Selasa, 26 Mei 2015

Problem Banyak Anak dan Manusia Tidak Beragama

Problem Banyak Anak dan Manusia Tidak Beragama

Dahlan Iskan ; Mantan CEO Jawa Pos
JAWA POS, 25 Mei 2015


                                                                                                                                                           
                                                
INILAH dua hasil penelitian yang akan membuat para pimpinan agama (Islam dan Kristen), mestinya, tidak punya waktu lagi untuk bicara yang remeh-temeh. Persaingan untuk berebut pengaruh di antara golongan-golongan dalam satu agama pun bisa tidak relevan lagi. Apalagi persaingan antaragama. Hasil penelitian itu benar-benar akan membuat para pimpinan agama masing-masing, mestinya, terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah masing-masing yang sangat besar ini.

Bulan lalu Pew Research Center yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, mengumumkan hasil penelitiannya. Pertama, jumlah umat Islam menjadi imbang dengan umat Kristen pada 2050 (31,4 persen Kristen, 29,7 persen Islam). Jumlah penganut Islam akan melebihi umat Kristen pada 2070. Kedua, perkembangan itu bukan karena banyak umat Kristen yang masuk Islam, melainkan lebih karena keluarga Kristen memiliki lebih sedikit anak (2,3) dibanding keluarga Islam (3,5). Juga karena akan banyak umat Kristen, di Eropa khususnya dan di Barat umumnya, yang tidak mau lagi terikat dengan agama.

Sambil melakukan perjalanan dengan naik bus ke kota-kota Nashville, Memphis, New Orleans, Houston, dan Austin pada hari-hari tidak ada mata pelajaran di akhir pekan, saya merenungkannya dalam-dalam. Saya tertegun.

Saya membayangkan betapa seharusnya tiap-tiap pimpinan agama kini bekerja keras untuk merespons hasil penelitian itu. Seharusnya sudah tidak ada waktu lagi untuk berebut pengaruh.

Ambil contoh di internal Islam. Menjadi mayoritas lebih karena jumlah anak yang lebih banyak bukankah akan menimbulkan persoalan tersendiri? Yakni, bagaimana dengan jumlah anak yang lebih banyak itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menyiapkan diri untuk menjadi agama terbesar bukanlah pekerjaan mudah. Terutama kalau Islam akan menempatkan dirinya menjadi seperti yang diinginkan agama itu: menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Pertanyaan mendasar akan datang dari dunia Barat: Dengan Islam menjadi mayoritas, akankah dunia lebih aman dan damai? Akankah dunia lebih sejahtera? Lebih makmur? Akankah umat manusia lebih bahagia? Apakah tidak justru sebaliknya? Lebih kacau? Lebih saling serang? Lebih saling mengafirkan? Lalu, lupa pada misi utama untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam?

Dunia Barat –dengan keunggulan teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan– tentu harap-harap cemas menghadapinya. Terutama pada 2070 nanti, ketika penduduk dunia menjadi 9,3 miliar dari 6,9 miliar saat ini.

Di era teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, jumlah bukanlah inti kekuatan. Justru sering terjadi, dan banyak terbukti, besarnya jumlah sekadar angka tidak bertulang.

Pertambahan umat Islam yang besar itu, terang Pew, terjadi di India dan negara-negara muslim di Afrika. Keluarga mereka memiliki anak yang lebih banyak. Pada 2050 nanti, Indonesia tidak bisa lagi menyebut dirinya sebagai negara muslim terbesar. Kalah dari India. 

Sayang, banyak-banyakan anak itu, dalam ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi), akan terkait langsung dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Bisa-bisa tingginya angka kelahiran itu akan berdampak meningkatnya kemiskinan.

Tiongkok, misalnya, sengaja dengan keras mengendalikan angka kelahiran agar bisa meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Seandainya tidak ada pengendalian itu, jumlah penduduk Tiongkok kini mencapai 1,7 miliar. Alias 400 juta lebih banyak daripada kenyataan sekarang yang 1,3 miliar. Angka kelahiran yang bisa dicegah itu saja dua kali jumlah penduduk Indonesia. Atau 25 kali penduduk Malaysia. Untuk menyediakan sarana kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi 400 juta orang itu saja bukan main memakan kemampuan negara.

Negara-negara Barat tentu akan memperhatikan penuh pengaruh ledakan penduduk tersebut. Barat pasti khawatir kalau negara-negara berpenduduk besar itu sulit keluar dari kemiskinan. Itu, bagi Barat, akan dianggap sebagai sumber kekacauan, imigrasi, dan bahkan sampai terorisme. Maka, pekerjaan untuk meningkatkan kemakmuran di negara-negara muslim seharusnya menjadi agenda terbesar para pimpinan agama di segala lapisan.

Pihak Kristen mestinya juga memiliki agenda internal yang tidak kalah besar. Bukan dalam menghadapi agama lain, melainkan menghadapi kenyataan baru: meningkatnya jumlah orang Kristen di Barat yang tidak mau lagi beragama. Jumlah mereka terus meningkat. 

Tentu para pimpinan Kristen akan memiliki kesibukan yang luar biasa untuk mencegah hal itu terjadi. Bayangkan, sampai 2050 nanti, papar Pew, 170 juta orang Kristen menjadi tidak beragama. Khususnya di Inggris, Prancis, Belanda, dan Selandia Baru.

