Sabtu, 25 Oktober 2014

Swasembada Saja Tidak Cukup

Swasembada Saja Tidak Cukup

Bambang Sutrisno  ;  Peneliti Senior
pada Indonesia Center for Sustainable Development
KORAN TEMPO, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Sasaran pembangunan pertanian adalah swasembada pangan. Slogan ini telah menjadi azimat bagi para pejabat dan didukung oleh rakyat. Seakan-akan, apabila swasembada pangan tercapai, pembangunan pertanian pun dinilai telah berhasil.

Swasembada selalu diartikan sebagai suatu keadaan ketika produksi pangan berhasil memenuhi kebutuhan konsumsinya. Swasembada dicapai bila produksi pangan mencapai jumlah konsumsi dalam negeri. Anggaplah total kebutuhan konsumsi beras sebanyak 33,4 juta ton per tahun. Jika produksi telah mencapai angka tersebut, swasembada tercapai. Bila panen jagung telah mencapai 20,4 juta ton, sesuai dengan perkiraan konsumsinya, maka swasembada jagung terjangkau.

Angka perhitungan swasembada seperti ini hanyalah mendekati benar. Penghitungan swasembada pangan harus melibatkan penghitungan jumlah persediaan atau stok akhir tahun terlebih dulu, untuk kemudian ditambahkan dengan produksi. Bila konsumsi dan stok tercukupi, barulah dapat disebut swasembada. Itu pun masih harus dihitung angka ekspornya.

Bila ada produksi pangan yang diekspor, kecukupan persediaan pangan harus dikurangi dengan ekspor. Nah, angka-angka ekspor tersebut juga harus diimbangi dengan angka impor. Impor pangan berarti produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Persediaan pangan di dalam negeri ini memang sering diperdebatkan. Meskipun semua pihak setuju akan pentingnya persediaan, besarnya persediaan ini masih sering dimasalahkan. Ada yang mengatakan 5 persen sudah cukup. Namun ada juga yang mengatakan jumlah persediaan pangan dalam negeri seharusnya lebih dari 10 persen.

Mengapa persediaan pangan di dalam negeri harus cukup besar? Pertama, fluktuasi produksi pangan. Padi, misalnya, mencapai puncak produksi pada Mei, Juni, dan Juli. Produksi padi setelah Juli cenderung menurun. Musim kemarau yang memasuki wilayah Indonesia membuat area panen padi pada semester kedua selalu lebih rendah daripada kebutuhan. Tak mengherankan bila pemerintah memprediksi, Jawa saja akan kekurangan gabah sebanyak 1,8 juta ton pada 2014 ini.

Alasan kedua kebutuhan persediaan adalah bencana alam. Menghadapi situasi bencana yang datangnya tidak bisa diprediksi ini, kita harus memiliki persediaan yang cukup.

Alasan ketiga yang juga tidak kalah penting adalah perubahan iklim atau pergeseran jadwal tanam. Musim hujan dapat saja lebih lama atau lebih pendek daripada perkiraan, dan musim kemarau bisa datang lebih cepat. Pergeseran jadwal tanam membuat produksi pangan di bawah perkiraan. Padi yang dipanen di musim hujan cenderung produksinya lebih rendah, karena proses penyerbukan dan pembentukan biji terganggu oleh air hujan. Demikian pula penanaman yang dilakukan di musim kemarau, yang biasanya terhambat oleh ketersediaan air. Akibatnya, produksi pangan yang ditargetkan meleset.

Beberapa riset menunjukkan terjadinya perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia. Pranata mangsa, yang dulunya menjadi pegangan petani, telah menurun akurasinya. Di samping itu, terjadi perbedaan iklim mikro antara satu daerah dan daerah lainnya. Contohnya sering terjadi cuaca cerah di Malioboro, namun di Sleman hujan turun dengan lebatnya.

Persediaan juga penting untuk stabilisasi harga. Harga pangan sangat besar pengaruhnya terhadap inflasi. Kenaikan harga pangan akan memicu inflasi. Menghadapi kemungkinan kenaikan harga yang dapat meresahkan, Pemerintah mesti memiliki stok pangan yang memadai. Adanya persediaan yang cukup dan mudah dimobilisasi akan menurunkan spekulasi dan menstabilkan harga pangan.

Alasan lain yang jarang diperhitungkan adalah adanya masalah di negara lain. Banjir dan topan yang melanda Filipina, misalnya. Kejadian kemanusiaan ini tidak boleh membuat Indonesia berdiam diri. Bantuan kemanusiaan terbaik yang dapat diberikan, salah satunya, adalah mengirim bantuan pangan. Sejarah mencatat Indonesia pernah dibantu India menangani kelangkaan beras beberapa puluh tahun lampau. Namun Indonesia pun telah sering mengirim bantuan pangan ke negara-negara lain yang membutuhkan.

Dalam konteks perdagangan internasional juga patut diperhitungkan bahwa perubahan musim di negara lain dapat mengganggu situasi di Indonesia. Kemarau panjang di Amerika beberapa tahun lalu telah menurunkan produksi kedelai dan menyebabkan harga kedelai internasional naik. Kita pun terkena dampak kenaikan harga tersebut.

Karena itu, manajemen stok dan persediaan pangan di dalam negeri sangat penting dan strategis. Ketercukupan pangan Indonesia tidak boleh terombang-ambing oleh pasar internasional. Itulah makna kedaulatan pangan. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bahkan menjadi faktor penting dalam penyediaan pangan dunia.

