Rabu, 01 Juni 2016

1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila

1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila

Ashadi Siregar ;   Peneliti Media dan Pengajar Jurnalisme, bermukim di Yogyakarta
                                                         KOMPAS, 31 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dua tanggal almanak biasa dikaitkan dengan Pancasila, 1 Juni sebagai hari lahirnya dan 1 Oktober penanda kesaktiannya. Hari lahir itu selama Orde Baru secara sistematis dicoba-hilangkan dari memori bangsa. Dan sepanjang era itu, setiap 1 Oktober dipasang bendera setengah tiang. Rezim Orde Baru menyebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Mungkin tidak ada yang mempersoalkan bagaimana kaitan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di satu pihak dan kesaktian Pancasila di pihak lain. Menjadikan 1 Oktober sebagai hari perkabungan nasional akibat terbunuhnya sejumlah perwira TNI tentunya didukung alasan yang kuat. Setiap bangsa perlu memiliki momen-momen yang dapat dimaknai untuk menumbuhkan kesadaran atas identitas dan solidaritas bangsa.

Namun, menjadikannya sebagai momen guna mengagungkan Pancasila atas dasar kesaktiannya merupakan pembodohan rakyat. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ditandai dengan menumbuhkan kesadaran rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bung Karno sebagai pemikir dan pencetus dasar negara ini mendekati Pancasila secara rasional. Pidato 1 Juni 1945 berisi rasionalisasi yang dilengkapi referensi konseptual atas Pancasila sebagai dasar negara. Sementara Jenderal Soeharto mengajak rakyat mendekati Pancasila secara mistis. Terminologi kesaktian hanya dapat dihayati dengan kesadaran mistis, tidak atas dasar rasionalisme.

Pendekatan konseptual Bung Karno tecermin dalam tulisan-tulisan otentik pribadi dan pidato tertulis dan lisannya sebelum dan sewaktu menjadi presiden. Sementara kecenderungan pemikiran Jenderal Soeharto tidak dapat diketahui dari masa sebelum menjabat presiden.

Pendekatan konseptual terkandung dalam pidato tertulis (yang disiapkan Sekretariat Negara) dan dibacakan Jenderal Soeharto dengan cara datar dan dingin. Sedangkan kecenderungan otentik personal tecermin saat pidato lisan maupun penampilan dalam temu wicara dengan kelompok-kelompok masyarakat yang disiapkan aparat birokrasi negara.

Dalam setiap kesempatan itu ujaran-ujaran lisan pendekatan mistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disosialisasikan kepada rakyat.

Mistifikasi kehidupan bernegara

Pancasila sebagai dasar negara perlu didekati dengan kesadaran rasional, dengan kembali kepada gagasan dasar yang dikembangkan Bung Karno. Perlu dibongkar ulang rekayasa intelektual dijalankan oleh Angkatan Darat yang dimotori almarhum Jenderal Nugroho Notosusanto untuk meniadakan faktor Soekarno melalui penataran Pancasila.

Terdapat dua arus besar sosialisasi Pancasila selama Orde Baru. Pertama, secara struktural diwujudkan dengan gaya doktriner melalui perumusan butir-butir yang jumlahnya disesuaikan dengan level target dari indoktrinasi. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diselenggarakan secara luas pada berbagai lapis masyarakat bersifat doktriner, jauh dari nilai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana diharapkan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945.

Kedua, secara simbolik, melalui berbagai wacana yang bersifat mistifikasi Pancasila. Di antaranya dengan hari berkabung atas terbunuhnya perwira TNI, dengan ritual untuk menghayati kesaktian Pancasila. Kehikmatan beraroma mistis di monumen Lubang Buaya ini dalam konteks kenegaraan menjauhkan masyarakat dari penghayatan rasional kehidupan bernegara. Upaya peyakinan terus-menerus sepanjang Orde Baru tentang hancurnya kekuatan anti Pancasila berkat kesaktian Pancasila.

Kehidupan bernegara dengan basis keyakinan mistis merupakan bencana bagi suatu bangsa negara modern. Jika aparat birokrasi negara, militer, polisi, bahkan elite masyarakat juga menghayati keyakinan mistis semacam ini, kiranya hanya dapat dibayangkan untuk kehidupan bernegara abad ke-16. Sulit membayangkan masa depan negara pada abad ke-21 dengan basis budaya negara yang dibangun selama 30 tahun oleh Orde Baru.

Karena itu, langkah mendesak adalah demistifikasi atas Pancasila. Termasuk juga meniadakan konteks mistis dalam kehidupan kenegaraan. Ritual ”ruwatan”, misalnya, memiliki signifikansi bagi kehidupan keluarga, tetapi sama sekali tidak punya makna bagi negara.

