Minggu, 02 Agustus 2015

Mencegah Perpeloncoan Siswa Baru

Mencegah Perpeloncoan Siswa Baru

Nadia Egalita ;  Lulusan Faculty of Art Monash University Australia, melanjutkan Program Honour Behavioural Studies dan Criminology, Monash University Australia
                                                         JAWA POS, 31 Juli 2015        

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

PADA tahun ajaran baru 2015, siswa diharapkan terbebas dari ancaman perpeloncoan. Semua sekolah diharapkan menyambut kehadiran siswa baru dengan berbagai aktivitas dan sikap yang menyenangkan. Mendikbud Anies Baswedan telah menegaskan bahwa semua sekolah tidak boleh melakukan perpeloncoan.

Di Surabaya, misalnya, nama program pengenalan siswa baru yang dahulu disebut MOS (masa orientasi siswa) kini diganti dengan LOS (layanan orientasi siswa) dengan harapan tidak lagi terjadi perpeloncoan. Tujuannya, sekolah, terutama guru dan kakak kelas seniornya, membangun kesan pertama yang menyenangkan bagi siswa baru dengan harapan mereka akan betah di sekolah (Jawa Pos, 25 Juli 2015).

Perpeloncoan

Pengalaman tahun-tahun lalu, yang namanya siswa baru sering waswas justru saat mereka kali pertama masuk sekolah. Siswa baru yang seharusnya antusias masuk sekolah -karena hari pertama mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan harapannya- tidak jarang malah berangkat dengan perasaan ketakutan.

Pertama, siswa baru takut menghadapi MOS yang biasanya identik dengan kegiatan perpeloncoan. Hingga tahun lalu, di berbagai sekolah bisa dilihat siswa baru biasanya selalu menjadi korban ulah arogan kakak-kakak kelasnya dengan dalih untuk melatih mereka menjadi siswa yang tangguh.

Kedua, siswa baru sejak awal merasa tidak enjoy dengan aktivitas selama MOS. Sebab, mereka ditempatkan sebagai pihak yang tersubordinasi, baik oleh kakak-kakak kelasnya maupun oleh sekolah.

Ketiga, pemberitaan media massa pada tahun-tahun sebelumnya tidak jarang diwarnai dengan cerita kasus kekerasan yang dialami siswa baru, bahkan hingga berujung kematian. Dengan segala kekurangannya, alhasil MOS akhirnya ter-internalized di benak siswa baru sebagai hal yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Dengan diubah nama dan orientasinya menjadi LOS, tentunya diharapkan ada perubahan baru yang benar-benar signifikan bagi siswa.

Tradisi Balas Dendam

Sudah barang tentu, tidak semua siswa senior memiliki subkultur yang tega melakukan perpeloncoan dan menyakiti hati adik-adik kelasnya yang baru.
Secara garis, di berbagai sekolah biasanya ada tiga kelompok subkultur yang mewarnai siswa selama ini, yaitu kelompok siswa dengan subkultur yang apatis, kelompok siswa yang mengedepankan kepentingan akademis, dan kelompok siswa yang lebih cenderung mengembangkan subkultur yang menyimpang. Biasanya, kelompok siswa yang terakhir itulah yang sering menjadi inisiator berbagai kegiatan MOS yang sarat dengan perpeloncoan dan bahkan tindak kekerasan (lihat: Schaefer, 2013).

Belajar dari Australia

Di Australia, terutama di Monash University tempat saya kuliah, pengalaman selama MOS sama sekali bertolak belakang dengan apa yang dialami siswa baru di Indonesia yang menjadi korban perpeloncoan. Di sana mahasiswa baru, seperti saya dahulu, justru bisa melewati dan mengisi aktivitas MOS dengan berbagai hal yang sangat menyenangkan dan fungsional.

Di Monash University, MOS biasanya diisi dengan berbagai aktivitas penjelasan di ruang kelas oleh para dosen dengan suasana yang sangat santai dan humoris. Tidak ada satu pun kesan yang menyubordinasi mahasiswa baru. Setelah itu, kegiatan MOS di luar ruang kuliah akan didampingi kakak-kakak senior yang mengajak dan mengenalkan kita kepada berbagai fasilitas yang ada di kampus. Misalnya, perpustakaan, pusat-pusat studi, dan kantin.

Setelah itu, akan ada aktivitas bersama di luar kampus yang mengenalkan mahasiswa baru kepada fasilitas publik di Melbourne. Di antaranya, stasiun, halte bus, bus kampus, pasar, kantor pos, dan bank. Mahasiswa baru juga akan diajari bagaimana membeli tiket kereta api, trem, bus, serta bagaimana membuka rekening di bank, dan sebagainya. Tidak terkecuali diberi info tentang standar apartemen, asrama atau tempat kos bagi mahasiswa yang layak dan terjangkau.

