Senin, 06 Juli 2015

Mengapa Harus Takut pada KPK?

Mengapa Harus Takut pada KPK?

   Victor Silaen  ;  Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan
KORAN SINDO, 04 Juli 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya mengapresiasi kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini dalam memberantas korupsi di negara yang dari tahun ke tahun selalu berperingkat korupsi “lumayan tinggi” ini.

Saya salut ketika KPK dipimpin oleh Antasari Azhar yang berani karena saat itu banyak “orang penting” yang dijebloskan ke penjara akibat korupsi. Begitu pun ketika KPK dipimpin oleh Abraham Samad yang garang, yang juga membuat banyak penyelenggara negara mendekam di rumah prodeo. Boleh jadi karena itulah, gagasan untuk mempreteli kewenangan KPK telah berkali-kali muncul ke permukaan.

Pada 29 Juli 2011 misalnya Ketua DPR Marzuki Ali berkata begini: “Perlu dipikirkan kembali apakah lembaganya (KPK) perlu dibubarkan, dan fungsinya kita kembalikan ke lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, dengan pengawasan yang lebih baik.” Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan beberapa bulan kemudian oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah.

Ia bahkan mengatakan, selama ini banyak anggota DPR yang tidak suka dengan keberadaan KPK. “Hanya, mereka tidak (berani) seperti saya,” ucapnya. Pertanyaannya, benarkah banyak anggota DPR yang tak menyukai keberadaan KPK? Mengapa demikian? Bukankah DPR yang membidani kelahiran lembaga antirasuah ini? Mengapa kemudian justru DPR sendiri yang ingin membubarkannya? Terus terang ini memunculkan kecurigaan, jangan-jangan DPR khawatir jika makin lama, makin banyak anggotanya yang dijerat KPK.

Kecurigaan ini beralasan. Bukankah DPR ditengarai sebagai salah satu lembaga negara terkorup di negara ini (antara lain menurut hasil survei lembaga kajian nonprofit Populi Center, Januari 2015)? Kini gagasan kontroversial yang menyangkut keberadaan KPK muncul kembali dari DPR melalui draf revisi UU KPK.

Memang, draf tersebut sama sekali tak menyebut-nyebut pembubaran KPK. Namun, sejumlah kewenangan KPK yang diusulkan untuk dipangkas maupun diubah niscaya membuat lembaga independen ini tak lagi dapat diandalkan untuk berdiri di garda depan dalam perang melawan korupsi. Tak pelak, sejumlah pihak dan kalangan pun menyatakan protes dan keberatannya.

Syukurlah, akhirnya pemerintah secara tegas menyatakan bahwa revisi UU KPK itu ditolak. Kini publik boleh bernafas lega karena revisi UU tersebut tak dapat berjalan hanya berdasarkan keinginan DPR. Diperlukan juga pembahasan bersama pemerintah, dalam hal ini menteri hukum dan HAM, untuk merealisasikan usulan tersebut. Sebenarnya kalau revisi yang diusulkan DPR bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat posisi KPK, kita layak menyetujuinya.

Sebaliknya, jika revisi yang dimaksud secara langsung maupun tak langsung hanya ingin melemahkan lembaga antirasuah ini, kita patut menolaknya. Kita harus mengakui bahwa kian lama kian banyak orang yang bersimpati kepada KPK, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya. Jujur saja, publik lebih berharap banyak kepada KPK daripada Polri dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, tak dapat disangkal bahwa publik kian lama kian muak terhadap para wakil rakyat di lembaga legislatif yang rakus duit itu.

Tak heran jika wacana pembubaran KPK atau revisi UU KPK, baik dulu maupun sekarang, seakan menjadi bumerang bagi DPR sendiri. Sebenarnya KPK, sebagai lembaga negara, tak perlu ada jika penyakit korupsi tidak semakin mengganas di negeri ini. Bukankah karena praktik korupsi yang kian merajalela itu, keberadaan KPK diperlukan? Ingatlah bahwa dalam upaya memberantas korupsi selama ini, negara telah banyak membuat lembaga antikorupsi.

Pada era Soeharto ada Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi 4, dan akhirnya Operasi Tertib (Opstib). Pasca- Soeharto dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Namun, baru membongkar kasus suap di dunia peradilan, tak lama kemudian TGPTPK dibubarkan atas putusan Mahkamah Agung.

Pada era Abdurrahman Wahid, sang presiden sendiri yang tersangkut kasus Bruneigate dan Buloggate I. Masuk ke era Megawati Soekarnoputri, kembali muncul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Hasilnya? Alihalih menyusut, praktik korupsi malah makin menggila. Kalaupun ada yang berubah adalah korupsi di tingkat atas (korupsi politik), dengan terjadinya transformasi korupsi dari oligarki ke multipartai.

Jika dulu korupsi lebih banyak melibatkan pemerintah dan Golkar, kini korupsi dilakukan secara berjemaah: melibatkan banyak partai dan elite politik bersama mitra kerja mereka di berbagai lembaga. Jika dulu korupsi berpusat di Istana dan dikendalikan dari sana bersama dengan para kroni Soeharto, sekarang aktor korupsi telah berserakan di semua kekuatan politik.

Berdasarkan itulah, korupsi kemudian dipandang sebagai “kejahatan luar biasa” (extra ordinary crime). Kalau begitu, upaya memerangi korupsi tentulah harus secara luar biasa pula. Korupsi harus digempur dari berbagai aspek dan sistem, serta gerakan moral dan masyarakat sipil yang harus makin digencarkan. 

Kini sudahkah praktik korupsi semakin berkurang? Agaknya anekdot ini benar: kini korupsi tak lagi dilakukan di bawah meja, tapi justru di atas meja. Bahkan kalau perlu, mejanya sekaligus disikat. Sinis, tapi benar. Atas dasar itulah, KPK sebenarnya justru harus diperluas kewenangannya serta diperkuat komisioner dan penyidiknya. Sebaliknya, jangan pernah berpikir untuk menggembosinya, terutama menyangkut beberapa hal ini. Pertama, soal kewenangan penyadapan.