Presiden RI bukan kepala keluarga, melainkan kepala negara. Negara merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen politis, sosiologis, dan ekonomis yang integrasinya atas dasar kepentingan rasional yang bertolak dari acuan nilai bersama (shared value). Karena kepercayaan bahwa kehidupan bernegara dapat ditata atas dasar mistis, hanya akan menjerumuskan kita ke dalam Orde Baru Kedua.

Makna perkabungan nasional

Ditumpasnya kekuatan anti Pancasila, atau berbagai pemberontakan, perlu disikapi dengan pemahaman kesejarahan yang bersifat rasional, bukan dengan irasionalitas keyakinan saktinya Pancasila. Setiap keberhasilan dan kegagalan pada hakikatnya berasal dari strategi dan operasi yang dijalankan secara rasional. Dengan rasionalitas ini pula 1 Oktober dapat disikapi sebagai hari perkabungan nasional, bukan untuk ritual kesaktian Pancasila.

Meninggalnya sejumlah perwira TNI pada 1 Oktober 1965 merupakan tragedi yang patut dikenang. Film Gerakan 30 September karya almarhum Arifin C Noer yang diputar berulang selama Orde Baru menggambarkan adegan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan segerombolan militer yang disebut sebagai pasukan Cakrabirawa. Begitu juga adegan rapat-rapat yang berlangsung dihadiri oleh orang sipil yang digambarkan sebagai PKI di satu pihak dan militer di pihak lainnya.

Menelusuri tragedi 1 Oktober tidak mengurangi makna perkabungan bagi para perwira TNI. Ini merupakan tugas sejarawan, termasuk TNI sendiri, untuk mengungkap seluruh tabir yang menyelimuti penculikan dan pembunuhan itu, agar tragedi dan perkabungan dapat dihayati secara rasional.

Sejumlah pertanyaan kunci perlu dijawab, sebab yang melakukan penculikan dan pembunuhan, baik dalam buku sejarah ala Nugroho Notosusanto maupun film semidokumenter Arifin C Noer, adalah bagian dari pasukan Cakrabirawa, pengawal kepresidenan.

Soalnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Cakrabirawa dibentuk atas unsur-unsur angkatan. Personel Cakrabirawa yang terlibat adalah Letkol Untung dan awak pasukannya yang berasal dari Angkatan Darat. Tidak pernah dibukakan bagaimana rekrutmen pasukan Cakrabirawa ini, khususnya yang berasal dari Angkatan Darat.

Apakah bergabungnya Letkol Untung dan awak pasukannya ke dalam Cakrabirawa, atas permintaan Presiden Soekarno dan Komandan Cakrabirawa, ataukah atas penugasan Komandan Kostrad sebagai induk pasukannya?

Begitu pula dalam sejarah resmi digambarkan adanya perwira-perwira Angkatan Darat yang berhasil dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sipil dari PKI. Untuk itu perlu ditelusuri tipologi ”kedunguan” dari perwira Angkatan Darat yang begitu mudah dipengaruhi dan digerakkan oleh orang sipil.

Garis komando yang sering dipujikan dalam lingkungan militer dapat diambil alih oleh orang sipil, yang notabene dalam buku sejarah dan film Arifin C Noer orang ini tidak jelas posisinya dalam kepengurusan PKI.

Satu Oktober 1965 dapat dijadikan titik tolak dalam penelusuran sejarah bangsa. Siapa tahu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa dengan terbunuhnya para pahlawan revolusi, yang kemudian disusul pembunuhan massal (belasan, puluhan, ratusan ribu korban rakyat Indonesia, yang mana pun bilangannya, perlu verifikasi) akibat eksploitasi konflik horizontal yang bersifat laten dalam masyarakat, maka kita memang sangat layak punya Hari Perkabungan Nasional.

Perkabungan untuk suatu bangsa yang sanggup membunuhi sesama manusia tanpa rasa bersalah.

Bongkar Pasang Negara Pancasila

Bongkar Pasang Negara Pancasila

J Kristiadi ;   Peneliti Senior CSIS
                                                         KOMPAS, 31 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pancasila adalah monumen gagasan agung mahakarya para pendiri bangsa Indonesia yang merupakan manifestasi tekad mulia: mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang bahagia dan sejahtera. Hasrat mulia tersebut dituangkan dalam Pembukaan Konstitusi, dan lestari sampai kini. Karya agung yang digali oleh Bung Karno dan tokoh-tokoh kemerdekaan itu bersumber dari berlimpahnya kekayaan nilai-nilai kearifan bangsa. Gagasan akbar tersebut setara bobotnya dengan dua ideologi yang mendominasi dunia kala itu, liberalisme dan komunisme, yang membelah dunia menjadi Blok Barat dan Blok Timur.

