Kamis, 18 Desember 2014

Rupiah dan Tumbangnya Dua Presiden

                     Rupiah dan Tumbangnya Dua Presiden

Endang Suryadinata  ;  Penulis dan peneliti Sejarah,
Alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam
JAWA POS,  18 Desember 2014

                                                                                                                       


Siapa atau apakah yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia? Jawabnya bukan para raja atau presiden, tapi uang. Rhoma Irama pernah menciptakan lagu berjudul Rupiah yang liriknya, antara lain, berbunyi:

Tiada orang yang tak suka
Pada yang bernama rupiah
Semua orang mencarinya
Di mana rupiah berada
Walaupun harus nyawa sebagai taruhannya
Banyak orang yang rela cuma karena rupiah
Memang sungguh luar biasa
Itu pengaruhnya rupiah

Jack Weatherford, profesor antropologi di Macalester College, Minnesota, AS, pernah menulis, sejak muncul 3.000 tahun lalu di Afrika Utara, uang punya pengaruh luar biasa, kendati uang ’’per se’’ tidak memiliki makna apa pun. Uang berpengaruh dan bermakna sejauh dikaitkan dengan manusia. Selama berabad-abad, mitologi dan sastra Barat suka mengisahkan jatuh bangun manusia dalam proses meraih atau menghabiskan uang. Itulah yang, antara lain, diungkapkan Weatherford dalam buku The History of Money (Crown Publishers, New York, 1997).

Demikian pula dalam sejarah kita, uang punya peran sangat besar. Lihat merosotnya rupiah hari-hari ini hingga mendekati Rp 13.000 per dolar Amerika (USD) pada penutupan Rabu (16/12). Jujur, pelemahan terburuk sejak 1999 itu membuat kita semua cemas, terlebih para pelaku ekonomi. Bagi orang awam, merosotnya rupiah jelas langsung berpengaruh apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Banyak analis yang menulis, kurs rupiah yang mendekati Rp 13.000 per USD tersebut dinilai sudah jatuh jauh dari fundamentalnya. Banyak faktor pelemahan rupiah. Salah satunya tidak terlepas dari langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang memilih jalan untuk memperlambat perekonomian lewat kebijakan moneter ketat.

Yang kita takutkan adalah terjadinya capital flight (arus modal keluar dari Indonesia). Menurut riset First Asia Capital, keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia telah memperburuk kinerja rupiah terhadap dolar AS sepanjang Desember ini. Berdasar kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah terhadap dolar AS sepanjang bulan ini telah anjlok 3,3 persen.

Anehnya, dalam situasi dan kondisi (sikon) demikian, pemerintah dinilai tidak melakukan upaya intervensi. Malahan, ada persepsi di kalangan pelaku pasar bahwa BI seolah menyetujui pelemahan kali ini. Tidak heran jika guru besar ekonomi Profesor Sri Edi Swasono menulis surat terbuka ke Mahkamah Konstitusi karena BI kehilangan tugas dan tanggung jawab ketika rupiah berada dalam sikon gawat, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru melindungi kepentingan asing.

Sebenarnya, sudah beberapa kali dalam sejarah negeri ini rupiah anjlok secara drastis. Misalnya, Oktober 2008 seiring terjadinya krisis finansial global. Memang, kalau kita melihat perjalanan rupiah, khususnya bila dibandingkan dengan mata uang asing seperti USD, sejak berdirinya negeri ini, rupiah terus merosot atau terkoreksi. Tidak heran jika pemerintah sering mendevaluasi rupiah.

Misalnya, 7 Maret 1946, terjadi devaluasi rupiah 29,12 persen. Semula, USD 1 setara dengan Rp 1,88, lalu menjadi Rp 2,6525 per USD. Jadi, ketika itu, nilai rupiah termasuk kuat. Pada Februari 1952, rupiah didevaluasi 66,67 persen. Semula, USD 1 setara Rp 3,80, lalu menjadi Rp 11,40 per USD.

Kemudian, pada 1964, rupiah didevaluasi 1 USD = Rp 250. Namun, di pasar gelap, nilainya bisa Rp 2.000 per USD. Bayangkan, pada April 1964, rupiah jadi Rp 10.000 per USD. Pada November 1964 bahkan menjadi Rp 28.000 per USD. Dan yang paling parah, Desember 1965, nilai rupiah anjlok menjadi Rp 35.000 per USD seiring jatuhnya rezim Soekarno.

Yang boleh jadi tidak bisa dilupakan adalah kejadian pada 13 Desember 1965, yakni ketika pemerintah mengumumkan nilai uang lama sebesar Rp 1.000 harus ditukarkan dengan uang baru senilai Rp 1. Banyak orang yang menjadi gila ketika itu, termasuk beberapa kerabat penulis yang gagal pergi haji atau bisnisnya merugi dan bangkrut.

