Selasa, 25 November 2014

Ebola dan Ketidaksetaraan

                                       Ebola dan Ketidaksetaraan

Joseph E Stiglitz  ;   Peraih Hadiah Nobel Ekonomi
KORAN TEMPO,  25 November 2014

                                                                                                                       


Krisis ebola yang terjadi saat ini sekali lagi mengingatkan kita akan segi-segi buruknya globalisasi. Krisis ebola ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pemerintah dan masyarakat madani. Kita tidak berpaling kepada sektor swasta untuk mengatasi maraknya suatu penyakit seperti ebola, melainkan kepada lembaga-lembaga seperti Centers for Disease Control and Prevention (CADS) di Amerika Serikat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Médecins Sans Frontières, kelompok doktor dan juru rawat yang rela menyabung nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain di negara-negara miskin di seantero dunia.

Pemerintah mungkin tidak sempurna dalam menangani krisis-krisis seperti ini, tapi salah satu alasan mengapa pemerintah tidak berbuat banyak seperti yang kita harapkan ialah bahwa kita tidak cukup mendanai lembaga-lembaga terkait di tingkat nasional dan global.

Episode ebola ini memberikan banyak pelajaran. Satu alasan mengapa penyakit ini menyebar begitu cepat di Liberia dan Sierra Leone adalah karena keduanya adalah negara-negara yang dilanda perang. Sebagian besar rakyatnya hidup dengan gizi yang buruk dan sistem layanan kesehatannya porak-poranda.

Lagi pula, di mana sektor swasta memainkan peran yang esensial, yaitu dalam pengembangan vaksin, tidak ada insentif baginya untuk mencurahkan sumber daya yang ada pada upaya mengatasi penyakit-penyakit yang melanda rakyat miskin atau negara miskin. Hanya ketika negara-negara maju terancam barulah ada cukup dorongan untuk melakukan investasi pada pengembangan vaksin-vaksin melawan penyakit-penyakit seperti ebola.

Ini bukan kecaman terhadap sektor swasta. Bagaimanapun juga, perusahaan-perusahaan farmasi itu in business, bukan karena kebaikan hati, dan tidak ada uang untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita rakyat miskin itu. Apa yang dipertanyakan dalam krisis ebola ini adalah ketergantungan kita terhadap sektor swasta untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya paling baik dilakukan oleh pemerintah. Dengan dana publik yang lebih besar, suatu vaksin ebola tampaknya sudah bisa dikembangkan bertahun-tahun yang lalu.

Gagalnya Amerika dalam hal ini menarik perhatian khusus-begitu khusus sehingga beberapa negara Afrika telah memperlakukan para pengunjung dari Amerika dengan langkah-langkah pencegahan khusus. Tapi semua ini cuma merupakan gema dari suatu masalah yang lebih mendasar: sistem layanan kesehatan Amerika yang sebagian besar dikendalikan swasta itu sudah mengalami kegagalan.

Benar, pada puncaknya, Amerika memiliki beberapa rumah sakit, universitas riset, dan pusat-pusat medis terkemuka di dunia. Tapi, walaupun AS membelanjakan dana yang lebih besar per kapita, dan menurut persentase PDB-nya dalam layanan medis lebih besar daripada negara-negara mana pun, hasilnya benar-benar mengecewakan.

Harapan hidup pria Amerika setelah dilahirkan dinilai paling buruk di antara 17 negara berpendapatan tertinggi di dunia, hampir empat tahun lebih pendek daripada pria Swiss, Australia, dan Jepang. Dan kedua terburuk bagi wanita Amerika, yaitu lebih dari lima tahun di bawah harapan hidup wanita di Jepang. Metrik kesehatan lainnya juga sama mengecewakannya.

Banyak faktor menyumbang terhadap rendahnya layanan kesehatan di Amerika, yang memberikan pelajaran yang relevan bagi negara-negara lainnya Misalnya, akses memperoleh obat-obatan. AS termasuk di antara sedikit negara-negara maju yang tidak mengakui akses ini sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Tidak mengejutkan bahwa banyak warga Amerika tidak memperoleh obat-obatan yang mereka butuhkan. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Layanan Kesehatan yang Terjangkau (Obamacare) telah memperbaiki keadaan, cakupan asuransi kesehatan tetap rendah. Hampir separuh dari 50 negara bagian AS menolak memperluas Medicaid, program layanan kesehatan bagi warga miskin.

Ketidaksetaraan yang meluas juga merupakan faktor yang kritis bagi rendahnya layanan kesehatan, terutama jika digabung dengan faktor-faktor tersebut di atas. Dengan meningkatnya kemiskinan dan semakin banyaknya orang tanpa akses ke layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, serta ketidakamanan pangan (sering mengkonsumsi makanan murah yang menyumbang obesitas atau kegemukan), tidak mengherankan bila outcome kesehatan Amerika itu buruk.

Kesehatan yang baik itu merupakan berkah. Tapi bagaimana negara membangun struktur layanan kesehatannya-dan masyarakatnya-sangat berarti dalam hasil akhirnya. Amerika dan dunia membayar mahal atas ketergantungannya yang berlebihan terhadap kekuatan pasar dan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai yang lebih luas, termasuk kesetaraan dan keadilan sosial.

