Sabtu, 30 Agustus 2014

Waspada Keterdesakan IS di Irak

Waspada Keterdesakan IS di Irak

Ibnu Burdah  ;   Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam,
Dosen Pascasarjana Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
MEDIA INDONESIA, 29 Agustus 2014

                                                                                                                       


MULAI terdesaknya IS (Islamic State/Dawlah Islamiyyah/ISIS) di Irak seiring dengan keterlibatan kekuatan udara AS dan negara-negara besar lain tak serta-merta menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan kelompok radikal tersebut.  Sebaliknya, situasi itu justru harus disikapi dengan kewaspadaan yang lebih. Pasalnya, anasir-anasir kelompok itu dan simpatisannya masih mampu untuk mengkreasikan aksi kekerasan yang tak bisa dipandang enteng. Bukan hanya di Irak dan Suriah, melainkan juga di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Di Irak, kelompok yang semakin terdesak ke arah utara itu diperkirakan akan terus bergerak menuju arah barat, selanjutnya masuk ke wilayah Suriah. Wilayah Suriah yang dimaksud ialah daerah yang telah menjadi daerah kekuasaan IS selama ini. Kelompok itu akan survive dan nyaman di Suriah jika perang destruktif di Suriah masih terus berlangsung. Kekacauan bagi kelompok semacam tersebut adalah surga, yang nyaman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang.

Dampak dari hal itu mungkin ialah perang destruktif yang seperti tak berujung di Suriah akan kembali lebih sengit. Peran kelompok tersebut di lapangan signifikan sepanjang perang Suriah selama lebih dari tiga tahun ini. Mereka tak hanya berperang melawan rezim Assad dan para pendukungnya, tapi juga melawan kelompok-kelompok oposisi moderat dan kelompok radikal lain.

Namun, mereka di Suriah juga tak akan senyaman dahulu. Pemerintahan Obama telah mengeluarkan otorisasi untuk mengintai kelompok tersebut di Suriah untuk menjadi target serangan udara AS pada saatnya nanti. Itu tampaknya tak akan lama lagi.

Di Irak, `ibu kota khilafah IS' (Mosul) mungkin akan jatuh ke tangan kekuatan gabungan pasukan Irak, milisi Syiah, dan Peshmerga Kurdi yang didukung kekuatan udara sejumlah negara Barat. Namun, perlawanan pasti akan diberikan para pengikut teguh kelompok itu. Aksi kekerasan dengan berbagai cara termasuk aksi bom bunuh diri serta penyanderaan penduduk yang tak berdosa pasti marak di sejumlah wilayah di Irak, mengiringi proses tumbangnya `kekhalifahan' palsu itu.

Ini bisa berarti bencana yang tak kecil. Aksi bom bunuh diri merupakan modus yang dilakukan kelompok tersebut sekitar 10 tahun terakhir untuk melawan dominasi Syiah di Irak dan Suriah. Cara itu mungkin akan digencarkan secara masif pada saat-saat sekarang. Stok `pengantin' yang bersedia melakukan aksi bom bunuh diri dalam kelompok itu begitu melimpah, termasuk mereka yang datang dari Indonesia. Dalam situasi terdesak, opsi brutal itu mungkin akan mereka ambil.

Indonesia

Di negara-negara lain khususnya di Tanah Air, pengaruh keterdesakan IS juga harus diwaspadai. Ada dua sumber ancaman terhadap keamanan di Tanah Air terkait dengan hal itu. Pertama, tumbangnya `kekhalifahan palsu' itu bisa jadi diikuti kepulangan sejumlah pengikut IS ke Tanah Air. Kepulangan mereka bisa jadi atas inisiatif sendiri ataupun atas komando dari pimpinan IS agar mereka melanjutkan `perjuangan' di Tanah Air.

Jumlah mereka yang pulang itu mungkin hanya beberapa gelintir orang. Akan tetapi, kepulangan satu dua orang dari kelompok itu sama sekali tak boleh diremehkan. Kita mesti menyadari, tanpa harus melebih-lebihkan, kelompok tersebut memang lebih ganas dan brutal jika dibandingkan dengan kelompok tandzim Al-Qaeda ataupun alumni perang Afghanistan. Mereka pecah kongsi dari Al-Qaeda itu antara lain juga disebabkan aksi kekerasan yang mereka lakukan dipandang pimpinan Al-Qaeda terlalu brutal sehingga bisa merusak citra jaringan teroris internasional itu.

Sekali lagi, mungkin kedatangan beberapa gelintir orang dari IS di Tanah Air tetap harus diwaspadai. Faktanya, kedatangan sejumlah alumnus Afghanistan `saja' beberapa dasawarsa lalu telah merepotkan aparat keamanan di Tanah Air hingga sekarang. Orang-orang seperti itu selalu bergerak dengan tenaga luar biasa dan seperti tanpa lelah untuk terus berburu pengikut, melakukan indoktrinasi, dan mengajarkan keterampilan-keterampilan `kekerasan' kepada para pengikutnya.

Di kalangan kelompok radikal, kepulangan orang yang baru saja melakukan `jihad' disambut dengan penuh kebanggaan. Mereka potensial menjadi pemimpin baru yang disegani di kalangan kelompok tersebut. Keberanian dan pengalaman mereka menjadi daya tarik bagi pengikut kelompok itu untuk mengikutinya dan untuk menarik pengikut-pengikut baru. Itu merupakan benihbenih bencana yang panjang. Karena itu, mengamankan mereka sedini mungkin merupakan tindakan yang tak bisa ditawar-tawar sebelum mereka melaksanakan proyek-proyek kekerasan di Tanah Air dan menularkan pandangan dan keterampilan teror kepada orang lain.