Menjelang tumbangnya Soeharto yang dianggap berkontribusi dalam menumbangkan Bung Karno, rupiah juga menjadi saksi. Pada awal krisis moneter, sekitar Oktober 1997, rupiah yang masih bernilai Rp 2.300 per USD dengan cepat merosot menjadi Rp 5.000, kemudian terus terjun bebas menjadi Rp 10.000, dan puncaknya pada April 1998 menjadi Rp 17.200 per USD. Itu berarti rupiah terdevaluasi 750 persen dalam setahun. Soeharto pun lengser pada 21 Mei 1998.

Jadi, begitulah, dalam sejarahnya, rupiah kerap terkoreksi, terdepresiasi, bahkan terdevaluasi. Ada yang menyebut rupiah merupakan satu di antara tujuh mata uang yang masuk kategori troubled currency atau gampang anjlok nilai tukarnya (Business Insider, 29/7/2013).

Akhirnya, akankah anjloknya rupiah kali ini berpengaruh pada posisi Presiden Jokowi? Kita tunggu saja.

Mimpi Solusi pada Era Krisis

                                         Laporan Iptek, Lingkungan, dan Kesehatan

Mimpi Solusi pada Era Krisis
GSA  ;  Wartawan Kompas
KOMPAS,  18 Desember 2014

                                                                                                                       


ISU lingkungan, kesehatan, dan teknologi yang selama puluhan tahun menjadi isu pinggiran, dalam arti kedekatannya dengan pengambil kebijakan tertinggi, secara mengejutkan seperti memperoleh angin segar. Itu tak lepas dari terpilihnya Presiden Joko Widodo, yang memiliki latar belakang sarjana kehutanan, pengusaha mebel, wali kota, dan gubernur.

Gaya kepemimpinan Joko Widodo dengan blusukan dan tak puas dengan laporan di atas kertas merupakan karakter yang dibutuhkan untuk mengetahui dan menuntaskan persoalan nyata di lapangan. Tak lama setelah dilantik, Jokowi menjawab tantangan blusukan warga Riau untuk melihat langsung dampak kebakaran hutan dan lahan, November 2014.

Singgah di sejumlah tempat dan sempat gagal mendarat di lokasi terdampak kebakaran, keesokan harinya Presiden meninjau lapangan. Secara demonstratif, Jokowi turun langsung ke lahan gambut yang telah dikeringkan di Sei (Sungai) Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di bibir sungai, Presiden menancapkan papan kayu penahan limpasan air gambut.

Aksi itu tak biasa. Sejumlah aktivis lingkungan menilai, hanya aksi terobosan yang bisa menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan menahun. Pada era pemerintah lalu, upaya memperhatikan isu lingkungan relatif menguat seiring penyidikan kasus-kasus kejahatan lingkungan.

Di bidang kesehatan, tantangan tahun 2014 tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Hal yang membedakan, tahun ini pemerintah mengambil langkah besar dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Idenya, setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang baik.

Melalui program itu, banyak rumah sakit peserta JKN dipadati warga, terutama warga miskin yang selama ini tak merasakan layanan rumah sakit. Ketidaksiapan terjadi di mana-mana, mulai dari pendaftaran, kesiapan rumah sakit, dokter, tarif dokter, hingga yang terakhir seputar kegaduhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi perusahaan dan BUMN.

Meski banyak gugatan agar skemanya diperjelas, pemerintah tampaknya keukeuh pada prinsip bahwa BPJS Kesehatan bagi perusahaan dan BUMN tetap akan dimulai 1 Januari 2015. Ratusan juta peserta harus didaftarkan tepat pada waktunya.

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hampir tidak ada kebijakan terobosan. Di tengah kekayaan sumber daya alam dan potensi hayati yang butuh sentuhan teknologi, dunia penelitian masih menghadapi persoalan klasik: dana riset nasional yang sangat rendah, kurang dari 0,5 persen produk domestik bruto.

Di tengah kondisi itu, LIPI bekerja sama dengan Jepang membangun Indonesia Culture Collection (Ina-CC) di Cibinong, Bogor, yang mengoleksi ribuan isolat mikroba yang berpotensi diteliti lebih lanjut untuk bahan obat, kosmetik, pangan, energi, dan lainnya. Itulah bahan mentah masa depan ekonomi dunia: bioekonomi.

Beragam kondisi di atas hanya potret kecil persoalan dan tantangan yang harus kita hadapi. Ada kekhawatiran sekaligus optimisme.

Yang masih harus dibuktikan antara lain bagaimana rantai kebijakan mampu merespons tantangan—yang sebagian besar terkait kebijakan birokrasi. Secara kelembagaan, publik menanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjawab keraguan akan ketegasan, bagaimana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memanggungkan hilirisasi hasil riset hingga industri, Kementerian Kesehatan lebih antisipatif pada persoalan mencegah penyakit, termasuk penyakit baru yang merebak, seperti ebola.

