Jumat, 04 September 2015

Niaga Buku

Niaga Buku

Muhidin M Dahlan  ;  Kerani @warungarsip
                                               KORAN TEMPO, 03 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ketika pergantian alaf, dari abad ke-20 menjadi ke-21, berlangsung, majalah mingguan Time edisi 27 Desember 1999 menobatkan Jeff Bezos (Amazon.com) sebagai Person of the Year. Majalah ini menurunkan 22 halaman penuh warna dengan tata letak yang menawan untuk menjelaskan bahwa pilihan jatuh pada Amazon yang diinisiasi oleh Jeff Bezoz bukan saja tepat, tapi juga menjadi tonggak bagaimana kelak postur tata perniagaan buku dunia masa depan dijalankan pada abad ke-21.

Saya mengingatkan kembali laporan lima artikel itu untuk menunjukkan bahwa dibutuhkan satu dekade lebih bagi Indonesia untuk menjual melalui secara daring. Ketika tata niaga buku abad ke-21 yang diperkenalkan Amazon di pergantian alaf itu telah merontokkan banyak toko buku di dunia, di Indonesia pergerakan tersebut baru menggejala. Apa yang dilakukan secara revolusioner oleh Amazon itu selama satu dekade hanya direspons sebagai sekadar informasi dan gaya-gayaan, serta tidak ditanggapi secara sistematis dan menyeluruh oleh pemain buku yang mapan. Alasan yang kerap dimunculkan: tata niaga buku mengikuti gaya konsumsi orang banyak.

Yang menarik adalah pergerakan yang ekstensif justru dilakukan pelaku perbukuan di tingkat akar rumput. Dengan caranya yang serabutan, tapi dilakukan dengan keyakinan yang penuh, niagawan-niagawan buku berwajah baru dan segar ini menyapa konsumen buku langsung ke pintu-pintu akun sosial mereka. Tiap hari, mereka berseliweran di lini masa Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memberi tahu bahwa satu setengah dekade sudah cukup untuk mengamati dan menunggu kemunculan pola perniagaan buku yang adil dan emansipatif, bahwa kekuasaan toko buku "yang itu-itu saja", yang nyaris tak disentuh sistem perundang-undangan-karena memang Undang-Undang Buku sudah satu dekade membeku sebagai "draf" di gedung parlemen-mesti "berbagi". Serta pola pembagian dan distribusi kuasa dalam tata niaga itu bukan bersandar pada hubungan belas kasih, melainkan direbut.

Sebagaimana nasib reformasi atau perubahan yang selalu dibajak, para tenaga muda penggerak tata niaga buku "gaya baru" ini bisa jadi bernasib sama sialnya. Si super besar selalu menunggu waktu yang tepat ketika pasar baru itu terbuka dan kalkulasi dagang dianggap menguntungkan. Jika itu yang terjadi, wilayah ini bakal diserobot tanpa ampun, kasar, selaiknya negeri tanpa payung aturan niaga yang adil.

Mungkin seperti inilah potret mereka yang selalu berdiri dalam barisan kecil sambil meneriakkan-meminjam judul single Efek Rumah Kaca-"pasar bisa diciptakan" dengan segala perjudiannya. Kita melihat pasar baru itu memang ada, pasar yang bukan karena ada dengan sendirinya, tapi diciptakan oleh segelintir orang yang berusaha sekuat-kuatnya memberi tahu bahwa kemungkinan-kemungkinan baru selalu terbuka untuk dijelajahi.

Memang, niaga yang marak di lini ini masih berupa penjualan buku-buku yang berstatus "barang retur" dari toko buku yang itu-itu juga. Namun, terkait dengan makin tingginya biaya transportasi, kekerasan luar rumah kian marak, dan infrastruktur Internet yang makin kuat dan membaik, potensi penjualan buku berbasis Internet dinilai menjanjikan. Apalagi tata niaga baru ini bisa memangkas banyak biaya operasional yang umumnya menjadi momok bagi pelaku niaga buku tradisional, misalnya sewa gudang dan gedung etalase buku yang representatif. Jadi, selamat datang tata niaga baru buku.

Kontroversi Film Jenderal Soedirman

Kontroversi Film Jenderal Soedirman

Asvi Warman Adam  ;  Sejarawan LIPI
                                               KORAN TEMPO, 02 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Mulai 27 Agustus 2015, film Jenderal Soedirman diputar di bioskop di Indonesia. Film yang diproduseri Sekar Ayu Asmara dari Padma Pictures dan disutradarai Viva Westi ini dibintangi, antara lain, oleh Adipati Dolken (Soedirman), Baim Wong (Sukarno), Nugie (Hatta), dan Mathias Muchus (Tan Malaka). Yayasan Kartika Eka Paksi dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat merupakan pendukung pembuatan film ini.

Film itu dibuat dengan berlokasi di empat kota (Bandung, Magelang, Yogyakarta, dan Wonosari) selama 43 hari. Di dalam konferensi pers, Letnan Jenderal (purn) Kiky Syahnakri mengungkapkan biaya pembuatan film itu berkisar antara Rp 10-15 miliar. Dalam film diceritakan terutama masa gerilya Soedirman selama tujuh bulan setelah agresi militer Belanda ke Yogyakarta, 19 Desember 1948.