Jika kewenangan ini dihilangkan, roh dari KPK dengan sendirinya hilang. Maka itu, alangkah anehnya kalau ada yang berpikir KPK boleh menyadap, tapi harus mengajukan izin dulu ke pengadilan. Kedua , KPK tidak perlu diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan perkara yang tengah ditangani.

Selama ini KPK melalui undang-undang memiliki kuasa penuh dalam memberantas korupsi dengan nihilnya kemampuan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Maka itu, kalau kewenangan menerbitkan SP3 itu berlaku bagi KPK, dengan sendirinya KPK pun seperti penyidik yang lain di kejaksaan atau di kepolisian.

Ketiga, soal kepemimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial. Artinya, tidak perlu ada aturan bahwa KPK dalam membuat keputusan penetapan tersangka korupsi memerlukan penandatanganan dari semua komisioner di lembaga tersebut. Cukup berjumlah minimal setengah plus satu. Itu seharusnya dapat diterima keabsahannya.

Keempat , soal tidak diperlukannya badan pengawas di KPK karena UU KPK tidak menyebutkan KPK mempunyai badan pengawas, kecuali penasihat. Kelima , KPK harus tetap dijamin kewenangannya dalam melakukan penyidikan (termasuk mengangkat penyidik) sampai penuntutan. Pendeknya, selama praktik korupsi masih merajalela di negeri ini, KPK yang sekarang tak sekali-kali boleh direduksi kewenangannya.

KPK juga tak boleh digeser aktivitas utamanya dari pemberantasan menjadi pencegahan. Apalagi huruf “P” dalam akronim KPK itu sendiri bermakna “pemberantasan”. Bukankah melalui upaya pemberantasan korupsi sebenarnya upaya pencegahan sudah otomatis tercakup di dalamnya? Akhirnya DPR perlu merenungkan pertanyaan ini: kalau diri sendiri benar dan bersih, mengapa harus takut pada KPK. 

Laknat Korupsi

Laknat Korupsi

   Moh Mahfud MD  ;   Guru Besar Hukum Konstitusi
KORAN SINDO, 04 Juli 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Meskipun hukum pidana Islam (jinayat) tidak berlaku di dalam hukum positif Indonesia, tetapi sebagai bagian dari ilmu banyak juga yang mempelajarinya, terutama di pondok pesantren. Di beberapa fakultas hukum, apalagi di fakultas syariah, fiqh jinayat bahkan menjadi mata kuliah tersendiri. Melalui media sosial sangat banyak juga masyarakat yang menanyakan kemungkinan pemberlakuan ancaman dan penjatuhan hukum pidana Islam bagi pelaku kejahatan di Indonesia. Misalnya soal hukuman bagi kejahatan narkoba dan kejahatan korupsi.

Apa ancaman hukuman pidana korupsi menurut hukum Islam? Bisakah dihukum mati atau dihukum potong tangan seperti jenis-jenis hukuman yang berlaku di dalam hukum pidana Islam? Jawabannya, tentu saja, jinayat atau hukum pidana Islam tidak berlaku sebagai hukum di Indonesia. Di Indonesia, hukum pidana Islam bukanlah hukum dalam arti "peraturan resmi yang berlaku dan mengikat", melainkan sekadar bagian dari objek ilmu hukum yang bisa dipelajari secara akademis.

Terhadap kejahatan korupsi di Indonesia tidak bisa diberlakukan hukum pidana Islam. Tetapi usulan agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati memang bisa saja diberlakukan, bukan karena ada di dalam jinayat, melainkan didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri.

Bahkan untuk hukum pidana yang berlaku sekarang ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi memang sudah ada di Indonesia, yakni di dalam UU Nomor 30/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam undang-undang tersebut ancaman hukuman bagi pelaku korupsi adalah hukuman penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup, tetapi bisa juga dijatuhi hukuman mati jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan krisis.

Untuk sekadar diketahui, sebagai ilmu dapat dikemukakan bahwa hukum pidana Islam sama sekali tidak menentukan jenis hukuman apa bagi pelaku korupsi.

Jenis-jenis hukuman di dalam Islam terdiri dari qishash, hudud (had), dan ta’zir.
Qishash adalah penghukuman pidana secara sama dengan pidana yang dilakukannya yang biasanya terkait dengan kejahatan terhadap fisik manusia, misalnya, yang membunuh dijatuhi hukuman dibunuh juga, yang membuat cacat tubuh dijatuhi hukuman pencacatan tubuh.
Adapun hudud adalah penghukuman yang jenisnya ditentukan dalam kualitas tertentu sesuai dengan jenis perbuatannya, misalnya, penzina yang masih bujang dicambuk masing-masing 100 kali, pencuri dipotong tangan, penzina muhshan (sudah punya istri atau suami) dirajam sampai mati.

Di luar ancaman hukuman yang sudah ditentukan berdasar qishash dan hudud ada jenis hukuman atau penghukuman berdasar ta’zir, yakni, hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasar pertimbangannya sendiri sesuai dengan kualitas atau berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Penghinaan terhadap orang lain atau penggelapan dokumen, misalnya, tidak ada jenis hukumannya yang pasti di dalam hukum pidana Islam. Begitu juga kejahatan narkoba, tidak ada ancaman hukumannya yang bisa dijadikan patokan oleh hakim. Dalam tindak pidana yang tidak ada patokan penghukuman itulah hakim bisa membuat hukuman sendiri berdasarkan ta’zir, yakni hukuman yang ditentukan sendiri oleh hakim sesuai dengan penilaiannya atas tindak pidana tersebut.

Bagaimana dengan tindak pidana korupsi? Seperti dikemukakan di atas, banyak yang mengusulkan agar koruptor dijatuhi hukuman potong tangan karena hakikat korupsi itu sama dengan mencuri.

