Rabu, 03 September 2014

Mencermati Sikap Politik PDIP tentang Harga BBM

Mencermati Sikap Politik PDIP tentang Harga BBM

Amril Jambak  Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
DETIKNEWS, 02 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Desakan agar pemerintah SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini hangat diperbincangkan. Bukan apa-apa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya menolak kenaikan harga BBM, sekarang ini mendukung bahkan mendesak Presiden SBY menaikkan harga BBM.

Apa ini sebagai tanda kegalauan PDIP yang akan menjenjaki kaki di pemerintahan. Lainnya halnya kala pemerintahan SBY. Dua periode partai berlambang banten moncong putih berada di luar pemerintah, meski di daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) di Tanah Air mereka ada yang berada di pemerintahan.

Segala rencana pemerintah SBY selalu ditolak, apalagi yang merugikan masyarakat kecil, karena basis PDIP membela wong cilik. Bahkan, PDIP pernah mengeluarkan buku putih saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan SBY.

Tiba masa transisi pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi, PDIP mendesak SBY segera menaikkan harga BBM. Bahkan, Presiden terpilih Jokowi, meminta kepada SBY agar menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan.

Menurut penulis, SBY tidaklah sebodoh itu. Terang-terangan dalam pertemuan dengan Jokowi, SBY menolak permintaan untuk menaikkan harga BBM tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab ditolaknya permintaan Jokowi tersebut. Salah satunya tidak mau meninggalkan kenangan buruk bagi masyarakat di akhir masa jabatannya.

Kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak mungkin terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui tidak menutup kemungkinan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi perubahan dramatis kenaikan harga minyak dunia.

Namun demikian, dengan kondisi perkembangan harga minyak dunia saat ini, dia menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Pasalnya, ujarnya, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah dengan menaikkan harga sumber energi. Antara lain menaikkan harga tarif dasar listrik dan harga bahan bakar gas pada tahun ini, serta menaikkan harga BBM pada tahun lalu.

Langkah tersebut, ujar SBY, tetap dilakukan pemerintah demi menjaga anggaran dari defisit yang berlebihan kendati hal itu berdampak pada rakyat kebanyakan.

Dengan demikian, lanjutnya, beban rakyat akan semakin besar apabila pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada tahun ini.

“Tetapi saya juga terus memantau perkembangan. Apabila dalam waktu 7 minggu ke depan ini ada perubahan situasi yang dramatis, harga minyak mentah dunia meroket misalnya, dan kalau tidak saya naikkan BBM, APBN kita jebol, pasti dengan terpaksa saya naikkan,” ujar SBY dalam wawancara khusus yang diunggah melalui akun youtube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/8/2014) petang.

Namun demikian, SBY menegaskan kondisi saat ini justru terbalik. Saat ini, ujarnya, harga minyak mentah dunia justru cenderung turun. “Sehingga logika atau alasan untuk menaikkan kembali harga BBM, apalagi pemerintah sudah menaikkan harga listrik dan gas, itu tidak kuat,” katanya.

SBY mengakui adanya tekanan atau desakan kepada pemerintah yang dipimpinnya untuk menaikkan harga BBM. Desakan tersebut, ujarnya, bisa digolongkan luar biasa.

SBY menyebutkan desakan untuk menaikkan harga BBM datang dari kalangan partai politik tertentu, media konvensional tertentu, dan sejumlah pihak. “Saya ingin memahami mengapa saya didesak untuk segera menaikkan harga,” katanya.

Menurut SBY, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah jika alasan permintaan menaikkan harga BBM adalah untuk menurunkan defisit anggaran. “Tahun lalu kami sudah menaikkan harga BBM. Tahun ini harga listrik dan bahan bakar gas. Ada juga pemotongan anggaran. Kan itu juga dalam rangka mengurangi defisit,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ketika 2004 lalu tidak mendesak pemerintah eksisting yang ketika itu dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menaikkan harga BBM. Padahal, ujarnya, kesenjangan antara harga yang disubsidi dengan harga keekonomiannya ketika itu tergolong besar.