Film itu mempunyai pesan bagi tentara dan bagi masyarakat Indonesia tentang kesederhanaan hidup dan keteguhan memegang prinsip. Bukan hanya itu, Soedirman mengorbankan hartanya, seperti perhiasan istrinya, untuk bekal semasa bergerilya. Semua itu adalah nilai-luhur yang perlu diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Tentu saja secara manusiawi, Soedirman memiliki kelemahan, seperti kecanduan merokok yang menyebabkan ia menderita TBC dan akhirnya paru-parunya tinggal sebelah. Namun dalam kondisi kesehatan yang memburuk itu, ia terus berjuang. Mantan guru sekolah Muhammadiyah dengan pengalaman militer PETA yang lahir pada 1916 itu adalah pemimpin yang meninggal dalam usia sangat muda, yakni 36 tahun. Ia terpaksa menyerah terhadap penyakit yang menyerang tubuhnya.

Tentu saja sikap pantang menyerah kepada Belanda ini menjadi karakter Soedirman yang utama. Namun, seyogianya penonjolan aspek ini dilakukan dengan tidak melemahkan perjuangan tokoh bangsa yang lain. Ketika terjadi agresi militer kedua Belanda pada 19 Desember 1948, memang sikap Republik Indonesia terbelah. Soedirman memutuskan untuk bergerilya masuk hutan. Sementara itu, sidang kabinet memutuskan agar Presiden, Wakil Presiden, dan para anggota kabinet tetap tinggal di Yogyakarta.

Menurut Jenderal T.B. Simatupang, kalau Presiden dan Wakil Presiden masuk hutan, dibutuhkan satu batalyon pasukan untuk mengawal, dan itu tidak tersedia di Yogyakarta saat itu. Sebelumnya, Presiden Sukarno pernah berpidato bahwa ia akan melawan Belanda dengan ikut bergerilya. Namun keputusan terakhir adalah berdasarkan hasil sidang kabinet. Jadi menurut saya, masalah itu sudah selesai, janganlah terus dipersoalkan bahwa Sukarno ingkar janji, apalagi dikatakan berkhianat. Tentu saja kata berkhianat atau pengkhianat itu terlalu kasar, kalau itu benar diucapkan terhadap Presiden RI. Silakan mengangkat kepahlawanan Soedirman, tapi tanpa dibarengi wacana yang melecehkan para politikus sipil seperti Sukarno.

Penggambaran Tan Malaka lebih rendah lagi. Seolah-olah Tan Malaka haus kekuasaan, sementara itu Soedirman menolak melawan negara. Diceritakan tentang tentara komunis yang tidak membayar makanan kepada pedagang asongan. Seorang Tionghoa yang menjadi pemilik toko mengatakan bahwa tentara komunis itu mempunyai presiden sendiri. Kemudian ditampilkan adegan Tan Malaka berpidato bahwa testamen yang diperolehnya dari Sukarno-Hatta menjadi legitimasi bagi dia untuk menjadi presiden. Tan Malaka berpidato dengan latar belakang spanduk yang bergambar palu arit (kalau itu lambang partai Murba, jelas lambang partai ini bukan palu arit). Kamera menyoroti pula buklet yang bertulisan "Tan Malaka Presiden Kita". Adegan selanjutnya mengenai Tan Malaka adalah ketika ia bersama beberapa orang lain diseret dengan tangan terikat tali di dalam hutan. Dilaporkan bahwa Tan Malaka dan pengikutnya ditangkap atas perintah Soengkono. Kemudian terdengar tembakan dor-dor.

Tidak ada perintah penangkapan terhadap Tan Malaka, walaupun ia memilih bergerilya di Jawa Timur. Semoga produser menarik kembali film itu dan menghilangkan adegan-adegan yang melecehkan pahlawan nasional Tan Malaka.

Selain pelecehan terhadap politikus sipil tadi, pada film ini terdapat kekeliruan. Ketika bertemu dengan Kepala Negara di Gedung Agung Yogyakarta, Soedirman mengatakan menyerahkan "pemerintahan militer" kepada pemerintahan Sukarno-Hatta. Saya menonton film ini dua kali, sehingga mudah-mudahan tidak salah dengar. Pada teks bahasa Inggris tertulis military command, jadi jabatan sebagai pemimpin militer yang diserahkan. Apakah pemeran Soedirman yang salah ucap atau ini memang disengaja?

Politik Mrcusuar Kereta Api Cepat

Politik Mrcusuar Kereta Api Cepat

Tulus Abadi  ;  Ketua Pengurus Harian YLKI
                                               KORAN TEMPO, 02 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sejatinya, bukanlah hal yang ahistoris jika Presiden Joko Widodo berkeinginan Indonesia segera memiliki kereta cepat. Sebab, sektor perkeretaapian di Indonesia seharusnya sudah semaju (setara) negara-negara yang kini memiliki kereta cepat itu. Jepang dengan Shinkansen-nya, Prancis dan negeri Eropa Barat dengan kereta Maglev-nya, dan Cina, yang kini juga sukses berselancar kereta cepatnya. Kenapa? Sejarah sektor perkeretapian di Indonesia amat panjang. Sejak Belanda meninggalkan Indonesia, panjang rel yang dibangun tidak kurang dari 6.110 kilometer, yang tersebar di seantero Nusantara, khususnya Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan Kalimantan.

Namun, sejak era kemerdekaan, era Orde Baru, dan bahkan era reformasi, sektor perkeretaapian tak beranjak, mandek. Bahkan jumlah panjang relnya pun menyusut, tinggal 4.000-an kolmeter saja. Pengelolaan secara keseluruhan pun tampak sempoyongan. Saat ini saja sektor perkeretaapian mulai menggeliat, terutama dari sisi pelayanan bagi penggunanya.

