Selasa, 25 November 2014

Interpelasi Pil Pahit Jokowi

                                      Interpelasi Pil Pahit Jokowi

Bambang Soesatyo  ;   Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI;
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia; Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
KORAN SINDO,  24 November 2014

                                                                                                                       


Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, harus menelan pil pahit yang diracik dalam kemasan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pil pahit itu mungkin mujarab memulihkan kekuatan APBN, tetapi pemulihan itu menuntut pengorbanan rakyat. Karena itu, DPR berkewajiban mempertanyakan kebijakan itu kepada Presiden Jokowi. Semua orang sepakat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus produktif. APBN harus menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Namun, dalam proses memulihkan kekuatan APBN itu, pemerintah tidak patut meminta atau menuntut terlalu banyak dari rakyat.

Dalam konteks BBM bersubsidi, negara cq pemerintah belum waktunya mencari untung. Utamanya, karena jumlah warga miskin masih puluhan juta. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah hendaknya tidak menjadi sumber masalah baru yang menambah beban kehidupan warga miskin. Sebaliknya, setiap kebijakan justru sepatutnya menjadi stimulus yang mengurangi beban kehidupan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengalaman mengajarkan bahwa kenaikan harga BBM akan selalu diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa, utamanya harga komoditi kebutuhan pokok serta tarif jasa angkutan penumpang pada semua moda transportasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga barang dan jasa itu sering berkelanjutan. Kalau kenaikan harga barang dan jasa itu tidak direspons dengan kenaikan gaji atau upah, akibat ikutannya adalah melemahnya daya beli sebagian besar rakyat.

Artinya, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya menyengsarakan warga miskin. Keluarga atau individu berpenghasilan pas-pasan pun akan menerima dampak negatifnya. Ketika gaji atau penghasilan mereka tidak naik, otomatis daya beli keluarga dalam kategori ini akan merosot. Perlahan, mereka bisa terdorong masuk dalam kelompok warga hampir miskin.

Memang, untuk melindungi warga miskin dari dampak negatif kenaikan harga BBM itu, pemerintah baru pimpinan Jokowi coba menangkalnya dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pertanyaannya, setimpalkah daya KKS melawan arus kuat kenaikan harga barang dan jasa yang biasanya berkelanjutan itu?

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menyelamatkan kelompok keluarga berpenghasilan pas-pasan yang daya belinya merosot itu? Mereka ini adalah pekerja informal, yang karena terdesak oleh keadaan, bersedia menerima upah di bawah UMR. Kelompok masyarakat seperti ini bisa saja tidak terdata dalam program KKS itu.

Dengan demikian, opsi DPR menggunakan hak interpelasi menjadi relevan karena Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo praktis gagal mengamankan kebutuhan dasar rakyat sebelum memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat bahkan telah melambung sebelum harga baru BBM bersubsidi diberlakukan pada Selasa (18/11).

Kenaikan tajam harga aneka kebutuhan pokok rakyat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beras, menjadi bukti bahwa para menteri ekonomi dari Kabinet Kerja gagal meredam dampak negatif isu naiknya harga BBM bersubsidi. Padahal, sejak masa kampanye pemilihan presiden, Jokowi sudah begitu sering memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Rupanya kecenderungan ini tidak dicermati atau diantisipasi para menteri Kabinet Kerja. Inilah bukti bahwa para menteri tidak sigap merespons rencana presiden terpilih. Ketidakmampuan para menteri meredam dampak negatif itu akan semakin menyengsarakan rakyat.

Bantuan nontunai lewat KKS tidak akan mengurangi penderitaan warga miskin karena lonjakan harga barang dan jasa biasanya jauh lebih tinggi. Inilah pil pahit dari Presiden Jokowi yang harus ditelan seluruh rakyat Indonesia. Hampir pasti bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2014 ini akan memperbesar jumlah warga miskin. Jadi, inilah ironi yang harus diterima.

Alih-alih mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah baru malah merancang kebijakan yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah warga miskin dalam dua-tiga tahun ke depan. Rakyat hanya dihibur dengan janji akan terwujudnya swasembada pangan, pembangunan waduk, pelabuhan hingga pembangunan jalur kereta api di luar Jawa. Sayangnya, semua janji itu belum tentu terpenuhi.

Upeti Rakyat

Alasan lain menggunakan hak interpelasi DPR adalah kenyataan bahwa kebijakan Jokowi itu tidak berkeadilan karena memindahkan beban fiskal pemerintahan mereka ke pundak rakyat. Ada penghematan lebih dari Rp100 triliun.

Jumlah ini didapatkan berkat pengorbanan rakyat yang dipaksakan itu. Ekstremnya, Rp100 triliun itu ibarat upeti dari rakyat untuk pemerintah baru. Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi DPR menggunakan Hak Interpelasi terhadap Presiden Jokowi. Fraksi Partai Golkar (FPG) pun sudah menyatakan sikapnya menolak keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi.

FPG mengecam kebijakan harga baru BBM bersubsidi, karena Jokowi- JK terang-terangan mengalihkan beban fiskal pemerintahannya ke pundak rakyat. Dimotori Partai Golkar, Koalisi Merah Putih (KMP) sedang menggalang kekuatan di DPR untuk memenuhi syarat penggunaan hak interpelasi DPR. KMP menargetkan lebih dari 300 dukungan anggota DPR. Hak interpelasi bisa berlanjut dengan pemanggilan Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan.