Melihat karakter dan jejak presiden baru, harapan akan perubahan layak ditaburkan. Mudah-mudahan bukan semata mimpi pada era transisi.

Mewujudkan Layanan Kesehatan bagi Semua

                                         Laporan Iptek, Lingkungan, dan Kesehatan

Mewujudkan Layanan Kesehatan bagi Semua
Adhitya Ramadhan  ;  Wartawan Kompas
KOMPAS,  18 Desember 2014

                                                                                                                       


SETELAH hampir setahun Jaminan Kesehatan Nasional berjalan, sekitar 132 juta orang terdaftar pada program itu. Cakupan kepesertaan yang luas itu menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Apalagi melalui Program Indonesia Sehat, pada tahun 2015, cakupan kepesertaan akan diperluas dan manfaat layanan kesehatan yang diberikan akan ditambah.

Melihat tolok ukur target kepesertaan tahun 2014, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berhasil mencapai target, bahkan melampaui. Pemerintah menargetkan 121,6 juta peserta terdaftar pada tahun pertama. Untuk 112 juta jiwa peserta di antaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak perlu bekerja terlalu keras karena mereka adalah penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta, pegawai negeri sipil 16 juta jiwa, TNI/Polri 2,5 juta jiwa, dan eks peserta PT Jamsostek 7 juta jiwa.

Realisasi penambahan peserta di luar jumlah itu ternyata tak hanya sembilan juta seperti yang ditargetkan. Peserta terus bertambah sehingga BPJS Kesehatan merevisi target kepesertaan menjadi 131,4 juta jiwa pada pertengahan tahun. Hingga Selasa (9/12), peserta JKN sudah 131,9 juta jiwa atau 500.000 orang lebih banyak dari target. Tahun depan, BPJS Kesehatan menargetkan kepesertaan mencapai 170 juta jiwa.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Donald Pardede menilai, secara umum pelaksanaan JKN berjalan baik. Sebagai sistem baru yang bergerak cepat dengan cakupan amat besar dan memberikan layanan begitu banyak, JKN memberikan harapan bagi masyarakat.

Pada bulan-bulan awal pelaksanaan program JKN, antrean pasien mengular di banyak rumah sakit, terutama yang milik pemerintah. Ekspektasi masyarakat terhadap program itu begitu tinggi, sedangkan penyedia layanan, termasuk tenaga kesehatan, masih tergagap menjalaninya. Bahkan, hingga kini pun antrean untuk rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang operasi masih terjadi di beberapa rumah sakit dan rumah sakit rujukan nasional. Banyak yang mengeluhkan hal itu.

Antrean panjang pasien pada awal implementasi banyak terjadi karena di loket pendaftaran, sistem informasi rumah sakit dan sistem informasi BPJS Kesehatan untuk menerbitkan surat eligibilitas peserta belum sinkron. Menurut Kepala Departemen Komunikasi BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, dari sekitar 1.600 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 1.500 unit mengaplikasikan sistem penghubung untuk mengatasi antrean pendaftaran pasien.

Selain itu, antrean di rumah sakit terjadi akibat sistem rujukan berjenjang tidak berjalan optimal. Pasien harus menunggu lama untuk mendapat ruang perawatan, ruang perawatan intensif, dan ruang operasi. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dituntut mampu mendiagnosis 155 penyakit belum berperan maksimal. Di sisi lain, masyarakat belum menunjukkan perubahan perilaku berobat sesuai rujukan berjenjang.

Terkait rujukan berjenjang, perbedaan tarif Indonesia-Case Based Group (INA-CBG) yang jauh antartipe rumah sakit juga ditengarai menjadi penyebab terjadi penumpukan pasien. Rumah sakit tipe C, misalnya, cenderung merujuk pasien ke rumah sakit tipe B karena perbedaan tarif rumah sakit tipe C dan tipe B jauh. Padahal, penyakit pasien tersebut bisa ditangani di rumah sakit tipe C.

Menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany, yang paling bermasalah dalam implementasi JKN adalah sosialisasi program kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajibannya dalam JKN rendah.

”Sosialisasi JKN kurang. Masyarakat tak tahu program itu, tahunya hanya menuntut. Misalnya, tidak bisa berobat langsung ke rumah sakit karena ada sistem rujukan berjenjang,” kata Hasbullah.

Penambahan peserta

Tahun 2015, BPJS Kesehatan menargetkan kepesertaan 170 juta jiwa. Penambahan peserta terutama berasal dari pekerja penerima upah yang berasal dari badan usaha mengingat per 1 Januari 2015 badan usaha kecil, menengah, dan besar wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Di luar itu, penambahan peserta berasal dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, bayi dari PBI, dan peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang diintegrasikan pada JKN.

