Minggu, 07 Februari 2016

Staf Ahli

Staf Ahli

Putu Setia  ;   Pengarang; Wartawan Senior Tempo
                                              KORAN TEMPO, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Janganlah menduga saya mau membahas kasus Masinton Pasaribu versus Dina Aditia Ismawati. Saya bukan "pengamat sorot mata", juga bukan "pengamat kebijakan publik", apalagi "pengamat perilaku pejabat", jenis-jenis pengamat yang tak saya ketahui ujung-pangkalnya. Bagi saya, Masinton versus Dita diserahkan ke "pengamat sinetron", ibu-ibu rumah tangga pasti tertarik menonton kalau kisah ini disinetronkan. Ada lelaki dan perempuan, ada dua partai berbeda, ada batu akik, ada kafe, ada tuduhan orang mabuk, lalu ada tonjokan.

Maaf, masalah yang saya soroti lebih ilmiah, ibu-ibu rumah tangga tak akan tertarik. Soal staf ahli yang ada di mana-mana. Staf ahli, sesuai dengan namanya, seharusnya lebih ahli daripada staf yang biasa. Ternyata dalam praktek, staf ahli itu adalah jabatan yang tak disukai banyak orang. Karena tak jelas pekerjaannya. Seorang teman bercerita, bapaknya yang perwira menengah kepolisian, status jabatannya "sedang parkir". Lo, maksudnya apa? Dijadikan staf ahli.

Tentu tak semua lembaga pemerintah menjadikan staf ahli dalam status "sedang parkir". Di DPR, staf ahli itu bergengsi dan persyaratan pengangkatan pun berat. Karena itu, DPR tak mau menyebutnya staf ahli, melainkan tenaga ahli. Sementara persyaratan anggota DPR boleh cuma berijazah sekolah menengah atas-kalau nasib apes bisa memakai sertifikat Kelompok Belajar (Kejar) Paket C-tenaga ahli harus lulus Strata-2 dengan IPK minimum 3. Hal ini diatur dalam Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014.

Jumlah tenaga ahli DPR terus bertambah. Pada periode 2004-2009, setiap anggota DPR didampingi satu tenaga ahli. Pada periode 2009-2014, jumlah tenaga ahli bertambah menjadi dua untuk setiap anggota DPR. Periode 2014-2019, jumlahnya paling sedikit lima orang untuk setiap anggota DPR. Begitu banyak tenaga ahli, maka perlu ada tenaga administrasi, yang jumlahnya dua orang untuk setiap anggota DPR. Jadi, satu anggota DPR minimum-boleh dibaca: paling sedikit-didampingi tujuh orang "tenaga tambahan". Beralasan kalau ruang kerja DPR semakin sumpek dan perlu diperluas, perlu membangun gedung.

Apa manfaat 5 tenaga ahli dan 2 tenaga administrasi untuk masing-masing anggota? Tergantung diamati dari mana: sorot mata, kebijakan, atau perilaku. Jika bicara positif, produk legislasi DPR menjadi sangat bermutu-sedikit-sedikit ada ahlinya. Sidang paripurna full terus karena setiap anggota mendapat masukan bahan dari tenaga ahlinya untuk berdebat. Perdebatan pun tajam tapi sopan karena tenaga ahlinya mengingatkan adanya etika dan sopan santun. Jika ada wakil rakyat yang mengusulkan agar presiden memecat menteri tertentu, tenaga ahli segera menasihati, "Mbak soal menteri hak prerogatif presiden lo..." Siapa tahu wakil rakyat itu mantan pemain sinetron yang tak paham konstitusi.

Apa yang terlihat saat ini? Jauh panggang dari api. Dengan didampingi 7 orang tenaga, produk legislasi DPR justru keteteran. Mutu anggota DPR dibiarkan jadi menurun, baik karena rekrut di partai asal-asalan maupun karena membeli suara, toh ada banyak tenaga ahli. Celakanya, tenaga ahli yang diangkat itu serba tak jelas, apakah diseleksi sebelumnya, siapa yang menyeleksi. Seharusnya ada evaluasi tenaga ahli ini, apa tak kebanyakan?

Anggota DPR Masinton menjemput tenaga ahlinya, Dita, malam-malam di sebuah kafe. Tiba-tiba keduanya bertengkar dan ada yang main tonjok. Saya gagal paham apa hubungan anggota DPR dengan tenaga ahlinya malam-malam di kafe jika dikaitkan dengan nasib rakyat? Jangan-jangan mereka tak paham bahwa gaji mereka dibayar oleh pajak rakyat.

Hidupnya Kebudayaan

Hidupnya Kebudayaan

Acep Iwan Saidi  ;   Dosen Desain dan Kebudayaan pada Sekolah Pascasarjana ITB
                                                     KOMPAS, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Judul tulisan ini bisa dibaca dengan logika terbalik, yakni "Matinya Kebudayaan". Untuk sampai ke situ, baiklah diperhatikan kisah RUU Kebudayaan yang pada 17 Desember 2015 telah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR (Kompas, 18 Desember 2015).

Paling tidak ada  tiga titik problematik tentang hal ini. Pertama, sepanjang penyusunannya, RUU ini terus-menerus diperdebatkan. Kedua, seruncing-runcing perdebatan, rupanya ia tak berpengaruh pada substansi RUU (Kompas, 5/1/2016 dan 6/1/2016). Ketiga, para pelibat perdebatan itu  nyaris selalu merupakan pihak yang sama, yakni individu dan kelompok di ranah kebudayaan itu sendiri.