Jadi, swasembada pangan saja tidak cukup. Indonesia harus memproduksi pangan dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang lebih banyak dan lebih baik. Makna kedaulatan pangan akan berarti bila ada kecukupan dalam negeri dan mampu memberikan sumbangan kepada kebutuhan pangan dunia.

Kultur Lebah Pekerja

Kultur Lebah Pekerja

Muhidin M Dahlan  ;  Kerani @warungarsip
KORAN TEMPO, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Sehari setelah Joko Widodo (Jokowi) diambil sumpahnya sebagai presiden ke-7 RI, halaman depan media cetak menabalkan sebesar-besarnya judul-kepala dengan frasa "kerja".

Solo Pos ("Ayo Bekerja!"), Suara Merdeka ("Selamat Bekerja, Presiden Rakyat!"), Pikiran Rakyat ("Lupakan Pesta, Saatnya Bekerja"), Kedaulatan Rakyat ("Bekerja, Bekerja, Bekerja!"), Koran Merapi ("Kerja, Kerja, Kerja"), dan Tempo ("Kerja, Kerja, Kerja!") adalah sekian media cetak yang secara verbal memilih frasa "kerja" untuk menunjukkan bagaimana karakter pemerintahan Jokowi periode 2014-2019.

Frasa "kerja" adalah cara Jokowi menyorongkan apa yang menjadi ciri khasnya. Tapi banyak yang salah paham kemudian bahwa mereka yang bekerja adalah antiwacana dan pemikiran yang sifatnya reflektif. Kerja adalah pasase yang dianggap menjauh dari kultur ilmiah.

Kultur kerja Jokowi ini mengingatkan pada Maurice Maeterlinck, Nobelis sastra 1911 asal Belgia yang menulis buku legendaris: The Life of the Bee (1954, 168, hlm). Buku tipis yang aslinya terbit dalam bahasa Prancis pada 1928 ini adalah salah satu buku klasik yang membedah secara menarik bagaimana kultur kerja lebah yang disebutnya sebagai "the foundation of the city".

Kultur kerja lebah inilah, kata Maeterlinck, yang menjadi cetak biru bagi masyarakat masa silam untuk membangun kotanya, seperti Babilonia, Inca di Peru, Madinah di Timur Tengah, dan peradaban Nil di Mesir.

Madu sebagai produk akhir dari kultur kerja lebah bermula dari kerja perbengkelan yang dilakukan madu-pekerja. Tugas mereka bukan hanya menentukan di mana sumber daya madu berada (bunga terbaik), tapi juga bagaimana menyiapkan sarang, yang oleh para saintis disebut cara kerja jenius dan menjadi gambaran kehadiran "tangan-tangan tak-tampak" (invisible hand).

Arsitektur sarang yang rumit dan sekaligus indah yang dibuat lebah-pekerja bukan sekadar adu kelihaian dan kesombongan membangun gedung, tapi dibuat dengan asas kemanfaatan besar. Sarang adalah lumbung/laboratori bagi berlangsungnya pengolahan seluruh sari mentah yang diubah menjadi madu dengan umur kedaluwarsa yang panjang. Maeterlinck menyebut kerja pengolahan ini sebagai kerja agrikultur berbasis pengetahuan.

Sains mempermudah pengelolaan kehidupan, dan bukan memperumitnya. Dari kerja lebah membangun peradabannya, kita diberi tahu semestinya anugerah sains memperpanjang usia peradaban, dan bukan menghancurkannya lebih cepat.

Apalagi ciri lain dari lebah-pekerja adalah kesadaran untuk tidak mengeksploitasi habis-habisan sumber daya bunga yang menghidupi sarangnya. Alih-alih menghabiskan, mereka justru terlibat aktif melakukan "reboisasi" dengan mengantar serbuk, mengawinkannya dengan putik, dan kehidupan bunga pun tetap berlangsung. Lebah tahu mereka bakal pasti kembali ke area itu dalam waktu mendatang saat bunga-bunga kembali bermekaran.

Jokowi adalah kepala lebah-pekerja bagi sarang mahabesar yang terdiri atas 17 ribu sel heksagonal yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas hingga Rote. Adapun ibu-ratu lebah adalah ibu pertiwi. Transendensi pengabdian dan kultur kerja Jokowi tanpa pamrih adalah sepenuh-penuhnya pengabdian kepada keberlangsungan sang ibu pertiwi lewat pemanfaatan sumber daya bunga (alam) yang kaya.

Hijrah

Hijrah

Achmad Fauzi  ;  Aktivis Multikulturalisme
KORAN TEMPO, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah beriringan dengan peristiwa besar peralihan orde dari SBY ke Joko Widodo.

Tafsir temali waktu yang berdekatan antara epos kenabian dan momentum kenegaraan tersebut menyiratkan adanya titik singgung spirit agama dalam menjiwai kehidupan bernegara. Hal ini relevan dengan kajian sosiologi Donald Smith (1970) yang mengaitkan peran agama dalam masyarakat dari perspektif sistem politik.

Tahun baru Hijriah adalah siklus pengingat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Yatsrib (Madinah). Di kota ini berhasil diletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat berkeadaban (civilized). Elemen suku, agama, dan kepentingan disatukan dalam satu wadah kebangsaan. Nilai egalitarianisme, keadilan, dan musyawarah menjadi pilar penopang tegaknya sendi keadaban. Capaian tatanan politik beradab tersebut tak bisa dilepaskan dari ikhtiar politik Nabi dalam melakukan "hijrah paradigma". Suatu proses revolusi mental yang membangunkan kesadaran tentang arti keguyuban dan kewargaan.

