Sabtu, 10 Desember 2016

Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman

Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman
Salahuddin Wahid  ;   Pengasuh Pesantren Tebuireng
                                                 REPUBLIKA, 07 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Hampir dua bulan terakhir, kita disibukkan dan diganggu oleh suasana yang tidak menyenangkan, akibat pro kontra terhadap ucapan Basuki Tjahaja Purnama tentang surah al-Maidah ayat 51. Muncul adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki.

Pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap ucapan itu menjadi dasar banyak pihak untuk menuntut Basuki ke pengadilan. Kita menunggu hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap Basuki, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, menurut saya, masih ada satu masalah yang akan tetap menjadi masalah sampai kapan pun kalau kita tidak mendudukkannya pada proporsi yang benar. Yakni, terkait pendapat bahwa dengan bersikap untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim dalam pilkada atas dasar larangan di dalam ayat Alquran, maka umat Islam tidak menghormati kebinekaan atau keberagaman. Apakah pendapat itu benar?

Pancasila versus Islam

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kembali ke tahun 1945 karena keadaan yang kita hadapi saat ini, tidak dapat dilepaskan dari perjalanan kesejarahan bangsa dan negara Indonesia. Semua tokoh Islam pada sidang BPUPKI berjuang supaya Islam dijadikan dasar negara.

Komprominya ialah Piagam Jakarta (22/6/1945). Kelompok Islam bersedia menerima dasar negara Pancasila dengan sila pertama berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Karena ada penolakan dari sekelompok kecil umat Kristiani, demi berdirinya negara Republik Islam, para tokoh Islam setuju menghapus tujuh kata Piagam Jakarta. Sila pertama diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Perjuangan mendirikan negara berdasarkan Islam dilanjutkan dalam Konstituante pada 1956-1959, tetapi kembali gagal. Dalam pemungutan suara, kelompok Islam hanya mencapai 53 persen.

Karena ada kebuntuan politik, Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam Dekrit itu, "Piagam Jakarta" dijadikan dasar pertimbangan.

Selama kampanye Pemilu 1971, partai-partai Islam termasuk Partai NU masih memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Juru kampanye Partai NU dan partai Islam lain di berbagai daerah sering mendapat perlakuan tidak baik dan tidak adil dari militer.

Pada akhir 1984, Muktamar NU menerima Pancasila sebagai dasar negara. Langkah ini diikuti hampir semua ormas Islam dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menarik bagi saya, mengapa partai Islam dan ormas Islam selama hampir 40 tahun "keukeuh" menolak Pancasila menjadi dasar negara RI? Padahal, sejak 1955 saat di kelas 6 SD, saya sudah berpendapat Pancasila itu layak menjadi dasar negara. Kalau kita cermati Pembukaan UUD 1945, kalimat-kalimatnya mengandung banyak kata bahasa Arab yang sudah menjadi khazanah Islam.

Setelah lama merenungkannya, saya menemukan jawaban. Kita semua tahu bahwa Bung Karno adalah penggali Pancasila. Angkatan saya atau yang lebih tua mengetahui Bung Karno sering menyebut nama dan mengutip pendapat Kemal Ataturk, yang mendirikan Republik Turki yang UUD-nya menyatakan Turki adalah negara sekuler.

Karena Bung Karno sering mengutip pendapat Kemal pendiri negara Turki yang sekuler, wajar kalau banyak tokoh Islam dan pengikut mereka beranggapan bahwa negara berdasarkan Pancasila adalah negara sekuler, yang antiagama (Islam). Karena itu, kelompok Islam menolak Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut saya, salah satu hal yang ikut mendorong ormas Islam dan partai Islam bersedia menerima Pancasila sebagai dasar negara ialah diundangkannya UU Perkawinan pada 1974. UU itu memberi kesempatan bagi diterimanya ketentuan syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Para tokoh Islam menyadari, tanpa Islam menjadi dasar negara, ternyata ketentuan syariat Islam bisa masuk ke dalam UU. Jadi, ketika ada tuntutan keadaan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara, pihak yang menolak bisa diyakinkan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara.

UU lain yang memuat ketentuan syariat Islam, yaitu UU Peradilan Agama pada 1989. Peradilan Agama yang semula di dalam Kementerian Agama beralih ke Mahkamah Agung. Kini pengadilan agama menjadi lembaga peradilan kedua terbesar setelah pengadilan negeri.

Setelah itu, lahirlah UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, UU Jaminan Produk Halal, dan UU Sisdiknas yang memberi tempat bagi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kini sedang diajukan RUU tentang Pesantren dan RUU tentang Lembaga Pendidikan Islam. Sejumlah UU ini adalah bagian dari perpaduan keindonesiaan dan keislaman.

Kementerian Agama adalah langkah awal dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman. Pembentukan madrasah (MI, MTs, MA) dilakukan pada 1950 oleh Menteri Agama Wahid Hasyim, bersamaan dengan kebijakan memberikan mata pelajaran agama di sekolah.

Ormas Islam dan pesantren telah banyak mendirikan universitas dan sekolah tinggi di berbagai provinsi. Pendidikan Islam berperan besar dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman.

Menafikan kebinekaan?

Kembali pada pertanyaan di atas, apakah menyampaikan larangan bagi kaum Muslimin untuk memilih pemimpin non-Muslim adalah bertentangan dengan kebinekaan? Perlu diingat adanya perdebatan dalam sidang BPUPKI tentang usul supaya ada syarat bahwa presiden dan wakil presiden harus orang Islam. Akhirnya, usul itu ditolak.

