Dengan demikian, selain menaruh perhatian pada upaya peningkatan daya saing ekonomi nasional, ia diharapkan juga menaruh perhatian pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan rakyat miskin, pemerataan pendapatan, dan keluarga berencana.

Berbeda dengan umumnya pengusaha Indonesia, Jokowi bukanlah seorang pengusaha yang menjadi kaya karena memangsa rente atau tergantung pada izin dan kemudahan serta pengadaan negara, korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Sebagai eksportir mebel dari Solo, yang tak mendapat fasilitas apa-apa dari pemerintah, Jokowi sudah memiliki pengalaman bagaimana melakukan penetrasi pasar internasional.

Untuk dapat bersaing di pasar dunia, ia merasakan pentingnya desain dan kualitas produk ataupun perbaikan iklim berusaha dan penyederhanaan sistem perizinan untuk menekan biaya. Ia menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur guna memperlancar produksi, melakukan komunikasi dengan pemasok kayu maupun pembeli produknya di luar negeri, serta pentingnya perbaikan angkutan darat dari Solo menuju pelabuhan Semarang yang tadinya memakan waktu lama dan penuh dengan pungutan liar di sepanjang jalan.

Dengan kata lain, Jokowi sudah punya pengalaman pahit akan buruknya pengaruh korupsi, kurangnya infrastruktur, mahalnya biaya logistik, dan ketidakpastian iklim usaha pada upaya peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Meniadakan penghambat

Indonesia di bawah Jokowi akan lebih maju jika dapat meniru strategi pembangunan Deng Xiaoping dari Tiongkok dan Manmohan Singh dari India. Strategi itu adalah meniadakan faktor penghambat peningkatan ekspor industri manufaktur yang disebut di atas. Strategi itu akan mengundang partisipasi modal swasta asing agar Indonesia masuk dalam jaringan rantai suplai global (RSG) atau jaringan produksi internasional (JPI) untuk meningkatkan investasi, lapangan kerja, alih teknologi, dan ekspor hasil industri manufaktur ke seluruh dunia. Strategi itu akan mengakhiri ketergantungan ekonomi kita pada ekspor komoditas primer hasil tambang, pertanian, dan perikanan, utamanya ke Tiongkok dan India yang terjadi sejak krisis 1997.

Di samping itu, ekonomi kita pun bergantung pada ekspor tenaga kerja Indonesia (TKI), tanpa keterampilan dan dengan pendidikan rendah, ke seluruh pelosok dunia. Terbukanya lapangan kerja di dalam negeri akan mengurangi keperluan bagi TKI untuk mencari pekerjaan sebagai buruh kasar ke luar negeri. Dalam RSG atau JPI, perusahaan multinasional melakukan spesialisasi vertikal serta memproduksi suku cadang dan komponen industri manufaktur di negara yang berbeda dan merakitnya menjadi produk jadi di negara lain.
Untuk mewujudkan strategi baru pembangunan itu, diperlukan beberapa langkah kebijakan. Langkah pertama adalah agar Jokowi dapat memilih menteri dan pembantu dekatnya yang sejalan dengan cita-citanya memenetrasi pasar dunia secara halal dan toyyiban. Sekali-kali ia jangan memilih pemangsa rente yang akan menggunakan kekuasaan memperkaya diri sendiri. Orang yang kaya karena jadi pemangsa rente akan terus-menerus jadi pemangsa rente hingga akhir hayatnya.

Belajar dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Indonesia dan Thaksin Shinawatra di Thailand, para pemangsa rente yang ada di badan legislatif dan eksekutif yang korup itu akan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dari rente, pengadaan pemerintah, kontrol APBN, pembuatan undang-undang, pemilihan personalia pejabat negara, perizinan usaha, dan pembelian saham perusahaan asing dengan harga murah.

Berintegritas, berpendidikan, berpengalaman

Hal kedua yang perlu dilakukan presiden baru adalah memilih personalia anggota kabinet dan para penasihat yang berintegritas, berpendidikan, serta berpengalaman yang mampu melakukan penetrasi pasar dunia itu dan menekan ongkos produksi dalam negeri. Jangan terulang kasus ketika lingkar dalam presiden tak jelas kualifikasi dan kontribusinya, bahkan kemudian banyak yang berurusan dengan KPK. Kalaupun diusulkan partai peserta koalisi, calon menteri dan pena- sihat presiden itu hendaknya memenuhi standar minimum kualifikasi pendidikan dan teknis yang diperlukan melaksanakan tugasnya.