Guru

                                                                       Guru

Bandung Mawardi  ;   Esais
KORAN TEMPO,  25 November 2014

                                                                                                                       


Di Indonesia, guru mendapat kehormatan melalui peringatan Hari Guru, mengacu pada sejarah pendirian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 25 November 1945. Kita tentu tak bakal cuma bermula dari PGRI saat ingin mengerti secara utuh kesejarahan dan peran guru. Sekolah pendidikan guru pertama didirikan di Solo, pada 1852. Pendirian sekolah itu dimaksudkan agar tersedia guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah desa. Pada 1907, di Hindia-Belanda tercatat ada 122 sekolah desa (Koentjaraningrat, 1984). Guru sangat diperlukan untuk mendidik dan mengajar. Pendirian sekolah dan kemunculan profesi guru dipengaruhi oleh kebijakan kolonial saat berpikiran memberi pendidikan bagi pribumi, sejak 1849.

Guru tercatat dalam Serat Jayengbaya gubahan Ranggawarsita sebagai jenis profesi idaman. Teks sastra pada akhir abad XIX itu mengandung peringatan bahwa pekerjaan sebagai guru memang terhormat, tapi mengandung aib dan petaka jika tak dijalankan sesuai dengan amanah. Sejak awal abad XX, guru di Jawa adalah sosok mulia. Profesi guru mengantar orang masuk kelas priayi. Guru adalah teladan atas kehidupan beradab pada zaman kemadjoean. Obsesi menjadi priayi melalui jalur keprofesian guru berlanjut sampai masa Orde Lama dan Orde Baru. Kita bisa simak ikhtiar guru-guru menapaki kelas priayi dalam novel moncer berjudul Para Priyayi (1992) garapan Umar Kayam.

Guru-guru pada masa awal di Hindia-Belanda memiliki tugas berat dalam mengajar dan mendidik. Mereka dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran bercorak Eropa. Mereka mesti menempuh pendidikan guru sesuai dengan kurikulum kolonial dan bacaan-bacaan bertema keguruan. Buku bisa dianggap sebagai pedoman menjadi guru. Pada 1915, terbit buku berjudul Pemimpin Goeroe karangan J. Kats, terbitan G. Kolff & Co, Betawi. Tebal buku itu 112 halaman, berisi uraian-uraian menjalankan pengajaran, penjagaan diri, dan pendidikan murid. Kats menjelaskan bahwa goeroe oetama adalah guru yang sadar akan pemeliharaan diri dan berperan sebagai pendidik bagi jiwa dan hati murid-murid. Buku ini termasuk penting dalam daftar buku bacaan bagi guru-guru di Hindia-Belanda.

Urusan mendidik dan mengajar mulai mendapat "tambahan" melalui pendirian Perguruan Taman Siswa (1922). Ki Hajar Dewantara menghendaki guru adalah teladan dan penggerak kebangsaan. Guru juga penentu peradaban bangsa agar tak terlena dalam imperatif-imperatif kolonial. Kebijakan pendidikan guru di Taman Siswa berbeda dengan tuntutan pemerintah kolonial dan Orde Lama. Ki Hajar menganjurkan, "Tiap-tiap orang jang tjukup pengetahuan dan kepandaian hendaknja mendjadi guru." Kecakapan diutamakan ketimbang ijazah. Usul ini menggunakan dalih jutaan murid di Indonesia pada masa 1950-an memerlukan guru. Pemikiran Ki Hajar berseberangan dengan pemerintah dan PGRI. Perkembangan sekolah dan idealisme pendidikan memerlukan guru-guru dalam sistem pendidikan resmi.

Tahun demi tahun berlalu, ambisi orang-orang menjadi guru bisa diwujudkan dengan mengikuti pendidikan di SPG, IKIP, atau fakultas pendidikan dan ilmu pendidikan di universitas. Guru-guru adalah kaum berijazah. Mereka bertugas mendidik dan mengajar demi pembangunan. Tugas itu tak semua bisa dipenuhi berbarengan dilema politik, nafkah, dan nasionalisme. Kini, kesejarahan guru telah bergerak jauh. Kita selalu menginginkan goeroe oetama adalah pengisah kehormatan Indonesia melalui kerja, kerja, dan kerja.

Kotoran

                                                                   Kotoran

Eddi Elison  ;   Mantan Sekretaris Tim Pemberantasan Mafia Perwasitan PSSI 1998
KORAN TEMPO,  25 November 2014

                                                                                                                       


Menanggapi "sepak bola gajah" yang terjadi di Yogyakarta, 26 Oktober lalu, pertandingan antara PSIS Semarang vs PSS Sleman dalam Kompetisi Divisi Utama saat pertandingan delapan besar, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menyebutnya sebagai "kotoran". Karena itu, harus disapu bersih.

Meskipun tidak menyebutkan jenis kotorannya, Komisi Disiplin (Komdis) pimpinan Hinca Panjaitan langsung "menyapu bersih" dengan menjatuhkan vonis terhadap klub PSIS dan PSS, meliputi manajer dan pelatih kedua klub, beberapa pemain yang terlibat dan diprediksi terlibat, termasuk juga pemijat. Keputusan ini tampaknya masih panjang, karena wasit yang memimpin pertandingan pun ikut diincar. "Orang luar" yang disinyalir bertindak sebagai "pawang" sepak bola gajah itu juga kini sedang dicari.