Hasil penelitian itu sangat menantang bagi para pimpinan agama tersebut di segala lapisan. Mungkin perlu lebih banyak pendeta dan pastor dari Indonesia untuk menjadi misionaris di sana, mengikuti jejak Pendeta Stephen Tong dari Batu, yang sangat terkenal hebat di Barat. 

Sulitnya, pengertian ”tidak beragama” itu tidak sama dengan ”tidak bertuhan”. Mereka tetap percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak mau terikat dengan agama apa pun. Itu berbeda dengan pengertian ateis atau komunis pada masa lalu. 

Untuk masa depan, agama tampaknya memang harus sinkron dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa lagi agama mengajarkan A, ilmu pengetahuan membuktikan B. Pada zaman dulu, doktrin agama terbukti sering bertabrakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Soal bumi bulat, soal manusia pertama, soal penciptaan alam semesta, misalnya, adalah beberapa contoh.

Ilmu kedokteran, terutama ilmu kromosom, DNA, dan sel, kelihatannya menjadi penyumbang terbesar doktrin kuno dalam menafsirkan doktrin agama. Demikian juga ilmu fisika dan ilmu kimia.

Lihatlah hasil penelitian lain ini. Sejak dua tahun lalu, agamawan aliran lama tertegun oleh penemuan partikel subatom baru. Penemunya memberi nama sindiran untuk ”barang” itu sebagai ”partikel Tuhan”. Sebab, mereka yakin bahwa partikel itulah yang menjadi awal mula terbentuknya jagat raya.

Tentu masih memerlukan pengujian lebih lanjut terhadap temuan itu. Tapi, mereka yakin akan bisa melanjutkan penelitiannya dan membuktikan kebenaran ilmiahnya.

Maka, ilmuwan yang tergabung di pusat penelitian CERN menciptakan alat untuk menguji partikel Tuhan itu. Bulan lalu alat tersebut berhasil dibuat. Pada 5 April 2015, CERN mengadakan konferensi pers. Alat penguji itu mulai dicoba digerakkan. Bentuknya sebuah mesin, yang menurut CERN terbesar yang pernah dibuat manusia.

Fungsi mesin itu adalah menabrakkan partikel Tuhan dalam kecepatan tinggi. Menyamai kecepatan cahaya. Kini CERN sudah menghidupkan mesin tersebut. Lokasi uji coba itu adalah sebuah terowongan penelitian milik CERN sepanjang 17 mil di perbatasan Swiss dengan Prancis.

”Kami sedang menunggu uji coba mesin itu untuk mencapai kecepatan cahaya. Mungkin dalam dua bulan ke depan,” ujar Direktur Jenderal CERN Rolf-Dieter Heuer dalam konferensi pers bulan lalu.

Mereka ingin membuktikan bahwa teori big bang benar: Jagat raya ini tercipta oleh ledakan besar yang ditimbulkan oleh tabrakan partikel dalam kecepatan cahaya. Mereka lagi menguji penafsiran doktrin agama yang mengatakan bahwa jagat raya diciptakan oleh Tuhan begitu saja, tanpa proses fisika.

Mereka percaya bahwa tabrakan besar partikel tersebut terjadi 14 miliar tahun lalu dan saat itulah awal mula terbentuknya jagat raya. Penemuan itu nanti, kalau terbukti, tidak harus kita artikan menolak doktrin bahwa jagat raya diciptakan oleh Tuhan. Tapi, setidaknya itu akan menggugurkan cara menafsirkan doktrin agama yang dilakukan selama ini, yakni bahwa jagat raya diciptakan Tuhan begitu saja. Tidak lewat proses fisika. 

Di tengah gelombang ilmu pengetahuan seperti itu, adakah yang masih menganggap penting memperdebatkan kapan jatuhnya hari Lebaran sampai berhari-hari?

Siapa Menghipnotis Anda?

Siapa Menghipnotis Anda?

AS Laksana ; Sastrawan, Pengarang, Kritikus Sastra
yang dikenal aktif menulis di berbagai media cetak nasional di Indonesia
JAWA POS, 25 Mei 2015


                                                                                                                                                           
                                                
ADA cerita lucu dari Richard Feynman (1918–1988), peraih Nobel Fisika pada 1965, tentang bagaimana kita secara melingkar-lingkar menyampaikan ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sesuatu. Ia menceritakan hal itu dalam sebuah fragmen di bukunya, Surely You’re Joking, Mr. Feynman! dan menggambarkan secara menarik melalui pengalaman sendiri, proses yang berlangsung di dalam pikiran.

Pada setiap Rabu di Princeton Graduate College, Amerika, ada kuliah umum dari pembicara tamu dan suatu saat seorang pembicara memberikan kuliah tentang puisi. Ia membawakan materi tentang struktur puisi dan emosi-emosi yang terkandung di dalamnya dan orang ini, tampaknya, gemar mencacah apa saja, termasuk puisi, ke dalam berbagai macam pengelompokan. ’’Tidak berbeda dengan matematika,’’ katanya. ’’Bukankah begitu, Dr Eisenhart?’’

Dr Eisenhart, dekan pascasarjana dan profesor matematika, melemparkan pertanyaan itu kepada Feynman. ’’Saya justru ingin tahu pendapat Feynman tentang puisi berkaitan dengan fisika teoretis,’’ ujarnya.