Ketiga, memperbaiki kelembagaan dan sistem hukum. Dalam 10 tahun terakhir, kita hidup seperti dalam film The Godfather. Karena sistem hukum tak jalan, masyarakat dan bank asing terpaksa beralih pada penggunaan preman dan penagih utang untuk melindungi hak milik individu, memaksakan berlakunya kontrak perjanjian, serta mencairkan agunan kredit. Seperti halnya dalam film The Godfather itu, sogok-menyogok di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan bagian dari hidup sehari-hari di Indonesia yang meningkat setelah refor- masi.

Akibatnya, biaya transaksi pasar sangat tinggi di Indonesia. Kegagalan pasar terus-menerus terjadi karena buruknya implementasi aturan prudensial, seperti kasus Bank Bali (1998) dan Bank Century (2008) yang merongrong keuangan negara. Bank-bank yang dirongrong pemiliknya sendiri ditalangi dengan uang negara yang jumlahnya sangat besar.

Kegagalan sektor publik pun merajalela sebagaimana tecermin dari maraknya korupsi anggaran negara serta tak mampunya BUMN dan BUMD bersaing di pasar regional dan global. Peningkatan efisiensi bank negara sekaligus akan menurunkan tingkat suku bunga kredit bank. Hal keempat yang perlu dilakukan adalah memperbaiki iklim usaha dan menyederhanakan izin usaha. Hal kelima, membangun sistem logistik nasional, termasuk infrastruktur ekonomi berupa pembangkit tenaga listrik; transportasi darat, laut, dan udara; serta komunikasi dan surel. Pelayanan di pelabuhan dan bea cukai juga perlu ditingkatkan untuk menekan biaya logistik.

Dengan pengawasan Kementerian Keuangan, beberapa pemda perlu diberi kesempatan menjual obligasi guna membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan raya, dan pembangkit tenaga listrik. Pembangunan sistem logistik nasional sekaligus diperlukan untuk menguatkan NKRI dan membangun kesatuan pasar nasional yang masih terpecah belah sekarang ini.

Hal keenam adalah menjaga kepastian berusaha: perlu dicegah terjadinya gejolak kurs rupiah yang berlebihan. Terutama perlu dijaga agar jangan lagi terjadi penguatan kurs rupiah akibat dari boom sumber daya alam, peningkatan kiriman TKI ke kampung halamannya, dan karena pemasukan modal asing jangka pendek. Selain mengurangi daya saing perekonomian nasional, di pasar dunia penguatan nilai tukar rupiah juga sekaligus mengurangi efisiensi perekonomian nasional karena realokasi faktor produksi dari sektor traded ke sektor non-traded.

Sektor traded, seperti pertanian, pertambangan, dan perikanan, dianggap lebih efisien karena menghasilkan barang dan jasa yang dipasarkan di pasar dunia. Sebaliknya, sektor non-traded, seperti pemerintahan, listrik, dan real estat, kurang efisien karena hanya menjual produknya di pasar lokal.

Hal keenam yang perlu dilakukan adalah membangun kawasan industri padat karya di sepanjang Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, dan sepanjang Selat Makassar yang sangat strategis bagi perdagangan dunia. Itu dapat berupa industri manufaktur dan pengolahan sumber daya alam yang pada saat ini dapat dikelola TKI. Kawasan industri itu setidaknya harus dapat bersaing dengan industri yang sama di Malaysia sekaligus merangsang perpindahan penduduk dari Pulau Jawa yang sangat padat ke kawasan industri baru itu.

Hal ketujuh yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Sekolah teknik perlu diprioritaskan, mulai dari tingkat STM dan politeknik. Hanya dengan menciptakan lapangan kerja yang menghasilkan pendapatan yang lebih baik, rakyat miskin dapat dientaskan, bukan sekadar membagi raskin dan bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan pemerintah sekarang ini.

Bantu dunia usaha

Selain membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, pemerintah pun perlu membantu dunia usaha memenetrasi pasar regional dan internasional. Misalnya, agar sayur serta buah dari Tanah Karo, Sumatera Utara, dan
dari Padang Panjang, Sumatera Barat, ataupun kerak nasi dari Solo dapat diekspor lebih banyak ke Singapura dan Malaysia. Pemerintah perlu memfasilitasi pembukaan restoran Padang atau Manado di mancanegara bersaing dengan Penang Bistro dari Malaysia serta restoran Thailand yang sudah lebih dulu masuk pasar dunia.

Hal kedelapan yang perlu dilakukan adalah peningkatan mobilisasi tabungan nasional untuk membelanjai keperluan pembangunan infrastruktur itu. Untuk itu, administrasi perpajakan perlu diperbaiki dan Bank Tabungan Pos (BTP) perlu dibangun kembali. Untuk membina, mengawasi, dan menyediakan keperluan likuiditasnya, koperasi perlu dikaitkan dengan sistem perbankan.