Dia juga mengingatkan penolakan yang kerap dilakukan sejumlah fraksi di DPR saat pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM dengan alasan inflasi dan kemiskinan. “Jika alasannya itu, justru mengapa sekarang kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah meningkatkan kemiskinan? Tidakkah membebani masyarakat?”

Tentunya pernyataan SBY ini membuat geli kita semua. Bahkan secara tidak langsung menurut penilaian penulis, kata-kata yang disampaikan SBY tersebut cukup menampar orang-orang yang meminta menaikkan harga BBM saat ini.

Sepatutnyalah kita semua berpikir, kenapa sikap politik PDIP sekarang berubah. Ada apa dan pastinya menjadi tanda tanya besar bagi seluruh rakyat. Padahal di buku putih PDIP tersebut, sudah dituliskan alternatif-alternatif yang diambil dalam mengatasi persoalan tersebut. Dengan kondisi yang ada, diharapkan kepada pemerintahan yang baru, tidak melakukan langkah-langkah menaikkan harga BBM.

Inilah salah satu tantangan ke depan yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK. Penulis memiliki keyakinan, pemerintah Jokowi-JK akan menuntaskan permasalahan ini. Kita tunggu saja perkembangannya dan berharap langkah yang diambil tidak meningkatkan kemiskinan dan membebani masyarakat.

Tantangan-tantangan Awal bagi Jokowi

Tantangan-tantangan Awal bagi Jokowi

Stefi V Farah  Pemerhati Masalah Strategis Indonesia; Tinggal di Jakarta
DETIKNEWS, 02 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Jokowi-Jusuf Kalla memang baru akan dilantik pada 20 Oktober 2014 dan akan mengabdi kepada ibu pertiwi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 mendatang. Namun tantangan-tantangan serta hambatan yang akan dihadapi oleh Jokowi-JK sudah terpampang di depan mata. Apa sajakah tantangan tersebut?

Pertama, revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rencananya, APBN Perubahan 2015 itu akan diajukan pada Januari 2015. Sejumlah pos di RAPBN 2015 menyulitkan Jokowi dan Kalla dalam mewujudkan misi dan misinya, antara lain anggaran subsidi yang mencapai Rp 433,51 triliun. Angka itu dianggap terlalu besar, khususnya subsidi energi yang mencapai Rp 363,53 triliun.

Pemangkasan subsidi energi rencananya akan dilakukan, yakni dengan menaikkan harga bahan bakar subsidi (BBM) secara bertahap. Kenaikan harga akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun hingga harga BBM bersubsidi sesuai dengan harga pasar, yakni Rp 13.000 per liter dari harga saat ini sebesar Rp 6.500. Kenaikan harga BBM bersubsidi mulai dilakukan tahun 2015 dengan kenaikan 20 persen, menyusul 50 persen dan 30 persen hingga 2017. Pada tahun 2015, BBM bersubsidi akan naik Rp 1.500 per liter.

Persoalan tarik menarik rencana kenaikan harga BBM ini terjadi, karena pemerintahan SBY sepakat untuk tidak mau menaikkan harga BBM sampai 20 Oktober 2014, sedangkan Jokowi menginginkan kenaikan harga BBM dilakukan sebelum pelantikan Presiden/Wapres mendatang. Banyak kalangan menilai, inilah 'bom waktu' pertama yang 'dihadiahkan' kepada Jokowi-JK.

Walaupun ada pihak yang berpendapat meyakini Jokowi-JK dapat mengatasi persoalan BBM ini, karena pada hakekatnya setiap pemerintahan pasti memiliki tantangan dan permasalahan tersendiri. Seperti diketahui, RAPBN 2015 menyisakan ruang fiskal terbatas. Jika pemerintahan baru ingin memiliki ruang fiskal luas dengan menaikkan harga BBM, sebesar Rp 2.000 akan menghemat dana subsidi hingga Rp 96 triliun, sehingga defisit bisa ditekan sekitar 1 persen.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana. (Kompas.com tanggal 29 Agustus 2014).

