Kamis, 18 September 2014

Transportasi Publik dan Kualitas Hidup

Transportasi Publik dan Kualitas Hidup

Rhenald Kasali  ;   Pendiri Rumah Perubahan @Rhenald_Kasali
KORAN SINDO, 18 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Dulu, dari rumah saya di kawasan Jatimurni, Bekasi, kalau hendak mengajar di kampus Salemba, saya cukup berangkat dari rumah pukul 6.30 atau 07.00 pagi. Hanya dalam satu setengah jam saya sudah tiba, dan masih bisa menghirup udara segar. Lagi pula jalanan belum ramai. Ada macet, tapi tak seberapa.

Kalau mau mengajar ke kampus Depok, dari Salemba kami hanya butuh waktu sekitar satu jam. Paling hanya macet di perlintasan rel kereta api. Begitulah dilema akademisi yang harus mengajar dan mengikuti rapat di dua lokasi kampus yang berjauhan: satu di pusat Jakarta, satu lagi di Jawa Barat. Tetapi belakangan, sebelum matahari terbit saya sudah ingin segera berangkat. Itu pun harus melewati “jalan tikus”, menembus kampung yang kalau berpapasan dengan mobil lain terpaksa kami harus masuk ke pekarangan rumah masyarakat. Kalau telat sedikit dan matahari sudah naik, maka begitu masuk jalan tol, jalan sudah super padat. Dan akibatnya saya terlambat berjam-jam. Bukan tambah sejam, melainkan bisa tiga jam. Luar biasa! Itu berarti hari masih sekitar pukul 04.30.

Saya tidak sendiri, saya lihat tetangga dan masyarakat sekarang juga sudah meninggalkan rumahnya pagi itu. Ratusan motor bergerak cepat, sekali mobil berhenti klakson marah langsung terdengar dari motor di belakang yang jumlahnya, ampun, banyak sekali. Sebagian besar mereka hendak ke Jakarta. Apa yang mendorong mereka berangkat pada pagi buta?

Dalam suatu kesempatan, saya mendengar cerita mereka. Katanya, mereka yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta, seperti Bogor, Tangerang, Depok, atau Bekasi, kalau berangkat pagi buta sangat memungkinkan tiba di kantor lebih cepat, sejam saja. Jadi, sekitar pukul 05.30 sudah sampai. Setelah itu ada sebagian dari mereka yang masih bisa sarapan, kemudian melanjutkan tidurnya 1,5-2 jam di mobil atau di ruang kantor kalau pintu kantornya sudah buka. Sekitar pukul 08.00 mereka resmi mulai ngantor.

Mengapa tidak berangkat pukul 06.00? Seperti kata saya tadi, mereka bilang, kalau berangkat jam segitu, mungkin baru bisa sampai kantor pukul 09.00. Sesampai di kantor kondisi fisik dan emosinya pasti lelah. Siapa yang tak lelah didera kemacetan 2,5-3 jam di perjalanan? Belum lagi menghadapi tekanan dari rekan kerja yang sinis melihat kita terlambat.

Saya tercenung mendengar cerita mereka. Bagi Anda yang kurang yakin, silakan cek di kantor-kantor. Mungkin belum banyak yang melakoni cara hidup seperti ini, tetapi ada. Saya kira dalam beberapa waktu ke depan, kalau tak kunjung ada perbaikan dalam layanan transportasi publik, jumlahnya pasti akan semakin bertambah.

Celakanya, waktu pulangnya kita tak bisa menghemat waktu selain pulang lebih malam setelah sebagian besar orang sampai di rumah. Jadi hampir pasti semuanya tiba di rumah dengan perut lapar dan kondisi fisik yang sudah lunglai. Sementara rumah makan dan perpustakaan kompak pukul 22.00 sudah tutup. Padahal, mungkin banyak orang yang membutuhkan layanan mereka justru di saat jalan sedang macet-macetnya.

Dulu dan Sekarang

Itulah fenomena perubahan sosial yang terjadi di depan mata. Sungguh merisaukan. Kehidupan macam apa yang sebetulnya tengah dijalani oleh para pekerja yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta? Belum lagi para buruh yang hanya mampu tinggal di rumah kontrakan yang sempit jauh dari kantor.

Baiklah, saya tak ingin menyinggung soal produktivitas. Apalagi membandingkannya dengan pekerja negara-negara tetangga yang setiap hari hanya menghabiskan maksimal dua jam di jalan? Bukan itu yang membuat saya risau, melainkan apa jadinya masa depan keluarga Indonesia?

Apa jadinya dengan hubungan suami-istri (angka perceraian, konflik, dan KDRT) dan anak-anak, yang setiap hari mungkin hanya bertemu satu-dua jam dengan orang tuanya itu pun dengan kondisi fisik yang sudah sangat kelelahan. Dan, ingat kian banyak suami-istri yang keduanya sama-sama bekerja.

Dulu, mungkin kita masih mendengar cerita tentang keluarga yang rukun dan bahagia. Setiap hari bisa menikmati makan malam dan berdoa bersama. Kini, berapa banyak di antara mereka yang masih bisa makan malam bersama di ruang keluarga? Dulu mungkin kita masih mendengar ada orang tua yang memeriksa PR dan mendampingi anak-anaknya belajar.

Kini, berapa banyak di antara mereka yang masih punya waktu untuk melakukan hal ini? Dulu mungkin kita masih mendengar ada orang tua yang kerap menceritakan dongeng sebelum tidur pada anak-anaknya. Kini, berapa banyak di antara mereka yang masih sempat menceritakan dongeng sebelum tidur kepada anak-anaknya?

Sementara semua yang saya tanyakan di atas masih dilakukan traditional parents di negara-negara maju. Inilah kegelisahan saya sebagai orang tua sekaligus pendidik yang setiap hari berkawan dengan anak-anak Anda, apakah di kampus atau lewat social media.

Backbone Transportasi

Sekarang mari kita sejenak berangan-angan. Andai kita bangun jam 05.30, lalu berolahraga 20-30 menit. Jam 06.00, masih sempat sarapan bersama anak-anak, sebelum melepas atau mengantar mereka ke sekolah. Jam 06.30, mandi dan bersiap-siap pergi ke kantor. Lalu, jam 08.00 sudah sampai kantor. Bagi Anda yang tinggal di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi, dan bekerja di Jakarta, mungkinkah itu terjadi? Mimpi!