Yang terpenting, selama MOS tidak ada satu pun aktivitas yang dilakukan dalam suasana yang menekan dan menyubordinasi. Berbagai hal yang dilakukan dan informasi yang diberikan kepada mahasiswa baru sangat fungsional, menyenangkan, dan benar-benar membantu mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Saya membayangkan, pengalaman mengikuti MOS yang serba menyenangkan seperti yang pernah saya alami di Monash University bisa diwujudkan di berbagai sekolah di Indonesia. Dengan diubah namanya menjadi LOS, harapan siswa baru, tentu hal itu tidak sekadar perubahan kulit luarnya. Tetapi, benar-benar perubahan yang substansial yang menyangkut bagaimana membangun relasi sosial yang egaliter di antara sesama siswa dan bagaimana membangun suasana yang joy full learning.

Masa orientasi siswa baru yang menjadi trauma niscaya akan membuat siswa berjarak dengan lingkungan sekolahnya. Jika itu yang terjadi, tanda-tanda proses pembelajaran yang mengalienasikan siswa akan mulai tampak.

Muktamar, NU, dan Tugas Kebangsaan

Muktamar, NU, dan Tugas Kebangsaan

A Helmy Faishal Zaini ;  Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU)
                                                         JAWA POS, 31 Juli 2015        

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

NAHDLATUL Ulama (NU) akan menggelar muktamar ke-33 di kampung halamannya, Jombang, pada 1-5 Agustus. Muktamar yang mengusung narasi Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia itu diharapkan banyak pihak bisa menjadi oase kesegaran dalam beragama di tengah maraknya isu minor yang terkait dengan pola keberagamaan hari ini.
NU, meminjam bahasa Said Aqil Siradj (2015), adalah referensi holistis dalam persoalan menyelaraskan agama, ideologi, dan rasa kebangsaan. Dalam hal ini, NU, sebagaimana kita tahu, adalah penjaga gawang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita masih ingat betapa peran para kiai NU yang dipimpin KH Hasyim Asy'ari dengan semangat hubbul wathon minal iman mengusir penjajah saat itu. Di tangan KH Hasyim Asy'ari-lah diktum resolusi jihad ditelurkan.

Penting untuk dicatat, konsep serta diktum hubbul wathon minal iman itulah yang mendasari semangat melawan penjajahan. Dari sanalah sesungguhnya kelak konsep nasionalisme itu terlahir dan menjadi rel pijakan dalam berbangsa serta bernegara.

Dalam hal ini, NU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia yang didasari pemahaman yang jernih dengan sangat lantang mengatakan bahwa NKRI adalah bentuk final dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam.

Dua keputusan tersebut sesungguhnya tidak lepas dari alasan historis bahwa pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, adalah pencetus dan penggerak resolusi jihad. Pada titik itu, sesungguhnya nasionalisme NU tidak bisa diragukan lagi. Bahkan, dalam muktamar ke-27 pada 1984 di Situbondo, secara tegas NU memutuskan bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia.

Sekali lagi kita patut untuk bersyukur atas ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila pada hakikatnya adalah kontrak sosial dan titik temu di antara para pendiri bangsa. Itu tecermin dari pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dia menyatakan, "Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang Saudara Sanoesi setujui, yang Saudara Abikoesno setujui, yang Saudara Liem Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui."

Jauh setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara tersebut, kita tahu bahwa banyak jalan terjal yang harus dilalui. Aneka riak ketidaksetujuan yang disebabkan kekurangdalaman memahami sebuah persoalan rupa-rupanya menyebabkan banyak gerakan berusaha merongrong Pancasila. Sebut saja misalnya gerakan sporadis Kartosoewirjo dengan Darul Islam-nya atau gerakan-gerakan ormas Islam yang mengajak untuk mendirikan sistem khalifah yang masih kita rasakan denyutnya bahkan sampai hari ini, termasuk Negara Islam Iraq dan Syria (NIIS).

Tiga Paradigma Bernegara

Meminjam istilah Gus Dur (2003) dalam opus-nya, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, ada tiga paradigma hubungan agama dengan negara yang digunakan untuk membangun negara. Pertama, paradigma integralistik. Yakni, negara adalah agama itu sendiri. Hukum negara adalah hukum agama. Paradigma tersebut dianut oleh negara semacam Arab Saudi. Bapak konsep paradigma itu adalah Abdul A'la Al Maududi.

Pada gilirannya, paradigma integralistik menjelma menjadi seperti sistem kekhalifahan ala negara-negara barat daya (Timur Tengah dalam perspektif orang Barat). Ia mengandaikan umat Islam sedunia dan menjadi sebagai satu kesatuan negara di bawah sistem khalifah.