Sebagaimana di Eropa, Jepang, Singapura, dan negara lain yang maju koperasinya, koperasi di Indonesia perlu dibangun dengan menggunakan kaidah dan hukum ekonomi. Mengapa perusahaan kacang goreng bisa kaya dari menggoreng kacang tanah yang ditanam petani anggota koperasi di daerah Kudus dan bukan oleh petani sendiri melalui koperasinya?

Sementara itu, devisa hasil ekspor yang diparkir di Singapura perlu diupayakan agar dibawa kembali ke Indonesia untuk meningkatkan tabungan nasional dan menguatkan cadangan devisa. Pembangunan kembali BTP dan koperasi sekaligus mengenalkan produk lembaga keuangan formal kepada masyarakat miskin. Jika perlu, aturan mengenai utang negara perlu diperlonggar agar dimungkinkan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. ●

Takwa Sosial

                                                           Takwa Sosial

Fathorrahman ;   Dosen Sosiologi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga; A’wan Syuriyah PW NU Yogyakarta
KOMPAS, 25 Juli 2014
                                                


DALAM semua rangkaian ibadah, termasuk ibadah puasa Ramadhan, takwa jadi sebuah tujuan utama yang selalu dikedepankan. Sebagaimana dalam firman Allah, kewajiban puasa yang diperuntukkan bagi umat Islam dan umat sebelumnya adalah dalam rangka bertakwa. Bahkan, di ayat-ayat lain, takwa jadi sebuah identitas pembeda kemuliaan manusia di sisi Allah yang tak terjebak pada nilai-nilai materialisme dan pragmatisme.

Tak cukup berhenti di situ, takwa pun jadi modalitas untuk memenuhi sebuah harapan sebagaimana yang Dia janjikan: barang siapa yang bertakwa, pertama, akan ditunjukkan jalan keluar dari setiap permasalahan dan diberikan kemurahan rezeki. Kedua, akan diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Ketiga, akan diampuni kesalahan-kesalahan sekaligus dilipatgandakan pahalanya.

Pertanyaannya, mengapa takwa jadi the ultimate concern—meminjam istilah Paul Tillich—yang banyak ditegaskan dalam Al Quran? Bagaimana menjelaskan takwa dengan utuh? Pada titik inilah takwa perlu dikaji lebih mendalam agar bisa dipahami dan dijangkau siapa pun dan dalam keadaan apa pun. Takwa tak sekadar gugusan konsep eskatologis yang abstrak yang sebenarnya menyimpan energi pencerahan dalam hidup manusia.

Merujuk kepada Imam Ghazali, takwa adalah kesediaan melaksanakan semua yang jadi perintah-Nya dan ketulusan menjauhkan dari semua yang jadi larangan-Nya. Dengan kata lain, senapas dengan definisi Ghazali, takwa menyiratkan makna amar ma’ruf yang beraksentuasi kepada cara humanitarian mengajak kepada kebaikan yang bermanfaat sekaligus menyiratkan makna nahi munkar yang mengarah kepada upaya pembebasan manusia dari jebakan kelemahan, kesalahan, dan kecerobohan (Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi).

Dalam kaitan ini, amar ma’ruf berhubungan erat dengan ajaran sosial yang meniscayakan sikap peduli dan simbiosis-mutualis dalam menggunakan kebaikan untuk kepentingan bersama.

Antara satu dan yang lain bisa saling merasakan manfaat kebaikan memenuhi hajat kehidupan banyak orang. Nahi munkar berhubungan erat dengan ajaran kultural yang menganjurkan sikap saling mengingatkan untuk tak terjebak pada tindakan yang bertentangan dengan norma sosial sekaligus mengantisipasi setiap potensi yang dapat mengarah kepada defisit kebenaran dan kebajikan.

Dengan demikian, amar ma’ruf dan nahi munkar menegaskan konsep interelasi yang komplementer, antara satu sisi dan lainnya memberi peluang berproses sebagai manusia yang ingin mencapai kebenaran dan jadi tantangan berproses sebagai manusia yang saling mengendalikan dan membenahi diri dari setiap keburukan (Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought).

Menyikapi takwa

Dalam konteks sosial, ketika amar ma’ruf dan nahi munkar menjadi basis penjelasan konsep takwa yang memberdayakan kepada kebajikan dan membebaskan dari keburukan, ada dua dimensi yang perlu disikapi secara proporsional. Pertama, takwa defensif berkaitan dengan cara refleksi dan eksplorasi diri menjalankan setiap ajaran teologis yang diyakini sebagai sarana kedekatan diri (taqarrub) kepada Allah. Shalat jadi peribadatan mengakui keagungan Allah, puasa jadi peribadatan meneguhkan keimanan dan ketulusan kita kepada-Nya, dan bentuk peribadatan lain yang dijalankan untuk memenuhi ketaatan kita sebagai hamba yang harus selalu bersyukur atas segala karunia-Nya.