Cukup bersidang sekali, PSIS dan PSS ditendang dari pertarungan babak delapan besar, sehingga mereka didenda dan tidak mungkin mendapat promosi ke tingkat Liga Super Indonesia. Selain itu, kedua manajer dan pelatih masing-masing klub serta beberapa pemain dihukum seumur hidup. Dalam sekali sidang, ada pemain lainnya yang juga dijatuhi hukuman bervariasi.

Dengan menghukum pelatih dan pemain seumur hidup secara dadakan, PSSI telah memutus mata pencarian hidup mereka dan keluarga. Padahal mereka semua menggantungkan kehidupannya di bidang sepak bola, sesuai dengan bakat dan pilihannya. Karena itulah, kalau ada beberapa kalangan menyebutkan vonis tersebut sebagai pembinasaan, bukan pembinaan, tentu bisa dimengerti.

Sejak lahirnya PSSI, terutama pada era Galatama dalam kepengurusan Ali Sadikin pada 1980-an, terjadi sekian banyak atur-mengatur skor (nama "sepak bola gajah" belum dikenal), yang melibatkan pemilik klub, pelatih, dan pemain. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri bertujuan "agar kapok/jera".

Hal yang perlu dicatat tentang keputusan PSSI terkait dengan sepak bola gajah adalah Komdis terkesan melupakan etika dalam menjatuhkan vonis. Para "terdakwa" juga difungsikan sebagai saksi. Pemeriksaan terkesan mengejar target "harus disapu bersih", tanpa ada pertimbangan lainnya, seperti biografi terdakwa, sumbangsih mereka terhadap sepak bola, tingkah polah selama ini, dan lain-lain.

Strategi yang dipakai Hinca, yang merupakan putra Kisaran, Asahan, itu tampaknya adalah pola EGP (emang gue pikirin), karena dikejar target pemasukan dana besar ke kas PSSI melalui denda. Khusus untuk kasus sepak bola gajah ini, Komdis menghasilkan Rp 3 miliar lebih.

Bayangkan, selain memutus rantai kehidupan para terhukum, terjadi "perampasan" harta dan uang mereka, sehingga bisa disetarakan dengan peribahasa "sudah jatuh, tertimpa tangga pula".

Bagi mereka yang terhukum, masih ada jalan untuk membela diri, yakni banding ke Komisi Banding, selain perlu melapor ke Komnas HAM, mengingat vonis tersebut dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Bahkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Debat Keadilan Subsidi BBM

                                    Debat Keadilan Subsidi BBM

Yusuf Wibisono  ;   Ketua Program Studi S1 Ilmu Ekonomi Islam FEUI
KORAN TEMPO,  24 November 2014

                                                                                                                       


Pencabutan subsidi bahan bakar minyak kembali menuai penolakan publik secara keras. Secara ekonomi, subsidi bukanlah sesuatu yang tabu. Yang menjadi isu adalah bagaimana desain subsidi agar efektif dan tepat sasaran. Desain subsidi terbaik adalah subsidi yang diarahkan dan tepat diterima oleh mereka yang berhak (targeted subsidy). Namun permasalahan terbesar targeted subsidy adalah, implementasi program membutuhkan basis data yang akurat, by name by address, dan selalu diperbarui secara berkala. Tanpa basis data yang kuat, subsidi akan menghadapi masalah kebocoran yang masif.

Penargetan subsidi BBM agar tepat sasaran sulit dilakukan. Sebab, adanya kemudahan transportasi dan distribusi membuat pengalihan penggunaan dan penjualan di pasar gelap hampir tidak mungkin dihalangi. Terlebih lagi dengan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri atas kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. Subsidi BBM semakin tidak tepat sasaran ketika disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi semakin lebar. Ketidaktepatan sasaran subsidi BBM juga terjadi dalam dimensi regional di mana sekitar 60 persen BBM bersubsidi habis di Jawa-Bali saja.

Dalam konteks inilah, subsidi terhadap barang dan jasa yang hanya dikonsumsi masyarakat miskin (self-targeted subsidy program), seperti beras untuk rakyat miskin (raskin), bantuan operasional untuk puskesmas dan sekolah, hingga subsidi kereta api kelas ekonomi, menjadi menjanjikan karena diyakini jauh lebih tepat sasaran dan terhindar dari masalah targeting.

Karena itu, terlepas dari defisit APBN dan minimnya ruang fiskal, subsidi BBM sudah selayaknya dicabut. Jika subsidi BBM berlanjut, berbagai distorsi dalam perekonomian akan semakin kuat, terutama semakin tidak terkendalinya alokasi anggaran subsidi BBM karena permintaan yang semakin tinggi, khususnya dari kendaraan bermotor pribadi. Subsidi BBM didominasi oleh bensin Premium dan solar, yang 97 persen dan 85 persen distribusinya disalurkan melalui SPBU, yang konsumennya sebagian besar adalah kendaraan bermotor pribadi. Kemacetan di berbagai kota besar akan semakin meningkat menuju kemacetan total (grid-lock).

