Rabu, 16 April 2014

Solusi Pangan Dahlan Iskan

Solusi Pangan Dahlan Iskan

MT Felix Sitorus  ;   Praktisi Agrobisnis, Doktor Sosiologi Perdesaan IPB
JAWA POS, 15 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
SIMPULAN Budi Dharmawan dalam Manufacturing Hope (MH) 122 Dahlan Iskan (JP 7/4/2014) sungguh pesimistis dan tendensius. Katanya, petani padi tidak akan bisa kaya karena harganya pasti ditekan pemerintah.

Memang benar, mayoritas petani gurem (di bawah 0,25 ha) di Jawa serbamiskin. Tapi, gegabah jika penetapan harga gabah/beras dari pemerintah dituduh sebagai penyebabnya.

Kemiskinan petani padi bersifat struktural dan kompleks. Karena itu, perlu solusi struktural pula. Alih-alih memberikan solusi, Budi malah lebih memilih petani buah tropis di atas gunung untuk dibina.

Berbeda daripada Budi, jauh hari Dahlan sebenarnya sudah menyampaikan solusi "modernisasi paripurna" untuk membesarkan pertanian pangan khususnya padi (MH 15, JP 27/2/2012). Dengan solusi itu, Dahlan membayangkan pertanian padi sepenuhnya berbasis mekanisasi.

Tapi, apa sejatinya arti modernisasi paripurna itu? Bagaimana pula ia dapat dijalankan sebagai solusi untuk membesarkan pertanian dan petani pangan?

Modernisasi Paripurna

Saat mengoperasikan combine harvester di persawahan Patalan, Bantul, dua tahun lalu (25/2/2012), yang dibayangkan Dahlan tentang modernisasi paripurna agaknya sebatas mekanisasi penuh, mulai dari pengolahan tanah sampai penanganan hasil panen. Modernisasi paripurna tidaklah sebatas itu. Lebih daripada sekadar urusan alat/mesin pertanian (alsintan), ia mencakup juga teknologi budidaya dan manajemen usaha tani.

Dalam pertanian padi, unsur dasar teknologi budidaya adalah benih unggul. Lalu, ada pupuk dan pestisida untuk mendukung potensi benih itu.

Pengetahuan dan keterampilan manajemen bisnis kemudian meracik dan menerapkan unsur-unsur teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Targetnya biaya rendah, tapi produktivitas tinggi, misalnya GKP 8,0 ton/ha, sehingga laba tinggi.

Bandingkan dengan kinerja petani gurem yang dibicarakan Budi. Produktivitas sawahnya maksimal 5,0 ton/ha atau 1,25 ton/0,25 ha atau senilai Rp 5.625.000 pada harga gabah Rp 4.500/kg. Setelah dipotong biaya produksi, yang tersisa tinggal "angka kemiskinan".

Kementerian Pertanian tidak bisa dipersalahkan atas masalah ini. Tapi, ada pihak yang layak digugat, yaitu Kementerian BUMN. Pertanyaan gugatan: mengapa kekuatan modal BUMN klaster pangan tidak dipakai untuk mengendalikan modernisasi paripurna pertanian sehingga kedaulatan pangan dan petani tercapai sekaligus?

Solusi PIHC

Gugatan di atas menuntut pembalikan orientasi modal BUMN dalam modernisasi pertanian. Bukan lagi berorientasi pada laba semata yang justru melemahkan petani, tapi memfasilitasi modernisasi yang saling menguntungkan dengan petani.

Dahlan Iskan sebenarnya sudah menjawab gugatan ini. Dia memajukan solusi pembentukan holding BUMN pangan pada 2012. Idenya adalah menggabung PT Pertani (pengelola gabah), PT Bulog (pengelola beras), PT Sang Hyang Seri (produksi benih), PT Pupuk Indonesia (pengadaan pupuk), dan PT Berdikari (peternakan) di bawah holding PT Pangan Nusantara. Target waktu realisasinya akhir 2014 (Koran Tempo, 29/8/2012).

Untuk alasan nasionalisme, solusi holding BUMN pangan itu saya sebut di sini "Pangan Indonesia Holding Company" (PIHC).

Intinya, dengan PIHC, Dahlan menginginkan terbentuknya BUMN pangan raksasa di Indonesia sebagai pilar penyangga kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Dia menilai, karena terpisah-pisah, BUMN pangan kita rapuh dan lemah (Republika, 29/8/2013).

Mungkinkah solusi PIHC mengusung modernisasi paripurna yang mengukuhkan kedaulatan pangan sekaligus menguatkan petani? Jawabannya, lihat kinerja program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) BUMN sejak 2011.

Program GP3K dijalankan oleh Konsorsium BUMN yang beranggota PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Indonesia, PT Bulog, dan PT Perhutani. Karena itu, konsorsium ini dapat disebut prototipe PIHC.