Meski demikian, proses mendekatkan diri ini membutuhkan perangkat pengetahuan yang bisa menunjang keberlangsungan sebuah peribadatan. Misalnya, pengetahuan kita tentang kondisi alam, sosial, kultur, dan semacamnya yang semuanya dapat memengaruhi cara beribadah sehingga, bisa jadi, beribadah dengan kondisi yang berbeda-beda akan melahirkan ekspresi peribadatan yang beragam. Tak berarti bahwa perbedaan itu menafikan kedekatan setiap orang kepada Allah. Maka, tidak patut apabila suatu perbedaan cara beribadah yang itu bersifat furu’iyah lalu dihakimi sebagai labelitas takfiriyah seperti bidah, sesat, dan semacamnya.

Kedua, takwa ofensif berkaitan dengan cara implementasi dan improvisasi nilai filosofis dan sosiologis sebuah peribadatan ke dalam dunia realitas dengan pola gerak yang fleksibel dan dinamis sehingga setiap pesan ilahiah yang terkandung dalam sistem peribadatan dapat dikembangkan ke dalam dunia realitas untuk merespons setiap perubahan sosial dan perkembangan zaman sekaligus mengatasi setiap persoalan yang muncul dengan cara yang arif nan bijaksana.

Dalam kaitan ini, takwa ofensif jadi strategi keberagamaan untuk menyebarkan nilai luhur yang sarat dengan semangat toleransi (tasamuh), moderat (tawasuth), seimbang (tawazun), dan berkeadilan (ta’adul). Manakala berhadapan dengan problem kemanusiaan dan problem lainnya, kita bisa menarik makna takwa ke level yang lebih empiris: instrumen pemberdayaan masyarakat yang beradab dan pembebasan manusia dari kemungkaran.

Bertakwa humanis

Baru-baru ini kita mengalami situasi sosial yang sangat sensitif dengan titik didih sangat kulminatif. Setiap orang sangat peka dan mudah tersinggung oleh sebuah angka yang simbolik merepresentasikan preferensinya kepada salah satu capres pilihannya. Diperlukan kesadaran humanis untuk menyikapi suasana yang serba rentan itu.

Beberapa nilai luhur seperti tasamuh diperlukan sebagai pijakan semua pihak pendukung untuk saling menghargai setiap keputusan yang diambil KPU untuk menyatakan pasangan capres yang paling banyak meraih perolehan suara secara hitung riil. Tawasuth diperlukan bagi setiap pejabat negara seperti presiden, TNI, Polri, menteri, dan semacamnya untuk menegaskan posisinya yang tak condong kepada salah satu pihak supaya masing-masing tak saling curiga.

Tawazun diperlukan bagi setiap media cetak, elektronik, sosial, dan bentuk informan lainnya untuk memberikan layanan berita secara jujur dan tak berlebihan supaya masyarakat memperoleh pengetahuan yang obyektif, jujur, dan transparan. Ta’adul adalah semangat yang harus diambil dan dilakukan presiden terpilih pada masa akan datang supaya berbagai janji dan harapan yang disampaikan kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Apabila nilai-nilai ini dilakukan, suasana ibadah puasa kita akan berjalan dengan penuh keimanan dan ketulusan, masa pilpres yang sudah diawali dengan tenang bisa berakhir dengan damai, dan pada gilirannya negeri ini akan jadi negara gemah ripah loh jinawi. Pada konteks ini takwa harus dipahami dan dijalankan. ●

Pesan Esoterik Puasa

                                               Pesan Esoterik Puasa

Husein Ja’far Al Hadar  ;   Direktur Lembaga Study of Philosophy Jakarta
KOMPAS, 25 Juli 2014
                                                


SALAH satu tesis dalam kajian Islam Sayyed Hossein Nasr, filsuf Islam kontemporer, ialah keterdirian Islam dari dua dimensi integral: dimensi eksoterik, lahiriah, dan dimensi esoterik, batiniah. Bagi Nasr, setiap varian dari Islam—dalam ajaran, ritual, hingga tradisinya—mengandung dua dimensi tersebut. Dimensi eksoterik cenderung bersifat eksklusif, partikular, dan tak substansial. Sementara dimensi esoterik cenderung bersifat inklusif, universal, dan substansial. Dimensi eksoterik biasanya direpresentasikan kalangan fakih, ahli fikih. Adapun dimensi esoterik biasanya direpresentasikan oleh kalangan sufi.

