Minggu, 23 November 2014

Mental Subsidi

                                                         Mental Subsidi

Musyafak  ;   Staf di Balai Litbang Agama Semarang
KORAN TEMPO,  21 November 2014

                                                                                                                       


Kegaduhan selalu terjadi saban harga BBM dinaikkan. Ketika Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi, pro dan kontra pun terjadi di kalangan elite politikus, akademikus, hingga kalangan rakyat biasa. Di dalam gaduhnya kritik, dukungan, harapan, bahkan cemoohan itu, kelas menengah dan orang kaya termasuk kalangan yang nyinyir terhadap kenaikan BBM bersubsidi. Media sosial menjadi arena untuk menumpahkan kritik bernada kesal dan cemoohan.

Nyinyirnya orang-orang kaya mengenai naiknya harga BBM bersubsidi itu membuat seorang guru besar geregetan. Dalam linimasa Twitternya, sang profesor menulis: "Jangan pura-pura miskin. Berapa harga handphone kamu? Berapa ongkos Internetmu? Berapa harga air yang kau minum? Kau bayar kepada asing?" Sang profesor itu tentu salah satu dari sekian orang yang mengkritik balik orang-orang kaya yang mengeluhkan kenaikan harga Premium dan solar. Sepantasnya orang-orang kaya membeli Pertamax yang notabene BBM tanpa subsidi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. Subsidi sejatinya disasarkan untuk orang miskin yang daya belinya rendah terhadap BBM, namun justru lebih banyak dinikmati orang-orang kaya. Konsumsi bahan bakar di kalangan masyarakat kelas bawah yang menggunakan alat transportasi umum atau memakai sepeda motor kuantitasnya sedikit. Sebaliknya, banyak orang kaya bermobil, bahkan punya mobil lebih dari satu, "menggerogoti" subsidi Premium. Besaran konsumsi solar di kalangan nelayan kecil juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan konsumsi truk-truk trailer milik perusahaan besar yang omzetnya miliaran rupiah per bulan.

Mental kelas menengah yang doyan menjilat subsidi bagi rakyat miskin itu barangkali tidak salah jika disebut sebagai "mental subsidi". Fenomena "bancakan" subsidi negara memang sudah mengental di masyarakat. Taruhlah beras untuk orang miskin pada prakteknya banyak yang dibagi rata demi menghindari kecemburuan sosial. Pada mental subsidi ini tertanam watak cemburu buta. Watak yang senantiasa menuntut diperlakukan sama.

Dalam sektor apa pun, tak terkecuali energi (BBM), sebenarnya tidak ada yang keliru dari program subsidi. Upaya penyelamatan pemerintah terhadap kalangan bawah dilakukan dengan pemberian subsidi langsung untuk pembelian BBM. Namun hal klise dalam hal kenaikan harga BBM bersubsidi selalu terulang ketika anggaran negara jebol. Kenaikan harga BBM selalu menjadi solusi untuk menyelamatkan kas negara.

Selagi orang-orang kaya bermobil tidak malu membeli 5-10 liter Premium per hari, kenaikan harga BBM bersubsidi akan terus terulang. Belum lagi jika masyarakat tidak mau berhemat dalam konsumsi BBM. Untuk itu, persoalan BBM bersubsidi merupakan problem mental masyarakat yang tidak bisa terus dibiarkan. Orang-orang kaya harus diinsyafkan agar tidak "menjilat" subsidi BBM yang bukan untuknya.

Ada pelajaran mental yang besar di balik kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo yang menggelorakan revolusi mental semestinya punya perhatian lebih untuk merombak mental subsidi yang sekian lama mengakar di masyarakat. Siasat pemerintah untuk mengamankan kas negara tidak cukup hanya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Presiden harus mengamankan subsidi dari para pengerat yang tanpa malu menggerogotinya.

Demi Melindungi Umat Beragama

                             Demi Melindungi Umat Beragama

Husni Mubarok  ;   Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi
(PUSAD) Yayasan Paramadina
KORAN TEMPO,  21 November 2014

                                                                                                                       


Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin tengah menyusun draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Rancangan ini, menurut dia, merupakan hasil konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat. Ia berharap regulasi baru ini menjadi landasan pemerintah dalam melindungi warga, baik mayoritas maupun minoritas, saat menjalankan ajaran agama dan keyakinannya.

Niat di balik pembuat UU baru ini baik. Namun jika tidak berhati-hati, UU baru ini bisa berdampak buruk, malah cenderung sia-sia. Paling tidak, ada tiga alasan untuk pendapat ini.

Pertama, melindungi umat beragama bisa berarti dua pengertian. Pengertian pertama, melindungi umat beragama dari serangan fisik satu pihak kepada pihak lain. Perlindungan dalam pengertian ini adalah harapan kita bersama, sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Misalnya, pemerintah melindungi warga penganut Ahmadiyah untuk mengekpresikan tafsir keagamaannya di muka publik dari ancaman warga lain.