Meskipun demikian, jika Presiden Jokowi tetap berkeras membangun kereta api cepat, terdapat beberapa kelemahan mendasar. Pasalnya, Indonesia nihil pengalaman, bahkan mengelola kereta api konvensional pun tampak belum optimal. Kisah sukses yang kini dicapai, terutama setelah ditukangi Ignasius Jonan, belum mampu menjadi standar yang meyakinkan. Fokus dulu pada pengelolaan keretapi yang saat ini ada, jangan keburu nggege mongso.

Presiden Jokowi boleh sesumbar bahwa pembangunan kereta cepat yang menelan biaya hingga Rp 60 triliun tidak akan membebani APBN. Oh ya, oke, tetapi jika dana segunung itu didapat dari utang, apa hebatnya? Belum lagi jika nanti pengelolaan kereta api cepat itu gagal, apakah pihak swasta mau menanggungnya? Ah, dana APBN juga yang pada akhirnya tergerus.

Apalah artinya kecepatan dua jam Jakarta-Bandung dengan kereta api cepat jika untuk menuju stasiun kereta api waktu tempuhnya lebih dari dua jam, karena disandera oleh kemacetan? Akan lebih bermartabat jika kemacetan di Jakarta (dan Bandung) dibereskan dulu. Lagi pula, dari sisi manajemen transportasi, pembangunan kereta cepat berkarakter kanibalistik dengan sektor transportasi lainnya. Kini kereta Argo Gede mampu menempuh 3 jam Jakarta-Bandung. Kalau kereta api cepat hanya mampu dua jam, selisih waktu tempuh yang hanya satu jam itu tidak setara dengan biaya yang dikeluarkan. Dan, jalan tol Cipularang pun bisa jadi kolaps karena sebagian penggunanya beralih ke kereta api cepat.

Semangat untuk mempunyai kereta cepat agar kita setara dengan negara maju patut diapresiasi. Itu hal yang progresif, bahkan revolusioner, mungkin. Tapi, bertindaklah dengan kebijakan transportasi yang rasional, terukur, membumi, dan tidak diskriminatif. Problematika transportasi kita bukan ada atau tidaknya kereta cepat. Itu sangat tidak mendesak bagi kebutuhan transportasi saat ini. Belum lagi kalau hal itu hanya akan menciptakan bom waktu atas potensi kegagalan dalam pengelolaannya. Urgensi saat ini adalah bagaimana pemerintah mewujudkan jaringan dan sistem transportasi yang efisien, terjangkau, dan terintegrasi bagi warganya. Pembangunan kereta cepat hanyalah wujud konkret dari politik mercusuar dan/atau memanjakan kepentingan investor belaka.

Petisi Korban Rokok

Petisi Korban Rokok

Endang Suarini  ;  Pemerhati Kesehatan Masyarakat
                                               KORAN TEMPO, 02 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Diusir dan dimaki seorang perokok di sebuah mal, seorang ibu berani membuat petisi di change.org kepada Lippo Mall Pluit, JCo Indonesia, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Petisinya berjudul "Saya dan Bayi Saya Terusir oleh Oknum yang Mau Merokok di dalam Mall" (kompas.com, 28/8). Petisi itu berawal ketika Elysabeth Ongkojoyo dan anaknya yang masih bayi (1,5 bulan) terusir dari J.Co Donuts Pluit Village Mall, Pluit Jakarta Utara, karena kedatangan oknum A yang hendak merokok di tempat tersebut.

Tentu langkah Elysabeth patut diapresiasi. Sebab, selama ini ada ribuan korban rokok dan perokok yang justru mengidap semacam "sindrom Stockholm". Sindrom ini dinamai berdasarkan kejadian perampokan Sveriges Kreditbank di Stockholm pada 1973. Perampok bank tersebut, Jan-Erik Olsson dan Clark Olofsson, memiliki senjata dan menyandera karyawan bank dari 23 Agustus sampai 28 Agustus. Ketika akhirnya korban dapat dibebaskan, reaksi mereka malah memeluk dan mencium para perampok yang telah menyandera mereka.

Analogi demikian mungkin berlebihan. Namun mari kita simak, berapa ribu orang yang disandera dan dijadikan korban oleh para perokok justru hanya bersikap pasif dan tidak proaktif seperti Elysabeth? Di negeri kita, ada jutaan orang yang justru serumah dengan perokok. Bayangkan, sebanyak 43 juta anak Indonesia saat ini hidup serumah dengan perokok dan mereka terancam menderita penyakit mematikan. Konyolnya, justru kian banyak anak tergoda untuk merokok. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik 2007, jumlah perokok pemula (5-9 tahun) meningkat 400 persen, yakni dari 0,8 persen (2001) menjadi 1,8 persen (2004) dari keseluruhan anak usia 5-9 tahun.

Adapun menurut data terakhir Riset Kesehatan Dasar 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 orang. Setiap hari ada 616.881.205 batang di Indonesia atau 225.161.640.007 batang rokok dibakar setiap tahunnya. Jika harga satu batang rokok Rp 1.000, uang yang dikeluarkan lebih dari Rp 225 triliun.

Dari persepektif feminisme, langkah Elysabeth juga patut diapresiasi, karena ia berani melawan hegemoni para perokok yang notabene laki-laki atau suami yang tidak peduli terhadap kesehatan anggota keluarga lainnya, khususnya anak-anak. Padahal sudah banyak informasi betapa rokok amat berbahaya bagi kesehatan.

Lewat petisinya, Elysabeth juga mengingatkan Gubernur DKI Ahok akan implementasi Peraturan Gubernur DKI Nomor 75/2005 tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR). Di berbagai daerah tingkat provinsi dan kota atau kabupaten juga sudah diundangkan regulasi serupa. Regulasi KTR memang tidak melarang total aktivitas merokok. Regulasi ini hanya semacam pembatasan bahwa di beberapa kawasan tertentu, merokok dilarang. Jika dilanggar ada sanksinya. Memang regulasi mengenai KTR kerap kali menjadi macan kertas. Sangat jarang ada pelanggar aturan ini dihukum.