Peningkatan target kepesertaan yang didominasi pekerja penerima upah itu memiliki konsekuensi luar biasa. Jika tidak diantisipasi dengan baik, penambahan peserta bisa menjadi langkah ”bunuh diri” bagi pemerintah.

Karyawan badan usaha yang selama ini terbiasa mendapatkan jaminan kesehatan yang baik dari perusahaannya tentu tak ingin mendapat pelayanan yang lebih buruk setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pada saat bersamaan, perusahaan juga tak mau mengeluarkan biaya jaminan kesehatan ganda: membayar iuran pada BPJS Kesehatan dan membayar premi pada asuransi komersial untuk menutupi apa yang belum dicakup manfaat layanan BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah dan BPJS Kesehatan mau tidak mau harus menjamin kualitas layanan kesehatan yang baik dan merata. Jika tidak, program JKN akan mengecewakan dan masyarakat memandangnya dengan inferior. Setiap peserta berhak mendapat layanan kesehatan bermutu di mana pun mereka berada.

Menurut Guru Besar Analisis Kebijakan Kesehatan dan Administrasi Pelayanan Kesehatan FKM UI Prof Ascobat Gani, JKN merupakan asuransi sosial kesehatan berbasis hak. Program itu ada untuk memenuhi hak layanan kesehatan bagi semua warga negara. Dari sisi keluasan layanan, JKN memberikan manfaat komprehensif, tetapi dengan standar minimal.

Koordinasi manfaat

Untuk itu, koordinasi manfaat (coordination of benefit/COB) sebenarnya bisa menjadi jalan keluar bagi peserta atau badan usaha yang ingin mendapat layanan lebih dari apa yang dicakup oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, ujar Ascobat, skema COB antara BPJS Kesehatan dan asuransi komersial atau badan usaha yang mengelola sendiri jaminan kesehatan untuk pekerjanya harus jelas diatur.

Sementara itu, melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan tengah mengembangkan rumah sakit rujukan regional untuk menjaring pasien agar tidak menumpuk di pusat rujukan nasional. Ada 150-160 rumah sakit rujukan regional yang menurut rencana dikembangkan. Semua sumber daya dari pemerintah pusat akan difokuskan di rumah sakit ini.

Akan tetapi, harus diingat bahwa memperkuat rumah sakit tidak hanya melulu pengalokasian anggaran. Ada investasi sumber daya manusia tenaga kesehatan yang harus disiapkan. Penyiapan tersebut memerlukan waktu panjang.

Bagi Hasbullah, aspek krusial terkait ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan adalah besaran iuran dan tarif bagi fasilitas maupun tenaga kesehatan.

Besaran kapitasi yang ada saat ini dinilai Hasbullah tidak adil bagi tenaga kesehatan, misalnya saja kapitasi Rp 8.000 per peserta untuk dokter praktik pribadi. Padahal, dokter harus mengelola ribuan peserta. Beban kerja bertambah tak seimbang dengan besaran kapitasi yang diterima. ”Siapa yang menyubsidi siapa kalau begini,” kata Hasbullah.

Belum lagi, tarif INA-CBG antara rumah sakit pemerintah dan swasta yang disamakan serta perbedaan tarif antartipe rumah sakit yang jauh. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan kualitas layanan menurun. Perbaikan tarif INA-CBG serta perbedaan tarif bagi rumah sakit pemerintah dan swasta menjadi tantangan ke depan.

Tahun depan, menjadi keniscayaan bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata seiring dengan kepesertaan yang terus meningkat. Selain itu, diharapkan ada keleluasaan fiskal dari pemerintah untuk menaikkan besaran iuran bagi PBI. Harapannya, peserta terlayani dengan baik serta tenaga dan fasilitas kesehatan mendapat imbalan yang layak atas profesionalitas mereka.

Memperkuat BKKBN

                                         Laporan Iptek, Lingkungan, dan Kesehatan

Memperkuat BKKBN
M Zaid Wahyudi  ;  Wartawan Kompas
KOMPAS,  18 Desember 2014

                                                                                                                       


RENCANA menghidupkan lagi Kementerian Kependudukan berembus kencang selama penyusunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, asa itu pupus saat Kabinet Kerja diumumkan. Kepentingan politik membuat sektor kependudukan kembali dikorbankan.

Menjelang akhir tahun, berembus kembali wacana penguatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar berada di bawah koordinasi Presiden. Usulan tersebut akan menjadikan badan yang mengurusi pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB itu setingkat kementerian, tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan.

Harapan penguatan BKKBN tak berlebihan. Berbagai persoalan kependudukan jadi penghambat pembangunan. Itu terjadi di tengah tertatihnya upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meraih kembali wibawa bangsa di mata dunia, memberantas korupsi dan aneka jenis mafia, serta membangun kembali rasa saling percaya sesama anak bangsa.