Dengan demikian, manfaat terdekat dari menghentikan subsidi BBM adalah struktur APBN yang lebih sehat, sehingga belanja untuk sektor yang lebih penting dapat ditingkatkan. Seluruh inefisiensi perekonomian yang terkait dengan BBM juga dapat ditekan, seperti lonjakan penjualan kendaraan bermotor pribadi dan penambahan ruas jalan tol. Dengan konsumsi BBM yang lebih sehat karena tidak lagi terdistorsi oleh subsidi, tekanan terhadap impor BBM akan menurun, neraca pembayaran luar negeri lebih sehat, dan nilai tukar lebih stabil.

Meski pencabutan subsidi BBM memiliki banyak rasionalitas, dampak negatif kebijakan ini tidak bisa diremehkan dan harus diminimalkan dengan berbagai affirmative policy dan program kompensasi. Dampak terbesar adalah kenaikan harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di semua sektor perekonomian. Ketika inflasi tidak dapat dihindarkan, daya beli masyarakat tergerus, sehingga berpotensi melonjakkan angka kemiskinan. Kenaikan biaya produksi juga berpeluang menyebabkan naiknya harga barang dan turunnya daya saing sehingga memicu kebangkrutan atau relokasi industri sehingga angka pengangguran meningkat. Kombinasi kemiskinan dengan pengangguran berpotensi memicu kerawanan sosial.

Meski timing pencabutan subsidi ini sudah cukup tepat, di saat secara historis inflasi rendah dan di periode honeymoon, sayangnya kita tidak melihat pentahapan dalam pencabutan subsidi BBM. Di sisi lain, pemberian kompensasi bagi pihak yang akan terkena beban paling besar dari pencabutan subsidi BBM ini tidak dipersiapkan secara memadai.

Lebih jauh lagi, ketika subsidi BBM dicabut, kita juga tidak melihat dana hasil penghematan subsidi BBM digunakan untuk affirmative policy seperti membangun sarana transportasi massal yang dapat dirasakan hasilnya dalam waktu cepat dan dalam cara yang berkeadilan, yaitu pembangunan bus rapid transport (BRT) dan kereta api, khususnya untuk daerah perkotaan di Jawa dan Sumatera, bukan justru memacu jalan tol.

Pada saat yang sama, sebagian dana hasil penghematan subsidi BBM digunakan untuk program kompensasi untuk "tiga kartu sakti" yang substansinya adalah cash transfer. Meski dibutuhkan oleh kelompok miskin yang paling rentan dan tidak mampu bekerja, program "bagi-bagi uang" seperti ini diyakini tidak efektif karena sangat mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik, tingkat salah sasaran yang tinggi, rawan korupsi, dan menimbulkan dampak negatif terhadap modal sosial (social capital) masyarakat.

Jika kemudian penolakan terhadap kebijakan ini begitu keras, memang sebaiknya pemerintah lebih banyak berkaca daripada menuding, terlebih ketika Kabinet Kerja memang belum bekerja.

Bahasa dan Kekerasan

                                             Bahasa dan Kekerasan

Flo K Sapto W  ;   Praktisi Pemasaran
KORAN TEMPO,  24 November 2014

                                                                                                                       


Baku tembak antara satuan TNI Yonif 134 Tuah Sakti dan Brimob Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Batam, salah satunya dipicu oleh percekcokan di kios bahan bakar minyak (Koran Tempo, 20 November 2014). Percekcokan lain yang diawali dengan sebuah cuitan di Twitter pada gilirannya juga memicu tawuran antara pelajar SMA 60 dan SMA 109 Jakarta.

Bahasa sebagai pemicu dalam kedua pertikaian di atas awalnya hanyalah ekspresi dari sebuah ketidakberterimaan. Sayangnya, bahasa dirasakan tidak cukup untuk mengekspresikan segala ketidakberterimaan itu. Akibatnya, ketidakcukupan itu kemudian dialihkan ke sebuah naluri dasar fisik melalui kekerasan. Sebuah situasi yang agaknya merupakan kemunduran dari peradaban kemanusiaan. Mirip dengan perilaku manusia purba sebelum muncul tradisi literer. Kekuatan otot yang termanifestasikan dalam dominasi kekerasan fisik dianggap lebih unggul. Tentu hal ini menjadi sebuah ironi, manakala justru terjadi pada institusi terdidik (pelajar, prajurit). Secara lebih spesifik, apakah bahasa (Indonesia) dengan demikian gagal menjadi bahasa penjaga perdamaian dan pilar peradaban?

Terkait dengan hal itu, sebuah kajian awal tentang penggunaan ragam bahasa kasar, halus, dan lugas di dunia industri memberikan hasil menarik. Ketiga jenis ragam bahasa tersebut adalah yang digunakan untuk komunikasi imperatif, evaluatif, maupun sekadar teguran yang berkaitan dengan kinerja. Menariknya, tidak ada satu pun responden yang memilih ragam bahasa kasar (menyakitkan dan merendahkan) sebagai opsi. Sedangkan opsi ragam bahasa halus (menyarankan) dipilih oleh 48 persen responden. Selanjutnya, opsi ragam bahasa lugas (to the point) dipilih oleh 52 persen responden. Uniknya, sebagian besar responden (65 persen) berusia di atas 36 tahun dan bergaji di atas Rp 11 juta (40 persen). Secara umum, profil responden tersebut bisa diasumsikan sebagai pekerja yang sudah mapan dalam karier dan pendapatan. Posisi ini tentu didapatkan melalui sejumlah pengalaman panjang di dunia kerja atau usaha. Rentang pengalaman itu semestinya juga bersinggungan erat dengan berbagai jenis ragam bahasa perintah, kritik, teguran, dan evaluasi.