Kedua, paradigma sekularistik. Model simbiosis yang ditawarkan oleh paradigma itu adalah hubungan yang terpisah secara tegas antara agama dan negara. Agama adalah agama, sementara negara adalah negara, dua entitas yang memiliki wilayah serta aturan yang berbeda. Turki adalah contoh konkret penganut paradigma sekularistik.

Ketiga, paradigma simbiotis. Pada paradigma itu, sesugguhnya agama dan negara diandaikan bersimbiosis mutualisme, saling mengisi dan menambal kekurangan. Agama hadir sebagai roh, spirit, juga semangat bagi hukum yang berlaku di negara tersebut.

Indonesia, menurut saya, adalah penganut setia paradigma ketiga itu. Islam menjadi roh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Juga, tentu saja itu semua tidak lepas dari jasa founding fathers kita, termasuk KH A. Wahid Hasyim. Islam di tangan para kiai hadir bukan untuk mengeliminasi budaya dan kearifan lokal. Malah justru sebaliknya, Islam menjadi pewarna bagi kemajemukan budaya.

Hidup senasib seperjuangan adalah sebuah keniscayaan di ibu pertiwi ini, yang tidak bisa kita mungkiri adanya. Dalam keadaan yang demikian itu, para kiai menganalogikan dengan sebuah pertanyaan cerdas, "Haruskah kita membeli minyak unta cap babi atau minyak babi cap unta? Di hadapan dua pilihan, para kiai menganjurkan kepada kita untuk tentu saja memilih pilihan pertama. Minyak unta adalah nilai-nilai Islam yang termanifestasikan dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Sedangkan cap babi adalah dasar negara Indonesia: Pancasila dan UUD 1945. Itulah nasionalisme ala kiai yang tentu saja kemudian dikristalisasikan menjadi tugas kebangsaan NU. Selamat bermuktamar. Wallahu a'lam bishawab.

Teologi PBNU

Teologi PBNU

Nasaruddin Umar ;  Guru Besar UIN Jakarta dan Mustasyar PBNU
                                                       KOMPAS, 01 Agustus 2015      

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

KH Said Aqil Siroj sering menyingkat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan "PBNU" (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945). Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pernyataan itu bisa bermakna legitimasi teologis terhadap empat pilar itu.

Bukan kebetulan, riwayat penyusunan dan penentuan empat pilar tersebut terlibat sejumlah tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), di antaranya KH Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU yang terlibat langsung di dalam berbagai perumusan di sekitar "PBNU". Dalam lintasan sejarah terjadi encountering dan empowering antara "PBNU" dan PBNU. Visi dan misi PBNU ditegaskan harus sejalan dengan "PBNU".

Aswajah dan "PBNU"

Teologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswajah) yang jadi pijakan komunitas warga NU (nahdliyin) memberikan pengaruh sekaligus kontribusi amat penting di dalam penemuan dan penguataan pilar "PBNU". Tanpa dukungan Aswajah belum tentu pilar "PBNU" tegak dan kokoh karena pilar "PBNU" menancap di atas Aswajah. Aswajah dikenal sebagai konsep teologi inklusif, memiliki cara pandang sendiri yang lebih dikenal fikrah nahdliyyah, yang mengacu kepada prinsip moderat (tawasuthiyyah), toleran (tasamuhiyyah), reformis (ishlahiyyah), dinamis (tathawwuriyyah), dan metodologis (manhajiyyah). Konsep ini menjadi ciri khas warga NU di dalam mengukur dan menyelesaikan setiap persoalan.

Konsep inilah yang melahirkan etika dan fikih kebangsaan (fiqh wathaniyyah) yang produknya antara lain trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan), ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan keislaman). Konsep trilogi ukhuwah ini menenggelamkan tiga konsep kenegaraan dalam fikih Islam klasik: dar al-Islam (negara Islam), dar al-Harb (negara musuh), dan dar al-Shulh (negara non-Muslim tapi menjalin hubungan damai).

Empat pilar "PBNU" bagi warga NU dianggap manifestasi fikrah nahdliyyah. Itulah sebabnya tak seorang pun warga NU menolak pernyataan dari muktamar ke muktamar: "NKRI bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara". Itu juga menyebabkan mengapa kaum warga NU tidak tertarik menengok NIIS, Al Qaedah, dan kelompok lain yang mewacanakan konsep kebangsaan dan kenegaraan lain yang tidak sejalan dengan empat pilar "PBNU". Lebih dari itu, PBNU bersama seluruh badan otonomnya mau berjihad untuk mempertahankan "PBNU".

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU menempatkan Islam sebagai faktor sentripetal, yang lebih tertarik menekankan aspek titik temu, bukan menempatkan Islam sebagai faktor sentrifugal, yang lebih tertarik menekankan aspek perbedaan. PBNU sering tampil sebagai "tempat berteduh" kelompok minoritas karena bagi NU hampir tidak pernah dijumpai kosakata "orang lain".