Sebaliknya, saya melihatnya sangat mungkin, dengan catatan, jangan pakai kendaraan pribadi. Lupakan pula bus kota, antarkota atau antarprovinsi. Satu-satunya moda yang memungkinkan Anda sampai ke kantor hanya dalam tempo satu jam adalah kereta. Bentuknya bisa monorel, atau kereta rel listrik. Itu sebabnya saya sangat jengkel ketika pembahasan monorel tertunda-tunda, bahkan terhenti. Kita jengkel ketika mendengar jalan tol baru enam ruas dikejar agar dibangun di tengah kota. Semua itu sama sekali tidak akan membantu mengurai masalah yang membuat kita menghabiskan begitu banyak waktu di jalan. Penambahan ruas jalan tol tadi hanya akan merangsang masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi.

Belajarlah dari negara-negara maju yang menjadikan kereta api sebagai backbone transportasi publik. Di sana, semua orang lebih suka menyimpan mobilnya di garasi, atau di area parkir stasiun, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke kantor dengan kereta. Tapi, jangan pembangunan rel dan keretanya diserahkan ke swasta. Semua mesti dikerjakan dan dibiayai oleh pemerintah, sehingga tak perlu memikirkan kapan investasinya bakal kembali. Ini bukan bisnis. Ini public service, yang menjadi tugas utama pemerintah untuk menyediakannya. Jadi sudah tidak selayaknya lagi pemerintah memikirkan return on investment. Apa lagi uang untuk membangun jaringan rel dan keretanya bukan uang pemerintah, tapi uang kita yang dipungut melalui pajak. Bedakanlah antara mengurus return (yang menjadi hitungan kaum bisnis) dengan mengurus keekonomian dan kesejahteraan (yang menjadi urusan negara).

Inilah waktunya bagi pemerintah untuk kembali ke khitahnya. Ini soal meningkatkan produktivitas pekerja, memperbaiki daya saing, meningkatkan kualitas hidup keluarga, masa depan anak-anak dan kebahagiaan banyak orang. Kalau pemerintah masih mau hitung-hitungan soal ini, sungguh bebal!

Wajah Ganda Jokowi-JK

Wajah Ganda Jokowi-JK

Romanus Ndau Lendong  ;   Dosen Universitas Bina Nusantara, Jakarta
KORAN SINDO, 18 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Sesuai janjinya, Jokowi-JK akhirnya mengumumkan postur kabinet, Senin, 15 September 2014. Kabinetnya terdiri atas 34 menteri dengan rincian 19 kementerian tetap, 6 kementerian berubah nama, 6 kementerian gabungan, dan 3 kementerian baru. Kursi menteri akan diisi oleh 18 profesional dan 16 dari partai politik.

Posisi wakil menteri dipertahankan di pos Kementerian Luar Negeri, lainnya dihilangkan. Tampak tidak ada perbedaan signifikan antara kabinet Jokowi-JK dan kabinet SBYBoediono yang juga terdiri atas 34 menteri. Perbedaan kecil hanya soal alokasi kursi menteri di kabinet SBY-Boediono yakni 14 dari profesional dan 20 dari parpol. Perbedaan kecil lain adalah pos wakil menteri yang mencapai 17 orang di antaranya untuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kemente-rian Pertanian.

Tidak ada perbedaan signifikan postur kabinet ini cacat dini Jokowi-JK. Soal ini tidak boleh diremehkan karena jauh sebelum dan selama kampanye pilpres, isu perampingan kabinet menjadi daya tarik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Jokowi- JK. Jadi, Joko-wi-JK harus mampu memberikan penjelasan yang jujur, rasional, dan argumentatif soal dipertahankan postur kabinet gemuk tersebut agar tidak dituding telah melakukan pembohongan publik.

Kegenitan Tim Transisi

Hal positif yang dilakukan Jokowi-JK sebelum menjalankan pemerintahannya adalah membentuk Tim Transisi. Secara teoritik, Tim Transisi berperan untuk melakukan berbagai kajian tentang gagasan/konsep, kelembagaan dan kualifikasi personalia yang memadai sebagai syarat untuk mewujudkan kabinet profesional yang mampu bekerja cepat, akurat, berkualitas, dan murah. Tim ini juga diperlukan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK. Sayangnya, tanggung jawab mahaberat dan mulia ini tidak ditunjang dengan keanggotaan Tim Transisi yang dapat diandalkan.

Keterpilihan Rini Soemarno sebagai ketua merefleksikan kuatnya dominasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selagi menjabat menteri perdagangan era Megawati Soekarnoputri, kinerja Rini tidak meyakinkan. Begitu pula kehadiran intelektual (Andi Widjajanto, Anies Baswedan) dan aktivis (Hasto Kristianto, Akbar Faisal) tidak mampu meyakinkan publik bahwa tim ini bisa bekerja optimal. Minimnya pengalaman anggota Tim Transisi dalam pemerintahan membuat tim ini gagal menghasilkan agenda-agenda yang meyakinkan sehingga bisa mengikat Jokowi-JK. Soal postur kabinet misalnya awalnya tim ini yakin bisa dirampingkan hingga 20 kementerian saja.

Jokowi juga kerap menyatakan bahwa kabinetnya akan ramping dan profesional. Tapi, gagasan ini dengan mudah dipatahkan oleh JK. Dengan dalil bahwa dirinya sudah lama di pemerintahan dan lebih berpengalaman, JK menegaskan bahwa postur kabinet tetap 34 kementerian sehingga Tim Transisi tidak boleh gegabah mengurangi itu. Mempertahankan 34 kementerian merupakan efek dari kuatnya dominasi JK.

Kenyataan ini menyingkap dua soal serius. Pertama, Tim Transisi dibentuk semata-mata untuk membangun citra bahwa kepemimpinan Jokowi-JK benar-benar dirancang dan dipersiapkan secara matang. Itu terlihat dari kegenitan tim untuk menebar wacana intelektual tentang berbagai rancangan perubahan.

Perlahan tapi pasti, publik sadar bahwa semua itu tidak lebih dari intellectual exercise, yang ramai dan asyik diperdebatkan, tapi sulit diadopsi menjadi keputusan politik yang mengikat dan operasional. Andi Widjajanto mengatakan bahwa Tim Transisi telah menyelesaikan tugasnya menyusun postur kabinet dan kualifikasi menteri, tapi soal keputusan akhir menjadi urusan Jokowi-JK.
Jika demikian, apa bedanya kajian akademis di berbagai perguruan tinggi dengan kerja Tim Transisi?

Kedua, sejak awal JK sudah tidak sepakat dengan gagasan perampingan kabinet yang digagas Jokowi. JK memang menjadi bagian dari perancang postur kabinet dengan 34 kementerian saat berpasangan dengan SBY periode 2004-2009. Namun, selama kampanye JK sengaja membiarkan gagasan ini berkembang sekadar untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas demi memenangkan Pilpres 2014. Sulit dibantah bahwa di sini Jokowi-JK sudah cacat secara etik karena menjanjikan sesuatu yang akhirnya tidak akan mereka laksanakan.