Dalam kenyataan sejarah, memang presiden dan wakil presiden adalah Muslim. Perlu dicatat, seorang beragama Kristen pernah menjadi pejabat presiden, yaitu Dr Leimena. Tidak adanya syarat di dalam UUD dan UU tentang Calon Presiden harus beragama Islam adalah bukti kita menghargai kebinekaan dan memberi hak yang sama di depan hukum kepada semua warga negara tanpa memandang agama.

Apakah seorang Muslim tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa menurut agama Islam dirinya dilarang memilih pemimpin non-Muslim? Tentu boleh dan itu dijamin oleh UUD dan UU.

Kalau kita larang, justru berarti kita mengurangi haknya untuk mengikuti ajaran agamanya. Apakah seorang Muslim tidak toleran kalau dia berpendapat bahwa dirinya tidak boleh memilih non-Muslim sebagai pemimpin?

Menurut saya, dia tetap toleran sejauh dia menghormati agama lain dan umat agama lain. Muslim harus toleran dalam masalah sosial, tidak dalam masalah ajaran dan keyakinan.

Apakah seorang ulama boleh menyampaikan ajaran agamanya bahwa Muslim dilarang memilih pemimpin non-Muslim? Tentu boleh, sepanjang itu dilakukan secara proporsional, pada tempatnya dan dengan cara yang baik.

Jangan itu disampaikan dengan bahasa kasar yang penuh kebencian, menyinggung perasaan kelompok lain, apa lagi dengan menghasut. Jangan juga disampaikan dengan menyerang pendapat kelompok Muslim yang membolehkan, apalagi mengafirkan mereka.

Tentu tidak mudah untuk menentukan kriteria "proporsional dan pada tempatnya" itu seperti apa. Karena itu, demi merawat perpaduan keislaman dan keindonesiaan yang sudah kita capai, akan jauh lebih baik bila dakwah tentang umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim, tidak dilakukan secara terbuka.

Pada Pilgub DKI 2012, tidak banyak dakwah semacam itu. Pada pilgub saat ini, di hampir setiap masjid di DKI, terdapat khotbah semacam itu karena dipicu ucapan Basuki yang menurut sebagian besar umat Islam telah menghina Islam. Bahkan, di luar DKI.

Menjaga dan merawat keindonesiaan bagi saya ialah menjaga perpaduan keindonesiaan dan keislaman, yang sudah kita capai selama ini. Jangan lagi kita mempertentangkan keindonesiaan dan keislaman.

Jangan lagi memperdebatkan, apakah kita ini orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, sekaligus orang Islam yang berbangsa Indonesia.

Ada yang menyatakan bahwa ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat kitab suci. Langsung muncul pendapat yang menolak pernyataan itu. Yang membuat pernyataan itu tidak memahami dengan baik psikologi massa umat Islam dan tidak pandai menyampaikan pendapat dengan kata-kata yang maksudnya sama, tapi tidak menimbulkan masalah.

Mestinya dia menyatakan bahwa ayat-ayat dalam kitab suci baru berlaku di dalam masyarakat di Indonesia kalau sudah diserap ke dalam UU, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama.

Kita perlu juga mencatat, perpaduan keindonesiaan dan keislaman dalam aspek budaya. Contohnya ialah perayaan Idul Fitri yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Hal lain ialah diterimanya lagu keagamaan Islam seperti lagu "Tuhan" karya Bimbo, yang menjadi lagu keagamaan bagi semua rakyat Indonesia, termasuk non-Muslim.

Hal lain ialah tidak adanya larangan dan kewajiban berjilbab bagi Muslimah di sekolah negeri, universitas negeri, dan kantor swasta ataupun pemerintah, seperti yang pernah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Memang masih ada larangan, yaitu di TNI dan sedikit kantor atau tempat usaha swasta.

Pendapat yang tajam di antara sesama Muslim bila kita masuk ke dalam wilayah abu-abu seperti di atas yang menyangkut sosial-politik, di mana sebagian Muslim melarang dan sebagian Muslim membolehkan. Atau ketika kita bicara tentang HAM, padahal UUD Pasal 28 huruf J telah mengatur bahwa HAM di Indonesia harus menghormati dan tidak boleh mengabaikan nilai budaya dan agama.

Islam, Kebinekaan, dan NKRI

Islam, Kebinekaan, dan NKRI
Mohamad Sohibul Iman  ;   Presiden Partai Keadilan Sejahtera
                                                 REPUBLIKA, 06 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ketika jutaan umat Islam berjuang membela martabat agamanya secara damai dan konstitusional karena merasa kesucian kitab sucinya dinodai oleh ucapan seorang pejabat publik, tiba-tiba ada sebagian kelompok yang justru menstigmanya sebagai sikap antikebinekaan dan anti-NKRI.

Ada anggapan bahwa menghormati kebinekaan hanya diartikan sebagai sikap merayakan perbedaan, tapi kurang mengindahkan hak setiap warga memeluk dan menjalankan ajaran agama dan keyakinannya, sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebinekaan akhir-akhir ini direduksi maknanya menjadi semata-mata melindungi hak minoritas tanpa menghormati hak mayoritas. Parade kebinekaan dimaknai sebagai parade perbedaan tanpa penghormatan terhadap tegaknya hukum dan keadilan.

Kebinekaan terawat bukan karena klaim sepihak, melainkan karena adanya sikap jujur, terbuka, tanggung jawab, dan adil. Jika ada pemikiran yang mencoba membenturkan antara Islam, kebinekaan, dan NKRI, pemikiran itu harus diluruskan karena berbahaya dan ahistoris. Islam, kebinekaan, dan NKRI adalah satu kesatuan tak terpisahkan.