Namun perlindungan juga bisa bermakna lain: melindungi umat beragama dari ancaman nonfisik. Perlindungan dalam makna ini rentan disalahgunakan menjadi pengebirian kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Atas nama perlindungan umat beragama, UU ini berpotensi mengkriminalisasi penganut Syiah yang dianggap menyerang keyakinan Sunni secara nonfisik. Perbedaan dianggap serangan.

Kedua, UU baru tersebut bisa jadi hanya mengulang substansi UU yang sudah ada. Bukankah negara telah memberi jaminan kepada umat beragama, yang termaktub dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945? Bukankah kita juga mempunyai UU mengenai hak asasi manusia, sebagai turunan ratifikasi kovenan internasional mengenai hak sipil politik? Dua regulasi ini pada dasarnya memadai sebagai penopang pemerintah dalam melindungi umat beragama.

Ketiga, akar masalah diskriminasi dan kekerasan atas nama agama di Indonesia bukan pada regulasi, melainkan implementasi. Penelitian Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Yayasan Paramadina (2013) menunjukkan bahwa penanganan konflik keagamaan di Indonesia bervariasi. Pemerintah gagal menangani insiden kekerasan keagamaan di satu tempat, namun berhasil menangkal kekerasan di tempat lain. Kegagalan dan keberhasilan tersebut amat ditentukan oleh seberapa sigap aparat pemerintah merespons potensi konflik keagamaan di masyarakat.

Insiden kekerasan di Sampang pada akhir 2011, menurut penelitian ini, terjadi karena pemerintah kurang sigap menghadapi ketegangan yang sudah muncul sejak 2006. Bahkan, insiden kekerasan yang lebih besar terjadi kembali delapan bulan setelahnya. Sementara itu, pemerintah berhasil mencegah eskalasi dalam kasus serupa di Bangil, Pasuruan. Setiap kali muncul ketegangan, pemerintah merespons dengan cepat dan sigap. Kekerasan berujung maut dalam insiden ini terhindarkan.

Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa koordinasi antar-lembaga negara juga menyumbang gagal-berhasilnya penanganan konflik keagamaan. Polisi berwenang mengambil langkah di hilir, tidak di hulu. Sebaliknya, lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah berwenang di hulu, tidak di hilir. Karena itu, membangun sinergi antar-lembaga negara di hulu sekaligus hilir merupakan tantangan paling mendesak saat ini.

Selain itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat berfokus pada penguatan lembaga semacam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Lembaga ini strategis karena wakil masyarakat sipil dan pemerintah bisa duduk bersama untuk mendiskusikan penanganan ketegangan di masyarakat bernuansa keagamaan secara nir-kekerasan.

Pasal 1, Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 menyatakan bahwa FKUB bertugas mewujudkan "...keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara…" . Berkaca pada tujuan tersebut, anggota FKUB diharapkan menjadi apa yang oleh Mahatma Gandhi disebut sebagai shanti sena, atau pasukan perdamaian.

Untuk itu, pemerintah perlu membekali anggota FKUB keterampilan mediasi konflik. Selain sengketa pendirian tempat ibadah, FKUB dihadapkan pada ketegangan berbasis keagamaan. Kemahiran dalam mediasi konflik sebelum mobilisasi massa sangat membantu FKUB berperan lebih banyak untuk mengantisipasi kekerasan.

Pemerintah saja tidak cukup. Pemerintah butuh dukungan masyarakat sipil. Potensi dukungan tersebut terbuka lebar. Lingkaran Survey Indonesia melaporkan (2012) bahwa 80 persen penduduk Indonesia tidak membenarkan kekerasan atas nama agama. Bersama masyarakat sipil, pemerintah bisa menggalang dukungan mayoritas penduduk Indonesia, untuk penanganan kekerasan keagamaan tanpa kekerasan.

Koordinasi antar-lembaga negara, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat lebih mendesak ketimbang pembuatan rancangan UU yang berpotensi melanggengkan diskriminasi dan kekerasan keagamaan. Tidak ada salahnya bila Menteri Agama merenungkan kembali rencana itu.

Jalanan

                                                                   Jalanan

Purnawan Andra  ;   Staf Direktorat Sejarah & Nilai Budaya Kemdikbud
KORAN TEMPO,  21 November 2014

                                                                                                                       


Jalanan adalah penanda penting peradaban, wahana segala mobilitas yang berlangsung di atasnya. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana lalu lintas barang dan manusia, jalan juga merepresentasikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pemaknaan atas jalan berkembang dari konstruksi fisik, politik pemerintahan, hingga simbolisme nilai yang berada pada dan di wilayah sekitar jalanan.

Jalan pernah menjadi isu penting pada awal abad ke-19 ketika sebuah proyek raksasa dikerjakan Gubernur Jenderal Daendels untuk membangun Jalan Raya Pos sepanjang kurang-lebih 1.000 kilometer. Jalan ini menghubungkan ujung barat dan timur Pulau Jawa untuk kemudahan mobilisasi ekonomi dan sosial-budaya. Semuanya itu dilakukan dalam konteks politik kekuasaan kaum penjajah.