Menyambut lemparan tersebut, secara spontan Feynman mengatakan, ’’Ya, keduanya sangat berkaitan. Dalam fisika teoretis, kata sebanding dengan rumus matematika. Dan perumpamaan yang tepat bagi struktur puisi adalah kesalingterkaitan teoretis antara bla-bla-bla... dan apa saja.’’ Dan ia menyampaikan sebuah perumpamaan sempurna yang membuat mata pembicara tamu berbinar-binar bahagia.

Kemudiaan, ia melanjutkan lagi, ’’Sebenarnya, entah apa pun yang Anda bicarakan tentang puisi, saya akan bisa membuatkan perumpamaannya dengan sembarang hal. Persis yang saya sampaikan barusan tentang puisi dan fisika teoretis. Dan saya pikir perumpamaan semacam itu tidak ada faedahnya.’’

Pembicara pada Rabu yang lain adalah seorang profesor psikologi yang membawakan kuliah umum tentang hipnosis. Di aula tempat makan, dua pekan sebelum kuliah umum, Pak Dekan mengatakan bahwa profesor psikologi itu nanti memperagakan hipnosis dan ia memerlukan orang-orang yang bersedia menjadi subjek hipnosisnya. Feynman, dengan rasa ingin tahu yang berkobar-kobar terhadap banyak hal, mengajukan diri sebagai subjek. Ia ingin merasakan pengalaman dihipnotis.

Ada beberapa orang yang menyediakan diri dan Feynman mendapat giliran pertama untuk diuji apakah ia mudah menerima sugesti atau tidak. ’’Mata Anda tak bisa dibuka,’’ kata profesor itu kepadanya.

Feynman merasa pandangannya sedikit berkabut, tetapi ia yakin bisa membuka mata dengan mudah sekali. Meski demikian, ia tidak membuka mata. ’’Jadi, bagaimanapun, saya tidak bisa melakukan itu,’’ tulisnya. Dalam sesi pengujian itu, Pak Profesor menyimpulkan bahwa Feynman adalah subjek yang baik dan mudah dihipnotis.

Saat peragaan di depan forum, Feynman merasa menyadari semua sugesti yang diberikan kepadanya dan ia melakukan berbagai hal yang secara normal tidak bisa ia lakukan. Ketika mengakhiri peragaan itu, Pak Profesor mengatakan, ’’Saat kembali ke tempat duduk, Anda tidak berjalan lurus menuju ke sana, melainkan berjalan memutari ruangan ini untuk sampai ke kursi Anda.’’

Nah, ini sudah keterlaluan, pikir Feynman. Sekali itu ia membuat keputusan untuk tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh sang hipnotis. Ia kemudian berjalan lurus menuju ke kursinya, emoh mengikuti kata-kata orang itu. namun, di tengah perjalanan ia merasa tidak enak dan kemudian memutuskan untuk mengambil jalan memutar sebagaimana yang dikatakan Pak Profesor.

Seperti Feynman dalam sesi hipnosis itu, kita juga sering merasa sanggup melakukan sesuatu, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita ingin menggeleng, tetapi kita justru menganggukkan kepala. Kita ingin melakukan satu hal, tetapi merasa tidak enak kepada orang lain. Apa nanti kata orang jika saya mengerjakan hal ini? Mungkin Anda juga seperti itu: menjadikan orang lain sebagai faktor penentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kasus-kasus semacam itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak menginginkan sesuatu yang tidak disetujui orang tuanya. Ia kemudian mengorbankan keinginan sendiri demi mengikuti kemauan orang tua. Atau, sebaliknya, orang tua menuruti saja kemauan si anak meskipun ia memiliki keinginan yang berbeda. Ada banyak kasus di seputar kita bahwa orang melakukan sesuatu bukan karena ia menginginkannya, melainkan karena orang-orang lain menginginkan ia melakukan hal itu.

Empat abad sebelum Masehi, Siddharta Gautama menyampaikan hal-hal mendasar mengenai pikiran. Bagi dia, pikiranlah yang membentuk manusia dengan segala macam perangainya. ’’Bukan lawan atau musuh yang mendorong manusia ke arah kejahatan,’’ katanya, ’’melainkan pikirannya sendiri.’’ Dengan memusatkan perhatian kepada pikiran, Gautama menyampaikan bahwa setiap orang adalah penentu bagi kesehatan dan rasa sakitnya sendiri.

Sekiranya Anda sedikit memahami hipnosis, Anda akan tahu bahwa situasi hipnotik bisa terjadi kapan saja, tidak perlu kita duduk di kursi dan tertidur mendengarkan seorang hipnotis menyampaikan sugesti-sugestinya kepada kita. Setiap ada satu pemikiran tertentu yang terus-menerus menguasai benak Anda, maka saat itu Anda terhipnotis. Dan dalam situasi hipnotik, apa-apa yang ada di dalam benak Anda, cepat atau lambat, akan mewujudkan diri menjadi kenyataan.

Mengikuti logika itu dan juga apa yang disampaikan Gautama bahwa manusia adalah apa yang ia pikirkan terus-menerus mengenai dirinya, maka jika Anda terus-menerus menyimpan pemikiran bahwa Anda orang yang celaka, cepat atau lambat Anda akan mewujudkan diri menjadi seperti itu. Jika Anda terus-menerus menyimpan pemikiran bahwa lingkungan di luar Anda dan kelompok adalah kaum yang sesat dan perlu diluruskan atau bahkan diberantas, cepat atau lambat Anda akan menjadikan diri Anda pemberantas kaum-kaum yang Anda anggap sesat.