Dalam perspektif analisis wacana, fakta di atas bisa disebut sebagai gejala dari matinya ujaran (parole) yang dengan begitu berarti pula matinya wacana. Matinya wacana sedemikian disebabkan terputusnya relasi antara para pelibat di dalam medan wacana akibat tingginya tegangan kuasa. Wacana atau praktik penggunaan bahasa yang secara positif memproduksi pengetahuan, menciptakan relasi kuasa, serta mengidentifikasi berbagai posisi identitas dan subyektivitas (Foucault, 1990) justru malah kontraproduktif.

DPR, institusi demokrasi itu, justru malah bersembunyi di balik "lorong gelap demokrasi"-meminjam Yasraf Amir Piliang-dan melakukan anarki terhadap bahasa. Suara-suara dalam wacana hanya dianggap sebagai keributan dan, karena itu, mereka tetap berjalan menyeret RUU itu dengan telinga tertutup. Di situ sosialisasi dan diskusi dengan publik hanyalah alibi.

Hal spesifik yang penting digarisbawahi adalah soal ketiga di atas, yakni homogenitas pelibat dalam medan wacana. Padahal, kebudayaan sendiri diyakini sebagai "yang heterogen". Fakta ini kiranya menandai bahwa dalam masyarakat kita kebudayaan masih disikapi sebagai sebuah ruang eksklusif, hanya milik mereka yang ada di dalam ranah itu. Dengan kata lain, kebudayaan diposisikan sebagai entitas yang berada  "jauh di sana, di luar diri", sebagai pengetahuan. Padahal, berbagai perspektif mutakhir menyebutkan bahwa kebudayaan adalah laku keseharian, hal-hal biasa, sesuatu yang tak lain merupakan kehidupan itu sendiri (Barker, 2000).

Bandingkan dengan masalah politik, misalnya, yang bisa mengundang berbagai pihak berkomentar jika terdapat persoalan tertentu yang mengganggu. Di media sosial pun sejauh ini tidak pernah muncul trending topic tentang kebudayaan. Para netizen tampak  tidak familiar dengan isu kebudayaan-kecuali jika yang dimaksudnya adalah kebudayaan populer. Karena itu, penting kiranya menelusuri akar penyebab kondisi ini.

Represi kuasa

Berkaitan dengan kekuasaan, sejak zaman kolonial, jarak antara kebudayaan dan masyarakat sedemikian memang sengaja diciptakan pemerintah melalui berbagai kebijakannya. Tod Jones dalam bukunya, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia (2014), menyimpulkan bahwa kebijakan budaya otoritarian menguasai selama hampir seluruh masa dalam abad ke-20. Kebijakan budaya otoritarian telah "mengabaikan selera dan afiliasi kelompok dan individu dengan alasan bahwa subyek-subyek itu tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian mereka sendiri secara matang dan rasional". Substansi kebijakan demikian, menurut Jones, tidak berbeda antara masa kolonial dan kebijakan semua rezim pasca kemerdekaan, terutama rezim otoritarian Soeharto.

Ketika realitas kebudayaan yang beragam dan kompleks dirumuskan menjadi fakta bahasa kebijakan seperti itu, jelas telah terjadi penjarakan  antara  subyek dan kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan yang sejatinya hadir di dalam diri sebagai hasil proses pembelajaran, transformasi dari pengalaman pra-reflektif ke kreativitas dan refleksi, justru dibetot sedemikian rupa dari dalam diri, disterilkan, dan ditempatkan pada posisi "tak terjamah". Alih-alih berakraban dengan tubuh, sebagai sesuatu yang mewujud, melalui berbagai kebijakan itu kebudayaan  justru merepresi tubuh.

Pendidikan pragmatis

Kebudayaan-jika kata ini dipadankan dengan kata dalam bahasa Inggris, culture, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, cultura "pengolahan tanah"-tidak lain adalah proses memberikan makna pada yang semula dianggap kurang atau malah tak bermakna. Seperti tukang gerabah yang mengubah tanah liat menjadi guci, kebudayaan adalah usaha "membikin abadi yang kelak retak"-meminjam Teeuw (1992) dalam catatannya tentang sajak Goenawan Mohamad. Kebudayaan, dengan begitu, adalah soal penciptaan, soal kreativitas. Tentu yang diciptakan bukan sesuatu yang melulu teraba (tangible), melainkan juga yang tak teraba (intangible). Gagasan, perilaku, nilai, dan hal-hal abstrak lain yang "dibahasakan" adalah produk penciptaan juga.

Proses mencipta (berbudaya) sedemikian sesungguhnya hanya bisa diwariskan dan diraih melalui pendidikan. Prestasi tertinggi belajar (baca: pendidikan), seperti dikatakan Toeti Heraty (1983), adalah kreativitas. Itu berarti bahwa perspektif mengenai kebudayaan sangat ditentukan oleh orientasi pendidikan. Jika sikap kita terhadap kebudayaan bermasalah, dapat dipastikan terdapat hal yang tak beres di dalam pendidikan. Walhasil, pandangan pemerintah yang sangat materialistik  juga keberjarakan kita terhadap kebudayaan sebagaimana disinggung di awal jelas bersumber dari sini pula. Sistem pendidikan kita sejauh ini memang cenderung materialistik dan pragmatik.

Dalam catatan sejarah, orientasi pendidikan sedemikian sebenarnya telah muncul sejak lama, yakni sejak dasawarsa 1960-an, sesudah eksodus tenaga pendidik dari Belanda sebagai imbas  nasionalisasi di berbagai bidang yang dilakukan pemerintah. Orientasi pendidikan Eropa kontinental yang berbasis karakter pun bergeser ke pendidikan pragmatik  gaya Amerika. Dikenallah kemudian sistem pendidikan terpimpin, sebuah model pendidikan yang memimpin peserta didik, terutama mahasiswa, agar cepat lulus.