Penulis berpendapat sebenarnya kenaikan harga BBM tidak perlu dilakukan jika proyeksi penerimaan dari sektor pajak dapat direalisasikan. Namun tampaknya masalah ini masih menemui beberapa kendala mulai dari kesadaran membayar pajak yang masih rendah di kalangan mereka yang memiliki NPWP ataupun mereka yang seharusnya dikenakan pajak, moral hazard dan korupsi, penerimaan pajak gagal disebabkan karena roda perekonomian yang tidak optimal sampai kepada utilisasi atau penggunaan pajak yang dinilai kurang transparan.

Menghemat anggaran negara sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Juga pembangunan gedung-gedung atau rehabilitasi gedung perkantoran tidak perlu dilakukan setiap saat, jika seandainya kondisi gedung kantornya masih bagus. Hal ini berpotensi biaya pembangunan gedung atau kantor akan jauh lebih besar dari anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas pokok organisasi atau lembaga tersebut.

Tidak hanya itu saja, penghematan anggaran negara juga dengan memaksimalkan kinerja organisasi-organisasi pemerintahan secara struktural melalui perencanaan anggaran, pelaksanaan program kerja dan evaluasi atau pengawasan program kerja yang ketat. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan seperti merekrut tenaga ahli atau staf khusus, pembentukan satuan tugas ataupun studi banding dll perlu dihapuskan, dengan memberdayakan dan memfungsikan keberasaan organisasi pemerintahan yang struktural tersebut.

Kedua, pembentukan atau penyusunan kabinet. Banyak kalangan yang berkeinginan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo harus berbeda dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi memiliki banyak program yang berbeda dengan Presiden SBY, sehingga harus didukung dengan kementerian dan lembaga yang berbeda.

Perubahan struktur kabinet jangan hanya menimbulkan gejolak, tapi tidak mampu memberikan kontribusi efektif pada pemerintahan Jokowi nanti. Jokowi perlu merampingkan kabinet pemerintahannya nanti. Perampingan perlu dilakukan karena visi, misi, dan kebijakan Jokowi berbeda dengan pemerintahan Presiden SBY. Perampingan kabinet itu diusulkan UGM Yogyakarta misalnya menjadi sekitar 28 kementerian dari jumlah 34 kementerian di pemerintahan saat ini.

Yang menarik dari soal penyusunan kabinet ini adalah banyak pemberitaan media massa yang menjagokan seseorang atau melakukan polling dengan menempatkan seseorang layak dipilih sebagai menteri. Yang perlu diingat adalah siapa yang layak sebagai menteri adalah hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden. Bahkan ketua umum parpol pendukung Jokowi-JK pun sebaiknya tidak berarti harus masuk ke kabinet jika dianggap tidak mampu.

Rumah Transisi juga tidak berhak mengintervensi Jokowi, bahkan harus ikhlas dalam bekerja (dengan tidak meminta jatah sebagai menteri atau pejabat negara kepada Jokowi, walaupun berkontribusi menyusun rencana program kerja Jokowi-JK misalnya). Jika “pressure news” seperti ini dilakukan, maka Jokowi akan menghadapi permasalahan seperti yang dihadapi SBY yaitu beberapa nama figur yang digadang-gadang berita atau polling media “pasti” akan menjadi menteri, tapi akhirnya tidak jadi menteri kemudian malah “bermusuhan” dengan presiden seterusnya.

Banyak kalangan memimpikan agar prinsip penyusunan kabinet Jokowi yang lepas dari kepentingan dan mengutamakan sosok profesional harus dikawal dan disokong penuh. Tujuannya agar tidak akan ada lagi menteri menjadi tersangka korupsi atau pemerintah dapat lepas dari “jeratan lintah darat” dalam bentuk mafia yang selama ini nyaman bercokol di sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, infrastruktur dan perizinan.

Ketiga, “goyangan politik”. Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas masyarakat merasa yakin pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengalami hambatan dari DPR dalam menjalankan pemerintahan mendatang. Sebanyak 45,60 persen responden menjawab yakin bahwa DPR akan menghambat Jokowi jika mayoritas anggotanya diisi oleh koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Oleh karena itu, wajar apabila Jokowi-JK saat ini terus melakukan pendekatan kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Meski awalnya ingin membangun koalisi yang ramping, mau tidak mau Jokowi-JK memang harus membutuhkan kekuatan yang lebih besar di parlemen. Survei ini dilakukan pada 24-26 Agustus 2014. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9 persen.

