Selasa, 18 September 2018

Pesona Pelukan Keindonesiaan

Pesona Pelukan Keindonesiaan
J Kristiadi  ;  Peneliti Senior CSIS
                                                    KOMPAS, 13 September 2018



                                                           
Daya pukau dan romansa sukses Asian Games 2018 tidak hanya terbatas kekaguman publik internasional terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar itu, tetapi peristiwa tersebut menjadi kisah kepahlawanan, kebanggaan, kehebatan, serta gelegak romantisisme dan rasa rindu-dendam warga melampiaskan cintanya kepada tanah air, bangsa, dan negara. Rasa kangen publik terhadap persatuan bangsa yang lama terpendam tersalurkan oleh naluri tulus dan otentik dari anak muda peraih medali emas dari cabang silat, Hanifan Yudani Kusumah, yang secara instingtual dan spontan memeluk Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Pemberitaan luas berkaitan dengan kisah tersebut seakan tidak pernah kering, seperti penyambutan para peraih medali di daerah, cerita human interest, pahit getir, suka duka para atlet yang menimbulkan rasa bangga juga mengharukan. Gema tersebut semakin membahana karena kegiatan olahraga di daerah juga semakin menggeliat, baik oleh kalangan swasta maupun pemerintahan di daerah.

Romansa cinta tanah air dan bangsa harus dijaga dan dikelola untuk menyusun agenda kebijakan publik yang menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, Asian Para Games yang digelar pada 6-13 Oktober 2018 dan akan diikuti sekitar 40 negara serta ribuan atlet perlu dijadikan momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara empiris, hasil survei Kompas yang menegaskan kebanggaan terhadap prestasi atlet Indonesia hampir menyentuh angka absolut (97,9 persen). Sementara itu, momen pelukan Jokowi- Prabowo menunjukkan rasa persatuan harus dijaga, keyakinan Jokowi-Prabowo mampu menjaga persatuan bangsa selama pilpres, dan energi positif prestasi RI dalam Asian Games menjadi energi positif Pemilu 2019 serta kemampuan elite politik dewasa dalam berpolitik juga cukup tinggi: masing-masing 87,4 persen, 77,5 persen, 80,2 persen, dan 65,0 persen (Kompas, 10/9).

Selain itu, di dunia maya, media sosial, tidak sedikit viral yang menggelorakan ungkapan yang memanifestasikan rasa bangga dan kehebatan bangsa Indonesia. Proporsi narasi ihwal kompetisi Pemilu dan Pilpres 2019 yang menyegarkan dirasakan semakin signifikan. Kisah romansa Asian Games 2018 wajib dirawat, bukan hanya untuk kepentingan pemilu dan pilpres tahun depan, melainkan juga untuk menyusun agenda politik ke depan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menguatnya rasa keindonesiaan memberikan peluang kampanye diisi dengan wacana rasional yang dapat mengendalikan dominasi semangat perdebatan asal menang serta menyediakan peluang publik mendalami dan menikmati substansi perdebatan. Upaya itu memerlukan perjuangan keras karena ”mazhab” komunikasi dewasa ini, akibat revolusi teknologi, menjadi serba kilat, dangkal, serta semakin impersonal.

Kebebasan berpendapat dan berbicara lebih didominasi debat retorika yang egoistis, tujuannya sekadar mengalahkan lawan bicara. Dalam tataran yang lebih eksesif, retorika disertai kekuasaan akan mempunyai daya paksa terhadap warga. Alternatifnya, dialektika yang dialogis sehingga perspektif kebenaran mitra bicara berkontribusi terhadap substansi isu yang dibicarakan. Berbekal modal sosial itu, banyak kalangan yakin Pemilu dan Pilpres 2019 akan lebih bermartabat dari Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Salah satu simtom yang menggembirakan, pergeseran isu yang semula bernuansa emosional sektarian secara gradual menuju ke arah perdebatan ekonomi yang lebih rasional.

Terpilihnya Erick Thohir menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin yang merupakan sohib lama Sandiaga Uno, kandidat wakil presiden pasangan Prabowo, akan ikut menyejukkan kompetisi politik sehingga kualitas wacana publik semakin sehat. Kritik tajam dan terukur serta kebijakan alternatif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dewasa ini sangat diperlukan. Sintesa dialektika dari dua kubu dapat menjadi modal awal bagi pemerintahan yang akan datang. Siapa pun pemenangnya.

Agenda urgensi yang sangat mendesak adalah menyiapkan pemikiran yang komprehensif menyusun sistem pemerintahan presidensial yang efektif, kuat, dan kontrol publik yang proporsional. Isu ini amat kompleks dan rumit karena berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, memerlukan kompetensi, dedikasi, konsistensi, kecermatan, kesungguhan, serta kemauan keras pemangku kepentingan, terutama para elite politik, akademisi, pegiat masyarakat, dan kalangan masyarakat sipil.

Kompleksitas agenda tersebut antara lain menyinkronkan beberapa paradigma berbangsa dan bernegara dalam kebijakan regulasi yang dapat dilaksanakan. Misalnya, skema yang dapat memadukan prinsip negara kesatuan dengan kenyataan masyarakat yang sangat majemuk dalam tata pemerintahan.

Skedul lain adalah pendidikan, intinya kebijakan negara mengasah sensibilitas, rasa-merasakan generasi muda terhadap nilai-nilai utama dalam kehidupan bersama. Salah satunya opsi pendidikan olahraga. Edukasi ini menanamkan sportivitas, taat aturan, memupuk harga diri dan martabat, serta rasa kebersamaan. Konon, pelajaran gimnastik pada zaman Yunani kuno bukan hanya untuk menghasilkan juara olahraga, melainkan juga mengasah sensibilitas generasi muda terhadap nilai-nilai luhur. ●

Basis Kekuatan Tim Pemenangan

Basis Kekuatan Tim Pemenangan
Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute;
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta;
Presidium Asosiasi Ilmuan Komunikasi Politik Indonesia
                                          MEDIA INDONESIA, 10 September 2018



                                                           
TAHAPAN Pemilu Presiden 2019 memasuki fase penting setelah proses kandidasi usai dengan terpilihnya pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Kedua pasangan harus berjibaku menyiapkan tim pemenangan yang struktur timnya harus diserahkan ke KPU paling lambat 20 September berbarengan dengan waktu penetapan resmi capres dan cawapres untuk Pemilu Presiden 2019.

Momentum setelahnya akan menjadi waktu sangat sibuk bagi kedua pasangan untuk melakukan kampanye ke berbagai wilayah Nusantara, dan ke berbagai lapis pemilih dengan beragama persoalannya.

Kampanye pemilu

Kampanye dijadwalkan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Ikhtiar memengaruhi dan meyakinkan pemilih tak pernah mudah. Banyak sekali faktor yang menyumbang baik kesuksesan maupun kekalahan. Tak akan pernah ada faktor tunggal dalam mengatasi kompleksitas kampanye dengan cakupan wilayah nasional yang sangat luas.