Satu dasawarsa kemudian, setelah kekuasaan jatuh ke tangan Soeharto, sistem tersebut kian mendapatkan  tempat. Orientasi pembangunan Soeharto yang berpusat pada ekonomi kian menggiring pendidikan ke  pusaran itu. Prinsip pendidikan yang ditanamkan Soeharto pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) adalah investasi keterampilan manusia (Saidi, 2009). Dalam bentuk yang lebih canggih, studi terpimpin pun kemudian muncul menjadi sistem kredit semester (SKS). SKS adalah model pendidikan yang berorientasi pada hal teknis. Ia mempercepat masa studi sekaligus juga memudahkan kalkulasi pengetahuan dus penghitungan honorarium dosen. Jumlah SKS dalam banyak kasus juga berbanding lurus dengan jumlah fulus. Itu sebabnya SKS bertahan hingga kini.

Paradigma pendidikan "positivistik-pragmatik" yang bertemu dengan formalisme negara otoritarian jelas menjadikan kebudayaan sebagai korban utama. Kebudayaan disaintifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi hanya sebatas pengetahuan. Kebudayaan, misalnya, menjadi materi pelajaran hafalan di sekolah dasar dan menengah. Di perguruan tinggi, umumnya riset-riset akademis juga makin merenggangkan jarak kebudayaan itu sendiri dari macamnya. Kebudayaan menjadi obyek, bukan subyek.

Berpuluh tahun kebudayaan hidup dan diwariskan dalam suasana kuasa dan model pendidikan demikian. Meminjam CG Jung (1990), keberjarakan masyarakat terhadap kebudayaan telah menjadi ketaksadaran kolektif. Imaji pemerintah dan umumnya masyarakat tentang kebudayaan pun berpusar pada "yang membenda" (material culture). Oleh sebab itu, sekali lagi, kebudayaan menjadi entitas di luar diri. Mengutip puisi Chairil Anwar, aku dan "kawanku hanya rangka saja/karena dera mengelucak tenaga". Begitulah, kebudayaan kita pun hidup dalam kematiannya!

Akses Universitas

Akses Universitas

Doni Koesoema A  ;   Pemerhati Pendidikan;
Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong
                                                     KOMPAS, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Bank Dunia sudah lama menyimpulkan adanya korelasi tinggi antara persentase populasi penduduk yang memiliki gelar sarjana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Bank Dunia, 1996). Akses masuk ke universitas seharusnya dibuka secara adil dan merata. Sayangnya, sistem seleksi masuk perguruan tinggi kita masih jauh dari rasa keadilan.

Sistem seleksi masuk perguruan tinggi kita bukan saja berlaku tidak adil, melainkan dalam kebijakannya juga memakai pola pikir irasional, membuka peluang ketidakjujuran, dan belum memiliki keberpihakan pada mereka yang tersingkirkan secara ekonomi maupun budaya.

Tiga jalur

Saat ini Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dimulai. Di Indonesia, ada tiga jalur di mana seseorang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Jalur pertama, yang sekarang ini sedang berlangsung, yaitu jalur undangan atau sering disebut dengan SNMPTN. Jalur undangan lebih banyak mempergunakan nilai rapor dan nilai lain sebagai bahan pertimbangan.

Jalur kedua, jalur tes tertulis yang disebut Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Terakhir, ketiga, jalur mandiri, yaitu seleksi tertulis plus kriteria lain-bergantung pada kebijakan PT-bagi mereka yang tidak lolos SBMPTN. Biasanya, seleksi jalur mandiri hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang karena biaya masuknya mahal.

Tahun ini, kuota SNMPTN dikurangi 10 persen dari tahun lalu, sehingga kuotanya menjadi 40 persen. Jalur tes tertulis tetap 30 persen. Jatah kuota 10 persen dari jalur undangan dialihkan ke jalur mandiri. Kebijakan ini secara transparan menunjukkan keberpihakan PT pada orang-orang kaya. Sebab, jalur mandiri biasanya diisi oleh mereka yang mampu membayar mahal untuk masuk ke PTN secara mandiri.

Chua (2003) dalam risetnya menyatakan bahwa kesejahteraan karena perbedaan tingkat pendidikan tidak terdistribusi secara proporsional, tetapi hanya menguntungkan kelompok orang kaya dan menyingkirkan kelompok lain. Analisis Chua ini justru malah diafirmasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mengalihkan kuota SNMPTN untuk jalur mandiri. Orientasi ekonomis PT sangat terlihat dari kebijakan ini.

Masalah integritas

Sistem seleksi kita juga membuka peluang adanya inflasi dan manipulasi nilai. Dengan adanya sistem undangan yang besarnya 40 persen, di mana siswa tidak perlu melalui tes tertulis, potensi kecurangan ada di sekolah. Kita tahu, di sekolah-sekolah kita, untuk ujian nasional (UN) saja masih banyak terjadi kecurangan. Dengan adanya jalur undangan di mana nilai rapor menjadi kriteria, banyak sekolah berusaha menaikkan nilai siswa secara sistematis melalui penentuan kriteria ketuntasan minimal sehingga para siswa mereka dapat lolos masuk ke PTN.

 Kecenderungan ini sesungguhnya di masa depan akan merusak kualitas PT itu sendiri karena para siswa yang lolos adalah mereka yang nilainya sudah diinflasi sehingga tidak menunjukkan realitas sesungguhnya tentang kemampuan siswa. Kebijakan seleksi masuk telah membuka peluang potensi disintegritas moral di kalangan pendidik. Inflasi ini sering kali menjadi modus, bahkan sejak siswa berada di kelas X.