Jika demikian, hijrah secara maknawi bukan sekadar perpindahan fisik dari tempat yang kacau ke wilayah aman, tapi juga pembaruan kerangka berpikir dari jumud dan beku ke tatanan paradigma inklusif dan beradab.

Bangsa Indonesia perlu banyak menggali nilai filosofis hijrah, khususnya dalam membangun keadaban politik. Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik berhasil menyatukan semesta kepentingan kaum Muhajirin (kelompok pendatang) dan Anshar (kalangan pribumi) melalui cara demokratis dan setara. Tidak ada kesumat abadi karena musyawarah lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan. Semua ikhtiar kebangsaan tersebut tecermin pada traktat yang tertuang dalam butir-butir Piagam Madinah.

Kondisi terbalik terjadi di republik ini. Musyawarah untuk mencapai mufakat selalu menemui jalan buntu. Terlalu banyak kerumunan kepentingan di sekitar kekuasaan yang berjubel mencari jatah. Demokrasi dibegal oleh kelompok pemangsa kekuasaan berwatak buas.

Belum lagi soal tensi politik di kalangan bawah yang belum turun. Sejak panggung suksesi pemilihan presiden dihelat, tak dimungkiri elemen masyarakat terpolarisasi dalam faksi-faksi yang berlawanan. Suhu politik yang panas kian memantik api permusuhan. Celakanya, fitnah dan politik tuna-adab riuh gentayangan merusak akal budi.

Sebagai seorang pemimpin, Jokowi harus mampu merangkul kelompok yang berseberangan pilihan politik dalam satu semangat. Istilah politik di meja makan yang mempertemukan Jokowi dengan Prabowo Subianto, beberapa waktu yang lalu, adalah langkah besar agar tensi ketegangan dua kutub di tataran akar rumput tidak menggumpal menjadi destruksi sosial. Sikap kenegarawanan dua tokoh ini harus direspons dengan menghentikan segala bentuk sinisme.

Jejaring sosial hingga kini masih disesaki aroma sinisme terhadap Jokowi. Padahal kebaikan tetaplah kebaikan, tak peduli pelakunya berseberangan politik. Berbeda pilihan politik lazim terjadi di negara yang menjunjung nilai demokrasi. Tapi menciptakan iklim politik tidak sehat untuk meneguhkan afiliasi politik sebagai realitas tunggal tentu tindakan keliru. Sudah saatnya bangsa Indonesia tidak lagi melihat siapa presidennya, tapi yang lebih substantif adalah apa dan bagaimana janji politik itu ditunaikan.

Pekerjaan Berat Jokowi-JK

Pekerjaan Berat Jokowi-JK

Jahen F Rezki  ;  Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
(LPEM) FEUI
REPUBLIKA, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Ada tugas berat yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang telah dilantik pada 20 Oktober 2014 ini. Khususnya jika kita melihat dari potensi proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Bank Dunia (2014) dalam laporannya yang berjudul "Indonesia: Avoiding the Trap" menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan menjadi negara yang sejahtera. Namun, ada kemungkinan potensi ini tidak bisa dicapai dan Indonesia akan terus bertahan menjadi negara dengan tingkat berpendapatan menengah.

Bisa tidaknya Indonesia berkembang menjadi negara maju bergantung pada dua hal. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kedua, melakukan reformasi struktural dari segi ekonomi dan birokrasi untuk mempercepat kegiatan ekonomi.

Jika dilihat dari kegiatan ekspor dan impor beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menjadi net eksportir untuk komoditas yang tergolong mentah. Data 2013 menunjukkan, net ekspor utama Indonesia adalah komoditas primer (SITC 3) dengan nilai net ekspor mencapai 16,92 miliar dolar AS. Diikuti oleh bahan makanan (SITC 0, SITC 1, SITC 22 dan SITC 4) dengan nilai net ekspor mencapai 16,53 miliar dolar AS. Komoditas lainnya yang  mengalami surplus perdagangan adalah logam bukan besi dan baja (SITC 28 dan SITC 68) dengan nilai 6,71 miliar dolar AS.

Sebaliknya, untuk industri manufaktur, Indonesia konsisten menjadi net importir. Sejak 2008-2013 nilai impor Indonesia untuk barang-barang produk manufaktur selalu lebih besar dibandingkan nilai ekspornya. Impor terbesar Indonesia untuk barang manufaktur mencapai puncaknya pada 2012 dengan nilai net impor yang menyentuh 54,17 miliar dolar AS. Dua produk manufaktur utama yang diimpor Indonesia dalam skala besar adalah produk kimia (SITC 5) dan alat transportasi (SITC7). Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Thailand, kita masih sangat tertinggal dari segi industri manufaktur.

Meskipun nilai foreign direct investment (FDI) meningkat beberapa periode terakhir, tapi proporsinya masih lebih rendah dibandingkan investasi asing ke negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai contoh, proporsi FDI yang masuk ke Indonesia setara 1,9 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB). Negara seperti Vietnam mencapai lima persen dari nilai PDB. Untuk negara ASEAN yang berpendapatan menengah bahkan mencapai 3,3 persen dari PDB.