Sumber ancaman lain ialah para pengikut dan simpatisan IS di Tanah Air. Banyak pengikut kelompok itu yang sangat berkeinginan untuk berhijrah ke dawlah di Irak dan Suriah.Namun, karena berbagai hal, keinginan mereka tak bisa dilakukan. Orang semacam itu, kendati tak memiliki pengalaman kuat, bisa melakukan apa saja akibat kekecewaannya baik dalam koordinasi dengan IS pusat maupun berjalan sendiri-sendiri.

Kekecewaan terhadap perkembangan di Irak di satu sisi bisa saja mengurangi gelora `jihad' mereka untuk pergi ke Timur Tengah. Namun, di sisi lain, hal itu bisa jadi justru direspons sebaliknya dengan melakukan aktivitas kekerasan atas nama agama secara lebih mandiri di Tanah Air. Karena itu, adalah sikap yang salah jika keterdesakan IS di Irak dipandang sebagai akhir dari ancaman kelompok radikal itu khususnya terhadap keamanan dan keislaman di Tanah Air kita. Wallahu a'lam.

Konspirasi Melawan Konstitusi

Konspirasi Melawan Konstitusi

Wiwin Suwandi  ;   Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Peneliti Pusat Kajian Konstitusi Unhas
MEDIA INDONESIA, 28 Agustus 2014

                                                                                                                       


ANCAMAN terbesar negara demokrasi pascaotoritarianisme ialah kembalinya dominasi salah satu organ/lembaga negara. Oleh karena itu, amendemen UUD 1945 mendesain pemisahan antara cabang kekuasaan negara dan menempatkan lembaga negara secara setara.

Sejak dicetuskan berabad lampau, teori pemisahan kekuasaan (separation of power) bertujuan menghadirkan konsep saling kontrol dan menyeimbangi di antara tiga organ utama negara; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep itu menghalangi munculnya supremasi organ di salah satunya. Separation of power sendiri muncul sebagai kritik atas tirani monarki di Eropa saat itu.

Separation of power memisahkan secara tegas mana wilayah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Antara satu organ tidak mencampuri urusan organ lainnya karena masing-masing memiliki `trah' keberadaannya. Legislatif merancang dan membentuk UU, eksekutif menjalankan UU itu, dan yudikatif yang akan mengadili atas pelanggaran terhadap UU itu. Dalam konsep negara hukum (nomokrasi), konstitusi adalah hukum tertinggi yang dipegang oleh lembaga yudikatif.

Membangkang

Tampaknya, prinsip itu yang tidak dipahami parpol dalam barisan Koalisi Merah Putih di DPR tatkala menggulirkan wacana pembentukan pansus pilpres pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap menguatkan penetapan KPU terhadap hasil Pilpres 2014. Sekalipun berlindung di balik alasan konstitusional--terkait fungsi pengawasan--, sulit menghilangkan kesan jika pembentukan pansus itu hanya pelampiasan syahwat politik DPR yang tidak puas dengan putusan MK. Pansus semata sebagai skenario politik untuk `melawan' putusan MK. Bahkan, lebih jauh lagi jika tujuannya ingin memakzulkan presiden terpilih.

Menjadi penting untuk ditanyakan, apa alasan konstitusional membentuk pansus pilpres pascaputusan MK?

Tulisan ini mencoba menjawab itu dalam perspektif akademis. Pertama, DPR memang berwenang membentuk pansus, tetapi pansus bukanlah alat kelengkapan DPR. Pansus hanya dibentuk berdasarkan kejadian atau kondisi khusus kenegaraan, misalnya Pansus Pertamina yang dibentuk pada 2005 lalu untuk menyelidiki skandal penjualan kapal tanker Pertamina. Meski pembentukan pansus ini `salah alamat' mengingat masih ada kewenangan konstitusional DPR lainnya yang bisa digunakan, misal hak angket, pansus sah secara konstitusional jika diperkuat dengan alasan yang juga memenuhi syarat konstitusional. Posisi pansus sebetulnya lemah secara konstitusional karena hanya bergantung pada kepentingan pragmatis parpol di DPR, tidak sekuat hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat yang memang diatur secara konstitusional sebagai hak yang melekat pada anggota DPR.

Masalahnya hingga saat ini belum ada rujukan pendapat yang sahih tentang syarat konstitusional dibentuknya pansus, karena semua sadar jika pansus adalah ranah subjektif dan kewenangan politik DPR. Berbeda halnya dengan tafsir `situasi genting dan memaksa' sebagai syarat keluarnya perppu yang syarat konstitusionalnya telah diatur MK dalam putusannya.Pansus belum memiliki pijakan konstitusional yang kuat sehingga rentan menjadi komoditas kepentingan bagi sejumlah parpol di DPR yang berseberangan.

Kedua, apa urgensi membentuk pansus pilpres jika alasannya hanya ingin membongkar kecurangan pilpres dan menegakkan keadilan substantif? Dalam teori negara hukum, keadilan substantif itu diwujudkan dalam putusan pengadilan. Itulah alat sah untuk mengukur keadilan, meski disadari ada yang merasa tidak adil akibat putusan itu. Tapi sebagaimana yang diungkap Aristoteles bahwa `keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri'. Jadi jangan terjebak dan menjebak diri pada tafsir sempit keadilan, seakan-akan keadilan itu hanya milik satu kelompok saja.

Lagi pula bukankah putusan MK telah mementahkan tuduhan kecurangan itu? Kita berdebat dalam konteks negara hukum, dan hukum sudah berbicara-melalui MK- yang memutuskan bahwa tidak terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilpres. Jadi untuk apa lagi mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas?

Ketiga, parpol Koalisi Merah Putih di DPR telah `menjebak' dirinya sendiri dalam tuduhan `konspirasi melawan konstitusi' tatkala kembali mempersoalkan penetapan hasil pilpres oleh KPU melalui pembentukan pansus. Ketika kita menyepakati konstitusi sebagai hukum tertinggi, kita tunduk pada konstitusi. MK sebagai lembaga pengawal konstitusi telah mengeluarkan putusannya. Melawan putusan MK sama dengan melawan konstitusi.