Dalam pendekatan social judgement theory yang dikembangkan Muzafer Sherif dan Carolyn Sherif sebagaimana dikutip Richard M Perloff di bukunya, The Dynamics of Persuasion (2003), khalayak yang dipersuasi berada di tiga zona. Pertama, latitude of acceptance atau di zona penerimaan, kandidat sebagai pemersuasi (persuader) dapat diterima dan ditoleransi kehadirannya.

Kedua, latitude of rejection atau di zona penolakan. Kondisi itu biasanya terlihat dari munculnya resistensi atau posisi berseberangan dengan kandidat. Ketiga, latitude of no commitment di saat kandidat tidak diterima, tetapi juga tidak ditolak. Dengan polarisasi dukungan pada pasangan yang head-to-head seperti Pilpres 2019, sangat wajar jika kubu-kubuan terjadi dan semakin eskalatif menjelang pilpres.

Namun, jika kita tarik benang merahnya, secara umum ada empat faktor utama yang menjadi basis kekuatan tim pemenangan, yakni organ pemenangan, program yang ditawarkan, jaringan komunikasi, dan terakhir tren pemilih.

Keempat basis itu harus diefektifkan menjadi ragam taktik, strategi lapangan dalam waktu kampanye yang berbatas, dan sejumlah aturan main yang harus ditaati. Kampanye sejatinya merupakan bentuk komunikasi politik sebagai upaya memersuasi pemilih (voter), agar pada saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pasangan kandidat yang berkampanye mendapatkan dukungan dari banyak pemilih.

Menurut Michael dan Roxanne Parrot dalam buku mereka, Persuasive Communication Campaign (1993), kampanye didefinisikan sebagai proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan dan dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Ketua tim

Menarik untuk mengomparasikan basis kekuatan dari tim kampanye kedua pasangan capres dan cawapres. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin sudah diumumkan ke publik. Jokowi mengumumkan TKN diketuai pengusaha sukses, Erick Thohir, Jumat (7/9). Sementara itu, kubu Prabowo-Sandiaga Uno menurut rencana baru 20 September akan mengumumkan organ dan personalia tim pemenangan mereka. Namun, dari ragam sumber sudah hampir bisa dipastikan tim pemenangan akan diketuai mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso.

Posisi ketua baik tim kampanye maupun tim pemenangan sangatlah penting dalam dua hal, simbolis dan fungsional. Secara simbolis ialah representasi orang yang bisa diterima, orang kepercayaan para kandidat yang diharapkan memberi sentimen positif bagi pasangan masing-masing. Secara fungsional, ketua tim punya peran signifikan dalam manajemen pemenangan, dirigen seluruh gerak implementasi strategi, sekaligus orang yang bisa menjembatani ragam kepentingan banyak pihak yang menjadi pengusung maupun pendukung pasangan calon.

Dari perspektif komunikasi politik, menarik untuk mengomparasikan plus-minus ketua tim pemenangan. Di kubu Jokowi-KH Ma'ruf Amin, langkah taktis dan strategis telah diambil Jokowi. Nama Erick Thohir membawa sentimen positif ke dalam dan ke luar tim.

Ada empat nilai plus yang dimiliki Erick Thohir bagi pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Pertama, Erick Thohir ialah pengusaha dengan rekam jejak kesuksesan dan malang melintang di berbagai bidang. Dia mendirikan Mahaka Group yang memiliki Republika, stasiun televisi Jak TV, Mahaka Advertising, Radio 98.7 Gen FM & 101 Jak FM, serta berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, dan digital.

Sejak 2014 Erick juga menjabat Direktur Utama Antv hingga saat ini. Bisnisnya juga tak hanya domestik, tetapi juga dikenal di dunia internasional. Dia presiden dan pemilik klub sepak bola di Italia, Inter Milan, menggantikan Massimo Moratti, selain juga sejumlah klub olahraga lainnya di dalam negeri dan luar negeri. Pengalaman itu bisa menjadi kekuatan Erick dalam mengelola tim pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf.

Kedua, Erick memilik jaringan luas berbasis komunitas. Selain komunitas bisnis, olahraga, juga yayasan amal. Dia pernah menjabat Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) periode 2006-2010 dan menjabat Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara (SEABA) periode 2006-sekarang. Pada 2012 ia dipercaya sebagai komandan kontingen Indonesia untuk Olimpiade London selain bergiat di organisasi amal Darma Bakti Mahaka Foundation.

Ketiga, kesuksesan di ajang olahraga multievent Asian Games di Indonesia tempo hari juga turut membawa sentimen positif pada keberadaan Erick dalam organ pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf. Menjadi Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) yang sukses menyelenggarakan Asian Games sekaligus mendulang prestasi bagi Indonesia dalam perolehan medali terbanyak ke-4 menjadi tie-in publicity yang bagus untuk popularitas Erick Thohir.

Tie-in publicity adalah publisitas melalui momentum langka dan besar, yang mendapat sorotan media luar biasa. Sentimen ini bisa dikapitalisasi menjadi popularitas, respect, niat baik (good will) dan mengembangkan pemahaman (understanding).

Keempat, keberadaan Erick Thohir dalam banyak hal bisa turut menutup bolong di kubu Jokowi-KH Ma'ruf yang bisa dikapitalisasi kehadiran Sandiaga Uno di kubu Prabowo. Lubang tersebut ialah isu ekonomi dan kedekatan dengan ceruk pemilih milenial.

Sandiaga pengusaha sukses, komunikatif dengan kalangan pemilih muda, dekat dengan dunia olahraga, punya jaringan berbasis komunitas, dan terpenting lagi banyak fokus menyerang pemerintah pada isu-isu ekonomi. Erick ialah sahabat Sandiaga, keberadaannya di kubu Jokowi menjadi menarik karena tentu selama pilpres akan menjadi dirigen tim pemenangan yang akan mengalahkan Sandiaga Uno.

Kelemahannya, Erick bukan berasal dari partai politik. Jika di perusahaan dia bisa mengontrol seluruh timnya dengan standar operasional yang baku, profesional dan terukur, maka dalam politik terutama yang melibatkan koalisi besar partai politik, celah munculnya ego sektoral masih mungkin terjadi.

