Rabu, 22 Oktober 2014

Tugas Presiden Baru Merekayasa Bonus Demografi

Tugas Presiden Baru Merekayasa Bonus Demografi

Ahan Syahrul Arifin  ;  Mantan Ketua PB HMI; Mahasiswa Pascasarjana UI
SINAR HARAPAN, 21 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Sejak 2012, Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Titik masa yang membuat rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif berada di bawah angka 50. Artinya, 100 orang produktif cuma menanggung 50 orang usia tidak produktif, atau dua orang bekerja hanya menanggung satu orang tidak bekerja. Kondisi ini akan memberikan kesempatan besar (the window of opportunity) bagi setiap bangsa yang mengalami.

Indonesia diperkirakan mendapatkan masa bonus demografi pada rentang 2012-2035. Puncak kesempatan berada di kisaran 2028-2031, yakni saat rasio ketergantungan pada kisaran 47 per 100 orang.

Bonus demografi, yang berhasil dijadikan jendela peluang, akan jadi daya ungkit bagi kemajuan bangsa. Namun, begitu salah urus, bonus demografi akan jadi ancaman yang fatal di masa depan.

Keberhasilannya memantik kinerja pembangunan yang melonjak tajam. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB/per kapita merupakan parameter yang menunjukkan keberhasilan tersebut. Potensi ini sebagaimana disebutkan Prof (emeritus) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam buku Menerawang Indonesia.

Kesempatan yang tidak akan datang dua kali tersebut harus benar-benar bisa dimanfaatkan. Ketika itu, jumlah terbanyak penduduk produktif akan masuk masa tua, memasuki masa rehat, saat tenaga mulai melemah dan sakit mudah mendera. Tak dapat dibayangkan bila waktu itu kesejahteraan bangsa belum baik, negara masih miskin, sedangkan penduduk usia senja memenuhi setiap gang. Beban negara akan lebih berat dan besar.

Rekayasa Usia Produktif

Profil demografi yang menguntungkan tersebut harus direkayasa dengan baik. Pemerintahan Jokowi-JK akan memiliki momentum yang sangat penting, dalam upaya menata dan merekayasa keuntungan demografi. Salah satu roadmap yang penting untuk disusun adalah rekayasa penduduk usia produktif, khususnya pemuda.

Menurut data SP 2010, disebutkan penduduk usia muda 15-19 tahun sebanyak 20 juta, 20-24 tahun 20 juta, dan 25-29 tahun berjumlah 21 juta. Penduduk yang disebut usia muda ini mencakup 26 persen dari total penduduk; saat puncak bonus demografi akan memainkan peranan yang sentral bagi masa depan bangsa.

Rekayasa untuk pembangunan pemuda menjadi satu bagian krusial. Di titik kesejarahan, peran pemuda mau tak mau tak bisa disepelekan. Peran pemuda juga menjadi sentral karena di pundak merekalah bangsa akan ditentukan.

Mengingat peranan yang penting bagi masa depan bangsa, sektor kepemudaan harusnya mendapatkan porsi besar. Apalagi, ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Salah pengelolaan bonus tersebut hanya akan jadi kutukan. Soal ini, selain harus mendapatkan perhatian serius, juga harus jadi fokus pembangunan pemerintahan baru.

Dalam rancangan postur kementerian, kabinet Jokowi-JK telah merencanakan adanya kementerian baru, yakni Kementerian Kependudukan dan BKKBN, yang akan mengatur secara rinci rekayasa bonus demografi. Tentu saja ini akan sangat menguntungkan.

Namun, dalam konteks kepemudaan yang juga berperan besar dalam bonus demografi, sinergisitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan Kementerian Kependudukan dan BKKBN harus tegas dan jelas. Hal ini supaya arah kebijakan dan fokusnya bisa diatur dan diambil sesuai kebutuhan pemuda di masa akan datang.

Usulan ini penting mengingat peran dan potensi pemuda yang makin besar di masa depan. Setidaknya roadmap pengembangan pemuda akan terfokus dan satu pintu. Jangan sampai terjadi tumpang tindih pengembangan kepemudaan, bahkan apa yang dilakukan kedua kementerian sama.

Roadmap yang jelas akan menentukan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, jika pemikiran rekayasa demografi yang jadi titik sentralnya, urusan pengembangan kapasitas kepemudaan bisa direkayasa di satu pintu kementerian kependudukan. Kementerian Pemuda dan Olahraga cukup dijadikan Kementerian Olahraga saja.

Dalam konteks rekayasa demografi, Kementerian Kependudukan dan BKKBN harus mampu melalui rekayasa pembangunan untuk penduduk di bawah 10 tahun, usia produktif, dan lansia. Namun, akan sangat berat jika itu semua dikerjakan Kementerian Kependudukan yang nomenklaturnya juga masih baru. Untuk itu, fokus pada rekayasa penduduk usia produktif dan pemuda akan membuat orientasi, tujuan, dan target Kementerian Kependudukan dan BKKBN menjadi jelas.

Kini kesempatan, peluang, dan tantangan ada di tangan Jokowi-JK. Salah ambil kebijakan, bisa runyam di masa depan. Dibutuhkan prasyarat tertentu untuk lulus ujian ini. Salah satu kanalisasi adalah membangun generasi produktif yang inovatif, kreatif, dan terampil.