Keempat, jika tujuannya ingin memakzulkan presiden terpilih melalui jalur politik (pansus), Koalisi Merah Putih salah alamat. Pemakzulan tidak seperti zaman Presiden Abdurrahman Wahid yang dengan mudah dimakzulkan. UUD 1945 pascaamendemen sudah membatasi kekuasaan DPR da kekuasaan DPR dalam memakzulkan presiden. Ada mekanisme konstitusional mela lui MK, serta prosesnya panjang dan berliku.

Kelima, jika memang tujuannya untuk memakzulkan presiden terpilih, parpol Koalisi Merah Putih telah mengkhianati konstituennya.

Evaluasi

Hendaknya parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih secara bijak dan cerdas mengevaluasi diri atas kegagalan mereka dalam pertarungan pilpres. Hitunghitungan di atas kertas sebetulnya berpihak pada pa sangan Prabowo-Hatta jika dinilai dari jumlah perolehan suara pada pileg lalu. Namun, faktanya tidak demikian. Preferensi pemilih pada pilpres tidak sama dengan pileg. Dalam pilpres, rakyat melihat figur, bukan partai.

Saya mengusulkan sebuah solusi yang bijak. Pertama, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih lebih baik mendorong evaluasi atas UU politik; UU Parpol, UU MD3, UU Pileg, UU Pilpres, dan UU Penyelenggara Pemilu. Biang masalah pemilu yang berujung pada sengketa pilpres yang hanya mengulang cerita (masalah) yang sudah-sudah adalah akibat tidak terkonsolidasinya UU Politik yang sebetulnya terhubung satu sama lain. Masih banyak permasalahan seputar pemilu yang harus dievaluasi, baik sistem maupun perangkatnya.

Apalagi MK sudah memutus bahwa pemilu akan dilaksanakan secara serentak pada Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya. Putusan itu `memerintahkan' DPR untuk segera mengevaluasi dan menyusun regulasi di bidang UU Politik. Banyak gagasan untuk mendorong itu. Misalnya dengan menyusun `kodifikasi UU Pemilu' seperti yang diwacanakan oleh Saldi Isra dan Didik Supriyanto. Kodifikasi ini memuat seluruh instrumen atau UU yang berkaitan dengan pemilu, agar tercipta harmonisasi sistem pemilu.

Kedua, dari pada terus menerus mengutuk keadaan, lebih baik partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memantapkan dirinya sebagai oposisi. Oposisi tidak akan merendahkan derajat partai, bahkan akan menjadi lebih terhormat karena akan menyeimbangkan demokrasi di parlemen. Kita memang bukan demokrasi parlementer, tetapi bukan berarti oposisi haram. Dalam sistem presidensial pun oposisi diperlukan untuk mengawasi program-program pemerintah agar tepat sasaran. Dengan menjadi oposisi, ada konsistensi ideologi perjuangan yang dibentuk dan dikawal. Siapa sangka, dengan menjadi oposisi, nasib akan berubah pada 2019 nanti.

Saatnya Mengubah Bentuk Subsidi

Saatnya Mengubah Bentuk Subsidi

Deddy S Bratakusumah  ;   Analis dan Praktisi Penyelenggaraan Negara
MEDIA INDONESIA, 28 Agustus 2014

                                                                                                                       


“Kebijakan menyubsidi harga adalah kebijakan yang tidak tepat. Karena dengan cara subsidi seperti ini, hanya orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin.”

KECENDERUNGAN meningkatnya penggunaan BBM dan fluktuasi harga BBM di dunia selalu memicu perdebatan terkait subsidi BBM yang harus ditanggung oleh rakyat melalui APBN. Kenapa demikian? Karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan sekaligus pengimpor minyak bumi, bahkan data yang ada menunjukkan bahwa kita sekarang merupakan negara net importer minyak bumi. Akibatnya, setiap saat kita akan senantiasa terlibat dalam wacana harga minyak bumi dunia dan kuota subsidi BBM.

Adanya subsidi harga BBM di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan anugerah kekayaan alam bangsa Indonesia. Di masa lalu, negeri kita sangat berlimpah dengan sumber daya alam gas dan minyak bumi, maka selayaknyalah kalau kekayaan alam tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi). Konsekuensinya, minyak bumi pun mestinya dibagikan gratis kepada rakyat. Dalam praktiknya, untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, selama puluhan tahun pemerintah menjual harga BBM di dalam negeri dengan harga di bawah pasaran dunia.

Seiring dengan bertambahnya penduduk dan menurunnya produksi, serta berkurangnya cadangan minyak bumi, keadaan ini sudah harus berlalu dan tidak dapat dipertahankan lagi.Namun, ternyata sampai saat ini pemerintah tetap menjual beberapa jenis BBM dengan harga di bawah pasaran dunia, dengan cara memberikan subsidi pada harga jual.

Kebijakan menjual BBM dengan harga yang lebih rendah daripada harga minyak dunia untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Kebijakan ini membuat pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan subsidi atas selisih harga minyak bumi di dalam negeri dan di pasaran dunia.

Selain itu, karena subsidi menyangkut APBN, dapat dipastikan bahwa setiap perubahan harga minyak, selalu menjadi ajang debat dan deliberasi politik yang berkepanjangan di parlemen, karena hak budget dimiliki oleh DPR. Situasi seperti ini telah membuat bangsa dan negara kita menjadi kehabisan energi dan daya cipta karena terkuras oleh sesuatu yang sebenarnya mudah dipecahkan, kalau mau dibuat mudah.

Sejak semula, kebijakan menyubsidi harga adalah kebijakan yang tidak tepat.Karena dengan cara subsidi seperti ini, hanya orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin. Maka tidak salah kiranya kalau dikatakan bahwa subsidi harga BBM selama ini merupakan subsidi salah sasaran. Hanya subsidi terhadap harga elpiji kemasan tabung 3 kilogram yang benar-benar dinikmati oleh rakyat miskin. Ini pun oleh beberapa oknum dioplos jadi kemasan tabung 12 kilogram yang dijual dengan harga tanpa subsidi.