Berbekal cita-cita mulia tersebut, bangsa Indonesia menyusun organisasi kekuasaan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Namun, upaya itu tidak selalu mulus, bahkan harus melalui jalan terjal, berkelok, berbelit, berpilin-pilin. Sejarah panjang upaya menegara belum berhasil mewujudkan tatanan kekuasaan yang menghasilkan pemerintahan efektif dan demokratis. Bongkar pasang penataan kekuasaan, mulai dari perubahan konstitusi sampai peraturan perundang-undangan turunannya, sosok negara Indonesia termasuk pemerintahannya, hingga kini belum jelas benar.

Berbagai model bentuk negara dan sistem pemerintahan silih berganti. Awalnya disepakati negara kesatuan, kemudian menjadi negara federal, kembali ke negara kesatuan; dan dinamika politik pasca reformasi, meskipun bentuknya negara kesatuan, rasa federal juga menyengat. Tatanan pemerintahan tidak kalah dinamisnya. Diawali sistem presidensial, berubah menjadi sistem federal, kembali ke presidensial, dan hampir dua dekade terakhir menjadi rancu, presidensial rasa parlementer. Muncul anekdot, bentuk negara dan pemerintahan adalah negara bukan-bukan. Bukan negara kesatuan, tetapi bukan pula federal; bukan presidensial, tetapi juga bukan parlementer.

Pada tataran lebih operasional semakin kusut masai dan nyaris melumpuhkan roda pemerintahan. Contoh paling kasatmata adalah kebijakan otonomi daerah. Praktik desentralisasi mulai penyeragaman total pemerintahan lokal, termasuk budaya (atas nama persatuan dan kesatuan bangsa) pada masa Orde Baru, sampai rasa federasi yang menihilkan peran pemerintahan pusat pada masa Reformasi. Tragisnya, bongkar pasang acap kali disertai bongkar paksa karena absennya politik perundang-undangan.

Dalam perspektif ideologis, apakah akar permasalahan tersebut dan bagaimana diatasinya? Mengingat akar permasalahan terletak pada tataran pengelolaan jiwa, tidak ada resep instan untuk mengobati penyakit tersebut. Solusi harus dilakukan jangka panjang dengan melakukan pendidikan hasrat manusia Indonesia dalam mengelola gelora dan gerak jiwanya. Pendidikan hasrat akan menghasilkan manusia yang terasah nuraninya sehingga secara gradual pengelolaan negara paralel dengan pengelolaan jiwa yang memuliakan kekuasaan. Hadirnya negara bermartabat akan mewujudkan keadilan, dan merupakan senjata yang sangat ampuh untuk melawan ideologi apa pun.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah persoalan universal sepanjang sejarah umat manusia dalam membangun kehidupan bersama. Perdebatan filosofis sekitar 2.500 tahun lalu, persoalan tersebut dijawab oleh dalil Socrates yang dikutip oleh Plato dalam buku Republic (editor dan penerjemah Chris Emlyn-Jones dan William Preddy, 2013). Di bagian pengantar, ”Structure of The State and Soul”, intinya ia mendalilkan bentuk tatanan kekuasaan, mulai oligarki, demokrasi, dan tirani paralel dengan tata kelola kalbu manusianya, terutama elite penguasa. Kualitas pengelolaan kekuasaan negara sejalan dengan mutu pengelolaan moral para penyelenggara negara. Jika tatanan kekuasaan dikangkangi pemburu uang (money grubbing), dapat dipastikan jabatan publik menjadi komoditas. Orang kaya dipuja, mereka yang miskin dikutuk. Negara bermartabat akan mewujudkan keadilan, dan merupakan senjata ampuh untuk melawan ideologi apa pun, termasuk kapitalisme, komunisme, dan gerakan politik yang bertentangan dengan Pancasila.

Perlawanan lain dilakukan dengan meneliti pemahaman ideologi-ideologi tersebut. Meskipun kedigdayaan kapitalisme masih kokoh sampai kini, tetapi tingkat kegelisahan negara-negara industri yang menerapkan demokrasi kapitalis risau menghadapi fenomena ketimpangan (inequality) serta rasa tidak aman (insecurity) juga semakin tinggi.

Sama halnya dengan gerakan kaum komunis yang bersumber dari ajaran Marx dan dijadikan pergerakan sosial dan politik oleh Friedrich Engels, sahabat Marx; dan kemudian menjadi komunisme sebagai gerakan dan kekuatan politik Partai Komunis. Dengan memahami filsafat Marx dapat dibongkar ajaran pergerakan Marxisme dan diketahui mengapa komunisme tamat. Meskipun sebagai filsafat pemikiran tetap eksis, ajaran itu telah kehilangan relevansinya.