Terkait dengan dua dimensi tersebut, keberislaman seseorang sering kali bukan hanya mengalami ketimpangan, melainkan saling menegasikan: hanya berorientasi eksoterik seperti kalangan fakih yang anti-tasawuf atau hanya berorientasi esoterik seperti kalangan sufi yang menganggap hakikat bisa dicapai tanpa tangga syariat. Adapun Nasr dalam tesisnya menegaskan keterkaitan dan kesatuan antardua dimensi itu dalam setiap varian dalam Islam, tanpa terkecuali. Begitu pula dalam ibadah puasa Ramadhan.

Salah satu dimensi puasa ialah mengosongkan perut dari makanan dan minuman dalam rentang waktu tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pada dimensi ini, puasa sebenarnya juga diterapkan beberapa jenis binatang dengan instingnya yang, setelah diteliti, merupakan salah satu siklus alamiah tubuh untuk kesehatan.

Dalam dimensi itu, terlebih pada suasana Ramadhan, kita mendapat banyak informasi, baik melalui media maupun dokter dan pakar kesehatan secara langsung, tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Aspek semacam ini oleh sebagian agamawan dijadikan pijakan guna mendukung tesis tentang kesesuaian agama dengan sains. Bagi Nasr, aspek ini dinilai sebagai salah satu dimensi eksoterik puasa.

Kemanusiaan

Aspek eksoterik puasa lainnya ialah pada tatanan sosial-kemanusiaan. Pada tatanan ini, praktik mengosongkan perut diorientasikan agar mereka yang berpuasa dari kalangan mampu secara ekonomi merasakan apa yang dirasakan mereka yang miskin setiap harinya, yakni bergelut dengan rasa lapar dan haus. Diharapkan, puasa dapat menumbuhkan sikap empati sosial pada sesama manusia. Tentu masih berderet lagi makna puasa pada dimensi eksoteriknya.

Namun, masih ada dimensi esoterik puasa. Bahkan, dimensi esoterik dalam puasa begitu kental dan signifikan karena Allah sendiri dalam hadis qudsi yang menegaskan puasa sebagai ibadah khusus bagi-Nya. Tentu bukan berarti ibadah lain tak memiliki dimensi esoteik yang langsung berhubungan antara hamba dan Allah. Juga, bukan berarti puasa tak memiliki dimensi eksoterik seperti telah penulis kemukakan. Namun, hadis qudsi tersebut hendak menegaskan kental dan signifikasinya dimensi esoterik puasa terkait hubungan manusia dan Tuhan.

Terkait dimensi esoterik puasa tersebut, Nabi berkata, ”Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tak dapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan haus.” Atau, dalam hadis lain, ”Sedikit betul yang berpuasa, dan banyak betul yang hanya lapar saja.” Dimensi esoterik puasa itu dirangkum begitu indah dalam gubahan syair sufistik Jalaluddin Rumi, sufi besar Persia, yang menegaskan bahwa ada kelezatan, keindahan, dan kedekatan Tuhan dalam perut yang kosong (perut yang berpuasa).

Dimensi esoterik puasa terletak pada kata imsak, yang menurut fakih merupakan kata dasar dalam pengertian puasa, ’menahan diri dari segala sesuatu yang merusak, dengan maksud mendekatkan diri pada Allah’, al-imsak ’anil-mufthirat al-ma’ hudat bi qashdi qurbah.

Dalam bahasa Arab, kata imsak (kata dasar: amsaka) bisa disusul dengan ’an atau bi. Imsak ’an artinya menahan diri dan imsak bi artinya berpegang teguh. Dan, menurut penulis, dalam integrasi dua kata imsak itulah dimensi esoterik puasa terkandung. Jika hanya ber-imsak ’an, artinya seseorang hanya mencapai makna eksoterik puasa. Mereka hanya menahan diri dari makanan, minuman, dan segala sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu, tetapi bukan karena berpegang teguh dan mendekatkan diri pada Allah.

Mereka itu, merujuk pada hadis Nabi, adalah al-jawwa’ (orang lapar), bukan al-shawwam (orang puasa). Begitu pula sebaliknya, seseorang yang hanya ber-imsak bi, yakni seolah-olah berpegang teguh pada Allah dengan meneriakkan kembali pada Al Quran dan Sunah, tetapi memonopoli kebenaran dan keras menuduh yang berbeda dari mereka sebagai kafir, sesat, dan sebagainya. Artinya, mereka tak mampu menahan diri (imsak ’an) dari tindakan anarkistis dan bersikap toleran pada perbedaan pandangan dalam Islam.