Menjadi seorang Muslim yang lurus maka secara aksiomatis juga menjadi seorang nasionalis sejati dan pluralis seutuhnya. Jika masih ada entitas di Republik ini yang mengatakan umat Islam tidak nasionalis, antikebinekaan, sesungguhnya mereka telah memunggungi takdir sejarah Republik Indonesia.

Jangan pernah melupakan sejarah panjang perjuangan umat Islam dalam memerdekakan dan membangun Republik ini. Janganlah melupakan jasa besar KH Hasyim Asy'ari saat bersama umat Nahdliyin, yang menyerukan Resolusi Jihad untuk mengobarkan semangat perlawanan para pejuang Surabaya di bawah komando jihad Bung Tomo, dalam mempertahankan Kota Pahlawan dari gempuran imperialis.

Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah bersama tokoh umat Islam lainnya yang berbesar hati mengesampingkan aspirasi umat Islam, dengan merelakan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan menggantinya dengan sila pertama Pancasila. Ini sebagai sikap penghormatan atas aspirasi saudara sebangsanya dari umat Kristiani dan Indonesia bagian timur.

Bagaimana peran diplomat Muslim, Haji Agus Salim dan AR Baswedan, yang bergerilya mencari pengakuan kedaulatan kemerdekaan RI dari dunia internasional. Dengan mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah, mereka berhasil mengantarkan RI mendapatkan pengakuan kedaulatan pertamanya dari negara-negara Islam, seperti Mesir, Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman.

Kiprah diplomasi mereka menyudutkan Belanda di forum PBB dan mengukuhkan kedaulatan RI di mata dunia. Bahkan, jika merujuk pada konsepsi NKRI, secara legal-konstitusional justru terlahir dari kepeloporan dan perjuangan umat Islam di parlemen yang saat itu disuarakan Mohamad Natsir.

Melalui Mosi Integralnya, Natsir mengusulkan kepada parlemen RI untuk mengganti konsep Negara Republik Indonesia Serikat (NRIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inisiatif Natsir ini disambut baik seluruh kekuatan politik di parlemen saat itu, sehingga konsep NRIS dibubarkan dan Indonesia menjadi NKRI.

Kebinekaan Indonesia merupakan keajaiban dunia dan kita telah merawatnya dengan susah payah. Maka tak sepatutnya, kebinekaan ini dikoyak-koyak oleh kekerasan verbal dan tindakan penodaan terhadap agama apa pun, yang diakui di Indonesia karena itu jelas melukai rasa persatuan bangsa.

Semangat menghormati kebinekaan dan persatuan adalah modal sosial bangsa yang wajib kita jaga bersama. Tindakan yang merusak kebinekaan dan persatuan bangsa oleh siapa pun, apa pun agamanya, apa pun suku bangsanya, apa pun partai dan posisi jabatannya, maka harus diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law).

Kita harus jaga dan rawat kebinekaan dan NKRI yang kita cintai ini dengan mendorong penegakan hukum, yang memihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat. Rasa persatuan bangsa sulit terwujud tanpa rasa keadilan menyertainya. Untuk memperkuat kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus terus memupuk modal sosial bangsanya agar terus tumbuh di masyarakat.

Menurut hemat saya, ada tiga modal sosial bangsa yang bisa menjadi penopang. Pertama, sense of belonging, yakni rasa saling memiliki sebagai bangsa. Semua warga negara RI harus merasa memiliki NKRI. Di sisi lain, jangan pernah ada yang mengklaim ia satu-satunya pewaris sah Republik ini.

Bangsa ini lahir atas jerih payah dan pengorbanan berbagai komponen bangsa. Dalam benak kita harus tertanam kuat bahwa bangsa ini milik semua anak bangsa: dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bangsa ini bukan hanya milik suku dan agama tertentu.

Kebinekaan tecermin ketika kelompok mayoritas mampu menghargai dan mengayomi minoritas. Di saat yang sama, kelompok minoritas juga bisa memosisikan diri dan bersikap hormat serta toleran kepada kelompok mayoritas.

Rasa saling memiliki di antara sesama anak bangsa akan menumbuhkan sinergi dan harmoni. Karena kita percaya bahwa sikap dan tindakan setiap anak bangsa dilandasi rasa saling memiliki atas bangsa ini.

Kedua, sense of togetherness, yakni rasa kebersamaan sebagai sesama anak bangsa yang sama-sama cinta kepada Tanah Airnya. Bangsa ini sangat majemuk. Bangsa ini terdiri atas belasan ribu pulau, ratusan bahasa daerah, ribuan suku bangsa, beberapa agama dan kepercayaan. Bahkan bukan hanya majemuk, melainkan juga terfragmentasi dan tersegmentasi.

Adalah sunnatullah untuk membangun bangsa ini harus dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling bekerja sama. Kita tidak bisa membangun Republik ini hanya dengan melibatkan golongan dan kelompok tertentu, tanpa bantuan dan kerja sama elemen bangsa lainnya. Bangsa ini lahir dan bisa tetap tumbuh berdiri tegak hingga saat ini karena rasa kebersamaan yang terus terjalin.

Ketiga, trustworthiness, yakni rasa saling percaya di antara seluruh komponen bangsa. Pada tingkat gagasan kita harus saling percaya bahwa semua warga Indonesia memiliki niat baik untuk bangsanya dengan cara masing-masing.

Namun, pada tingkat tindakan, kita harus membuktikan dengan melihat perilakunya, apakah niat baik itu benar-benar ditunjukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jika terbukti ada niat jahat, semua wajib mencegah dan menghentikannya.