Produktivitas pekerja Indonesia juga masih tertinggal jauh dibandingkan negara lainnya. Nilai tambah per pekerja di Indonesia pada 2010 jauh di bawah nilai tambah per pekerja di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja. Kondisi ini yang mampu menjelaskan mengapa pendapatan per kapita kita masih rendah dibandingkan negara lainnya.

Masalah produktivitas disebabkan oleh masih adanya perbedaan antara keterampilan yang dibutuhkan pemberi kerja dengan yang dimiliki pekerja. Jumlah penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi semakin meningkat. Namun, kondisi ini tidak diikuti pemberian latihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar.

Hanya sekitar lima persen dari angkatan kerja yang memperoleh pendidikan formal dalam on the job training. Dengan adanya ASEAN Economi Integration (AEC), kondisi ini akan sangat menyulitkan pekerja Indonesia untuk bisa bersaing dengan pekerja dari negara lain.

Dilihat dari segi pengeluaran pemerintah, masih banyak pos anggaran pemerintah yang tidak tepat sasaran. Khususnya pengeluaran untuk subsidi energi. Tahun ini nilainya mencapai Rp 350 triliun yang sebagian besar untuk subsidi BBM.

Subsidi ini telah menggerogoti APBN yang tahun ini jumlahnya Rp 1.877 triliun. Padahal, berdasarkan data Susenas tahun 2012 terlihat bahwa 51 persen pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang tergolong 20 persen pendapatan tertinggi. Hanya 6,4 persen dari penduduk yang masuk kelompok penghasilan 20 persen terendah yang mengonsumsi BBM bersubsidi.

Kondisi pelabuhan dan bandara juga masih sangat buruk sehingga memunculkan masalah konektivitas antarpulau. Buruknya kondisi infrastruktur ini menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar satu persen pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Bank Dunia, 2014).

Meskipun ada banyak tantangan, tapi Indonesia memiliki tiga faktor utama yang mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan lima tahun ke depan. Pertama, struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh penduduk muda bisa menjadi potensi utama meningkatkan kegiatan perekonomian.

Dengan memberikan tingkat pelatihan dan pendidikan yang cukup serta tersedianya lapangan kerja memadai, penduduk muda Indonesia mampu menggenjot perekonomian. Kedua, tingginya tren urbanisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat karena mengindikasikan banyaknya kesempatan kerja di perkotaan. Ketiga, tumbuhnya kelas menengah. Pemilu kemarin menunjukkan peran kelas menengah semakin besar dan diharapkan bisa membantu pembangunan ekonomi.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintahan baru menghadapi hal ini. Pertama, melakukan proses reformasi secara masif dengan merealokasi pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi perekonomian dan efisiensi penggunaan anggaran. Subsidi BBM harus dihapus secara berkala untuk mengurangi beban pemerintah. Upaya meningkatkan pendapatan dari pajak harus mulai dipikirkan oleh pemerintahan baru.

Kedua adalah perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mempercepat proses pembebasan lahan serta meningkatkan peran swasta dalam pendanaan pembangunan infrastruktur akan mampu mengurangi beban pemerintah dari segi pendanaan. Pembuatan tempat-tempat pelatihan bagi para angkatan kerja yang baru lulus sekolah menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah akan meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri.

Terakhir, pemerintah bisa mulai membuat daerah-daerah industri secara merata dan tidak hanya terpusat di Jawa. Pembangunan industri memang harus dibarengi pembangunan infrastruktur secara baik. Adanya industri mampu berdampak positif (positive spillover) bagi daerah sekitar. Industri yang berkembang juga bisa memperbaiki struktur perdagangan kita dengan baik, khususnya perdagangan untuk industri manufaktur.

Kita berharap pemerintahan baru bisa langsung tancap gas dan tidak mengulangi kesalahan pendahulunya.

Sarjana Kertas

Sarjana Kertas

Rhenald Kasali  ;  Pendiri Rumah Perubahan
JAWA POS, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


SUATU pagi saya iseng menyimak iklan lowongan kerja di berbagai media cetak. Jangan salah paham, saya tidak sedang mencari-cari pekerjaan. Iseng saja. Ketika membaca iklan-iklan tersebut, ternyata di sana saya masih menemukan lowongan yang mencari tenaga kerja untuk kategori official development program (ODP) dan management trainee (MT).

Bagi mereka yang bergerak dalam bidang sumber daya manusia (SDM), istilah ODP atau MT menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan harus menempa dulu para fresh graduate yang direkrutnya sebelum menerjunkannya ke dunia kerja. Itu tentu membutuhkan investasi tersendiri yang tidak murah.

Beberapa perusahaan besar, saya tahu, memiliki semacam pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk menempa para fresh graduate tersebut. Di sana, mereka diajari mulai sejarah perusahaan, tata nilai dan budaya kerjanya, sampai hal-hal praktis yang terkait dengan pekerjaan sehari-hari. Ada pula yang sampai memberikan soft skill-nya.

Semua itu –pakai bahasa langsung saja– cermin betapa kebanyakan fresh graduate kita belum siap kerja, mentalitas passenger. Mereka baru siap tempa. Sebagai seorang pendidik, itu tentu menjadi semacam otokritik untuk saya. Rupanya banyak materi pelajaran di perguruan tinggi yang tidak nyambung dengan kebutuhan industri.

Moral Hazard

Sekarang mari kita lihat potret yang lebih besar lagi. Menurut kajian McKinsey Global Institute, Indonesia (2012) menempati peringkat ke-16 perekonomian dunia dan memiliki 55 juta tenaga terampil (skilled worker). McKinsey memperkirakan, pada 2030 Indonesia akan menjadi negara terbesar ketujuh di dunia. Untuk sampai ke sana, kita membutuhkan 113 juta skilled worker.