Dalam percobaan yang dilakukan Feynman untuk menjadikan dirinya subjek hipnosis, kita mendapat pengetahuan yang membenarkan asumsi bahwa setiap hipnosis pada dasarnya adalah self-hypnosis. Feynman yakin bisa menolak semua sugesti yang disampaikan kepadanya. Tetapi, ia tetap melakukan apa yang diminta oleh orang yang menghipnotisnya. Dalam hal itu, Anda tahu, Feynman sendirilah yang mendorong dirinya agar mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh hipnotis. Bahkan, pada sugesti terakhir, ketika sudah memutuskan secara tegas akan menolak permintaan sang hipnotis, ia kemudian merasa tidak enak dan akhirnya mengikuti saja permintaan orang itu.

Dalam pengalaman sehari-hari, orang yang menghipnotis Anda adalah tetangga kiri-kanan, teman-teman, atasan, kawan sepergaulan, pemimpin kelompok, dan sebagainya. Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi Anda merasa tidak enak.

Anda bisa membuat perumpamaan tentang pikiran sebagai apa saja dan Feynman tentu bisa mengaitkan itu dengan fisika teoretis. Namun, ada satu perumpamaan yang saya selalu ingat, yakni pikiran kita sebagai sebuah lahan kosong. Anda adalah pemilik lahan itu. Namun, kalau Anda tidak merawat itu, orang-orang lain akan memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan mereka. Mereka akan menggunakan lahan yang terbengkalai itu sebagai tempat pembuangan sampah. Di antara gundukan sampah, kita akan melihat rumput liar, ilalang, dan semak-semak tumbuh subur.

Anda bisa menjadikan lahan itu taman bunga hanya jika Anda menanaminya dengan benih bunga-bunga dan Anda rajin merawat serta menyirami tetanaman Anda. Anda harus menyiangi tanaman-tanaman gulma, Anda harus menjaga bunga-bunga dari hama dan gangguan-gangguan lainnya, dan itu semua memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk merawatnya setiap hari.

Emile Coue, seorang terapis Prancis, menyodori kita sebuah prosedur yang bisa kita gunakan untuk merawat pikiran kita setiap hari sehingga ia menjadi taman bunga sebagaimana yang kita inginkan. Ia menyatakan, prosedurnya itu otosugesti dan sangat mudah dijalankan. Anda hanya perlu menanamkan pemikiran-pemikiran yang baik ke dalam kesadaran Anda setiap hari. Kalimat standar dalam otosugesti Coue adalah ’’setiap hari, aku menjadi makin sehat dalam segala hal.’’

Jika Anda tertarik mengerjakan prosedur ini dan mau melakukannya dengan ringan hati tidak peduli apa pun hasilnya, yang perlu Anda lakukan pada setiap malam menjelang tidur hanyalah mengingat satu hal, ’’O, saya perlu menanamkan kesadaran yang baik ke dalam benak saya.’’ Lalu, Anda mengulang-ulang tanpa bunyi kalimat Emile Coue, ’’Setiap hari aku menjadi semakin sehat dalam segala hal.’’ Dan Anda terus mengulang-ulang itu hingga Anda tertidur.

Begitupun saat Anda bangun tidur. Begitu membuka mata, Anda ingat lagi, ’’O, saya perlu menanamkan kesadaran yang baik ke dalam benak saya.’’ Dan, seperti pada malam menjelang tidur, Anda mengulang-ulang kalimat standar Emile Coue selama sepuluh sampai lima belas menit.

Anda tidak perlu melakukan apa-apa jika Anda tidak tertarik dan, pada kenyataannya, memang lebih mudah tidak melakukan apa-apa. Namun, jika Anda tidak menyugesti diri Anda sendiri, orang lain yang akan menyusupkan sugesti-sugesti mereka ke benak Anda. Mereka akan menjadikan Anda pembenci kaum lain, atau menjadikan Anda orang yang tidak pedulian, atau mendorong Anda menjadi orang yang ceriwis dan rajin mengomel, dan sebagainya. Anda mungkin bisa menolak sugesti-sugesti dari orang lain, tetapi Anda memilih mengikuti saja –dalam bahasa yang keartis-artisan: ’’Saya mengalir saja.’’

Sekiranya Anda seperti itu, Richard Feynman membuat kesimpulan yang menarik setelah pengalamannya dihipnotis. ’’Saya mendapati bahwa hipnosis adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya bisa melakukan sesuatu, tetapi saya tidak mau melakukannya. Itu adalah cara lain untuk menyampaikan bahwa kita tidak sanggup mengerjakan apa-apa yang kita inginkan,’’ tulisnya.

Ideologi Birokrasi di Indonesia

Ideologi Birokrasi di Indonesia

Indra J Piliang ; Ketua Tim Ahli Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
KORAN SINDO, 25 Mei 2015


                                                                                                                                                           
                                                
Pemikiran politik di Indonesia bisa juga digunakan terhadap birokrasi. Birokrasi, bagaimanapun, pernah begitu kuat mempengaruhi masa kolonial dan pasca kolonial, termasuk sebagai kekuatan politik utama.

Walau dijadikan sebagai entitas yang independen dan imparsial, birokrasi kenyataannya masih menjadi kekuatan utama yang bersinggungan dengan politik. Dalam era demokrasi, birokrasi ”dijauhkan” dari politik, dengan hanya memberikan hak memilih, bukan dipilih. Penting diingat bahwa Belanda menguasai Indonesia bukan lewat penguasaan teritorial berupa pengerahan tentara, melainkan melalui birokrasi.