Melawan akal

Sistem seleksi jalur undangan melawan akal sehat dan tidak adil. Sistem proporsi berdasarkan akreditasi sekolah, meskipun tampaknya baik, tetapi sesungguhnya didasari pola pikir yang tidak logis dan sesat. Sekolah dengan akreditasi A memperoleh kuota 70 persen, B 50 persen, C 25 persen dan tidak terakreditasi hanya memperoleh kuota 10 persen.

Pemikiran ini sesat karena menyimpulkan kualitas individu dari kualitas lembaga. Dalam ilmu logika, ini disebut dengan genetic fallacy, di mana seseorang itu dianggap tidak berkualitas, tidak kredibel, dan tidak dapat dipercaya karena asal-usulnya, baik itu karena ras, agama, sosial, atau lembaga di mana ia berasal.

Pemikiran tidak logis ini juga terjadi ketika indeks integritas UN dipakai sebagai pertimbangan masuk PT. Siswa dengan nilai tinggi, tetapi sekolahnya memiliki integritas rendah bisa jadi tidak lolos dalam seleksi karena kualitas sekolahnya. Kebijakan sesat pikir ini karena menganggap bahwa sekolah yang indeks integritasnya rendah, otomatis seluruh siswanya tidak jujur. Padahal, SNMPTN adalah seleksi individu, bukan seleksi lembaga pendidikan!

Seleksi masuk PTN juga mendiskriminasi dan tidak adil karena menghukum individu yang tidak bersalah. Bila ada lembaga pendidikan terbukti memanipulasi nilai, lembaga pendidikan itu akan dihapus dari daftar SNMPTN tahun berikutnya, sehingga siswa kelas XI yang tidak bersalah tertutup aksesnya untuk melaju ke PTN melalui jalur SNMPTN tahun depan.

Demikian juga ketika ada siswa yang sudah menerima undangan SNMPTN, tetapi kemudian membatalkannya, maka yang menerima akibat adalah adik kelasnya. Pola pikir ini sangat tidak rasional, tidak logis, tidak adil, dan sesungguhnya melanggar hak individu dalam memperoleh akses pendidikan.

Seleksi masuk PT seharus memakai kriteria keadilan, obyektivitas dan keadilan dengan lebih mengutamakan kalangan miskin, tetapi memiliki kapasitas dan kemampuan. Kuota jalur undangan harusnya hanya 5 persen, karena ini merupakan cerminan dari kandidat mahasiswa terbaik, berbakat, dan istimewa dalam hampir seluruh populasi dalam kurva normal, 85 persen untuk bersaing secara adil dan meritokratis melalui seleksi tertulis oleh lembaga independen, dan 10 persen siswa untuk jalur mandiri yang mencerminkan persentasi rata-rata orang kaya dalam seluruh populasi. Dalam kuota 85 persen ini, harus ada kuota kebijakan afirmatif untuk daerah-daerah khusus sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia ini bisa ditingkatkan.

Perguruan tinggi kita tidak akan bermutu bila sistem seleksi kita masih memberi ruang bagi berbagai bentuk ketidakjujuran, tidak logis, dan tidak adil. Universitas seharusnya mendorong tegaknya integritas moral pendidik, menjadi contoh dipraktikkannya penalaran yang jernih dan logis, serta menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan keadilan bagi mereka yang miskin dan tersingkirkan.


Imlek dan Pamer Kekayaan Budi

Imlek dan Pamer Kekayaan Budi

Jaya Suprana  ;   Pemerhati Kerakyatan dan Kemanusiaan
                                                     KOMPAS, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Tradisi Imlek berakar pada kalender lunisolar sebagai perpaduan kalender bulan dengan matahari, berorientasi pada titik balik gerak Matahari yang mengakhiri musim dingin di daratan Tiongkok.

Konon kalender Tiongkok pada milenium III Masehi dihadirkan atas prakarsa Kaisar Shih Huangti, lalu dikembangkan Kaisar Yao, dan makin disempurnakan pada masa Dinasti Zhou. Misioner Adam Schall di zaman dinasti Qing merangkum kesemuanya dengan perhitungan kebudayaan Barat. Di samping astronomi, muncul pula tafsir astrologi yang melahirkan 12 shio yang melambangkan 12 cabang Bumi dengan urutan simbolis margasatwa: tikus, kerbau, macan, kelinci (kucing), naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing, dan babi.

Pada hakikatnya, Imlek lebih terkait pada astronomi, musim, dan agrikultur ketimbang agama.  Secara geokultural, Hari Raya Imlek tidak bisa diseragamkan untuk menyambut musim semi sebab nisbi terkait pada lokasi geografis di mana Imlek dirayakan.  Imlek di Australia  bukan menandai akhir musim dingin, tetapi justru puncak musim panas. Menyambut Imlek dengan perayaan musim semi sama absurdnya dengan menyambut hari Natal di Australia dengan lagu "White Christmas".  Di Indonesia tak ada empat musim. Tak ada musim semi. Yang ada cuma musim kemarau dan musim hujan. Maka, merayakan Imlek di Indonesia jelas bukan untuk merayakan ketibaan musim semi.

Gus Dur

Bagi saya pribadi, Imlek punya makna tersendiri. Setiap kali tiba saat merayakan Hari Raya Imlek, langsung saya terkenang kepada Gus Dur. Saya yakin bahwa tanpa Gus Dur, mustahil Hari Raya Imlek di Indonesia dapat dirayakan semeriah, seleluasa, dan seterbuka seperti di masa kini. Saya mustahil melupakan jasa Gus Dur.