Dan, bila DPR tidak puas terhadap keterangan Presiden, opsi hak angket DPR hingga hak menyatakan pendapat (HMP) bisa digunakan. Bagi Partai Golkar, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat, sebab harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD105 per barel, sementara harga minyak saat ini di bawah USD80 per barel.

Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional itu. Maka kalau benar Jokowi prorakyat, sebagai pemimpin seharusnya memiliki keberanian politik dan menunjukkan iktikad baik dengan menurunkan harga BBM bersubsidi. Sebab dari penurunan harga BBM bersubsidi itu, akan terbangun suasana nyaman dalam kehidupan rakyat.

Kalaupun tidak punya iktikad baik, Jokowi minimal mempertahankan harga pada level yang berlaku sebelumnya. Namun, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan skala kenaikan Rp2.000 per liter, sama artinya Jokowi-JK tidak punya iktikad baik terhadap rakyat. Jokowi tetap saja memilih cara instan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN tahun berjalan.

Dengan model kebijakan seperti ini, FPG menilai Jokowi telah memindahkan beban fiskal pemerintahan mereka ke pundak rakyat. Ini jelas tidak adil. Pemerintah baru yang belum mencatat prestasi apa pun tidak berhak menuntut pengorbanan dari rakyat sekecil apa pun. Menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memulihkan kekuatan APBN adalah cermin pemerintahan Jokowi yang tidak kreatif dan malas.

Sebab, di hadapan pemerintah, sesungguhnya masih tersedia sejumlah pilihan untuk memperbesar ruang fiskal pada struktur APBN. Antara lain bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan ekstensifikasi dan penegakan hukum, pemerintah masih berpeluang besar untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Potensi penerimaan negara dari pos PNBP pun masih sangat besar jika dikelola dengan efektif. Jika pemerintah mau bekerja lebih keras membenahi dua pos penerimaan ini, rasanya pemerintahan Jokowi tak perlu menuntut pengorbanan berlebih dari rakyat.

Bentrok Aparat TNI-Polri dan Revolusi Mental

         Bentrok Aparat TNI-Polri dan Revolusi Mental

Laode Ida  ;   Sosiolog di Jurusan Sosiologi, FIS, UNJ,
Mantan Wakil Ketua DPD RI periode 2004-2009; 2009-2014
KORAN SINDO,  24 November 2014

                                                                                                                       


Masyarakat kembali dipertontonkan oleh perilaku buruk dan memprihatinkan dari segelintir oknum aparat TNI dan kepolisian. Betapa tidak. Seharusnya kalangan aparat dari kedua instansi yang bertugas khusus di bidang keamanan dan penegakan hukum itu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat rakyat, justru mereka sendiri yang membuat rakyat jadi korban termasuk warga sipil yang terkena peluru nyasar saat terjadi tembak menembak (Rabu, 20/11/2014).

Bahkan, situasi jadi gawat sehingga wagub Kepri sempat diamankan di Markas Brimob Batam. Peristiwa ”percobaan adu kuat dan nyali” antara oknumoknum tentara dan polisi di Batam itu merupakan yang kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir. Barangkali memang ada saling keterkaitan dari bentrok kali ini dengan yang terjadi persis dua bulan lalu (21/9/2014), bagian dari dendam yang hanya dinyatakan selesai di permukaan melalui pendekatan formalgaris komando, sementara akar masalah atau luka bagian dalamnya tak terselesaikan.

Sementara kedua kelompok aparat itu berada di dalam suatu kawasan yang sama, di mana secara psiko-sosiologis memiliki peluang untuk selalu bergesekan dengan semangat emosional tertentu. Ketika ada sedikit masalah, sakit hati atau dendam dari salah satu pihak, maka hanya tunggu faktor pemicu saja (dan itu bisa direkayasa) untuk terjadinya kontak fisik secara terbuka.

Karena masing-masing memiliki arogansi dengan kekuatan solidaritas pasukan berikut perlengkapan senjata, yang bila sedang marah maka seketika itu pula timah panas bisa diarahkan pada pihak yang dianggap sebagai lawannya. Fakta lapangan memang, ketegangan dan konflik fisik antara oknum TNI versus polisi sudah kerap terjadi di negeri ini, baik yang bergaung nasional maupun hanya terjadi dalam skala kecil.

Catat, misalnya, bentrok antara aparat kepolisian vs anggota TNI di Makassar (November, 2010); tempur oknum-oknum TNI vs Brimob di Gorontalo (April, 2012); bentrok TNI AD Batalion 305 vs Brimob Den B Cikole di Karawang (Oktober 2013); dan amuk sejumlah personel TNI Yon Armed 15/76 Tarik Martapura, OKU Sumsel (Maret, 2013).

Semuanya menunjukkan perilaku dan tindakan tak pantas, dan sekaligus menimbulkan fenomena ketidakharmonisan dari hubungan di lapis bawah dari kedua jajaran itu. Dari sejumlah kasus bentrokan itu, sebenarnya faktor penyebabnya sangat sederhana, termasuk seperti dua kali tragedi di Batam itu, yakni lebih berangkat dari persoalan individu aparat di lapangan baik saat jalankan tugas maupun sedang dalam urusan pribadi.

Kasus di OKU, Sumsel, misalnya, pemicunya berawal dari salah paham dari dua orang aparat yang masih tergolong usia muda, di mana mereka saling terhasut emosi lalu adu fisik dan ternyata salah satunya (oknum polisi) mengeluarkan senjata api lalu menembak oknum TNI, Heru Octavianus (yang sedang tak berpakaian dinas), hingga tewas.