Wajah Ganda

Demi membangun pemerintahan yang kuat dan optimal bekerja untuk rakyat, Jokowi-JK menjanjikan bahwa kabinetnya akan didominasi oleh profesional murni. Kualifikasi menteri dipatok tinggi yakni memiliki kompetensi, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Jokowi-JK juga membuka kemungkinan kader partai menjadi menteri, tapi kader bersangkutan harus meletakkan jabatannya di partai. Di samping itu, merujuk pada koalisi gemuk kabinet SBY-Boediono yang didominasi kader partai, Jokowi-JK bertekad merampingkan itu.

Jokowi-JK juga mendeklarasikan koalisi partai tanpa syarat. Partai Golkar yang ingin merapat dengan konsesi beberapa kursi menteri ditolak karena tidak sesuai proposal koalisi Jokowi-JK. Terkesan bahwa koalisi ini bisa secara mandiri berjalan tanpa didukung partai lain di luar PDIP, PKB, Hanura, NasDem, dan PKPI. Tapi, belum lagi berkuasa, Jokowi-JK sudah menerapkan politik wajah ganda. Pertama, jatah kursi ternyata dibagi hampir merata antara profesional dan partai. Jokowi memang menyebutnya profesional partai. Tapi, Jokowi lupa bahwa profesional bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat, sementara kader partai tidak.

Kasus korupsi yang melibatkan beberapa menteri di era SBY-Boediono bukti bahwa kader partai tidak mungkin sepenuhnya bisa profesional karena mereka juga bertanggung jawab untuk menutupi kelemahan keuangan kekuatan politiknya. Syarat melepas jabatan bagi kader partai yang menjadi menteri juga tinggal sayup-sayup.

Kedua, meski mengaku tidak merasa terancam dengan manuver politik oposisi yang digalang Koalisi Merah Putih (KMP), diam-diam Jokowi-JK melobi berbagai kekuatan politik untuk memperkuat koalisinya. JK bahkan menyatakan telah menyiapkan jatah kursi menteri bagi partai yang mau bergabung dengan pemerintah. Jika kelak anggota koalisi Jokowi-JK bertambah, tekad untuk membentuk kabinet yang profesional dan total bekerja untuk rakyat menjadi sulit diwujudkan. Di mana pun koalisi multipartai yang gemuk cenderung lemah, lamban, dan boros. Lemah karena mudah pecah setiap ada perbedaan kepentingan, lamban karena pengambilan keputusan yang bertele-tele, dan boros karena menghabiskan banyak anggaran untuk menjaga soliditas koalisi.

Daulat Pangan

Daulat Pangan

Khudori  ;   Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat,
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
KORAN SINDO, 18 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Beban yang dipikul sektor pertanian kian berat. Di satu sisi sektor ini menampung lebih sepertiga tenaga kerja. Di sisi lain bertahuntahun sektor pertanian tumbuh rendah. Sektor manufaktur yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja jauh panggang dari api. Akibat surplus tenaga kerja, kemiskinan menumpuk di sektor pertanian.

BPS mencatat, dari jumlah penduduk miskin 28,28 juta orang, Maret 2014, 63% tinggal di desa yang sebagian besar petani. Sebagai produsen pangan petani jadi kelompok paling terancam rawan pangan. Lahan pertanian kian sempit dan kelelahan. Keuntungan pertanian on farm belum menjanjikan, produktivitas aneka pangan melandai, diversifikasi pangan gagal, jumlah penduduk kian banyak, sementara karena deraan kemiskinan konversi lahan pertanian berlangsung kian masif. Bukan hanya lahan, petani pun terancam punah. Menurut Sensus Pertanian 2013, selama satu dekade terakhir jumlah keluarga petani menurun 5 juta, dari 31,17 jadi 26,13 juta.

Pertanian dijauhi karena tak menjanjikan kesejahteraan dan masa depan. Menurut BPS, pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rata-rata Rp12,4 juta/tahun atau Rp1 juta/bulan. Pendapatan ini hanya menopang sepertiga kebutuhan. Sisanya disumbang dari kegiatan di luar pertanian, seperti ngojek , berdagang, danjadipekerjakasar. Fakta ini menunjukkan tidak ada lagi ”masyarakat petani”, yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu.

Pertanian dijauhi tenaga kerja muda terdidik. Menurut Sensus Pertanian 2013, lebih sepertiga pekerja sektor pertanian berusia lebih 54 tahun. Pertanian terancam gerontrokrasi. Ini terjadi karena pertanian mengalami destruksi sistemis di semua lini: di on farm, off farm, serta industri dan jasa pendukung. Otonomi daerah dan desentralisasimembuatKementerian Pertanian tidak punya ”tangan dan kaki” di daerah. Ditambah sikap pemerintah daerah yang tidak memandang penting pertanian membuat, sektor pertanian rapuh di segala lini.

Sejak 2007 Indonesia defisit perdagangan pangan. Impor pangan melesat lebih cepat ketimbang ekspor, sehingga defisit cenderung melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia sebesar 4,87% per tahun tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi domestik. Nilai impor paling besar disumbang gandum, kedelai, beras, jagung, gula, susu, daging dan bakalan sapi, aneka buah dan bawang putih. Selama satu dekade terakhir ketergantungan Indonesia pada pangan impor nyaris tak berubah: 100% untuk gandum, 78% kedelai, 72% susu, 54% gula, 18% daging sapi, dan 95% bawang putih. Sebagian besar diimpor dari negara-negara maju.

Indeks keamanan pangan Indonesia, seperti diukur dalam Global Food Security Index, terus merosot: dari posisi 62 dari 105 negara (skor antara 0-100) pada 2012 anjlok ke posisi 72 dari 109 negara pada 2014. Posisi negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Tiongkok dan Filipina lebih baik daripada Indonesia. Negara-negara industri maju sekalipun tak abai persoalan pangan, tecermin dari skor mereka yang tinggi. Misalnya Amerika Serikat dengan skor 89,3 di posisi puncak. Jepang dan Korsel berada di posisi terhormat, masing-masing ke-21 dengan skor 77,8 dan ke- 25 dengan skor 73,2.

Kedaulatan pangan Indonesia kian rapuh dan rentan oleh fluktuasi harga pangan dunia dan perubahan iklim ekstrem yang sulit diantisipasi. Instabilitas harga pangan selalu berulang akibat dominasi orientasi pasar dalam kebijakan pangan.

Presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, berjanji menempatkan pertanian pada posisi penting guna mengembalikan kedaulatan pangan. Ini ditempuh lewat sejumlah langkah: membagikan 9 juta hektare lahan ke petani, menambah kepemilikan lahan dari 0,3 hektare jadi 2 hektare, membangun irigasi/embung, mencetak 1 juta hektare lahan baru, mendirikan bank pertanian, mendorong industri pengolahan.

Langkah ini tak cukup guna membangun kedaulatan pangan. Agar berdaulat pangan, pertama-tama petani sebagai pelaku utama harus berdaulat. Petani berdaulat bila memiliki tanah, bukan penggarap, apalagi buruh. Karena itu, pertama , untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan, akses dan kontrol petani pada sumber daya penting (tanah, air, benih, teknologi, dan finansial) harus dijamin lewat reforma agraria. Tanpa jaminan akses dan kontrol sumber daya produksi kedaulatan hanya omong kosong.

Kedua, sumber daya penting harus dikelola seoptimal mungkin guna memproduksi aneka pangan sesuai keragaman hayati dan kearifan lokal. Langkah peningkatan produksi, produktivitas dan efisiensi usaha tani dan tata niaga tak bisa ditawar-tawar. Kebijakan ini harus ditopang perluasan lahan pangan, perbaikan infrastruktur, pembenahan sistem informasi harga, pasar, dan teknologi. Perluasan lahan merupakan keniscayaan karena ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 m2 untuk sawah (451 m2 bila digabung lahan kering), jauh dari Vietnam (960 m2), Thailand (5.226 m2), Tiongkok (1.120 m2).

Ketiga, perlindungan petani terhadap sistem perdagangan yang tidak adil. Dalam lingkup sosial-ekonomi, negara perlu menjamin struktur pasar yang jadi fondasi pertanian, baik domestik maupun dunia, merupakan pasar yang adil. Liberalisasi kebablasan mesti dikoreksi. Lalu dikembangkan perdagangan adil buat petani dengan mengadopsi harga pantas (fair price ): harga break even point (BEP), plus asuransi gagal panen (50% dari BEP), tabungan masa depan, dan tabungan pengembangan usaha (masing-masing 10% dari BEP). Perdagangan adil membuat petani berdaya karena mereka punya asuransi dan dana investasi.

Dalam konteks lingkungan alam, petani perlu perlindungan atas pelbagai kerugian bencana. Negara perlu memberi jaminan hukum bila itu terjadi petani tak menderita. Pendek kata, semua yang menambah biaya eksternal petani, menurunkan harga riil produk pertanian dan struktur yang menghambat kemajuan pertanian perlu landasan hukum yang kuat agar perlindungan petani bisa dilaksanakan sebagai kewajiban negara (Pakpahan, 2012). Karena UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih jauh dari memadai.

Keempat, mengembalikan fungsi negara sebagai stabilisator harga pangan strategis. Caranya, merevitalisasi Bulog dengan memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tetapi juga mengelola sejumlah komoditas penting lain disertasi instrumen stabilisasi yang lengkap, seperti cadangan, harga (atas dan bawah), pengaturan impor (waktu dan kuota), dan anggaran yang memadai. Impor komoditas pangan pokok yang semula diserahkan swasta bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya pada Bulog. Ini akan mengeliminasi kuasa swasta dalam mengontrol harga dan mereduksi praktik rente.

Agar peta jalan kedaulatan pangan berjalan, perlu dua syarat: anggaran memadai dan kelembagaan yang powerful. Selama reformasi pertanian dipinggirkan. Politik pembangunan dan anggaran menjauh dari pertanian. Pertanian dinilai tidak lagi penting. Kelembagaan yang mengurus pangan dibubarkan. Padahal, sejarah negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan yang lain mengajarkan tidak ada negara yang ekonominya maju dan stabil tanpa ditopang pertanian. Meskipun ekonomi mereka sudah tergantung pada pertanian, tidak serta-merta pertanian ditinggalkan. Justru pertanian diperkuat dengan anggaran dan aneka perundangan. Pertanian ditaruh di tempat terhormat: sebagai persoalan bangsa. Untuk berdaulat pangan, Jokowi-JK harus menempatkan pangan dan pertanian sebagai persoalan bangsa.

Federasi Advokat Indonesia

Federasi Advokat Indonesia

Amzulian Rivai  ;   Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
KORAN SINDO, 18 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang semakin terbuka, mengglobal, dan sangat dinamis sekarang ini kehadiran advokat semakin diperlukan. Kesadaran pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan jasa advokat juga meningkat. Kondisi itu sejalan dengan peningkatan animo lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan di fakultas hukum.

Selain itu, kualitas dan profesionalitas para advokat juga cukup variatif. Untuk waktu yang lama ada kesan bahwa syarat menjadi advokat ”tidak terlalu sulit”. Ada banyak organisasi advokat yang dapat menjadi wadah guna mengantarkan seseorang menjadi advokat. Selama ini masing-masing organisasi advokat memiliki caranya sendiri untuk merekrut advokat. Akibat itu, masyarakat mendapatkan kemampuan advokat yang cukup timpang antardaerah. Isu lain yang hingga saat ini belum juga tuntas adalah soal bagaimana format ideal organisasi advokat Indonesia? Apakah cukup satu saja (single bar association) ataukah banyak organisasi advokat (multi bar association)? Dalam rencana merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat justru isu ini yang lebih mengemuka.

Tunggal atau Banyak Wadah

Mungkin tidak banyak kalangan nonhukum yang mengetahui bahwa Indonesia memiliki delapan organisasi advokat. Delapan organisasi itu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Perseteruan antarorganisasi advokat masih cukup dirasakan masyarakat.

Ini terjadi karena masing-masing mengklaim sebagai organisasi yang benar dan paling berhak eksis. Dalam perseteruan ini, yang paling dirugikan adalah para pencari keadilan yang mengandalkan soliditas dan profesionalitas para advokat. Aura perseteruan antarorganisasi advokat masih terasa. Salah satu perbedaan pendapat adalah mengenai Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) No. 089/ KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010. SKMA itu memerintahkan Ketua PT Se-Indonesia untuk mengambil sumpah calon advokat yang diusulkan Peradi seba-gai satusatunya wadah tunggal organisasi advokat yang disepakati antara Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Peradi.