Memang ada ambivalensi hukum soal rokok, karena di satu sisi pemerintah masih membutuhkan cukai yang triliunan rupiah itu. Sayangnya, kesehatan warga negara dibiarkan menjadi tumbal rokok. Jadi, petisi Elysabeth sebenarnya juga menggugat pemerintah atas komitmennya terhadap kesehatan warga negaranya.

Kamis, 03 September 2015

Kemerdekaan Keutamaan

Kemerdekaan Keutamaan

Mochtar Pabottingi  ;  Profesor Riset LIPI
                                                     KOMPAS, 03 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kala para leluhur, pelopor, dan martir-syuhada bangsa memperjuangkan kemerdekaan, inti perjuangan tersimpul dalam satu kata: keutamaan. Ini bersifat multidimensional dan lebur satu sama lain: harkat individu-kolektivitas, napas iman, serta kecintaan kepada Tanah Air, tradisi, dan kebudayaan. Merangkum semua kesadaran politik modern yang menjunjung keadilan dan kebenaran, mengangkat setiap individu-kelompok ke posisi politik terhormat.

Kemerdekaan kita mustahil dipahami di luar konteks penjajahan. Kebangkitan nasional tak lain dari geliat kesadaran kolektivitas politik bangsa Indonesia akan hak-hak dasarnya yang berabad dirampas, termasuk kesadaran tentang bagaimana mengelola negara-bangsa. Di situlah kemerdekaan bertumpu dan menuju.

Keutamaan jadinya bermuara pada sehimpunan prinsip politik komprehensif dalam posisi dialektis dengan titik perkembangan sejarah bangsa kita pada puncak kolonialisme di paruh abad ke-20.

Penjajahan yang kita alami, berupa himpunan laku nista sistemik, seperti pemerasan, penindasan, dan dehumanisasi, adalah demi ekstraksi ekonomi-politik kolonial yang berskala masif. Sirnanya ”a center of gravity”bumiputra di Nusantara—sejak ujung abad ke-16 dan selama sekitar 350 tahun—berganti dengan muslihat praktis yang mengeksploitasi seluruh rakyat dan Tanah Air kita dalam bentuknya yang paling kasar dan mentah.

Kezaliman kolonial

Dalam penjajahan, leluhur kita banyak diperlakukan bak binatang. Karl Marx menyebut praktik ini sebagai ”a primitive accumulation”. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) membela kezaliman kolonialnya dengan menyatakan, ”Tak bolehkah seorang Eropa memperlakukan ternaknya sesukanya?” Hingga abad ke-20, ”honden” dan ”inlander” disamakan.

Pemahaman kemerdekaan sebagai perayaan sehimpunan keutamaan politik niscaya harus selalu dikaitkan dengan pesan sentral pidato pembelaan Bung Hatta (Indonesie Vrij, 1928) dan Bung Karno (Indonesia Menggoegat, 1930) serta refleksi Bung Sjahrir (Renungan Indonesia, 1951). Jika Bung Hatta dan Bung Karno menegaskan historisitas antitesis kemerdekaan dengan penjajahan, Bung Sjahrir memurnikan antitesis tersebut dengan renungan kritis nasionalismenya yang terkenal.

Pancasila adalah penyimpul segenap prinsip antitesis yang diutarakan. Sebagai kristalisasi-sublimasi dialektis dari alam penjajahan, Pancasila berfungsi sebagai perumus himpunan prinsip keutamaan politik, sekaligus tumpuan bagi suatu koreksi radikal terhadap realitas penjajahan beserta kemungkinan repetisinya dalam aneka bentuk.

Kita tahu, sebagian dari praktik ekonomi-politik Orde Baru adalah copy paste dari praktik Hindia Belanda. Parlemen Orde Baru, misalnya, adalah substitusi Volksraad. Begitu pula rantai panjang laku teror terhadap rakyat serta kebijakan-kebijakan di bidang pers dan bahan-bahan makanan pokok. L’histoire se repete!

Kenyataan ini seyogianya menyadarkan kita bahwa ”kemerdekaan” tak boleh diterima sebagai ihwal sudah dan sekali jadi pada saat ”proklamasi”, melainkan sesuatu yang harus terus-menerus dicanangkan dan diperjuangkan. Sebab, kuku-kuku dan taring-taring penjajahan tetap tiada henti menerobos bangsa dan Tanah Air kita, baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk jejadiannya.

Pergerakan kemerdekaan kita lahir dalam kerangka tekad untuk memberikan keadilan kepada segenap warga Indonesia. ”Suatu konsepsi politik efektif perihal keadilan,” tulis Rawls, ”mencakup pemahaman politik atas apa yang secara publik diakui sebagai rangkaian kebutuhan niscaya yang akan menyejahterakan segenap warga negara.”

Prinsip keadilan politik pada skala ultimat memayungi himpunan keutamaan politik, yaitu apa yang disebut Rawls ”primary goods”. Begitulah Bung Hatta mengutip Guizot (1787-1874), negarawan-sejarawan Prancis, bahwa ”Ada naluri kebenaran dan keadilan yang hidup di dasar tiap jiwa manusia”. Suatu kutipan yang bagi saya menggemakan satu ayat Kitab Suci bahwa pada kalbu setiap manusia Tuhan meletakkan neraca keadilan.