NU dapat membuktikan universalitas Islam dapat diterapkan tanpa harus menyingkirkan budaya lokal. NU berkeyakinan syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU memiliki wawasan multikultural, dalam arti kebijakan sosialnya bukan melindungi tradisi atau budaya setempat, melainkan mengakui manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki hak hidup di republik tercinta ini.

Deaswajanisasi

Isu purifikasi menimbulkan fenomena deaswajanisasi di dalam masyarakat menarik dicermati. Apakah itu dirancang atau alami sejumlah pranata sosial-keagamaan tradisional, dalam mana Aswaja mewujudkan diri sedang mengalami pelemahan. Contohnya acara berzanji, tahlilan, peringatan Maulid Nabi, Isra Miraj, jabat tangan, doa berjamaah, upacara/doa setelah khitanan, hamil tujuh bulanan, tawashul dan ziarah kubur, semua dianggap bid'ah (sesuatu yang tak pernah dilakukan Nabi).

Dalam era reformasi saat ini, semua teologi, aliran, dan mazhab bebas untuk hidup di republik ini. Karena itu, jumlah ormas keagamaan dekade terakhir ini berkembang sedemikian luas. Di samping Aswajah, ada nomenklatur lain yang muncul, seperti kelompok Syiah, Wahabiah, Salafiah, dan Ahmadiyah.

Ormas-ormas keagamaan tak saja berpusat di Jakarta, tetapi ada juga di luar Jakarta, seperti kelompok Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang berpusat di Solo dan Wahdah Islamiyah (WI) yang berpusat di Makassar. Belum lagi ormas-ormas lain yang menggunakan nomenklatur Tarekat, Majlis Ta'lim, Tahfiz Al-Qur'an. Ada lagi yang tidak terdaftar, tanpa nama, tanpa struktur, tetapi kegiatannya intensif di dalam masyarakat.

Deprivasi nilai dan norma Aswajah bisa sama artinya deprivasi nilai-nilai pilar "PBNU". Jika pada suatu saat teologi Aswajah melemah lalu digantikan teologi lain, tidak mustahil muncul larangan tidak boleh berhormat kepada Bendera Merah Putih, tidak boleh lagi memperingati Hari Kemerdekaan RI, dan tidak boleh ziarah ke makam pahlawan karena dianggap bidah. Tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu wajib lainnya, tidak boleh memasang simbol Garuda dan foto pemimpin di ruangan kantor karena dianggap musyrik. Seperti apa wajah NKRI tanpa Aswajah?

Meneguhkan Islam Nusantara

Meneguhkan Islam Nusantara

Zuhairi Misrawi ;  Intelektual Muda Nahdlatul Ulama; Ketua Moderate Muslim Society
                                                       KOMPAS, 01 Agustus 2015      

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar 1-5 Agustus di Jombang, Jawa Timur, mengangkat tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia". Tema ini diangkat dalam rangka meneguhkan posisi NU sebagai ormas Islam yang menjunjung tinggi moderasi dan toleransi dalam rangka memperkukuh solidaritas keindonesiaan dan kemanusiaan universal.

Tema ini jadi sangat penting karena dua hal. Pertama, konteks global. Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) jadi momok global yang makin menakutkan. Di tengah protes keras dunia terhadap NIIS, mereka tidak menyusutkan aksi brutalnya. Bulan Ramadhan yang hakikatnya suci dan mulia justru digunakan NIIS untuk menebarkan teror di Kuwait, Tunisia, dan Mesir.

Bahkan, saat takbir Idul Fitri berkumandang sebagai simbol kemenangan dan kebahagiaan, NIIS justru terus melancarkan aksi untuk membunuh warga sipil di Irak. Hari suci nan bahagia disulap oleh NIIS menjadi hari kelabu nan nestapa dengan membunuh sesama Muslim yang merayakan kebahagiaan Idul Fitri.

Konteks global ini harus jadi keprihatinan bersama karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah dicemarkan sedemikian rupa oleh NIIS, dan kelompok ekstrem lain, dengan menampilkan wajah Islam yang beringas dan menyeramkan. Mereka menganggap hanya paham dan kelompok mereka yang paling benar, sedangkan paham dan kelompok lain dianggap sesat dan kafir sekalipun sesama Muslim. Kelompok ini kemudian dikenal dengan al-takfiriyyun.

Kedua, konteks nasional. Harus diakui konteks global tersebut juga menjalar ke ruang republik. Secara ideologis dan teologis, paradigma "Negara Islam" bukanlah hal yang baru dalam perjalanan sejarah republik. Mereka yang mengamini ideologi tersebut sudah tumbuh benih-benihnya sejak lama dan terus berkembang meskipun secara sembunyi-sembunyi.