Sebelumnya dulu, jika seorang bangsawan lewat, seluruh rakyat harus menyisihkan jalan dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Kuntowijoyo (dalam Mawardi, 2009) mengisahkan iring-iringan rombongan kerajaan pada masa Pakubuwono X, ketika hendak berwisata ke pesranggahan kerajaan di luar kota, bahkan perlu diberitakan di koran lokal sesuai dengan perintah raja. Jalan raya menjadi saksi perubahan makna atas identitas simbolik, yang kemudian kerap kali berhitungan dengan status sosial, ekonomi, bahkan politis dan kultural.

Hingga saat ini, orang harus minggir memberi jalan jika seseorang yang mempunyai "kekuasaan" melintas. Kasus termutakhir adalah seorang pengendara sepeda motor berpelat nomor L-4900-Y mengalami luka di bagian tangan dan badan saat terjatuh setelah ditendang polisi Patwal yang sedang mengawal iring-iringan sepeda motor Harley Davidson di Jalan Raya Demak, Demak, Jawa Tengah, pada 7 November. Padahal, pengendara sedang melaju di jalur yang bukan dilewati oleh konvoi tersebut. Meskipun mengetahui korban jatuh, polisi tersebut tidak menghentikan kendaraannya dan terus mengawal rombongan tersebut (www.merdeka.com).

Berdasarkan Pasal 65 PP Nomor 43/1993, barangkali tidak ada yang salah dengan penggunaan voorijder. Sayangnya, aturan tersebut digunakan semena-mena. Asalkan mampu menyewa, semua kendaraan lain bisa dipinggirkan dan lampu lalu lintas pun bisa diterobos.

Dalam kasus ini, jalan menjadi bagian dari logika sepihak yang menegaskan stigma tertentu atas dasar latar belakang sosial dan kultural seseorang/ kelompok. Akibatnya, di jalanan, interaksi sosial secara simbolis tercipta dalam konsep opisisi biner: kekalahan dan kemenangan. Hal ini menggambarkan rusaknya basis sosial masyarakat yang seharusnya mengandaikan adanya kesadaran warganya untuk menghargai hak kepemilikan dan pemanfaatan instalasi publik.

Seturut dengan logika Yudi Latif (2014), jika kita gagal dalam menempatkan jalan (ruang publik) sebagai satu-satunya institusi definitif dalam demokrasi modern, hal itu akan berakibat fatal, yaitu kematian civil society, hancurnya kerekatan sosial (social bond) dalam masyarakat. Bila hal ini terjadi, akan tumbuh social distrust (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial.

Jalanan (ruang publik) perlu dipandang sebagai sistem yang dapat mengakomodasi komunikasi bebas dominasi dalam rangka pembentukan konsensus rasional komunal, yaitu sopan santun bagi sesama pengguna jalan raya.

Keanekaragaman dalam Pembelajaran

                      Keanekaragaman dalam Pembelajaran

Iwan Pranoto  ;   Pengamat Pendidikan
KORAN TEMPO,  20 November 2014

                                                                                                                       


Cara menyampaikan pelajaran rumus luas segitiga dan luas cakram tentu berbeda. Walau sama-sama bertema luas, ciri dan sifat kedua konsep tersebut berbeda. Rumus luas segitiga melibatkan penghitungan eksak semata dan terkait dengan persegi panjang, sedangkan rumus luas cakram pada tingkat SD melibatkan penghitungan yang harus dinyatakan dalam penaksiran.

Tanpa memahami perbedaan ini, pemahaman tentang gagasan luas dan keterampilan berhitung eksak serta penaksiran murid mungkin tak bisa dikuasai. Guru yang tak memahaminya sangat mungkin akan menyampaikan kedua rumus tersebut bak turun dari langit dan harus dipercaya. Ketakpahaman guru tentang konsep keilmuan merupakan cikal-bakal pembelajaran dogmatis. Sebaliknya, pemahaman keilmuan guru yang mendalam akan menghasilkan kelas dengan suasana ilmiah dan toleran.

Profesor H. Wu dari Universitas Berkeley menegaskan bahwa content dictates pedagogy in mathematics education atau bahan ajar mendikte pedagogi dalam pendidikan matematika (Wu, 2004). Dapat dibayangkan, pelajaran geometri dan pengukuran yang sama-sama membahas luas saja begitu berbeda cara penyampaiannya, apalagi cara mengajarkan ilmu hayat dan sejarah.

Keanekaragaman metode pembelajaran merupakan keniscayaan. Tak mungkin ada satu metode pembelajaran yang sama dan dapat dijejalkan ke semua mata pelajaran di seluruh Indonesia. Bahkan, sementara pada hari ini seorang guru memilih sebuah metode pembelajaran tertentu, sangat mungkin pada hari lain guru tersebut menerapkan metode lain.