Mengubah bentuk subsidi

Situasi kelangkaan pasokan BBM bersubsidi yang terjadi belakangan ini telah menjadikan masyarakat `terbiasa' mendapatkan premium dari para pengecer dengan harga yang setara harga pertamax nonsubsidi (dengan sangat terpaksa). Akibat turutan selanjutnya, harga-harga komoditas pun sudah cenderung meningkat seiring naiknya ongkos transportasi.

Dengan demikian, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menghapuskan subsidi terhadap harga BBM. Biarkan harga BBM sesuai dengan harga minyak bumi dunia.Toh, sebagian besar masyarakat pengguna BBM sudah terbiasa mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga se perti tak bersubsidi.

Selanjutnya untuk membantu si miskin, (memang ini salah satu fungsi pemerintah), harus segera dirancang subsidi secara langsung, bukan kepada harga BBM lagi dan bukan pula BLT (bantuan langsung tunai).

Sebagai gambaran, untuk transportasi, listrik, bahan bakar, dan sumber energi lainnya si miskin dapat disubsidi (antara lain) dengan memakai semacam kupon atau voucer, sehingga kelak akan terdapat kupon subsidi angkutan, kupon subsidi listrik, kupon subsidi bahan bakar, dan sebagainya.

Kelihatannya akan semakin rumit, tetapi sistem ini dapat menjadikan subsidi tepat sasaran. Biarkan harga BBM berfluktuasi sesuai dengan harga pasar. Dengan begitu, energi bangsa tidak habis untuk selalu memperdebatan masalah harga dan subsidi BBM, dan dana APBN bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa.

Jumat, 29 Agustus 2014

Politik Ruang Fiskal dan Subsidi BBM

Politik Ruang Fiskal dan Subsidi BBM

Mohamad Ikhsan Modjo  ;   Ekonom Senior, Ketua DPP Partai Demokrat
KORAN SINDO, 29 Agustus 2014
                                      


Persoalan ruang fiskal dan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perdebatan hangat di Tanah Air, sebagai akibat munculnya kelangkaan dan antrean BBM di beberapa daerah.

Bila dirunut dari perjalanannya, kelangkaan BBM bersubsidi di beberapa kota, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terjadi karena diambilnya langkah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi oleh Pertamina berupa pengurangan jatah BBM bersubsidi di setiap SPBU sebesar 5%. Langkah pengendalian ini sendiri merupakan antisipasi dari realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang mencapai 22,9 juta kiloliter selama semester I/2014. Dari realisasi semester satu ini diprediksikan angka konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir tahun bisa mencapai 47,261 juta kiloliter.

Yang berarti, melebihi kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter. Pada saat yang sama, kelangkaan akibat langkah pengendalian PT Pertamina ini juga diperparah oleh desakan dari Rumah Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) ke pemerintah SBY-Boediono untuk menaikkan harga BBM secepatnya. Desakan ini menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa harga BBM bersubsidi akan dinaikkan secepatnya, yang menimbulkan panic buying dan penimbunan BBM bersubsidi di masyarakat.

Maka tidak mengherankan di banyak tempat muncul antrean panjang, bahkan disinyalir hilangkan BBM bersubsidi dari SPBU. Seruan menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rumah Transisi, sebagaimana dijelaskan Presiden terpilih Joko Widodo, didasarkan kebutuhan atas satu ruang fiskal yang besar bagi pemerintah terpilih nanti untuk menjalankan program-programnya. Lebih lanjut, ruang fiskal ini dirasakan menyempit akibat adanya peningkatan jumlah subsidi BBM dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 44,6 triliun, hingga mencapai Rp363,53 triliun.

Jadi sebenarnya seruan Rumah Transisi ini lebih menyorot RAPBN 2015, yang kini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, bukan terhadap APBN-P 2014. Namun merujuk pada hasil pertemuan kedua pemimpin di Bali (27/8), desakan untuk menaikkan harga BBM ini tidak digubris. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono bertekad untuk tidak menaikkan lagi harga BBM bersubsidi hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2014 nanti. Beberapa alasan kuat yang dimiliki Presiden SBY adalah sebagai berikut: Pertama, harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan oleh pemerintah pada Juni 2013.

Dampak dari kenaikan ini adalah lonjakan inflasi dan jumlah penduduk yang hidup di dalam kemiskinan (lonjakan 0,72% dari perkiraan). Maka bila dipaksakan adanya kenaikan lagi pada 2014, sudah hampir bisa dipastikan hal yang sama akan terulang: inflasi akan meningkat begitu juga angka kemiskinan, yang berujung pada tambahan penderitaan rakyat. Kedua, pemerintahan SBY juga sudah menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) dan berencana menaikkan harga LPG 12 kilo dalam waktu dekat pada tahun ini.

Kedua hal ini dipastikan akan memicu tingkat kenaikan harga-harga dan menambah beban kehidupan rakyat. Karena itu, pemerintah tidak sampai hati untuk menambahnya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ketiga, sejatinya dari kedua hal ini saja, kenaikan TDL, dan harga LPG 12 kilo, sudah terdapat ruang fiskal yang lebih dari cukup hingga akhir tahun. Sehingga tidak semestinya menggunakan alasan ini sebagai argumen menaikkan harga BBM bersubsidi pada APBN-P 2014.

Keempat, terkait dengan APBN-P 2014, keputusan mengurangi kuota BBM bersubsidi dari 48 juta ke 46 juta kiloliter merupakan keputusan yang diambil bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang di dalamnya juga terdapat fraksifraksi pendukung Jokowi-JK. Maka sebelum mendesakkan kenaikan harga BBM pada pemerintah SBY, ada baiknya Jokowi menanyakan terlebih dahulu ke partai-partai pendukungnya, termasuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dahulu selalu menolak kenaikan harga BBM, apakah setuju dengan usulan kenaikan ini?