Di masa Orde Baru, dengan beraneka alasan terutama yang tak masuk akal sehat, apa pun yang berbau kebudayaan (pada waktu masih disebut sebagai) Cina memang dianggap tak baik, maka dilarang secara resmi maupun tak resmi. Bahasa, aksara, kesenian, busana Cina dilarang atau minimal tak diperbolehkan. Meski ada kekecualian, misalnya makanan, cerita, dan film silat Cina tetap dibiarkan digemari. Di masa Orba, perayaan Hari Raya Imlek praktis dilarang atau minimal tak dibenarkan meski diam-diam secara internal bergerilya masih dirayakan di kalangan warga keturunan.  Zaman kegelapan bagi Imlek di Indonesia berakhir setelah Gus Dur menggantikan BJ Habibie menjadi presiden RI. Kini di Indonesia, Tahun Baru Imlek resmi ditetapkan sebagai hari raya nasional sebagai bukti   kebesaran jiwa bangsa Indonesia dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Sudah sewajarnya bahkan selayaknya Imlek sebagai hari raya nasional Indonesia dirayakan demi  menjunjung tinggi harkat dan martabat bukan Tanah Leluhur nun jauh di sana, tapi Tanah Air: Indonesia! Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Demi menghormati Gus Dur, sebaiknya perayaan Hari Raya Imlek dirayakan bukan sebagai kesempatan berfoya-foya, apalagi pamer kekayaan harta benda.

Semasa hidup, Gus Dur mewejangi saya agar selalu bersikap ojo dumeh dalam merayakan Imlek. Gus Dur berpesan agar saya jangan euforia lalu takabur menganggap Imlek sebagai kesempatan foya-foya, berpesta pora, apalagi pamer kekayaan harta benda duniawi.  Sebaiknya Hari Raya Imlek dirayakan sebagai kesempatan pamer kekayaan budi-pekerti, semisal yang dilakukan teman-teman pengabdi kerakyatan dan kemanusiaan yang tergabung di Yayasan Buddha Tzu Chi. Saya bukan anggota kelompok itu dan meski bentuk ragawi saya mirip Buddhatertawa, saya bukan umat Buddha.

Secara obyektif  saya berhak kagum dan bangga terhadap  cara mereka merayakan Imlek yang di Indonesia kebetulan jatuh saat puncak musim hujan dan di Jakarta kerap kali musim banjir.  Para pendekar kemanusiaan merayakan Imlek yang kebetulan tiba bersama musim banjir bukan dengan pesta pora gemerlap duniawi, tetapi terjun ke kawasan banjir secara nyata dan langsung menolong korban banjir. Balairung markas besarBuddha Tzu Chi berubah fungsi menjadi tempat berteduh  para pengungsi akibat petaka banjir. Para relawan mendirikan dapur umum untuk penyediaan makanan minuman bagi para pengungsi.

Marilah merayakan Imlek dengan  semangat  ojo dumeh  sesuai dengan pesan Gus Dur sebagai tokoh yang memungkinkan perayaan Imlek di Indonesia masa kini. Marilah merayakan Imlek dengan riang-gembira, tetapi jangan berlebihan dengan gemerlap pesta pora gegap-gempita, apalagi pamer kekayaan harta benda.

Marilah merayakan Imlek dengan pamer kekayaan budi pekerti dan kasih sayang tanpa melupakan nasib sesama warga Indonesia yang kurang beruntung.

Teror Pendidikan Musik

Teror Pendidikan Musik

Citra Aryandari  ;   Etnomusikolog; Pengajar Institut Seni Indonesia Yogyakarta
                                                     KOMPAS, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Musik dipercaya sebagai media yang mampu merangsang pertumbuhan otak kiri manusia. Wajar bila kemudian lembaga pendidikan musik formal dan nonformal menjamur di kota-kota besar.

Stigma bahwa anak harus mengenyam pendidikan musik sejak dini menjadi orientasi yang dianggap terbaik bagi orangtua masa kini.  Pendidikan musik nonformal yang menjamur di Indonesia biasanya menawarkan sejumlah program dengan membagi usia anak didik. Pengenalan musik usia dini, misalnya pada anak usia 2-3 tahun dijanjikan memicu peningkatan kecerdasan. Anak usia 4-6 tahun diharapkan mampu mengenal do-re-mi. Anak usia selanjutnya mulai dengan instrumen pilihan individual yang mengejar grade atau tingkatan keterampilan.

Di Indonesia, pendidikan musik untuk anak cukup diminati para orangtua dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Biaya pendidikan yang cukup mahal  mau tak mau membuat kelas sosial tersendiri.  Tren dan gengsi  tak jarang turut menghiasi tujuan utama para orangtua memberi pendidikan musik kepada anak- anaknya. Belajar musik di Indonesia kebanyakan hanya mengikuti gelombang zaman atau hobi, jarang yang  memilih menjadi pilihan hidup.

Pilihan hidup menjadi seorang musisi dinilai masih belum menjadi cita-cita favorit anak-anak Indonesia. Dokter dan insinyur tetap pilihan utama. Jika kita menilik sekolah kejuruan musik dan pendidikan tinggi musik di Indonesia, kebanyakan siswa mereka berlatar anak musisi atau anak yang tak diterima di sekolah umum atau perguruan tinggi dalam bidang ilmu lainnya.

Ini ironis, menimbang pendidikan musik yang awalnya dipercaya dapat meningkatkan kecerdasan otak pada akhirnya hanya menjadi pilihan pelarian. Terlebih mengingat biaya yang cukup mahal meneror kantong para orangtua. Sudah membayar mahal ternyata hanya terseret tren sesaat.