Maka selanjutnya terjadilah amuk kolektif personel dari pihak korps (alm.) Heru Octavianus yang menimbulkan korban jiwa manusia (5 orang) dari materi dari pihak kepolisian di OKU. Renungkan pula penyebab terjadinya bentrok di Batam terakhir ini, yang dikabarkan berawal dari saling lirik oknum-oknum dari dua pihak (TNI dan Brimob) di suatu tempat pengisian bahan bakar, lalu cekcok, dan berbuntut saling serang dengan menggunakan senjata api.

Lagi-lagi, korps atau kekuatan dari keduanya terbawa-bawa, terkesan Komandan di daerah membiarkannya. Bukankah itu buntut dari peristiwa dua bulan lalu? Yang saat itu berawal dari kejadian di tempat (yang diduga sebagai) penimbunan BBM, di mana aparat kepolisian konon sedang jalankan tugas, sementara ada oknum aparat TNI yang berada di lokasi dianggap menghalang- halangi.

Aparat polisi emosi-marah, lalu dengan gampangnya mengeluarkan tembakan sehingga kaki aparat TNI tertembusi peluru. Yang turun menyelesaikannya langsung pimpinan masing-masing dari Jakarta, dan setelah itu dianggap selesai.

Sederhana? Ya, begitulah cara-cara lembaga yang menerapkan prinsip komando dalam penanganan masalah, cenderung menyederhanakan. Padahal, akar masalahnya masih tetap belum terangkat. Apa itu? Pertama, fakta dua oknum aparat TNI yang sedang berada di lokasi penimbunan BBM itu, tak bisa dianggap sederhana.

Justru itulah masalah utamanya, yakni terkait dengan kesejahteraan aparat TNI. Oknumoknum aparat akibatnya jadi bagian ”alat” dari pemilik modal dengan bisnis ilegalnya. Dan jika jujur diakui, maraknya bisnis ilegal di negeri ini, seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, prostitusi, judi togel, dan sejenisnya, lebih karena adanya illegal back up dari oknum-oknum aparat yang dimainkan atau sudah ”tahu sama tahu” dari bawah ke atas.

Kedua, di era reformasi ini memang aparat kepolisian sering dapat sorotan karena tingkat kesejahteraan anggota-anggota jauh lebih baik ketimbang aparat TNI, atau bahkan aparat sipil negara (ASN) lainnya. Sejumlah jenderal polisi dikabarkan memiliki rekening gendut, kendati sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti atau diendapkan saja. Ini dianggap sebagai akibat dari porsi kewenangan yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis pribadi: akumulasi materi secara ”tidak halal”.

Dalam kasus di lokasi penimbunan BBM di Batam dua lalu itu, barangkali pihak oknum TNI menganggap polisi akan coba-coba mengganggu sumber pendapatan tambahannya di satu pihak, namun di pihak lain oknum polisi pun dicurigai akan memanfaatkan kasus itu untuk memperoleh sesuatu. Maka itulah, oknum-oknum aparat berani ”pasang badan” bahkan siap mati. Itulah risiko untuk sedikit peroleh tambahan pendapatan.

Apa yang mau dikatakan di sini, bahwa (1) sepanjang masih terdapat kecemburuan karena tingkat kesejahteraan yang berbeda (apalagi dari segi fisik tampak nyata) antara aparat kepolisian dan TNI, maka potensi konflik dan bentrok fisik secara terbuka akan selalu menjadi bibit subur disharmoni aparat dari kedua lembaga itu; dan (2) jika sistem pembinaan di lingkungan aparat TNI dan Polri mengabaikan faktor tempaan moral agama, apalagi pihak pimpinan berwatak hipokrit, maka potensi penyimpangan perilaku termasuk bentrok fisik antar aparat akan selalu jadi ancaman. Ini artinya, kita belum akan dapatkan aparat keamanan yang civilized.

Tentu ini diharapkan jadi bagian dari agenda revolusi mental Jokowi-JK.

Setelah Harga BBM Naik

                                          Setelah Harga BBM Naik

Firmanzah  ;   Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
KORAN SINDO,  24 November 2014

                                                                                                                       


Pilihan sulit telah ditempuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) atas pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tepat pukul 00.00 WIB, 18 November 2014 lalu, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi masing-masing untuk premium 30,7% dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan untuk solar 36,3% dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektorproduktif, khususnya untuk membangun sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Per akhir Oktober, realisasi penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 39,07 juta kiloliter yang artinya masih tersisa 7 juta kiloliter dari kuota 46 juta kiloliter yang ditetapkan dalam APBN 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini tentunya memberi dampak pada beberapa indikator perekonomian seperti inflasi dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan harga dasar BBM bersubsidi diperkirakan menyumbang inflasi di kisaran 2% sehingga pada akhir 2014 inflasi tahunan akan berada di level 7,3% (sebelumnya perkiraan 5,3% sebelum harga BBM dinaikkan). Dengan profil risiko inflasi tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2014 diperkirakan melambat di level 5,1% atau lebih rendah dari angka patokan APBN-P 2014 sebesar 5,5%.

Sepanjang kuartal I-III tahun 2014, ekonomi nasional memang sedang mengalami perlambatan. Tercatat pada kuartal III 2014, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01% atau menurun dibandingkan kuartal I dan II yang masingmasing sebesar 5,21% dan 5,12%. Selepas kenaikan harga BBM bersubsidi, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate ) sebesar 25 basis poin ke level 7,75%.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari paket kebijakan moneter dalam memitigasi dampak tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ini menurut BI sebagai sinyal antisipasi terhadap risiko-risiko seperti inflasi, defisit neraca berjalan, serta risiko fiskal.