Namun, belakangan KAI menolak kesepakatan yang ditandatangani pada 24 Juni 2010 itu. Salah satu alasannya, atas dasar SKMA tersebut mengakibatkan sejumlah calon advokat di luar Peradi tidak dapat disumpah di PT dan mengalami kesulitan beracara. Itu pula sebabnya topik yang tetap mengemuka terkait revisi Undang-Undang Advokat adalah apakah organisasi advokat di Indonesia sebaiknya satu saja ataukah boleh berjumlah banyak? Faktanya, saat ini di Indonesia ada delapan organisasi wadah para advokat. Ada pihak yang meyakini kualitas advokat Indonesia hanya akan tercipta apabila para advokat bernaung dalam satu organisasi.

Melalui ”wadah tunggal ini” lebih terkontrol mekanisme ujian dan kontrol terhadap para advokat. Sebaliknya akan sulit apabila ada banyak organisasi advokat yang menerapkan standar berbeda. Ada dua masalah ketika ada upaya menjadikan wadah tunggal para advokat dalam kondisi telah ada delapan wadah advokat. Apakah kedelapan organisasi itu meleburkan diri menjadi satu wadah tunggal ataukah dibentuk semacam federasi advokat yang menaungi seluruh organisasi advokat? Namun, bukan juga tidak ada pemikiran untuk menjadikan Indonesia memiliki organisasi advokat yang banyak.

Para advokat diberi kebebasan untuk membentuk organisasi advokat sebagaimana prinsip kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945. Ada yang berpendapat bahwa Pasal 28 ayat 1 UU No 18/2003 tentang Advokat yang hanya mengakui organisasi tunggal advokat akan mengancam tujuan dari pembentukan UU itu. Frasa yang menyatakan satu-satunya dalam Pasal 28 ayat 1 UU Advokat dapat membunuh organisasi advokat yang tidak diberikan pengakuan dalam praktik dan itu telah melanggar HAM.

Advokat Harus Lebih Baik

Seharusnya misi merevisi UU Advokat untuk mendapatkan advokat yang lebih baik siap bersaing dalam lingkungan global. Sebenarnya tidak soal organisasi advokat itu tunggal atau berjumlah banyak. Justru yang relevan itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas advokat Indonesia agar mampu bersaing secara internasional, termasuk dalam menghadapi AFTA 2015. Seandainya tidak dapat ditunda, revisi Undang-Undang Advokat harus juga menitikberatkan kepada persoalan selain soal jumlah wadah berhimpun, juga soal bagaimana pendidikan calon advokat dan pendidikan lanjutan bagi advokat.

Sulit untuk mendapatkan advokat berkualitas jika ada banyak organisasi advokat yang menciptakan keragaman pola rekrutmen, standar penilaian, dan sistem kelulusan. Mungkin patut dipertimbangkan para advokat harus lulus terlebih dahulu pendidikan magister advokat (S-2). Gelar magister advokat dijadikan persyaratan formal untuk mengikuti ujian profesi advokat. Perlu disepakati mekanisme pengawasan advokat dengan lembaga pengawas yang kredibel. Lembaga tersebut harus memiliki kewibawaan dalam menindak para advokat yang melanggar kode etik.

Federasi Advokat

Sebaiknya wadah organisasi advokat Indonesia berbentuk federasi. Penjelasan sederhananya eksistensi delapan organisasi yang ada (bahkan lebih) tetap diakui, namun semua bergabung dalam satu ”wadah federal” sebagai organisasi induk. Kita tidak dapat meniadakan realita bahwa wadah advokat Indonesia selama ini memang tidak tunggal. Harus ada jaminan pengurus federasi advokat ini adalah para advokat yang tergabung dalam delapan organisasi yang ada. Tidak boleh ada dominasi advokat tertentu saja yang duduk dalam organisasi federasi tersebut.

Jika ditafsirkan ada dominasi dan diskriminasi, apa pun nama wadah tunggal berusaha dibentuk tidak akan bertahan lama. Namun, harus ada kepatuhan dari para advokat bahwa hanya organisasi federal itulah yang memiliki kewenangan lintas organisasi. Kewenangan menentukan persyaratan menjadi advokat, kurikulum pendidikan, dan standar kelu-lusan sungguh bebas dari praktik KKN. Mungkin apa yang terjadi sekarang ini sama dengan konsep federasi di mana Peradi sebagai induk semua organisasi advokat. Tinggal lagi semua advokat menerima kehadiran Peradi yang mengayomi semua advokat tanpa ada tuduhan bersikap diskriminatif.

Pemerintah juga tidak boleh ditafsirkan terlalu campur tangan terhadap organisasi profesi. Jangan sampai revisi UU Advokat diartikan sebagai campur tangan pemerintah dan sebagai upaya mempreteli Peradi yang sudah eksis. Itu sebabnya jangan memaksakan pengesahan revisi UU Advokat dalam kondisi silang pendapat yang sangat tajam sekarang ini. Jangan-jangan UU No 18/2003 tersebut sama sekali belum perlu direvisi. Walau begitu, ada juga argumentasi bahwa rencana revisi UU Advokat itu karena selama ini advokat dinilai tidak menunjukkan soliditas. Kita menghargai hak untuk berserikat sehingga ada beragam wadah. Namun, tidak juga berarti boleh mengesampingkan upaya menghadirkan advokat berkualitas melalui wadah tunggal dalam bentuk federasi advokat tersebut.

Pendidikan Tinggi dan Riset

Pendidikan Tinggi dan Riset

Bambang Setiaji  ;   Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
KORAN SINDO, 17 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Pendidikan tinggi meliputi jenjang D-1 sampai S-3 yang fungsinya bergradasi dari menyiapkan tenaga kerja terampil ke tenaga profesional dan peneliti. Mereka diharapkan dapat menjadi tenaga yang berkualitas di berbagai industri. Apa masalah utama kita?

Industri tinggi seperti elektronik, transportasi, mobil dan motor, industri telekomunikasi, dan komputer masih didominasi negara maju dan impor. Indonesia merupakan pasar besar, tetapi kita tidak berpartisipasi dalam membuat, bahkan cenderung menjual kekayaan alam dan menukarkan kepada barang- barang tersebut. Pengembangan ekonomi dalam arti yang sebenarnya haruslah bertumpu pada riset dan pengembangan teknologi yang kemudian oleh pengusaha diaplikasikan dalam industri. Sudah saatnya riset dan ekonomi menyatu. Bila departemen pendidikan dipecah, ada baiknya sekolah dasar sampai menengah berada dalam koordinasi menko kesra, tetapi pendidikan tinggi dan riset berada dalam koordinasi menko ekuin. Ini untuk memberikan nuansa perubahan dengan skala besar.