Kelima, dalam APBN-P 2014 juga sesungguhnya terdapat catatan resmi yang memungkinkan pemerintah memasok BBM bersubsidi ke masyarakat lebih dari kuota yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter. Akibatnya, lonjakan kuota seharusnya permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Sementara kekurangan anggaran yang disebabkan lonjakan kuota ini, yang diperkirakan di dalam kisaran Rp35-38 triliun bisa ditutupi dari sisa anggaran lebih (SAL) APBN yang setiap tahunnya di kisaran Rp40-50 triliun, atau mengurangi lebih lanjut anggaran-anggaran kementerian/lembaga yang ada. Keenam, dalam hal RAPBN 2015.

Pemerintahan SBY sudah mengalokasikan kuota BBM bersubsidi yang lebih dari cukup sebesar 48 juta kiloliter pada 2015. Di mana alokasi ini seharusnya cukup sampai dengan akhir 2015 tanpa perlu melakukan menaikkan harga. Dengan kata lain, pemerintah SBY tidak meninggalkan bom waktu kebutuhan menaikkan harga subsidi BBM dengan memberikan pilihan opsi yang luas pada pemerintahan mendatang. Tentu saja pilihan yang diambil nanti tergantung pada pertimbangan politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kelak.

Ketujuh, dengan momentum dan dukungan politik yang masih hangat dari rakyat, sungguh sangat disayangkan bila presiden dan wakil presiden terpilih mereduksi pilihan kebijakan yang akan diambil semata-mata menjadi menaikkan harga BBM atau tidak. Ada banyak pilihan dan alternatif kebijakan yang bisa diambil, baik dalam jangka pendek maupun menengah untuk mengatasi lonjakan subsidi tanpa menaikkan harga. Apalagi dalam visi dan misinya, saya tidak mengingat pasangan terpilih ada menyebutkan akan menaikkan harga BBM.

Yang saya ingat mereka akan melakukan konversi ke gas dan pembangunan infrastruktur, sebagai satu alternatif mengurangi subsidi BBM. Tentu saja menjadi hal yang patut dipertanyakan mengapa sekonyong-konyong terjadi perubahan pemikiran? Alhasil, bisa disimpulkan bahwa pemerintahan SBY-Boediono memiliki alasan yang sangat kuat untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga pengujung masa baktinya pada 20 Oktober 2014.

Desakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dari presiden terpilih hanya meningkatkan tensi suhu politik yang bukan pada tempatnya, dan malah bisa menjadi bumerang dalam perjalanan mereka selanjutnya.

Yang Tersisa dari Pilpres

Yang Tersisa dari Pilpres

Komaruddin Hidayat  ;   Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 29 Agustus 2014
                                      


Apa yang tersisa dari hajatan nasional pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli lalu? Jawaban pertanyaan ini akan sangat bervariasi, kepada siapa ditujukan.

Bagi pasangan Jokowi-JK yang dinyatakan sebagai pemenang, justru tugas mulia dan berat baru dimulai. Duet presiden dan wakil presiden ini dituntut membuktikan janji-janjinya semasa kampanye bersama kabinet yang dibentuknya. Ibarat lari maraton jarak jauh, keduanya tengah bersiap menunggu peluit pelantikan untuk mengukir prestasi lima tahun ke depan dengan berbagai tantangan yang telah menghadangnya. Adapun bagi pasangan yang kalah, lain lagi agendanya. Namun, sesungguhnya jika kontestasi pilpres yang menelan biaya APBN sekitar Rp10 triliun dilihat sebagai ritual demokrasi, kedua pasangan secara moral-politik sama-sama menjadi pemenang.

Semuanya pejuang untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Pilpres bukan akhir dan satu-satunya panggung pengabdian pada bangsa. Untuk menjadi seorang negarawan, Prabowo dan Hatta tidak mesti menjadi pemenang pilpres. Pembangunan bangsa ini tidak dimonopoli oleh presiden dan wakilnya. Tetapi sangat banyak panggung dan cara bagi mereka yang ingin memajukan rakyat, sejak dari pelaku bisnis, petani, sampai guru-guru di pelosok pegunungan.

Dalam panggung politik, mereka yang mengambil sikap oposisi secara kritis, konstruktif dan berintegritas tak kalah jasanya dari jajaran eksekutif. Jadi, yang sangat didambakan rakyat bukan siapa pemenang pilpres, melainkan bagaimana membuat bangsa ini bangkit setelah pilpres usai, siapa pun presidennya. Dari sisi ini, justru Joko Widodo-Jusuf Kalla jauh lebih berat bebannya ketimbang Prabowo-Hatta karena pilpres bukan pertandingan piala dunia yang puncaknya adalah upacara pemberian hadiah bagi pemenangnya, setelah itu bubar.

Tetapi, sekali lagi, bagi Jokowi-JK setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk palu menyelesaikan sengketa hasil suara justru pembuktian sebagai juara bagi keduanya baru akan dimulai. Dalam konteks ini, Prabowo- Hatta pun akan ditunggu dan dinilai rakyat, bagaimana mereka menyikapi kekalahannya. Apakah bersikap legawa atau tidak, biarkan rakyat yang menilai. Begitu pun pasangan Jokowi-JK, bagaimana mereka menyikapi kemenangan ini, rakyat yang akan memantau dan menilainya. Jika saat-saat menjelang pilpres aspirasi rakyat terbelah menjadi dua, kini semuanya menyatu diikat oleh keinginan kuat bagi terjadinya perbaikan dan perubahan nasib bangsa.