Dengan demikian, dari profil responden tersebut, setidaknya bisa ditarik dua buah kesimpulan. Pertama, jika pilihan responden yang sudah berpengalaman di dunia kerja tersebut memang dijadikan acuan--yaitu pada ragam bahasa halus dan lugas--tentunya pilihan ini sudah melalui sebuah proses pengendapan. Dengan demikian, jika pilihan jenis ragam bahasa tertentu berkorelasi positif terhadap kecenderungan berbahasa, golongan responden ini juga tidak akan menggunakan ragam bahasa di luar pilihannya.

Kedua, pilihan terhadap jenis ragam bahasa halus dan lugas tersebut sekadar merupakan manifestasi dari kebaikan universal. Dengan kata lain, disadari atau tidak, responden sangat dimungkinkan--pernah dan ada kecenderungan--menggunakan ragam bahasa kasar dalam situasi tidak normal. Apakah ini sebuah hipokritisme berbahasa?

Terkait dengan tindak kekerasan, satu hal sederhana namun pasti adalah bahwa ragam bahasa kasar sangat berpotensi menimbulkan respons serupa, entah dalam bentuk bahasa maupun lainnya. Persis dengan prinsip jual-beli.

Keagungan Jabatan Publik

                                       Keagungan Jabatan Publik

Sudjito  ;   Guru Besar Ilmu Hukum dan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM
KORAN SINDO,  25 November 2014

                                                                                                                       


Terpilihnya M Prasetyo sebagai jaksa agung terus menuai polemik. Terlebih, setelah terkuak fakta bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengonsultasikannya ke KPK dan PPTAK untuk dianalisis dulu.

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Jokowi tetap menerapkan mekanisme untuk memastikan orang tersebut bersih. “Pada dasarnya ada mekanisme tim penilai akhir yang sifatnya baku di kantor kepresidenan itu ada di Setkab, jadi sekarang usulan nama yang merupakan prerogatif presiden itu melakukan proses yang selama ini berlaku. Misalnya penunjukan kepala SKK Migas atau sebelumnya pengangkatan Dirjen Migas. Itu dilakukan dengan mekanisme yang ada melibatkan presiden, wapres, ada menteri terkait, laporan tertulis dari Kabin dan laporan tertutup dari instansi lain. Proses itu sudah dilakukan,” papar Andi (21/11/2014).

Tulisan ini bukan hendak terlibat dalam polemik terpilihnya jaksa agung ataupun beberapa jabatan publik tersebut. Bukan pula untuk memberikan justifikasi bahwa pro dan kontra terhadap kebijakan Presiden sebagai hal wajar dan demi waktu dibiarkan berlalu. Hemat saya, ada ihwal yang jauh lebih penting untuk dibicarakan demi kepentingan bangsa dan negara ke depan yakni peluang orang-orang baik untuk tampil dalam jabatan publik.

Bila kita mau jujur, selama ini “pejabat bermasalah” pada beberapa institusi publik seperti kementerian, parlemen, pengadilan, birokrasi, dan kejaksaan sangat merusak potret bangsa secara keseluruhan. Sekalipun “pejabat bermasalah” tersebut tidak absolut, sulit dimungkiri bahwa proses seleksi dan mentalitas kepemimpinan merupakan faktor penyebab yang berpengaruh secara signifikan.

Karena itu, patut dipertanyakan, benarkah sistem pemerintahan sekarang telah akomodatif dan responsif terhadap tampilnya orang-orang baik memimpin negeri ini? Pada tataran ideologi, bangsa ini sudah lama dan intens berbicara tentang manusia bertakwa, adil, dan beradab.

Tidak kurang dari itu juga berbicara tentang nilai-nilai persatuan, permusyawaratan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam rangkaian utuh dan menyeluruh, dalam bingkai wawasan ideologi Pancasila, sesungguhnya bangsa ini menaruh perhatian besar akan tampilnya orangorang baik untuk memimpin negeri ini.

Bertakwa, berkelakuan baik, bebas dari perbuatan tercela, asusila, korupsi, dan moralitas lain menjadi prasyarat materiil-substantif yang tidak boleh ditawar-tawar bagi siapa pun calon pejabat publik. Lain ceritanya kalau kita bicara pada tataran sosiologiempiris. Ada kerisauan massal atas merebak dan masuknya preman dan premanisme ke dalam institusi publik.

Mereka bangkit dan mampu menyihir, bahkan mendominasi jabatan-jabatan publik melalui saluran politik. Uang, fulus, dan gratifikasi digunakan sebagai pengganti semua prasyarat materiil substantif yang dipatok ideologi. Oleh mereka dinyatakan dengan vulgar, tanpa malu dan risih, bahwa kini bukan saatnya bicara filosofi, tetapi fulusofi , alias segala hal sampai pada prinsip-prinsip kehidupan bernegara, diyakini dapat dibeli dengan fulus .