Program GP3K-BUMN memfasilitasi modernisasi pertanian pangan dengan pinjaman modal dalam bentuk benih, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja dengan skema bayar-panen (yarnen), disertai bimbingan manajemen dan budidaya untuk menjamin keberhasilan.

Sukses GP3K 2011 itu mendorong Kementerian BUMN meningkatkan target luas areal pada 2012 dan 2013. Untuk 2013, MH 43 (JP 19/9/2012) Pak Dahlan menyampaikan target areal 3,2 juta ha. Diprediksi kenaikan produksi 1,5 ton/ha, naik dari 5,5 ke 7,0 ton/ha, sehingga diperoleh kenaikan produksi beras nasional 1,5 juta ton.

Kini ada indikasi bahwa harapan (hope) terbentuknya PIHC sebagai solusi pangan dari Dahlan, selaku menteri BUMN, akan menjadi kenyataan walaupun strukturnya tidak seperti dipikirkan semula. Sejak September 2013, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani secara teknis operasional sudah menjadi "anak perusahaan" PT Pupuk Indonesia. Dari lima BUMN yang semula direncanakan sebagai anggota grup PIHC, tinggal PT Bulog dan PT Berdikari yang masih tetap berdiri sendiri.

Transformasi Pupuk Indonesia menjadi Pangan Indonesia pada tataran operasional adalah pekerjaan rumah direksi PT Pupuk Indonesia. Pada tataran kebijakan, ia adalah utang Dahlan selaku menteri BUMN yang harus dilunasi sebelum pemerintahan KIB II berakhir.

4000 Peacekeepers : Pilihan atau Keniscayaan?

4000 Peacekeepers : Pilihan atau Keniscayaan?

Agus Harimurti Yudhoyono  ;   Mayor infanteri,
Dosen Universitas Pertahanan Indonesia, UN Peacekeeper di Lebanon (2006-2007)
JAWA POS, 15 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
MINGGU lalu, saat meresmikan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutarakan visi strategis terkait dengan kontribusi Indonesia dalam perdamaian dan keamanan dunia. "Kita ingin menambah jumlah peacekeepers kita sampai dengan 4.000 personel." Tapi, dia mengingatkan bahwa penambahan jumlah saja tidak cukup. Dibutuhkan berbagai upaya dalam rangka menyiapkan personel-personel terbaik, TNI maupun Polri, untuk mampu mengemban berbagai misi perdamaian di masa depan, yang dipastikan semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian.

Mengapa 4.000 peacekeeper? Angka tersebut dipandang cukup realistis sebagai sasaran kuantitatif peningkatan kontribusi Indonesia

Saat ini sekitar 1.800 personel TNI dan Polri menggunakan helm biru di sejumlah misi, di Lebanon, Kongo, Sudan, Liberia, Sahara Barat, dan Haiti. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-17 dalam daftar 20 Negara Kontributor Terbesar Pasukan Perdamaian Dunia. Sebagai ilustrasi, dengan 8.200 personel, Pakistan menjadi negara kontributor terbesar. Berikutnya Bangladesh dan India. Masing-masing menyumbangkan lebih dari 7.000 personel. Jika kita dapat menambah 2.200 personel lagi, Indonesia akan naik ke peringkat ke-8 dunia, tepat di belakang Nepal, yang hari ini menyumbangkan 4.500 peacekeepers.

Diskusi tentang gagasan penambahan jumlah personel dalam operasi perdamaian tersebut berkembang tidak hanya di tubuh TNI maupun Polri, tapi juga di sejumlah lembaga eksekutif terkait, parlemen, media massa, jejaring sosial, maupun ruang-ruang publik lainnya. Dalam prosesnya tentu muncul sikap pro dan kontra yang dibarengi dengan berbagai alasan. Tidak sedikit yang mendukung visi 4.000 peacekeepers. Kelompok ini merujuk pada amanah konstitusi dan mengangkat sentimen idealis seputar solidaritas, semangat kepahlawanan, dan kehormatan bangsa. Kelompok lain beranggapan bahwa pengiriman pasukan Garuda, apalagi penambahan jumlah personel, merupakan sesuatu yang unnecessary.

Secara pragmatis, sebenarnya paling tidak ada dua hal yang mendasari kepentingan Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Pertama, partisipasi aktif kita merupakan bukti konkret bahwa Indonesia saat ini telah menjadi kekuatan regional dan salah satu "global player" yang bertanggung jawab. Melalui politik luar negeri bebas dan aktifnya, tentu Indonesia mengedepankan diplomasi dan sejumlah format "soft power" lainnya. Kontribusi dalam peacekeeping mission adalah salah satunya, bahkan dalam konteks hubungan internasional kerap diyakini sebagai bentuk diplomasi yang paling efektif.

Kedua, pengiriman pasukan perdamaian dunia merupakan tantangan, sekaligus peluang tersendiri bagi institusi TNI dan Polri. Patut disyukuri, walaupun masih terdapat sejumlah tantangan keamanan dalam negeri, wajah Indonesia saat ini sangat berbeda daripada era-era sebelumnya, ketika Aceh masih membara dan konflik-konflik komunal berbasis SARA serta aksi terorisme masih terjadi di berbagai wilayah tanah air.