Karena itu, peringatan Hari Pancasila, 1 Juni, harus dijadikan momentum untuk menggugah ingatan yang memuliakan nilai-nilai Pancasila. Melawan ideologi apa pun tak cukup dengan pidato, retorika, seremoni, atau meliburkan Hari Pancasila, melainkan pendidikan yang membangun hasrat mulia dan karakter bangsa. Maka, niat agenda Revolusi Mental perlu segera dijabarkan lebih nyata.

Hukuman yang Merendahkan

Hukuman yang Merendahkan

M Ali Zaidan ;   Dosen Ilmu Hukum UPN ”Veteran” Jakarta
                                                         KOMPAS, 31 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai revisi atas UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak dapat disambut suka cita. Pasalnya, perppu tersebut merupakan respons pemerintah terhadap merebaknya kekerasan terhadap anak yang terjadi secara sistematis dan meluas.

Untuk menjadi UU, perppu tersebut masih harus menempuh jalan panjang dan berliku. Hal ini mengingat proses politik di DPR yang diwarnai berbagai kepentingan, di samping masih adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Masyarakat di satu pihak menyambut kehadiran perppu ini dengan antusias dan adanya harapan dapat ditanggulanginya kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak. Namun, pada sisi lain, beberapa kalangan—terutama dokter—belum ada kesepakatan apakah tindakan kastrasi tidak bertentangan dengan etika kedokteran yang sejatinya untuk mempertahankan hak hidup seorang pasien atau setidak-tidaknya menolong pasien dalam batas-batas yang manusiawi.

Hukuman dalam bentuk pengebirian dalam Perppu No 1/2016 dapat dinilai telah mengembalikan semangat untuk membalas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena, di negara-negara modern, sistem hukuman tidak lagi memperkenankan dijatuhkannya hukuman fisik.

Dikecualikan dari konsep ini, yakni ketentuan yang terdapat dalam qanun yang berlaku di Aceh karena acuannya adalah hukum Islam. Meski demikian, dalam perkara perzinaan (overspel) hukuman rajam tidak diikuti dengan konsisten. Satu dan dua hal disebabkan jenis hukuman itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melarang dijatuhkan hukuman yang bersifat corporal punishment, hukuman badani (fisik).

Pada era sekarang, hukum dapat dipandang sebagai refleksi keberadaban suatu bangsa. Begitu juga jenis-jenis hukuman yang diancamkan akan mencerminkan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat bangsa bersangkutan.

Sifat membalas

Perjalanan sejarah sering kali tidak linear, tetapi bersifat sirkuler. Artinya, hukuman dengan tujuan untuk membalas yang sejak lama telah ditinggalkan, sekarang malah muncul kembali sebagai respons maraknya kejahatan, dan kegagalan sistem peradilan pidana memberikan hukuman yang efektif terhadap kejahatan maupun penjahat. Teori retributif yang pernah dikembangkan sejak zaman Immanuel Kant telah bergeser ke arah teori resosialisasi dan bahkan rehabilitasi dengan dikedepankannya konsep keadilan restoratif.

Hukum maupun hukuman bukan semata-mata untuk pembalasan, atau perbaikan (resosialisasi). Hukum maupun hukuman juga dimaksudkan agar memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dengan mewajibkan kepada si pelanggar untuk mengganti kerugian terhadap korban dalam hal tindak pidana itu menimbulkan kerugian materiil.

Akan halnya terhadap tindak pidana yang tergolong luar biasa, di samping dijatuhkannya hukuman badan (penjara) dan denda, juga pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan konsekuensi dianutnya ide double track system yang menggabungkan jenis hukuman (punishment) dan tindakan (treatment).

Dalam konteks perppu di atas, sepanjang berkaitan dengan hukuman kastrasi telah menghidupkan kembali teori pidana klasik di mana hukuman dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, yakni kejahatan dibalas dengan kejahatan pula. Implisit di dalam konsep itu mengandung nuansa apa yang disebut oleh Hobbes dengan homo homini lupus, yang konsekuensinya: manusia yang satu merupakan ancaman bagi manusia yang lain. Untuk menghilangkan ancaman itu, si pengancam harus dibinasakan.

Di sini fungsi negara dipertaruhkan. Dalam tingkatan tertinggi negara bertanggung jawab atas ide dihidupkannya kembali konsep klasik yang semata-mata ditujukan untuk membuat jera pelaku. Padahal, seperti kata Cesare Beccaria, sesungguhnya penjeraan itu tidak pernah muncul dari hukuman yang berat, tetapi ditimbulkan dari pidana yang patut.

Hukuman manusiawi

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1984 mengesahkan konvensi yang menentang penyiksaan, tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau tindakan/hukuman yang merendahkan (Convetion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

Indonesia telah meratifikasinya dengan UU No 5/1998. Konsekuensinya, cara-cara yang tidak manusiawi dalam penegakan hukum, baik yang menyangkut proses penyidikan sampai peradilan, harus dihindarkan. Begitu juga ketentuan legislasi maupun hukuman yang dijatuhkan harus menghindarkan bentuk- bentuk hukuman yang merendahkan manusia, yang bersifat kejam, dan tidak manusiawi.