Saya meyakini ketika ketiga modal sosial bangsa ini dijalankan secara konsisten dan konsekuen, insya Allah bangsa dan negara ini akan semakin maju, kuat, dan bermartabat serta dihormati oleh bangsa lain.

Antara Politik Islam dan Islam Politik

Antara Politik Islam dan Islam Politik
Rachman Wellmina  ;   Mahasiswa Pasca Sarjana Filsafat Islam;
Pegiat di Rumi Institute Jakarta
                                                  TEMPO.CO, 07 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sebuah bangsa dibangun dengan hati penyair

Namun hancur ditangan politikus

(Dr. Mohammad Iqbal)

Dalam petikan sajak Iqbal, filsuf-penyair Pakistan tersebut menyelipkan pesan sinis terhadap politikus berkaitan nasib keberadaan sebuah bangsa. Sebaliknya Iqbal memuji peran penyair bagi keberadaan dan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Mungkin karena Iqbal juga seorang penyair, maka wajar jika dia memuji kelompoknya. Namun kita tidak bisa serta merta berpikir demikian, mengingat Iqbal juga seorang aktivis politik. Berdirinya Pakistan, tak lepas dari upaya-upaya kerja keras perjuangan politik dan curahan pemikiran filosofis Iqbal. Maka tak mengherankan jika beliau digelari sebagai Bapak Spiritual Pakistan. Besarnya pengaruh dari puisi-puisi Iqbal tak hanya di India, tanah kelahirannya, namun juga menembus batas-batas negerinya. Para pejuang revolusi Iran yang terlibat dalam revolusi 1979 saat menggulingkan kekuasaan monarkhi Syah Reza Pahlevi, misalnya dalam diri Dr ‘Ali Syariati, Muthahari dan Ali Khamenei, mereka termasuk para pemikir Iran yang terinspirasi oleh puisi-puisi Iqbal.

Peranan seorang penyair bagi pembentukan dan kelangsungan hidup sebuah bangsa tidak hanya ekslusif dimainkan oleh Iqbal saja. Negeri ini pun memiliki kisahnya sendiri. Jika kita tengok sejarah negeri ini, kita juga memiliki Chairil Anwar, yang sajak sajaknya menginspirasi kaum pergerakan di revolusi kebangsaan. Sajak-sajak Chairil mampu mengobarkan semangat anak bangsa untuk bangkit memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Alhasil, kita dapat mengatakan penyair bukan hanya soal bergelut mengolah kata semata, namun juga soal menyuntikkan makna bagi segenap pembacanya agar bergerak mengubah keadaan.

Menimbang Pandangan Iqbal

Bapak Spiritual Pakistan, sekaligus filsuf penyair yang paling berpengaruh di abad 19, Dr Mohammad Iqbal, secara jernih membedakan antara “Politik Islam” dengan “Islam Politik”. Politik Islam adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan dengan berporos pada keadilan. Ini artinya perjuangan politik Islam tidak selalu harus berbentuk partai politik. Karena upaya mewujudkan terciptanya nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan berbangsa, dapat dilakukan di segenap lini kehidupan. Dengan konsepsi seperti yang diajukan Iqbal, maka kita menjadi lebih bisa memahami saat seorang pemikir muslim, Muhammad Abduh mengatakan, saya melihat Islam di Barat, tapi tak melihat muslim. Sedangkan di Timur saya melihat muslim, namun saya tak melihat Islam. Artinya Islam sebagai sebuah nilai, seperti keadilan, pembelaan kepada kaum tertindas (mustadh’afien), menghargai akal-keberpikiran dan mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, sebagaimana banyak dinyatakan oleh Al Quran, belum tentu dapat terlihat pada sebuah komunitas muslim. Dan demikian pula sebaliknya, komunitas muslim juga tak serta merta merupakan manifestasi ideal dari nilai-nilai Islam. Atau dengan kata lain, Islam secara normatif, dimana nilai-nilainya begitu ideal, belum tentu sama dan selaras dengan Islam secara historis-sosiologis yang mewujud dalam kehidupan nyata secara sosial budaya dalam sebuah komunitas bangsa muslim.

Berbeda dengan Politik Islam yang mengidealkan terciptanya nilai-nilai Islam dalam kehidupan, Iqbal menjelaskan Islam Politik secara menarik. Menurut Iqbal, Islam Politik adalah upaya sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol Islam untuk kepentingan meraih kekuasaan. Iqbal dengan tegas mengkritik mereka yang masuk kelompok ini, yang hobi menggunakan simbol-simbol Islam demi kepentingan pribadinya dan kelompoknya. Tak jarang hal ini akan sangat merugikan umat Islam secara keseluruhan. Karena seringkali aksi-aksi Islam Politik bersifat sangat pragmatis dan cenderung terkesan untuk sekedar memuaskan hasrat untuk berkuasa. Dalam kehidupan nyata, kita tak mudah untuk membedakan mana Politik Islam dan mana yang Islam Politik. Karena mereka yang sejatinya pendukung Islam Politik, takkan mungkin mau mengaku demikian. Sebaliknya mereka pasti akan mengaku sebagai perwujudan par excellence dari Politik Islam. Namun secara mudahnya, untuk membedakan Politik Islam dan Islam Politik, kita dapat melihat pada orientasi akhir dari arah perjuangan gerakan mereka. Mana gerakan yang ujung-ujungnya merupakan ekspresi dari upaya memuaskan libido kekuasaan, dan mana gerakan yang berorientasi pada terciptanya keadilan dan membela kaum kecil yang tertindas, terdzalimi dan terpinggirkan tanpa harus berkuasa.