“Goyangan politik” juga kemungkinan tetap akan membara, karena belum terlaksananya “rekonsiliasi” antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan, rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak perlu dipaksakan, seperti dikutip Antaranews.com (30 Agustus 2014).

Masyarakat tetap berharap agar apapun tantangan dan hambatan yang dihadapi Jokowi-JK dapat diselesaikan dengan kebersamaan, sehingga memang sebaiknya “dendam politik” sebagai ekses Pilpres 2014 patut dieliminasikan.

Sejarah nantinya akan mencatat siapa yang negarawan dan siapa yang pecundang, karena mengabdi terhadap negara dapat dilakukan dengan beragam cara, tidak harus didalam pemerintahan. Ibu pertiwi sangat merindukan anak-anak bangsa ini menjadi rukun. Semoga.

Kaji Ulang Pengendalian BBM Bersubsidi

Kaji Ulang Pengendalian BBM Bersubsidi

Carunia Mulya Firdausy  Profesor Riset LIPI dan Guru Besar Ekonomi Untar
KOMPAS, 02 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

ANEH! Itulah respons spontan saat saya mengetahui pemerintah membuat kebijakan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi baru-baru ini. Bahkan, saya juga terkaget-kaget membaca kebijakan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi awal yang memadai (Kompas, 1 Agustus). Dampaknya tentu saja adalah kegaduhan di masyarakat, baik berupa antrean panjang di beberapa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum maupun penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum masyarakat.

Saya meyakini pemerintah memiliki kecerdasan akal yang sehat dalam mengambil setiap keputusan strategis seperti ini. Namun, saya tidak habis pikir mengapa untuk keputusan ini, kok, terkesan terburu-buru dan tidak disosialisasikan dengan baik. Bukankah keputusan ini perlu didukung masyarakat dan bukan untuk dipaksakan kepada masyarakat?

Saya yakin masyarakat cukup paham bahwa pemerintah harus sesegera mungkin mengambil kebijakan dalam menyikapi subsidi BBM. Bukan saja karena alasan adanya dampak langsung berupa pembengkakan pengeluaran anggaran pemerintah yang menggerogoti dana alokasi pengeluaran pada pos lain, melainkan juga alasan dampak tidak langsung, baik pengaruhnya pada kebijakan penerimaan anggaran, beban defisit transaksi berjalan, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, beban utang, maupun upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan serta perluasan lapangan kerja, dan sebagainya, dan seterusnya.

Argumen di atas jauh lebih strategis dan relatif mudah diserap dan dimengerti masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan pengurangan subsidi BBM. Respons masyarakat akan jauh berbeda jika argumen yang diteriakkan pemerintah yakni karena subsidi BBM hanya menguntungkan pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat berpendapatan menengah di atas kesengsaraan rakyat miskin. Argumen seperti ini selain menyederhanakan persoalan, juga bersifat politis dan bernuansa mengotak-kotakkan (diskriminatif) antara masyarakat kaya dan rakyat miskin. Pasalnya, sekat-sekat kaya-miskin dalam konteks pemanfaatan subsidi BBM nyaris hilang tergilas globalisasi ekonomi.

Hal itu dapat dibuktikan dari adanya perubahan status BBM yang tadinya sebagai barang mewah (luxurious goods) menjadi barang normal (normal goods) dan perubahan BBM dari faktor produksi yang bersifat derived demand menjadi faktor produksi yang non-derived demand. Karena itu, menyesatkan jika kontribusi subsidi BBM selama ini dinyatakan lebih memperkaya si kaya atas kesengsaraan si miskin. Lantas, apa dan bagaimana kebijakan yang semestinya dilakukan dalam menyikapi subsidi BBM ini?