Birokrasi Belanda bekerja dalam masa perang dan damai. Dibandingkan dengan keluasan wilayah Indonesia, jumlah tentara pendudukan sama sekali tidak sebanding. Tentara hadir ketika perang, itu pun dibatasi di daerah-daerah tertentu secara bergiliran. Birokrasi Belanda sama sekali tak mau berperang di seluruh area di Indonesia.

Sebagai kekuatan penting dalam menguasai Indonesia, baik penduduk maupun wilayahnya, birokrasi menggunakan administrasi pemerintahan. Administrasi adalah ruh birokrasi. Penguasaan penduduk dan wilayah itu dilakukan melalui perjanjian, baik perjanjian dagang maupun perjanjian lain. Maka bisa dikatakan, Belanda menguasai Indonesia dengan lembaran-lembaran kertas, bukan dengan peluru dan mesiu.

Dalam proses yang panjang, perjalanan birokrasi di Indonesia mengalami fase-fase yang bergejolak. Baik akibat perubahan politik dan pemerintahan, maupun sentuhan perkembangan lain, terutama teknologi informasi. Birokrasi mengalami perubahan, terutama akibat pergantian elite politik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Birokrasi mengalami tekanan apabila digunakan sebagai kekuatan politik. Padahal, hakikatnya, birokrasi bekerja secara tenang tanpa ada tekanan politik. Tugas publik birokrasi jauh lebih penting, ketimbang tugas politik yang lebih bersifat jangka pendek.

Bergerak ke Mana?

Dari sisi ideologi, belum begitu jelas, birokrasi Indonesia bergerak ke mana. Di negara-negara lain yang ideologinya komunis, misalnya, birokrasi adalah perpanjangan tangan dari partai politik. Di negara-negara sosialis, birokrasi menjalankan fungsi pemberdayaan publik, lewat aksi-aksi sosial. Birokrasi adalah negara dan negara adalah birokrasi itu sendiri, dengan keterlibatan secara bersamaan dengan partai politik dan militer.

Birokrasi begitu melekat dengan partai politik yang menguasai negara. Birokrasi di negara-negara komunis—juga sosialis—adalah birokrasi yang bersifat tertutup. Keputusan yang diambil hampir tidak diketahui dari mana sumbernya. Begitu pun rekrutmennya tertutup, sama sekali tak dibuka kepada kalangan lain di luar birokrasi sendiri. Bahkan, publik sulit mengetahui siapa saja yang menjadi pejabat di dalam struktur pemerintahan.

Yang diketahui hanyalah keputusan-keputusan yang diambil. Dalam perkembangan sekarang, birokrasi di Indonesia terlihat tanpa memiliki ideologi yang jelas. Birokrasi bisa saja dimasuki oleh kalangan lain atas nama rekrutmen terbuka. Proses ”bukabuka”- an dalam tubuh birokrasi ini menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia mulai terlihat liberal, dibandingkan dengan era sebelumnya.

Argumen yang digunakan adalah kemampuan para profesional di tempat lain, lebih baik daripada birokrat. Padahal, swasta yang dijadikan sebagai sektor profesional itu punya target yang berbeda dengan pemerintahan. Kalangan profesional (swasta) lebih ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pertanyaan paling penting untuk dijawab adalah sampai seberapa jauh birokrasi ini direformasi?

Sampai titik mana reformasiitudilakukan? Apakah reformasi birokrasi itu berarti membuka diri bagi masuknya kalangan nonbirokratkedalamtubuhbirokrasi, sekalipun tidak dididik sebagai birokrat dalam sistem nilai yang baku? Birokrasi sebagai pelayan publik tentu berbeda dengan pekerja profesional yang bekerja guna meraih keuntungan semaksimal mungkin.

Juga, bagaimana dengan kewajiban birokrat-birokrat yang sudah pensiun dan menerima dana pensiun? Apakah mereka juga masih memiliki sejumlah tanggung jawab terhadap pemerintah? Dalam bentuk apa? Belum lagi pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, tentunya bisa digunakan sebaik-baiknya guna kepentingan yang lebih luas.

Kajian Birokrasi

Sejumlah pertanyaan itu tentu penting untuk dikaji, mengingat reformasi birokrasi adalah tema sentral yang penting, termasuk dengan pembentukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Birokrasi menjadi satu-satunya unsur yang dibuat kementeriannya, dalam rangka reformasi.

Tidak ada unsur lain yang dibuatkan kementeriannya, katakanlah polisi, militer, maupun penyelenggara negara lainnya. Reformasi birokrasi idealnya hanyalah program yang bisa bersifat jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang, namun bukanlah proses yang berlangsung selamanya tanpa batas akhir. Kalaupun ada perbaikan, sehingga berlangsung terus-menerus, tentu juga memerlukan batas waktu, paling tidak dari sisi batas ideologi.

Di sinilah muncul masalah, apakah birokrasi Indonesia menganut sistem yang tertutup, ataukah terbuka, atau setengah tertutup dan setengah terbuka? Salah satu contoh, kalangan nonbirokrat bisa masuk memimpin satu lembaga birokrasi, dengan cara rekrutmen secara terbuka. Apakah sudah dipikirkan dampakdampak jangka pendek, menengah, dan panjangnya?