Atau dengan kata lain, kenaikan BI Rate digunakan untuk memberi keyakinan kepada pasar atas pengendalian potensi risiko yang akan dihadapi dalam beberapa waktu ke depan. Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi tentunya akan berimbas pada sejumlah sektor, khususnya sektor rumah tangga (miskin dan rentan miskin) serta industri, terutama UMKM.

Untuk mengantisipasi pelemahan daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin yang mencapai 28 juta orang dan 70 juta orang rentan miskin akibat kenaikan harga BBM, pemerintah telah mempersiapkan Kartu Kesejahteraan Sosial, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Pemerintahan Jokowi-JK juga akan memberikan kompensasi Rp400.000 per rumah tangga untuk bulan November dan Desember bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Program conditional cash transfer itu diharapkan dapat menjadi bantalan dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat. Khusus untuk sektor industri, terutama UMKM, pemerintah perlu melakukan sejumlah kebijakan dalam menopang kesinambungan usaha.

Hal ini mengingat UMKM merupakan sektor strategis dengan penyerapan tenaga kerja terbesar mencapai 101 juta orang atau 97% dari total tenaga kerja nasional dan terdapat 56,5 juta unit usaha atau 98,9% dari total unit usaha nasional. Keberadaan UMKM yang strategis juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang mencapai 56%.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberi dampak pada kenaikan sejumlah faktor produksi UMKM, sementara di sisi lain daya beli masyarakat berpotensi menurun. Beban biaya produksi mulai dari bahan baku, tenaga kerja, peralatan hingga operasional tentunya akan mendorong peningkatan beban biaya secara umum. Hal ini belum lagi mengikutkan penambahan biaya di lini distribusi akibat kenaikan ongkos transportasi.

Untuk itu pemerintah perlu menempuh sejumlah kebijakan, khususnya untuk menjaga kesinambungan usaha sektor UMKM. Pertama, mengalokasikan bantuan modal kerja bagi sektor UMKM dengan bunga murah (soft loan) yang disalurkan langsung melalui perbankan. Ini akan membantu UMKM di tengah kenaikan suku bunga acuan.

Bantuan modal kerja ini diharapkan dapat memberi bantalan bagi kenaikan beban produksi akibat kenaikan harga BBM. Kedua, memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi sektor UMKM. Pemberian insentif ini tentunya akan mengurangi struktur biaya produksi pada sektor UMKM.

Ketiga, melakukan pendampingan dan bantuan teknis khususnya bagi UMKM yang berorientasi ekspor, memproduksi barang-barang yang bernilai tambah tinggi, dan yang menyerap tenaga kerja besar. Keempat, memfasilitasi program kemitraan baik langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dan usaha besar dalam konteks saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Terakhir, yang tak kalah penting, adalah memberi jaminan bagi kesinambungan usaha UMKM agar dapat mengakses baik sektor keuangan maupun pasar yang lebih besar pada tataran ASEAN, Asia, dan global.

Dengan sejumlah upaya tersebut, kita berharap sektor UMKM dapat terus tumbuh sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional di tengah tekanan inflasi setelah kenaikan harga BBM.

Agama KTP

                                                             Agama KTP

Dedi Mulyadi  ;   Bupati Purwakarta
KORAN SINDO,  24 November 2014

                                                                                                                       


Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa religius, memiliki sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah berlangsung sejak seluruh pelataran Nusantara dihuni oleh nenek moyang kita.

Penamaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki keragaman yang didasarkan pada dialektika bahasa, ada yang menyebutnya Sang Hyang Widiwase, ada yang menyebutnya Sang Hyang Tunggal , ada pula yang menyebutnya Sunan Ambu, Hyang Murbeng Alam, Pangeran Nu Maha Kawasa, dan dalam sistem keyakinan agama Islam menyebutnya dengan Asma Allah Subhanahu WataAllah Subhanahu Wataala.

Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor geografis Arab sebagai tempat diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Keyakinan terhadap asma Sang Mahakuasa melahirkan dua kutub yang berbeda. Ada yang beranggapan bahwa asma bagi Tuhan di luar asma yang diajarkan dalam kitabnya adalah bukan Tuhan, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa seluruh nama-nama itu lambang dari esensi Kemahakuasaan dan Kemahatunggalan yang memiliki kekuasaan di luar jangkauan manusia.

Prinsip yang dianut dalam berketuhanan bukan hanya didasarkan pada nama, tetapi yang lebih tinggi derajatnya dari itu adalah sistem keyakinan yang bernama agama. Orang Sunda menganggap agama adalah ageman /cecekelan hirup (pegangan/pedoman hidup) yang ada dalam hati dan pikiran setiap manusia untuk menata hidup agar memiliki keteraturan yang sejalan dengan kehendak Yang Maha Mengatur.

Sistem pengajaran agama mengatur dua hal, mana yang semestinya dilakukan oleh manusia dan mana yang semestinya ditinggalkan oleh manusia, yang dalam bahasa sederhananya agama mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Keragaman pemahaman terhadap sistem keyakinan atau agama lebih banyak pada aspek yang bersifat tata cara manusia untuk menyembah Tuhannya secara langsung atau yang disebut dengan sistem ritual. Bukan hanya antaragama, melainkan juga dalam satu sistem agama sekalipun telah melahirkan keragaman pemahaman.