Fulus adalah raja, fulus-lah yang paling berkuasa. Anehnya, publik pun kian tak berdaya berhadapan dengan “fulusofi“. Alih-alih memerangi itu, justru terperosok di dalamnya. Kalaupun Pancasila masih ada, hanya dijadikan komoditas politik, diperdagangkan (istilah menterengnya “sosialisasi”) agar tersedia anggaran dari APBN, padahal mereka yang melakukan sosialisasi tergolong penganut fulusofi dan tidak paham tentang Pancasila. Bukankah ini pembodohan publik?

Realitasi ini layak menjadi alasan lain untuk membendung tampilnya preman-preman politik sekaligus mendorong tampilnya orang-orang baik dalam jabatan publik. Berhadapan dengan fenomena preman dan premanisme, Satjipto Rahardjo (2010) pernah mengingatkan akan bahayanya bagi kelangsungan negeri ini. Dengan mengutip karya Ortega Y Gasset, “La Rebelion de las Masas “ (1930), bahwa di Eropa pernah merebak penguasaan jabatan publik oleh lapisan elite tanpa standar kualitas mental.

Mereka mampu menyusup ke berbagai strata sosial secara massal. Mudah dijumpai ada intelektual karbitan, ulama kotor dan pembohong, dan politikus dungu. Untuk ukuran normal kehidupan bernegara, mereka tergolong unqualified, unqualificable. Pada dimensi mental tergolong disqualified. Implikasinya, negara berada pada kondisi hyperdemocracy yakni suatu demokrasi di mana massa mengabaikan moral dan aturan (hukum) dan cenderung memainkan hukum melalui tekanan politik, kekuasaan, bahkan kekerasan.

Sulit ditemukan orang jujur, adil, dan beradab. Negara pun dikelola berdasarkan piagam kebiadaban (Magna Charta of Barbarism). Direnungkan dalam-dalam, kehidupan modern barbarisme di Eropa pada 1930-an itu mirip-mirip fenomena di negeri ini. Reformasi dan demokrasi tidak melahirkan pejabat publik yang memiliki standar mental-ideologi Pancasila.

Alih-alih revolusi mental yang diharapkan mampu membentuk karakter bangsa dan terpilih pejabat publik yang bersih, justru muncul pejabat ingkar janji, ramah terhadap korporasi asing, dan tega terhadap rakyat sendiri. Pimpinan lembaga-lembaga negara terhormat diserahkan kepada orang-orang tuna-ideologi Pancasila.

Pada dimensi moralitas hukum, segenap komponen bangsa memiliki tanggung jawab partisipatif baik langsung maupun tak langsung dalam seleksi pejabat publik agar orang-orang baik berpeluang dan bersedia tampil sebagai pimpinan. Pelaksanaan tanggung jawab moral itu mestinya dilaksanakan secara sinergis dan simultan antara mereka yang berada di jalur formal maupun nonformal.

Apa yang dikatakan sebagai mekanisme baku di lembaga kepresidenan atau Seskab mestinya tidak boleh diartikan sebagai prerogatif tertutup, seraya imun terhadap aspirasi publik. Kolaborasi berbagai pihak dan dukungan publik, secara teoretikal empiris, sangat efektif dan potensial menghasilkan terpilihnya orang-orang baik yang diinginkan.

Bila mekanisme demikian dapat disepakati dan dijalankan secara akuntabel, mereka yang terpilih akan memiliki legitimitas sekaligus legalitas, kuat dan aman posisinya, dan ringan beban sosialnya. Kita mendambakan pejabat publik yang terjaga keagungannya. Wallahu Wallahualam.

Sistem Pembayaran dan Risiko Sistemik

                    Sistem Pembayaran dan Risiko Sistemik

Achmad Deni Daruri  ;   President Director Center for Banking Crisis
KORAN SINDO,  25 November 2014

                                                                                                                       


Ben Bernanke, Timothy Geithner, dan Hank Paulson tengah dimintakan pertanggungjawaban atas kebijakan yang mereka ambil semasa menjabat di Amerika Serikat. Pertanggungjawaban yang diminta seputar apakah kebijakan yang diambil saat krisis ekonomi global merupakan langkah untuk mengantisipasi risiko sistemik yang tengah terjadi. Pertanyaan tentang risiko sistemik menjadi sangat penting dalam kasus mereka. Jangan-jangan mereka hanya mencoba menolong perusahaan-perusahaan tertentu dan membangkrutkan perusahaan-perusahaan lain. Sementara mereka tidak pernah membereskan permasalahan utama dari risiko sistemik itu seperti kemudahan perizinan bagi produk keuangan yang berpotensi risiko sistemik.

Perdagangan produk keuangan hanya diizinkan pada pasar terorganisasi yang berfungsi sebagai pusat kliring (clearing house). Transaksi yang sering disebut pembelian bebas (OTC), yang dapat dilakukan secara bilateral, harus dihapuskan. Langkah ini penting, di satu sisi, untuk memastikan transparansi yang layak di pasar. Di sisi lain, ini akan membantu menstabilisasi sistem keuangan.