Tahun depan, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 256 juta orang, terdiri dari 172 juta penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun, 70 juta anak umur 0-14 tahun, dan 14 juta orang berumur lebih dari 65 tahun. Sebanyak 57 persen orang tinggal di Jawa yang daya dukung lingkungannya terlampaui dan 53 persen penduduk ada di perkotaan.

Besarnya jumlah penduduk sejatinya adalah modal besar pembangunan. Syaratnya, mereka berkualitas dan produktif.

Namun, kualitas itu belum terlihat dalam struktur penduduk Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2013 berada di peringkat ke-108 dunia, tepat di bawah Palestina yang hingga kini dilanda konflik bersenjata. Di ASEAN, kualitas manusia Indonesia berada di posisi kelima di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia termasuk tertinggi di Asia. Sebanyak 37,2 persen anak Indonesia bertubuh pendek dibandingkan dengan tinggi standar sesuai usia yang mencerminkan buruknya gizi dan rendahnya mutu otak mereka. Lama sekolah rata-rata penduduk berusia lebih dari 25 tahun baru 7,5 tahun dan harapan lama sekolah anak usia sekolah 12,7 tahun.

Dari secuil kondisi penduduk itu, wajar jika muncul desakan penguatan BKKBN. ”Semua masalah bangsa bermuara pada isu kependudukan. Penduduk adalah subyek sekaligus obyek pembangunan,” kata Ketua Ikatan Peminat Ahli Demografi Indonesia yang juga Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prijono Tjiptoherijanto di Jakarta, Rabu (10/12).

Terlebih, sejak 2012 Indonesia memasuki periode bonus demografi. Sejak saat itu, 100 penduduk usia produktif menanggung penduduk usia tak produktif kurang dari 50 orang. Itu berarti, masyarakat punya kesempatan lebih untuk meningkatkan kesejahteraannya karena beban ekonomi masyarakat makin kecil.

Puncak bonus itu diproyeksikan terjadi pada 2028-2031. Bonus itu adalah kesempatan sekali dalam sejarah suatu bangsa untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat demi menjadi negara maju.

Untuk mencapai cita-cita itu, butuh manusia dan pembangunan Indonesia berkualitas. Pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla inilah kesempatan terakhir menyiapkan manusia Indonesia menyongsong bonus demografi.

Jika gagal, bonus demografi malah akan menjadi bencana demografi dan membuat Indonesia masuk dalam jebakan penduduk berpenghasilan menengah.

Koordinasi langsung

Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas tidak cukup dengan membuka akses pendidikan dan kesehatan saja. Pertumbuhan jumlah penduduk yang saat ini mencapai 1,49 persen per tahun juga harus dikendalikan agar beban pembangunan tidak makin besar.

Untuk mencapai itu, kuatnya peran BKKBN amat dibutuhkan. Berbagai sektor pembangunan terkait kependudukan yang tersebar di sejumlah kementerian teknis juga harus diintegrasikan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menempatkan BKKBN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 menempatkan BKKBN dalam koordinasi Menteri Kesehatan.

Dengan struktur Kabinet Kerja saat ini, menurut Prijono, BKKBN idealnya ada di bawah koordinasi langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. BKKBN tak cocok berada di bawah koordinasi Menteri Kesehatan karena pembangunan kependudukan tak hanya soal KB, tetapi juga pembangunan manusia seutuhnya.

Sejumlah kalangan mengusulkan agar BKKBN di bawah koordinasi langsung Presiden. Namun, itu dinilai akan membuat BKKBN sebagai lembaga teknis kesulitan mengeksekusi kebijakannya karena panjangnya jalur koordinasi.

Dengan berada di bawah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berbagai masalah pembangunan kependudukan, mulai dari sektor pendidikan, budaya, kesehatan, agama, pembangunan keluarga, hingga sosial, akan lebih mudah diselaraskan. Sebab, sejumlah kementerian teknis yang mengelola sektor itu berada di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kementerian yang mengurusi kependudukan memang tidak hanya berada di bawah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Contohnya, Kementerian Dalam Negeri yang ada di bawah Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, atau sejumlah kementerian teknis yang ada di bawah Menko Perekonomian. Meski demikian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan masih bisa menjangkau berbagai kementerian teknis itu meski tak berada langsung di bawah koordinasinya.

Peran pemda

Posisi BKKBN di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan membuat BKKBN setara dengan kementerian. Hal itu akan membuat BKKBN lebih ”dipandang” pemerintah daerah (pemda) sehingga badan koordinasi tersebut akan lebih mudah menjangkau pemda yang menjadi garda terdepan pembangunan kependudukan.