Politik Belanja Pemerintah

Peran pemerintah dengan anggaran pembeliannya yang besar akan memberi kesempatan industri tinggi serta riset di dalamnya semakin berkembang. Pengembangan misalnya mobil nasional dengan BBM konvensional dan mobil listrik. Industri ICT bisa dikembangkan dengan politik anggaran dari pemerintah. Pembelian dari pemerintah akan memberi kesempatan industri untuk berlanjut dan riset teknologi yang menyertainya juga berkembang. Wacana penggantian mobil menteri ini kesempatan emas, mungkin dalam tiga atau empat tahun memakai mobil lama dari dan pada tahun kelima mobil ESEMKA yang lebih berkualitas sudah siap. Mobil nasional tentu saja tidak harus diciptakan semua di dalam negeri.

Kerja sama dengan produsen mobil luar untuk berbagai komponen tentu saja diperlukan. Menugaskan salah satu BUMN untuk merakit mobil nasional adalah yang paling mungkin mengingat misinya sebagai pionir. Sekolah vokasi (D-1) automotif perlu terus dikembangkan diberi tugas yang sesuai dan perguruan tinggi diberi kesempatan melakukan riset pengembangan dari desain sampai pada inovasi yang memungkinkan dari komponen mobil. Visi maritim pemerintahan baru pantas disambut dengan sekolah vokasi nelayan modern. Pada riset bidang pangan bioteknologi harus terus-menerus dilakukan. Kita berlomba dengan waktu.

Penduduk kita masih bertambah tiga juta orang setahun. Jumlah ini sepadan dengan satu negara kecil setiap tahun. Agenda penelitian untuk memenuhi kebutuhan pangan baik secara intensifikasi yaitu perlunya meningkatkan produktivitas untuk memenuhi pertumbuhan tiga juta penduduk per tahun dan ekstensifikasi dengan memuliakan kembali tanah yang telantar di luar Jawa. Sekolah SMK peternakan dan pengolahan daging modern perlu dibentuk. Harus ditambahkan kata modern untuk memberi sugesti kebaruan untuk menarik generasi muda.

Sebagai pionir sekali lagi perlu dibentuk BUMN sapi untuk misalnya mengembangkan sapi di NTT dan Papua. Papua dengan rumput menghijau sepanjang tahun sungguh memalukan kita mengimpor sapi. Di pelabuhan Sorong sapi itu sudah diolah oleh BUMN perintis dan harus dapat dipasarkan di supermarket. Ini harus dikaitkan dengan izin supermarket dengan kata lain bekerja all out . Riset energi terbarukan dari tanaman mungkin menimbulkan konflik dan masalah, mobil dan motor berbasis baterai adalah solusinya. Energi dari batu barayangramahlingkungan, gas, panas bumi, angin, energi surya, dan energi nuklir yang akan menuai reaksi internasional harus digarap secara simultan.

Angka Partisipasi Perguruan Tinggi

Beban riset di atas tentu saja diperuntukkan untuk universitas kelompok atas, bagaimana dengan perguruan tinggi menengah bawah apakah peran pentingnya dalam bidang ekonomi. Kemajuan bangsa tidak lain terletak pada kualitas SDM secara umum, peran perguruan tinggi untuk memperbaiki SDM akan melahirkan kualitas usaha-usaha yang ada dari bisnis-bisnis kecil dalam keluarga sampai pada perusahaan-perusahaan yang dikelola secara profesional. Yang penting integrasi pendidikan tinggi dengan permasalahan bangsa terus harus dilekatkan, merespons dari lemahnya mental, moral yang rendah, korup, dan masalah ekonomi, manajemen, dan teknologi.

Tingkat partisipasi ke perguruan tinggi memberikan kontribusi kemajuan bangsa secara umum. PTN hanya berjumlah 100 dan 52 di bawah Kementerian Agama. PTS berjumlah lebih dari 3000, peran PTS dalam meningkatkan partisipasi umum ini perlu. Pemerintah masih bisa berperan di PTS dengan lima hal: 1) Penempatan PNS di PTS, 2) Pembayaran sertifikasi pendidik, 3) Hibah-hibah program dan peralatan, 4) Beasiswa studi lanjut di dalam dan luar negeri, 5) Membiayai berbagai penelitian.

Di samping daftar di atas untuk mempercepat ada program studi dan penelitian yang mendukung visi negara maritim, kepelabuhanan, dan perkapalan juga sangat memungkinkan penempatan program studi pemerintah yang mendukung baik di PTN dan PTS. Di PTN hal tersebut bukan barang baru, melainkan bisa juga ditempatkan program milik pemerintah di PTS. Ini sudah ada payung hukumnya, hanya memerlukan sedikit inovasi yaitu: 1) Mengangkat dan menempatkan sekitar 20 pengajar di PTS yang terkonsentrasi pada prodi baru yang dinginkan. 2) Kebutuhan laboratorium diadakan dengan hibah, 3) Manajemen prodi dititipkan kepada PT swasta dengan kontrak.

Internasionalisasi Perguruan Tinggi dan Publikasi

Globalisasi dan internasionalisasi mendorong perguruan tinggi menjalin hubungan antarbangsa. Profesor dan pengajar profesional serta mahasiswa melakukan mobilisasi pendidikan dan penelitian. Globalisasi pendidikan merupakan pemantik dari globalisasi sosioekonomi. Diharapkan, 10% dari perguruan tinggi di Indonesia bermain pada ranah global. Perguruan tinggi di dunia dilakukan ranking dengan penilaian berbagai sektor. Di antara sektor yang ada yang paling menghasilkan riset dan publikasi ilmiah. Publikasi di jurnal ilmiah diberi poin yang tinggi dalam tugas para pengajar.

Namun, riset dan publikasi tersebut sering tidak terkait pengembangan industri dalam negeri. Sebaliknya, sering riset dan publikasi tersebut merupakan kebutuhan negara maju. Poin yang lebih tinggi perlu diberikan kepada karya-karya yang bermanfaat pada pengembangan sosial dan ekonomi dalam negeri. Menulis di koran seperti ini sangat penting dalam mencerahkan bangsa daripada publikasi jurnal untuk kepentingan industri di negara maju. Menulis di jurnal internasional untuk mata rantai industri negara maju poinnya 40, sedangkan karya kami ini hanya bernilai 1 poin.

Kado Pahit di Akhir Jabatan

Kado Pahit di Akhir Jabatan

Marwan Mas  ;   Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa 45, Makassar
KORAN SINDO, 17 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Penetapan tersangka Jero Wacik, mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi indikasi bahwa kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diwarnai pengemplang uang negara.