Menjurus pada kenistaan

Dalam rangka peringatan ulang tahun ke-70 dari kemerdekaan kita, pertanyaan sentral yang wajib diajukan adalah mengapa di sepanjang era Reformasi bangsa kita—terutama para penguasa—justru terasa makin menjauh dari ”kemerdekaan keutamaan” dan lebih menjurus kepada ”kemerdekaan kenistaan”?

Pada suatu acara sosial baru-baru ini, seorang perempuan aktivis pendidikan bertanya kepada saya, ”Tolong jelaskan, bagaimana seorang mantan narapidana masih bisa maju sebagai calon kepala daerah?” Bagi saya, ini senada dengan pertanyaan-pertanyaan, ”Mengapa begitu sulit mencari figur teladan di kalangan partai politik, apalagi di parlemen?” Atau ”Apa gerangan penyebab berketerusannya pembusukan hukum di Indonesia?” Atau ”Mengapa krisis moralitas atau krisis multidimensi di negeri kita masih terus menyungkup kita, padahal pemerintahan sudah berganti beberapa kali?”

Untuk semua pertanyaan ini, sulit mengelakkan suatu jawaban causa prima. Dan, itu pula yang saya sampaikan kepada sang aktivis pendidikan, ”Karena setelah Presiden Soeharto lengser dan Orde Baru formal berakhir, tak satu pun di antara penguasa, apalagi pentolan utamanya, yang diadili sebagaimana mestinya. Padahal, alangkah masif laku korupsi dan kezaliman, bahkan pengkhianatan terbuka terhadap ideal-ideal Pancasila di Tanah Air di sepanjang 32 tahun rentang kuasa Orde Baru.

Pergantian rezim dalam arti sesungguhnya tak pernah terjadi pada periode 1998-2001. Itulah akar tunjang dari segala keburukan dan kenistaan dalam praktik kita bernegara selama tujuh belas tahun terakhir. Ini adalah kenyataan telanjang yang hendak terus kita tutup-tutupi dengan ”siasat burung onta” dan dengan bayaran yang terus menggunung.

Terus berkuasa

Alih-alih diadili, perangkat personalia rezim Orde Baru di ketiga cabang pemerintahan dibiarkan terus berkuasa dan, dengan demikian, terus mengangkangi pemerintahan pada tahun-tahun awal era Reformasi. Dari Orde Baru ke era Reformasi yang ada hanyalah pergantian aturan main, bukan pergantian personalia rezim, padahal esensi ”rezim” menyangkut keduanya sekaligus. Itu berarti lisensi bagi transisi penuh kepalsuan serta berlakunya suatu ”asymmetric tug of war”—tarik tambang kekuasaan yang sangat timpang, tetapi alot dan dan berkepanjangan—antara segelintir pejuang Reformasi (yang baru 1997 berusaha bangkit dari kondisi remuk akibat 32 tahun otoritarianisme) dengan ”bablasan” personalia pemerintahan Orde Baru.

Tuntutan reformasi memang tak bisa ditolak begitu saja, betapa kecil pun kekuatan eksponennya. Itu adalah tuntutan kondisi obyektif, tuntutan zaman. Akan tetapi, fait accompli politik Presiden Soeharto membuat kekuasaan para terusan Orde Baru berlanjut. Ini terjadi lantaran penolakan Soeharto sejak 1987 untuk mengganti format politik darurat rezimnya yang sudah lama kedaluwarsa, bersimbah penyelewengan, dan mulai membusuk dari dalam kendati hingga 1997 dia sudah mengiming-imingkannya.

Jadilah reformasi suatu oksimoron—sebagai realitas ganda yang bertolak belakang pada dirinya. Begitulah negara merestui status quo di mana yang salah dan yang benar dibiarkan ko-eksis. Kebenaran sengaja dibuat tak pernah jelas, dengan arah kebijakan yang tak menentu.

Maka, merajalelalah penggadaian ideal-ideal reformasi, yang sesungguhnya merupakan ekstensi ideal-ideal kemerdekaan serta Pancasila itu sendiri. Reformasi menjadi ”Reformasi”. Sudah 17 tahun bangsa kita sengaja melaksanakan penipuan diri berjamaah.

Bukti tarik tambang kekuasaan yang sangat timpang dan destruktif di tahun-tahun awal ”Reformasi” melimpah: Tragedi Ambon, Sampit, Poso, Semanggi, 13-14 Mei serta metamorfosis partai-partai yang semula bertolak dari niat dan jargon Reformasi menjadi tak terbedakan dari kalangan dan lingkungan Golkar yang sudah puluhan tahun ditengarai bergelimang korupsi. Rangkaian kasus mahakorupsi BLBI, misteri perpanjangan kontrak dengan Freeport, LNG Tangguh, Indosat, dan seterusnya. Rangkaian tragedi politik dan ekonomi ini sungguh bukan hanya menguras timbunan dana publik dan aneka sumber daya alam kita, melainkan juga reservoir kewarasan politik dan akal budi bangsa kita.

Pelanggengan anakronistis

Dengan kata lain, konflik kepentingan atau konflik prinsipiil berskala besar sengaja dilanggengkan dalam pemerintahan. Sama sekali tak mengherankan jika pelanggengan anakronistis ini terus berlangsung dan menyebarkan kotoran busuknya ke segenap sisi dan dimensi kehidupan kita bernegara hingga sekarang. Semua ini kita kemukakan sama sekali bukan untuk menolak apa yang sudah terjadi sebab itu pastilah mustahil, melainkan untuk menentukan perjalanan bangsa kita ke depan.