Dalam era internet yang kian memudahkan seseorang dan kelompok menyebarluaskan ideologi "Negara Islam", sudah hampir dipastikan ideologi ini akan terus membahana di jagat republik ini. Faktanya, mereka relatif berhasil memasarkan ideologi "Negara Islam" sehingga mampu merekrut para remaja yang belum mempunyai pemahaman keislaman yang kokoh, sebagaimana layaknya kalangan pesantren.
                   
Kedua konteks tersebut cukup menjadi alasan kuat bagi NU agar mencari terobosan untuk menegaskan identitas keislaman yang dapat memberikan harapan bagi Indonesia dan dunia.

Islam Arab

Tak bisa dimungkiri Islam agama yang lahir di Arab dan kitab sucinya berbahasa Arab. Bahkan, kitab klasik yang diajarkan di pesantren umumnya berbahasa Arab. Di dalam tradisi NU, salah satu ukuran untuk disebut sebagai ulama adalah apabila ia menguasai bahasa Arab dengan baik.

Namun, bukan berarti kita harus menelan mentah-mentah seluruh wacana yang bersumber dari Arab, khususnya wacana kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Ibarat lautan yang sangat luas, Arab juga menyimpan sejarah dan realitas kekinian yang kelam.

Menurut Marwan Muasher dalam The Second Arab Awakening and the Battle for Pluralism, kegagalan dunia Arab dalam melakukan perubahan lebih disebabkan oleh menguatnya anasir-anasir ekstremisme dan melemahnya anasir-anasir pluralisme. Hal inilah yang menyebabkan dunia Arab mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan dan perpecahan yang menyejarah itu.

Kelompok-kelompok yang menghalalkan kekerasan dan pembunuhan atas nama Tuhan  di dunia Islam bukan hanya isapan jempol. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut pada hakikatnya bertujuan memecah belah umat Islam.

Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita dalam hadisnya, "Nanti akan muncul di antara umatku kaum yang membaca Al Quran, bacaan kamu tidak ada nilainya dibandingkan bacaan mereka, dan shalat kamu tidak ada nilainya dibandingkan shalat mereka, dan puasa kamu tidak ada artinya dibandingkan puasa mereka, mereka membaca Al Quran sehingga kamu akan menyangka bahwasanya Al Quran itu milik mereka saja, padahal sebenarnya Al Quran akan melaknat mereka. Tidaklah shalat mereka melalui kerongkongan mereka, mereka itu akan memecah agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya" (HR Sahih Muslim/2467, Sunan Abu Daud/4748).

Perihal kelompok Khawarij yang selalu mengampanyekan kedaulatan Tuhan (hakimiyatullah), Imam Ali bin Abi Thalib memberikan pernyataan menarik. Bahwa sebenarnya kampanye kedaulatan Tuhan yang kerap dikampanyekan mereka pada hakikatnya bertujuan untuk kebatilan. Sebab, paham mereka terbukti telah menumpahkan darah dan perpecahan di tengah-tengah umat.

Terobosan

Apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Imam Ali bin Abi Thalib tersebut seakan menemukan momentum dalam konteks keindonesiaan dan global pada masa-masa mutakhir ini.  Perlu terobosan untuk merekonstruksi keberislaman yang mencerminkan identitas Islam sebagai agama yang ramah bagi seluruh penghuni dunia (rahmatan lil alamin).

Islam Nusantara yang dijadikan tema muktamar NU kali ini pada hakikatnya salah satu ijtihad para ulama agar Islam dapat dipahami dan diamalkan untuk kemaslahatan bangsa dan dunia. Sebab, ekspresi keberislaman yang datang dari dunia Arab mutakhir-khususnya Al Qaeda dan NIIS-sangat meresahkan.

Islam yang berkembang di negeri ini sudah teruji mampu membangun kebersamaan sebagai bangsa, bahkan terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan, di tengah perkembangan wacana modern, seperti demokrasi, pluralisme, jender, dan hak asasi manusia, kelompok Muslim mampu beradaptasi dengan baik. Kalangan NU sendiri mampu mentransformasikan wacana modern tersebut dengan terma-terma pesantren. Demokrasi menjadi fiqh al-syura, pluralisme menjadi fiqh al-'addudiyyah, jender menjadi fiqh al-nisa,  dan hak asasi manusia menjadi fiqh huquq al-insan.

Diskursus Islam Nusantara kian kokoh melalui sebuah kaidah yang sangat populer di kalangan pesantren, "mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru/kemodernan yang lebih baik" (al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah).

Maka dari itu, Islam Nusantara bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah keislaman republik ini, melainkan khazanah yang sudah berlangsung lama. Ijtihad para ulama ini dimunculkan kembali untuk meneguhkan identitas kita sebagai umat Islam yang hidup di negeri ini dan peran yang harus dilakukan untuk menjaga kedamaian, merawat kebinekaan, dan mewujudkan keadilan sosial.