Ada juga yang mengusulkan koruptor dijatuhi hukuman mati karena kejahatan tersebut tak kalah kejam dari pembunuhan, bahkan korupsi itu bisa berskala pembunuhan terhadap banyak orang.

Jika dikaitkan dengan tiga jenis pemidanaan (qishash, hudud, dan ta’zir) maka jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak masuk dalam penghukuman dengan qishash atau hudud. Artinya, menurut hukum pidana Islam pun sebenarnya tindak pidana korupsi termasuk dalam lingkup ta’zir, yakni tindak pidana yang hukumannya bisa ditentukan oleh hakim secara kasus per kasus.

Dengan kewenangan menghukum berdasar ta’zir hakim bisa menjatuhkan hukuman pidana kepada koruptor secara bervariasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang melakukan korupsi karena kemiskinan (by need), misalnya, menaikkan harga pembelian kertas atau alat tulis lain yang jumlahnya tidak banyak karena ingin membayar uang sekolah anaknya bisa hanya dijatuhi hukuman ringan seperti denda.

Tetapi yang melakukan korupsi karena keserakahan atau kerakusan (by greed) sampai miliaran atau ratusan miliar rupiah bisa dijatuhi hukuman berat seperti pemenjaraan selama bertahun-tahun, bahkan dijatuhi hukuman mati.

Jadi jenis hukuman atas korupsi, karena tidak masuk dalam qishash dan hudud, maka bisa juga dilakukan dalam bentuk penghukuman mati, jika berdasar rasa keadilan yang digalinya, hakim menganggap layak untuk itu.

Meski korupsi tidak termasuk dalam hukuman qishash atau hudud, Islam menganggap korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius. Nabi Muhammad SAW menyatakan korupsi itu terlaknat, dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Laknat tentu lebih berat daripada hudud atau qishash, sebab laknat itu dijatuhkan untuk perusak sekelas iblis. Pelaknatan atas iblis, misalnya, disebutkan di dalam Alqur’an Surat Alhijr ayat (35) ketika Allah berfirman kepada Iblis, ”Laknatlah atasmu sampai hari pembalasan.”

Swasembada Pangan yang Menyejahterakan Petani

Swasembada Pangan yang Menyejahterakan Petani

   Noer Fauzi Rachman  ;   Ketua Dewan Pengarah Prakarsa Desa;
Peneliti Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi Agraria;
Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria
KORAN SINDO, 04 Juli 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Mengawali Juli 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) membuat suatu pengumuman yang menjadi rujukan awal untuk mengevaluasi pilihan kebijakan dan kerja keras kepemimpinan dan jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Produksi padi pada 2015 diperkirakan naik sebesar 6,64% dibandingkan pada 2014. Pada 2015 sebesar 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG), sedangkan pada 2014 sebesar 70,85 juta ton GKG, luas panen 2015 diperkirakan naik 512,06 ribu hektare (3,71%). Produktivitas 2015 diperkirakan naik 1,145 kuintal/hektare (2,82%).

Produksi jagung diperkirakan naik sebesar 8,72% dibandingkanpada 2014.
Pada 2015 sebesar 20,67 juta ton dan pada 2014 sebesar 19,01 juta ton. Luas panen 2015 diperkirakan naik 160,48 ribu hectare (4,18%) dan produktivitas 2015 diperkirakan naik 2,16 kuintal/hektare (4,36%). Sementara produksi kedelai diperkirakan naik sebesar 4,59% dibandingkan pada 2014. Pada 2015 sebesar 998.870 ton dan pada 2014 sebesar 955.000 ton. Luas panen 2015 diperkirakan naik 24.670 hektare (4,01%) dan produktivitas 2015 diperkirakan naik 0,09 kuintal/hektare (0,58%).

Kepala BPS Dr Suryamin M Sc menyampaikan, “Untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir tiga komoditi (padi, jagung, dan kedelai) ini mengalami kenaikan secara bersamaan. Hal ini karena program Upsus (Upaya Khusus) yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.” Capaian produksi padi, jagung, dan kedelai 2015 itu telah membangkitkan optimisme.

Perbaikan tersebut tentu membuat kita yakin bisa pada suatu titik mencapai swasembada pangan dan tak bergantung pada impor. Selama ini impor pangan telah menunjukkan komplikasi ekonomi rente dalam perdagangan impor pangan dan kecanduan yang parah. Pilihan kebijakan pertanian untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan/stok dan kebutuhan konsumsi dilakukan bukan dengan cara pengadaan komoditas pangan melalui impor melalui perdagangan internasional, melainkan dengan cara menggenjot produktivitas dan frekuensi penanaman, dengan perbaikan prasarana dan sarana pertanian, distribusi pupuk, racun hama, dan asintan (alat mesin pertanian).

Angka produksi padi, jagung, dan kedelai itu diyakini telah membuktikan keampuhan formula itu. Meski keampuhan jalan ini terbukti, keberhasilan pemerintah juga akan ditentukan oleh ampuh dan tidaknya cara yang dipergunakan untuk mengatasi ketidakpuasan dan permainan dari pemain-pemain impor pangan yang telah menikmati kekayaan dari privilese mereka selama ini.

Tantangan untuk Menyejahterakan Petani

Mencapai swasembada bisa saja dengan memaksa petani menjadi produktif dan meningkatkan frekuensi penanaman, dengan perbaikan prasarana dan sarana pertanian, serta distribusi pupuk, racun hama, dan asintan. Pengumuman BPS mengenai nilai tukar petani pada Juni 2015 menunjukkan bahwa kesejahteraan petani belum meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya produksi pangan. Angka nilai tukar petani (NTP) nasional Juni 2015 sebesar 100,52 atau naik 0,50% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP sedikit ini, menurut BPS, karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 1,15% lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,65%.