Namun, walau berbineka dalam pembelajaran, pendidikan Indonesia tetap mempunyai unsur kebersatuan, yakni prinsip. Misalnya, pembelajaran matematika di Merauke dan pembelajaran seni di Nias berbeda. Alat bantu ajar keduanya berbeda, tapi harus berprinsip sama, yakni berpusat pada murid. Kedua pendidik yang mengelola dua mata pelajaran yang berlainan itu perlu berprinsip sama: tindakan pembelajaran dilakukan terutama demi perkembangan murid. Keduanya juga perlu berprinsip sama, bahwa perkembangan setiap murid hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang menempatkan siswa sebagai pelaku aktif utama dan dengan cara sukacita. Prinsiplah yang mempersatukan pendidikan Indonesia. Semoga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat segera merumuskan prinsip pendidikan Indonesia.

Adapun anggapan bahwa penyeragaman kecakapan anak merupakan pemersatu pendidikan Indonesia harus ditanggalkan. Justru keanekaragaman kecakapan setiap anak yang perlu dirayakan dan didorong. Jika keanekaragaman berkecambah di negara kepulauan dengan panjang dari London sampai Turki ini, sungguh tak masuk akal jika kecakapan warga harus diseragamkan, terutama dengan alat pemangkas keanekaragaman sistematis seperti ujian nasional. Barang yang diproduksi pabrik memang perlu distandarkan, tapi pendidikan umum tak boleh menyeragamkan satu pun anak manusia dan kecakapannya. Pendidikan umum tidak sama dengan pelatihan profesi yang memang menyeragamkan keterampilan khusus.

Satu kurikulum nasional yang tak cuma berisi pengetahuan-tapi juga menetapkan suatu cara untuk menyampaikannya kepada seluruh sekolah di Indonesia-tentu aneh. Di samping keanekaragaman keilmuan seperti diterangkan di atas, keadaan lingkungan dan masyarakat Indonesia juga sangat beragam.

Sejalan dengan kenyataan ini, idealnya kurikulum setiap mata pelajaran dirancang dari bawah, yang artinya perlu berangkat dari keunikan keilmuan. Misalnya, mata pelajaran sejarah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Proporsi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam setiap mata pelajaran juga berbeda.

Dengan dasar itu, Kemendikbud sebaiknya tidak bertindak sebagai penentu kurikulum sekolah, seperti pesan UU Sisdiknas. Kemendikbud sebaliknya mendorong setiap sekolah, bahkan setiap pendidik, agar berinovasi mengembangkan kurikulum mata pelajaran yang menurut nalar mereka paling sesuai. Penghargaan atas kemandirian ini merupakan pengejawantahan penghargaan bagi profesionalisme guru.

Kemendikbud cukup menetapkan kerangka kurikulum serta pengetahuan atau keterampilan paling minimum yang harus diajarkan sampai akhir jenjang SD, SMP, dan SMA. Ini dapat merujuk pada standar isi buatan BSNP untuk sementara waktu. Soal kapan harus mengajarkan materi tertentu, serahkan kepada pendidik.

Kurikulum 2013 sebaiknya dianggap sebagai sebuah pilihan kurikulum saja. Tak perlu menghabiskan dana, tenaga, dan waktu lagi untuk membuat penggantinya. Sudah ada beberapa kurikulum nasional. Dari yang sudah ada saat ini, berikan kebebasan kepada sekolah dan pendidik untuk memilih kurikulum dan memodifikasinya agar sesuai dengan keadaan siswa dan sekolah mereka. Perlu pula anjuran soal keanekaragaman sumber belajar, misalnya dengan anjuran penggunaan lebih dari satu sumber buku ajar (gratis dan elektronik). Dengan cara ini, keanekaragaman benar-benar mengejawantah hingga ke inti praktek pendidikan. Bukankah keanekaragaman itu yang diangankan Presiden Joko Widodo dalam bidang pendidikan?

Berdamai dengan Paradoks

                                      Berdamai dengan Paradoks

J Sumardianta  ;   Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta
KORAN TEMPO,  20 November 2014

                                                                                                                       


Seorang dosen berkali-kali dicalonkan sebagai dekan di sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di Yogyakarta. Dia bersaing dengan banyak kandidat lain. Namun dia tidak pernah terpilih sekali pun. Yang ditetapkan sebagai dekan malah para kompetitor yang memiliki defisit dalam banyak hal. Pada awalnya, sebagaimana diakuinya sendiri, dia terjebak dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Siapa sih yang tidak kecewa bila sesuatu yang diidamkannya tidak bisa diraih?

Meski demikian, si dosen tetap bekerja secara profesional. Perasaan kecewa berat merupakan fakta manusiawi. Namun fakta lainnya membuktikan bahwa ia tetap memiliki integritas dan sangat dicintai mahasiswanya. Berbeda dengan para dekan terpilih, kehidupan keluarga dosen yang satu ini bisa dijadikan teladan.