Selama ini, perhatian pemda terhadap isu kependudukan amat kurang. Pembangunan kependudukan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, hasilnya tak akan terlihat dalam lima tahun periode kepemimpinan politik di daerah.

Meski UU Nomor 52 Tahun 2009 telah mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, hingga kini baru 20 kabupaten/kota dari 511 kabupaten/kota yang sudah membentuknya.

Semasa Orde Baru, lembaga kependudukan dan KB di daerah merupakan badan bergengsi yang didukung anggaran dan fasilitas prima serta sumber daya manusia yang andal. Kini, lembaga kependudukan dan KB itu terpinggirkan dan tak dianggap sebagai tempat bergengsi lantaran tidak menjanjikan jenjang karier yang jelas bagi birokrat.

”Tantangan bagi BKKBN untuk membuat pemda paham peran penting mereka dalam pembangunan kependudukan,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Fasli Jalal.

Selama pemda belum menjadikan pembangunan kependudukan dan KB sebagai prioritas, pemerintah pusat akan sulit menjalankan rencana nasional kependudukan. Kader KB yang jumlahnya sekitar 1 juta orang pun akan sulit digerakkan.

Situasi itu mengakibatkan berbagai target pembangunan kependudukan sulit tercapai. Dampak lain adalah bonus demografi di negeri ini pun terancam.

Sukinah Melawan Dunia

                                         Laporan Iptek, Lingkungan, dan Kesehatan

Sukinah Melawan Dunia
Ahmad Arif  ;  Wartawan Kompas
KOMPAS,  18 Desember 2014

                                                                                                                       


”SAYA pilih Gubernur Ganjar Pranowo dalam pilkada. Ternyata tak memihak kami. Saya juga memilih Pak Jokowi dalam pemilu. Apa kami juga akan dikhianati?”

Gugatan itu disampaikan Sukinah dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah, dalam ”Rembug Warga” yang diadakan komunitas Sedulur Sikep di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhir Agustus 2014. Perempuan petani tak lulus SD itu salah satu pemimpin perlawanan terhadap badan usaha milik negara PT Semen Indonesia yang hendak membangun pabrik semen baru.

Setengah tahun terakhir, bersama puluhan perempuan, Sukinah berkemah di jalan masuk lokasi pembangunan pabrik. Setelah sejumlah ancaman dan teror, Kamis (27/11), tenda mereka dirobohkan polisi. Beberapa perempuan mengaku dipukuli saat menghadang truk perusahaan semen.

Kasus Rembang adalah ujian awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terkait dengan konflik agraria dan sumber daya alam yang menghadapkan warga dengan korporasi. Kasus serupa berpotensi merebak di banyak daerah, seperti terjadi setahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa konflik selama 2014 antara lain penggusuran dan penangkapan delapan warga Karawang, Jawa Barat, yang bersengketa dengan PT Agung Podomoro Land. Kasus lain, penangkapan enam warga adat Tungkal Ulu di Taman Suaka Margasatwa Dangku, Sumatera Selatan.

Di Kalimantan Tengah, kekerasan dan penembakan menewaskan satu orang, buntut sengketa tanah antara warga dan PT Agro Bukit. Di Kalimantan Barat, lima warga Desa Batu Daya yang berkonflik dengan perusahaan sawit PT Swadaya Mukti Prakarsa juga dianiaya. Warga Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang berkonflik dengan PTPN XIV mengaku diintimidasi polisi.

Konflik yang merebak itu sebenarnya sinyal ketidakadilan dalam pembangunan. Pertumbuhan pembangunan nasional dalam kurun 2008-2013 memang 5,86 persen. Angka itu tergolong tinggi di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, ketimpangan melebar, dengan terus naiknya Indeks Gini Indonesia 2004-2013. Bahkan, Indeks Gini tahun 2013 yang mencapai 0,413 adalah tertinggi sejak 1964.

Ukuran yang dikembangkan ahli statistik Italia, Corrado Gini (1912) itu untuk mengetahui kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Kian tinggi Indeks Gini, kian tinggi kesenjangan.

Pada sisi lain, Indeks Lingkungan Hidup Indonesia tak kunjung membaik. Berdasarkan data yang dikembangkan Yale University, ILH Indonesia 2014 di peringkat ke-112 dari 178 negara. Ketersediaan sumber air bersih di peringkat ke-141.

Dari kombinasi dua faktor itu, terlihat ketidakadilan ganda. Mereka yang miskin dapat bagian kue pembangunan paling sedikit, tetapi menanggung dampak lingkungan terbesar. Pembangunan pabrik semen skala besar akan menggusur petani lokal dan mengancam sumber air. Semua itu memperlebar jurang stratifikasi sosial dan memperburuk mutu lingkungan.