Swasembada pangan tanpa meningkatkan kesejahteraan petani dapat membuat pemerintah digugat legitimasinya bahwa peningkatan anggaran dan belanja Kementerian Pertanian bukanlah untuk kesejahteraan petani, melainkan untuk mereka yang mengerjakan dan membuat kebijakan dan menjalankan program-program pertanian. Petani pun hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan belaka.

Bagaimana cara pencapaian swasembada pangan yang sekaligus menyejahterakan petani? Tak mungkin terjadi kecuali dengan menempatkan petani itu sendiri sebagai subjek yang berdaulat. Pembandingan antara Sensus Pertanian (SP) 2013 dan SP2003 menunjukkan bahwa pengurangan jumlah rumah tangga petani berlangsung secara drastis, yakni kurang lebih satu rumah tangga petani per satu menit. Mereka terpaksa meninggalkan profesinya sebagai petani.

Ini krisis agraria dari pertanian rakyat, yang utamanya karena empat hal utama, yakni konversi tanah pertanian rakyat, usaha pertanian rakyat tidak menguntungkan, hilangnya minat pemuda-pemudi untuk bekerja sebagai petani di pertanian rakyat, dan perampasan-perampasan tanah pertanian rakyat untuk proyek-proyek perkebunan, industri, pertambangan, infrastruktur, dan sebagainya.

Kementerian Pertanian telah berhasil dipimpin dengan menjalankan Upaya Khusus (UPSUS) untuk peningkatan swasembada pangan, namun belum sampai bisa menyelesaikan krisis agraria dari pertanian rakyat itu. Bagaimana caranya UPSUS itu digaransi sedemikian rupa dengan tambahan tujuan baru, yakni membuat pertanian rakyat bisa menjadi sumber kesejahteraan petani?

Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri. Petani harus dijamin kepastian haknya atas tanah, termasuk petani dan pertanian rakyat yang berada di dalam kawasan hutan negara, dan hidup dalam pengaruh sistem agraria perkebunan-perkebunan raksasa. Mereka sama sekali belum pernah disentuh oleh kerja Kementerian Pertanian. Tata guna tanah musti dipulihkan sedemikian rupa agar fungsi-fungsi faali dari alam, terutama siklus air, bisa melayani pertanian rakyat secara berlanjut.

Koperasi perlu diarahkan mengurusi produksi pertanian. Desa bukan hanya mengurusi pemerintahan, melainkan badan usaha milik desa (bumdes) perlu diefektifkan untuk memberdayakan petani dan membuat pertanian rakyat benar-benar bisa menyejahterakan. Jadi, kementerian/lembaga pemerintah harus bekerja sama, terutama yang oleh mereka mengurusi sektor agraria, kehutanan, koperasi, dan desa. Dapatkah cita-cita itu diwujudkan?

Sabtu, 04 Juli 2015

Mentahnya Pembatasan Dinasti Politik

Mentahnya Pembatasan Dinasti Politik

   Fadli Ramadhanil  ;   Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
KOMPAS, 04 Juli 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Semangat pembatasan praktik dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah hampir dipastikan akan mentah. Hal ini menyusul dikeluarkannya Surat Edaran No 302/KPU/VI/2015 perihal penjelasan beberapa aturan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Ada beberpa butir penting di dalam surat edaran (SE) tersebut yang justru kontraproduktif dengan semangat pembatasan praktik politik dinasti yang diusung di dalam UU No 8/2015. Meskipun UU ini mempunyai kelemahan dalam substansi terkait pengaturan hubungan bakal calon dengan petahana, setidaknya KPU tidak memberikan tafsiran lain kepada ketentuan ini, yang berpotensi besar menyebabkan pengaturan petahana tidak bisa diterapkan dalam pilkada mendatang.

Regulasi tumpul

Adanya ketentuan yang coba mengatur jadwal pencalonan kepala daerah bagi petahana dengan keluarganya, tentu saja berbasiskan keinginan untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat di daerah. Apa yang terjadi di Banten dan Bangkalan, Madura, misalnya, tentu menjadi pembelajaran bahwa dibutuhkan mekanisme dan sistem pencalonan kepala daerah yang lebih seimbang. Petahana yang memiliki akses yang lebih leluasa terhadap apa pun, telah menciptakan praktik dinasti politik di daerah.

Namun, dengan terbitnya SE KPU No 302/KPU/VI/2015, pengaturan pencalonan kepala daerah untuk keluarga petahana akan menjadi ketentuan tumpul yang tak berguna. Dalam SE tersebut, KPU menyebutkan, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran, mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran, dan berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran, tidak termasuk dengan pengertian petahana yang dimaksud KPU dalam peraturannya.

Artinya, jika petahana mengambil langkah atau berada dalam kondisi yang disebut di dalam SE KPU, maka tidak ada halangan untuk keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kepala daerah di jabatan yang sama. Dengan batas penalaran yang wajar, bentangan aturan yang muncul di atas akan sangat mudah untuk diakali oleh bakal calon kepala daerah yang "sempat" terhalang dengan adanya larangan mempunyai konflik kepentingan dengan petahana.

Langkah yang paling mudah untuk dilakukan tentu mengundurkan diri sebelum tahapan pelaksanaan pilkada sampai  pada masa pendaftaran pasangan calon. Jika merujuk tahapan pelaksanaan pilkada yang disusun KPU, pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada 26-28 Juli 2015. Jika berandai secara sederhana, kalaupun 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada 2015 terdapat bakal calon yang terhalang dengan ketentuan konflik kepentingan dengan petahana, sangat mudah untuk disikapi dengan mengundurkan diri sebelum 26 Juli 2015.

Meski di dalam SE tersebut juga diwajibkan adanya surat keputusan pemberhentian dari instansi yang berwenang terhadap kepala daerah yang mengundurkan diri, tetapi semangat pengaturan untuk menghindari munculnya dinasti politik di daerah sudah mendekati kelumpuhan. Hal lain, adanya frasa di dalam SE KPU yang "mementahkan" pembatasan dinasti politik adalah, persyaratan untuk tidak punya konflik kepentingan dengan petahana, tidak berlaku bagi calon kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran pasangan calon.