Senafas dengan pandangan Iqbal, seorang pemikir modern, Bassam Tibi menguatkan pandangan Iqbal. Bassam Tibi lewat karyanya yang monumental (Islamism and Islam. 2012) membedakan antara Islam dan Islamisme. Islam adalah sebuah agama, sebuah keyakinan religius. Sedangkan Islamisme adalah tafsir politis keagamaan yang diturunkan dari konstruksi ideologi Islam. Bassam Tibi secara tegas membedakan antara dua hal ini, antara Islam dan Islamisme. Permasalahan muncul ketika pandangan kaum Islamis, yang merupakan tafsir politis atas agama Islam berusaha dibuat sedemikian rupa sehingga nampak sakral dan seolah menjadi benar secara mutlak. Hal ini tak jarang menimbulkan percikan-percikan keretakan sosial di dalam tubuh kaum muslim sendiri. Mengingat ekspresi politik kaum muslim tak pernah sama di sepanjang masa. Selalu ada perbedaan dan ada gradasi pemaknaan di segenap sendi-sendi ajaran agama dan kehidupan. Masih menurut Bassam Tibi, para pengusung Islamisme, tentu takkan menerima begitu saja saat mereka disebut sebagai kaum Islamis. Dan sebagai mekanisme pertahanan atas tuduhan tersebut, mereka akan mewacanakan Islamophobia. Mereka berdalih bahwa orang-orang yang anti Islam Politik adalah kaum Islamophobia, orang-orang yang memiliki ketakutan berlebihan dan tak berdasar kepada para aktivis Islam.

Mendefinisikan Ulang Kemenangan

Disadari atau tidak, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh persepsinya atas segala sesuatu. Kepala dua orang boleh sama hitamnya, namun persepsi atas suatu peristiwa atau suatu hal yang sama, akan sangat berbeda persepsinya, antara orang yang satu dan orang kedua. Kita hidup di bawah kolong langit yang sama, namun horizon persepsi kita takkan pernah sama. Hal ini dikarenakan persepsi sangat bergantung kepada definisi yang kita lekatkan kepada segala sesuatu. Konsekuensi logisnya dari hal ini adalah, kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan kita melihat dunia sebagaimana yang ingin kita lihat. Contoh konkret dalam hal ini adalah bagaimana pemaknaan atas arti kemenangan disematkan oleh orang secara berbeda.

Perbedaan ekspresi keberagamaan antara Politik Islam dan Islam Politik, salah satunya dapat dilacak pada bagaimana cara mendefinisikan arti dari kemenangan. Sebuah kemenangan seringkali hanya diukur dari satu aspek empiris : berupa dominasi dalam pemilu, dan juga dominasi dalam berbagai jabatan publik. Akibatnya definisi tunggal kemenangan ini menyebabkan umat menjadi gelap mata untuk dapat meraihnya. Beragama diubah menjadi arena balap pacu untuk meraih kekuasaan publik.

Salah satu makna mendasar kemenangan ialah, bagaimana kita agar senantiasa bejalan dan berlaku sesuai prinsip yang kita yakini sebagai kebenaran. Ketika seseorang menjalani dan bersikap sesuai dengan tuntunan nilai-nilai yang dia yakini, maka itulah kemenanga yang hakiki baginya. Tak peduli dalam dunia nyata dia terlihat kalah dalam kontestasi empiris, namun dia tetap berpegang pada kesucian prinsip-prinsip yang diyakininya sebagai kebenaran. Sayangnya, kebanyakan orang justru menggadaikan nilai-nilai prinsip yang diyakininya, semata-mata agar dapat meraih kemenangan secara empiris dan diakui publik. Kemenangan yang demikian ini, sesungguhnya merupakan kemenangan yang semu. Untuk apa meraih kemenangan jika dia harus kehilangan dirinya dan jati dirinya. Kehilangan harga dirinya.

Kemenangan Dalam Perspektif Mistis – Filosofis

Dalam perspektif mistis-filosofis, manusia bukan sekedar sebentuk makhluk darah dan daging semata. Namun juga meliputi ‘aql, ruh dan jiwa. Manusia merupakan makhluk mikrokosmos, tetapi di dalamnya sekaligus terkandung makrokosmos, seluruh alam semesta. Dalam diri manusia terdapat kerajaan-kerajaan batin yang sangat luas. Lengkap dengan ribuan atau mungkin jutaan tentaranya berupa pikiran, khayalan, imajinasi dan juga berbagai hasrat lainnya. Jika manusia menyadari akan besarnya kerajaan di dalam dirinya, mungkin dia akan mampu menginsyafi betapa kekuasaan tak selalu berkonotasi pada kekuasaan jabatan publik. Kekuasaan manusia terhadap kerajaan dirinya jauh lebih penting untuk diperhatikan. Syeikh Akbar Ibn ‘Arabi dalam kitab Tadbirat Al Ilahiyyah, secara panjang lebar mengingatkan kita akan kerajaan yang ada di dalam diri manusia. Dan kemengan sejati bagi kita, manakala kita mampu dengan baik mengelola kerajaan yang ada di dalam diri kita.