Tahun ini adalah momentum yang paling tepat untuk memulai perubahan. Tak ada pilihan lain, presiden baru memiliki tugas besar untuk mengelola dan mengolah pemuda menjadi bagian dari masa depan bangsa. Anak-anak muda tulang punggung bangsa di awal kemerdekaan menjadi landasan pokok, agar semua elemen bangsa perlu memikirkan lebih detail tentang karier, SDM, kompetensi, integrasi, dan kiprah pemuda dan penduduk usia produktif untuk Indonesia masa depan.

Pemimpin yang Bernalar Etis

Pemimpin yang Bernalar Etis

Masduri  ;  Akademikus Teologi dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Sunan Ampel Surabaya
SINAR HARAPAN, 20 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Kegaduhan para politikus di parlemen, memunculkan resah diri dalam masyarakat. Kita menaruh curiga yang besar, bahwa masa depan politik kita bakal kacau-balau akibat ambisi kuasa masing-masing kelompok koalisi terlalu besar. Kecuriagan khalayak ramai pun makin menguat ketika Koalisi Merah Putih (KMP) bertaruh demi bisa memegang kuasa tertinggi di DPR dan MPR.

Akibatnya, meski PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang juga memenangi pemilihan presiden, hanya bisa gigit jari karena tak dapat jatah apapun di parlemen. Lalu benarkah ini penanda runtuhnya keadaban politik kita? Sampai seperti itukah tingkah etis para politikus sehingga hendak mengorbankan kepentingan publik demi kuasa? Bukankah politik digelar guna mencapai keadaban hidup dalam kebersamaan.

Sejak awal, John Locke sebagai filsuf politik mengandaikan bahwa kehadiran negara sebagai upaya mencapai hak kesejahteraan hidup, yang sangat mungkin dikebiri bila tak ada kesepakatan membangun negara. Bahkan jauh lebih ekstrem, Thomas Hobbes menandaskan bahwa kuasa negara itu sangat besar laiknya Leviathan, sebuah binatang buas dalam mitologi Timur Tengah, yang ditakuti oleh banyak orang.

Sehingga dengan ketakukan besar yang dirasa oleh rakyat, negara bisa menggelar kesejahteraan hidup karena setiap orang tak merasa punya kuasa lebih, melainkan sama-sama menghadirkan dirinya sebagai rakyat yang secara setara berhak mengakses berbagai fasilitas dan program yang ditebar oleh negara. Lalu mungkinkah cita-cita tersebut dapat tercapai, bila kuasa negara dipegang oleh mereka yang gaduh dan berbuat hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya? Tentu saja tidak.

Kepemimpinan itu harus menghadirkan nalar etis yang bisa dicerna oleh publik. Ketidakmampuan pemimpin baik legislatif maupun eksekutif dalam menerjemahkan hajat orang banyak dalam laku kesehariannya, bakal menimbulkan pesimisme yang berlebihan. Kepemimpinan itu harus menghadirkan pencerahan, karena pemimpin adalah tumpuan pengharapan setiap orang. Meminjam bahasa John Gage Allee, pemimpin adalah pemandu (guide), penunjuk (conductor), komandan (commander) yang menggerakkan kebekukan menuju puncak cita-cita kebangsaan.

Kembali ke Rakyat  

Etika kepemimpinan itu harus digelar di depan publik, agar mereka tahu dan paham, bahwa wakil kita di parlemen yang dipilih pada pemilihan legislatif yang lalu benar-benar ber­suara atas nama rakyat. Karena seperti pemaknaan Abraham Lincoin, demokrasi itu mengembalikan jasanya pada rakyat sebagai pemilih yang tertatih-tatih hadir demi melihat wakilnya tersenyum gagah di parlemen. Kuasa politik yang diberikan rakyat baik pada legislatif maumpun eksekutif dimaksudkan mewakili dirinya menyuarakan kepentingan bersama yang telah digariskan oleh negara.

Semua orang sudah maklum, bahwa cita-cita kebangsaan kita, yang oleh Anies Baswean disebut sebagai janji kemerdekaan adalah menghadirkan kedaualatan, keadilan, dan kemakmuran. Harapan ideal ini tak bisa dicapai oleh elite politik yang minus etika. Etika secara sederhana menggambarkan idealisme dan gerakan.

Karena itulah, sejak awal Plato selalu mewanti-wanti bahwa keadaban sebuah negara hanya dapat dicapai bila kuasa kepemimpinan dipegang seorang filsuf. Barangkali tafsir yang bisa kita hadirkan, kepemimpinan itu harus dipegang oleh mereka yang memiliki kemapanan etis, yang tingkah dan arah kebijakannya dimaksudkan menghidupi dan memuaskan hajat hidup orang banyak. Ini karena bahasa filsuf merupakan representasi dari golongan orang bijaksana.

Kebijaksaan itu lahir dari orang etis yang menjadi pemimpin. Tugas pemimpin bukan hanya mengarahkan kebijakan, tetapi bertingkah juga ideal sebagai peneguh keadaban diri sekaligus sinyal bahwa kepemimpinan yang dipegangnya bakal mampu memenuhi hak-hak rakyatnya untuk hidup sejahtera dan penuh keamanan, sebagaimana dijanjikan negara dalam konstitusi kita.