Artinya, bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya sebelum 26 Juli 2015, tidak dapat dijangkau dengan pengaturan konflik kepentingan dengan petahana. Jika merujuk data 269 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, seperti dilansir KPU, maka 22 daerah dipastikan "terbebas" dari pengaturan konflik kepentingan dengan petahana karena masa jabatannya habis sebelum 26 Juli 2015. Masing- masing terdiri dari dua daerah provinsi, dua daerah kota, dan 18 daerah kabupaten.

Persoalan sejak awal

Potensi mentahnya pengaturan konflik kepentingan dengan petahana ini tidak berdiri sendiri. SE KPU yang diterbitkan untuk menjelaskan PKPU No 9/2015 merupakan konsekuensi sempitnya definisi petahana yang diinginkan DPR kala pembahasan PKPU No 9/2015.

Kalau memang ingin sungguh mengatur praktik dinasti politik, hal-hal prinsip semestinya diatur jelas di tingkat UU. Misalnya, soal definisi petahana. Dalam kondisi masa jabatan kepala daerah yang masih tidak bersamaan, DPR dan pemerintah haruslah mampu merumuskan norma yang dapat mengatur hal tersebut dalam pengaturan petahana.

Hal penting lainnya yang mesti diatur pada tingkat UU adalah batasan dan kondisi di mana seorang kepala daerah bisa gugur identitas petahana atas dirinya. Salah satu keadaan yang mesti diatur adalah ketika seorang kepala daerah meninggal dunia atau keadaan yang membuat yang bersangkutan berhalangan tetap lainnya. Rumusan ini tentunya juga mesti disinkronkan dengan pengaturan di UU pemda yang detail mengatur terkait masa jabatan kepala daerah.

Jawaban atas persoalan tersebut sebenarnya dapat disandarkan pada Mahkamah Konstitusi. Proses uji materi terkait ketentuan Pasal 7 huruf r UU No 8/2015 terkait dengan petahana sudah memasuki tahapan akhir pemeriksaan di MK. Sebaiknya MK segera memutuskan persoalan ini. Kita tentu berharap, putusan MK nantinya mampu menjelaskan pentingnya prinsip pengaturan konflik kepentingan dengan petahana.

Lebih dari itu, putusan MK juga diharapkan mampu secara mendalam memberikan jawaban atas kebutuhan pengaturan dan batasan dalam ketentuan bahwa bakal calon kepala daerah disyaratkan tidak punya konflik kepentingan dengan petahana.

Ambalat Lagi

Ambalat Lagi

   I Made Andi Arsana  ;   Dosen Teknik Geodesi UGM;
Peneliti Isu Perbatasan Internasional
KOMPAS, 04 Juli 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pada 2005 silam hubungan Indonesia dan Malaysia sempat memanas karena sengketa Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Satu dekade berlalu, ternyata Ambalat mencuat lagi dan menimbulkan keresahan yang hampir sama. Perihal perbatasan memang tidak sederhana.

Indonesia berbagi daratan dengan Malaysia di Borneo sebagai konsekuensi dari kolonialisasi Inggris dan Belanda. Prinsip bahwa wilayah dan batas wilayah suatu negara mengikuti penjajahnya dianut berbagai negara di dunia dewasa ini.

Meski garis batas darat sudah jelas, garis batas lautnya belum ditetapkan. Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia berakhir di sisi timur daratan Borneo, memotong Pulau Sebatik. Idealnya, garis batas yang memotong Pulau Sebatik inilah yang diteruskan ke arah Laut Sulawesi sehingga menjadi pembagi kawasan laut bagi kedua negara. Sayangnya, garis ini belum kunjung terwujud sehingga pembagian laut di Laut Sulawesi belum tuntas hingga kini.

Pelanggaran?

Jika demikian, mengapa ada berita pelanggaran? Mengapa kita bisa yakin menuduh Malaysia memasuki wilayah Indonesia di Ambalat?

Perlu dipahami bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia belum bersepakat tentang pembagian kawasan laut, kedua negara sudah mencoba mengklaim secara sepihak. Tidak saja mengklaim, sejak 1960-an Indonesia bahkan sudah menetapkan kawasan konsesi dengan membuat kavling/blok dasar laut yang mengandung minyak atau hidrokarbon lainnya. Blok konsesi ini dieksplorasi perusahaan profesional yang mendapat izin. Salah satu kavling tersebut bernama Ambalat (1999) dan satu lagi bernama East Ambalat (2004).

Malaysia tidak protes secara eksplisit, seakan-akan menyetujui. Meski demikian, pada 1979 Malaysia mengajukan klaim sepihaknya melalui sebuah peta yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia. Indonesia menganggap Malaysia salah karena mengklaim apa yang sudah diklaim Indonesia. Namun, perlu diingat, di Laut Sulawesi belum ada garis batas maritim yang disepakati sehingga belum jelas secara hukum internasional kawasan laut milik Indonesia maupun Malaysia.

Keadaan memburuk ketika pada 2005 Malaysia memberikan konsesi atas blok yang sebelumnya sudah dikonsesikan Indonesia. Pecahlah kasus Ambalat jilid 1.

Perlu diingat lagi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Nama Ambalat ini diberikan Indonesia, sedangkan Malaysia menyebutnya ND6 dan ND7.

Milik siapa blok tersebut? Indonesia mengklaimnya, Malaysia juga. Keduanya belum bersepakat karena pembagian kawasan laut di Laut Sulawesi belum tuntas. Sampai kini Indonesia dan Malaysia masih merundingkannya secara intensif.

Maju, tetapi belum tuntas

Sejak 2005 sekitar 30 perundingan sudah dilakukan. Ada kemajuan, tetapi belum tuntas. Memang tidak mudah menetapkan batas maritim. Indonesia dan Vietnam perlu 25 tahun, dengan Singapura bahkan hingga 41 tahun untuk batas maritim yang relatif pendek.