Sebab itu, transaksi derivatif dengan volume yang besar diperdagangkan hanya melalui kontrak bilateral antar lembaga keuangan individual. Ini berlaku, contohnya, bagi pasarbesar untuk pertukaran kredit macet (credit default swaps/CDS). Kontrak ini dapat dilihat sebagai bentuk dari asuransi kredit terhadap kegagalan peminjam untuk membayar.

Satu pihak di kontrak membayar ke pihak lain jumlah premium atas penerimaan jumlah yang disepakati jika terjadi kredit macet (credit default). Sumber yang tepercaya mengindikasikan bahwa di beberapa tahun terakhir pasar CDS telah bertumbuh nilainya hingga lebih dari USD60 triliun atau sekitar output tahunan ekonomi global. Transaksi turunan lain juga ternyata berjumlah sangat besar.

Namun, ada masalah yang mengikuti transaksi OTC ini. Pertama, ketidakjelasan peserta pasar mana yang memegang posisi apa dan apakah ini cenderung berisiko sistemik dalam tingkat keseluruhan. Kedua, saat terjadi kebangkrutan dari salah satu mitra dagang OTC, ada risiko bahwa yang lain akan kehilangan cakupan asuransinya jika turunannya (derivatif) telah digunakan sebagai instrumen perlindungan nilai (hedging).

Pada masa lalu peserta pasar dengan membabi-buta berasumsi bahwa mitra OTC akan selalu mampu menangani kebocoran hingga ke langkah yang diperlukan. Dasar pandangan ini adalah strategi bisnis telah diklasifikasikan aman jika seseorang menggunakan turunan untuk perlindungan nilai terhadap risiko meskidari sudut pandang makroekonomi seharusnya sudah sangat jelas bahwa tidak demikian keadaannya.

John Stuart Mill mengingatkan: “All the natural monopolies (meaning thereby those which are created by circumstances, and not by law) which produce or aggravate the disparities in the remuneration of different kinds of labour, operate similarly between different employments of capital.” Itulah yang akhirnya menjadi dasar ekonomi dari sistem pembayaran dan serah yang efisien.

Dalam operasi moneter di mana salah satu fungsi uang adalah alat pertukaran, operasi pembayaran dan penyerahan harus memperlancar arus barang dan jasa akibat pertukaran. Sistem moneter harus menjaga fungsi uang sebagai alat tukar secara efisien sehingga kebijakan moneter yang memengaruhi likuiditas perekonomian menjadi sangat efektif dalam menekan biaya tinggi yang mungkin disebabkan oleh sistem pembayaran dan penyerahan.

Bukan hanya itu, bank sentral juga berkewajiban menjaga agar sistem pembayaran dan penyerahan berlangsung secara likuid, transparan, dan efisien. Bank sentral harus menjamin bahwa proses gagal bayar dan/atau gagal serah dapat dilakukan seminimal mungkin dengan biaya yang juga seefisien mungkin.

Kepercayaan publik terhadap uang juga dipengaruhi seberapa andal sistem pembayaran dan penyerahan dalam mendukung fungsi uang sebagai alat pertukaran (termasuk alat tukar nonuang lain). Permasalahannya, kondisi Indonesia berpotensi akan mengalami inefisiensi. Trade off terjadi antara inefisiensi, pengawasan, dan risiko sistemik itu. Implikasinya, kelembagaan sistem pembayaran harus berorientasi tata kelola perusahaan yang baik sehingga secara sistem terjadi endogenisasi pengelolaan risiko.

Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham.

Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan seperti sudut pandang pemangku kepentingan yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak lain selain pemegang saham misalnya karyawan atau lingkungan. Kritik akan tata kelola perusahaan yang secara sempit hanya memperhatikan nilai pemegang saham telah berkembang cukup besar sejak krisis subprima.

Model manajemen perusahaan harus direintegrasikan ke dalam konteks sosial tertentu. Interaksi sejumlah pemegang saham di perusahaan terutama para pegawai tetapi juga tentunya pemegang saham menawarkan titik awal bagi manajemen perusahaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga stabil. Tata kelola perusahaan dalam istilah ini didasarkan dari pendapat bahwa kesuksesan ekonomi perusahaan bergantung pada berbagai peserta yang juga harus memainkan peranan dalam manajemen perusahaan.

Menghadirkan Negara yang Bekerja

                          Menghadirkan Negara yang Bekerja

J Kristiadi  ;   Peneliti Senior CSIS
KOMPAS,  25 November 2014

                                                                                                                       


Kata-kata bertuah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah kerja, kerja, dan kerja. Kedigdayaan mantra tersebut mulai dirasakan, misalnya pejabat publik mengenakan pakaian yang lebih praktis dan sederhana, seremoni dan protokol tidak eksesif. Selain itu, hampir semua menteri juga bekerja dengan pola yang lebih menyapa rakyat serta menerbitkan kebijakan yang bertujuan melakukan efisiensi anggaran negara dan sebagainya. Sementara itu, gebrakan kebijakan agar publik yakin negara hadir, terutama berkenaan dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah menerbitkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, serta kebijakan lanjutan, seperti pendidikan keterampilan dan wirausaha.