Dia berfokus pada keluarga. Dosen hebat ini teguh memegang prinsip: jika Anda bahagia bersama keluarga di rumah, pekerjaan Anda akan sangat terbantu. Biduk keluarganya tidak oleng karena dia setia kepada cahaya mercusuar yang menyinari kehidupan personal serta profesionalnya. Pintu perspektif baru telah terbuka baginya.

Kedamaian hidupnya ditemukan dalam situasi yang amat kontradiktif: diperbudak kekecewaan atau terus berpengharapan. Kebahagiaan hidupnya ditemukan dalam kondisi paradoksal: menerima fakta tragis tapi indah, bahwa tidak semua kompetisi bisa dimenangi.

Sebuah percobaan ilmiah terhadap binatang yang dilakukan Martin Seligman (2005), pelopor psikologi positif, menguak bukti mencengangkan. Hewan-hewan seperti anjing, tikus, dan kecoa menjadi pasif dan menyerah jika sebelumnya mengalami kejadian berbahaya yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Para hewan itu, sesudah mengalami kejadian berbahaya yang membuat tidak berdaya, bersedia menerima kejutan listrik yang menyiksa dan menunggu kejutan listrik datang lagi tanpa ada usaha melarikan diri. 

Ketidakberdayaan ataupun optimisme jelas merupakan hasil dari proses belajar. Orang-orang tersisih secara potensial mengalami ketidakberdayaan yang bisa dipelajari. Bila berhasil melawan pentunadayaan itu—seperti halnya dosen yang tidak pernah terpilih menjadi dekan di atas—mereka bisa mengembangkan optimisme yang terkondisikan.

Optimisme memberikan perlindungan. Pesimisme membuat orang semakin lemah. Optimisme bersifat abadi. Pesimisme bersifat sementara dan temporal. Itulah rumus kebahagiaan yang terpenting. Si dosen menerapkan model belajar ABC. Keyakinan (belief/B) akan sebuah kemalangan (adversity/A) menimbulkan konsekuensi (consequence/C). Dosen itu memperlambat proses ABC melalui cara berpikir yang lebih akurat dan fleksibel. Dia belajar soal kegigihan, ketekunan, dan daya juang dalam mengatasi tantangan dan kesengsaraan secara langsung.

Inilah hikmah berharga bagi para pemangku kepentingan sebelum memutuskan bahwa seseorang harus diangkat sebagai pemimpin: pilihlah pemimpin yang tidak terbelah jiwanya karena tertekan oleh beban kerja. Pilihlah pemimpin yang bisa membereskan persoalan keluarga, bukan pemimpin yang menjadikan jabatan sebagai arena penegakan harga diri karena keluarganya semrawut.

Upaya Memberantas Mafia Migas

                             Upaya Memberantas Mafia Migas

Joko Riyanto  ;   Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
KORAN TEMPO,  20 November 2014

                                                                                                                       


Pemerintah berupaya memutus mata rantai mafia pada sektor minyak dan gas bumi yang menguasai perdagangan dan industri migas. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri.

Negeri ini nyaris tidak memiliki kuasa atas kandungan minyak di buminya sendiri. Dalam buku Mafia Migas Vs Pertamina buah pena Ismantoro Dwi Yuwono (2004: 153), disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan asing menguasai migas dari hulu sampai hilir. Mereka antara lain Caltex, Chevron, Unocal, BP, Exxon, dan Shell. Perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh negara-negara yang sejak dulu menguasai migas di Indonesia, seperti Belanda, Inggris, dan Amerika. Bahkan, untuk mengirim produk minyak mentah yang masih perlu diolah lagi, banyak perusahaan asing yang berkantor di Singapura juga mendapat jatah pekerjaan.

Dalam buku Selamatkan Indonesia! karya Amien Rais (2008), dipaparkan bahwa Kwik Kian Gie, seorang ekonom tangguh, tidak bisa memahami keanehan tata niaga minyak Indonesia. Menurut Kwik, angka-angka yang berhubungan dengan minyak dalam APBN cukup membingungkan. Pemasukan minyak setelah dikurangi pos “subsidi” dalam APBN, menurut Kwik, tidak pernah minus. Ketika harga BBM bersubsidi belum dinaikkan, angka tersebut juga tidak pernah minus. Namun dikatakan pemerintah nombok. Kwik mengajukan pertanyaan teknis: apakah semua angka yang berhubungan dengan minyak ada dalam pembukuan PT Pertamina? Ataukah Pertamina hanya boleh mengetahui sebagian saja, sedangkan sisanya tercecer di Departemen Keuangan, BP Migas, Petral Singapura, dan berbagai instansi lainnya?

Ketidakpercayaan kita dalam mengelola kekayaan migas secara mandiri akan menciptakan peluang bagi ekonomi rente dan korupsi besar-besaran. Keengganan kita membangun kilang-kilang minyak sendiri menyebabkan minyak mentah kita harus dijual ke Singapura untuk diolah di sana. Muncullah perusahaan-perusahan trader minyak mentah dan produk minyak bumi yang berebut tender. Tak jarang, supaya menang tender, perusahaan asing itu menyuap pejabat kita.