Padahal, sebagaimana kita ketahui, kehadiran politisi (partai-partai politik) dalam tubuh birokrasi, juga berlangsung selama lima tahun. Mereka pun menempati posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ataupun anggota parlemen. Politisi hanya memberikan warna ”ideologis” secara terbatas, baik dari sisi waktu atau pengaruh, bahkan hanya semata sebagai warna ”program”, atau bahkan bisa saja hanya warna ”kebijakan”.

Politisi tidak bisa memberikan warna keseluruhan, mengingat birokrasilah yang berada di dalam tubuh penyelenggara negara dan pemerintahan secara berketerusan. Apalagi, jumlah jabatan politik terbatas dibandingkan dengan jumlah birokrasi itu sendiri. Birokrasi selayaknya dilepaskan dari kepentingan partai-partai politik.

Namun, birokrasi tidak bisa mengabaikan sama sekali kehadiran partai-partai politik di alam demokrasi, sehingga birokrasi perlu mempelajari partai-partai politik, baik dari sisi platform, program, hingga kebijakan, sebagaimana juga politisi mempelajari seluruh nomenklatur sebagai penyelenggara negara apabila memenangkan kontestasi.

Collaborative-Economy

Collaborative-Economy

Firmanzah ; Rektor Universitas Paramadina; Guru Besar FEB Universitas Indonesia
KORAN SINDO, 25 Mei 2015


                                                                                                                                                           
                                                
Sampai saat ini mayoritas dari kita masih beranggapan, efisiensi dan efektivitas pasar hanya merupakan fungsi dari persaingan dan kompetisi. Hanya dengan persaingan dan kompetisi, surplus-konsumen dapat dicapai melalui harga yang semakin murah. Namun, di sisi lain, persaingan yang begitu keras justru menciptakan kerugian (industrial-loss) dan praktik-praktik bisnis yang tidak terpuji. Sementara itu kita sangat kecilmenaruh perhatian pada skema-skema kolaborasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas di pasar.

Harus diakui mazhab mainstream dalam teori ekonomi dan kebijakan publik masih terfokus pada the economics of competition dan cenderung mengabaikan the economics of collaboration. Padahal pengalaman di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan China, industri dibangun dan dimajukan tidak hanya melalui mekanisme persaingan, melainkan juga ditopang oleh bentuk-bentuk kerja sama-kolaboratif industrial.

Oleh karena itu, sudah saatnya di Indonesia kita juga lebih melihat peluang pengembangan mindset dan perspektif the economics of collaboration sebagai pelengkap dari perspektif kompetisi dan persaingan. Saat ini sering kali kita mudah terjebak pada pemahaman umum bahwa kolaborasi dan kerja sama industrial akan berujung pada kartel, kolusif, ataupun stigmatisasi mafia.

Tentunya hal ini perlu diluruskan karena tidak semua skema kerja sama dan kemitraan berujung pada hal-hal negatif tersebut. Justru di banyak kasus, melalui skema kerja sama, kemitraan, atau partnership, suatu aktivitas akan menjadi lebih produktif.

Secara teoretis konsep the economics of collaboration mengacu pada sebuah model ekonomi di mana kepemilikan dan akses terhadap sebuah project atau sumber daya ekonomi terbagi di antara instansi pemerintah, perusahaan, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, komunitas atau individu.

Semangat yang diusung dalam hal ini adalah saling-berbagi sumber daya, kompetensi, kapabilitas, dan kemampuan dalam sebuah kerangka kerja sama yang produktif. Premis dasar dalam konsep ini adalah melalui penggabungan kekuatan dari entitas masing-masing, sebuah project tidak hanya menjadi lebih menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan (sustainable).

Akan lebih banyak hal yang dapat dilakukan apabila kerja sama dan koordinasi terjadi secara intens antarentitas. Saya sedang tidak menyarankan konsep kompetisi dan persaingan harus digantikan sepenuhnya oleh konsep kolaborasi dan partnership. Hanya saja tidak semua hal dapat diselesaikan melalui konsep kompetisi dan persaingan.

Bahkan, di berbagai kasus, efisiensi dan efektivitas dapat diwujudkan secara baik melalui skema kolaboratif. Pengalaman di berbagai negara maju, pembangunan industrial tidak hanya menggunakan skema kompetisi dan persaingan saja. Namun skema-skema seperti sinergi, kolaborasi, kerja sama, strategikaliansi dan partnership juga secara masif dilakukan.

Baik antarperusahaan dalam satu industri, berbeda industri ataupun yang bersifat lintas entitas seperti skema kerja sama antara perusahaan-asosiasi, perusahaan-perguruan tinggi, perusahaan-LSM, ataupun perusahaan dengan pemerintah. Banyak perusahaan multinasional yang bersaing satu dengan yang lain di pasar, tetapi di sejumlah kesempatan ternyata mereka melakukan kerja sama yang bersifat kolaboratif.

Misalnya saja kerja sama antara Microfost-Cisco-State Street dan perusahaan lainnya melakukan investasi tidak kurang dari 60 juta euro dalam menyediakan platform akses teknologi dan training bagi peningkatan kualitas karyawan. Sementara itu perusahaan minyak dunia seperti Chevron, BP, ExxonMobil, Sonangol, dan Total berkolaborasi untuk membangun fasilitas training bagi para supplier di Luanda, Angola.

Perusahaan Merck juga bekerja sama dengan perusahaan lokal, LSM lokal serta otoritas lokal di sejumlah negara Amerika Latin seperti Brasil dan Meksiko untuk meningkatkan kualitas kebijakan di bidang kewirausahaan. Model kemitraan dan kerja sama antarlembaga pemerintahan juga menjadi tren dunia saat ini dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan integrasi pembangunan kewilayahan.