Wajar jika publik menilai Presiden SBY telah gagal memimpin kabinetnya dari godaan korupsi. Betapa tidak, Jero sebagai orang dekat SBY adalah menteri aktif ketiga yang dijerat korupsi oleh KPK setelah Menpora Andi Alifian Mallarangeng dan Menteri Agama Suryadharma Ali. Substansi dalam memerangi korupsi masih jauh dari harapan sebab bukan hanya jajaran menterinya yang diduga terlibat korupsi. Tidak sedikit kader Partai Demokrat yang dipimpin SBY meringkuk dalam penjara karena korupsi. Misalnya, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Nazaruddin, Hartati Murdaya, Jero Wacik, dan Sutan Bathoegana yang merupakan kader pilihan.

SBY selaku ketua umum Partai Demokrat tidak mampu membina moral dan integritas kadernya agar tidak korupsi. Itulah kado terpahit dalam mengakhiri masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang kontradiksi dengan ikon SBY yang akan serius memberantas korupsi di jajaran pemerintahannya. Hanya satu keberhasilan SBY yaitu pada pemberian keluasan bagi KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk memproses semua kasus korupsi.

SBY tidak mengintervensi penyidikan dan proses hukum di pengadilan. Tetapi, sikap itu tidak terlepas dari semakin kuatnya peran publik, aktivis antikorupsi, pers, dan mahasiswa yang terus mengawasi proses hukum. SBY akan menggali lubang sendiri jika berani mengusik kinerja polisi, kejaksaan, KPK, dan pengadilan dalam pemberantasan korupsi. Peran civil society yang begitu kuat setidaknya memaksa penguasa untuk tidak mengintervensi proses hukum keluar dari jalurnya seperti saat Orde Baru.

Mafia Migas

Kualitas korupsi di Kementerian ESDM menjadi urgen ditelisik mengingat posisi Jero sangat strategis dalam mengendalikan sektor minyak dan gas bumi (migas) dari hulu hingga hilir dengan nilai perdagangan ratusan triliun rupiah. Sangat mungkin KPK membongkar mafia migas yang sudah lama diintai sebab para mafia menjadi parasit di Kementerian ESDM. Ulah mereka menyebabkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat. Terkait dugaan permintaan dana untuk kepentingan biaya operasional menteri ESDM seperti diungkap KPK.

Ini diperkuat oleh fakta persidangan dengan terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor Jakarta, 25 April 2014 bahwa Pertamina menjadi sasaran pemalakan. Jaksa KPK memperdengarkan rekaman hasil sadapan pembicaraan Waryono dengan Rudi yang diperdengarkan dalam sidang. Saksi mantan Sekjen ESDM Waryono butuh dana talangan. Tentu ada kaitannya dengan temuan KPK uang USD200.000 di ruang kerja Waryono. Publik berharap pemerintahan baru nanti tidak tersandera oleh mafia pajak, apalagi Jokowi pernah berjanji akan menumpas segala mafia, baik mafia migas, perpajakan, maupun mafia pertanahan.

Betapa tidak, cengkeraman mafia begitu sulit disentuh lantaran diduga kuat melibatkan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Lebih dari itu, Jokowi-JK juga harus memilih menteri yang antikorupsi. Tetapi, sinyal yang dikirim Jokowi-JK yang menetapkan 34 kementerian yang jumlahnya sama dengan kabinet SBY bisa menjadi blunder awal sebab kontradiksi dengan janjinya yang akan membangun struktur kementerian yang ramping. Pembagian 18 menteri untuk kalangan profesional dan 16 jatah menteri untuk profesional partai politik bisa diartikan kalau proses transaksional dengan partai pendukung sudah mulai terjadi.

Padahal, koalisi yang dibangun selalu didengungkan tidak ada transaksi. Meski KPK bertekad membongkar berbagai kasus megakorupsi, keberhasilannya sangat ditentukan oleh political will presiden. Kalau Jokowi benar-benar berkomitmen memberantas korupsi, tidak akan ada satu pun halangan bagi KPK menjalankan misinya. KPK tidak boleh berhenti hanya sampai menteri sebab jaringan mafia migas begitu kuat yang terusmenerus merecoki penghasilan negara dari sektor migas.

Lanjutkan Pengungkapan

Keberhasilan KPK mengembangkan penyidikan dari gratifikasi sampai dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak terlepas dari penangkapan Rudi. Apalagi Jero Wacik memiliki benang merah sebagai penentu keluar kebijakan pengendalian dan pengelolaan bisnis migas. KPK memiliki pijakan untuk melanjutkan mengungkap mafia migas sebab tidak mungkin para pebisnis migas mau memberi uang pelicin kepada menteri tanpa ada sasaran lebih besar yang diharapkan. Mereka begitu enak ongkang-ongkang kaki menerima fee yang bertahun-tahun menikmati licinnya bisnis migas.

Jika aktivitas mereka bisa dihentikan atau minimal mengurangi intensitasnya, tentu berpengaruh positif terhadap penghasilan negara dari sektor migas dan pengurangan subsidi BBM. Beroperasinya mafia di sejumlah kementerian yang diduga dibentengi elite partai politik menyebabkan program kerja pemerintah tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Lebih celaka hambatan itu memang sengaja diciptakan agar bisa mendapat uang pelicin dari pengusaha yang berjuang mendapatkan proyek atau mengurus izin usaha. Laksana rumput liar, para mafia di berbagai kementerian selalu memiliki cara untuk survive.

Butuh kesatuan sikap semua jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk memerangi para mafia anggaran. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah dari sektor migas ditengarai terjadi di setiap lapisan pemerintahan. Korupsi migas secara masif bukan hanya pada birokrasi pusat, melainkan juga gubernur, bupati, dan wali kota, hingga jajaran anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Sepertinya negeri ini kena kutukan oleh perilaku oknum pejabat negara yang seenaknya meraih keuntungan sendiri dari hasil bumi.

Padahal, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Alih-alih dipakai untuk kemakmuran rakyat, justru dimakan sendiri yang membuat angka kemiskinan rakyat setiap tahun meningkat.

Kita dan Referendum Skotlandia

Kita dan Referendum Skotlandia

Dinna Wisnu  ;   Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi,
Universitas Paramadina
KORAN SINDO, 17 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Akhir Agustus 2014 Indonesia kembali menjadi pusat perhatian global. Kali ini dalam me Satu hari lagi masyarakat Skotlandia akan menentukan masa depan mereka; apakah akan tetap berada dalam persekutuan dengan Inggris Raya atau merdeka menjadi negara berdaulat. Rasa khawatir tidak hanya dialami oleh masyarakat Inggris dan Skotlandia, tetapi juga negara-negara lain, khususnya anggota Uni Eropa.