Namun, mesti kita ingat juga, siapa pun yang menjadi presiden 2014-2019, kondisi ekonomi memaksa seorang presiden mesti berani membuat kebijakan yang tidak populer di mata rakyat, terutama pengalihan subsidi BBM ke sektor lain, sehingga sangat mungkin untuk sementara akan terjadi kemarahan rakyat kecil. Akibatnya sebagian rakyat yang tadinya memilih pasangan Jokowi- JK akan berbalik kecewa dan protes. Dalam situasi seperti ini, kita pun akan melihat bagaimana sikap partai yang memosisikan diri sebagai oposisi, apakah akan mendukung kebijakan pemerintah ataukah tidak.

Andaikan tidak, rakyat akan mencermati alasan apa yang dikemukakan, apakah cukup rasional ataukah asal berbeda dengan sikap pemerintah. Sikap asal berbeda tanpa disertai argumen yang logis dan mudah dicerna rakyat justru akan menjatuhkan dirinya sendiri. Perkembangan baru yang pantas dicatat adalah baru kali ini seorang presiden naik dan turun sesuai dengan kaidah demokrasi yang sehat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah selama dua periode, naik berdasarkan hasil pilpres dan turun juga secara damai setelah menyelenggarakan pilpres.

Lebih dari itu, selama masa transisi terjadi komunikasi yang konstruktif antara presiden terpilih Jokowi dan Presiden SBY yang sebentar lagi akan menyerahkan estafet jabatan kepresidenan. Ini penting diapresiasi mengingat sejak Bung Karno beralih ke Pak Harto, dan juga serah-terima presiden berikutnya kepada penerusnya, hubungan dan komunikasi mereka kurang bagus.

RakyatIndonesiapastisenang melihat hubungan para elite politik di negeri berlangsung akrab dan terjalin komunikasi yang konstruktif di antara mereka demi kepentingan rakyat dan bangsa. Yang masih ditunggu rakyat adalah melihat Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta duduk-duduk santai membicarakan nasib rakyat dan bangsa.

Mereka ingin sekali melihat para elitemenjadipanutanbagaimana menciptakan kerukunan, apa pun agama, etnis, dan rumah parpolnya. Jadi, kalau ditanya, apa yang tersisa dari pilpres? Tak lain adalah support, doa, dan harapan kepada pemerintah semoga bisa membawa bangsa ini semakin maju, rakyat semakin cerdas dan sejahtera serta disegani dalam pergaulan dunia. Kepada teman-teman anggota legislatif, semoga mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Jangan kecewakan kepercayaan rakyat. Kritik dan dampingi pemerintah agar kinerjanya bagus. Buatlah undang-undang (UU) yang benar, agar nantinya tidak digugat dan dibawa ke MK untuk digelar judicial review. Jangan sampai pembuatan UU yang telah menelan biaya teramat mahal, namun ibarat baju, setelah jadi ternyata tidak cocok dipakai.

Melacak Akar Konflik Arab-Yahudi

Melacak Akar Konflik Arab-Yahudi

Faisal Ismail  ;   Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
KORAN SINDO, 29 Agustus 2014
                                                            


Dari segi akidah dan syariah, bangsa Arab dan Yahudi mempunyai banyak ikatan pertalian, kedekatan, dan persamaan. Jika dirunut sampai ke nenek moyang, bangsa Arab dan Yahudi masih keturunan Nabi Ibrahim.

Agama Islam dan agama Yahudi sama-sama melarang umatnya makan babi. Kedua agama sama-sama mengajarkan kepada komunitasnya untuk berkhitan. Kedua komunitas (dan Kristen) sama-sama menjadikan Yerusalem sebagai kota suci. Akan tetapi, karena muatan sentimen politik antara umat Arab dan umat Yahudi jauh lebih dominan, konflik berdarah pun terjadi secara turun-temurun sampai sekarang ini. Akar masalah konflik Arab-Yahudi bermula sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah pada abad ke-7 M. Awalnya, komunitas Yahudi menandatangani Piagam Madinah dan menyatakan setia kepada Nabi Muhammad sebagai kepala negara.

Tapi ketika Perang Ahzab (Khandaq) terjadi pada 627 M, komunitas Yahudi (Bani Quraizhah) berkhianat, mereka membantu kaum Quraisy menyerang umat Islam. Akibat pengkhianatan ini, kaum Yahudi banyak yang dijatuhi hukum mati. Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M) mengusir komunitas Yahudi dari Madinah karena mereka merupakan musuh dalam selimut. Kaum Yahudi menyebar di daerah Khaibar dan sekitarnya. Keberadaan Yahudi di wilayah itu tetap menjadi ancaman bagi umat Islam. Karena itu, pasukan muslim menyerang dan menaklukkan mereka.

Jika dihitung sejak zaman Nabi (abad ke-7 M), konflik Arab-Yahudi sudah berlangsung lebih dari 14 abad dan belum berakhir sampai sekarang. Jika dihitung sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, konflik Arab (Palestina)-Israel sudah berlangsung selama 66 tahun. Belum juga ada penyelesaian politik. Tidak tercapainya penyelesaian secara adil dan permanen telah menyebabkan terjadinya serangkaian konflik berdarah yang mengerikan. Di tahun 1967, perang enam hari Arab-Israel pecah dan berakhir dengan kekalahan pihak Arab (yang melibatkan tentara gabungan Mesir, Suriah, Lebanon, dan Palestina).

Karena tentara Israel memiliki persenjataan yang lebih canggih dan modern, negara zionis itu menang. Resolusi DK PBB agar Israel mundur ke wilayah perbatasan sebelum perang tidak diindahkan Israel. Sampai sekarang Israel menganeksasi Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Israel menyerang Lebanon pada September 1982 dan tentaranya mengepung Sabra dan Shatila yang menjadi konsentrasi pengungsian Palestina. Dalam situasi terkepung, pasukan Kristen Maronit Falangis dengan mudah memasuki Sabra dan Shatila dan membantai rakyat sipil.