Apa artinya? Di sini kita bicara mengenai skilled worker, tenaga terdidik yang betul-betul terampil. Betul-betul kompeten. Atau, kalau kita sederhanakan, siap kerja, bukan hanya bergelar S-1, S-2, atau S-3.

Celakanya, sistem pendidikan dan lingkungan sosial kita masih mengidolakan gelar. Bahkan, gelar pendidikan kerap berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan. Masih banyak promosi jabatan di lingkungan instansi pemerintahan maupun BUMN yang ditentukan oleh gelar.

Maka, tak heran kalau banyak pegawai negeri sipil (PNS), juga pegawai BUMN dan swasta, berlomba-lomba melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 atau S-3. Sebab, hanya dengan cara itulah, mereka bisa naik jabatan menjadi kepala bagian, misalnya. Atau, kalau di BUMN, mungkin bisa menjadi general manager.

Bahkan, saat kampanye politik, gelar akademis, apalagi kalau sampai berderet, seakan membuat peluang seseorang untuk terpilih lebih besar. ”Daya jualnya” menjadi lebih tinggi. Kalau dia terpilih, pasti kesejahteraannya meningkat.

Pada banyak kasus, kondisi semacam itu memicu moral hazard: memperoleh gelar jauh lebih penting ketimbang mencari ilmu guna meningkatkan kompetensi. Jadi, asal bisa mencantumkan gelar S-1, S-2, atau S-3, meski perguruan tingginya entah berada di ruko sebelah mana atau numpang di salah satu sekolah, bukan persoalan. Bahkan, tak penting pula dosen-dosennya datang dari mana. Pokoknya asal bisa lulus dan bisa memperoleh gelar.

Kita juga bisa memotret fenomena itu dari maraknya bisnis jasa pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Jasa-jasa itu tersedia karena para mahasiswa ingin cepat lulus dan memperoleh gelar sesuai dengan keinginan mereka.

Bahkan, ada yang caranya lebih kasar, jual beli ijazah. Cobalah masuk Google dan ketik kata kunci ”jual ijazah”. Di sana, kita akan menemukan iklan yang menawarkan gelar S-2 berbiaya Rp 2 juta–Rp3,5 juta, bergantung pilihan universitasnya. Untuk gelar S-3, tarifnya Rp2,5 juta–Rp 4 juta. Syaratnya, cukup kirim biodata dan transfer uang. Miris, bukan?

Skilled Worker

Fakta-fakta itu jelas berkaitan langsung dengan kompetensi skilled worker. Mereka memang menyandang gelar sarjana, baik S-1 atau bahkan S-2, tetapi semuanya hanya ”sarjana kertas”. Bukan atas dasar kompetensi yang dimilikinya.

Itu sebabnya 17 persen dari lulusan perguruan tinggi kita masih menganggur. Kisah tentang Ignatius Ryan Tumiwa, lulusan S-2 yang minta agar bisa membunuh dirinya secara legal, seakan-akan mengukuhkan potret tersebut. Dia frustrasi karena sudah bertahun-tahun lulus, tapi masih menganggur.

Kita tentu tidak boleh membiarkan hal semacam itu menjadi berlarut-larut. Akhir 2015 kita akan memasuki era ASEAN Economic Community (AEC). Supaya bisa bersaing, kita membutuhkan SDM-SDM yang kompeten. Bukan sarjana kertas.
Masalah yang terjadi di dunia pendidikan kita ini akan menjadi tantangan tersendiri, bukan hanya bagi pemerintahan Jokowi-JK, tetapi bagi kita semua. Di sinilah, saya kira, revolusi mental, termasuk dalam bidang pendidikan, akan menemukan relevansinya.

Memaknai Hari Santri Nasional

Memaknai Hari Santri Nasional

Munajat  ;  Pengasuh Ponpes Salafiyah Pulutan Salatiga;
Alumnus Program S-3 Fulbright di Texas A&M University, AS
JAWA POS, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


SESUAI dengan janji Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Babussalam, Malang, pada masa kampanye Pilpres 2014, tanggal 1 Muharam akan dijadikan Hari Santri Nasional. Janji itu dikuatkan dengan rekomendasi Rakernas PDIP 2014 yang menyatakan hal yang sama. Secara ’urfi,1 Muharam 1436 H jatuh pada Sabtu, 25 Oktober 2014.

Lalu, apa yang dimaksud hari santri? Makna apa yang perlu digali dan pesan apa yang perlu disampaikan secara nasional? Sambil menunggu ketetapan dan tafsiran resmi dari pemerintah, sebagai orang yang tumbuh dan hidup di dunia santri serta pesantren, saya berusaha memberikan perspektif tentang pemaknaan Hari Santri Nasional.

Pertama, pemaknaan Hari Santri Nasional tidak terlepas dari pemaknaan 1 Muharam karena hari santri akan diperingati setiap tanggal tersebut. Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan 1 Muharam sebagai hari libur nasional. Tetapi, 1 Muharam tersebut hanya dirayakan umat Islam atau menjadi milik umat Islam semata seperti hari libur Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara itu, umat agama lain hanya memberikan pengakuan.

Dengan akan ditetapkannya 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional oleh pemerintah, peringatan 1 Muharam bisa menjadi lain, khususnya ketika kata nasional itu disamakan dengan kata nasional pada Hari Batik Nasional.