Hanya pemimpin bernalar etis yang bakal mampu membawa perubahan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan. Pada mereka menggantung  masa depan republik. Akankah elite politik kita, baik di eksekutif maupun di legislatif memahami suara dan kehendak rakyatnya? Cita-cita kita bersama adalah lahirnya keadaban negara.

Negara sebagai benda mati tak bergerak, adalah tanggung jawab pemerintah sebagai penyelanggaraan sekaligus pemimpin negara untuk mewujudkan kehendak tersebut.

Kita mengharapkan ada nalar etis baru yang bisa mereka pertunjukkan kepada rakyatnya. Mereka adalah orang-orang baru yang mestinya menghadirkan harapan baru.

Nalar etis kepemimpinan adalah pertaruhan hidup antara mereka yang hendak lapuk dengan kekuasaan dan uang, atau mereka menjaga integritas diri mengabdi pada bangsa dan negara dengan ganjaran keadaban hidup yang bakal dikenang sepanjang masa. Itu adalah pilihan.

Masihkah nalar etis pemimpin kita tajam membaca nilai-nilai hidup dan kemanusiaan? Jalan hidup yang tak sepanjang usia kehidupan di muka Bumi. Bagi filsuf eksitensialis atau setidaknya bagi mereka yang diilhami kesadaran eksistensial, hidup dipandang sebagai jalan pahit derita. Cara terbaik membebaskan diri dari derita itu, dengan mengabdi pada kepentingan kemanusian. Itulah mengapa ajaran setiap agama selalu mengandaikan ketercerahan etis pengabdian.

Pemimpin Baru dan Harapan Perubahan

Pemimpin Baru dan Harapan Perubahan

Thomas Koten  ;  Direktur Social Development Center
SINAR HARAPAN, 20 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Bangsa Indonesia kini memiliki Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden baru. Seluruh rakyat layak menyampaikan selamat atas pelantikannya sebagai Presiden ketujuh RI pada 20 Oktober ini. Tentu saja, di balik ungkapan selamat itu, diiringi pula berbagai harapan yang disematkan di pundaknya.

Harapan klise tetapi fundamental adalah segera terciptanya perubahan dalam tata kehidupan masyarakat  ke taraf hidup yang lebih baik. Mengapa perubahan? Itu karena keinginan setiap orang ketika hendak memilih pemimpin baru adalah terjadinya perubahan yang dapat membawa perbaikan nasibnya. Selain itu, apabila seorang dicatat dalam buku sejarah bangsanya sebagai pemimpin yang berhasil dan dihormati di negaranya, bahkan dunia, ditakar dari kesanggupannya dalam membawa perubahan yang signifikan bagi perbaikan nasib bangsanya.

Pemimpin yang dicatat berhasil memberikan pembaruan adalah Franclin Delano Rosevelt di Amerika Serikat, Nasser di Mesir, Attaturk di Turki, Gandhi di India, Gorbachev di Uni Soviet, dan Soekarno di Indonesia. Soeharto juga dapat dideretkan di sini. Namun, di akhir masa jabatannya, ia mendapat catatan yang kurang bagus sebagai pemimpin rezim yang korup dan otoriter.

Indonesia hingga kini masih mendambakan lahirnya pemimpin perubahan itu yang sanggup membawa bangsa ini menuju kemajuan yang signifikan. Rakyat kecil keluar dari balutan kemiskinan, penganggur diberikan lapangan kerja, korupsi benar-benar diberantas, moral bangsa yang bobrok dicerahkan, dan kekerdilan bangsa ini dibuat terhormat supaya disegani bangsa-bangsa lain di dunia.

Mengapa pemimpin perubahan? Perubahan dan kemajuan seharusnya bukan hanya didengungkan para pemimpin. Sepanjang banyak rakyat miskin dan penganggur masih bergumul dengan kemiskinannya, korupsi merajalela, moral bangsa bobrok, Indonesia sejatinya belum mengalami perubahan yang diharapkan.

Oleh karena itu, adanya pemimpin perubahan benar-benar diharapkan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi memimpin. Ia tidak sekadar baik, berbudi, jujur, berintegritas, bermoral, tegas, berwibawa, berkarakter, tetapi juga harus benar-benar meningkatkan ekonomi rakyat miskin, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, mencerahkan moral bangsa, dan membawa bangsa ini disegani bangsa lain di dunia.

Dilihat dari sejarahnya, republik ini telah melahirkan sejumlah pemimpin yang memiliki keunggulan khusus. Soekarno dikagumi karena jasanya sebagai sang proklamator. Soekarno membawa bangsa ini keluar dari belenggu penjajahan dan mengantarnya menuju pintu gerbang kemerdekaan.

Soeharto terkenal dengan bapak pembangunan yang membawa perbaikan pada kehidupan ekonomi rakyat. Habibie dikagumi karena kepiawaiannya di bidang teknologi. Gus Dur dengan pluralisme dan egalitarianismenya, sedangkan Megawati sebagai ratu demokrasi karena mengakhiri masa jabatan tanpa pertumpahan darah.