Jika melihat peta NKRI tahun 2015, tampak bahwa Indonesia menganggap Blok Ambalat adalah bagian dari NKRI. Sementara itu, menurut peta Malaysia 1979, Blok Ambalat dianggap bagian dari Malaysia. Tumpang susun peta Indonesia dan Malaysia memperlihatkan klaim tumpang tindih. Itulah yang saat ini dirundingkan.

Indonesia tentu punya argumen kuat akan klaimnya. Malaysia mungkin punya keyakinan yang sama. Mengapa tidak dibagi dua saja dengan garis tengah? Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai dasar hukum tidak mengatur secara eksplisit metode yang harus digunakan.

UNCLOS mewajibkan dua negara bersengketa untuk mencapai "solusi yang adil", yang artinya "terserah" kepada kedua negara. Maka, peran negosiator sangat penting. Jika tidak selesai dalam negosiasi, kasus ini bisa dibawa ke lembaga peradilan, seperti Mahkamah Internasional atau International Tribunal for the Law of the Sea meski tanda-tandanya belum ada.

Untuk menyelesaikan kasus perbatasan dengan Malaysia, Indonesia menunjuk utusan khusus, yaitu Duta Besar Eddy Pratomo. Tugasnya tidak hanya menyelesaikan kasus Ambalat di Laut Sulawesi, tetapi juga kawasan lain yang belum tuntas: Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Tiongkok Selatan.

Kini kedua negara harus mempercepat penyelesaian batas maritim dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan provokatif di kawasan yang masih dalam sengketa. Media juga bertanggung jawab menyajikan berita obyektif agar masyarakat tidak mudah tersulut.

Membela bangsa itu wajib, tetapi tidak dengan menebar kebencian kepada bangsa lain. Membela bangsa harus dengan nasionalisme yang cerdas dan terhormat.

Defisit Kepercayaan

Defisit Kepercayaan

   Komaruddin Hidayat  ;   Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 03 Juli 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Berbagai penelitian sosial menunjukkan masyarakat yang tingkat amanah dan akuntabilitasnya rendah, yang biasa disebut sebagai the low trust society, akan sulit bersaing dalam persaingan dunia karena produk yang dihasilkan kualitasnya rendah, tetapi biayanya tinggi. Ini bisa dilihat baik dalam bidang manufaktur, industri, pendidikan, jasa maupun bidang lain. Jalur birokrasi yang panjang, ditambah lagi adanya pungutan biaya siluman, semua itu akan menambah mahal ongkos produksi sehingga hasil akhirnya mahal, tidak kompetitif di pasar. Kekhawatiran ini muncul ketika kita sebentar lagi memasuki pasar bebas.

Di Jepang, misalnya, yang birokrasinya dikenal bersih dan akuntabel, beberapa perusahaan industri mengalami penurunan karena disalip Korea Selatan. Salah satu sebabnya adalah mata rantai birokrasi yang dinilai lebih panjang dan memerlukan waktu lebih lama dalam mengambil keputusan dibandingkan Korea Selatan sebagai pesaingnya. Jadi, Jepang yang dikenal bangsa pekerja keras, teliti, dan menjaga kualitas pun mesti menambahkan satu faktor lagi, yaitu cepat, agar kompetitif dalam mengawal dan mengembangkan industrinya.

Kita sedih dan malu kalau mengamati bagaimana budaya birokrasi yang berkembang di Indonesia, yang lambat dan mahal. Selalu saja ada tambahan biaya tak terduga, baik waktu, uang maupun emosi.

Akibatnya melahirkan realitas pahit yang paradoksal. Banyak rakyat miskin yang hidup di negeri yang kaya sumber daya alam. Bonus demografi yang mestinya menjadi sumber kekuatan untuk memajukan kemakmuran rakyat janganjangan berbalik menjadi beban negara. Kenaikan anggaran pendidikan yang mestinya memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat malah memberikan harapan yang masih jauh dari kenyataan.

Sebagaimana diulas Francis Fukuyama dalam bukunya Trust (1995), kemajuan teknologi informatika telah membuat struktur organisasi semakin linier, tak lagi hierarkis. Dalam konteks politik di Indonesia, hal ini seiring dengan keputusan politik desentralisasi.

Hanya saja jika tidak dibarengi penerapan GCG, pemerintahan yang bersih dan efektif, yang terjadi justru pemerataan korupsi. Fukuyama mengingatkan, salah satu prinsip yang tidak kenal kompromi adalah penerapan etika agar tercipta pemerintahan yang tepercaya dan dapat dipercaya. Kita mesti belajar dari negara-negara baru yang dulunya di bawah cengkeraman Uni Soviet. Korupsi menyebar ke mana-mana, tidak mudah menemukan pemimpin berwibawa yang sanggup menciptakan pemerintahan efektif. Dalam era transisi, bermunculan penumpang gelap yang hanya memikirkan kepentingan pribadi.

Transisi dan Kompromi

Secara historis perjalanan negara ini relatif masih muda. Mengelola masyarakat dan kelompok sosial yang sedemikian besar dan majemuk sungguh tidak mudah. Semangat dan identitas keindonesiaan belum solid. Kesadaran dan disiplin kewarganegaraan (citizenship) belum mapan. Dalam waktu yang sama ikatan kedaerahan kian longgar. Dalam situasi transisional yang cair ini, jika pemerintah tidak efektif dan berwibawa, yang mengemuka bangsa ini bagaikan masyarakat kerumunan yang gaduh tidak jelas arahnya. Panggung politik diramaikan oleh persaingan dan pertunjukan tokoh-tokoh parpol dalam memperebutkan kekuasaan yang dikondisikan oleh jargon demokrasi dan reformasi.