Diperkirakan 3.500 orang terbantai(kebanyakanpengungsi Palestina). Tindakan milisi Kristen Falangis merupakan “balasan” terhadap milisi muslim menyusul terbunuhnya Bashir Gamayel (dari Partai Kristen Kataeb) dalam suatu ledakan bom di Beirut. Saat itu Gamayel dinyatakan menang dalam pemilu dan sebagai presiden terpilih. PM Ariel Sharon dan rezim zionis Israel harus bertanggung jawab atas terjadinya “massacre“ ini karena tentaranya memuluskan jalan bagi milisi Falangis ke Sabra dan Shatila untuk melakukan pembantaian.

Agresi tentara Israel ke Gaza yang pertama terjadi pada 27 Desember 2008. Pasukan Israel secara gencar menyerang Gaza secara eksesif, masif, dan membabi buta. Tiga pekan lamanya tentara Israel melakukan serangan ke Gaza dan berakhir pada 18 Januari 2009. Pasukan Israel menjatuhkan berton-ton bom ke Gaza. Militer Israel melancarkan serangan dari udara, darat, dan laut dengan persenjataan yang modern dan canggih. Sementara Hamas hanya mengandalkan roket. Akibat gempuran ini, banyak korban tragis berjatuhan dipihak Palestina: lebih dari 1.300 orang tewas dan lebih dari 3000 orang luka-luka.

Mayoritas mereka adalah anak-anak, wanita, dan rakyat sipil yang tidak berdosa. Banyak gedung, masjid, sekolah yang dikelola oleh PBB, dan rumah penduduk Palestina ludes. Fasilitas-fasilitas umum seperti jaringan listrik, telepon, dan saluran air bersih hancur. Di pihak Israel, 13 tentaranya tewas dan beberapa orang terluka terkena roket Hamas. Gaza sangat mengalami kekurangan makanan, air, dan aliran listrik. Rumah sakit sangat kewalahan merawat ratusan korban (anak-anak, perempuan, dan rakyat sipil) yang terluka.

Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan Resolusi No 1860 yang isinya menyerukan kepada Israel untuk menghentikan serangannya ke Gaza. Namun, rezim zionis Israel tak bergeming sedikit pun dan terus menggempur Gaza. Dalam sidang DK PBB, Amerika Serikat (AS) abstain. Sikap politik AS—baik di bawah pemerintahan Partai Republik maupun Partai Demokrat—tetap pro-Israel. Gencatan senjata tercapai setelah Gaza porakporanda digempur tentara Israel.

Agresi militer Israel ke Gaza yang kedua terjadi pada 8 Juli 2014. Pola, taktik, dan strategi serangan tentara Israel ke Gaza serupa dengan serangan pada tahun 2008-2009. Berawal dengan membombardir Gaza dari udara, pasukan Israel lantas menyerbu dari darat secara besar-besaran. Pihak Hamas, yang hanya mengandalkan roket, tidak berdaya menghadapi serangan tentara Israel yang menggunakan tank, senjata berat, dan rudal yang modern dan canggih. Israel di bawah rezim Benjamin Netanyahu mempersenjatai diri dengan Iron Dome yang dapat menangkis serangan roket Hamas sebelum mencapai sasaran.

Dengan cara ini, pihak Israel dapat meminimalisasi korban penduduk sipil. Agresi brutal Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 2.000 orang Palestina dan melukai lebih dari 8.000 orang Palestina (termasuk anak-anak, perempuan, dan penduduk sipil). Gedung, masjid, rumah penduduk, universitas, sekolah (termasuk sekolah PBB) dan fasilitas umum seperti jaringan telepon, aliran listrik, dan saluran air minum hancur remuk. Penduduk Gaza sangat kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Di pihakIsrael, sejumlah kecil tentaranya tewas dan beberapa penduduk sipil terluka terkena serangan roket dari Gaza. Atas inisiatif Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Menlu AS John Kerry, gencatan senjata antara Hamas-Israel tercapai, tetapi hanya dalam hitungan jam dan tidak efektif. Kini Mesir terus memediasi agar terjadi gencatan senjataantarakeduabelahpihak, tetapi belum maksimal.

Perang terus berlanjut: Hamas meroket Israel, Israel mengebom Gaza. Dua petinggi militer Hamas beserta istri dan anaknya tewas terkena bom Israel. Masih sulit ditemukan solusi politik yang dapat mendamaikan Palestina (Hamas) dan Israel yang telah begitu lama terlibat konflik. Masing-masing pihak hendaknya bersikap realistis, yaitu dapat menerima tawaran “two state solution”. Palestina hendaknya menerima dan mengakui eksistensi negara Israel, begitu juga Israel hendaknya menerima dan mengakui keberadaan Negara Palestina.

Kedua negara hidup berdampingan secara damai. Inilah seruan yang terdengar di kalangan masyarakat internasional dan inilah opsi yang dapat dipandang sebagai “win-win solution.”

Komitmen Kebangsaan Partai

Menyambut Muktamar PKB 2014

Komitmen Kebangsaan Partai

Imam Nahrawi  ;   Sekretaris Jenderal PKB
JAWA POS, 29 Agustus 2014
                                      


PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai pertama pasca-Pileg dan Pilpres 2014 yang menggelar pertemuan tingkat nasional dalam rangka mengonsolidasikan para kader sekaligus memilih pemimpinnya selama periode lima tahun mendatang. Belum ada satu pun parpol yang mengagendakan muktamar atau kongres karena rata-rata masih menunggu perkembangan konstelasi politik hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih secara resmi. PKB sendiri sudah sejak jauh hari mengagendakan muktamar yang akan digelar di Surabaya pada 31 Agustus hingga 1 September 2014.

Agenda muktamar kali ini penting dan amat strategis. Sebab, di samping kinerja PKB selama lima tahun terakhir dinilai cukup bagus dan berhasil di bawah Ketua Umum yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), PKB mengusung tema Politik Rahmatan Lil ’Alamin. Sebuah bentuk komitmen kebangsaan yang sudah menjadi trademark PKB dan mendarah daging sejak didirikan 16 tahun lalu, yakni pada 23 Juli 1998.