Selama ini, Kementerian ESDM seolah membiarkan tata kelola dalam bidang energi menjadi amburadul dan tidak jelas. Ketidakjelasan itu terlihat dari banyaknya perbedaan angka penerimaan negara pada sektor energi. Kementerian ESDM sengaja tidak memperjelas dan menyatukan data publik agar kebocoran anggaran dapat dinikmati pihak-pihak tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajiannya menemukan potensi pendapatan yang hilang hingga Rp 24 triliun lebih pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Bahkan, ada potensi pendapatan yang hilang sebesar Rp 2 triliun lebih per tahun hanya dari setoran satu perusahaan tambang.

Praktek mafia migas terjadi sejak proses pembuatan UU sampai produksi dan ekspor-impor migas. Karena itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas perlu bekerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, BPK, dan PPATK untuk membongkar tuntas semua praktek kotor dalam sektor migas nasional, baik yang terkait dengan izin konsesi, penghitungan cost recovery, permainan dalam penunjukan trader yang menjual migas jatah negara, serta permainan dalam rangka persetujuan atas pembayaran cost recovery, dengan pusat masalah di Kementerian ESDM dan pemerintah.

Jumat, 21 November 2014

Menguji Konstitusi Kita

                                           Menguji Konstitusi Kita

Refly Harun  ;   Pengajar dan Praktisi Hukum Tata Negara
KOMPAS,  21 November 2014

                                                                                                                       


”SEGALA warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 Ayat [1] UUD 1945).

Basuki Tjahaja Purnama akhirnya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (19/11/2014). Seperti banyak soal di negara ini, pelantikan ini mengundang pro dan kontra. Dari sisi aturan tak ada yang salah dengan pelantikan Basuki. Basuki menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI karena kehendak hukum. Hal itu otomatis, tak digantungkan kehendak pihak lain. Tidak DPRD DKI, tidak pula Presiden Jokowi. Presiden hanya memiliki kewajiban administrasi mengangkat dan melantik Basuki sebagai gubernur setelah pengunduran dirinya.

Pasal 203 Ayat (1) Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terang benderang menyatakan, ”Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya”. Jokowi-Basuki adalah pasangan gubernur-wakil gubernur yang terpilih dan diangkat berdasarkan UU No 32/2004 sehingga Basuki berhak menggantikan Jokowi hingga masa jabatan berakhir pada 2017.

UU No 32/2004 adalah satu- satunya UU yang mengatur pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tak ada UU lain. Tidak juga UU No 29/ 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI yang sering dijadikan dalih untuk menyatakan Basuki tidak otomatis menggantikan Jokowi.

Memang, ada dua pasal dalam UU No 29/2007 yang juga digunakan dalam Pilkada DKI 2012 yang dimenangi Jokowi-Basuki: Pasal 10 dan 11. Pasal 10 mengatur norma pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur dengan sistem satu paket. Pasal 11 menentukan suara minimal 50 persen plus satu untuk menang dalam satu putaran, yang membedakan dengan daerah lain yang cukup dengan angka 30 persen plus satu. Namun, soal pengangkatan gubernur-wakil gubernur terpilih, UU No 29/2007 tak menyatakan apa-apa. Penggunaan kata ”diangkat” dalam Pasal 203 Ayat (1) Perppu No 1/2014 yang hanya merujuk UU No 32/2004, karena itu, benar adanya.

Andaipun UU DKI mengatur pula soal pengangkatan dan penggantian gubernur yang mengundurkan diri, normanya bisa dipastikan akan sama, yaitu wakil gubernur akan menggantikan hingga masa jabatan berakhir. Ketentuan seperti ini sesungguhnya norma universal yang berlaku di mana pun untuk pemilu pejabat publik dengan sistem satu paket. Justru aneh jika gubernur pengganti Jokowi dipilih DPRD DKI. Akan muncul ironi: wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan gubernur ”cuma” dipilih DPRD.

Harusnya langsung

Rencana sebagian komponen DPRD DKI yang hendak mempermasalahkan keppres pengangkatan Basuki ke pengadilan tata usaha negara, menurut saya, sama sekali tak ada gunanya. Hanya buang energi dan sia-sia. Terbitnya keppres pengangkatan Basuki juga atas perintah UU. Justru keliru jika Presiden Jokowi tak mengeluarkan keppres pengangkatan Basuki. Presiden tidak pada posisi menentukan untuk mengangkat atau tidak mengangkat Basuki sebagai penggantinya di tampuk pemerintahan DKI. 

Ketika Presiden SBY mengeluarkan keppres pemberhentian Jokowi sebagai gubernur DKI karena mengundurkan diri, harusnya dalam kesempatan sama pula dikeluarkan keppres pengangkatan Basuki sebagai gubernur pengganti. Namun, ini tak dilakukan, padahal saat itu perppu telah berlaku. Penyakit ”birokratisasi” pengambilan sumpah pejabat publik yang dipilih langsung rakyat masih mendera bangsa ini.