Yudhoyono gencar memberantas korupsi, meski belum memuaskan. Namun, perilaku korup para elite pada masa pemerintahan mereka tetap merajalela sehingga citra Indonesia adalah negeri terkorup di dunia.

Diperlukan Keberanian

Saat ini, untuk perubahan itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan berani. Pemimpin yang terus bermimpi mengubah negeri, tetapi berani membayar harga tinggi atas risiko-risiko setiap keputusannya. Untuk kasus korupsi, misalnya saja, pemimpin tidak cukup dengan memperkuat lembaga penegak hukum, seperti KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, ataupun Satgas Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, pemimpin itu haruslah kokoh melaksanakan yang dikatakan Ferdinand I (1503-1564), yaitu fiat justitia pereat mundus atau hendaklah hukum ditegakkan, meskipun langit runtuh  dan dunia harus binasa.

Untuk menyejahterakan rakyat miskin dan mengatasi pengangguran, pemimpin perlu menaikkan pajak pendapatan orang-orang kaya, sambil mengontrol ketat pembayaran pajak. Bukan dengan kebijakan belas kasih yang terus merendahkan martabat mereka, seperti memberi bantuan langsung tunai (BLT) di balik kebijakan menaikkan harga BBM.

Untuk perubahan, Jokowi sebagai pemimpin baru harus menunjukkan keberanian itu. Jokowi harus berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya, seperti Evo Morales di Bolivia, Ahmadinejad di Iran, dan Hugo Chavez di Venezuela. Jokowi akan diuji oleh waktu, apakah dia memiliki keberanian dan kesanggupan untuk hal itu.

Kita memang tidak bisa menuntut lahirnya pemimpin besar paripurna dalam diri Jokowi. Namun, setidaknya Jokowi dapat tampil sebagai pemimpin bangsa, seperti yang didambakan masyarakat polis Yunani kuno, yaitu pemimpin yang memiliki ethos, pathos, dan logos. Ethos, adalah pemimpin yang memiliki kekuatan, keyakinan, dan keberanian dengan kompetensi dan karakter kepemimpinan. Pathos, adalah pemimpin yang memiliki kemampuan empati, emosi, dan hati. Logos, adalah pemimpin yang memiliki kemampuan yang memberi kesadaran rasio serta cekatan dan efektif menciptakan perubahan akan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Seno Gumira Ajidarma  ;  Wartawan
KORAN TEMPO, 21 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Jokowi adalah suatu perayaan atas terwujudnya kehendak orang banyak, yang dalam bahasa eksotis disebut rakyat. Bukan sekadar bagi 50 persen lebih rakyat yang telah mencoblosnya dalam pemilihan presiden, melainkan juga rakyat yang kurang dari 50 persen yang telah mencoblos calon presiden lain.

Jika hanya mengacu pada angka, kemenangan Jokowi bukanlah kemenangan besar. Justru karena itu perayaan yang berlangsung bukanlah perayaan atas kemenangan suatu pihak terhadap pihak lain, melainkan kemenangan pihak mana pun-jadi bukan sekadar kedua belah pihak-yang menghendaki, mendorong, memberlangsungkan, mengesahkan, maupun mendoakan, agar sampai kepada pencapaian pada 20 Oktober 2014 hari ini: pelantikan seorang presiden terpilih dalam suatu pemilihan yang diikuti oleh rakyat dengan sangat bergairah.

Sejauh yang bisa diingat, dicatat, dan diperiksa, gairah rakyat terhadap pemimpin tertinggi pada awal kepemimpinannya yang seperti ini baru terjadi pada Bung Karno. Saya sebetulnya menganggap gairah rakyat terhadap Gus Dur juga tinggi, tapi proses politik yang membawanya ke kursi kepresidenan adalah rekayasa tingkat tinggi, dan begitu pula proses jatuhnya dari kursi itu, sehingga rakyat hanya bisa berperan sebagai penonton.

Proses yang menyamakan kehadiran Bung Karno dengan Jokowi adalah momentum sosial-historis yang membawa rakyat untuk berperan. Namun posisi rakyat dalam peran keduanya sungguh berbeda: Bung Karno adalah pemimpin yang didukung rakyat, Jokowi adalah pemimpin yang mendukung rakyat. Bung Karno, dengan segala bakat alamiahnya yang spektakuler, memimpin di depan dan diikuti oleh rakyat, Jokowi dengan segala kebersahajaannya mengikuti kehendak rakyat dari belakang, dan hanya untuk eksekusinya maka harus berada di depan.

Perbedaan keduanya jelas: meski bergelar insinyur, Bung Karno memilih politik; Jokowi juga bergelar insinyur, tapi dengan kesadaran sepenuhnya memilih berjualan mebel. Segenap riwayat Jokowi yang berhubungan dengan kursi kekuasaan tidak menunjukkan indikasi ambisi. Sejak awal, sebetulnya Jokowi adalah orang yang hanya didorong-dorong. Jokowi bukanlah jenis pemimpin yang ngibul (baca: piawai menciptakan kesan), melainkan orang yang hasil kerjanya mengesankan.