Tentu komitmen dan sikap mengajak pada Al Quran dan Sunah atau mengajak masyarakat—baik Muslim maupun non-Muslim—untuk menghormati Ramadhan adalah komitmen dan sikap mulia, bagian dari ’amar ma’ruf-nahi munkar yang menjadi salah satu fondasi Islam. Namun, jika dalam implementasinya tak dilakukan dengan santun seperti yang diteladankan Nabi, itu menyalahi prinsip dasar Islam yang lain: akhlak Nabi dan rahman-rahim-nya Allah. Bukan hanya dalam konteks puasa, melainkan juga dalam seluruh ajaran Islam.

Karena itu, berpuasa artinya melakukan praktik imsak ’an dan imsak bi secara integral. Dalam artian, berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Allah serta menahan diri dari segala sesuatu yang timbul dari hawa nafsu (sikap anarkistis, monopoli kebenaran, memfitnah, memaki, menuduh sesat, dll) sehingga kita menjadi seseorang yang beruntung sebagai al-shawwam, bukan al-jawwa’.

Merujuk pada puasa sebagai salah satu parameter takwa dalam Al Quran (QS Al-Baqarah: 183), ber-imsak ’an dan imsak bi secara integral merupakan fondasi utama ketakwaan. ●

Kartel Oligarki

                                                        Kartel Oligarki

Ferdy Hasiman  ;   Peneliti pada Indonesia Today, Jakarta
KOMPAS, 23 Juli 2014
                                                


BUMI Nusantara memiliki sumber daya alam berlimpah. Namun, rakyat masih miskin dan sektor pertambangan menjadi ajang korupsi. Secara ekonomi, kita masih dijajah korporasi asing. Maka, kedaulatan ekonomi harus direbut.
Tak dapat dibantah, korporasi asing sudah mengeruk untung dari SDA kita. Freeport Indonesia yang beroperasi di Grasbeg-Papua adalah contohnya. Grasberg termasuk tambang paling profitable di dunia.

Cadangan tembaga 32,7 miliar pound dan emas 33,7 juta ons. Tahun 2010, Freeport memproduksi 230.000 ton ore milled per hari dan membukukan pendapatan sebesar 6,72 miliar dollar AS (Freeport McMoRan, 2010).
Kekayaan melimpah itu kontras dengan kehidupan rakyat Papua. Angka kemiskinan mencapai 36,08 persen. Freeport juga menorehkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Aparat militer dikerahkan untuk mengamankan operasi tambang dan rakyat menjadi korban. Freeport menjadi perkasa justru karena negara sudah menjadi centeng.

Freeport bersedia mendivestasikan 30 persen saham ke pihak nasional. Ini perlu perhatian serius seluruh rakyat karena banyak pengusaha lokal yang menginginkan saham Freeport. Pengusaha lokal berjabat erat dengan pejabat publik pusat-daerah dan politisi untuk merampas aset pertambangan.

Pertarungan merebut saham Newmont adalah contohnya. Pada divestasi pertama, 24 persen saham Newmont dimenangi PT Multi Daerah Bersaing (konsorsium Grup Bakrie dan pemerintah daerah).

Jika saja divestasi 7 persen saham (tahap kedua) Newmont diserahkan ke pemda, bukan tak mungkin jatuh ke pengusaha lokal. Upaya Kementerian Keuangan mengambil alih 7 persen saham Newmont akan mendapat tantangan DPR.

Di tangan pengusaha lokal, pertambangan gagal mengangkat kesejahteraan rakyat. Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat hanya mendapat dividen Rp 100 miliar dari perusahaan patungan PT Multi Daerah Bersaing (MDB).
Sementara induk usaha MBD, PT Bumi Resources Tbk, mendapat dividen Rp 820 miliar meskipun porsi saham hampir seimbang.

Kebangkitan lokal

Reformasi 1998 dan otonomi daerah adalah tahap penting kebangkitan pengusaha lokal. Gerakan reformasi diikuti kebijakan yang didesain melindungi usaha berskala kecil-menengah.

Di sektor pertambangan ada izin usaha pertambangan (IUP) dengan maksimal luas lahan 25.000 hektar. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada usaha pertambangan skala kecil-menengah vis-a vis kontrak karya dan PKP2B. Namun, 14 tahun pasca reformasi, tata kelola pertambangan amburadul.

Royalti IUP lebih kecil dibandingkan dengan royalti PKP2B. Royalti IUP hanya dipatok 3,5-7 persen, sedangkan PKP2B 13,5 persen. Padahal, tahun 2012 total produksi IUP mencapai 150 juta ton. Jika royalti diharmoniskan, potensi royalti IUP mencapai 1,5 miliar dollar AS.