Karena itu, hari santri dan 1 Muharam dapat menjadi milik bersama dan dirayakan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut juga sangat tepat karena banyak nilai yang dapat digali dari peringatan hari santri yang jatuh pada 1 Muharam yang bisa menjadi penggerak untuk perbaikan bangsa sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Kedua, 1 Muharam adalah peringatan peristiwa berpindahnya (baca: hijrahnya) komunitas Islam dari Makkah ke Madinah yang dipimpin Muhammad SAW yang kemudian dijadikan penanda dimulainya kalender Islam atau Hijriah.

Hijrah ketika itu sering dilihat sebagai satu bentuk keberanian orang Islam Makkah (muhajirin) untuk melakukan perubahan sosial yang fundamental (baca: revolusi) dengan cara meninggalkan semua kehidupan material maupun sosial mereka di Makkah dan membangun harapan baru di Madinah.

Keberanian para muhajirin tersebut kemudian disambut umat Islam di Madinah (ansar) dengan memberikan sebagian harta mereka dan kehangatan sosial bagi para muhajirin. Sambutan kaum ansar tersebut kemudian melahirkan rasa empati yang berkelanjutan antara dua kelompok itu sehingga lahirlah budaya kebersamaan dan tolong-menolong yang tinggi antara muhajirin dan ansar. Persitiwa hijrah itulah yang sering dianggap tonggak penting bagi berkembangnya komunitas Islam di Jazirah Arab.

Ketiga, santri dalam arti yang sempit adalah sebutan untuk seorang murid yang tinggal di pesantren untuk menuntut ilmu. Secara lebih umum, santri juga sering dimaknai sebagai orang yang taat menjalankan ibadah dan atau orang yang menguasai beberapa ilmu keislaman.

Pada zaman pra kemerdekaan, santri dan pesantren merupakan salah satu basis penting bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Hubungan patron-klien antara kiai-santri sangat memudahkan mobilisasi anti penjajahan di kalangan santri.

Contohnya, fatwa dan gerakan jihad melawan penjajah yang dikeluarkan dan dipimpin langsung oleh para ulama seperti Syekh Yusuf al Makassari, Kiai Jaitra Ciwaringin, Kiai Abas Buntet, dan Kiai Hasyim Asy’ari. Para ulama tersebut tercatat telah beberapa kali dipenjara dan diasingkan penjajah Belanda untuk meredam perlawanan kaum santri.

Bahkan, gerakan spiritual tarekat (kelompok santri yang sering dipersepsikan tidak tertarik pada kehidupan keduniaan) justru telah menjadi basis gerakan politik melawan penjajah. Tarekat Qadiriyah dan Naqsabanndiyah sering dianggap sebagai kekuatan yang ditakuti penjajah Belanda.

Salah satu peninggalan semangat perjuangan santri saat ini adalah sarung dan peci. Pada zaman pra kemerdekaan, sarung dan peci merupakan simbol perlawanan terhadap penjajah. Bahkan, ketika itu, beberapa kiai mewajibkan penggunaan sarung dan peci serta mengharamkan pemakaian celana panjang dan topi karena dianggap sebagai pakaian penjajah.

Wal akhir, ada beberapa lesson learnt yang bisa diambil bangsa Indonesia maupun pemerintahan Jokowi-JK dari Hari Santri Nasional yang jatuh setiap 1 Muharam. Pertama, untuk melakukan perubahan fundamental yang lebih baik, kita perlu berhijrah. Hijrah merupakan bentuk revolusi sosial yang damai, namun membutuhkan pengorbanan besar, seperti kaum muhajirin yang rela meninggalkan semua materi yang dimiliki di Makkah.

Revolusi mental yang akan dieksekusi pemerintahan Jokowi-JK dapat berkaca dari hijrahnya Muhammad serta pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Para pemimpin bangsa di eksekutif maupun legislatif harus menjadi kaum muhajirin untuk memulai dan memimpin hijrah (revolusi) ini secara lebih berani dan strategis.

Mereka harus siap mengorbankan jiwa dan materi untuk kepentingan bangsa. Jika sudah demikian, rakyat pun harus menjadi kelompok ansar, menjadi penyokong bagi perjuangan para pemimpin, dengan siap mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa.

Berkaca dari peristiwa hijrah, revolusi mental, kedaulatan energi, kemandirian pangan, dan berbagai rencana program pemerintah lainnya bukanlah perjuangan pemerintah semata. Namun, ia harus menjadi perjuangan bersama, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu, nilai-nilai yang sudah dibangun para santri pada zaman pra kemerdekaan sangat layak dikembangkan menjadi nilai-nilai luhur perjuangan bangsa saat ini. Di antaranya, keberanian dan ketaatan. Keberanian melawan kepentingan penjajah (baca: asing) yang bercokol di tanah air dan ketaatan kepada kiai (baca: pemimpin) secara tulus. Wallahul muwafiq ila aqwaamittoriq.

Norma Etika Kenegarawanan

Norma Etika Kenegarawanan

Dadan Sidqul Anwar  ;  Peneliti bidang integritas dan good governance di LAN RI dan Institute for Jurisprudence, Constitutional and Administrative Law,
Universiteit Utrecht
JAWA POS, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


DALAM hajatan besar bangsa Indonesia, yakni pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden 2014–2019, kehadiran Prabowo –demikian juga dengan sapaan Jokowi kepada Prabowo sebagai rekan dan sahabat yang dibalas dengan penghormatan– memiliki arti tersendiri. Sebelumnya, setelah lama ditunggu-tunggu dan diharapkan publik, keduanya bertemu dan berkomunikasi dengan hangat.