Perhatikanlah betapa wagu (bahasa Jawa: ganjil) Jokowi itu jika mengenakan jas dan dasi, begitu pula jika apa boleh buat harus mengenakan segala "baju kebesaran" sebagai wali kota dan gubernur-dan Jokowi tidak pernah berhasil ngibul di situ: sekali wagu tetap wagu. Sebaliknya, bagi saya, betapa mengesankan Jokowi ketika ia berada di lapangan dengan "baju biasa" dan lengan bajunya tergulung agar lebih leluasa bergerak.

Lengan baju yang tergulung ini tidak sekadar bermakna simbolis seperti dalam ungkapan bahasa "menggulung lengan baju", melainkan karena bagaimana seorang pemimpin akan dapat bekerja secara optimal, jika lebih mementingkan citra diri, sebagai salah kaprah pemahaman atas konsep kehormatan, yang telah menjerumuskan bangsa ini dalam korupsi moral-mental-material selam berpuluh tahun-yang sungguh terlalu mahal bayarannya.

Jokowi bukan produk pencitraan kosong, karena citra yang terbentuk sekarang telah teruji berkali-kali dalam berbagai usaha penghancurannya. Kita memang tidak bisa mengingkari bahwa citra adalah tetap citra, tapi syarat untuk membuatnya tahan uji, yakni lebih banyak kecocokan daripada kibulnya, terpenuhi oleh Jokowi, melalui penanda-penanda yang sungguh berbeda sama sekali.

Bangsa Indonesia akan segera mengalami bagaimana seorang pemimpin itu bisa saja tidak usah pura-pura berwibawa, kalau berbicara tidak usah menggunakan bahasa tinggi, karena caranya berpikir yang memang lebih cenderung praktis-realistis ketimbang teoretis-idealistis, dan seperti selama ini dibuktikannya, akan lebih banyak meminta (bukan minta-minta) daripada memerintah. Persuasi, itulah kata kunci keberhasilan Jokowi. Pengalaman sebagai pedagang pun membuat ia sulit dikibuli pedagang lain.

Sebagai pemimpin, sudah dibuktikannya bagaimana ia akan menghindari konflik, karena memang bukan kemenangan dan apalagi arogansi kekuasaan yang penting, melainkan agar tujuan bersama, yakni kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, sebisa mungkin tanpa merugikan siapa pun, bisa tercapai.

Apakah ini berarti Jokowi adalah pemimpin lemah yang bisa diinjak-injak? Saya ingat komentarnya tentang para aktivis yang hilang: "Tidak bisa hilang begitu saja, harus dicari kejelasannya." Sedangkan dari arena debat, saya ingat kalimat: "Jangan dikira saya ini tidak bisa tegas. Saya juga bisa tegas." Meski diucapkan dengan nada datar, saya menyarankan agar tidak terlalu perlu untuk mencoba-coba mengujinya.

Peluang Jokowi adalah juga peluang Indonesia, marilah kita mendukungnya dengan segenap daya kritis kita.

Politik Harapan

Politik Harapan

Munawir Aziz  ;  Peneliti, Alumnus Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
KORAN TEMPO, 21 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Indonesia mencatat sejarah penting dengan tampilnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Momentum 20 Oktober 2014 menjadi penanda tentang tampilnya nakhoda baru, yang akan menjadi dirigen gerak transformasi bangsa ini. Jokowi menjadi presiden kelima pada era Reformasi. Ia tidak saja menggenapi dekade kedua masa Reformasi dengan politik yang merakyat, tapi juga mengajak warga negeri ini melakukan revolusi mental.

Lalu, apa sejatinya yang dapat dimaknai dari pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) sebagai nakhoda baru pemerintahan Indonesia? Jokowi memang bukan tipikal pemimpin yang terbiasa dengan orasi menggebu maupun pidato ilmiah dengan narasi teoretis. Jokowi bukanlah sosok seperti itu, ia belum terbiasa dengan gaya diplomasi santun dan berhati-hati, yang selama ini dipraktekkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ataupun gaya Presiden Gus Dur yang dikenang sepanjang zaman. Jokowi memainkan gaya berbeda, yang sangat khas dengan olah rasa dan sapaan hangatnya kepada rakyat kecil.

Jokowi sejatinya memainkan formasi penting untuk mengakselerasi visi politiknya. Ia dengan sekuat tenaga menerjemahkan "politik harapan". Jokowi, dengan latar belakang keluarga maupun basis akademiknya, merepresentasikan harapan-harapan politik bagi warga negeri ini.

Kemunculan Jokowi di panggung politik negeri ini mencengangkan banyak pihak. Ia sebelumnya, "bukan siapa-siapa" dalam narasi politik Indonesia. Pria kelahiran Solo, 21 Juni 1961 ini, bahkan tidak tercatat pergerakan dan perannya pada momentum Reformasi 1998. Padahal, di Solo, ketika rezim Soeharto runtuh, juga terjadi amuk massa dan kekerasan yang menyebabkan orang-orang Tionghoa menjadi korban. Inilah yang sering menjadi pertanyaan banyak orang: di mana dan bagaimana kisah Jokowi pada awal masa reformasi?

Jokowi melesat sebagai pemimpin perubahan ketika ia bersama F.X. Hadi Rudyatmo menangani Kota Solo sejak 2005. Di kota yang menyimpan sejarah panjang kekuasaan Surakarta, Mataram, dan Pajang ini, Jokowi mampu menyita perhatian publik. Di tangan Jokowi, Solo menata diri menjadi kota yang nyaman, ramah pengunjung, dan hijau. Ruang-ruang publik di Solo sangat nyaman bagi warga kota ini, maupun bagi pengunjung. Prestasi-prestasinya kemudian dicatat dengan beragam penghargaan nasional.