Produsen-produsen batubara, baik IUP maupun PKP2B, wajib memasok batubara ke PLN agar memenuhi permintaan listrik domestik. Sayangnya, mereka lebih suka ekspor agar mendapat untung besar. Kementerian ESDM pun tak tegas karena tersandera kepentingan elite koalisi dalam pemerintahan.

Maka, menjelang pilpres pengusaha lokal aktif melobi partai koalisi. Inilah yang disebut kartel-oligarki. Artinya, segerombolan pengusaha lokal dan elite-elite politik yang berkerumun membajak proses politik dan membonceng pilpres untuk merampas SDA.

Pemerintah pun cenderung melunak kepada Freeport dan Newmont yang enggan membangun smelter.

Bahkan, untuk meminimalkan biaya pengeluaran dan menjaga kemampuan perusahaan, sekitar 80 persen dari 4.000 karyawan Newmont akan ditempatkan dalam status stand-by dengan pemotongan gaji. Jika pemerintah tak tegas, perampasan SDA (resources grabbing) tak terbendung.

Industri pertambangan menjadi ajang pemburuan rente (rent seeking) pebisnis, pemerintah, dan politisi. Hanya, mereka kerap berdalih atas nama pembangunan. Padahal, yang nyata terjadi bukanlah pembangunan, melainkan penjarahan SDA.
Hasrat akumulasi memicu perusahaan korupsi. Akibatnya, penerimaan negara menurun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, menemukan negara rugi Rp 12 triliun dari sektor pertambangan batubara dan mineral sepanjang 2010-2012.

Investasi pertambangan kemudian hanya melanggengkan formasi kelas, yaitu kelas borjuasi (pebisnis yang dilayani pejabat negara) dan rakyat yang dimiskinkan dan terekslusi karena lahan pertanian dicaplok untuk pertambangan. Borjuasi menguasai sumber daya kolektif, memonopoli investasi.

Kedaulatan ekonomi

Tugas pemimpin baru adalah merenegosiasi kontrak perusahaan tambang asing-lokal yang telah merugikan negara. Renegosiasi harus terkait isu substansial, seperti penciutan luas lahan menjadi 25.000 hektar (Baca: UU No 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan). Itu penting agar mengembalikan hak ulayat masyarakat adat.

Perintahkan perusahaan batubara memenuhi domestic market obligation ke PLN agar program peningkatan kapasitas listrik tercapai. Pemimpin baru juga harus konsisten mewajibkan perusahaan tambang asing-lokal membangun smelter agar terjadi multiplier effect dalam pembangunan.

Tugas berikutnya adalah menaikkan royalti dan menagih pajak seluruh perusahaan tambang. Reformasi birokrasi dan reformasi hukum adalah syarat mutlak agar perusahaan tertib membayar pajak untuk membiayai pembangunan dan mengurangi beban utang.

Tertibkan kepala daerah yang serampangan mengeluarkan izin konsesi dan batasi kepemilikan perusahaan tambang.

Tambang asing yang mendivestasikan saham perlu dikelola perusahaan milik BUMN dan mendapat pendanaan dari bank BUMN. Indonesia harus bebas dari penjajahan ekonomi, baik asing maupun lokal. ●

Kebaharian dan Kemaritiman

                                   Kebaharian dan Kemaritiman

Charles Beraf  ;   Nelayan Lamalera,
Sedang Belajar di University of the Philippines, Los Banos, Filipina
KOMPAS, 23 Juli 2014
                                                


ARTIKEL Arif Satria, ”Revolusi Kebudayaan Bahari” (Kompas, 9/6/2014) menunjukkan bahwa revolusi kebudayaan bahari hanyalah sebuah strategi politik untuk mendongkrak kehidupan ekonomi dan berekologi masyarakat Indonesia. Benarkah demikian?

Secara semantik, saya melihat ada kesimpangsiuran pemahaman atas arti maritim dan bahari, yang barangkali juga menjadi sebab mengapa revolusi kebudayaan menjadi terlampau sederhana, sekadar modus operandi di tengah entitas ekonomi dan ekologi.

Pengertian maritim sesungguhnya paralel dengan urusan perdagangan (pelayaran), sedangkanbahari lebih bersangkut kait dengan kebudayaan, yang dalam istilah Kamus Umum Bahasa Indonesiadisebut lampau, dahulu kala.

Saya memahami itu sebagai kebudayaan, dan dalam pengertian ini tidak lain obyeknya adalah laut. Karena itu, amat naif jika hal merevolusi kebudayaan bahari dikerangkai dengan urusan ekonomi kemaritiman, seperti perdagangan atau pelayaran.