Fenomena tersebut mengindikasikan pertarungan politik yang telah dilalui keduanya sejak pilpres, konflik hukum dan politik setelah keputusan KPU, sampai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemenang piplres seakan hanya merupakan dinamika dan romantika dalam pertempuran politik. Bukan konflik yang tiada akhir yang akan terus memperpanjang permusuhan yang bisa mengganggu kinerja pemerintahan baru sehingga merugikan bangsa. Tentu saja, sebagaimana disorot berbagai pihak, fenomena tersebut meredakan tensi politik Indonesia. Bahkan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berpolitik secara beradab.

Kecenderungan dinamika politik yang positif tersebut sebenarnya tidak hanya mendinginkan iklim politik dan mengharumkan nama Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu, memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa ini tentang arti sebuah ’’etika kenegarawanan’’ yang dipentaskan dengan baik oleh dua petarung politik yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sikap dan perilaku tersebut tentu patut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa, khususnya para pejabat negara.

Pelajaran Berharga: Etika Kenegarawanan

Seiring dengan semakin modernnya sistem kebangsaan kita yang ditandai, antara lain, demokratisasi di berbagai bidang, termasuk bidang politik dan pemerintahan, jangan sampai negara ini terjebak hanya pada dimensi-dimensi teknis modernisasi sistem politik serta pemerintahan. Memang betul, berbagai pendekatan yang baru dalam politik dan pemerintahan sebagaimana diaplikasikan di negara-negara maju perlu menjadi perhatian kita. Tetapi, aspek etika juga perlu mendapat perhatian. Bahkan, dalam konteks Indonesia, etika itu bisa dikatakan bagian dari jiwa (soul), sedangkan ranah teknis menjadi raganya. Jadi, kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi sangat perlu, tetapi akan lebih bermakna jika dilandasi perilaku etis kenegarawanan.

Etika itu terkait dengan norma apa yang seharusnya (what should be) sehingga suatu tindakan bisa dikatakan benar atau baik. Ada beberapa pendekatan untuk menilai sesuatu dikatakan baik atau benar. Salah satunya pendekatan deontology. Yakni,kebenaran suatu tindakan dilihat sebagai duty, tugas mulia yang seharusnya secara moral dilakukan, walaupun bisa jadi hasilnya menyakitkan (Kant, 1785). Sementara itu, kenegarawanan akan tecermin dalam sikap mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Karena itu, etika kenegarawanan merupakan perilaku pengembanan tugas yang menjadikan kepentingan bangsa sebagai supremasi kepentingan. Tugas mulia itu bisa jadi berat karena harus menafikan ego pribadi dan kelompok. Tetapi, ketika tugas tersebut bisa dilakukan, ia akan memuliakan pengemban tugas dan membawa kemaslahatan publik.

Dari esensi etika kenegarawanan tersebut, kehadiran Prabowo dalam pelantikan presiden dan wakil presiden serta pertemuan sebelumnya antara Jokowi sebagai presiden terpilih dan Prabowo bisa dikategorikan sebagai manifestasi etika kenegarawanan tersebut. Buah tindakan itu adalah kemaslahatan publik yang dicerminkan dengan suasana politik Indonesia yang lebih damai, santun, stabil, dan bahkan menghasilkan politik kegembiraan serta menyejahterakan rakyat.

Sebaliknya, jika konflik terbuka antar keduanya terus terjadi, bisa jadi pertempuran politik yang tidak perlu akan terus mendera bangsa ini. Antarkoalisi partai terus bertikai. Demikian juga antar pendukung partai dan bahkan masyarakat luas bisa terbelah sehingga kekuatan kebersamaan bangsa terganggu.

Ke depan, pelajaran berharga itu tentu harus dimanifestasikan para pemimpin bangsa, baik di ranah eksekutif/birokrasi, legislatif, maupun yudikatif, bahkan oleh semua elemen bangsa ini. Konteks etika kenegarawanan juga tidak hanya dalam rivalitas politik di gelanggang pemilu, tetapi juga dalam aktivitas di semua gelanggang pemerintahan. Termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga dan tidak korupsi dalam melaksanakan tugas negara. Dengan diterapkannya etika kenegarawanan tersebut, negeri ini telah memiliki modal yang lebih besar dari uang untuk lari kencang menuju kejayaan.

Pendidikan dan Rantai Kemiskinan

Pendidikan dan Rantai Kemiskinan

Rhenald Kasali  ;  Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
KOMPAS, 24 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


KISAH  anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil menembus perguruan tinggi sudah sering kita dengar. Seperti dialami Raeni, anak tukang becak yang meraih IPK 3,96 di Universitas Negeri Semarang. Ia bahkan mendapat tawaran kuliah S-2 ke Inggris.

Setiap kali ke daerah pertanian, saya sering menemukan petani yang melakukan segala upaya agar anak-anaknya jangan lagi jadi petani, dengan menyekolahkan anaknya menjadi sarjana.

Namun, sukseskah mereka memutus mata rantai kemiskinan? Bukankah pada statutanya kini PTN BH wajib memberikan beasiswa 20 persen untuk kalangan kurang mampu?