Keragaman tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan para ahli keagamaan sejak wafatnya Nabi yang menjadi pemegang otoritas wahyu orisinal. Setelah meninggalnya Nabi, tumbuhlah para pemegang otoritas kebenaran agama yang mulai beragam. Keberagaman tersebut sangat dipengaruhi oleh domisili, budaya, tingkat kecerdasan masyarakat, bahkan kekuasaan yang berkembang pada saat itu.

Jadi kalau kita berbeda, tidak perlu berselisih. Kita tidak perlu pula merasa paling tahu atau paling benar, karena kita tidak mengalami sendiri keadaan jaman itu, karena semuanya adalah ”katanya” yang diilmiahkan.

Agama itu kekuatannya pada keyakinan. Yang membuat kita dekat dengan Tuhan adalah keyakinan kita dan keyakinan sangatlah individual. Kini perkara individual itu berubah menjadi perkara yang bersifat karena sistem keyakinan itu mewarnai peranti kenegaraan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, dalam ajaran Islam, sistem perkawinan masyarakat yang menganut agama Islam diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan. Nah, dalam urusan kawin ini saya bingung. Perkawinan itu peristiwa ritual atau peristiwa administrasi kependudukan? Kalau memang ritual, kenapa dicatat? Kalau memang peristiwa administrasi kependudukan, kenapa dicatatnya oleh KUA, bukan oleh Disdukcapil?

Karena saudara saya yang nonmuslim, perkawinannya dicatat oleh Disdukcapil. Kan sama-sama mencatat perkawinan, kan sama-sama bangsa Indonesia, kenapa dibedakan? Ditambah lagi banyak daerah yang menggratiskan Sistem Pencatatan Pernikahan yang dilayani oleh Disdukcapil, sedangkan yang dicatat oleh KUA masih bayar.

Ini adalah diskriminasi pencatatan perkawinan yang harus dibahas secara serius oleh para aktivis HAM, karena yang lebih serius lagi adalah loba dulur kuring (banyak saudara saya) yang kawinnya tidak dicatatkan, karena tidak punya uang untuk bayar. Akibatnya anak-anaknya kesulitan memiliki akta kelahiran. Sangat diskriminatif. Ini betul-betul perkara serius. Urusan pencatatan perkawinan bukan hanya urusan bayar saja, tetapi juga urusan jumlah pencatat yang terbatas, sedangkan kawin teh musim-musiman.

Pada waktu musim kawin, calon pengantin harus nunggu lama karena jumlah yang dikawinkan sangat banyak. Bayangkan, bedak yang dari subuh dipakai, kepanasan sampai meleleh. Baju pengantin yang harum, basah dengan keringat menunggu datangnya sang pencatat perkawinan. Rombongan pengantar pedih menahan lapar, karena berangkat dari rumahnya subuh mengantar raja sehari.

Selesai musim panen dan perkawinan, nanti akan tiba musim paceklik dan perceraian. Entah di daerah mana itu, saya tidak tahu. Dampaknya, lahirlah para janda yang kemudian berurbanisasi ke pusat-pusat kota dan pusat-pusat keramaian yang mengisi tempat-tempat hiburan malam.

Duh , menyedihkan... Siapa yang harus bertanggung jawab? Masih masalah urusan beragama, ternyata ketika kita beragama kita masuk pada sistem pemahaman yang merujuk pada satu pandangan paham keagamaan yang diyakini kebenarannya oleh kita sebagai pengikut. Paham keagamaan tersebut dikelola menjadi kelembagaan keagamaan. Secara umum, saat ini dikelompokkan menjadi organisasi agama.

Kita mengetahui sangat banyak jumlah organisasi keagamaan di negara kita, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dalam sistem tata administrasi negara kita. Jadi, kalau kita ngomong kolom agama dalam KTP maka kita berbicara pada dua hal, apakah kolom agama itu adalah keyakinan individual yang ada dalam setiap hati dan pikiran manusia atau kolom agama itu adalah paham keagamaan yang bersifat administrasi organisasi?

Kalau kata saya, kan yang namanya keyakinan itu nggak bisa dibaca dengan bahasa tulisan dan tidak bisa diidentitaskan, sebab adanya di dalam hati dan pikiran. Yang hafalnya pun tentu yang menguasai hati dan pikiran, bukan petugas Dinas Kependudukan. Sistem keyakinan itu akan terlihat dalam perilaku sosial beragama dalam kehidupan keseharian, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa dia itu beragama? Kan tidak ada pencatat ucapan, pencatat amal perbuatan, hayooo... sedangkan pencatat kebaikan dalam sistem keyakinan, secara umum ajaran agama menyebutnya malaikat. Kumaha tah menta laporanana? (Gimana tuh minta laporannya?) Kan sulit mengidentifikasinya, karena kita tidak mungkin bertanya pada malaikat.

Yang paling logis, kalau kita ingin bertanya perilaku beragama seseorang, maka kita harus bertanya pada lingkungan terdekatnya baik di keluarga maupun masyarakat, baru bisa dilaporkan ke Dinas Kependudukan bahwa dia dalam kesehariannya beragama. Masalah yang berikutnya, jujur atau nggak laporannya?

Karena tidak mungkin seorang istri menjelekkan suaminya, atau bapak menjelekkan anaknya atau ketua RT menjelekkan warganya. Tah, lamun kitu mah agama urang salila ieu teh agama KTP. (Nah , kata teman saya di kampung, agama kita ini agama KTP, sebab kita beragama hanya dalam KTP).

Jadi, menurut saya, orang kampung bau lisung jauh ka bedug anggang ka dulag , kita harus jujur, bahwa beragama kita ini adalah berpaham keagamaan yang berafiliasi pada satu golongan paham yang sudah teradministrasi dalam bentuk organisasi keagamaan.