Kita mengemukakannya untuk mengingatkan seluruh bangsa kita bahwa arah kemerdekaan kita sudah berputar sejak Orde Baru dan menjadi tak menentu sejak Era ”Reformasi”. Dalam pemahaman makna kemerdekaan seperti diutarakan di atas, bangsa kita telah berusaha menegakkan ”Kemerdekaan Keutamaan” dari periode 1945-1959; terus menegakkannya pada periode 1958-1965 kendati sudah mulai melenceng; dan berbalik arah untuk menjalankan ”Kemerdekaan Kepalsuan” katakanlah sejak 1971 hingga kini. Maka, singkatnya, kita mengemukakan hal ini untuk menanamkan kembali ketegaran moralitas politik bangsa kita dalam sinar kemerdekaan sejati.

Demi penjernihan makna kemerdekaan sebagai momen keutamaan, suatu kristalisasi politik dan kristalisasi fungsi cabang-cabang pemerintahan sangat dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Akan tetapi, di tengah somnambulisme politik kristalisasi dua sisi itu sama sekali belum terlihat dan yang berlaku justru adalah kebalikannya.

Lembaga-lembaga peradilan terus menoleransi praktik hukum yang justru menghilangkan kepastian hukum dan dari situ juga kepastian keadilan. Ini mencakup niat untuk melaksanakan rekonsiliasi politik nasional tanpa pengungkapan kebenaran—suatu niat yang tentu nonsense. Lembaga legislatif pusat masih terus berkutat dengan proyek-proyek raksasa yang ”nol urgensi, konyol rasionalitas, dan merampas dana publik”. Pimpinan lembaga eksekutif baru yang berniat melaksanakan Nawacita—yang memang sejalan dengan ideal-ideal Republik kita—tetap minus ketegasan (decisiveness). Sudah pasti itu semua sungguh berada di luar jalan ”Kemerdekaan Keutamaan”.

Ikhwal Dikuasai Negara

Ikhwal Dikuasai Negara

Hikmahanto Juwana  ;  Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia
                                                     KOMPAS, 03 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Terdengar kabar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Mineral dan Batubara akan diamandemen. Salah satu wacananya adalah bagaimana menafsirkan sumber daya alam ”dikuasai negara”?

Istilah dikuasai negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di Pasal 33. Dalam pasal tersebut ada dua ayat yang menyebut dikuasai negara: Ayat (2) dan (3).

Pada Ayat (2), dikuasai negara berkait dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ayat (3) berkait dengan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sumber daya alam migas masuk kategori dua ayat ini karena menguasai hajat hidup orang banyak dan termasuk kekayaan di bumi dan air. Minerba masuk kategori Pasal 33 Ayat (3).

Tafsir

Istilah dikuasai negara dalam UUD sangat luas dan terlalu abstrak sehingga perlu ditafsirkan. M Hatta, misalnya, menafsirkan sebagai ”tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Kekuasaan negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang pengisapan orang lemah oleh yang bermodal”.

Penafsiran oleh penguasa tidak dapat direduksi hanya cabang legislatif yang membentuk UU, tetapi juga cabang yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi.

MK dalam beberapa putusannya telah menafsirkan istilah dikuasai negara, yaitu mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat. Rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan dan mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hanya, tafsir MK, seperti juga tafsir para founding father dan pakar, tidak operasional. Tafsir dikuasai negara yang berlaku operasional hanyalah tafsir oleh pembentuk UU, di Indonesia berarti DPR bersama Presiden.

Dalam penelitian penulis, ternyata tidak ada tafsir tunggal atas istilah dikuasai negara dari waktu ke waktu. Pada berbagai UU yang menyebut istilah dikuasai negara, ada keberagaman penafsiran mulai dari era pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Semisal, UU Migas 1960. Di era pemerintahan Soekarno, dikuasai negara ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan kepada perusahaan negara oleh negara.

Pasal 3 Ayat (1) UU Migas 1960 menyebutkan, pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara. Mengingat negara merupakan entitas yang abstrak, di Ayat (2) disebutkan, usaha pertambangan migas dilaksanakan oleh perusahaan negara. Kala itu, perusahaan negara di industri migas adalah PN Permina dan PN Pertamin.

Tahun 1971, dua perusahaan ini digabung menjadi Pertamina, didirikan berdasarkan UU khusus, yaitu UU 8 Tahun 1971. Status Pertamina di sini berbeda dengan status PT Pertamina sekarang. PT Pertamina yang ada saat ini didirikan berdasarkan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan UU Perseroan Terbatas (PT).

Pertamina (tanpa PT di depan) dahulu melaksanakan kegiatan baik di hulu maupun di hilir. Di hulu, meski merupakan sebuah badan hukum, Pertamina diberi kewenangan negara sebagai regulator. Pertamina juga memiliki kewenangan negara sebagai pemberi wilayah konsesi bagi pihak ketiga. Pertamina juga mewakili negara saat berkontrak dengan pihak ketiga. Selain itu, Pertamina adalah badan usaha atau operator sebagaimana layaknya sebuah perusahaan migas.

Di hilir, Pertamina diberi kewenangan sebagai regulator, pihak yang mengusulkan besaran subsidi BBM, di samping merangkap sebagai operator.

Keberadaan Pertamina berubah dengan munculnya UU Migas 2001. UU memangkas kewenangan Pertamina yang sangat luas dan kuat. Berdasarkan UU Migas 2001, Pertamina kedudukan direduksi hanya sebagai pelaku usaha/perusahaan yang dimiliki negara.

PT Pertamina tidak lagi berperan sebagai negara. Ia tidak lagi memiliki peran regulator dan penentu wilayah pertambangan di sektor hulu yang keduanya diserahkan kepada pemerintah.