Erick harus menjembatani kepentingan kandidat dengan para ketua umum parpol yang ada di Dewan Penasihat TKN, para politikus senior di Dewan Pengarah, dan seluruh personalia TKN yang terdiri dari banyak politikus lintas partai. Tantangannya bagi Erick selaku profesional ialah membangun soliditas tim lintas kekuatan untuk bekerja optimal. Jika hal ini bisa diatasi dengan baik, kelemahan ini justru bisa menjadi peluang bagi kubu Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

Di Kubu Prabowo, sosok Djoko Santoso juga memiliki paling tidak empat kekuatan. Pertama, dia memiliki pengalaman panjang di organisasi yang sangat terbiasa dengan keteraturan dan loyalitas kukuh, yakni TNI. Djoko pernah menjadi Panglima TNI dalam rentang 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010. Pengalamannya sebagai Panglima TNI dan posisi-posisi penting sebelumnya membuat Djoko sangat berpengalaman untuk memimpin tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Rekam jejak dia sebagai Waassospol Kaster TNI (1998), Kasdam IV/Diponegoro, Panglima Kodam XVI/ Pattimura, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihkam) 2002-2003 yang sukses meredam konflik di Maluku, dan Panglima Kodam Jaya membuat Djoko pasti memahami benar strategi 'bertarung' di tim pemenangan Pilpres 2019.

Kedua, Djoko Santoso memiliki chemistry politik sangat baik dengan Prabowo. Selain pernah menjadi anak buah Prabowo saat aktif di TNI, lulusan Akademi Militer angkatan 1975 itu setelah pensiun masuk menjadi politisi di Partai Gerindra bentukan Prabowo.

Ketiga, Djoko cukup memiliki basis organisasi dan komunitas. Dia tercatat pernah menjadi Ketua Dewan Penasihat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Ketua Dewan Penasihat Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi), Ketua Dewan Penasihat Pandu Petani Indonesia (Patani). Namun, rekam jejak organisasinya ini belum teraba kuat dalam skala dunia internasional.

Keempat, Djoko sebagai senior relatif cukup bisa diterima di kalangan partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga. Posisi sebagai senior akan memudahkan dia mengoordinasikan loyalitas, soliditas, sekaligus implementasi kerja pemenangan di masa kampanye.

Kelemahannya Djoko Santoso ialah politisi yang berasal dari Gerindra, partai yang menjadi tempat Prabowo (capres) dan Sandiaga Uno (cawapres) berasal. Dalam konteks distribusi power ke ragam kekuatan yang berkoalisi, tampak sekali power-nya kumulatif di Gerindra. Jika tak diantisipasi dengan baik, hal itu bisa berpotensi meletupkan ketidakpuasan, ego sektoral partai-partai pengusung lain, akibat peran yang tak terdistribusi dengan baik.

Selain itu, secara personal, Djoko Santoso sepertinya bukan orang dengan gaya komunikasi equalitarian style yang luwes dan mobile dengan ragam jangkar kekuatan di masyarakat. Kelemahan itu harus ditutup dan diperbaiki personalia lainnya di tim pemenangan.
Pada akhirnya, kekuatan tim pemenangan bukan ada pada perseorangan. Tim secara keseluruhan harus bergerak bersama memenangkan kandidatnya. Ada tim sukses dan tim relawan yang tidak seluruhnya berasal dari partai. Namun, memang figur ketua tim pemenangan punya peran sangat menentukan.

Di balik kesuksesan Barack Obama, presiden ke-44 Amerika ada Jim Messina dan David Axelrod yang selalu dia percayai dan Obama pertahankan baik di Pilpres 2008 maupun di Pilpres 2012. Pun demikian, di balik kesuksesan Donald Trump, presiden ke-45 Amerika, ada bongkar pasang tim pemenangan yang bekerja untuknya. Mulai Corey Lewandowski yang dipecatnya Juni 2016, lalu ada Paul Manafort yang kemudian mengundurkan diri, hingga merekrut profesional yang menjabat Direktur Eksekutif Breitbart News, situs berita dan opini, Stephen Bannon, sebagai Direktur Eksekutif Tim Kampanye Donald Trump-Mike Pence.

Kunci kemenangan

Tiga basis kekuatan lain di tim pemenangan ialah program, jaringan komunikasi, dan tren pemilih. Kandidat harus terfasilitasi untuk disukai, diterima, dan dipilih khalayak. Kampanye yang baik tentu saja ialah kampanye berkonsep dan tepat pada target yang dibidik.

Dalam pandangan Leon Ostergaard, sebagaimana dikutip Hans-Dieter Klingemann, Public Information Campaigns and Opinion Research (2002), paling tidak ada tiga tahapan dalam kampanye. Pertama, mengidentifikasi masalah faktual yang dirasakan. Kampanye, jika mau sukses, harus berorientasi pada isu dan program (issues and programs oriented), bukan hanya berorientasi pada citra (image-oriented). Kampanyelah momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa kandidat memahami benar berbagai persoalan nyata, faktual, elementer dan membutuhkan penanganan di masyarakat.

Kedua, pengelolaan kampanye mulai perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap pengelolaan ini, seluruh isi program kampanye (campaign content) diarahkan untuk membekali dan memengaruhi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan khalayak sasaran. Aspek-aspek itu dalam literatur ilmiah dipercaya menjadi prasyarat terjadinya perubahan perilaku. Kampanye tak cukup hanya bertumpu pada retorika sloganistik.

Ketiga, tahap evaluasi pada penanggulangan masalah (reduced problem). Dalam hal ini, evaluasi diarahkan pada keefektifan kampanye dalam menghilangkan atau mengurangi masalah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tahap pra kampanye.

Kampanye, dengan demikian, bukanlah sebuah mekanisme janji palsu atau pembohongan publik, melainkan sebuah deklarasi komitmen untuk melakukan hal-hal terbaik yang bisa dilakukan. Jaringan komunikasi harus produktif, efektif, dan tepat sasaran. Misalnya soal penguasaan orang-orang kunci, khalayak-khalayak kunci, dan pendekatan komunikasi yang tepat ke komunikan yang dituju (targeted audience).

Di Pilpres 2019, kunci kemenangan ada tiga. Pertama, ceruk pemilih di Jawa dan Sumatra yang plus-minus jumlahnya 78,5%. Kedua, ceruk pemilih muslim plus-minus jumlahnya 87,6%. Ketiga, ceruk pemilih muda yang terdiri dari generasi Z dan generasi Y (milenial) yang jumlahnya plus-minus 52%. Jika mengacu ke tulisan Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World (2009), Gen Y atau the echo of the baby boom lahir 1977-1997 dan generasi Z lahir 1998 hingga sekarang.

Karakter kuat gen Y dan Z sangat lekat dengan model pilihan bebas, jejaring, kecepatan, integritas, menikmati percakapan yang menyenangkan, dan menjadikan inovasi sebagai bagian kehidupan mereka. Dalam memilih pemimpin, generasi Y dan Z kecenderungannya tak suka yang bergaya aristokrat dan elitis.

Pola komunikasinya tidak menyukai model linear, tetapi timbal balik sehingga interaksi yang tak berbatas menjadi ciri dominannya. Program, jaringan komunikasi, dan membaca tren pemilih akan sangat menentukan kemenangan. Saatnya Pemilu 2019 naik kelas. Antara lain ditandai dengan modernisasi kampanye dalam beradu program dan gagasan, bukan mengeksploitasi politik aliran dengan kampanye hitam!