Saat Jokowi sudah berada di takhta kepresidenan pun keppres pengangkatan Basuki tak segera keluar. Malah Kemendagri meminta DPRD DKI, yang mayoritas dikuasai penentang Basuki, menggelar sidang paripurna untuk mengumumkan dan mengusulkan pengangkatan Basuki sebagai pengganti Jokowi. Tak heran sidang paripurna sepi anggota. Padahal, Perppu No 1/2014 sama sekali tak mengatur mekanisme ini. Sedikit blunder dari Kemendagri ini membuat sebagian anasir DPRD DKI berimajinasi tentang tak otomatisnya Basuki menggantikan Jokowi.

Prinsip kesamaan

Bahwa Basuki Gubernur DKI mulai Rabu lalu hingga 2017 merupakan fakta hukum yang tak bisa disanggah karena punya dasar kuat. Terima saja kenyataan ini sebaik-baiknya. Jadikan Basuki ujian kita dalam bernegara dan berkonstitusi. Ketika pendiri negara merumuskan UUD 1945, sudah ada pasal yang memuat hak atas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (equality before the law and government).

”Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” adalah sedikit dari hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Dalam gelombang reformasi konstitusi 1999-2002, pasal ini termasuk sedikit norma yang tetap dipertahankan apa adanya.

Bahkan, Perubahan Kedua UUD 1945 (2000) memperkuat keberadaan pasal ini dengan ketentuan baru yang maknanya hampir serupa, yaitu Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berikutnya Pasal 28D Ayat (3) yang berbunyi, ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Dari perspektif konstitusi, terlepas dari tiga minoritas yang melekat, yaitu minoritas dari segi etnis, agama, asal daerah, Basuki memiliki hak sama dengan warga negara lain, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Kesempatan duduk dalam pemerintahan tak hanya diperuntukkan kalangan mayoritas, tetapi untuk semua warga negara.

Sejak 1945, pasal tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan sudah tercantum. Apakah, setelah sekian lama ketentuan itu tercantum dalam buku konstitusi kita, mau diingkari hanya karena fenomena seorang Basuki? Fenomena yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya, ada seorang etnis Tionghoa memimpin Jakarta, dari agama minoritas pula serta dari daerah yang juga bukan mayoritas (Belitung Timur).

Sungguh Basuki adalah ujian bagi kita semua. Ujian bagi ketaatan kita akan konstitusi.

Oligarki Menggerus Golkar

                                      Oligarki Menggerus Golkar

Syamsuddin Haris  ;   Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
KOMPAS,  21 November 2014

                                                                                                                       


DI luar dugaan para lawan politiknya, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie memajukan jadwal musyawarah nasional dari semula pada Januari 2015 menjadi akhir November 2014. Mengapa Aburizal kini justru ingin mempercepat munas, padahal dulu menolaknya? Apa dampaknya bagi Golkar?

Dinamika Golkar hampir selalu menarik sehingga tidak pernah sepi dari berita dan sorotan media. Sebagai parpol tertua dengan segudang pengalaman politik, organisasi, dan pemerintahan, serta sumber daya manusia relatif berlimpah, perilaku dan pilihan politik Golkar sering kali menjadi rujukan parpol lain. Tak mengherankan jika selama lebih dari 15 tahun reformasi, Golkar melahirkan ”golkar-golkar yunior” dalam bentuk parpol baru dengan haluan politik serupa atau hampir mirip Golkar. Gerindra, Hanura, Nasdem, Demokrat, dan PKPI pada dasarnya duplikasi Golkar yang akhirnya menjadikan massa partai beringin sebagai basis elektoral mereka setiap pemilu.

Kegagalan beruntun

Selain itu, sulit dimungkiri, Golkar adalah parpol pelopor yang mengusung ideologi ”tengah”, tak terperangkap ke dalam tarik-menarik ideologis yang bersifat ”kiri” atau ”kanan”. Tak heran parpol kepanjangan tangan tentara dan rezim otoriter Soeharto ini bisa bertahan meski Orde Baru telah runtuh. Selama empat kali pemilu legislatif pasca Soeharto, sejak 1999 hingga 2014, perolehan suara Golkar dapat dikatakan relatif stabil. Pada Pemilu 2004 Golkar berhasil menjadi pemenang pemilu legislatif meski gagal memenangkan Wiranto-Salahuddin Wahid sebagai calon presiden-calon wakil presiden yang diusung partai berciri warna kuning ini.