Meskipun hukuman kastrasi dipandang sebagai upaya terakhir di mana penerapannya harus seselektif mungkin, disebabkan karena pengulangan atau menimbulkan korban yang meluas, jenis hukuman itu tetaplah akan menimbulkan akibat yang tidak humanis. Pemberatan ancaman pidana yang secara alternatif diancamkan, seperti pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun jauh lebih manusiawi daripada hukuman badan yang pelaksanaanya masih diperdebatkan.

Hukuman kebiri dalam perppu hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang telah dewasa. Akan tetapi, dengan diperberatnya hukuman, landasan filosofis maupun sosiologis hukuman kastrasi telah kehilangan relevansinya.

Konvensi di atas merupakan salah satu ketentuan universal yang dijiwai semangat self determination dan tetap mengindahkan prinsip the rule of law yang telah disetujui Indonesia.

Konsekuensinya, kita pun harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan maupun sistem penitensier agar Indonesia tidak dipandang sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia.

Koruptor Adili Koruptor

Koruptor Adili Koruptor

Imam Anshori Saleh ;   Pengamat Hukum dan Peradilan
                                                         KOMPAS, 31 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dunia peradilan kita sedang terluka parah. Dua kasus suap yang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung belum selesai diusut, pada Senin (23/5) lalu dua hakim tindak pidana korupsi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, kota kecil yang sunyi.

Terlepas apakah dua kasus suap dengan tersangka Andri Tristianto Saputra, pegawai di Mahkamah Agung, dan Edy Nasution, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melibatkan hakim atau tidak, aroma suap membuat peradilan kita semakin terpuruk. Kasus tertangkapnya dua hakim tindak pidana korupsi di Kepahiang semakin meyakinkan bahwa suap-menyuap di pengadilan sudah menjadi kenyataan yang memalukan sekaligus memilukan.

Lagi-lagi kita menyebut dua kasus di Jakarta dan satu kasus di Kepahiang itu sebagai ”gunung es” yang apabila mau serius dikeruk lebih dalam, puluhan bahkan ratusan ”bongkahan es” kasus serupa akan mudah ditemukan.

Sebelumnya, di Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara juga terjaring operasi tangkap tangan KPK. Mahkamah Agung tergagap-gagap dan kehilangan kata-kata untuk menjelaskan mengapa terus terjadi penyuapan terhadap para ”pemegang otoritas” keadilan itu.

Bagaimana dengan pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung dan bagaimana pengawasan ketua Pengadilan Tinggi terhadap hakim-hakim dan aparat pengadilan jajarannya.

Eksternal dan internal

Sejumlah faktor menjadi penyebab maraknya praktik suap di pengadilan. Tidak perlu jauh-jauh mencari kambing hitam dari faktor eksternal.

Ada beberapa faktor internal yang diduga kuat menjadi penyebab suburnya penyuapan kepada aparat pengadilan. Pertama, tentu rendahnya integritas para hakim. Kedua, karena serba tertutupnya pengadilan dalam membuka akses informasi yang diperlukanmasyarakat.

Ketiga, dalam membuat putusan, para hakim nyaris tanpa pertanggungjawaban kepada institusi horizontal maupun vertikal. Para hakim begitu mudah ”berlindung” di balik kebebasan hakim. Siapa pun dan institusi mana pun tidak boleh mencampuri hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Hal ini yang sering menjadikan ”bungker” bagi para hakim untuk memainkan perkara yang ditanganinya.

Menurut catatan Koalisi Pemantau Peradilan, dua hakim tindak pidana korupsi (tipikor), Janner Purba dan Toton, adalah hakim tipikor keenam dan ketujuh yang ditangkap KPK (Kompas.com, 24/5/2016).

Hakim tindak pidana korupsi yang pertama terjerat kasus korupsi adalah Kartini Julianna Mandalena Marpaung. Hakim pada Pengadilan Tipikor Semarang itu ditangkap oleh KPK pada 17 Agustus 2012.

Kartini ditangkap bersama Heru Subandono yang juga hakim di Pengadilan Tipikor Pontianak. Keduanya tertangkap tangan seusai melakukan transaksi suap di halaman Pengadilan Negeri Semarang.

KPK juga pernah menahan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Pragsono, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2013. KPK menetapkan Pragsono sebagai tersangka sekitar Juli 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan hakim ad hocTipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata.

Berikutnya hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung, Ramlan Comel. Ramlan ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial diKota Bandung.