Pihak yang mewakili pemerintah dalam kontrak dengan pihak ketiga diserahkan kepada Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang pada 2012 keberadaannya dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Saat ini, peran BP Migas diambil alih oleh satuan kerja di Kementerian ESDM yang disebut sebagai SKK Migas.

Di sektor hilir, peran Pertamina sebagai regulator dan penentu subsidi diserahkan kepada pemerintah. Namun, pemerintah di sini bukanlah Kementerian ESDM, melainkan lembaga pemerintah independen (independent regulatory body) yang disebut Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). PT Pertamina hanya sebagai operator.

Ini menunjukkan, meski istilah dikuasai negara dalam Pasal 33 tidak pernah diubah dalam konstitusi, interpretasi pembentuk UU telah berubah dalam dua kurun waktu berbeda.

Di bidang minerba, masa pemerintahan Soeharto berdasarkan UU Pertambangan Umum 1967, yang dikenal adalah kontrak dan kuasa pertambangan.

Perjanjian (Kontrak) Karya diatur dalam Pasal 10 UU Pertambangan Umum 1967. Kontrak Karya dibuat dengan perusahaan asing jika pemerintah atau perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan tidak dapat melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan penambangan.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa berdasarkan UU Pertambangan Umum 1967, instansi pemerintah yang punya peran sentral adalah pemerintah pusat.

Ini berbeda dengan UU Minerba 2009 di bawah pemerintahan SBY yang mendasarkan pada rezim izin. Izin pun tidak dominan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintah daerah.

Maka, dalam menafsirkan dikuasai negara, rezim kontrak dan rezim izin sama-sama diakui. Istilah pemerintah pun mendapat tafsir ulang dalam UU Minerba, dari sebelumnya pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah. Ini seiring dengan menguatnya otonomi daerah sejak 1999.

Amandemen

Kini, saat UU Migas dan UU Minerba hendak diamandemen, istilah dikuasai negara harus ditafsirkan. Satu hal yang pasti, sumber daya alam migas dan minerba harus dapat menyejahterakan rakyat, bukan sekelompok orang atau perusahaan tertentu seperti selama ini.

Saat ini, dalam amandemen UU Migas sedang diwacanakan apakah rezim kontrak perlu dipertahankan atau diubah menjadi rezim izin. Sementara di UU Minerba, apakah rezim izin perlu terus dipertahankan atau diubah menjadi rezim kontrak.

Kalau dalam amandemen UU Migas rezim kontrak dipertahankan, siapakah pihak yang mewakili pemerintah dalam berkontrak dengan kontraktor?

Keberadaan SKK Migas tidak mungkin dipertahankan mengingat SKK Migas merupakan bagian dari pemerintah. Jika ada gugatan dari kontraktor dan SKK Migas kalah, pemerintahlah yang wajib membayar ganti rugi.

Aset pemerintah, termasuk aset BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah, akan terpapar. Aset pemerintah di luar negeri pun rentan disita pengadilan.

Dalam amandemen UU Minerba, wacananya adalah apakah rezim izin akan dipertahankan atau dikembalikan ke rezim kontrak. Pelaku usaha lebih senang rezim kontrak. Selain bisa dijadikan jaminan bank, kontrak tidak dapat semena-mena diakhiri pemerintah. Ini berbeda dengan izin yang persepsinya dapat dicabut sewaktu-waktu secara sepihak oleh pemerintah.

Jika rezim kontrak dalam amandemen UU Minerba yang dipilih, siapakah pihak yang mewakili pemerintah? Muncul pemikiran, pembentuk UU mengatur pembentukan badan hukum layaknya Pertamina (bukan PT Pertamina) di industri migas.

Jika ide ini terwujud, kewenangan badan hukum ini pun harus diidentifikasi, apakah sama dengan Pertamina dulu yang bergerak di sektor hulu ataupun hilir? Apakah kewenangan negara juga diberikan?

Dapat dipastikan dalam proses amandemen UU Migas dan UU Minerba, adu argumentasi akan muncul. Apa pun tafsir yang tepat menurut pembentuk UU, tiga hal harus dicermati.

Pertama, pembentuk UU jangan pernah bereksperimen dalam menentukan tafsir. Kesan eksperimen muncul karena pembentuk UU tidak mengantisipasi secara rinci berbagai konsekuensi yang muncul.

Kedua, tafsir atas dikuasai negara perlu merujuk pada pengalaman industri lain yang mengonkretkan konsep dikuasai negara, seperti industri telekomunikasi, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan.

Terakhir, apa pun tafsir dari dikuasai negara oleh pembentuk UU, diharapkan tafsir ini dapat bertahan jangka lama. Ini demi menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha.

Jokowi dan Pelambatan Ekonomi

Jokowi dan Pelambatan Ekonomi

Herdi Sahrasad  ;  Peneliti Senior PSIK Universitas Paramadina;
Pengajar Paramadina Graduate School
                                                     KOMPAS, 03 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Presiden Joko Widodo menyatakan, penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi saat ini lebih dominan faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi global (Kompas, 26/8/2015). Benarkah demikian?

Saat ini posisi utang luar negeri Indonesia terus melonjak. Tercatat hingga April 2015 posisi utang luar negeri 302,292 miliar dollar AS. Angka itu didominasi utang swasta (termasuk BUMN) hingga 56 persen atau 168,740 miliar dollar AS. Terus meningkatnya utang jelas akan memperberat perekonomian nasional.