Dalam konteks keberhasilan PKB, indikator utamanya adalah peningkatan perolehan suara PKB yang signifikan dalam pileg 9 April lalu, yakni dari 4,9 persen pada Pileg 2009 menjadi 9,04 persen pada Pileg 2014. Selain itu, pilihan Cak Imin membawa PKB mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam pilpres 9 Juli lalu terbukti jitu. Jokowi-JK berhasil menang atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Di Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri, dalam putusan yang dibacakan 21 Agustus 2014, kemenangan pasangan yang juga diusung partai kebanggaan warga NU itu makin dikukuhkan dengan ditolaknya gugatan pasangan Prabowo-Hatta.

Terhadap tema yang diusung, landasan pikirnya adalah PKB memandang eksistensi dirinya sebagai hal paling mendasar dari semangat kebangkitan bangsa yang seyogianya mampu secara konsisten menjadi rahmat bagi alam semesta. PKB tidak akan pernah berdiri, berjuang, dan berkarya bersama segenap elemen bangsa jika tidak memberikan manfaat serta kontribusi nyata. Segenap keluh kesah dan masalah-masalah bangsa adalah concern utama PKB sebagai parpol yang lahir dari gagasan dan istikharah para ulama NU.

Para ulama fikih sendiri berpendapat bahwa menanggulangi rupa-rupa persoalan kebangsaan, mulai kekurangan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, hingga bahaya-bahaya lain yang mengancam setiap kehidupan bangsa, adalah fardu kifayah. Artinya, apabila masalah-masalah tersebut tidak dapat ditanggulangi dan di antara anggota masyarakat ada yang masih mengalami kekurangan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan lain-lain, seluruh masyarakat lainnya ikut berdosa dan semua pihak bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Dari Ulama untuk Bangsa

Kelahiran PKB tidak dapat dilepaskan dari peran serta ulama. Bahkan, kelahiran republik ini juga mustahil tanpa campur tangan ulama. PKB menyadari itu dan sangat berpegang teguh pada sebuah hadis yang mengatakan, ”Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi.” Nabi tidak meninggalkan warisan, kecuali Alquran dan hadis. Setiap manusia yang berpegang teguh pada keduanya akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai waratsat al-anbiya’, ulama mempunyai mas’uliyah (tanggung jawab) dalam membina, membimbing, dan mengarahkan umat, baik yang menyangkut keagamaan (diniyah), aspek kemasyarakatan (ijtima’iyah), maupun aspek kebangsaan (wathoniah).

Karena itu, menyeruaknya gerakan radikal belakangan ini yang merongrong keutuhan bangsa, mulai ekstremisme, fanatisme buta, hingga yang teranyar: isu Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), adalah tantangan bersama kita sebagai satu bangsa. PKB akan tetap konsisten menyerukan dan mendorong bahwa selain bangsa, khususnya umat Islam, harus dijauhkan dari gerakan radikal, sisi lain harus pula dibebaskan dari gerakan liberal.

Ulama dan kita semua dengan peran apa pun harus berupaya secara sungguh-sungguh agar umat tidak terlibat dalam gerakan yang mencoba keluar dari koridor agama dengan dalih kebaikan. Kebaikan haruslah tetap bertumpu pada ajaran agama. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI yang sah dalam pandangan Islam termasuk bughat. Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi negara.

Prinsip-Prinsip Kebangsaan

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, PKB memandang posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa, terikat oleh komitmen kebangsaan. Konsekuensinya, siapa pun kita, sepanjang masih tinggal di bumi Indonesia, wajib hidup berdampingan secara damai dengan prinsip-prinsip berbangsa yang pernah dikemukakan KH Ma’ruf Amin (2011), yakni mu’ahadah atau muwatsaqah, bukan posisi muqatalah atau muharabah. Belajar dari kemunculan dan perilaku pengikut ISIS, misalnya, jelas itu bertentangan dengan sebuah hadis yang meriwayatkan, ”Dari Abdullah bin ’Amr RA, dari Nabi SAW, ia bersabda: Barang siapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai, maka tidak mendapatkan bau surga.”

PKB juga memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia dan oleh karena itu harus dijunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur seperti kemerdekaan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), keadilan (al-’adalah), dan kedamaian (as-silm).

Penyikapan terhadap setiap perbedaan haruslah berbasis pada semangat toleransi dan kelapangan dada untuk menerima realitas perbedaan. Sikap yang hanya merasa pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (tasamuh). Justru sikap tersebut bentuk dari ananiyyah (egoisme) dan ’ashabiyyah hizbiyyah (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-’adawah), pertentangan (at-tanazu’), dan perpecahan (al-insyiqaq). Dimungkinkannya perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bila hudud wa bila dlawabith).

Kemajemukan bangsa tidak hanya berhenti pada pemikiran dan sudut pandang keagamaan, namun juga pada orientasi dan prioritas gerakan. Untuk itu, perlu ada pionir dalam upaya mengefektifkan gerakan, baik yang sifatnya dakwah islamiah (harakatut da’wah) maupun gerakan pembelaan bagi nilai-nilai kebangsaan.

Gerakan yang efektif itu adalah gerakan yang bersifat ishlahiyyah, terkoordinasi, tersinergi, saling mendukung, dan tidak kontraproduktif serta mengedepankan cara-cara yang damai, santun, dan berkeadaban sekalipun aktivitasnya beragam dan tidak satu model. Gerakan kebangsaan tentu saja harus mencakup segala bidang seperti akidah, syariah, akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kita bersyukur PKB hingga lima tahun terakhir makin dipercaya rakyat. Kepercayaan itu, di samping karena konsistensi PKB atas perjuangan nilai-nilai kebangsaannya, tentu saja juga diraih karena kerja-kerja politik segenap pengurus, kader, dan konstituen partai. Kinerja yang baik ini tentu saja layak dan harus dipertahankan. Selamat bermuktamar.