Yang mulia menjadi tercela

Jika yang tertangkap tangan kebanyakan hakim tipikor yang bertugas mengadili para terdakwa koruptor, sungguh sangatlah ironis. Hakim yang korup sehari-hari menangani perkara korupsi. Jadi, hakim-hakim koruptor harus mengadili para koruptor.

Bagaimanapun hakim-hakim yang bermental koruptor itu akan kehilangan sensitivitas ketika menangani perkara korupsi, sebab dalam benaknya seolah melakukan korupsi itu sebagai hal yang biasa. Mereka akan kehilangan penghayatan ketika menuliskan pertimbangan hukum. Hakim yang diharapkan memutus dengan obyektif dikhawatirkan akan lebih mengedepankan subyektivitasnya.

Berdasarkan data yang dikutip dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (26/5/2016), Janner dan Toton kerap satu majelis mengadili perkara korupsi. Dari ketokan palu keduanya, umumnya para terdakwa divonis ringan, bahkan sepuluh di antaranya divonis bebas.

Hakim menghukum ringan dan membebaskan terdakwa bukanlah hal yang dilarang. Yang tercela adalah jika hakim menghukum ringan dan membebaskan terdakwa karena hakimnya disuap.

Hakim menerima suap dan korupsi sangat bertentangan dengan tuntutan profesionalisme hakim. Profesi hakim adalah benteng terakhir dalam integrated justice system di negara mana pun. Di dalam diri hakim dipersonifikasikan berbagai simbol kearifan. Kode etik hakim memuat janji hakim untuk menjalankan profesi luhur (officium nobile) ini.

Di Indonesia keluhuran martabat hakim mengacu pada simbol-simbol: kartika, ”cakra”, ”candra”, ”sari”, dan ”tirta”. Sifat ”kartika” (bintang) melambangkan ketakwaan hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.

Sifat ”cakra” (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.

”Candra” (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya.

”Sari” (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdiannya, ingin maju, dan bertenggang rasa.

”Tirta” (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapa pun, tanpa pamrih, dan tabah.

Dalam konteks tujuh hakim tipikor yang tertangkap tangan karena suap dan hakim-hakim lain yang berperilaku sama, mereka sudah kehilangan sifat-sifat yang seharusnya disandang seorang pengadil.

Kalau sifat-sifat itu sudah tidak melekat pada mereka, mereka telah kehilangan predikat ”yang mulia”. Tugas Mahkamah Agung dan segenap pemangku kepentingan adalah menyelamatkan ribuan hakim yang masih baik.

Sikap permisif yang selama ini dikesankan pimpinan MA akan melapangkan jalan bagi hakim-hakim yang terhormat menjadi tercela. Sebuah negara yang berkeadilan akan semakin sulit terwujud jika pilar-pilar keadilan, yakni para hakim kita, masih koruptif.

Presiden Ramah Anak

Presiden Ramah Anak

Susanto ;   Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
                                                         KOMPAS, 31 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kasus serius. Kasusnya terus meningkat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Modusnya pun kian tak berperikemanusiaan: mulai dari bujuk rayu, paksaan, hingga perkosaan, disertai pembunuhan bahkan mutilasi. Opsi pidana mati bagi pelaku dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disambut gembira sebagian masyarakat.

Anak merupakan kelompok rentan. Sekitar 75 persen korban kekerasan seksual adalah usia anak. Komitmen Presiden Joko Widodo yang memasukkan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa layak diapresiasi. Selama ini, tak sedikit kasus kejahatan seksual hanya dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan, bukan kejahatan kemanusiaan.

Merebaknya kejahatan seksual terhadap anak bukan semata dipengaruhi minimnya pidana terhadap kejahatan seksual. Ada faktor lain, seperti rentannya ketahanan keluarga yang berujung pada kerentanan anak menjadi korban dan pelaku, mudahnya akses terhadap materi pornografi yang menginspirasi seseorang melakukan kejahatan seksual. Kecenderungan korban kejahatan seksual yang tak tertangani dan mendapat rehabilitasi dengan baik juga menyebabkan ia rentan melakukan kejahatan yang sama.

Dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: ”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Penetapan perppu oleh Presiden juga tertulis dalam Pasal 1 (4) UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: ”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Subyektivitas Presiden dalam menafsirkan ”hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya perppu, akan dinilai DPR. Persetujuan DPR ini dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak).

Komitmen Presiden

Penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif memang memerlukan paket reformasi sistem yang terpadu. Konsekuensianya, perlu sejumlah komponen: pendekatan norma dan kebijakan, pendekatan kelembagaan dan layanan, pendekatan pendidikan keluarga, pendekatan perubahan perilaku berbasis masyarakat.

Penerbitan perppu merupakan subsistem reformasi perlindungan anak yang fundamental. Norma dan kebijakan bukan jurus tunggal menyelesaikan masalah kejahatan seksual pada anak yang ruwet dan kompleks. Namun, hadirnya kebijakan yang berpihak kepentingan terbaik anak, pilar penting yang memengaruhi perubahan perilaku publik.