Menyiasati Dampak Gonjang-ganjing Rupiah

Menyiasati Dampak Gonjang-ganjing Rupiah
Yose Rizal Damuri  ;  Kepala Departemen Ekonomi
Centre for Strategic and International Studies
                                                    KOMPAS, 13 September 2018



                                                           
Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 15.000 per dollar AS pekan lalu. Secara prinsip, nilai tukar rupiah yang melemah saat ini bukanlah suatu keadaan yang terlalu perlu dikhawatirkan karena mata uang negara lain juga turut melemah.

Rupiah saat ini berada di ranking ke-27 mata uang yang melemah, di mana selama setahun belakangan telah turun sebesar 11 persen. Namun, ada 26 negara lain yang mata uangnya lebih melemah dibandingkan dengan Indonesia, termasuk India, Afrika Selatan, Rusia, Brasil, dan Turki. Apalagi kondisi makroekonomi Indonesia masih kuat dengan risiko keuangan relatif rendah.

Jadi, gonjang-ganjing nilai tukar ini bukanlah suatu hal yang perlu terlalu dikhawatirkan. Namun, pasar keuangan sering mengambil sikap yang berbeda dan cenderung panik. Ini terlihat dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang anjlok hingga 3,75 persen pada Rabu (5/9/2018) pekan lalu. Sikap ini disebabkan pelaku pasar belum melihat kebijakan yang jelas untuk mengurangi dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah.

Pemerintah dan Bank Indonesia tidak perlu mempertahankan nilai tukar dengan mati-matian, tetapi pasar keuangan memerlukan bukti bahwa dampak dari melemahnya nilai tukar mata uang tidak akan menyebabkan kondisi buruk bagi perekonomian Indonesia.

Saat ini diskusi yang berkembang adalah dampak pelemahan rupiah diperparah oleh defisit neraca transaksi berjalan yang diperkirakan mencapai 2,5-3 persen dari produk domestik bruto pada tahun ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan pembatasan impor dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk 1.147 barang dengan harapan bisa menekan impor. Namun, hasil dari kebijakan ini mungkin tidak terlalu signifikan. Nilai impor barang-barang tersebut hanyalah 4 persen dari keseluruhan impor. Apalagi PPh impor juga dapat dikembalikan sebagai pengurang PPh dari pelaku impor, tidak seperti bea masuk yang memang harus dibayarkan.

Kebijakan pembatasan impor juga dapat dianggap negatif oleh pelaku pasar. Ini dapat diartikan secara salah bahwa pemerintah Indonesia agak berlebihan dalam menyikapi depresiasi rupiah. Takutnya ada pemahaman bahwa Indonesia akan cenderung menerapkan kebijakan yang lebih proteksionis. Ini dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus mempertahankan kepercayaan dengan mengirimkan pesan bahwa perekonomian Indonesia tetap terbuka. Ini juga penting agar Indonesia tak menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran ancaman perang dagang Amerika Serikat. Jika Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang diwaspadai atau diincar (watch list) oleh AS, kepercayaan pasar keuangan akan semakin turun, seperti yang terjadi di Turki.

Langkah alternatif jangka pendek

Ada banyak hal lain yang sebenarnya pemerintah dapat lakukan dalam jangka pendek. Salah satu penyebab defisit neraca berjalan adalah meningkatnya impor produk minyak dan gas, baik minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM). Nilai impor produk minyak selama paruh pertama 2018 naik sebesar 26 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Ini disebabkan peningkatan harga minyak bumi yang telah naik sekitar 45 persen. Kenaikan harga minyak seharusnya membuat konsumsi dan impor berkurang. Namun, penurunan volume impor hanya sekitar 2 persen. Ini disebabkan harga jual domestik BBM cenderung tidak berubah, terutama untuk BBM bersubsidi. Pemerintah dapat berusaha menurunkan impor minyak dengan penyesuaian harga jual BBM.

Harga BBM dapat dikembalikan sesuai skema subsidi tetap yang sebelumnya dijalankan pemerintah, di mana harga jual BBM bersubsidi dapat berubah dalam jangka waktu tertentu. Penyesuaian harga BBM bukan hanya akan mengurangi defisit neraca berjalan, tetapi juga dapat memberikan sinyal positif kepada pasar keuangan bahwa Pemerintah Indonesia mau dan mampu melakukan kebijakan yang memang diperlukan meskipun tidak populer.

Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan ekspor dengan cara yang relatif mudah, yaitu dengan melonggarkan larangan ekspor mineral mentah dan setengah jadi. Larangan tersebut telah menyebabkan turunnya ekspor mineral dari sekitar 8,5 miliar dollar AS pada tahun 2013 ke hanya sekitar 3 miliar dollar AS. Sementara ekspor dari produk mineral olahan belum meningkat, bahkan mengalami penurunan. Pelonggaran ekspor mineral mempunyai potensi untuk memperkecil defisit yang terjadi.

Selain masalah defisit transaksi berjalan, Indonesia juga memiliki struktur neraca modal dan keuangan yang riskan. Untuk menutupi defisit transaksi berjalan, perekonomian Indonesia bergantung pada arus modal jangka pendek dalam bentuk investasi portofolio dan pinjaman jangka panjang, yang dapat pergi kapan saja dari pasar keuangan Indonesia.

Oleh karena itu, penting kiranya bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjalankan manajemen lalu lintas arus modal yang bersahabat. Wacana untuk memberdayakan devisa hasil ekspor sebaiknya dilakukan dengan memberikan insentif bukan kewajiban agar tidak diartikan sebagai upaya membatasi lalu lintas devisa.

Ketergantungan terhadap modal jangka pendek seharusnya juga dapat diubah dengan cara memperbesar arus modal jangka panjang seperti modal asing langsung (Foreign Direct Investment). Pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan iklim investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang saat ini sudah mencapai 16 paket. Ini harus terus dilanjutkan, terutama dalam implementasinya.

Pemerintah Indonesia sudah waktunya mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru untuk menggantikan DNI 2016 yang sebelumnya. Pemerintah dapat mempercepat keluarnya DNI yang baru tersebut. Tentu DNI 2018 ini harus menunjukkan kebijakan yang lebih terbuka. Daftar negatif harus menjadi lebih pendek dari yang sebelumnya.

Keluarnya DNI baru yang lebih terbuka juga akan diartikan positif oleh pelaku pasar keuangan dan investor di sektor riil.

Pendek kata, pemerintah harus dapat meyakinkan pasar keuangan bahwa pelemahan rupiah bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan karena kondisi makroekonomi yang baik serta tersedianya berbagai kebijakan yang telah disiapkan. Untuk itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat dan dapat diterima pelaku pasar, serta tak terlihat ”panik” dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang tak perlu dan dapat menimbulkan permasalahan lain. ●

Vaksinasi Rupiah

Vaksinasi Rupiah
Anton Hendranata  ;  Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
                                                    KOMPAS, 13 September 2018



                                                           
Perekonomian dunia tampaknya tidak tambah mudah, tidak bersahabat, dan makin sulit diprediksi ke depannya. Awan ketidakpastian cukup tebal dan menyekap kondisi ekonomi global.