Puncaknya, para ulama NU berharap agar wajah Islam yang ramah dan toleran di negeri ini dapat jadi sumber inspirasi bagi dunia Islam yang sedang dirundung petaka akibat proliferasi ideologi NIIS. Para ulama NU menyerukan kepada dunia Islam di mana pun, saatnya kaum Muslim di dunia Arab dan Barat berkiblat ke Indonesia untuk menjadikan Islam sebagai jalan kedamaian dan kerahmatan.

Dengan demikian, Islam Nusantara bertujuan untuk mengingatkan kembali pentingnya moderasi dan toleransi dalam Islam. Namun, pada saat yang sama Islam Nusantara harus mampu mewarnai dunia sehingga Islam tidak selalu diidentikkan kekerasan dan terorisme. Semoga muktamar NU kali ini dapat melahirkan pemikiran yang genuine untuk proliferasi Islam Nusantara di negeri ini dan dunia.

Bahaya Radikalisme

Bahaya Radikalisme

Agus Muhammad ;  Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU
                                                       KOMPAS, 01 Agustus 2015      

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Bahaya radikalisme begitu nyata. Dalam bentuk yang paling lunak, radikalisme adalah keengganan untuk menerima kelompok lain yang berbeda. Bentuk ekstrem dari radikalisme adalah aksi kekerasan dan terorisme. Orang radikal belum tentu teroris, tetapi teroris pasti radikal.

Radikalisme versi lunak sekilas tak berbahaya karena ia cenderung pasif. Namun, dalam situasi tertentu, terutama ketika terjadi kerawanan sosial, radikalisme pasif bisa berubah menjadi agresif. Kasus pembakaran rumah ibadah di Tolikara, Papua, 17 Juli lalu, bisa dilihat dari perspektif ini.

Benih radikalisme

Radikalisme bukan monopoli agama tertentu. Dalam tradisi agama-agama selalu terkandung benih-benih yang oleh David Lochhead (1988) disebut isolasionis (tiap-tiap agama hidup dalam komunitasnya sendiri yang terpisah dari kelompok lain), konfrontasionis (kelompok lain dianggap saingan yang harus selalu dicurigai), dan bahkan kebencian (kelompok lain adalah musuh yang harus ditaklukkan).

Bagi kelompok tertentu, benih-benih radikalisme ini bahkan menjadi ideologi yang bisa dengan mudah berubah menjadi kekerasan. Inilah yang oleh Mark Juergensmeyer (1995) disebut sebagai kultur kekerasan. Upaya melawan radikalisme secara koersif melahirkan mata rantai kekerasan yang tidak berkesudahan.

Ciri penting dari kultur kekerasan adalah munculnya persepsi luas bahwa dunia seolah-olah memang menghendaki kekerasan. Bagi kelompok radikal, persepsi ini dikonstruksi sedemikian rupa sebagai tekanan dari pihak luar yang menyebabkan komunitas mereka dalam situasi terancam. Dalam pandangan mereka, aksi kekerasan adalah respons terhadap perasaan terancam yang mereka rasakan.

Mereka bereaksi dalam bentuk perlawanan yang bahkan tidak bisa diduga. Perlawanan itu, menurut Marty dan Appleby (1993), muncul dalam bentuk melawan kembali kelompok yang mengancam keberadaan mereka atau identitas yang menjadi taruhan hidup.

Mereka berjuang untuk menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial lain. Mereka berjuang dengan kerangka nilai atau identitas tertentu yang diambil dari warisan masa lalu ataupun konstruksi baru. Untuk itu, mereka juga berjuang melawan musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang. Terakhir, mereka mengklaim perjuangan mereka atas nama Tuhan.

Radikalisme yang mengarah kepada kekerasan ini pada dasarnya tidak terjadi dengan sendirinya. Radikalisme semacam ini tidak langsung tumbuh dan besar. Ibarat benih, ia butuh lahan yang subur. Pandangan keagamaan yang hitam-putih dan merasa paling "murni" adalah benih yang sangat potensial. Benih ini akan tumbuh dengan cepat di lahan sosial yang diwarnai oleh kesenjangan ekonomi, ketakadilan, kecemburuan sosial, dan penegakan hukum yang lemah.

Perasaan terancam oleh kehadiran kelompok lain adalah pupuk yang membuat radikalisme berubah cepat menjadi agresivisme. Daftar panjang intoleransi dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia akumulasi dari hal-hal ini.

Banyak orang berkilah, maraknya kasus intoleransi dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia tak bisa menghapuskan fakta kerukunan yang telah berlangsung puluhan tahun. Harus diakui, kajian banyak lembaga antaragama menunjukkan, konflik bernuansa agama yang berdarah-darah baru terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru. Itu sebabnya, kerukunan antarpemeluk agama sering dibanga-banggakan Orde Baru.