Terbitnya Perppu No 1/2016 secara inheren telah menandai terjadinya perubahan paradigma besar dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pertama, perlindungan anak menjadi prioritas isu yang mendesak ditangani, kompleksitas masalah yang ada dapat dikategorikan masuk stadium ”genting” sehingga perlu diambil langkah segera. Kedua, norma hukum yang ada belum memberikan efek jera. Untuk menekan tingginya kasus kejahatan seksual anak perlu pemberatan hukuman bagi pelaku.

Ketiga, ketertarikan kepada lawan jenis melakukan hal natural, karena setiap manusia memiliki ”insting seksual” sebagaimana insting mencari makan dan juga rasa lapar. Insting ini dalam dunia sains disebut ”libido”. Namun, hasrat seksual yang liar dan tak terkendali dan dilampiaskan kepada anak merupakan bentuk kejahatan dan tak bisa dibiarkan.

Liarnya perilaku seksual yang menjadikan anak sebagai obyek, merupakan masalah serius karena membahayakan hak hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga perlu perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan hak asasi anak. Memang, tak semua yang memiliki nafsu liar dan perilaku seksual menyimpang, karena dorongan biologis. Sebagian efek domino dari pikiran dan mental yang sakit. Sehingga, treatment terhadap pelaku kejahatan seksual berulang tak hanya hukuman tambahan. Jika teridentifikasi masalah kejiwaan, perlu rehabilitasi psikis secara tuntas.

Spirit hukuman tambahan (salah satunya) dalam bentuk kebiri, sejatinya bukan semata-mata berperspektif hukuman, tetapi inheren sebagai rehabilitasi.

Keempat, hasrat seksual tak boleh dihilangkan, karena bersifat given dan bagian dari HAM. Penyiksaaan terhadap pelaku juga tak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan komitmen konstitusional. Namun, perilaku seksual yang liar dan membahayakan anak perlu ada intervensi agar ada perubahan perilaku, pulih, normal, dan terkendali sebagaimana manusia umumnya.

Pekerjaan rumah

Sikap sebagian eksponen pegiat HAM yang kurang sependapat dengan perppu perlu dihormati, tetapi semangat Presiden juga perlu diapresiasi. Apalagi mazhab HAM Indonesia merupakan mazhab HAM konstitusional. UUD 1945 mengenal ”HAM pembatasan”. Pasal 28J menyebutkan: ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain...”

Sementara, Pasal 73 UU No 39/1999 tentang HAM menyebutkan: ”Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Berkaca pada konstitusi dan regulasi tersebut, tafsir HAM harus berimbang. Korban kejahatan seksual umumnya mengalami efek negatif jangka panjang dalam sejarah kehidupannya. Masa depannya porak poranda, sebagian cacat seumur hidup bahkan meninggal dunia. Kondisi ini tentu perlu keberpihakan dalam menafsirkaan HAM dan bukan condong sebelah ke HAM pelaku.

Pekerjaan rumah terbesar adalah menyegerakan penerbitan PP sebagai tindak lanjut perppu, agar tak menimbulkan kegamangan, kebingungan, dan kesalahpahaman masyarakat, terutama terkait hal teknis eksekusi hukuman tambahan.

Prinsipnya, perppu merupakan bentuk perlindungan terhadap HAM anak yang rentan jadi korban dan anak sebagai korban. Bagi pelaku yang bukan vonis mati dan seumur hidup, intervensinya tak semata-mata pendekatan pemidanaan. Perlu pendekatan rehabilitasi, agar kelak seusai menjalani masa pidana, tak rentan melakukan kejahatan seksual berulang.

Partai dan Usia Pensiun Kapolri

Partai dan Usia Pensiun Kapolri

Hifdzil Alim ;   Pengajar Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
                                                         KOMPAS, 30 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sikap DPR terbelah terkait polemik perpanjangan usia pensiun jabatan kepala Polri. Partai politik di DPR terbagi menjadi dua.

Kelompok pertama setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala Polri. Sementara kubu lainnya menolak. Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PAN, dan PPP mendukung diteruskannya kekuasaan Jenderal Badrodin Haiti di tubuh kepolisian. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PKS ada di seberangnya, bersikeras agar Presiden memilih pemimpin baru bagi korps seragam coklat.Apakah sikap partai di DPR dalam polemik usia pensiun kepala Polri menunjukkan berjalannya fungsi representasi bagi rakyat. Atau malah sebaliknya—meminjam bahasa Roy C Macridis (1996)—sedang memainkan fungsi perantara (brokerage). Partai mewakili kepentingan, kelompok, dan kelas sosial tertentu?