Pola lama

Tampilnya Presiden Joko Widodo yang dinilai memihak ekonomi rakyat sempat menerbitkan harapan. Namun, setelah bentrokan dengan aparat kepolisian, akhir November 2014, keyakinan Sukinah dan para petani di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, mulai luntur.

Persoalan itu memang warisan rezim lama. Izin pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia dan analisis mengenai dampak lingkungan diberikan Gubernur Jawa Tengah Bibit Samad Riyanto, 2012.

Ganjar Pranowo, yang menggantikan Bibit, awalnya mengesankan sikap netral. Belakangan, semakin terlihat inklinasinya. Ia menyarankan warga menggugat ke pengadilan tata usaha negara (Kompas, 8/7).

Pada pertemuan di Semarang, awal Juli lalu, Asisten III Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Joko Sutrisno mengatakan, pabrik semen ada di kawasan budidaya. Pernyataan itu bertentangan dengan Peta Zona Konservasi Air Tanah yang dibuat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, yang menyebut lebih dari 90 persen total luas CAT Watuputih merupakan zona perlindungan imbuhan air. Badan Geologi juga menyatakan hal sama meskipun keputusan boleh-tidaknya menambang bukan kewenangan mereka.

PT Semen Indonesia bisa saja telah memenuhi prosedur legal prosedural, seperti dikemukakan Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto (Kompas, 19/8). Namun, amdal dikritik telah menjadi instrumen melegalkan ekspansi kapital. Pada kasus Rembang, amdal PT Semen Indonesia dinilai mengabaikan data lapangan, terutama terkait keberadaan ponor, mata air, dan goa dengan sungai bawah tanah dan satwa langka.

Sekalipun kekerasan terhadap warga yang menolak tambang semen tak semasif era Orde Baru, paradigma pembangunan Indonesia tak jauh bergeser. Terminologi ”anti pembangunan” terus dipakai mengintimidasi warga. Pemerintah juga berlindung di balik regulasi yang jelas bias kepentingan kapital.

Kepentingan global

Konflik pabrik semen di Rembang tak lepas dari persaingan sistem ekonomi global. Seperti disampaikan Agung Wiharto, General Manager of Corporate Secretary PT Semen Indonesia, ”Kalau kami tak membangun pabrik baru, banyak perusahaan lain membangun di Indonesia, termasuk perusahaan asing” (Kompas, 20/8).

Rezim sebelumnya telah mengundang banyak perusahaan semen untuk menambang pegunungan karst di Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sebagian perusahaan itu berasal dari luar negeri, khususnya Tiongkok. Kenapa hal ini terjadi?

Tiongkok, produsen semen terbesar di dunia (56 persen produksi semen global), hendak menutup sebagian pabrik mereka karena mencemari lingkungan. Tiongkok akan mengonservasi kawasan karst-nya dalam mekanisme perdagangan karbon. Jadi, ekspansi pabrik semen di Indonesia, termasuk di Rembang, merupakan bagian strategi ekonomi-politik global untuk ”buang kotoran”, sekaligus mengekstraksi sumber daya alam negara lain. Jadi, konflik sumber daya alam di Rembang punya dimensi berlapis. Sukinah harus berhadapan dengan kekuatan besar, termasuk kekuatan industri raksasa global.

Mengurai Kelindan dalam Rimba

                                         Laporan Iptek, Lingkungan, dan Kesehatan

Mengurai Kelindan dalam Rimba
Brigitta Isworo, dkk. ;  Wartawan Kompas
KOMPAS,  18 Desember 2014

                                                                                                                       


KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menggabungkan dua kementerian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengentak banyak pihak. Banyak yang skeptis, tak kurang yang optimistis. Hal yang pasti, banyak asa ditumpukan: perkara lingkungan hidup melingkupi lokus yang lebih luas daripada hutan. Di sisi lain, hutan adalah ruang yang sesak dengan beragam persoalan: mulai dari lingkungan hidup yang rusak, ancaman keberlanjutan hayati, korupsi, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Masalah paling kasatmata adalah bencana asap di Provinsi Riau dan kawasan sekitarnya telah dibiarkan menyengsarakan rakyat selama sekitar dua dekade. Pada tahun 2014 saja, total 24.000 hektar lahan terbakar selama Januari-Maret.

Seluas 2.400 hektar cagar biosfer terbakar, biaya pengendalian Rp 150 miliar lebih dan 58.000 jiwa menderita pneumonia, asma kronis, iritasi mata, dan kulit (data Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Di Riau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di lahan gambut sehingga sulit dipadamkan. Gambut adalah lahan krusial dan rentan terhadap kebakaran dan pelepasan gas rumah kaca yang diekuivalenkan dengan gas karbon. Gambut adalah gudang karbon amat besar. Indonesia diposisikan di tempat ketiga pengemisi karbon akibat kerusakan lahan gambut.

Soal kebakaran, Indonesia jatuh di lubang sama puluhan kali. Terus dan terus terjadi.