Misalnya, laporan penelitian yang dilakukan Jones dan Morris (2008) mendokumentasikan bagaimana kerja sama antarpemerintah kota di Inggris terjadi untuk mewujudkan tujuan bersama. Ketika otoritas Kota Sheffield ingin membangun wilayah berbasis knowledge intensive industry, hal ini tidak dapat dilakukan sendirian. Kemitraan dengan kota sekitarnya seperti Rotherham dan Doncaster dilakukan.

Selain itu Pemerintah Inggris terus mengembangkan apa yang disebut sebagai city-tocity collaboration project untuk mengoptimalkan the economics of collaboration. Mereka sangat mendukung proyek-kolaboratif antara Glasgow dan Edinburgh, Liverpool dan Manchester City di bidang kepariwisataan, dan kerja sama antara beberapa kota seperti Peterborough-Luton-Ipswich-Norwich- Colchester-Southen on Sea untuk mendorong penciptaan lapangan kerja secara kolektif.

Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan bahwa dengan bekerja sama dan kemitraan, hasil yang didapat akan lebih besar dibandingkan bila dilakukan sendiri oleh tiap kota di Inggris. Sebenarnya di Indonesia sejumlah proyek kerja sama dan kemitraan secara kolaboratif juga telah dilakukan. Hasilnya memang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan dikerjakan sendiri-sendiri.

Misalnya, keberhasilan kita dalam membangun tol Bali Mandara hasil konsorsium multisektor yang terdiri atas BUMN konstruksi, pemda dan BUMN perbankan. Tol Bali Mandara juga dimiliki bersama antara PT Jasa marga, Pelindo III, Angkasa Pura I, Adhikarya, Hutama Karya, PT BTDC, Pemprov Bali, dan Pemkab Badung. Melalui penggabungan sumber daya dan kompetensi, jalan tol dapat terselesaikan dengan baik.

Kerja sama antarlembaga tinggi negara juga terjadi secara baik ketika Pemerintah-BPK-BI pada September 2014 menyepakati pedoman prosedur transaksi lindung nilai (hedging) bagi semua entitas, termasuk BUMN maupun departemen terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama.

Begitu juga dengan skema-skema kolaboratif lainnya seperti kebijakan dari Kementerian Pendidikan untuk mendorong hibah riset bagi peneliti yang mengharuskan bermitra dengan universitas lain dan hibah riset yang bersifat multidisipliner. Indonesia saat ini semakin membutuhkan pola dan skema kemitraan yang bersifat kolaboratif di berbagai sektor kehidupan. Semangat ini juga merupakan cerminan dari akar budaya dan karakter asli masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong.

Dengan membanjirnya budaya individualistis serta semakin ketatnya persaingan dan kompetisi di seluruh aspek kehidupan, budaya kolaboratif (collaborative-culture) perlu kita kembangkan. Terlebih dengan struktur pemerintahan pasca- Reformasi yang bertumpu pada semangat desentralisasi, kebutuhan akan collaborative-action, collaborative-project, collaborative-venture, dan collaborative-planning semakin kita perlukan.

Karena kalau tidak, yang justru akan menguat adalah ego-sektoral di entitas masing-masing yang justru saling menegasikan dan mengunci satu dengan yang lain. Seperti pengalaman di banyak negara, peranan pemerintah untuk mendorong skema dan pola kerja sama, kemitraan dan partnership sangat diperlukan. Political dan good-will dari pemerintah untuk mendorong skema-skema kerja sama akan memperkuat semangat kolaboratif di Indonesia.

Selain itu, kebijakan fiskal dan program pemerintah juga dapat diarahkan untuk memperbanyak munculnya inisiatif baru yang bersifat kolaboratif antarsesama anak bangsa. Melalui hal ini, tidak hanya manfaat ekonomis yang akan kita dapatkan, tetapi juga akan semakin memperkuat rasa kebersamaan dan rasa kepemilikan yang menjadi modal penting dalam membangun karakter unggul sebuah negara maju, kuat, mandiri, dan berkeadilan.

Menanti Kiprah Kaum Muda

Menanti Kiprah Kaum Muda

Biyanto; Dosen UIN Sunan Ampel; Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim
KORAN SINDO, 25 Mei 2015


                                                                                                                                                           
                                                
Kongres IV Partai Demokrat belum lama ini usai. Seperti diduga banyak kalangan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memimpin Partai Demokrat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil Kongres Partai Demokrat semakin mengukuhkan dominasi politisi senior dalam panggung politik nasional. Itu berarti yang akan menentukan proses politik dalam Pemilu 2019 mendatang hampir pasti adalah politisi-politisi kawakan.

Seperti diketahui, panggung politik nasional saat ini masih didominasi kaum tua. Itu dapat diamati dari figur-figur politisi ternama yang memimpin partai masing-masing. Misalnya Megawati Soekarnoputri (PDIP), Aburizal Bakrie (Golkar), Wiranto (Hanura), Surya Paloh (Nasdem), Agung Laksono (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Prabowo Subianto (Gerindra), Dzan Faridz (PPP), dan Yusril Ihza Mahendra (PBB).