Aliran kognitif

Kesadaran afirmatif, memberi akses pendidikan seperti di atas bukan hanya ada di sini. Harusnya kita percaya sekolah bisa menjadi anak tangga yang bagus untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pendapat umum mengatakan keluarga miskin melahirkan generasi-generasi yang sama miskinnya karena ketiadaan akses untuk mencapai pendidikan yang tinggi.

Polanya begini: seorang anak lahir dari ibu yang menikah di usia dini, lalu bercerai, ibu harus bekerja keras, pindah dari satu kota ke kota lainnya. Kadang tinggal bersama nenek, menumpang hidup di kawasan yang padat. Anak pergi sekolah dengan perut lapar, sementara teman-teman ikut les Kumon atau dari guru sekolah. Lalu ia pun bosan dengan sekolah, sering tak masuk, prestasi terpuruk, terlibat perkelahian, drop out, punya anak di luar nikah, lalu jatuh miskin lagi. Begitu seterusnya.

Mungkin, jika diberi gizi, perhatian, dan akses agar bisa sekolah lagi, mereka akan bisa keluar dari mata rantai kemiskinan. Namun, penerima Nobel Ekonomi tahun 2000, James Heckman, menggelengkan kepalanya. Faktanya, hanya 3 persen yang bisa menamatkan perguruan tinggi. Padahal, anak-anak dari keluarga biasa mencapai 46 persen. Demikian juga kemampuan memperbaiki ekonomi keluarga: pendapatan tahunan, pengangguran, angka perceraian, dan keterlibatan dalam kriminalitas. Prestasi ekonomi keluarga miskin yang mendapatkan program afirmasi pendidikan ternyata tetap sama dengan anak-anak yang drop out dari sekolah. Apa sebab?

Tahun 1994 dua ilmuwan yang dituding rasis (Muray & Herrnstein, dalam Bell Curve) mengarahkan temuannya pada masalah DNA. Namun, berdasarkan kajian ekonometrika, Heckman menemukan masalahnya ada di sekolah itu sendiri. Sekolah-sekolah yang sering kita lihat di sini (terlalu kognitif dan membebani) tak akan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah kognitif terlampau mekanistik. Wajar sekarang kita menyaksikan banyak sarjana menganggur, bahkan yang sudah bekerja kurang efektif. Padahal, mereka tak kalah pengetahuan, indeks prestasi mereka kini bagus-bagus. Cenderung kalah dengan lulusan luar negeri yang hanya menempuh 124 SKS (S-1). Sementara sarjana kita menempuh 144-152 SKS.

Sekolah nonkognitif

Heckman menemukan variabel-variabel nonkognitif yang justru tak diberikan di sekolah menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Variabel itu adalah keterampilan meregulasi diri, mulai dari mengendalikan perhatian dan perbuatan, sampai kemampuan mengelola daya tahan (persistensi), menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan menghadapi kejenuhan, dan kecenderungan untuk menjalankan rencana.

Nah keterampilan-keterampilan seperti itu, menurut Heckman, sering kali absen dalam sekolah kognitif. Tanpa itu, anak-anak yang dibesarkan dari keluarga menengah ke atas pun akan jatuh pada lembah kemiskinan. Sekolah kognitif sendiri digemari banyak kalangan kelas menengah karena substitusi atau penguatnya bisa dibeli di ”pasar”m semisal Kumon, guru les atau orangtua yang rajin memberi latihan. Namun, anak-anak dari kalangan kurang mampu punya banyak keterbatasan. Selain orangtuanya tidak mengerti, mereka juga harus bekerja keras mencari nafkah di luar jam kerja.

”Ilmu-ilmu tertentu itu, seperti kalkulus, sangat mekanistik,” kata Paul Tough (How Children Succeed, 2012). ”Kalau memulai lebih dulu dan banyak berlatih, mereka akan lebih cepat menyelesaikan soal-soalnya. Namun, aspek-aspek nonkognitif tak bisa didapat dengan mudah.”

Itulah sebabnya di PAUD Kutilang Rumah Perubahan, kami mengembangkan metode non-kognitif. Itu pun belum cukup. Guru dan orangtua diwajibkan seminggu sekali mengikuti bimbingan cara membaca anak. Kebiasaan buruk orangtua yang merupakan cerminan dari buruknya aspek nonkognitif tadi menjadi penguat mata rantai kemiskinan di setiap generasi berikutnya.

Bimbingan dan metode nonkognitif itu harusnya dibangun sedari dini. Tantangan-tantangan nonkognitif seperti itu tampaknya berat sekali dibangun di sini mengingat dua-tiga generasi pendidiknya guru dan dosen kognitif yang rewel dengan kemampuan menghafal, berhitung, atau memindahkan buku ke kertas.

Saya ingin Anda menengok penjelajahan nonkognitif yang saya tanam dalam kelas saya di UI. Satu kelas mahasiswa dikirim ke luar negeri dalam program one person-one nation, lalu pengalamannya mereka tulis dalam buku: 30 Paspor. Di situ anak-anak belajar menumbuhkan aspek nonkognitif, merefleksikan kehidupan, mengambil keputusan dalam menghadapi kesulitan seorang diri di luar negeri. Kita percaya pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan. Namun, bukan pendidikan superkognitif seperti sering kita dengar dari orang-orang yang gemar mendebatkan cuma soal kali-kalian, padahal persoalan hidup terbesar justru ada di soal bagi-bagian. Dan untuk adil membagi dibutuhkan keterampilan hidup nonkognitif.