Dengan bahasa yang agak lain, dalam kata-kata Maulana Jalaluddin Rumi juga mengingatkan kita akan makna kemenangan sejati. Kata Rumi, “Raja sejati bukanlah dia yang pikirannya menguasai dunia. Melainkan dia yang mampu menguasai pikiran-pikirannya sendiri”. Jelas sekali Maulana Rumi hendak mengingatkan agar manusia hendaknya tidak lupa untuk menjaga dengan baik kerajaan diri. Dan yang demikian, baik yang disampaikan oleh Syeikh Akbar Ibn ‘Arabi maupun oleh Maulana Rumi, sebenarnya sejalan Sebagaimana firman Al Quran, “Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”. Dalam suatu riwayat dikisahkan bagaimana Kanjeng Nabi menyambut para Sahabatnya yang baru saja memenangakan pertempuran. Beliau berkata, “Selamat datang wahai kalian yang baru saja memenangkan pertempuran kecil. Dan masih harus berjuang dalam pertempuran besar”. Para Sahabat terkejut dan bertanya, apakah pertempuran besar tersebut ya Rasululah. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, “Sesungguhnya pertempuran terbesar adalah jihad melawan diri sendiri”. Betul sekali bahwa jihad melawan diri kita merupakan jihad yang terbesar. Karena musuh terbesar setiap orang sesungguhnya adalah masing-masing diri kita sendiri.

Redefinisi arti kemenangan dalam ber-Islam penting sekali bagi kita semua, guna menengok kembali cara ber-Islam kita. Dengan bebas memilih definisi kemenangan dalam berIslam, kita akan dapat melihat apakah kita cenderung kearah Politik Islam, ataukah sebaliknya cenderung kearah Islam Politik. Sehingga dengan demikian kita tetap dapat menjadikan Islam sebagai oase spiritualitas dan santapan ruhani atas kehidupan keseharian kita. Sehingga kita dapat lebih menghayati tujuan diutusnya Kanjeng Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Tiadalah Rasulullah diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. BerIslam dengan cara demikian dengan sendirinya akan penuh kesejukan dan kedamaian bagi jiwa kita dan bagi lingkungan di sekitar kita. Maka tidak selalu Ber-Islam harus diukur dengan ukuran tunggal kemenangan kekuasaan dan jabatan politik. Dalam bahasa puisinya Iqbal, “Hidup politik sejati tidak dimulai dengan klaim atas hak-hak, melainkan dengan pelaksanaan tugas tugas”.


Moratorium Ujian Nasional

Moratorium Ujian Nasional
Darmaningtyas  ;   Pengamat Pendidikan
                                                  TEMPO.CO, 06 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan perlunya moratorium ujian nasional (UN) dengan sejumlah alasan. Pertama, mutu pendidikan belum merata. Baru 30 persen sekolah yang sudah mencapai standar nasional pendidikan (SNP), sedangkan yang 70 persen belum memenuhi SNP, sehingga lebih baik meningkatkan kualitas mereka. Kedua, terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar di kabupaten/kota, serta SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Ketiga, besarnya dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UN, yang mencapai Rp 500 miliar per tahun.

Bagi penulis, wacana tentang moratorium UN tersebut merupakan kabar gembira, karena itulah yang selama satu dekade lebih penulis perjuangkan melalui berbagai tulisan dan forum. Perjuangan pertama agar ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan telah berakhir dua tahun lalu ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menghapus fungsi UN sebagai penentu kelulusan dan hanya menjadikan UN sebagai sarana pemetaan kualitas. Keputusan Menteri Anies itu mampu meredam kehebohan di masyarakat yang selalu muncul menjelang pelaksanaan UN.

Moratorium ujian nasional yang diwacanakan oleh Menteri Muhadjir ini lebih radikal lagi, karena tak hanya menyederhanakan fungsi UN sebagai pemetaan kualitas, tapi juga menghentikan sementara pelaksanaan UN sampai terpenuhinya delapan SNP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Delapan SNP tersebut mencakup standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar prasarana dan sarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, serta standar penilaian. Pelaksanaan ujian diserahkan ke daerah sesuai dengan kewenangannya. Tingkat SD-SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan SMA/SMK diserahkan kepada pemerintah provinsi. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan UN selama ini memang ironis karena tujuh standar nasional pendidikan lainnya, yang menjadi penopang utama kualitas pendidikan, belum terpenuhi, tapi standardisasi penilaian melalui UN sudah dilakukan. Semestinya standar penilaian itu diterapkan terakhir ketika tujuh SNP lainnya sudah terpenuhi, terutama prasarana dan sarana serta tenaga pendidik (guru), mengingat sampai saat ini masih banyak sekolah yang gedungnya reyot dan tidak memiliki fasilitas lain, seperti laboratorium, perpustakaan, serta ruang guru. Distribusi guru juga tidak merata, menumpuk di kota.

Kita tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh. Di wilayah sekitar Jakarta saja ada contoh yang menyedihkan. Sebanyak 62 sekolah dasar negeri di sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, misalnya, rata-rata hanya memiliki 2-3 guru yang berstatus pegawai negeri sipil, termasuk kepala sekolah. Akhirnya, proses pembelajaran dicukupi oleh guru honorer. Tapi gaji guru honorer hanya Rp 450 ribu sehingga tidak layak dan tak mampu memberikan insentif kepada guru untuk bertugas lebih giat lagi. Pada 2020 nanti diperkirakan terjadi darurat guru pegawai negeri karena guru-guru senior sudah pensiun, sementara pengangkatan guru pegawai negeri baru satu tahun dalam satu kabupaten hanya 50 orang.

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Bogor itu merupakan representasi dari persoalan nasional. Distribusi guru tidak merata karena mayoritas guru menumpuk di kota-kota besar, sehingga daerah pinggiran kekurangan guru. Padahal guru merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan. Kalau guru tidak tersedia, proses pendidikan tidak dapat berjalan. Wajar bila kemudian, setelah 14 tahun kebijakan UN diterapkan, kesenjangan pendidikan itu tidak teratasi dan hanya 30 persen sekolah yang mampu memenuhi standar nasional pendidikan.