Sementara kiprah kaum muda dalam panggung politik nasional direpresentasikan Muhaimin Iskandar (PKB), Anis Matta (PKS), dan Romahurmuzy (PPP). Kini juga muncul politisi muda yang masih segar dan dinamis seperti Hary Tanoesoedibjo (Persatuan Indonesia, Perindo) dan Grace Natalie (Partai Solidaritas Indonesia, PSI). Keduanya memimpin partai baru dan banyak mengakomodasi kaum muda semacam Ahmad Rofiq (sekjen Perindo) dan Raja Juli Antoni (sekjen PSI).

Realitas minimnya calon pemimpin dari kaum muda seharusnya menjadi perhatian elite partai politik, sebab salah satu fungsi partai politik adalah kaderisasi. Persoalan kaderisasi ini penting karena sangat terkait dengan masa depan kepemimpinan, baik level nasional maupun lokal. Tetapi jujur harus diakui, hampir semua partai politik tidak serius melakukan kaderisasi.

Bahkan ada partai politik tertentu yang hanya bekerja lima tahun sekali, yakni menjelang pemilu. Pada saat pemilu itulah, elite politik baru menyadari bahwa partainya tidak memiliki kader yang kompeten untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif atau kepala daerah. Di samping gagalnya kaderisasi, budaya ewuh pakewuh juga melanggengkan kekuasaan kaum tua.

Dampaknya, kiprah kaum muda dalam ranah politik selalu berada dalam bayang-bayang politisi senior. Padahal jika bangsa ini mau belajar pada sejarah, akan ditemukan fakta bahwa kiprah kaum muda dalam gerakan kebangsaan sungguh luar biasa. Kiprah kaum muda dalam sejarah pergerakan bermula dari pendirian Budi Utomo oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter pada 20 Mei 1908.

Pendirian Budi Utomo sekaligus menjadi penanda kebangkitan nasional. Karena itu pada setiap 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa selanjutnya tampak dalam peristiwa Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998).

Sumbangsih kaum muda yang tergambar dalam beberapa peristiwa historis tersebut menunjukkan mereka sesungguhnya memiliki kultur keilmuan, keterampilan berorganisasi, dan jaringan yang hebat. Sangat disayangkan, kultur tersebut tenggelam dalam hiruk-pikuk politik sepanjang era reformasi. Bahkan, kita menyaksikan adanya penguatan interes politik di kalangan kaum muda.

Kaum muda saat ini tampak lebih menunjukkan minat di bidang politik. Keterlibatan kaum muda dalam politik menemukan momentum yang tepat seiring dengan kebijakan multipartai. Dinamika politik lokal juga memberikan ruang terbuka bagi kaum muda untuk berkiprah di jalur politik. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kini terjadi peningkatan ”syahwat politik” di kalangan kaum muda.

Peningkatan syahwat politik tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga dalam skala nasional. Sebagai konsekuensi adanya peningkatan syahwat politik kaum muda, kiprah dan perjuangan mereka banyak disalurkan melalui aktivitas politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian kaum muda tergoda dengan kehidupan politik yang dianggap lebih menjanjikan masa depan.

Akibatnya, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi ruh perjuangan kaum muda terus tergerus. Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal pada pimpinan partai. Peningkatan interes politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah akibat perbedaan pilihan politik.

Perjuangan kaum muda pun tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, tetapi bertujuan pragmatis-jangka pendek. Pilihan sebagian kaum muda berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan di ranah kultural tidak begitu tampak. Padahal kalau dipikirkan, wilayah perjuangan di bidang politik jelas terbatas dengan peminat yang sangat banyak.

Akibatnya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Sementara perjuangan di ranah kultural memiliki area yang luas dengan peminat sangat sedikit. Sebagian kaum muda berpikiran bahwa berkiprah melalui jalur politik dapat memberikan harapan yang serba instan untuk meraih kekuasaan, kemapanan, status sosial, dan kecukupan materi.

Sementara berjuang melalui jalur kultural dianggap merupakan investasi jangka panjang yang melelahkan, penuh perjuangan, berpeluh keringat, dan hasilnya baru dapat dinikmati kemudian. Penting ditekankan bahwa kiprah kaum muda melalui jalur politik atau kultural sama-sama penting.

Bangsa ini pasti membutuhkan pribadi-pribadi hebat dari kaum muda yang idealis, dinamis, penuh dedikasi, sederhana, dan tahan godaan. Tetapi sangat disayangkan, realitas masih menunjukkan bahwa panggung politik nasional belum begitu bersahabat dengan kaum muda. Semua itu terjadi karena kaum tua masih menunjukkan ”syahwat politik” untuk berkuasa.

Dampaknya, kaum muda kurang memiliki keberanian untuk tampil. Dominasi kaum tua semakin terang-benderang seiring dengan selesainya muktamar, kongres, atau musyawarah nasional (munas) partai-partai politik.

Dalam permusyawaratan tertinggi partai politik itu, jelas sekali kiprah kaum muda belum terakomodasi dengan baik. Karena itu, jangan heran jika panggung politik nasional lima tahun mendatang akan tetap berada di bawah cengkeraman kaum tua. Padahal jika kita ingin serius menyiapkan pemimpin masa depan, saat inilah momentum yang tepat untuk memberikan panggung politik bagi kaum muda.

Untuk itu, politisi kaum tua harus berjiwa besar. Kaum tua harus legawa menyerahkan estafet kepemimpinan pada kaum muda. Itu penting agar lima tahun mendatang tidak terjadi gejala 4 L (lo lagi lo lagi ).