Mereka khawatir bahwa aksi referendum yang akan dilakukan besok akan memotivasi gerakan-gerakan separatis untuk menuntut kemerdekaan, seperti Catalania dan Basque di Spanyol, Flanders di Belgia, Veneto di Italia. Siapa sangka bahwa di abad modern ini masih ada gerakan pemisahan diri dari negara sekuat Inggris. Tuntutan untuk memisahkan diri dari Inggris sudah lama dipikirkan dan didiskusikan antara Skotlandia dan Inggris sejak abad ke-19. Inggris Raya sendiri memiliki sistem politik yang rumit karena terdiri atas Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales.

Empat wilayah tersebut otonom dari sisi legislatif, namun pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan untuk memveto kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen mereka. Empat wilayah itu bukan negara federalis, namun disebut sebagai devolution di mana pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan kepada wilayah tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Selain empat wilayah itu, ada dua wilayah, Channel Island dan Isle of Man, yang disebut Crown Dependencies. Dua wilayah itu bukan bagian dari Inggris Raya, namun hubungan mereka erat dan mereka menyebut hubungan tersebut sebagai kemitraan.

Selain itu, ada kurang lebih 14 wilayah yang masuk dalam kategori Overseas Teritories. Dalam pengertian sederhana, 14 wilayah itu dapat pula disebut koloni dari Inggris. Rumitnya hubungan politik dan kuasa dengan wilayah-wilayah itu yang membuat referendum menjadi pertaruhan besar bagi Inggris Raya. Alasan warga Skotlandia yang menuntut pemisahan dari Inggris adalah keyakinan bahwa secara ekonomi mereka akan lebih kuat. Majalah Financial Times pada Februari 2014 bahkan mengatakan bahwa Skotlandia akan menjadi 20 negara dengan ekonomi terkuat di dunia, lebih kuat daripada Israel atau Jepang.

Keyakinan ini timbul karena Skotlandia memiliki kekuatan ekonomi energi berupa cadangan minyak dan gas yang bernilai 1.500 miliar dan 25% potensi tenaga angin Eropa. Mereka menganggap bahwa selama ini potensi itu lebih banyak dinikmati oleh Inggris Raya ketimbang mereka sendiri. Mereka mengambil contoh misalnya subsidi untuk petani lebih rendah di Skotlandia daripada petani di Inggris walaupun dari luas wilayah, pertanian Skotlandia lebih luas dari Inggris Raya. Namun demikian, Inggris Raya menjelaskan bahwa Skotlandia akan mengalami kerugian besar apabila memisahkan diri dan merdeka.

Secara ekonomi, Skotlandia telah menikmati keuntungan dari perdagangan yang mereka lakukan karena tidak perlu pusing dengan urusan biaya di perbatasan, seperti pajak atau cukai. Inggris Raya juga mengatakan bahwa sistem pasar yang telah tercipta sudah sangat sempurna untuk bisa menyejahterakan seluruh wilayah yang bergabung, baik mereka yang masuk dalam negara persemakmuran maupun sekadar mitra. Dalam kampanyenya, Inggris mengatakan bahwa sebagian besar perdagangannya, 65% dilakukan di pasar Inggris Raya; ini lebih besar dibandingkan dengan seluruh pasar dunia bila digabungkan.

Hal ini menandakan bahwa jumlah pekerjaan, transaksi perdagangan, dan kesejahteraan akan lebih terjamin ketika Skotlandia tergabung dalam pasar Inggris Raya. Pro dan kontra tentang keuntungan dan kerugian secara ekonomis bagi Skotlandia dan Inggris Raya tidak akan memuaskan apabila diuraikan lebih lanjut dalam ruang yang terbatas ini. Namun demikian, apa beberapa hal yang menarik dari kampanye ini dan dapat menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia. Pertama , pengakuan bahwa sistem perekonomian Inggris Raya dibangun atas dasar prinsip pooling (pengumpulan) dan sharing (pembagian) risiko dan sumber daya.

Apabila salah satu wilayah membutuhkan maka wilayah lain akan memberikan. Ketika satu wilayah mendapatkan keuntungan lebih, sistem pajak yang baik akan mendistribusikan keuntungan itu bagi seluruh warga. Terlepas apakah pernyataan iniadalah bagian dari kampanye referendum, ide bahwa model “ekonomi ditanggung bersama” yang datang dari negara yang tidak henti-hentinya mengampanye liberalisasi pasar di seluruh dunia, adalah bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat terwujud apabila pengelolaan politik ekonomi dilakukan sebagai suatu keterpaduan.

Kedua, Inggris mampu mengonsolidasi wilayah-wilayah yang secara geografis terpencar di mana secara politik setiap wilayah memiliki sejarah politiknya masing-masing, termasuk keinginan untuk memisahkan diri. Pada masa lalu, mungkin mereka menggunakan tindakan yang koersif untuk meredam gejolak tersebut. Namun dengan semakin terbukanya dunia, cara-cara tersebut tidak lagi dapat diterima. Konsekuensinya, mereka harus membangun sebuah sistem politik yang dapat diterima dan disepakati sebagai sebuah aturan main dalam menjalankan demokrasi.

Adanya sistem politik Negara Persemakmuran, Crown Dependencies, dan British Overseas Territories yang berlaku dengan segala kerumitan yang ada menunjukkan ada upaya untuk membuat semua pihak merasa hadirnya “keadilan”, dan juga membuktikan bahwa sistem politik untuk menghadirkan demokrasi tidak pernah hanya satu model yang berlaku untuk semua negara. Setiap negara memiliki modelmodelnya sendiri sejauh itu dapat diterima dan dijadikan landasan. Hal ini perlu menjadi pelajaran buat kita, terutama para politisi yang mulai memasuki pertarungan politik baru pascapemilu legislatif dan pemilihan presiden beberapa bulan lalu.

Para politisi perlu mengedepankan rasionalitas dan etika dalam mengejar kepentingan politik dan jangan sampai melakukan langkah-langkah yang dapat mengguncang seluruh sistem demokrasi. Negara yang modern adalah negara yang mempercayai bahwa sistem yang mereka bangun mampu menghadirkan demokrasi yang dapat diterima, dan dalam menghadirkan kepercayaan itu tidak perlu tabu menerapkan kekhasan per daerah. Pada akhirnya sistem adat istiadat, kebiasaan, keunikan kondisi per daerah perlu diapresiasi dan diberi ruang dalam politik.

Sementara dalam segi pembangunan, keterpaduan strategi termasuk kunci untuk meraih keuntungan yang lebih besar bagi anggota masyarakat. Model “ekonomi ditanggung bersama” menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk merasakan pentingnya memadukan langkah ekonomi, meskipun sudut pandang politik boleh berbeda-beda.