Masalah datang silih berganti di negara maju dan berkembang, bak gelombang laut yang bersahutan. Setiap negara cenderung memproteksi diri masing-masing, ada kecenderungan kebijakan moneter dan fiskal dunia menjadi makin tidak sejalan dan harmonis. Divergensi kebijakan ekonomi sudah terjadi dan mungkin akan terus berlanjut di dunia.

Akibatnya, suplai dollar Amerika Serikat (AS) cenderung tidak berimbang dan tidak pernah mencapai titik keseimbangan yang wajar. Suplai dollar AS bisa sangat berlebihan di pasar pada saat tertentu, kemudian bisa berkurang seketika. Mata uang dunia terhadap dollar AS cenderung melemah, sulit sekali stabil dalam jangka menengah dan panjang. Dunia sangat disibukkan dengan solusi jangka pendek yang sifatnya sangat semu dan sementara. Memang jadi terdengar sangat naif, tetapi itu realitas yang terjadi sekarang.
Kondisi ini menyebabkan perekonomian global makin tidak optimal dan sulit sekali mencapai potensial output-nya. Lihat saja pertumbuhan ekonomi dunia, pemulihan AS cenderung berjalan seorang diri, China cenderung melambat, sedangkan negara maju lain masih dalam tahap konsolidasi, bahkan cenderung melemah juga. Kemudian, perekonomian-perekonomian yang sedang bertumbuh (emerging markets), kenaikan pertumbuhan ekonominya relatif terbatas, padahal ruang pertumbuhannya masih lega karena potensi output-nya masih tinggi.

Oleh karena itu, sudah saatnya rupiah divaksinasi agar kebal menghadapi gejolak finansial dan ekonomi global. Rupiah harus diperkuat dengan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil secara bertahap dan konsisten dari waktu ke waktu. Rupiah harus memiliki rompi antipeluru dalam menghadapi serangan gejolak eksternal.

Untuk itu, kita bisa mulai dari teori makroekonomi dasar, melalui persamaan identitas: Ekspor (X) – Impor (M) = Saving (S) – Investasi (I). Dengan persamaan sederhana ini, kita bisa menjawab mengapa rupiah selalu tertekan ketika ada gejolak eksternal terjadi. Di atas kertas, jawabannya sangat mudah bagaimana rupiah bisa kuat (robust) dan stabil. Kita tidak usah berpikir dengan teori makroekonomi canggih dan maju (advance).

Negara ini hanya membutuhkan kebijakan yang sinkron dan dapat diimplementasikan oleh seluruh insan ekonomi (pemerintah, Bank Indonesia, sektor riil, dan masyarakat), yang bisa menambah keyakinan investor domestik dan asing terhadap rupiah.

Memperkuat pertahanan

Permasalahan utama struktural ekonomi Indonesia adalah defisit neraca transaksi berjalan yang merupakan penyakit lama. Indonesia cenderung mengalami kekurangan suplai dollar AS dari sektor riil, yang biasanya ditutupi oleh neraca finansial dan kapital melalui investasi asing langsung (FDI) dan investasi portofolio (saham dan obligasi). Sektor riil Indonesia sangat bergantung pada dollar AS, bahkan sulit bersaing dengan negara lain untuk menghasilkan dollar AS.

Apalagi era bonanza komoditas ekspor primer sudah berakhir masa kedigdayaannya. Sektor industri manufaktur jauh dari panggang api untuk dapat bersaing dengan produk luar. Kadang-kadang, produksi domestik tidak mampu bersaing dengan produk impor karena miskin produktivitas dan inovasi. Alhasil, menambah tekanan terhadap rupiah karena tingginya permintaan dollar AS.

Jadi, apa yang harus kita lakukan? Negara ini seharusnya jauh lebih kuat dan sehat dibandingkan dengan 20 tahun lalu serta sudah terbiasa dan teruji menghadapi situasi sulit. Kuncinya sangat sederhana, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat harus memiliki spirit yang sama, bahu-membahu memperkuat antibodi rupiah, bukannya saling menyalahkan satu sama lain.

Saat ini, fundamental ekonomi Indonesia seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan krisis ekonomi dan moneter 1998. Namun, fundamental ekonomi ini bisa tidak mampu meredam ekspektasi liar pelemahan rupiah. Jadi, sangat dibutuhkan cerita positif dan kebijakan jangka sangat pendek yang bisa meyakinkan pelaku ekonomi dan masyarakat bahwa rupiah akan segera kembali normal, untuk membalikkan kondisi abnormal menjadi normal dan mudah diprediksi.

BI sudah dengan segala rupa mengatasi pelemahan rupiah. Menaikkan suku bunga acuan BI (BI7DRR) secara signifikan, intervensi di pasar valuta asing (valas), membeli obligasi pemerintah, dan menyediakan instrumen moneter untuk memperkuat mekanisme penyerapan dana valas hasil ekspor. Namun, tampaknya, dampak positifnya relatif terbatas dan sementara. Rupiah cenderung merespons menguat sebentar, lalu melemah lagi.

Ada tiga pilihan instrumen BI untuk menyerap dana valas (FX) hasil ekspor ke perekonomian domestik, yaitu: (1) konversi jual FX (spot, swap, forward) kepada bank komersial domestik, (2) penempatan pada Deposito Valas/Surat Berharga Bank Indonesia (TD Valas/SBBI Valas), dan (3) penempatan pada Special Account Deposit (SDA). Eksportir pasti akan memanfaatkan fasilitas ini kalau biaya swap FX dan swap lindung nilai FX sangat murah. Begitu juga dengan TD atau SBBI valas dengan bunga sangat menarik dan tinggi. Jadi, peluang rupiah melemah terus menjadi lebih rendah dalam jangka pendek.

Harus diakui, tidak hanya BI dan tidak mungkin BI berjibaku sendirian untuk menjaga stabilitas rupiah karena tekanan eksternal sangat kuat (dollar AS cenderung menguat searah terhadap mata uang negara lain). Masalah utama defisit neraca transaksi berjalan (NTB) harus segera diselesaikan karena ini biang kerok mengapa rupiah sering tertekan.

Kembali ke persamaan: Ekspor (X) – Impor (M) = Saving (S) – Investasi (I). Selama ini, ketika defisit NTB tinggi, yang mengakibatkan rupiah melemah signifikan. Diobati dengan mengerem pertumbuhan ekonomi, dengan menaikkan bunga acuan BI, dengan harapan impor barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku turun signifikan sehingga neraca perdagangan (X-M) jadi surplus dan tekanan terhadap NTB berkurang, defisit menurun, bahkan jika memungkinkan surplus.