Tak ada salahnya biar kita jujur pada diri kita, kolom di KTP yang dicantumkan adalah paham atau organisasi keagamaan kita sehingga tidak terjadi perdebatan yang terus menerus karena ingin menciptakan satu paham agar diterima oleh semua. Nanti kita tidak mengalami lagi ada lebaran dua hari, atau ada lebaran dimusyawarahkan bahkan divoting, kan bukan pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD).

Tetapi nanti kita bisa ikut paham kita masing-masing tanpa harus ngurusin paham orang lain. Yang Paham A, lebarannya hari Jumat, yang Paham B lebarannya hari Sabtu, kan tidak capek, daripada malam takbiran harus menunggu pengumuman, padahal di rumah sudah bikin opor. Jangan sampai lebaran ditunda sehari, bisa bikin marah ibu-ibu sabab angeun cabena haseum (sebab sayur cabenya basi).

Tapi yang pusing yang beragamanya tidak punya paham atau sailu-iluna (ikut ke sana kemari), giliran puasa ikut sama yang belakangan puasanya, giliran lebaran ikut sama yang duluan lebarannya, setiap paham diambil yang nyenangin saja, nah, yang begitu mah dimasukkan ke KTP, paham sangeunah karepna .... (paham seenaknya).

Saatnya kita bermimpi, tak ada lagi penghancuran tempat ibadah dan pengusiran sebuah golongan karena dianggap mencemari atau mencederai sebuah keyakinan agama, karena kita sudah memahami paham dan rujukan kita masing-masing. Mimpi kita ini memang tidak mungkin diwujudkan dalam waktu dekat, karena perlu perubahan undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia, yang di dalamnya mengakui seluruh paham dan keyakinan yang ada di seluruh Persada Bumi Nusantara, sehingga kolom agama dalam KTP tidak perlu dikosongkan.

Mau agama apa pun, mau paham apa pun, saatnya mengisi kolom agama dalam KTP. Silakan yang punya paham kejawen ditulis paham kejawennya, Sunda wiwitan ditulis Sunda wiwitannya. Pengikut Dayak Benoa ditulis paham keyakinannya. Kelompok Dayak Segandu berhak menjadi penduduk Indonesia.

Termasuk kalau yang merasa tidak bertuhan atau ateis, silakan mencantumkan keyakinannya. Sok we ari wani mah... meh sarerea apal. (silakan saja kalau berani... biar semua orang tahu). Itu pun kalau ada yang berani mencabut Tap MPR-nya. Saya tunggu nyalinya !!!

Wawancara dengan Menristek Dikti Muh Nasir

                           Insentif Peneliti Akan Ditingkatkan

( Wawancara )
Muh Nasir  ;   Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
KORAN SINDO,  24 November 2014

                                                                                                                       


Penelitian yang dilakukan periset Indonesia dinilai masih tertinggal, padahal potensi di perguruan tinggi sangat besar untuk digali. Atas dasar itulah, kemudian pemerintah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Direktorat Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menjadi satu kementerian.

Lantas, target apa yang ingin dicapai dengan penggabungan itu? Berikut petikan wawancara wartawan KORAN SINDO Neneng Zubaidah dengan Menristek Dikti Muh Nasir di kediamannya di Jalan Widya Chandra IV Nomor 21, Jakarta.

Sebenarnya apa filosofi penggabungan Kemenristek dan Ditjen Dikti?

Filosofi peleburannya didasarkan pada fakta bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam riset basisnya adalah teori. Teori di dalam ranah ini adalah adanya di perguruan tinggi. Jika di SMA itu basisnya persiapan maka perguruan tinggi adalah pengutamaan. Perguruan tinggi melakukan tiga aktivitas, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang disebut dengan Tridarma Pendidikan Tinggi. Pemerintah ingin membuktikan apakah teori yang ada ini bisa mendukung riset di lapangan. Kami ingin mencari solusi untuk meningkatkan keduanya. Kami gabungkan keduanya tanpa menghilangkan asal-usulnya.

Bagaimana nanti struktur organisasi di kementerian?

Kemenristek akan dipimpin oleh seorang deputi, sedangkan Ditjen Dikti dipimpin seorang dirjen. Bedanya apa? Semisal dalam pemerintahan, kementerian koordinasi adalah kluster pertama, kementerian teknis adalah kluster kedua, dan kementerian negara adalah kluster ketiga. Kamiakannaikkan status deputi menjadi dirjen. Karena kalau statusnya hanya deputi, dia hanya dapat bertindak sebagai regulator, sementara dirjen itu bisa menjadi regulator dan eksekutor.

Lalu, bagaimana perkembangan riset di Indonesia?

Tercatat tahun ini ada 106 hasil penelitian yang dikembangkan. Kalau dirunut dari 2008 hingga 2014, total ada 721 hasil penelitian. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua hasil riset sudah diimplementasikan? Maka itu, saya ingin melihat permasalahannya mengapa sampai terjadi demikian. Ada problem hasil riset yang bagus belum diuji ke kajian ekonominya. Ada riset jika dilakukan secara ekonomi bagus, tapi tidak ekonomis. Ekonomis itu ukurannya hasil riset yang ada jika dilempar ke masyarakat, lalu dilakukan produksi maka akan memperoleh keuntungan dari riset tersebut. Sederhananya, jika riset itu memakan biaya Rp100 juta maka produk yang dijual harus seharga Rp150 jutaan sehingga riset mempunyai makna.

Dengan siapa mengomersialisasikan riset tersebut?