Berbeda dengan pendidikan musik di Taiwan. Riset yang berjudul West Meets East: The Meaning and Study of Western Classical Music in Taiwan (Dr Pan Li-ming)  disampaikan dalam simposium Royal Music Association yang bertajuk "Intercultural Transfer in Music" di Singapura, beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa  masyarakat  Taiwan menganggap anak perempuan yang mampu memainkan musik klasik adalah aset berharga.

Maka, menjadi kewajiban memberikan pendidikan musik klasik yang terbaik meski harus dengan berutang. Dikatakan sebuah aset karena anak perempuan denganketerampilan musik klasik yang baik akan dipinang lelaki berprofesi dokter atau pengacara. Artinya, ini akan menaikkan derajat atau strata kehidupan keluarga mereka.

Di setiap ruang

Pendidikan musik memiliki makna tersendiri di setiap ruang. Di Indonesia masyarakat masih terjebak pada penawaran kapital yang menggiurkan. Tren dan gengsi masih menjadi teror dalam memilih yang terbaik untuk anak. Mengutip pernyataan musikolog Erie Setiawan, pendidikan musik di Indonesia berbasis tren dan gengsi menjadikan anak-anak pinter main musik, tetapi belum tentu memiliki jiwa baik, karakter unggul, mentalitas, dan jiwa kepemimpinan.

Artinya, seorang anak yang belajar musik di lembaga pendidikan musik-baik formal maupun nonformal-rupanya sekadar mengasah kemampuan motoriknya. Anak piawai memencet tuts piano atau menggesek violin, tetapi jiwa dan emosi musiknya tak terasah. Ini berseberangan dengan harapan yang disebutkan di awal tulisan ini bahwa musik mampu menggenjot level kecerdasan anak.

Jika ditarik ke ranah sempit hubungan anak dan keluarga, ini ironis karena anak belajar dan bermain musik hanya untuk memenuhi tuntutan orangtua. Anak tak mampu memainkan musik karena jiwanya tidak musikal. Ditarik ke ranah yang lebih luas, misalnya kenegaraan atau kebangsaan, anak-anak jebolan pendidikan musik ini tak bisa memberi faedah pemikiran atau ide untuk bangsa karena musik yang dimainkan sekadar bentuk musik tanpa emosi.

Setelah menyelesaikan pendidikan musik akhirnya anak-anak ini harus ikut arus musik kapital yang mapan. Malang nian, sudah belajar musik karena teror tren dan gengsi orangtuanya, setelah menyelesaikan studi musiknya harus ikut meneror masyarakat penikmat musik dengan sajian musik berbasis kapital yang tak mementingkan estetika, dan rasa musik yang bagus.

Di ranah tradisi ada model pembelajaran musik yang patut diadaptasi: Bali. Masyarakat Bali memaknai musik tak hanya sebagai laku kesenian, tetapi juga laku spiritual. Maka, anak-anak belajar karawitan tidak karena paksaan orangtua, tetapi mereka menyadari sejak usia dini bahwa karawitan adalah bentuk kesenian dan laku spiritual yang penting bagi kehidupan. Hasilnya, musik tradisi karawitan Bali bisa hidup berkesinambungan, dirayakan sebagai laku spiritual mendukung berbagai upacara keagamaan, sekaligus juga mampu menyumbang nominal yang tak sedikit saat dihadirkan dalam ranah pariwisata. Musisi bisa menjadi pilihan mata pencaharian yang tak kalah gengsi dengan pekerjaan di ranah nonkesenian, seperti dokter atau pengacara.

Sudah saatnya para orangtua di Indonesia memaknai musik secara lebih luas dan menganjurkan anaknya belajar musik di lembaga pendidikan musik bukan hanya demi gengsi. Para orangtua harus memberi tawaran yang bisa dibicarakan dengan anak apakah anak memang mau belajar musik dengan benar agar anak ikhlas belajar musik. Akhirnya anak bisa menjadi musisi yang bahagia.

Para orangtua yang takut dengan teror mahalnya biaya pendidikan musik dapat mencari pilihan lain di luar lembaga formal. Toh mudah dijumpai komunitas atau perkumpulan musik tertentu dengan semangat kolektif yang tak mematok biaya karena bertujuan belajar musik bersama.

Ini saatnya pendidikan dan pedagogi musik memikirkan strategi pembelajaran musik yang lebih relevan dengan semangat kekinian anak-anak yang tumbuh di zaman sekarang. Anak-anak belajar musik tidak dalam suasana teror; mereka mampu jadi musisi dengan karya yang berfaedah bagi khalayak luas penikmat musik, bukan menghadirkan teror.

Sabtu, 06 Februari 2016

Revisi UU Bukan Jalan Keluar

Revisi UU Bukan Jalan Keluar

James Luhulima  ;   Wartawan Senior Kompas
                                                     KOMPAS, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari lalu, memicu kembali keinginan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Argumennya, UU itu tidak dianggap efektif untuk mencegah aksi terorisme.

Argumen itu bukanlah hal baru. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, aparat keamanan, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan jajaran intelijen, berargumen bahwa mereka sesungguhnnya telah mendeteksi kemungkinan akan adanya aksi terorisme, tetapi mereka tidak dapat menindaknya karena hal itu tidak diatur dalam UU Terorisme.

Dengan direvisinya UU Terorisme, diharapkan aparat keamanan dimungkinkan menangkap, menahan, dan menginterogasi terduga pelaku teror sebagai tindak pencegahan. Bahkan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, dua hari setelah aksi teror di Jalan MH Thamrin, itu, mengatakan, ingin aparat intelijen diberikan kewenangan menangkap, menahan, dan menginterogasi terduga pelaku teror.