Kemudian, Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pemimpin di Ibu Kota setelah memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Pasangan Jokowi-Ahok mampu memberi harapan bagi warga Jakarta, dengan beragam program kerja cepat: Waduk Pluit, Riario, normalisasi sungai, dan pembenahan transportasi. Selain itu, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar menjadi pendamping dalam mendongkrak kesejahteraan bagi warga Jakarta.

Saat ini, warga Indonesia akan melihat Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin bangsa. Visi revolusi mental yang sering dikampanyekan Jokowi sejatinya menjadi pelatuk harapan, agar warga negeri ini optimistis kembali terhadap masa depannya. Dengan program dan kebijakan strategis, Indonesia akan menjadi lebih baik, kuat di internal warganya dan mampu bersaing dengan negara di Asia. Politik Jokowi adalah politik harapan, ia menajamkan semangat untuk berkarya.

Artis dan Priayi

Artis dan Priayi

Heri Priyatmoko ;  Alumnus Pascasarjana Sejarah FIB UGM
KORAN TEMPO, 21 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Kemarin, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menikah. Ritual pernikahan mereka ditayangkan oleh stasiun televisi Trans TV selama belasan jam. Media yang menyiarkan dinilai telah menyalahgunakan kuasanya dalam mengelola frekuensi publik. Banyak pula orang yang sinis terhadap acara resepsi mewah pasangan artis itu.

Dalam prosesi pernikahan khas Jawa tersebut, terpapar dua fakta menarik: pernikahan sesama artis dan pamer kemewahan. Fenomena ini sebenarnya tidak asing dalam panggung sejarah Jawa. Tempo doeloe, tatanan suatu pernikahan menjadi kesepakatan sosial di dalam masyarakat Jawa. Terdapat aturan tidak tertulis atau mengarah ke mitos bahwa golongan bangsawan dilarang menikah dengan kaum saudagar. Kelas sosial mengatur pasangan hidup seseorang sedemikian rupa.

Hasil riset tesis saya tentang sejarah kehidupan priayi-seniman Kota Solo menunjukkan bahwa hubungan pertalian darah antara anggota seniman terbentuk dari hasil perkawinan antara sesama keluarga priayi-seniman. Selain menjaga status sosial agar tidak melorot, pernikahan endogami sengaja dilakukan demi membatasi kemungkinan keluar dan berpindahnya anggota mereka ke komunitas lain. Di samping itu, orang luar sulit bergabung dengan kelompok para niyaga yang mengabdi pada Keraton Kasunanan ini.

Mudah ditebak, mereka yang bermukim di lingkungan tersebut secara genealogis masih sederek (saudara). Leluhurnya yang hidup pada permulaan abad XVIII sama-sama memiliki pertalian darah atau satu trah. Sebagai contoh, keluarga empu karawitan terkemuka Mlayawidada punya ikatan persaudaraan dengan keluarga maestro tari tradisional Jawa S. Ngaliman. Famili seniman Warsapangrawit ijik waris (masih bersaudara) dengan keluarga Turahyo, pengrawit andal Radio Republik Indonesia.

Dalam peradaban priayi, pernikahan dipandang bukan sekadar urusan membangun rumah tangga bagi yang dikawinkan, melainkan juga bertemunya dua buah keluarga. Sedapat mungkin pernikahan harus mendukung lapisan sosial yang telah terbangun. Sekeping fakta apik termuat dalam buku Biografi Sadinoe karangan mantan Kepala Taman Budaya Surakarta, Murtidjono (2004). Ditulis, "anak penewu harus berjodoh dengan anak penewu. Syukur kalau mendapat yang lebih bobot! Bukannya aku mau menolak atau sok merasa besar, tapi hanya mengikuti petuah nenek-moyang kita: bobot-bibit-bebet."

Hajatan perkawinan digelar penuh gebyar dan serba wah. Tuan rumah mengundang tamu sebanyak mungkin. Mereka dihibur tayuban semalam suntuk dan disuguhi minuman jenewer yang memabukkan. Acara tersebut jadi ajang pamer sekaligus tolok ukur seberapa terkenal dan terhormat empunya rumah. Tidak masalah meski boros dan modalnya dari hasil utangan kantor kerajaan, nanti tinggal potong gaji setiap bulan. Bagi mereka, menjaga kehormatan priayi dan gengsi sosial merupakan hal pokok.

Demikianlah gambaran mental priayi yang tak jauh berbeda dengan artis, kendati waktu telah bergulir seabad silam. Celakanya, mental atau gaya hidup priayi yang boros dan suka pamer kemewahan ditiru oleh masyarakat umum, juga dalam rangka mencari wah. Sehabis mengadakan hajatan, tidak sedikit dari mereka malah jatuh miskin, menanggung utang, kehilangan pekarangan, dan mengeluh sewaktu bergantian menyumbang. Kenyataan ini diringkas dalam idiom Jawa: gegedhen empyak kurang jagak.