Filter hukum

Untuk menguji fungsi apa yang sedang dipentaskan oleh partai politik, perlu digunakan filter khusus. Hukum dapat dimanfaatkan sebagai penyaring yang konsisten—walau tak berada di ruang hampa—atas laju kebijakan parpol. Pada bagian ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hukum yang dimaksudkan itu.

Pasal 30 Ayat (2) UU Kepolisian pada pokoknya menyebutkan, umur pensiun polisi umumnya sampai 58 tahun, dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun apabila yang bersangkutan memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut tentang frasa ”keahlian khusus dan sangat dibutuhkan” diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Masalahnya, sampai opini ini dirangkai, penulis tak menemukan PP yang spesifik bicara tentang syarat dan batasan perpanjangan usia pensiun polisi. Dengan kata lain, pemerintah belum menerbitkan aturan pelaksana tentang kriteria ”keahlian khusus dan sangat dibutuhkan” sebagai basis hukum memperpanjang usia pensiun polisi.

Ada dua jalan keluar menghadirkan PP itu. Pertama, memaksa presiden menerbitkan PP dalam waktu dekat. Akan tetapi, sepertinya opsi ini agak susah mengingat ada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilalui. Kecuali presiden sudi memprioritaskan penyusunan rancangan PP itu, mau tidak mau harus ditempuh jalan keluar yang kedua: memohon pertimbangan atas kriteria ”keahlian khusus dan sangat dibutuhkan” kepada lembaga lain.

Mahkamah Agung adalah lembaga yang dapat dimohon supaya memberi pertimbangan atas penentuan syarat ”keahlian khusus dan sangat dibutuhkan”. Cantolannya berupa Pasal 37 UU No 14/1985. MA dapat memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara baik diminta maupun tidak. Pendek kalimat, apakah usia pensiun kepala Polri dapat diperpanjang atau tidak, seyogianya parpol di DPR—dan juga presiden—bersedia menunggu pertimbangan dari MA, sebagai filter hukum, atas bunyi Pasal 30 Ayat (2) UU Kepolisian.

Nirfungsi perantara

Hukum, sekali lagi, juga mampu menyaring apakah fungsi representasi atau fungsi perantara yang sedang diperankan parpol dalam polemik usia pensiun kepala Polri. Katakanlah, usia pensiun Jenderal Badrodin Haiti tak dapat diperpanjang, maka calon kepala Polri yang akan menggantikan harus juga memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum secara umum.

Calon kepala Polri adalah perwira tinggi aktif dengan memperhatikan kepangkatan dan karier. Artinya, deretan jenderal polisi yang akan memasuki masa pensiun tidak didudukkan sebagai calon. Jika tetap diajukan, usia berpotensi menjadi masalah untuk mengocok-ulang pemimpin kepolisian.

Kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran dalam penegakan hukum serta menjamin kepastian berdasarkan hukum. Tri Brata dan Catur Prasetya menjiwai polisi—termasuk kepala Polri—untuk taat hukum. Ini sangat penting. Sebab, kepolisian akan menjadi pengayom dan panutan berhukum bagi masyarakat. Calon kepala Polri tidak boleh menabung potensi masalah di internal ataupun eksternal lembaga bayangkara.

Hukum melalui Pasal 11 UU No 2/2002 menyediakan aturan mainnya. Presiden mengajukan nama, partai memberikan persetujuan. Presiden bertugas menggodok nomine pemimpin besar kepolisian dengan masukan dari komisi kepolisian. Partai menyatakan setuju atau menolak pilihan presiden.

Anggap saja, calon kepala Polri pilihan presiden sesuai dengan harapan masyarakat, kebijakan berikutnya ada di tangan parpol di DPR. Parpol betul-betul sedang diuji. Parpol yang sedang memainkan fungsi perantara akan menolak calon kepala Polri dan mengembalikannya kepada presiden. Selanjutnya, manuver politik dilakukan untuk menekan presiden agar mengambil calon kepala Polri yang dinilai bisa bekerja sama dengan partainya sendiri, bukan bekerja pada yang lain.

Kalau skema di atas yang akan berlaku, fungsi brokerage parpol sedang bergerak dan menanggalkan fungsi perwakilan kepentingan rakyat. Parpol hanya mewakili kepentingan kelompok atau elitenya sendiri. Dan ini bukan kebijakan yang bagus bagi masa depan parpol. Parpol seharusnya memilih untuk nirfungsi perantara. Tidak menjadi tangan panjang dari oknum kelompok atau elite yang berpikir oportunis terhadap kekuasaan.

Pemilihan kepala Polri menjadi satu momentum yang langka bagi parpol untuk menunjukkan sejatinya peran representasi, sekaligus juga sebagai ujian apakah parpol masih bisa diharapkan sebagai wadah politik yang sehat dan berkemanusiaan atau sekadar tempat nongkrong-nya para oligarki.