Keseimbangan internal

Kebijakan terbaik tentu dengan menghapus subsidi BBM secara penuh. Namun, repotnya, kebijakan ini wajib memperhatikan kondisi keseimbangan internal perekonomian nasional khususnya keseimbangan aggregate supply dan aggregate demand ataupun keseimbangan eksternal (perdagangan, investasi, dan pinjaman luar negeri). Jika kalkulasi kondisi keseimbangan internal dan eksternal buruk seperti yang terjadi selama ini, pencabutan penuh subsidi BBM diharamkan untuk diambil. Hal ini karena dampak kebijakan penghapusan subsidi secara penuh dapat merongrong stabilitas ekonomi, sosial, dan politik sebagai akibat dari ”hantu” (evil) inflasi. Bagaimana dengan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi saat ini?

Kebijakan pengendalian BBM yang saat ini diambil tidak pernah akan mampu membatasi konsumsi BBM bersubsidi dan apalagi menghapus ketergantungan masyarakat untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Selain berbiaya tinggi dalam eksekusi dan pengawalan berjalannya, kebijakan tersebut juga mencederai kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini telah terbukti dari adanya antrean panjang di beberapa SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi. Bahkan, kebijakan ini tidak mustahil dapat mendorong terjadinya penimbunan BBM bersubsidi (black market) oleh oknum masyarakat, seperti telah terjadi belakangan ini.

Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi juga tidak memberikan efek positif dalam mengatasi persoalan inti perekonomian khususnya berkaitan dengan beban pengeluaran pemerintah ataupun defisit neraca perdagangan. Bahkan, kebijakan tersebut justru mengganggu kelancaran konsumsi dan investasi sebagai akibat pindahnya lokasi SPBU ataupun perubahan waktu konsumsi BBM bersubsidi. 
Efek positif kebijakan pengendalian BBM hanya bersifat memindahkan satu persoalan kepada persoalan lain. Karena itu, kebijakan tersebut harus dipikir ulang.

Hapus bertahap

Saya lebih setuju jika kebijakan yang semestinya dikedepankan pemerintah yakni dengan cara penghapusan subsidi secara bertahap. Dalam kebijakan ini tidak saja harga yang dinaikkan secara bertahap, tetapi juga pengaturan jadwal waktu kenaikan harga BBM dimaksud. Dengan adanya penahapan ini, banyak efek positif yang dapat diperoleh. Pertama, pengaruh inflasi dari penghapusan subsidi BBM tidak akan memberikan kejutan yang dapat mendistorsi keseimbangan pasar barang dan jasa.

Kedua, iklim investasi akan relatif selalu dapat kondusif. Ketiga, rongrongan membengkaknya pengeluaran pemerintah dapat dikelola dengan pengaturan penerimaan pajak secara harmonis. Keempat, perilaku masyarakat akan menjadi lebih siap dalam menyikapi perubahan harga BBM bersubsidi. Akhirnya, lambat tetapi pasti, subsidi BBM akan dapat terhapus jika kebijakan penahapan penghapusan subsidi ini dijalankan secara sistematis, terencana, dan mengikutsertakan masyarakat luas untuk memahaminya. Saya meyakini pemerintahan mendatang sudah mempersiapkan kebijakan ini untuk menyikapi kemelut subsidi BBM menjadi tidak berkepanjangan. Semoga.

Careful cabinet reform

Careful cabinet reform

Owen Podger  Professional associate at the Institute for Governance
and Policy Analysis, University of Canberra
JAKARTA POST, 02 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Vice president-elect Jusuf Kalla (JK) desires to keep the current structure of the cabinet as it is. I agree. When reform of something is very important the first rule is not to jump in and change it without carefully studying the risks and assigning the responsibilities.

In 2000 at the beginning of decentralization, I and some friends working on an Asia Development Bank (ADB) assignment to help decentralization recommended against massive restructuring of local government. For example, we suggested keeping the local agency for primary schools as it was, and calling for incentives for the existing head to improve performance.

The local office of the ministry of education which controlled junior and senior high schools would become a local agency, reporting to the regent or mayor rather to the provincial office of the ministry. And the provincial office of the ministry for education would report to the governor and no longer to
the ministry.

And the first job of the heads of these agencies under their new bosses would be to map all the decisions that were previously made for them, that now they would have to make for themselves or ask the regent to make for them.