Moratorium UN yang akan dilakukan oleh Menteri Muhadjir ini dapat menjadi momentum yang bagus untuk membenahi delapan standar nasional pendidikan. Lalu, bagaimana proses seleksi penerimaan murid baru bila tidak ada UN?

Jawabanya sederhana saja. Sesuai dengan kewenangannya, seleksi penerimaan murid baru di SD-SMP itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan penerimaan murid baru di SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jadi, penerimaan murid dapat berdasarkan hasil ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut.

Jadi, moratorium ujian nasional itu sama sekali tidak akan menyulitkan proses penerimaan murid baru pada masing-masing jenjang. Keuntungan dari moratorium UN ini adalah penghematan anggaran Rp 500 miliar setiap tahun yang selama ini dipakai untuk UN, yang nanti dapat dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan maupun peningkatan kuantitas dan kualitas guru. Kelak, setelah 70 persen sekolah di Indonesia memenuhi standar nasional pendidikan, moratorium bisa dicabut dan UN dilaksanakan lagi. Khusus SMK tidak perlu UN karena kompetensi mereka ditentukan oleh pasar. Sia-sia saja mereka mengikuti ujian nasional, tapi nilai UN itu tidak diperlukan pasar tenaga kerja. Yang diperlukan adalah kompetensi yang dimilikinya.

Hukum, Kekuasaan & Korupsi

Hukum, Kekuasaan & Korupsi
Denny Indrayana  ;   Guru Besar Hukum Tata Negara UGM;  Visiting Professor pada Melbourne Law School dan Faculty of Arts, University of Melbourne
                                                  TEMPO.CO, 02 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Bagaimana teori relasi hukum dan kekuasaan menjelaskan berangnya Presiden Joko Widodo atas pencatutan namanya dalam dugaan meminta saham Freeport akhir tahun lalu, dan dilantiknya Setya Novanto sebagai Ketua DPR (lagi) pada rabu kemarin (30/11/2016). Itulah catatan kamisan saya kali ini.

Sejak mahasiswa hingga sekarang, setiap melihat problematika hukum dan kekuasaan, saya selalu diingatkan pada postulat usang dari Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan makin absolut suatu kekuasaan, maka makin cenderung koruplah ia. Untuk memagari nafsu kuasa yang koruptif itulah dihadirkan hukum. Tentu hukum yang bermoral. Hukum yang beretika. Hukum yang melahirkan keadilan. Bukan hukum yang bersalin rupa menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh mafia peradilan. Bukan pula hukum yang justru dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan yang cenderung korup itu sendiri.

Persoalannya, hukum bukan lahir dari ruang hampa. Hukum-baik tertulis ataupun tidak tertulis-adalah hasil dialektika yang berkembang di tengah masyarakatnya. Hukum adalah hasil pertarungan kekuasaan itu sendiri. Maka, di sinilah lahir dilema terbesar dari fungsi dan tujuan berhukum. Di satu sisi, hukum ditugaskan untuk mengontrol kekuasaan yang cenderung korup, di sisi lain, hukum adalah hasil dari pertarungan antar kekuasaan koruptif itu sendiri. Profesor Moh. Mahfud MD dalam hasil disertasinya yang terkenal merumuskan hukum adalah produk politik. Lalu bagaimana jika politik sendiri masih diwarnai dengan perilaku koruptif, mungkinkah kita menggantungkan nasib keadilan dan peradaban pada produk hukum yang dihasilkan dari perdagangan kepentingan yang manipulatif?

Karena itu, menurut saya, pertarungan sebenarnya bukan pada produk hukumnya, tetapi bagaimana hukum itu dihasilkan. Peperangan terbesarnya adalah merebut agar warna hukum tidak dilukis oleh para politisi dan pemegang kuasa yang korup. Pergulatan sebenarnya adalah bagaimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama berhasil menempatkan orang-orang baik pada pusat kekuasaan dan pada episentrum perpolitikan. Karena jika kita salah memilih pemimpin kuasa atau para tetua partai, maka yakinlah hukum yang mereka diskusikan adalah komoditas kepentingan elit yang koruptif, dan bukan kebutuhan kawula alit yang berbicara tentang keadilan yang substantif.

Karena itu, untuk menghadirkan hukum yang adil, diperlukan konfigurasi politik yang demokratis. Para elit yang dihasilkan dari sistem pemilu yang bersih, jujur dan adil. Sistem pemilu yang menghasilkan pemimpin kekuasaan karena rekam jejak dan integritas-moral serta kapasitas-intelektual, bukan karena modal-finansial, apalagi melalui praktik nakal politik uang.

Disitulah letak persoalan berbangsa kita saat ini. Pemilu kita secara prosedural sudah rutin dilaksanakan setiap lima tahunan. Namun, sudahkah pemilu kita secara substansial menghadirkan elit politik yang bermoral? Itulah para elit pemimpin yang menghambakan kepentingan kuasanya demi bangsa dan rakyat. Itulah para negarawan yang bisa merumuskan hukum yang adil dan, menggunakan hukum bermoral itu untuk mengekang nafsu koruptif dalam kuasa yang digenggamnya.

Saya khawatir, pemilu kita sudah sukses secara prosedural, tetapi gagal secara substansial. Saya khawatir, pemilu kita sukses secara tahapan rutinitas penyelenggaraan, tetapi gagal dalam menghilangkan praktik koruptif politik uang-dan karenanya gagal menghadirkan para pemegang kuasa yang amanah. Akibatnya, relasi hukum dan kekuasaan kita masih koruptif. Hukum karenanya adalah kalkulasi jual-beli kepentingan politik semata. Jika menguntungkan secara kalkulasi koalisi, keadilan diperjuangkan. Jika merugikan dalam hitungan politik, keadilan digadaikan.