Namun, keinginan merevisi UU Terorisme itu mendapat tentangan keras dari masyarakat sipil. Mereka khawatir jika aparat keamanan diberikan izin untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi terduga teroris, izin itu akan dijadikan alat oleh pemerintah yang tengah berkuasa untuk membungkam orang-orang yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Bukan tidak mungkin nantinya orang-orang yang menentang kebijakan pemerintah akan dituduh sebagai terduga teroris.

Kekhawatiran masyarakat sipil itu tidak dibuat-buat. Rakyat Indonesia pernah mengalami suatu masa (1965-1998) di mana aparat keamanan dapat menangkap, menahan, dan menginterogasi seseorang atau sekelompok orang tanpa disertai bukti-bukti yang memadai. Dengan tuduhan terlibat atau merupakan simpatisan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) atau ingin makar (menggulingkan pemerintah), aparat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dapat menangkap, menahan, menginterogasi siapa saja tanpa batas waktu yang jelas.

Kita juga belum lupa ketika orang-orang yang menentang dibangunnya Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah, ditangkap, ditahan, dan diinterogasi, serta kemudian pada Kartu Tanda Penduduknya diberi stempel ET (eks tapol/PKI). Situasi seperti itu tidak boleh terulang kembali.

Pada 1988, Kopkamtib dibubarkan dan digantikan oleh Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional. Namun, praktik menangkap, menahan, dan menginterogasi orang-orang yang dianggap menentang pemerintah tetap berlanjut hingga Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, 21 Mei 1998.

Keinginan Sutiyoso untuk meningkatkan wewenang BIN sehingga dapat menangkap, menahan, dan menginterogasi terduga pelaku teror pun mendapatkan tentangan. Pada prinsipnya, tugas pokok BIN adalah memberikan informasi dini atas kegiatan yang membahayakan negara. Adapun penindakan sebaiknya tetap dilakukan oleh aparat Polri/TNI.

Tidak berdasar

Argumen bahwa pemberian izin untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi terduga teroris dapat mencegah terjadinya aksi terorisme sama sekali tidak berdasar. Hal itu pernah dikemukakan oleh Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani, yang merangkap sebagai Panglima Kopkamtib, dalam Rapat Kerja Panglima ABRI dengan Komisi I DPR pada tahun 1984, tidak lama setelah peledakan bom di tiga cabang Bank BCA di Jakarta, 4 Oktober 1984.

Dalam pertemuan off the record yang berlangsung malam hari itu, LB Moerdani ditanya oleh seorang anggota Komisi I DPR mengapa ABRI sampai kecolongan hingga tiga bom meledak di tiga cabang Bank BCA, yakni di Jalan Pecenongan, di Kompleks Pertokoan Glodok, dan di Jalan Gajah Mada. Padahal, Komkamtib mempunyai wewenang untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi siapa saja yang berpotensi membahayakan keamanan negara.

LB Moerdani mengatakan, ABRI (termasuk Polri) memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya. Walaupun mempunyai wewenang untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi siapa saja yang berpotensi membahayakan keamanan negara, ABRI tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya.

”Emangnya Anda mau personel ABRI mengintip ke dalam rumah Anda dan mengawasi Anda melakukan aktivitas di dalam rumah Anda. Kan, Anda tidak mau. Itu sebabnya, selalu ada peluang ABRI kecolongan walaupun peluang itu terus diperkecil dengan memperkuat intelijen,” ujarnya dengan nada tinggi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam Silaturahim Nasional Ulama Mursyidin Thoriqoh, TNI, dan Polri di Pekalongan, Jawa Tengah, 16 Januari lalu, dengan tema ”Urgensi Bela Negara Demi Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, menegaskan, aksi terorisme ke depan tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih aktif, seperti segera melapor kepada aparat jika melihat ada hal yang aneh dan mencurigakan. ”Rakyat bersama aparat memantau,” katanya. Aparat tidak dapat bekerja sendirian.

Refleksi 69 Tahun HMI

Refleksi 69 Tahun HMI

M Alfan Alfian  ;   Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional
                                                  REPUBLIKA, 04 Februari 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pada 5 Februari 2016 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memperingati hari kelahirannya yang ke-69. Organisasi kemahasiswaan ini lahir di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 atau 14 Rabiul Awal 1366 Hijriyah atas prakarsa Lafran Pane dan 14 mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam usianya yang hampir 70 tahun, HMI telah cukup tua untuk ukuran manusia. Apa yang menarik dari HMI kini?

Pertanyaan demikian lazim mengemuka dari kongres ke kongres dan setiap ulang tahun HMI. Dalam kongres di Pekanbaru, Riau, akhir 2015 lalu, misalnya, HMI sempat menjadi sorotan media massa. Sesungguhnya, yang disorot relatif sama dari kongres ke kongres.

Ada "kekerasan", kongres yang molor dan bertele-tele, serta tak terkendalinya penggembira. Mengapa kesannya HMI demikian "brutal"? Ada apa dengan HMI sekarang? Pertanyaan seperti ini menggelayuti kader-kader HMI dewasa ini.

Sebagai alumnus organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia, saya turut prihatin dan mencoba mencari tahu lebih dalam, apa yang menarik dari HMI sekarang. Terlepas dari potret pemberitaan negatifnya, hadirnya ribuan mahasiswa ke arena kongres, bagaimanapun mencerminkan setelah hampir 70 tahun sejak kelahirannya, 5 Februari 1947, organisasi ini masih "penuh peminat".