Untuk saat ini, apa yang dilakukan pemerintah tampaknya berfokus mengurangi impor, yaitu: (1) pembatasan impor dengan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor barang konsumsi, (2) menunda proyek infrastruktur pemerintah yang kandungan impornya tinggi, (3) peningkatan komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek infrastruktur, dan (4) Biodiesel B20 (bahan bakar diesel campuran minyak sawit/nabati 20 persen dan minyak bumi 80 persen) sebagai substitusi impor. Selain itu, pemerintah mencoba mendapatkan suplai dollar AS dengan menggalakkan sektor pariwisata dan memberikan insentif kepada industri yang berorientasi ekspor.

Reformasi struktural

Semua kebijakan di atas baik, tetapi belum cukup membuat perekonomian Indonesia kuat dan robust menghadapi gejolak eksternal dalam jangka panjang. Indonesia perlu reformasi struktural ekonomi besar-besaran, masif, konsisten, dan tepat sasaran. Kebijakan moneter dan fiskal harus menyerang seperti striker bola, boleh bertahan, tetapi hanya sekali-kali saja. Solusi jangka menengah dan panjang masalah struktural defisit NTB, yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju, adalah melalui peningkatan tabungan masyarakat dan mendorong ekspor industri manufaktur.

Ini tak mudah karena berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja, teknologi, dan inovasi. Ketika produktivitas tenaga kerja meningkat signifikan dan makin efisien, pendapatan masyarakat makin meningkat. Industri kita juga makin kompetitif serta produknya bisa diekspor ke luar negeri dan bisa menambah suplai dollar AS.

Saya kira pemerintah sudah sangat menyadari lemahnya produktivitas tenaga kerja ini sejak lama. Ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan dunia kerja merupakan pekerjaan rumah lama yang tak pernah selesai. Pendidikan vokasi yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, saya kira harus kita dukung sepenuhnya untuk menutupi gap kebutuhan tenaga kerja berkualitas. Dana pendidikan yang sangat besar, yaitu 20 persen dari total belanja pemerintah, merupakan angka yang fantastis yang bisa membuat dunia pendidikan semakin bisa bersaing di tingkat global asalkan pemanfaatannya efektif untuk membangun manusianya, bukan hanya fisik gedungnya. Pembangunan infrastruktur yang terukur, dengan pilihan prioritas yang tepat, bisa membuat investasi naik signifikan.

Apabila ini dapat diimplementasikan secara bertahap, konsisten, dan disiplin, saya cukup yakin rupiah akan memiliki antibodi yang kuat menghadapi tekanan ekonomi global apa pun. Vaksinasi rupiah yang tepat kadarnya membuat perekonomian Indonesia imun sehingga pertumbuhan ekonomi domestik dapat menuju keseimbangan yang berkesinambungan. Indonesia pasti tak perlu terbeban utang dalam membiayai pembangunannya, tidak akan pernah kekurangan suplai dollar AS, dan kita tidak pernah mendengar lagi defisit neraca transaksi berjalan. Bahkan, Indonesia bisa menjadi berkat bangsa-bangsa karena sudah menjadi kreditor (bukan lagi debitor). ●

Supaya Tak Lupa Sejarah

Supaya Tak Lupa Sejarah
Maria Hartiningsih  ;  Pembelajar dan Penulis, Tinggal di Tangerang
                                                    KOMPAS, 13 September 2018



                                                           
Fifi adalah nama panggilan Salma Safitri. Ia aktivis Solidaritas Perempuan di Jakarta, yang sejak 10 tahun lalu menepi ke Batu, Jawa Timur. Dua pekan lalu saya menyambangi ibu tiga anak itu di Dusun Kapru, Desa Gunungsari.

Ditingkahi suhu 18 derajat celsius, kami mengenang masa-masa akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an, ketika perempuan terlibat dalam aksi damai menolak kekerasan dalam konflik yang di didasari prasangka etnis dan agama di beberapa daerah.

Selama bertahun-tahun saya menemani aktivis perempuan mengkritisi makin masifnya upaya menggunakan tubuh perempuan sebagai ”tanda” untuk menunjukkan kuasa ideologi melalui beragam peraturan daerah.

Sampai sebelum tahun 2014, para aktivis solid memperjuangkan kepentingan praktis dan strategis dari sejumlah kelompok perempuan, melintasi kelas, ras, etnis, dan agama. Kami masih meyakini solidaritas politik antarperempuan, sisterhood is powerful (Bell Hooks, 1984).

Setelah reformasi, semakin banyak perempuan memasuki ranah politik formal untuk ikut mengawal proses demokrasi dari dalam. Namun, gambaran ideal tentang perjuangan dengan cepat terlibas ideologi politik parpol.

Sebagai contoh, ketika terjadi pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan laki-laki anggota legislatif, perempuan politisi masuk jebakan conspiracy of silence, dibungkam oleh kuasa parpol dalam urusan perpolitikan di DPR.

Sisterhood is powerful tak lagi punya nyawa. Untung Komnas Perempuan selalu waspada.

Pembelaan tanpa syarat dari perempuan untuk perempuan sebenarnya tidak selalu bisa diandaikan, kecuali telah melalui proses sangat panjang untuk sampai kematangan berpolitik.

Ketika kasus-kasus pelecehan seksual terkuak di Hollywood dan menggelinding bagai bola salju, Sarah Huckabee Sanders malah menepis tuduhan 20 perempuan atas pelecehan seksual yang dilakukan Donald Trump. Sanders, manajer kampanye Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih ke-29, bahkan balik menuduh para perempuan itu sebagai pendusta.

Sejarah mencatat, Trump memenangi pilpres di AS dengan dukungan perempuan yang menopang populisme otoriter; politik yang menyebar tak terbendung di Eropa, Amerika Latin, dan di belahan lain dunia.

Saya teringat wawancara dengan Ziba Mir-Hosseini, feminis-antropolog kelahiran Iran, pakar hukum Islam dan jender. Dia menyatakan, patriarki terus berjaya karena dukungan perempuan. Ananya Roy, dari Institut Luskin tentang Ketidaksetaraan dan Demokrasi, UCLA, dalam paparannya di TEDxMarin mengenai Patriarchy—power and gender in the 21st century—juga mengatakan, patriarki justru digawangi perempuan!

Tonggak sejarah

Perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan jender tidak berjalan mendaki, tetapi turun-naik, dengan banyak variabel. Patriarki yang mengakar dalam sistem dan diri manusia adalah ancaman sepanjang masa.

Politik partisan, misalnya, tak sulit menggunakan konstruksi patriarki untuk menempatkan yang tidak seideologi sebagai ”the other”. Ini adalah praktik politik maskulin yang sebelumnya selalu dikritisi.