After the decisions were mapped, we recommended, then the higher levels of government would provide assistance to the lower levels for them to be able to take over making those decisions.

We suggested this was already a radical reform. But it would also be clear what had to be done and it was controllable.

The government took the advice of others and proceeded to “rebuild the ship while sailing”, combining primary education with high school education in one unit, creating both intense competition and drastic disconnection.

After the tsunami, Irwandi Yusuf, the newly elected ex-rebel governor of Aceh wanted to reform the structure of his government, and took the wrong advice. He underwent a long process of selecting new heads of agencies and then suddenly restructured them all. The advantages were very little, the loss of morale and delay in work were damaging.

A Joko “Jokowi” Widodo-JK policy of work-work-work was needed but did not happen.

I believe that keeping the existing structure of Cabinet is a logical step for reforming the cabinet. It allows a careful and pragmatic approach to reform rather than a radical and theoretical one.

So what are the priorities for reform of the cabinet? The first and foremost is insubordination. Soeharto could not tolerate it, but even under Soeharto many ministers suffered serious insubordination.

Like in the English comedy Yes Minister, Indonesia’s government is full of people like Sir Humphrey, bent on keeping the status quo and their minister uninformed. So the first priority is to select competent ministers who will implement the Jokowi-JK agenda and handle their senior executives.

The second priority is span of control. Cabinet is too big without an intermediate level.

Currently the intermediate level would appear to be made up of coordinating ministers, but in fact many ministries claim a spot in the middle, particularly finance for money, the National Development Planning Board (Bappenas) for development planning, and home affairs for regional governments.

This all needs to be carefully examined to help the President and VP control the scope of their government, and may lead to significant changes in arrangements.

To start, coordinating ministers should coordinate issues and coordinate whatever ministries need to be coordinated to resolve issues.

Several issues come in as third priority. For 15 years, changes in central government have made it fatter, when with decentralization we would have anticipated dramatic significant downsizing. There is little that drives productivity or eliminates overlapping functions and inconsistent policy.

Fat government, overlapping functions and inconsistent policy are the driving force for the cabinet reform movement. But if we start with restructuring Cabinet, everyone works to make the new structure work.

This gives a false sense of both security and insecurity. Firstly, people feel insecure because of the upheaval, and feel secure because they feel more change is unlikely. This combination is not helpful for lasting reform. Usually it results in no change dressed in new clothing.

If we start with the existing structure and oblige ministers to come up with coordinated plans for eliminating inefficiencies, overlaps and inconsistencies, then we have the right sort of insecurity, that is, the threat of losing position for failure to continually improve performance.

And we get feedback from the stakeholders on how to reform. Almost certainly by starting with the current ministerial positions we could end up with an increasingly lean and efficient national government.

How we get feedback from stakeholders is very important. Dramatic change needs support from two groups who can make it or break it.

The first is all those conservative parties who can say yes but mean no, who can look like they support but are actually intent on undermining. We need them to own the reforms as much as the reformers own them.

The second is all the public. The public wants to see what Jokowi-JK are thinking and doing. Making the debate on how Cabinet works and how to improve it is a high priority public concern.

If reforms are hard, then they want to know why there are long delays in decision-making. If the new president cannot deliver on a promise because the system doesn’t work, they may forgive the delay as long as they know and can be involved in the process to fix it.

A decade ago South Korea went through a period of dramatic reform, including the structure of government. It is only because they took their strategic planning public that they were able to carry it out.

Let’s have a Cabinet reform process learning from South Korea to do it even better.

Save the pilgrims, save the world

Save the pilgrims, save the world

Arie Rukmantara  A senior manager of
human and health services of Edelman Indonesia
JAKARTA POST, 02 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

For those who have waited years to go to Mecca, the wait is almost over. As of Sept. 1, almost 170,000 Indonesians will head to Saudi Arabia to carry out one of their obligations as Muslims.

The pilgrimage to Mecca is not only mandatory, but is also a celebration of financial achievement. Many Indonesians have had to save, coin-by-coin, portions of their minimum wages to meet this once in a life time obligation.