Tekad pemerintah menepis politik pencitraan dan kesan sekadar menjaga stabilitas kenyamanan berkuasa adalah kebijakan mengurangi subsidi BBM. Sejak bertahun-tahun, kebijakan subsidi salah alamat tersebut dibiarkan dinikmati masyarakat berpenghasilan menengah atas. Pemerintah kini mengambil risiko mendapatkan perlawanan dari berbagai kelompok masyarakat, tetapi ternyata kepercayaan publik terhadap pemerintah masih terjaga (Kompas, 24/11).

Namun, tekad pemerintahan JKW-JK bekerja untuk rakyat tidak mudah karena dukungan di parlemen oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya sekitar 43,93 persen, sementara Koalisi Merah Putih (KMP) 56,3 persen. Sebenarnya selisih suara dukungan bukan merupakan hambatan yang dapat memacetkan pemerintahan.

Sebaliknya, angka dukungan di parlemen tidak serta-merta membuktikan pemerintahan efektif. Kalau sekadar angka, pemerintah periode 2009-2014 didukung oleh parlemen hampir 75 persen, tetapi banyak kalangan menganggap negara tidak hadir karena lemahnya kinerja pemerintahan. Logika tersebut sebenarnya juga berlaku sebaliknya, meskipun dukungan parlemen terhadap pemerintahan JKW-JK tidak mencapai 50 persen, tidak harus menjadikan pemerintahan macet. Kualitas kepemimpinan dapat memberikan terobosan dalam mengatasi gridlock dalam pemerintahan presidensial, tetapi dukungan kekuatan di parlemen tidak cukup kuat untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dewasa ini mirip dengan pemerintahan Barack Obama. Dalam terminologi Steven Teles, Johns Hopkins University, yang diwawancarai oleh Washington Post, 26 Januari 2013, fenomena semacam itu disebut kludgeocracy, sistem pengelolaan kekuasaan yang rumit serta kompleks dan harus dikelola secara cerdik. Gejala tersebut menguat karena dalam pemilu sela, Partai Demokrat kalah telak di Kongres dari Partai Republik (The Economist, 8-14 November 2014).

Pemerintahan JKW-JK lima tahun mendatang juga dibayang-bayangi gejala kludgeocracy. Kinerjanya dikhawatirkan tidak maksimal karena pembilahan kekuatan di DPR masih dipengaruhi semangat pertarungan keras pada Pemilu Presiden 2014 yang menggelorakan isu kawan-lawan, menang-kalah, serta meminggirkan semangat kebersamaan. Meskipun tokoh-tokoh sentral di kedua kubu sudah bertemu, bahkan Ketua Umum Partai Golkar dalam sambutannya pada HUT Partai Golkar menyatakan dengan tegas bahwa keberhasilan pemerintahan JKW-JK juga keberhasilan Partai Golkar (”Your Success is Our Success”, Detik.News, Selasa, 28/10/2014 21.11 WIB), perseteruan di parlemen belum sepenuhnya mereda.

Oleh karena itu, tampaknya posisi berhadapan tidak akan segera berakhir. Meskipun terjadi kesepakatan UU MD3 akan direvisi, apabila semangat ”menang-kalah” tidak diubah menjadi semangat membangun kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, harapan publik tetap tinggal harapan. Apalagi, dominasi kekuatan KMP tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga merambah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Daya tawar tersebut kemungkinan tidak akan dilepas begitu saja, terlebih kalau semangatnya adalah return of investment (ROI), mengembalikan modal yang ditanam untuk investasi kekuasaan. Sudah dapat ditebak, menu pembuka yang akan disajikan oleh DPR mengawali pertarungan yang melelahkan di parlemen adalah interpelasi yang mulai digulirkan oleh Partai Golkar mengenai kebijakan pencabutan subsidi BBM.

Sementara kalangan percaya tekanan KMP terhadap pemerintah mengendur kalau terjadi perubahan kepemimpinan di Partai Golkar. Spekulasi ini didasarkan atas persepsi bahwa pilar kekuatan KMP berada di Partai Golkar. Oleh karena itu, kalau kepemimpinan Partai Golkar dapat dilakukan dengan demokratis serta bebas dari transaksi kepentingan kekuasaan, sangat mungkin pemerintahan akan berjalan lebih ancar. 

Namun, hal itu tidak mudah diwujudkan karena perhelatan tersebut beraroma transaksi yang membuat bulu kuduk merinding. Sinyalemen Ketua DPD Provinsi menyebutkan, musyawarah nasional (munas) nanti Rp 700 juta, lebih tinggi daripada munas lima tahun lalu yang nilainya Rp 500 juta per satu suara (Republika, 19/11). Untuk melawan spekulasi dan suara-suara miring tersebut, gagasan melibatkan KPK dalam penyelenggaraan munas patut dipertimbangkan.

Dalam konstruksi politik seperti itu, cara paling ampuh bagi pemerintahan JKW-JK dalam melawan politisasi parlemen untuk kepentingan kekuasaan adalah menghasilkan kebijakan yang transparan, akuntabel, serta memihak kepada kepentingan rakyat.