Namun, kerukunan itu sebetulnya cenderung artifisial. Konflik antaragama tak sering terjadi bukan karena masyarakat telah hidup rukun, tetapi lebih karena penguasa menekan sedemikian rupa agar potensi konflik tersebut tidak muncul ke permukaan. Melalui konsep SARA, umat yang berbeda agama disegregasi begitu rupa sehingga mereka tidak saling memahami satu sama lain. Mereka memahami kelompok lain hanya dalam stereotip-stereotip tertentu.

Ketika bendungan Orde Baru runtuh dan kontestasi sosial berlangsung secara terbuka, bahkan cenderung vulgar, sementara mereka hidup dalam ketidaktahuan satu sama lain, penuh kecurigaan, kecemburuan dan bahkan "permusuhan", maka tak sulit untuk menduga apa yang akan terjadi.

Lintas sektor

Dalam dunia yang makin majemuk, paradigma mayoritas-minoritas yang cenderung diskriminatif tak bisa lagi dipertahankan. Mobilitas penduduk dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota lain, membuat kemajemukan betul-betul hadir di depan kita. Kenyataan ini mengharuskan kita bertemu dengan orang lain yang sama sekali berbeda, baik dari segi ras, suku, kultur, bahasa, maupun keyakinan. Di sinilah toleransi menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar. Dalam ungkapan Michael Walzer (1997), toleransi membuat perbedaan menjadi mungkin; dan perbedan membuat toleransi menjadi penting.

Meski demikian, upaya mengatasi bahaya radikalisme tak cukup hanya dengan konsep toleransi, apalagi toleransi hanya dimaknai sebagai kerukunan. Diakui atau tidak, kecenderungan radikalisme yang mengarah kepada kekerasan tidak bisa dibaca semata-mata sebagai persoalan agama. Karena itu, upaya mengatasinya tidak cukup hanya dengan pendekatan toleransi. Akan tetapi, perlu juga upaya lintas sektoral agar radikalisme tidak mengarah kepada kekerasan.

Upaya memotong mata rantai kekerasan radikalisme setidaknya harus melibatkan tiga unsur vital. Pertama, mendorong para pemimpin agama melakukan pencerahan terus-menerus kepada umatnya bahwa agama adalah ajaran kasih sayang, toleransi dan kewajiban beramal saleh. Kematangan beragama tidak hanya ditentukan oleh intensitas ibadah terhadap Sang Pencipta, tetapi juga oleh kesediaan menerima ciptaan-Nya yang sangat beragam, baik dari segi budaya, etnis, bahasa, maupun agama.

Kedua, mendorong organisasi sosial (ormas) untuk terus-menerus menjaga "rumah bersama" dari ancaman apa pun yang dapat merusak kedamaian hidup bersama. Di sinilah pentingnya dialog yang otentik antarpemeluk agama agar mereka lebih bisa saling memahami. Upaya dialog selama ini lebih sering mencari titik temu ketimbang memahami keunikan masing-masing kelompok agama. Padahal, substansi toleransi bukan persamaan, melainkan justru penghargaan terhadap perbedaan.

Ormas bukan sekadar wadah komunitas sebagai tempat bernaung bagi masyarakat yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Ormas adalah benteng untuk menjaga dan melembagakan nilai-nilai dan moral sosial. Tugas ormas dalam hal ini adalah melindungi anggotanya dari kecenderungan kekerasan.

Ketiga, mendorong negara melaksanakan tanggung jawabnya menjamin rasa aman, menegakkan hukum secara adil dan membangun sarana-prasarana yang memudahkan warganya melaksanakan hajat hidup. Kesediaan warga negara untuk taat hukum akan ditentukan oleh sejauh mana negara mampu melaksanakan tanggung jawab ini.

Disadari atau tidak, radikalisme tidak akan pernah mati. Dengan tiga pendekatan ini, setidaknya radikalisme tidak mudah berubah menjadi agresivisme.

Pemilu Serentak yang Tidak Serentak

Pemilu Serentak yang Tidak Serentak

James Luhulima ;  Wartawan Senior Kompas
                                                       KOMPAS, 01 Agustus 2015      

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pemilihan kepala daerah serentak di 269 daerah yang dijadwalkan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 tampaknya tak akan terlaksana secara mulus. Hal itu karena hingga batas akhir pendaftaran calon peserta pilkada, 28 Juli 2015 pukul 16.00, beberapa Komisi Pemilihan Umum daerah hanya mendaftarsatu pasangan calon peserta pilkada.

Padahal, Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 menetapkan, jika tidak ada calon lain, pilkada di daerah dengan calon tunggal akan ditunda hingga pilkada serentak berikutnya (tahun 2017). Juga, menurut Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, jika di suatu calon daerah hanya ada calon tunggal, masa pendaftarannya akan diperpanjang tiga hari. KPU memberikan jeda waktu tiga hari untuk sosialisasi sebelum pendaftaran waktu tiga hari tambahan, 1-3 Agustus 2015.