Tahun 2014 ditandai sejumlah tuntutan hukum dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan banyak pintu dilakukan dengan melibatkan semua instansi penegak hukum dan pemilik kewenangan. Audit kepatuhan juga dilakukan meski hasilnya belum tuntas. Masalah kebakaran hutan dan lahan jadi isu utama yang harus diselesaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Langkah awal Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran hutan 26-27 November 2014 menumbuhkan harapan. Setelah terbang berkeliling, Presiden tegas menekankan, gambut tak boleh dikeringkan. Dan, secara simbolis Presiden menabat kanal gambut di Desa Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Meski menyisakan debat, diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup (saat itu), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pekerjaan rumah

Saat persoalan internal kebakaran—yang berdampak internasional—telah mendapat perhatian penuh, Kementerian LHK yang lahir akhir Oktober lalu harus siap menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah. Terutama terkait dengan komitmen internasional.

Kebakaran hutan mengancam dua perkara lain yang menjadi sorotan dunia internasional: keanekaragaman hayati, masyarakat adat, dan perubahan iklim. Indonesia aktif terlibat dalam upaya global mengatasi masalah di ketiga ranah persoalan itu.

Indonesia kerap disebut negara megabiodiversity setelah Brasil. Selain hutan tropis amat luas yang jadi rumah beragam satwa dan tanaman, Indonesia memiliki laut yang kaya sumber daya alam. Indonesia tepat ada di pertemuan dua samudra utama, Pasifik dan Atlantik. Daerah itu amat kaya nutrien sehingga amat subur. Bersama Papua Niugini, Kepulauan Solomon, Malaysia, Timor Leste, dan Filipina, Indonesia membentuk Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI) untuk menyelamatkan ekosistem laut untuk keberlanjutan terumbu karang.

Setelah Konferensi Keanekaragaman Hayati di Pyeongchang, Korea Selatan, Indonesia wajib menyusun strategi rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia (IBSAP) sebagai pegangan langkah mencapai Target Aichi pada 2020.

Sayangnya, isu keanekaragaman hayati selalu tenggelam dan tertinggal. Padahal, isu ini adalah inti keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati juga merupakan korban utama bencana kebakaran, perubahan iklim, dan pada isu alih fungsi hutan dan lahan.

Pengakuan negara

Di sisi lain, keanekaragaman hayati adalah manfaat utama yang diperoleh jika negara memberi hak-hak masyarakat adat secara adil. Selama ini terjadi pembiaran pelanggaran hak-hak asasi manusia kepada masyarakat adat. Mereka kerap dikriminalkan.

Isu masyarakat adat terus tertinggal dari isu-isu lain. Masyarakat adat jadi anak tiri negara. Rencana Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) pun tak kunjung disahkan DPR. Padahal, itu adalah amanat konstitusi Pasal 18B ayat (2) yang mengharuskan ada UU tentang MHA.

Pemerintah kini menyiapkan Satuan Tugas Nasional PPMHA untuk mengisi masa transisi sebelum UU PPMHA disahkan.

Dalam isu itu, Indonesia tak bisa mengelak lagi. Tahun ini, sebagai upaya implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP) tahun 2007, lahir Dokumen Hasil (Outcome Document) pada Konferensi Dunia Masyarakat Adat (WCIP) di New York, September lalu.

Jika pemerintah konsisten, kita berharap masyarakat adat yang selama ini selalu menjadi korban ketidakadilan, konflik, dan kemiskinan bisa mendapatkan kembali hak-haknya.

Perkara perubahan iklim

Isu terpanas adalah pemanasan global dan perubahan iklim yang selalu jadi penutup tahun yang ”hangat”. Tugas berat menanti karena untuk isu satu ini, banyak lembaga menangani. Focal point justru berada di luar struktur kelembagaan negara.

Program penurunan emisi melalui deforestasi dan degradasi hutan dan lahan (REDD+) sebagai program yang disorot dunia internasional, juga diserahkan pada lembaga di luar nomenklatur kelembagaan negara.

Indonesia adalah pengemisi besar gas rumah kaca sekaligus berpotensi besar sebagai rosot (penyerap) gas rumah kaca. Selain itu, Indonesia adalah negara berkembang yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Namun, dalam negosiasi internasional, Indonesia berpedoman, ”Jangan jadi penghambat perundingan”. Indonesia tak jelas berpihak kepada negara berkembang.

Beragam masalah hutan, keanekaragaman hayati, masyarakat adat, dan perubahan iklim ada di wilayah urusan Kementerian LHK.

Jika pemerintah serius ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkelindan di kawasan hutan itu, saatnya peran focal point dipulangkan ke kementerian dalam nomenklatur, agar hambatan terkait kewenangan dan koordinasi teratasi dan kelindan pun terurai.