Dari segi instrumen hukum dan undang-undang, negara ini cukup lengkap.
Bahkan dilengkapi oleh sekian puluh komisioner, yang paling ikonik tentunya KPK. Meski begitu, mengingat tradisi bernegara belum cukup mengakar, sekian banyak instrumen hukum yang ada tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Mengutip sinyalemen almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur), jika dilihat ke belakang, setiap tampil generasi baru, yaitu antara 20 hingga 25 tahun, selalu terjadi gejolak transisi nasional, tetapi tidak selalu dikelola dengan cerdas dan terencana.

Jika asumsi itu benar, misalnya kebangkitan politik pada 1908, 1928, 1945, 1965, maka pada dekade 1980-an sesungguhnya bangsa ini panen generasi baru yang tamat universitas, tetapi rezim Soeharto waktu itu kurang menyadarinya. Mereka anak-anak bangsa yang mengenal teori berdemokrasi dan paham makna akuntabilitas publik yang mesti didengarkan aspirasinya.

Karena salah dan lambat membaca suara zaman, tahun 1998 Presiden Soeharto dipaksa turun oleh anak-anak sendiri yang mengenyam pendidikan di era Orde Baru. Baru tahun 2004 diselenggarakan pemilu secara langsung dan menghasilkan SBY sebagai presiden dengan UU baru yang membatasi masa kepresidenan paling lama dua kali. Jadi, secara textbook demokrasi, baru SBY merupakan presiden pertama yang naik dan turun sesuai dengan kaidah pemilu setiap lima tahun.

Dengan cerita singkat ini saya ingin mengingatkan, kita baru mulai membangun tradisi baru tentang akuntabilitas publik. Jika seorang presiden, gubernur, bupati, dan anggota DPR tidak performed, mestinya publik akan menghukumnya untuk tidak memilih kembali pada periode berikutnya.

Prestasi dan warisan dari gerakan reformasi yang mesti kita apresiasi adalah iklim kebebasan pers. Ini merupakan modal sosial bagi gerakan akuntabilitas publik. Rakyat memiliki kebebasan dan keberanian berbicara serta mengkritik pemerintah, suatu situasi yang tidak ditemukan semasa Orde Lama dan Orde Baru. Masalahnya adalah, meski kita bebas mengkritik, tiba-tiba kita dihadapkan kenyataan menjamurnya tindakan korupsi baik di pusat maupun daerah yang terjadi hampir di semua lini birokrasi. Suara dan gerakan antikorupsi setiap hari kita dengar, bersamaan dengan berita temuan tindakan korupsi. Kita belum menemukan formula yang jitu bagaimana mengatasi proses pembusukan yang terjadi dalam tubuh birokrasi maupun politik.

Gerakan antikorupsi untuk mewujudkan akuntabilitas publik sering kali memperoleh hambatan justru karena pihak-pihak yang sering jadi korban tidak mau dan tidak berani melaporkan kepada media massa maupun instansi berwenang. Lebih repot lagi ketika terjadi sengketa yang berakar pada korupsi, penyelesaiannya dengan jalan kompromi antaraktor yang mestinya konsisten menegakkan hukum dan pemerintahan bersih.

Rasa malu bagi koruptor semakin tipis. Mereka membuat kalkulasi durasi waktu berapa lama harus menjalani tahanan dan jumlah tabungan hasil korupsinya ketika masa tahanan sudah berakhir. Dengan demikian yang namanya proses pengadilan sering kali tidak luput dari proses tawar-menawar yang mengarah pada jual beli pasal. Konsep harga diri yang mestinya didasarkan pada integritas berubah artinya menjadi berapa juta rupiah harga diri penegak hukum. Tragis dan ironis. Yang mengemuka bukannya akuntabilitas publik, melainkan pengkhianatan publik.

Akuntabilitas Administrasi dan Moral

Kita sangat merindukan sebuah pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa sehingga sanggup menggerakkan dan memberdayakan rakyatnya. Sebuah pemerintahan yang bukan untuk ditakuti, tetapi yang menginspirasi dan memotivasi warganya untuk bangkit. Sebuah pemerintahan yang menampilkan sosok-sosok role model bagi anak-anak bangsa mengingat saat ini masyarakat sangat haus akan sebuah kemenangan dan kebanggaan sebagai anak bangsa yang besar ini.

Peran ini hanya bisa dilakukan jika terjalin hubungan saling percaya (trust) antara rakyat dan pemerintah. Sebuah kepercayaan akan muncul jika seseorang diyakini memiliki kompetensi, integritas, visi dan mimpi besar untuk membawa perubahan ke arah keunggulan. Oleh karena itu, sesungguhnya yang diharapkan rakyat terhadap pemerintah bukan sekadar menyajikan pertanggungjawaban berupa akuntabilitas administratif dalam hal penggunaan anggaran negara. Pemberantasan korupsi itu hanyalah prasyarat bagi kemajuan sebuah bangsa.

Sekadar baik dan jujur tidaklah cukup, kita juga memerlukan akuntabilitas intelektual dan kompetensi dari penyelenggara negara. Persaingan antarbangsa tidak lagi mengandalkan seberapa kaya sumber daya alam suatu negara, melainkan mencakup pula apa yang sering disebut sebagai intellectual capital, moral capital, dan social capital.

Bangsa ini sangat kaya dengan aset budaya dan pengalaman panjang meraih kemerdekaan. Bahkan juga berhasil melakukan ijtihad politik menjaga pluralisme agama, bahasa, dan budaya. Tapi, lagi-lagi, semua itu belum dikapitalisasi secara optimal bagi kemajuan dan kemakmuran warganya.

Kita rindu untuk melihat bangsa dan negara ini berdiri tegak dengan percaya diri, bermartabat, dan disegani dalam pergaulan dunia. Kita mendambakan terealisasinya mimpi dan cita-cita para pejuang dan pendiri bangsa sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat Indonesia yang cerdas, mampu melaksanakan nilai kebertuhanan yang memunculkan sikap kemanusiaan untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa.