Tantangan Kebijakan Luar Negeri ke Depan

Tantangan Kebijakan Luar Negeri ke Depan

Hikmahanto Juwana ;  Guru Besar Hukum Internasional UI
KORAN TEMPO, 20 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) segera akan memulai masa pemerintahannya. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam kaitan dengan masalah luar negeri.

Hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah mempertahankan apa yang telah dicapai di tingkat regional dan multilateral oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Capaian tersebut adalah keberadaan Indonesia yang telah diperhitungkan oleh masyarakat internasional. Indonesia berhasil masuk kelompok G-20. Indonesia dihormati oleh banyak negara sebagai juru damai yang tak memiliki kepentingan (honest peace broker). Salah satunya dalam peredaman konflik di Laut Cina Selatan.

Apa yang telah dicapai diharapkan tak akan berkurang pada era pemerintahan Jokowi-JK. Masyarakat internasional masih mengharap peran aktif Indonesia dalam masalah regional dan multilateral.

Hal kedua yang harus dijalankan dalam kebijakan luar negeri pemerintah Jokowi-JK adalah mewujudkan Trisakti. Trisakti yang mengamanatkan Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Untuk itu, kebijakan luar negeri diarahkan agar Indonesia secara bertahap tapi pasti mengurangi ketergantungan ekonomi, terutama utang luar negeri kepada negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional.

Ketergantungan ekonomi telah lama membuat Indonesia rentan diintervensi negara lain, baik dalam kedaulatan politik, ekonomi, hukum, maupun sosial.

Selanjutnya, kebijakan luar negeri dalam pemerintahan Jokowi-JK harus ditujukan untuk memperkuat masalah-masalah bilateral. Masalah bilateral pada masa pemerintahan SBY dianggap oleh publik kurang memadai, bahkan dianggap mengorbankan kepentingan nasional. Kerap penanganannya menjadi sumber kemarahan dan kekecewaan publik terhadap pemerintah.

Dalam menjalankan hubungan bilateral, pemerintah Jokowi-JK harus tegas terhadap negara lain. Penanganan masalah perbatasan dengan negara tetangga harus mendapat prioritas. Misalnya, konstruksi mercusuar oleh Malaysia di landas kontinen Indonesia harus segera dibongkar; apakah pembongkaran dilakukan oleh Malaysia sendiri atau Indonesia.

Pemerintah Jokowi-JK juga harus tegas menolak kebijakan unilateral Australia yang memasukkan para pencari suaka ke Indonesia. Indonesia harus mengambil posisi berhadap-hadapan dengan kebijakan pemerintah Australia bila kedaulatan direndahkan dan dilanggar.

Keempat, pemerintah Jokowi-JK harus mewujudkan janjinya agar negara hadir ketika warga menghadapi masalah hukum. Pemerintah Jokowi-JK harus berkonsentrasi dalam memberi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Namun, dalam memberi perlindungan, pemerintah Jokowi-JK harus proporsional. Sebagai contoh, pembayaran diyat oleh negara harus dihentikan. Pembayaran diyat oleh negara, di samping menguras APBN, justru menyuburkan mafia diyat.

Pembayaran diyat bukanlah tanggung jawab negara, melainkan TKI yang menjadi pelaku pembunuhan atau keluarganya. Pemerintah, sesuai dengan tugasnya, hanya memfasilitasi agar terjadi pertemuan antara keluarga korban dan pelaku.

Berikutnya, pemerintah Jokowi-JK harus dapat mengimplementasikan ide diplomat sebagai pemasar produk asal Indonesia. Di sini dibutuhkan upaya untuk mengubah kerangka berpikir para diplomat. Para diplomat, selain menjalankan tugas rutinnya, harus memiliki kemampuan untuk menjadikan perwakilan Indonesia sebagai unit perdagangan luar negeri. Pengalaman Jepang dapat dijadikan rujukan.

Perekonomian Jepang, yang sangat bergantung pada pasar luar negeri, telah lama membentuk unit yang ada di hampir semua negara, yaitu Japan External Trade Organisation (JETRO). JETRO memfasilitasi para pelaku usaha Jepang untuk melakukan penetrasi pasar di mancanegara dan membantu mereka mendapatkan mitra lokal.

Sebagai pemasar produk asal Indonesia, perwakilan diharapkan dapat melakukan fungsi layaknya JETRO. Mereka diharapkan dapat membantu pelaku usaha dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam menggarap pasar luar negeri.

Peran perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai unit yang memasarkan produk asal Indonesia diharapkan berdampak dua hal. Pertama, pelaku usaha Indonesia dapat menghasilkan produk yang berstandar internasional. Kedua, penetrasi pasar luar negeri atas produk asal Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, di samping menyumbang devisa negara.

Keenam, pemerintah Jokowi-JK harus berupaya keras mendukung proses kemerdekaan Palestina. Dukungan atas Palestina merdeka disampaikan oleh Jokowi saat debat calon presiden. Dukungan ini mendapat sambutan dari masyarakat Indonesia.

Terakhir, kebijakan luar negeri harus disinergikan untuk mewujudkan visi Poros Maritim, yang telah dicanangkan oleh Jokowi-JK. Implementasi visi Poros Maritim bersinggungan dengan banyak sektor. Poros Maritim tak semata urusan luar negeri. Di sinilah pentingnya sinergi kebijakan luar negeri dengan sektor lain dalam mewujudkan visi besar Poros Maritim.

Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, pemerintah Jokowi perlu ditopang dengan anggaran yang memadai. Bila tidak, kebijakan luar negeri sulit diimplementasikan.

Mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Lana Soelistianingsih ;  Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
Kepala Ekonom PT Samuel Aset Manajemen
KORAN TEMPO, 20 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Per 1 Januari 2015 mendatang, jika tidak ada perubahan, Indonesia memasuki era perdagangan yang semakin bebas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia sudah menandatangani perjanjian bebas dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 1 Januari 2010. Namun, dalam MEA ini, aliran bebas tidak hanya untuk perdagangan barang, tapi juga aliran jasa, tenaga kerja, investasi, modal, dan perbankan. Perbankan secara khusus mulai merasakannya pada 2020. Layaknya kerja sama regional, MEA bermanfaat bagi konsumen melalui variasi serta volume barang yang semakin besar dan persaingan harga.

Meski demikian, di sisi produsen, persaingan yang meningkat membuat margin keuntungan perusahaan turun dan memicu bangkrutnya perusahaan. Peta Indonesia dalam MEA sangat penting dari sisi luasnya pasar. Dengan jumlah penduduk 245 juta orang, dengan angka kelas menengah yang terus meningkat, ditambah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen dari total penduduk, Indonesia menjadi potensi permintaan yang besar. Tapi, jika dilihat dari sisi produksi, produsen Indonesia tidak mempunyai daya saing tinggi yang siap berkompetisi dengan produk sejenis asal ASEAN. Indonesia menjadi negara dengan inflasi tertinggi di ASEAN 5. Pada Agustus 2014, inflasi Indonesia mencapai 3,99 persen year-on-year (yoy). Sedangkan inflasi Thailand 2,09 persen, Malaysia 3,3 persen, Singapura 0,9 persen, dan Filipina 4,9 persen. Tingginya inflasi mencerminkan tingginya biaya produksi. Infrastruktur yang belum memadai membuat biaya distribusi barang dari dan menuju pabrik menjadi mahal. Menurut Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, mencapai 17 persen dari biaya produksi.

Biaya peminjaman juga mahal. Rata-rata suku bunga pinjaman di Indonesia 11,7 persen. Bandingkan dengan suku bunga pinjaman di Thailand yang sebesar 7 persen, Malaysia 4,6 persen, Singapura 5,4 persen, dan Filipina 5,8 persen. Ekonomi biaya tinggi masih menjadi kendala sektor produksi di Indonesia. World Economic Forum dalam survei Doing Business menyebutkan lima kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Kelima kendala itu adalah tingginya korupsi, inefisiensi birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, tumpang-tindihnya kebijakan pusat dan daerah, serta mahalnya biaya peminjaman. Kelima kendala tersebut juga terjadi dalam proses produksi.

Selain sektor barang, sektor jasa dan aliran bebas lainnya akan terseok-seok saat menghadapi persaingan dalam MEA. Yang menjadi pertanyaan: Apakah Indonesia perlu menetapkan keikutsertaan dalam MEA mulai 1 Januari mendatang atau menundanya? Pengalaman ACFTA menunjukkan neto perdagangan Indonesia-ASEAN yang semula mencatatkan surplus untuk Indonesia menjadi defisit mulai 2011 hingga sekarang. Perdagangan bebas membuat tekanan impor semakin besar, padahal impor masih menjadi problem struktural perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yang disepakati dalam Deklarasi ASEAN Concord II di Bali pada 7 Oktober 2003. Mempersiapkan produsen untuk menyambut MEA sekarang sudah terlambat. Namun, menyadari pentingnya persaingan yang setara dan masih lemahnya kesiapan produsen, diperlukan strategi "menunda untuk maju". Kemungkinan mundur dari keikutsertaan MEA merupakan hal yang lumrah. Ikatan dalam MEA bersifat kesukarelaan. Kemungkinan menunda keikutsertaan tampaknya sudah menjadi pertimbangan pemerintah Jokowi-JK. Baru sekitar 31 persen dari sektor industri manufaktur yang bisa dikatakan berdaya saing. Keputusan menunda merupakan hak setiap anggota ASEAN. Saat ini baru dua negara yang menyatakan siap, yaitu Malaysia dan Singapura. Penundaan semestinya diikuti dengan rencana matang mempersiapkan produsen maju bersaing.

Rencana program kerja Jokowi-JK untuk merealokasi subsidi BBM dan menjadi sumber pembiayaan investasi, khususnya infrastruktur, bisa menjadi langkah awal strategis untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi. Perbaikan standardisasi produk-produk yang masuk ke Indonesia juga bisa diperluas dengan penggunaan bahasa Indonesia pada label produk. Sementara itu, aliran jasa dan ketenagakerjaan dapat disinergikan dengan perbaikan kurikulum yang berstandar internasional, atau setidaknya standar ASEAN. Masih banyak perbaikan teknis yang bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan untuk mempersiapkan Indonesia sebagai produsen yang berdaya saing, sehingga MEA akan menjadi potensi pengembangan ekonomi, bukan sebagai ancaman.