Sayang sekali modal politik melimpah yang dimiliki Golkar tak dikelola secara cerdas, benar, dan maksimal di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, ketua umum terpilih hasil Munas Golkar di Palembang pada 2009. Akibatnya, Golkar tak hanya gagal memanfaatkan peluang besar ketika Partai Demokrat ditinggalkan pemilihnya pada Pemilu Legislatif 2014. Lebih jauh dari itu, Golkar juga gagal mengusung calon presiden atau sekurang-kurangnya calon wakil presiden sendiri. Dalam Pemilu Presiden 2014 yang lalu Golkar bergabung dengan Partai Gerindra, PKS, PPP, dan PAN mengusung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Kegagalan beruntun Aburizal inilah tampaknya yang menyebabkan dinamika internal Golkar memanas. Perlawanan internal dari tokoh-tokoh tua dan muda muncul ke permukaan dan menuntut penyelenggaraan munas pada Oktober 2014. Aspirasi itu ditolak Aburizal dengan alasan Munas Palembang pada Oktober 2009 telah menetapkan jadwal munas berikutnya pada Januari 2015. Para tokoh pesaing Aburizal berpandangan, semestinya ketua umum tunduk pada konstitusi partai yang mengamanatkan munas diselenggarakan setiap lima tahun. Atas usul dan mediasi Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar periode 1999-2004, rapat pleno DPP Golkar akhirnya memutuskan penyelenggaraan munas pada Januari 2015.

Perangkap oligarki

Kini, di luar dugaan para lawan politiknya, Aburizal justru ingin memajukan kembali jadwal munas pada akhir November 2014. Argumen yang digunakan adalah munculnya aspirasi pimpinan dewan pimpinan daerah (DPD) I se-Indonesia dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar Golkar pekan ini, yang anehnya bisa ”seragam” menghendaki percepatan penyelenggaraan munas.

Fenomena mutakhir Golkar ini memang menarik meski agak mengkhawatirkan karena jelas memperlihatkan kian melembaganya oligarki di tubuh parpol  yang lahir sebagai sekretariat bersama pada 1964 ini. Betapa tidak, keputusan-keputusan kontroversial, dalam arti tidak sesuai hasil rapat pleno DPP Golkar, pada umumnya dihasilkan oleh lembaga rapimnas. Itu artinya, rapimnas yang merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi di bawah munas terperangkap sebagai organ kepanjangan tangan Aburizal, bukan hanya untuk menolak aspirasi yang berbeda, melainkan juga untuk mempertahankan kekuasaannya.

Perubahan jadwal Munas Golkar yang sangat mendadak ini tampaknya berkaitan dengan keinginan Aburizal maju kembali sebagai calon ketua umum periode 2014-2019. Meski dianggap gagal pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, Aburizal kelihatannya agak gamang kalau harus meninggalkan dunia politik. Karena itu, satu-satunya cara bagi putra sulung keluarga pengusaha Achmad Bakrie mempertahankan kekuasaan sebagai ketua umum partai beringin untuk kedua kali.

Keinginan pemilik usaha Grup Bakrie ini tentu sah-sah saja. Hanya mungkin caranya tak sesuai harapan serta visi-misi baru Golkar sebagai partai modern yang aspiratif dan demokratis. Selain itu, sebagai wujud tanggung jawab moral atas kegagalan beruntun Golkar akhir-akhir ini, melalui munas nanti Aburizal semestinya memberikan peluang lebih besar akan hadirnya kepemimpinan baru, terutama dari para tokoh muda potensial.

Sumur dasar

Di tengah meluasnya kritik terhadap semakin melembaganya oligarki dan personalisasi kekuasaan di sejumlah parpol, perkembangan mutakhir Golkar jelas suatu preseden sekaligus pesan buruk bagi upaya demokratisasi internal parpol yang menjadi kebutuhan obyektif bangsa kita hari ini. Persoalannya, Golkar sejauh ini dianggap sebagai parpol yang relatif stabil, baik dalam mengelola dukungan elektoral maupun dalam sirkulasi kepemimpinan.

Jika semangat oligarkis lebih mewarnai dinamika Munas Golkar, sulit diharapkan parpol ini menjadi penentu masa depan politik bangsa kita. Implikasi politik yang tidak diperhitungkan oleh Aburizal dan para pendukungnya adalah kemungkinan terpecahnya kembali Partai Golkar sehingga ”golkar-golkar yunior” dalam bentuk parpol baru lahir kembali.

Sejarah sudah mencatat, kekecewaan Wiranto terhadap Golkar pada 2004 melahirkan Partai Hanura, kekecewaan Prabowo atas partai beringin melahirkan Gerindra, dan kekecewaan Surya Paloh dalam Munas Golkar di Palembang melahirkan Partai Nasdem. Haruskah kekecewaan baru melahirkan parpol baru yang pada akhirnya tak lebih dari ”duplikat Golkar”? Karena itu, sebelum Golkar benar-benar terkubur ke dalam sumur dasar sejarah, tak ada pilihan lain bagi Aburizal Bakrie kecuali berlapang dada dan membiarkan lahirnya kepemimpinan baru dari rahim munas mendatang. Jangan membiarkan oligarki menggerus tubuh Golkar.