Therefore, it is no surprise that in many parts of the country, extended families cheerfully send off the pilgrims.

What many of these pilgrims do not realize is that this time they are traveling to an area that is dealing with public health crises. Today, the Middle East is facing two major health risks in the forms of the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Ebola outbreaks.

MERS-CoV can cause fever and, in some cases, severe acute respiratory syndrome (SARS). Since its emergence, this type of coronavirus has been detected in a number of regions across Saudi Arabia.  From September 2012 to Aug. 31, 2014, a total of 726 cases were reported in the kingdom, of which 302 of them were fatal.

At the same time, the neighboring continent of Africa is struggling with Ebola, a severe illness, with a death rate of almost 100 percent. In the current outbreak, the majority of cases in humans have occurred through human-to-human transmission. As of Aug. 28, Ebola has infected over 3,000 people in Guinea, Liberia, Nigeria and Sierra Leone, killing more than a half of them.

Due to Ebola’s severity, the World Health Organization (WHO) has declared a Public Health Emergency of International Concern, meaning that Africa cannot contain it alone. The rest of the world must help to prevent it becoming a global epidemic.

The Saudi Arabian government has moved quickly by banning pilgrims from Ebola-stricken African countries from entering the country. However, thousands of others from the same continent will still make the trip and will need to be monitored closely.

Indonesian pilgrims will face these risks. Without enough preventive measures, Indonesian pilgrims may not return home safely and complete the haj rituals. Worse, they may take the diseases back with them.

The Saudi Arabian government claims to have been working with the WHO to learn more about how it can contain the viruses, prevent people from contracting them and advance its curative measures.

Now the question is what have the Indonesian authorities done to protect the 168,000 pilgrims?

Senior health ministry officials have consistently warned Indonesians about the spread of the two deadly diseases.

In the recent coordination meeting at Office of the Coordinating People’s Welfare Minister, the government said it had prepared various measures that included asking the newly established National Commission on Zoonosis Control to coordinate efforts to protect Indonesians pilgrims and ensure the two viruses did not arrive and spread throughout the archipelago.

On paper, these are good plans. But it will take a lot of effort for the commission to play its role accordingly. Why is it so challenging for the government-sanctioned body to play its cards right?

First, this commission is not a popular agency. Although established in 2012, only a few experts and senior officials know of its existence and mandate. Many, even within the bureaucracy, are not aware of the existence of this executive body. This is a weak spot.

The ministries and agencies under the commission’s coordination will not listen to its warnings, let alone to quickly implement its recommendations.

Because of its coordination role, the strength of this commission depends on information and data from ministries and other government agencies. When a ministry fails to provide the most updated situation and implementing recommendations, the commission will lose its eyes, ears and hands immediately.

That’s where the second factor plays in. The Religious Affairs Ministry, the most responsible institution for managing the haj, seems to have not done enough to inform pilgrims about the latest situation. Many pilgrims do not recognize the grave threats they face. 

The ministry has been busy dealing with corruption allegations, including the misuse of haj funds. Worse, the ministry’s director general for the haj, Anggito Abimanyu, resigned soon after, then the minister, Suryadharma Ali, stepped down due to graft charges.

These last-minute exits have forced the authorities to fix the ministry’s broken management, quickly prepare the departure of pilgrims and ensure the facilities are in place.

Thus, it is doubtful the ministry has had enough time and manpower to set up an information campaign, prepare high-tech medical equipment and deploy quality experts on MERS-CoV and Ebola to protect the pilgrims.

However, small steps can still be taken. The national commission should realize this weak spot and take over the management of the information campaign for the pilgrims. Establishing a public-private-partnership with the flight carriers, hotels, catering services and other service providers to rapidly disseminate simple prevention messages to pilgrims will be vital.

The messages should contain advice, such as like avoiding unnecessary contact with camels and washing hands often.

An information campaign should also be launched to make Indonesian pilgrims aware of the health risks they may face. Avoiding contact with sick people is strongly advised. Not only because it may protect them, but it prevents them from carrying the viruses back to Indonesia.

As the world’s largest contingent, Indonesian pilgrims will make stops in many international airports. Their safety determines the safety of the country, even the world.