Nurcholish Madjid, ketua umum PB HMI periode 1966-1969 dan 1969-1971, pernah berujar, organisasi HMI itu dari segi keanggotaannya mencerminkan representasi nusantara. Ia tak hanya mencerminkan "berpusat" di Jawa, tetapi juga merata di luar Jawa.

Mengapa potret negatif di atas nyaris selalu terulang? Beragam jawaban adanya, tetapi muaranya tetap kembali ke HMI sendiri. Mau instrospeksi atau tidak? Tentu saja, secara verbal jawabnya mau.

Instrospeksi ialah keharusan bahwa memang ada yang harus diubah, mulai substansi dan mekanisme pengkaderan hingga hal teknis manajemen penyelenggaraan kongres yang antisipatif terhadap para penggembira. Maka, tak hanya soal teknis dan metodologis saja perbaikannya, juga merambah ke substansi training yang direlevansikan dengan zaman kita.

Corak keislaman HMI tercermin dari Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang dikompilasi oleh Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari, dan Sakib Mahmud, mengetengahkan Islam secara substansial, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, antara lain, (1) Tauhid/keesaan Tuhan; (2) Universalitas Islam; (3) Islam yang inklusif; (4) Islam yang dialogis; (5) Kemanusiaan/persaudaraan/hak asasi manusia (HAM); (6) Islam sejalan dengan modernitas/progresivitas dan demokrasi; (7) Islam yang tidak ekstrem (ummatan wasathan/umat yang mampu berdiri di tengah-tengah); dan (8) Islam yang toleran.

Intinya, HMI hendak membawakan wajah Islam yang modern, maju, toleran, dan tidak ekstrem. Yang dikedepankan HMI bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai substansial itu. Bukan formalisasi syariat Islam, melainkan bagaimana menanamkan nilai atau substansi ajaran Islam itu di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk sebagaimana diibaratkan Nurcholish Madjid sebagai sebuah taman sari.

Dalam konteks ini, NDP HMI masih sangat relevan sebagai basis pijak "revolusi mental" para kader HMI. Yang diperlukan adalah perbaikan metodologi dan pengembangannya yang selaras dengan tantangan zaman.

Ketika saya masuk HMI pada awal dekade 1990-an, saya sadar organisasi ini "terlalu otonom". Kecuali para alumni yang tersebar di mana-mana, organisasi ini independen bak "anak tanpa orang tua". Independensi merupakan pilihan organisasi ini sejak kelahirannya.

Lafran Pane, pendiri utama HMI, sengaja mengarahkan organisasinya sebagai bagian dari perjuangan nasional dan inklusif. Sejak awal HMI tidak memosisikan sebagai underbouw partai politik (Masjumi). Kendatipun demikian, perjalanan HMI tidak pernah lepas dari dimensi politik.

Pada masa formatifnya, HMI menggencarkan ikhtiar dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini selaras dengan tujuan HMI, yakni "mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia" serta "menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam".

Para elitenya yang bersahaja itu terlibat dalam kegiatan yang selaras dengan cita-cita proklamasi. Dari sinilah cikal bakal otentik HMI tergambar bahwa antara keindonesiaan dan keislaman bak dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Dalam konteks perjalanan kehidupan bangsa, HMI turut mewarnai sejarah. Kendati pun ia independen, pada dekade 1950-an dan 1960-an, tak lepas dari hiruk-pikuk politik. Ketika Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) dilancarkan Bung Karno dengan posisi politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menguat, HMI sempat menjadi sasaran tembak pembubarannya.

PKI mendesak Bung Karno untuk membubarkan HMI. Namun, fakta sejarah menunjukkan Bung Karno tidak membubarkan HMI. Sejarah mencatat, HMI turut ambil bagian mendukung Orde Baru.

Organisasi HMI terus berjalan, alumninya semakin banyak dan bergerak di berbagai bidang. Pada awal dekade 1980-an, para elite HMI terbelah pendapat dalam menyikapi kebijakan asas tunggal Pancasila. Pro kontra mengemuka dalam beberapa kongres hingga kemudian sekelompok elitenya membentuk HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).

Yang satu menerima asas Pancasila, lainnya menolak. Sayangnya, kendatipun kini HMI dan HMI MPO sudah sama-sama berasas Islam, dualisme itu masih bertahan. Inilah fakta dan proses sejarah di mana keduanya punya peran dan cerita masing-masing. Namun, di level Korps Alumni HMI (KAHMI), mereka menyatu.

Komitmen kebangsaan dan keindonesiaan HMI diwujudkan pada beragam peran nyata dalam mengisi kemerdekaan dengan ikut serta menjadi bagian intergral dari proses kebangsaan. Sejak era Reformasi, peran politik alumni HMI banyak diteliti pengamat. Mereka ada di mana-mana, termasuk dewasa ini, terdapat alumnus HMI sebagai wakil presiden, yakni Jusuf Kalla.

Dalam hal sumber daya politik, alumni HMI telah banyak mewarnai dinamika politik pada masa kini. Namun perlu dicatat orientasi politik mereka heterogen. Terlepas dari makna politik sebagai persaingan kepentingan, adanya kesamaan sebagai alumni HMI berpotensi menjadi kekuatan konsensual dalam politik Indonesia.

Organisasi HMI masih eksis dan berkembang hingga kini, di tengah-tengah banyaknya pilihan mahasiswa berorganisasi. HMI punya kelebihan. Ia punya modal sejarah dan kekuatan alumni yang heterogen.

Semoga, hari-hari ini dan ke depan, HMI mampu memperbaiki diri dari citranya yang terkesan merosot dari kongres ke kongres dan berperan strategis dalam pembangunan bidang kepemudaan, kemahasiswaan, keumatan, dan kebangsaan yang lebih luas. Dirgahayu HMI!