Memang banyak riset yang sudah direalisasikan di masyarakat. Seperti penelitian tuna pakan mandiri untuk budi daya ikan tuna. Riset semacam itu yang jika diterapkan ke masyarakat akan memberikan makna. Memang belum semua penelitian bisa direalisasikan sehingga kami akan kerja sama dengan para asosiasi. Saya sudah ketemu dengan asosiasi kelapa sawit untuk membicarakan pengembangan biodiesel yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Ini potensinya sangat besar karena biodiesel bisa menggantikan BBM. Dulu pengembangan biodiesel tidak berkembang karena BBM mendapat subsidi dari pemerintah sehingga harganya murah daripada biodiesel. Tetapi sekarang, BBM sudah tinggi dan mendekati harga pasar meski masih ada subsidi. Tetapi jika biodiesel diproduksi, harganya akan di bawah BBM. Ini keunggulannya sehingga riset biodiesel akan menjadi komersial lagi.

Apa akan ada insentif bagi peneliti yang mengembangkan riset?

Para peneliti kita itu PNS sebagai jabatan fungsional. Tentu mereka akan mendapat insentif jika meneliti. Memang jika tidak ada insentif, mereka tidak akan mau meneliti. Ke depan insentif ini akan kami tingkatkan. Memang masalahnya ada di anggaran negara. Namun ke depan kami akan bekerja sama dengan swasta. Lalu, kami akan benahi lembaga penelitian untuk menjadi badan layanan umum (BLU) sehingga pendapatan yang ada bisa menjadi remunerasi.

Banyak penelitian di jenjang SD hingga SMA, juga pemenang olimpiade. Adakah keinginan menjaring mereka?

Mereka peneliti dasar. Ke depan bisa dikembangkan menjadi penelitian terapan. Ini perlu dilakukan kerja sama sehingga perlu rangsangan. Problemnya kan mereka kadang sudah bekerja di bidang lain. Maka solusinya kita akan buat konsorsium. Selama ini peneliti kan ada di pemerintah dan swasta yang tidak pernah mengadakan kerja sama. Maka ke depan harus ada konsorsium peneliti pemerintah dan swasta karena akan berdampak luar biasa. Contohnya penelitian swasta dalam penerbangan. Penelitian pesawat terbang hampir menyamai Boeing. Kalau kita tidak joint, mereka mau memproduksi risetnya di luar negeri. Padahal, riset itu dilakukan oleh putra putri Indonesia.

Jumlah populasi mahasiswa kita banyak, cara menarik mereka menjadi peneliti?

Mahasiswa itu memang disuruh membuat skripsi. Mahasiswa bisa dibedakan antara yang ingin menjadi peneliti dan tidak. Ada orang yang inginnya hanya terapan, maka tidak bisa kita paksakan menjadi peneliti. Dosen pun terbagi menjadi dua. Ada educational learning dan educational research. Ini yang harus dievaluasi lagi. Saya sudah mencoba mengelompokkan dosen-dosen di perguruan tinggi, mana sih dosen yang senang di bidang riset dan insentif apa yang kita bisa berikan. Mana yang sukanya hanya mengajar dan apa yang bisa kami berikan. Tapi yang riset berbeda dengan yang mengajar. Periset akan mendapat insentif besar.

Bagaimana soal kampus mengejar world class university, apa masih perlu?

Beberapa waktu lalu kami bertemu dengan wakil menteri keuangan (wamenkeu) untuk membahas world class university ini. Masalahnya apa kok tidak bisa masuk di world class. Ternyata masalahnya ada di instrumen keuangannya, itu penyebab perguruan tinggi negeri tidak bisa masuk ke kelas dunia. Lalu problem riset. Jumlah riset di perguruan tinggi yang sampai ke publikasi sedikit. Orang tidak terdorong karena tidak ada insentif karena mekanisme keuangannya yang sulit.

Akhirnya pertemuan dengan Wamenkeu itu membuahkan hasil untuk memperbaiki anggaran keuangan kampus sehingga perguruan tinggi mampu bersaing. Saya menargetkan pada 2017 nanti paling tidak ada 5-10 perguruan tinggi negeri dan swasta harus masuk di 500 besar dunia. Sekarang kita hanya ada tiga kampus yang masuk, itu pun mepet di angka 500. Yang lain sudah terpental ke 600 dan 700. Memang berat tapi harus kita lakukan. Kemarin saya kumpulkan rektor dan mereka bilang sanggup. Kalau dia gagal maka bantuan akan saya tarik.

Bagaimana dengan maraknya plagiasi yang dilakukan akademisi?

Orang yang melakukan plagiasi bisa disebut curang dan harus ditindak tegas. Saya tidak mau menoleransi orang yang melanggar hukum. Serahkan ke kepolisian. Lalu sesuai dengan PP No 53, jika PNS oleh pengadilan dikenakan penjara lima tahun, maka status PNSnya akan dicabut.


“Warna” Jokowi

                                                      “Warna” Jokowi

Rhenald Kasali  ;   Akademisi, Praktisi Bisnis dan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
JAWA POS,  24 November 2014

                                                                                                                       


DARI luar, kita bisa melihat kentalnya ”warna Jokowi” dalam kerja pemerintahan kali ini. Itu setidak-tidaknya tampak dari aksi para menterinya hanya beberapa hari setelah dilantik. Dan itu seharusnya membuat malu kalangan akademisi atau mereka yang mengedepankan gelar atau birokrat priyayi.