Patut dimafhumi bahwa laut dan kelautan sesungguhnya tidak sekadar persoalan maritim, tetapi mencerminkan kebudayaan. Laut dan kelautan di Indonesia tidak hanya menunjuk pada hal mata pencarian, tetapi terutama menunjuk pada weltanschauung, suatu cara memandang dunia dancollective mind masyarakat.

Hal ini terlalu sering dilupakan, baik di ranah teoretis-akademis maupun dalam ranah praksis hidup kelautan. Akibatnya, laut dan kelautan dipandang sebelah mata; sekadar persoalan ekologis atau ekonomis.

Lebih dari maritim

Tanggal 29 Agustus 2007 Indonesia dan Jepang membangun kemitraan ekonomi dalam Indonesia Japan Economics Partnership Agreement (IJEPA). Bagi pemerintah Jepang dan Indonesia, IJEPA adalah babak baru kerja sama ekonomi yang aspeknya lebih luas daripada pengaturan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Secara khusus dalam sektor perikanan, kemitraan ini mendongkrak ekspor perikanan nasional dan pemenuhan kebutuhan ikan dalam negeri.

Dalam data KKP dan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) per September 2010, disebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir pemanfaatan sumber daya ikan terus meningkat. Konsumsi ikan dalam negeri melonjak lebih dari 34 persen menjadi 30 kilogram per kapita per tahun. Ekspor perikanan melonjak menjadi 911.674 ton (2008) dari 854.329 ton (2007).

Jika sektor perikanan masih tetap dalam jalur pro ekspor dan perluasan industri, keberlanjutan dunia perikanan kita bisa berakhir. Apalagi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan amat menyederhanakan dunia perikanan (kelautan) semata sebagai komoditas bisnis.

UU tersebut menyebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan, sampai pemasaran, dalam suatu sistem bisnis perikanan. Karena itu, laut pun secara sederhana dipandang sebagai arena bisnis (maritim).

Tanpa disadari, penyederhanaan itu berdampak buruk, tidak hanya dalam soal keberlanjutan ekonomis, tetapi juga dalam hal keberlanjutan budaya masyarakat nelayan dan komunitas pesisir. Nilai-nilai budaya, seperti solidaritas dan persaudaraan, bisa tergerus. Filsuf J Baudrillard (1970) mengatakan, konsumerisme dalam cara apa pun bisa menggantikan norma sosial dan norma budaya sebagai mesin integrasi dan regulasi masyarakat.

Belajar dari Lamalera

Tentang kebudayaan laut, kita bisa melihat dan belajar kepada masyarakat nelayan tradisional di Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sudah berabad-abad lamanya, masyarakat nelayan Lamalera menghidupi tradisi tena laja (penangkapan ikan-ikan besar termasuk paus), bukan sekadar suatu aktivitas konsumtif, melainkan lebih dari itu telah menjadi aktivitas kultural, sosial, dan religius masyarakat Lamalera.

Dalam tradisi tena laja, mereka membangun interaksi dan kohesi sosial antarsuku. Begitu pula daritena laja itu mereka hidup, bergantung dan membangun jejaring hidup dengan yang lain, membina relasi intersubyektif dengan siapa saja. Dalam hal pembagian hasil tangkapan, misalnya, siapa pun di Lamalera juga mendapat jatah, terutama para janda dan anak yatim. Ini sebagai tanda kesatuan dan persaudaraan.

Ketika agama Katolik masuk ke Lamalera tahun 1881, tradisi ini sama sekali tidak dihilangkan, tetapi justru diberi makna religius yang tinggi.

Sebelum, selama, dan sesudah kegiatan penangkapan paus selalu diadakan misa lefa/laut, dengan doa dan pemberkatan dari pastor untuk memohon restu dan perlindungan Ama Lera Wulan Tana Ekan (sebutan untuk Allah).

Melalui tradisi semacam itu, orang-orang Lamalera menemukan dan mendefinisikan identitas mereka di hadapan entitas sosial atau kultural tertentu. Dengan kata lain, upaya penghidupan ini tidak lain adalah cara vital orang-orang Lamalera melanggengkan pengertian, makna, dan filosofi yang dianutnya.

Dimensi spasial semacam itu menjadi alasan masyarakat Lamalera tetap memilih dan menghidupi cara ini. Laut adalah locus kultural, tempat mereka menghidupi dan menginternalisasi religiositas, solidaritas, dan kohesi sosial. Tentu amat disayangkan, jika demi kepentingan ekonomi bisnis semata, kebudayaan semacam itu harus tersingkir atau sekedar ”pertunjukan” di tangan pejabat publik.
Di tengah globalisasi, mempertimbangkan sisi lain laut dan kelautan sebagai arena budaya bahari adalah hal yang urgen. ●