Akan tetapi, perjuangan perempuan di Indonesia memiliki tonggak penting, ditandai munculnya Suara Ibu Peduli (SIP). Aksi damai SIP memprotes melonjaknya harga susu dan bahan kebutuhan pokok di Bundaran HI (23/2/1998), saat diberlakukan Siaga Satu di Jakarta itu, merupakan peristiwa bersejarah setelah 30 tahun perempuan dibisukan.

Gerakan yang dipelopori sekelompok feminis akademisi dan aktivis itu menggunakan ”ibu” sebagai strategi politik perempuan menjelang kejatuhan Orde Baru, untuk menghadapi ideologi ”Ibuisme Negara” (Suryakusuma, 2004).

Ideologi jender negara itu adalah narasi agung konstruksi sosial keperempuanan Indonesia yang dijadikan identitas perempuan dengan tujuan melakukan kontrol dan depolitisasi.

Untuk waktu yang sangat lama, negara mendefinisikan perempuan sebagai ibu dengan nilai-nilai ”yang semestinya”: lemah lembut, patuh, penuh kasih sayang, dan istri setia.

Sementara perempuan aktivis dicap liar karena ”terlalu independen, keras kepala, dan berani mengemukakan pendapat” (Tiwon dalam Sears, 1996).

Dikotomi publik-privat yang secara historis menguasai pemikiran arus utama (Elshtain, 1981) makin dipertajam. Arti politik mengalami pendangkalan, hanya bersangkut paut dengan persoalan di ruang publik.

Meski demikian, selalu ada perlawanan dalam situasi paling represif sekalipun, karena manusia bukan makhluk pasif (Giddens, 1984). Kekuasaan tak mampu melakukan kontrol absolut karena selalu bisa diidentifikasi dan dieksplorasi oleh individu atau kelompok resistensi (Guzman-Bouvard, 1995).

Di Indonesia, sejak tahun 1970-an, mulai muncul organisasi nonpemerintah dengan pemikiran kritis mengenai pembangunan (Setiawan, 2000). Lahir pula sejumlah NGO yang secara khusus memberi perhatian pada ketidakadilan terhadap perempuan mulai awal 1980-an.

Esensialisme strategis

SIP melahirkan kesadaran politik baru di kalangan perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Click of consciousness (MacKinnon,1982), dengan kesadaran mengenai relasi kuasa yang timpang, dimulai dari ranah pribadi di ruang domestik. Pengalaman pribadi dan struktur sosial-politik saling berkelindan. The personal is political (Hanisch, 1969).

Gerakan itu mempromosikan identitas ”ibu” sebagai esensialisme strategis. Konsep tersebut dipinjam dari feminis post-kolonial, Gayatri Spivak (1980), terkait penggunaan identitas fundamental untuk menyatukan (dalam kasus ini, menjadi ibu), melampaui segala perbedaan, khususnya pada momen-momen historis.

Perempuan merasa nyaman dengan identitas ”ibu” yang kesannya tidak politis. Namun, kata ”peduli” mengindikasikan subyek aktif, yang tak hanya menyiratkan keinginan akan perubahan, tetapi juga menggaungkan suara politik yang memberdayakan dan menyiratkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak dan bangsa (Doxey, 2007).

Konsep SIP jauh berbeda dengan politik emak-emak; fenomena politik partisan, khususnya dalam proses elektoral. Ini bisa dilihat sebagai hambatan patriarkhal karena cenderung eksploitatif dan berpotensi kembali melakukan hegemoni terhadap perempuan.

Malam semakin tua setelah masa lalu hadir begitu nyata. Sungguh, waktu tak pernah memperdaya. ●

Hijrah, Hijriyah, dan Ingatan Bulan September

Hijrah, Hijriyah, dan Ingatan Bulan September
Hilmi Amin Sobari ;  Esais;  
Alumni Ponpes MWI Kebarongan, Banyumas, Jawa Tengah
                                                DETIKNEWS, 10 September 2018



                                                           
September 622 M. Setelah kurang lebih berdakwah selama 13 tahun di Makkah, Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah setelah menerima perintah langsung dari Tuhan. Selama tinggal di kota kelahirannya itu, ia berkali-kali menerima tekanan baik fisik maupun mental dari kaumnya, Quraisy. Tekanan yang sama dirasakan oleh para sahabatnya yang memutuskan menerima ajakan beliau untuk bertauhid. Beberapa di antaranya bahkan harus merelakan nyawanya seperti kedua orangtua Ammar bin Yassir, Sumayyah dan Yasir.

Beratnya tekanan demi tekanan itu dicatat di dalam Alquran QS Al-Anfal (8):30. "Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."

Dan, pada puncaknya adalah upaya pembunuhan kepada beliau pada bulan itu. Nabi Muhammad sebelumnya sudah memerintahkan para sahabat berhijrah terlebih dahulu. Di Makkah hanya tersisa beliau, sahabat Abu Bakar dan saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib. Tempat yang ditujunya terletak di sebelah utara kota Makkah, berjarak sekitar 600 km. Kota itu dulunya dikenal sebagai sebuah oasis di tengah padang pasir yang lebih akrab disebut dengan nama Yatsrib. Yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Lebih populer dengan sebutan Kota Madinah.

Terdapat kisah bahwa para tetua suku di Makkah berkumpul merencanakan pembunuhan itu. Karena adat tuntut-balas yang berlaku, maka setiap suku memutuskan untuk mengirimkan pemuda terbaiknya sebagai algojo. Dengan begitu jika keluarga Nabi hendak menuntut balas atas darah yang tertumpah maka mereka harus berhadapan dengan semua suku. Yang tentu saja hal itu sulit dilakukan.

Mereka merencanakan tapi Tuhan sebaik-baiknya pembuat rencana. Tuhan menyelamatkan Nabi dari upaya pembunuhan itu. Bersama dengan Abu Bakar, sahabatnya yang paling jujur dan setia dan kelak selalu menjadi wakilnya hingga menggantikannya sebagai khalifah pertama umat Islam, mereka berjalan kaki menembus gelapnya malam. Pengejaran pun dilakukan oleh para eksekutor itu. Namun, keduanya selamat sampai ke Madinah dan disambut meriah oleh para sahabat yang lebih dulu berhijrah dan juga penduduk Madinah yang telah berikrar menjadi pelindung dan pendukung Nabi.

Bertahun-tahun kemudian. Nabi telah wafat meninggalkan kegemilangan sejarah Islam. Khalifah Abu Bakar pun telah wafat dan digantikan oleh sahabat utama yang lain, Umar bin Khattab. Khalifah kedua dalam sejarah Islam dari 4 khalifah yang termasuk khulafa-ul-rasyidin itu dikenal sebagai pemimpin yang meletakkan fondasi administrasi modern. Salah satunya adalah pembuatan kalender Islam atau yang saat ini dikenal dengan kalender hijriyah.