Negara Psychocapitalism

Negara Psychocapitalism

   Fikri Suadu  ;   Peneliti pada Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial
Universitas Sam Ratulangi; Direktur LKMI PB HMI 2011-2013
KORAN SINDO, 03 Juli 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pelan tapi pasti, kiprah globalisasi terus merasuki berbagai wacana kebangsaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, maupun kebudayaan. Globalisasi berhasil menghadirkan kecenderungan besar dunia (kapitalisme Barat) untuk mendikte berbagai skema politik nasional yang tujuannya adalah menurunkan kapasitas negara dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tak terhitung banyaknya perusahaan-perusahaan transnasional raksasa yang berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia.

Belum lagi gabungan kekuatan jaringan keuangan global yang membuat kondisi ekonomi negara semakin rentan terhadap krisis. Kondisi ini tentu membatasi kontrol negara, bahkan negara dipaksa untuk kalah bersaing dalam memperebutkan kekuasaan politik dan kedaulatan ekonomi.

Tak berhenti di situ, kiprah globalisasi dan kapitalisme Barat bahkan telah berhasil menghubungkan jutaan pikiran rakyat Indonesia ke dalam komunitas global yang terdiri dari miliaran pikiran manusia secara online melalui internet. Hal ini berhasil menghadirkan sebuah tatanan masyarakat baru yang bersifat erosif terhadap tatanan budaya, agama, masyarakat, dan keluarga yang sebelumnya sudah mapan.

Psychocapitalism

Dalam dunia kedokteran, sindrom dikenal sebagai kumpulan dari beberapa ciri-ciri klinis yang dapat meyakinkan dokter dalam menegakkan diagnosis. Sementara itu, istilah psycho merupakan gejala psikologis berupa sikap manipulatif, egosentris, pembohong, frustrasi, hipokrit, dan munafik.

Lantas, apa yang dimaksud dengan sindrom psychocapitalism ? Istilah ini mencoba menjelaskan berbagai gejala baru berkaitan dengan gerakan reaksioner dan gaya hidup radikal masyarakat yang marak terjadi sebagai akibat langsung dari kesenjangan yang diakibatkan oleh hegemoni kapitalisme Barat. Jika globalisasi diibaratkan sebagai ledakan, globalisasi telah menghasilkan puing-puing kekuatan ekonomi, budaya, politik, dan ideologi kapitalisme Barat, berserakan ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Puing-puing globalisasi yang awalnya ditujukan untuk pembebasan, kemerdekaan, dan kemanusiaan, secara perlahanberubah menjadi tirani yang berujung isolasi, pembodohan, imobilisasi, dan ancaman disintegrasi bangsa. Hal ini secara jelas bisa dibaca melalui proyek otonomi daerah yang banyak melahirkan kesenjangan masyarakat melalui praktik oligarki kekuasaan politik korup ditingkat kabupaten/kota.

Tak tanggung-tanggung, di daerah dengan kekayaan alam melimpah telah mengarah pada upaya makar. Sementara itu, pada saat yang sama puing-puing globalisasi telah secara radikal membatasi berbagai kemungkinan terwujudnya demokrasi yang progresif, redustributif, dan substantif dalam berbagai level pelaksanaan pesta demokrasi baik di level nasional, regional, maupun lokal, melalui keterlibatan berbagai perusahaan-perusahaan transnasional raksasa yang berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia.

Tujuannya jelas, untuk mengintervensi proses demokrasi dan politik agar dapat memastikan jaminan keamanan kegiatan bisnis mereka, tanpa memedulikan berbagai akibat buruk dari intervensi yang mereka lalukan. Intervensi terhadap proses demokrasi ini telah berhasil memicu konflik sosial di masyarakat akibat sengketa pemilu dan pilkada. Tak terkecuali telah berhasil membumikan praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Logikanya sederhana, ada perselingkuhan perusahaan-penguasa untuk membeli suara rakyat, membeli demokrasi itu sendiri. Rakyat terus dieksploitasi dan dibodohi agar kelak dengan mudah bisa dibeli. Di sisi lain, puing-puing globalisasi sangat bersifat erosif terhadap tatanan kehidupan yang telah mapan di masyarakat. Baik dari aspek budaya, agama, masyarakat, maupunkeluarga.

Sikap individualistik tanpa memikirkan orang lain telah menjadi gaya hidup baru di masyarakat. Hal ini tentu saja rentan terhadap berbagai sikap yang bersifat egosentris seperti perilaku narsistik, agresif, reaksioner, dan radikal. Gejalanya sudah mulai tampak dari perilaku masyarakat melalui media sosial. Tak tanggung-tanggung, media sosial bahkan telah menjadi ajang untuk saling menumpahkan kebencian (caci maki, umpatan) di antara sesama anak bangsa. Ada yang sampai berujung perkelahian satu lawan satu.
Kembali ke Pancasila

Gejala diatas secara gamblang telah menjelaskan berbagai krisis kebangsaan akibat hilangnya kontrol negara dalam berbagai proses kehidupan masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa sendiri, kehilangan panutan, tanpa jaminan keamanan, terus dieksploitasi, berujung frustrasi, dan memicu terjadi berbagai tindak kejahatan. Tak heran jika angka kriminalitas di masyarakat terus meningkat.

Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengobati sindrom psychocapitalism di atas? Tak ada pilihan lain kecuali mengeliminasi berbagai nilai kapitalisme Barat yang secara kronis dan sistemik telah menginfeksi seluruh proses penyelenggaraan negara. Mulai dari banyak undang-undang ”bodong” pesanan asing, peraturan presiden hingga ke peraturan daerah yang menyimpang dan kontraproduktif dengan semangat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Harus dipastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan negara, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, civil society, maupun media selalu sejalan dengan ideologi Pancasila. Keteladanan nilai yang ada dalam Pancasila harus diamalkan di seluruh Bumi Nusantara tercinta ini. Tak ada jalan lain, takadapilihanlain, dantakadaalternatif lain untuk mengantisipasi ledakan sindrom psychocapitalism kecuali kembali ke Pancasila secara benar dan total.