Why Jokowi must repeal ITE law?

Why Jokowi must repeal ITE law?

Ary Hermawan  A staff writer at The Jakarta Post
JAKARTA POST, 02 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

At first, it was just another ludicrous Internet story. A woman vented her resentment on social media and unwittingly infuriated an entire population of a centuries-old sultanate. She was harshly bullied and later apologized.

This is a story that we know all too well. This happened before to a young lady in Depok who complained about having to give up her precious seat on a train to pregnant women, and to that British banker who referred to affluent Singaporean commuters as “the poor”. Florence Sihombing is not alone, and Yogyakarta is not the only city to have indicted a person in the court of social media.

Our typical reaction would be to face-palm and remind ourselves again and again that the Internet is just such a terrible, terrible place. It’s pretty much like high school, but with millions of inconsiderate jerks.

We were all hoping that Florence’s apology would be an end to her bad day on the Internet and we all could go back to our lives, until we heard the news that she was detained by the Yogyakarta Police — for doing what each one of us has been doing online long before Facebook, Twitter and Path were invented.

Her story then went from the ridiculous to the disturbing.

There is no question that what Florence did — calling Yogyakarta “poor”, “stupid” and “uncultured”— is not at all pretty. She should have been more considerate. But what she did is not a crime and should not be criminalized.

For the sake of democracy, we must stand up to defend her.

This is no longer about the people of Yogyakarta being over-sensitive (come on, folks, Jakarta has been the object of really nasty curses for decades). This is no longer about the cancer of online bullying. Her case has brought to light a serious flaw in our legal system, which threatens each and every one of us.

The Gadjah Mada University student is the latest netizen to fall victim to the draconian Electronic Information and Transactions (ITE) Law. According to Florence’s lawyer, she has been charged under Article 27 of the 2008 law, which carries a maximum punishment of six years in prison and a Rp 1 billion (US$85,351) fine.

Human rights activists and journalists have repeatedly called on the government to repeal this controversial law, arguing that it hinders freedom of speech and leads to human rights violations.

The wording of the articles in the law, they argue, is open to interpretation and can, therefore, easily be abused.

The law basically criminalizes “anyone who deliberately distributes or transmits electronic information or documents that contain slanderous and defamatory language”. While it is important to protect the public from slander and defamation, it is often unclear what constitutes slander and defamation on the web, and it is equally difficult to determine whether someone expressing his or her opinion on social media really intended to slander or defame others.

In Florence’s case, it is totally preposterous that you can actually charge someone for hating a city and calling it “stupid” and “uncultured”.

According to the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), at least 37 people were charged with criminal offenses under the law between 2008 and 2013. Many of them were people criticizing the powers that be or just expressing their personal opinions.

Under the ITE regime, Prita Mulyasari, now an elected legislator from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), was sued by the Omni International Hospital in 2009 for defamation after she complained about the hospital’s services via an online mailing list.

In 2012, Alexander Aan was accused of insulting Islam and jailed after writing on his Facebook page that God did not exist.

More than anyone else, president-elect Joko “Jokowi” Widowo should be deeply concerned about Florence’s arrest and begin thinking of ways to reform our Internet law. This is because the success of his administration will very likely depend on how free and effective social media is in rallying public support for his policies.

In other words, Internet freedom is required for his political survival.

Jokowi already owes his ascendancy to national leadership to the millions of tweets and articles shared online endorsing his election bid. And now with most of the political parties at the House of Representatives standing against him and
one of his coalition partners apparently threatening to leave should it obtain no ministerial posts in his Cabinet, Jokowi will need far greater public support to fend off the onslaughts of a hostile and more powerful legislative body.

The 2014 presidential race was a bitter fight for supporters of losing candidate Prabowo Subianto and they are anxiously waiting
for payback.

The biggest problem is that any revocation of or revisions to the ITE Law lay in the hands of those lawmakers. But Jokowi should not be afraid, as an army of online volunteers will stand behind him for this.

We cannot afford to retain the law; not because we want greater freedom to whine about our disappointing lives but because our new democracy — which relies heavily on the participation of online citizens — is at stake.