Hukum yang berkeadilan sebenarnya adalah hitam-putih, hukum yang tidak pernah abu-abu. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang tegas kepada koruptor, siapapun dia, apapun posisinya. Hukum yang bermoral adalah yang mengatakan tidak pada mafia dengan segala bentuknya, sebutlah mafia migas, mafia peradilan, mafia koruptor, mafia pajak, mafia perikanan dan lain sebagainya.

Maka, seorang pemimpin yang memperjuangkan hukum yang berkeadilan akan memilih rekan juangnya, dan menolak lawan tandingnya. Seorang pemegang kuasa yang amanah akan memilih partai koalisi yang jelas rekam jejak antikorupsinya, sebagai rekan satu perjuangan-dan menjadikan politisi yang korup sebagai musuh politiknya.

Untuk hukum yang berkeadilan, seorang pemimpin yang amanah akan meletakkan orang-orang dengan integritas tak terbeli dan rekam jejak terbaik untuk posisi-posisi kunci, sebutlah Kapolri, Jaksa Agung, Menkopolhukam, Menkumham, Kepala BIN, Kepala BNN, Kepala PPATK, Pimpinan KPK, Pimpinan Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Mahkamah Agung, dan seterusnya. Jika pemimpin itu adalah presiden, sebagai orang terkuat di republik, maka beberapa posisi itu berada dalam lingkup hak prerogatifnya untuk menentukan. Beberapa lagi memang tidak bisa ditentukannya sendiri, tetapi dalam wilayah yang tetap bisa dipengaruhinya.

Maka, ambillah satu contoh. Upaya memberantas mafia migas. Di antara banyak pertarungan hukum dan kekuasaan, inilah salah satu yang paling rumit. Inilah mafioso yang paling banyak dedemitnya, paling berlimpah godaan duitnya. Siapapun yang mendapat amanah untuk membenahi sektor migas, dan mencoba untuk memberantas praktik gangster di dalamnya, akan berhadapan dengan peperangan relasi hukum dan kuasa yang maha dahsyat. Pada konteks itu selalu penting untuk melihat siapa yang diangkat Presiden menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), salah satu posisi yang menentukan hidup-matinya mafia migas.

Bagaimana presiden mengangkat, memberhentikan dan mencari pengganti sosok Menteri ESDM akan menunjukkan ke arah mana kecenderungan sang pemimpin untuk memegang amanah. Apakah kepada pemberantasan mafia migas, ataukah tunduk patuh  pada relasi kekuasaan dan hukum yang cenderung koruptif.

Dalam kompleksitas pemberantasan mafia migas itulah kita bisamelihat dengan kasat mata pertarungan hukum yang berkeadilan dan kekuasaan yang koruptif. Salah satu pemimpin sektor migas di pemerintahan mengatakan, dalam dua tahun terakhir dia harus menyesuaikan diri lagi (dan lagi) karena pimpinan di Kementerian ESDM telah berganti empat kali. Sudirman Said tidak genap dua tahun membenahi kementerian; Arcandra Tahar hanya menjabat dua puluh hari; Menko Maritim Luhut Pandjaitan sempat menjabat dua menteri-termasuk Plt Menteri ESDM; dan Ignasius Jonan kembali mencatatkan menteri keduanya sebagai Menteri ESDM, setelah kali pertamanya diberhentikan sebagai Menteri Perhubungan.

Datang-pergi-dan-kembalinya para Menteri ESDM itu bukan soal pergantian anggota kabinet biasa. Itulah pertarungan hukum berkadilan melawan para kuasa mafia migas. Wilayah pertarungan bukan hanya di eksekutif, namun juga merambah ke legislatif dengan berbagai riuh rendah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, yang sempat berujung dengan mundurnya Setya Novanto pada akhir tahun lalu, hingga dilantiknya kembali ia menjadi Ketua DPR kemarin (30/11/2016). Pertarungan juga masuk di wilayah yudikatif dengan pemeriksaan perkara di Kejaksaan Agung, yang tidak menghasilkan satu tersangkapun, dan gagalnya menghadirkan Mohammad Riza Chalid meskipun telah dipanggil berkali-kali oleh aparat kejaksaan. Serta, jangan lupa, pertarungan di level uji konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi yang berujung putusan mengharamkan rekaman "papa minta saham" sebagai alat bukti.

Ujung dari pertarungan hukum berkeadilan dan para kuasa mafia migas itu sudah mulai jelas terlihat. Sudirman Said tidak lagi Menteri ESDM, Setya Novanto merebut Ketua Umum Golkar, sempat mundur dan kembali menjabat Ketua DPR, Riza Chalid mungkinkah akan dipanggil lagi oleh kejaksaan-kali ini secara paksa? Jangan lupa, mantan KSAU Chappy Happy bintang empat Marsekal Utama, menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang hanya bintang dua Marsekal Muda sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Last but not least, dilema relasi hukum dan kekuasaan ada pada Presiden, yang konon kabarnya sempat menggebrak meja dan berucap "Ora sudi!", karena berang namanya dicatut sang peminta saham. Mungkin, meja istana yang digebrak presiden berbeda dengan meja istana ketika beliau mengundang makan siang Setya Novanto, yang sekarang Ketua DPR (lagi), Ketum Golkar dan pengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019.

Relasi hukum dan kekuasaan memang tidak mudah untuk diarahkan menghadirkan keadilan. Sebagaimana hapalan saya atas rumus Lord Acton di atas, hukum-sayangnya-lebih sering digoda untuk menjadi pelindung kekuasaan yang cenderung korup.

Keep on fighting for the better Indonesia.