Suatu kali Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Abu Musa Al-As'ari, gubernur Basrah, bawahannya. Sang gubernur mengeluh kepada Umar karena surat-surat itu tidak bertanggal. "Telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda, tanpa tanggal." Abu Musa kebingungan karena tanpa adanya penanggalan ia kesulitan mengadministrasi surat-surat itu sekaligus memverifikasi waktunya.

Mendengar hal itu Umar bin Khattab segera mengumpulkan para sahabat Nabi yang masih hidup dan meminta saran. Berbagai usul mengemuka. Paling tidak dicatat ada 4, yaitu penanggalan dimulai sejak kelahiran atau kematian Nabi, pengangkatan kenabian yaitu ketika Nabi berusia 40 tahun, menggunakan kalender yang saat itu sudah ada yaitu kalender Romawi, atau berpatokan pada hijrah Nabi. Akhirnya, musyawarah itu menghasilkan kesepakatan bahwa awal mula kalender Islam dimulai sejak Nabi hijrah dan awal tahun ditetapkan setiap 1 Muharram.

1 Muharram Tahun 1 H bertepatan dengan 16 Juli 622 M. Peristiwa penetapan kalender hijriyah ini terjadi pada tahun 638 M atau tahun ke 17 H.

                                                       ***

Ada yang menarik pada 1 Muharram 1440 H tahun ini. Tanggal 1 bertepatan dengan bulan September. Bulan yang sama ketika Nabi berhijrah. Sebagaimana diketahui, 1 Muharram tahun 1 H bertepatan dengan 16 Juli 662 M, atau maju sekitar 2 bulan di kalender masehi karena Nabi berhijrah di bulan September 662 M. Maka menyelami apa yang terjadi pada bulan September pun menjadi hal menarik lainnya. Terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat Islam.

Tapi, sebelum itu mari kita tengok dulu sejarah bulan September itu sendiri. September adalah bulan ketujuh dalam penanggalan Romawi awal. Namun, karena terjadi perubahan awal tahun dari bulan Maret ke Januari maka September menjadi bulan kesembilan meskipun arti dari September itu sendiri adalah ketujuh.

Beberapa peristiwa menarik yang menghiasi ingatan umat di bulan September di antaranya adalah Peristiwa G 30 S/1965 dan pemboman menara kembar WTC pada 11 September 2001 yang dampaknya mengubah peta politik dunia Islam hingga hari ini.

Kembali ke masa saya sekolah dasar di medio 90-an. Saya mendapati doktrin sejarah bahwa G 30 S adalah pengkhianatan. Masa itu Soeharto masih menjadi presiden. Narasi yang dijejalkan ke ingatan publik dapat dinikmati setiap 30 September dengan adanya kewajiban pemutaran film Pengkhianatan Gerakan G30S/PKI di televisi. Ingatan publik diindoktrinasi bahwa Soeharto adalah pahlawan yang menumpas para pengkhianat. Film yang diproduksi pada 1984 dan disutradari Arifin C. Noer itu adalah satu-satunya narasi yang ada saat itu, hingga muncul narasi lain saat Soeharto memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai presiden setelah berkuasa selama 32 tahun, pada 1998.

Saya juga mendapati di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang diajarkan di madrasah-madrasah saat itu bahwa komunisme adalah musuh Islam. Salah satu kehebatan umat Islam Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pelajaran SKI, adalah kemampuan menumpas gerakan komunisme. Kita tidak diajari berpikir kritis bagaimana membaca peristiwa sejarah. Tentang korban-korban yang kemudian berjatuhan di banyak tempat sebagai akibat dari propaganda pengkhianatan "G30S/PKI" yang dilancarkan pemerintah saat itu. Tentang peran pemuda-pemuda Islam yang dijadikan senjata menumpas saudaranya sesama anak bangsa karena perbedaan ideologi yang itu diulang dan terus diulang menjadi kebenaran yang sulit dibantah.

Saat itu tidak pernah ada narasi-narasi lain yang berani menyelisihi versi resmi pemerintah Orde Baru bikinan Soeharto. Tidak pernah misalnya saya mendapati cerita tentang seorang ajudan Sukarno yang ditangkap, dipenjarakan tanpa proses pengadilan yang layak, dan berbagai kisah serupa. Yang kemudian setelah dibebaskan ia bertrafnsformasi menjadi tokoh pendidikan yang sangat berkontribusi bagi sekolah-sekolah Islam. Bahwa banyak hal yang dulunya dicap hitam-putih ternyata tidak sepenuhnya benar karena ternyata masih ada warna-warna lain yang bisa digunakan untuk mengisi lembar kehidupan seseorang.

Atau, tentang peristiwa 11 September 2001. Peristiwa yang kemudian dijadikan alasan bagi proyek "Perang Melawan Teror" yang ternyata dimaksudkan untuk melegitimasi kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang negara-negara berpenduduk Islam seperti Irak dan Afghanistan. Sampai saat ini bahkan kita tidak pernah yakin bahwa senjata pemusnah massal yang dituduhkan kepada Irak benar-benar ada. Yang tersisa kemudian adalah kehancuran total wilayah itu yang kemudian konfliknya menyebar ke negara di sekitarnya seperti Libia, Mesir, Syria, dan lain-lain. Iran dan Turki bahkan saat ini sedang mengalami gejolak ekonomi yang luar biasa. Tentunya semua itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 11 September 2001 sebagai pemicunya.

                                                   ***

Hijrah sejatinya adalah berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bisa diartikan tempat atau perilaku, atau keyakinan. Hijrah sangat bergantung kepada niat atau tujuan di baliknya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menjelaskan tentang hubungan antara amal dan hijrah. Bahwa setiap amal perbuatan ditentukan dari niatnya. Barangsiapa berhijrah secara ikhlas karena Allah maka baginya pahala. Sebaliknya, jika hijrahnya karena tujuan dunia maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya di dunia sedangkan di akhirat tidak akan mendapatkan apapun.

Belakangan ini kata hijrah mengalami penyempitan makna. Hijrah kini diasosiasikan dengan perubahan penampilan. Para artis yang semula hidup glamor dan membuka aurat tiba-tiba mengubah gaya hidupnya menjadi lebih islami dan menutup auratnya. Mereka mengaku telah berhijrah. Hijrah direduksi menjadi tampilan jasadiyah semata. Tentu saja ini bukan hal buruk. Hijrah maknawiyah seringkali didahului oleh perubahan-perubahan fisik. Tentu perlu waktu bagi seseorang yang mengaku berhijrah agar bisa sampai ke tahapan hijrah maknawiyah.

Yang selanjutnya perlu dilakukan adalah istiqamah atau konsisten di atas nilai-nilai hijrah sebagaimana diperjuangkan oleh Nabi saat memutuskan menetap di Madinah 14 abad yang lalu. Niat hijrah hanyalah mengharap keridaan Tuhan semata, bukan karena dipicu oleh kepentingan duniawi.

Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H. ●