Menurut catatan Kompas, 30 Juli 2015, ada 14 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon, yakni Kabupaten Minahasa Selatan (Sulawesi Utara); Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur); Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah); Kabupaten Serang (Banten); Kabupaten Asahan (Sumatera Utara); Kota Tasikmalaya (Jawa Barat); Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur); Kota Samarinda (Kalimantan Timur); Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat); Kota Tidore Kepulauan (Maluku); serta Kabupaten Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat). Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara) belum ada calon yang mendaftar.

Pertanyaannya, bagaimana jika hingga batas waktu tambahan itu benar-benar tidak ada tambahan calon pasangan yang mendaftar? Itu satu soal! Soal lainnya adalah banyak yang khawatir akan muncul pasangan calon semu (asal ada saja) untuk memungkinkan pilkada serentak berlangsung serentak.

Kekhawatiran itu muncul karena ada tambahan waktu ekstra yang diberikan KPU. Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, tambahan waktu itu tiga hari. Namun, dengan adanya waktu tiga hari untuk sosialisasi, tambahan waktunya jadi enam hari. Dalam waktu enam hari, banyak hal yang dapat terjadi, termasuk kemungkinan memunculkan pasangan calon semu.

Jika di suatu daerah hanya ada satu pasangan calon, sambil menunggu pilkada serentak berikutnya, di daerah itu pelaksana tugas kepala daerah ditunjuk oleh otoritas di atasnya.

Tidak adil

Situasi seperti itu tentunya tidak adil bagi pasangan calon petahana (incumbent) yang kuat mengingat kehadiran mereka sebagai calon tunggal sama sekali bukan salah mereka. Repotnya, di daerah-daerah tempat pasangan calon petahananya kuat, partai-partai oposisi enggan mengajukan pasangan calon sebagai lawan.

Salah satu contoh adalah di Kota Surabaya, yakni pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusul PDI Perjuangan. Posisi pasangan calon petahana ini sangat kuat, kemungkinan pasangan ini untuk menang dalam pilkada di Surabaya sangat besar. Akan tetapi, karena partai koalisi lawannya, Koalisi Majapahit, tidak mengajukan pasangan calon, Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana otomatis menjadi calon tunggal dan kehilangan kesempatan untuk terus melanjutkan masa baktinya.

Dengan menjadi calon tunggal, pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana harus menunggu hingga pilkada serentak berikutnya tahun 2017. Sementara mereka menunggu, Surabaya akan dipimpin oleh pelaksana tugas kepala daerah yang wewenangnya tidak sama dengan kepala daerah. Itu berarti juga tidak adil bagi masyarakat Surabaya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menawarkan tiga opsi (pilihan). Pertama, meminta kepada daerah, yang memiliki calon tunggal, menggunakan waktu tambahan untuk memunculkan pasangan calon pendamping. Kedua, merujuk pemilihan kepala desa, di mana calon kepala desa melawan bumbung kosong.

Untuk bisa berkuasa, calon harus mengalahkan bumbung kosong itu. Ketiga, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun, opsi ketiga ini, oleh Mendagri, dinilai tidak relevan karena tidak ada unsur kegentingannya. Dari 269 daerah, hanya ada 14 daerah yang memiliki calon tunggal, dan satu daerah tidak memiliki calon sama sekali.

”Memaksakan” munculnya pasangan calon lain di luar calon tunggal dalam masa tambahan waktu dirasakan kurang pas, apalagi jika ada kegiatan transaksional di baliknya. Cara penyelesaian seperti itu secara prosedur benar, tetapi tidak benar jika dikaitkan dengan prinsip dan hakikat demokrasi.

Penyelesaian yang paling masuk akal bagi daerah yang memiliki calon tunggal adalah memilih opsi kedua, yang merujuk pada pilkades yang diikuti calon tunggal. Namun, untuk menggunakan opsi kedua itu, masih perlu dicarikan dasar hukumnya.

Keadaan seperti itu menunjukkan ada ketidaksempurnaan dalam penyusunan undang-undang karena tidak memperhitungkan seluruh kemungkinan persoalan yang dapat muncul dari penyelenggaraan pilkada serentak.

Jika saja di dalam UU itu ada keharusan bagi setiap partai politik yang mengajukan pasangan calon, kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal dapat dihindari. Demikian pula dengan daerah yang sama sekali tidak memiliki pasangan calon.

Namun, pada saat ini, melihat ke belakang tidak banyak gunanya. Karena, di depan kita ada 14 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal, dan satu daerah yang sama sekali tidak mempunyai pasangan calon. Pemerintah perlu mencarikan jalan keluarnya tanpa ada yang merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak adil agar jangan sampai terjadi pilkada serentak yang tidak serentak.