Indonesia saat ini sedang membutuhkan orang yang berani bertindak, bukan jagoan bicara yang cuma bisa berwacana. Dan untuk bergerak itu, diperlukan manusia bermata elang yang cepat membaca the brightest spot. Titik penyumbat yang berkelap-kelip dan harus segera dipotong atau diterobos.

Apa saja aksi tersebut? Kita lihat satu per satu.

Orang bisa saja memandang sebelah mata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang namanya sebelumnya tak pernah kita dengar. Namun, begitu berkenalan saat memberikan penghargaan SNI Award minggu lalu, saya bisa membaca ke mana dia akan membawa kementerian itu.

Juga, ketika dia melakukan inspeksi mendadak ke rumah penampungan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) di kawasan Tebet, Jakarta, kita bisa melihat iramanya. Kepada saya, dia juga bercerita tentang mata rantai nilai yang mau dibangunnya dalam dunia ketenagakerjaan. Saya tertegun, begitu cepat dia belajar mengenali masalah bidang yang baru ditekuninya.

Kalau Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, saya tak terlalu heran. Sejak dulu, dia biasa turun ke bawah. Demikian juga Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo yang lebih mementingkan kerja daripada memusingkan kantornya. Apalagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atau Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Bagi saya, mereka benar-benar bertekad melakukan perubahan.

Kalau Menteri Hanif tidak lompat pagar dan memilih duduk manis di kantor, mungkin kondisi tempat penampungan calon TKI yang sangat memprihatinkan tersebut tak pernah terungkap. Policy-nya juga tak akan menyentuh hak-hak dasar yang terabaikan itu. Padahal, mereka yang tinggal di dekat rumah penampungan TKI sudah biasa mendengar dan menyaksikan calon TKI yang melompat kabur gara-gara diperlakukan tidak manusiawi.

Blusukan adalah cara jitu untuk menangkal laporan yang ABS (asal bapak senang). Kita tentu terheran-heran menyaksikan komentar miring sejumlah orang, termasuk para artis, yang menilai blusukan para menteri tersebut hanya pencitraan. Mereka menganggap blusukan bukan kerja. Komentar yang aneh.

Memang soal blusukan itu, saya juga punya catatan. Pertama, dengan turun langsung ke lapangan, mereka bisa mengecek kebenaran laporan dan kinerja bawahan. Kedua, kalau sistemnya jalan, mestinya yang banyak turun ke lapangan memang bawahan para menteri tersebut. Bisa direktur atau para Dirjen. Merekalah yang mestinya gesit memeriksa keadaan di lapangan, lalu mengusulkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jadi, kita tunggu, setelah para menteri blusukan, apakah itu akan ditindaklanjuti oleh bawahan mereka. Kalau itu tidak terjadi, mungkin betul blusukan yang dilakukan para menteri hanya pencitraan. Bukan shock therapy dan membangunkan sistem agar bawahan bekerja sebagaimana mestinya.

Lelang Jabatan

Gaya kedua Jokowi yang kelihatannya mulai ditiru oleh bawahannya adalah lelang jabatan. Ketika menjabat gubernur DKI Jakarta, Jokowi melelang ratusan posisi. Di antaranya, lurah dan camat, kepala sekolah, kepala puskesmas, dan berbagai posisi lain. Melalui cara itu, Pemprov DKI Jakarta bisa memperoleh pejabat-pejabat yang kompeten pada bidang masing-masing.

Kita juga bisa melihat hasilnya. Misalnya, ada perbaikan pelayanan di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan yang lurah dan camatnya diangkat dari hasil lelang jabatan. Kinerja Kelurahan Lenteng Agung, misalnya, naik setelah masuknya Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah. Susan terpilih menjadi lurah melalui proses lelang jabatan. Lalu, ada beberapa pejabat lain dari hasil lelang jabatan yang dengan cepat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi karena kinerja mereka dinilai memuaskan.

Keberhasilan lelang jabatan tersebut kini akan diadopsi di tingkat pusat. Mulanya, sebagaimana kita baca, lelang jabatan hanya digunakan untuk mencari pengganti Dirjen Migas Kementerian ESDM serta empat posisi di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sudah mengatakan akan memperluas ke seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Bahkan, kabarnya, regulasi baru tengah dipersiapkan. Kelak, kabarnya, lelang jabatan terbuka untuk kandidat non-PNS.

Jangan Kebablasan

Saya tentu menghargai upaya seperti itu. Kita harus menjadi bangsa yang mengedepankan kompetensi dan hasil kerja ketimbang ukuran-ukuran primordial ataupun ”urut kacang”.

Meski begitu, menempatkan kompetensi sebagai satu-satunya alat ukur juga kurang pas. Sebab, prestasi kerja juga ditentukan oleh beberapa indikator. Misalnya, disiplin kerja, kesetiaan, masa kerja, pengalaman, kemampuan menjalin kerja sama, dapat dipercaya, dan berbagai indikator lain. Nah, bicara soal itu, kita butuh organisasi penyeleksi yang berani dan pintar, bukan yang ”bermain” atau mudah ditakut-takuti atau dikendalikan kelompok yang bermain. Sudah sering kita dengar ”selera” mengalahkan kinerja.

Selain itu, ada faktor psikologis yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, bagaimana kepastian berkarir di kalangan PNS. Sebab, setiap orang tentu berharap posisinya kelak terus meningkat.

Mengatur keseimbangan antara kompetensi dan berbagai indikator lain adalah bagian dari art of management. Manajemen itu bukan hanya ilmu, tetapi juga seni. Itu adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Mudah-mudahan hasilnya kelak bagus.