Apalagi kinerja ekspor Juli 2015 menurun 15,53 persen dibandingkan Juni 2015, yaitu dari 13,5 miliar dollar AS (Rp 186 triliun) menjadi 11,41 miliar dollar AS (Rp 157 triliun). Dibandingkan Juli 2014, kinerja ekspor menurun 19,23 persen, yaitu 14,12 miliar dollar AS (Rp 195 triliun). Penurunan ekspor Juli 2015 akibat menurunnya ekspor migas 1,26 persen, dari 14,38 miliar dollar AS (Rp 198 triliun) menjadi 14,21 miliar (Rp 196 triliun). Demikian juga ekspor nonmigas turun 17,23 persen, yaitu dari 12,06 miliar dollar AS (Rp 166 triliun) menjadi 9,9 miliar dollar AS (Rp 136 triliun). Ini sungguh memberatkan perekonomian kita.

Terkait utang swasta yang biasanya bertenor jangka pendek, pemerintah perlu membuka nama-nama konglomerat yang memiliki utang luar negeri dengan jumlah besar. Hal ini penting karena rakyat yang menanggung bebannya jika terjadi krisis moneter lagi. Setidaknya publik tahu siapa yang bertanggung jawab.

Utang swasta

Belakangan ini, depresiasi rupiah dan pelambatan ekonomi kerap dihubungkan dengan peningkatan ekonomi Amerika (AS) dan pemberlakuan kebijakan bank sentral AS (The Fed) untuk menaikkan suku bunga acuan sehingga berdampak pada berbaliknya aliran dana ke Washington dan keluar dari Indonesia.

Di sisi lain, menghadapi kuatnya mata uang dollar AS beberapa negara cenderung mendepresiasi mata uangnya agar ekspor produknya bersaing. Perang nilai tukar, kecenderungan deflasi (penurunan harga jangka panjang), penurunan harga minyak, juga melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia termasuk RRC (Tiongkok) yang mengarah pada pertumbuhan normal 7 persen, adalah gejala-gejala awal krisis ekonomi, yang juga memukul ekonomi Indonesia.

Padahal, bagi Indonesia, hemat penulis, sesungguhnya faktor eksternal tidaklah dominan. Justru yang paling dominan adalah faktor domestik di mana posisi utang swasta terus menekan rupiah secara luar biasa. Beban utang swasta adalah masalah pokok dan mendasar.

Ada kenaikan persentase jumlah pertumbuhan utang per tahun sejak 2012 hingga 2014, masing-masing 19 persen, 13 persen, 13 persen. Apalagi, pada 2013 dan 2014 terjadi peningkatan utang untuk refinancing masing-masing 51 persen dan 60 persen. Indikasi ini mengarah pada kinerja pengutang yang tidak berhasil memenuhi kewajiban secara penuh sehingga perlu refinancing. Kondisi demikian juga mengarah pada kegagalan dalam pemanfaatan utang karena untuk kegiatan non-produktif bahkan menjurus spekulatif (asset bubbling) dan hal ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan debt-default dengan berbagai implikasi ekonomi-politiknya.

Tahun ini, kebutuhan untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri rerata per bulan lebih dari 4 miliar dollar AS dan surplus perdagangan kurang dari 1 miliar dollar AS. Situasi ini bakal terus menekan rupiah. Kekurangan akan kebutuhan mata uang dollar AS terpaksa ditutup dengan tambahan utang atau refinancing. Kondisi ini memicu efek spiral yang membawa tekanan finansial (financial depression) semakin besar dan mengarah pada debt-default, kebangkrutan.

Harus dicatat, utang swasta rentan terutama terhadap risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk).

Spekulatif

Apalagi, sebagian penggunaan utang untuk hal yang tidak produktif dan menuju pada tindakan spekulatif. Ini berdampak pada penggelembungan aset secara tidak wajar (asset bubble) dan pada saatnya terjadi ”ledakan’’ (asset bursting) diikuti krisis keuangan yang bisa memicu anarki sosial dan gejolak politik.

Pada triwulan pertama tahun ini, sekadar ilustrasi, dengan masa jatuh tempo kurang atau sama dengan satu tahun, posisi utang swasta yang jatuh tempo 48.693,45 juta dollar AS. Maka, kebutuhan dollar AS per triwulan 12.173 juta atau per bulan 4.058 juta dollar AS atau per hari 185 juta dollar AS, dengan asumsi hari-usaha per bulan 22 hari.

Bandingkan dengan surplus perdagangan Januari dan Februari 2015 masing-masing 710 juta dollar AS dan 740 juta dollar AS atau secara keseluruhan 1.450 juta dollar AS. Jelaslah bahwa ketersediaan dollar AS masih sangat kurang dari kebutuhan.

Dengan mencermati realitas depresiasi mata uang, beban dan tekanan utang luar negeri, serta penurunan ekspor dan kondisi global, pemerintah harus bersiap mengantisipasi kondisi depresiasi nilai tukar rupiah yang hampir pasti berlangsung lama dan berkelanjutan.

Hari-hari ini, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah menembus Rp 14.000 dan menyebarkan kepanikan. Pernyataan Presiden Jokowi di atas tidak sepenuhnya benar karena sebagian besar akibat beban utang swasta yang amat memberatkan perekonomian. Hal ini bisa menimbulkan ”gejala” krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Jokowi-JK.

Maka, tantangan ke depan bagi pemerintahan Jokowi-JK adalah bagaimana membalikkan gejala muram yang sudah kita bahas menjadi asa bercahaya di ujung terowongan. Penting bagi pengelola pemerintahan agar tidak menunjukkan sinyal ”inkompetensi” kepada publik dengan pernyataan yang tidak tepat atau menyesatkan karena hanya akan mengikis kepercayaan.