Terhadap kekhawatiran pihak tertentu terkait dengan kebutuhan anggaran yang besar dalam rangka mendukung operasi perdamaian dunia, sebenarnya yang menarik adalah bahwa PBB mengatur sistem reimbursement. Negara kontributor peacekeeper akan mendapatkan penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan penyiapan, pengiriman, dan operasionalisasi pasukan termasuk alutsista dan dukungan logistik lainnya. Artinya, tentu negara harus memiliki kesiapan anggaran (APBN) untuk dukungan awal sampai dengan dana reimbursement PBB dapat dicairkan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Memahami skema tersebut dapat dikatakan tidak ada kerugian bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya dalam perdamaian dunia, termasuk menambah jumlah peacekeepers sampai dengan 4.000 personel.

Sejak 2011 Indonesia telah memiliki Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP). Luas areal dan kelengkapan fasilitas latihan yang tersedia di dalamnya tidak hanya menjadikan lembaga ini sebagai salah satu peacekeeping center yang terbesar, tapi juga yang terbaik di dunia. Pembangunan kompleks ini bernilai strategis. Pertama, inisiatif ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia sangat serius dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Kedua, untuk yang pertama, Indonesia yang sebenarnya sudah aktif mengirim pasukan Garuda sejak tahun 1957 memiliki institusi yang didedikasikan secara khusus untuk menangani pe­nyiapan personel yang akan ditugaskan ke berbagai zona konflik di dunia.

Di PMPP, para prajurit akan dilengkapi dengan berbagai kecakapan, antara lain penguasaan terhadap bahasa dan budaya lokal, diplomasi dan negosiasi, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter. Yang yuga penting adalah keterampilan di dalam mengaplikasikan doktrin peacekeeping. Doktrin ini tentu berbeda dengan doktrin pertempuran militer konvensional. Dalam doktrin bertempur, prajurit dihadapkan dengan musuh, ia harus memilih antara kill or to be killed. Dalam dunia peacekeeping, kita tidak berhadapan dengan musuh. Tugas pokok kita adalah menjadi penengah di antara aktor-aktor yang bertikai, sekaligus mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan damai yang dicapai sebelumnya. Tugas semacam ini bukan tanpa risiko. Bahkan, kadang situasinya menjadi lebih kompleks. Berada di tengah-tengah dua kekuatan yang saling menyerang, sedangkan otoritas untuk menggunakan senjata bagi peacekeepers sangat dibatasi.

Dengan semakin baik kita menyiapkan pasukan perdamaian dunia, Indonesia akan memantapkan reputasinya sebagai bangsa yang benar-benar cinta damai. Reputasi semacam ini menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks hubungan antarbangsa di abad ke-21. Bukan hanya sebagai wujud implementasi dari pilihan politik luar negeri kita, yaitu bebas dan aktif serta million of friends and zero enemy, kontribusi yang semakin besar di PBB, termasuk peran yang semakin aktif dalam memediasi konflik-konflik di kawasan Asia Tenggara, merupakan keniscayaan bagi Indonesia. Semua komitmen nyata tersebut akan menjadikan bangsa kita lebih memiliki pengaruh, lebih dihormati, dan lebih disegani di dunia internasional. Siapa yang tidak mau?

> w � r 8�� ���

R\ � " m 8�� ��� ont-weight:bold'>Pada dasarnya pemerintahan negara-negara anggota ASEAN bersifat elitis. ASEAN juga melihat ke dalam sebagai organisasi dengan identitas ganda, yaitu ketika berhadapan dengan dunia di luar ASEAN dan ketika saling berhadapan di antara sesama anggota ASEAN.


Saat berhadapan dengan negara-negara di luar ASEAN, organisasi ini ingin dilihat sebagai koheren. Namun, di antara negara ASEAN paling jauh yang ingin dilakukan adalah membangun komunitas, tetapi tidak pernah menyatakan akan terintegrasi seperti Uni Eropa.

Itu sebabnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing masih akan terus dipegang. Prinsip itu menimbulkan konsekuensi setiap negara bebas melakukan perjanjian ekonomi serta perdagangan bilateral dan multilateral di luar ASEAN. Saat ini terdapat 23 perjanjian bilateral antara negara-negara anggota dan negara di luar ASEAN. Perjanjian bilateral atau multilateral dengan kekuatan regional atau kawasan akan mengurangi upaya untuk mewujudkan inisiatif dalam kerangka ASEAN.

Indonesia dapat mengambil posisi sebagai pemimpin ASEAN jika memiliki rangka desain kebijakan luar negeri dan tak bersikap reaktif. Selain itu, harus ada dukungan dari partai politik di parlemen dan pucuk pemerintahan yang memiliki visi. Hal ini hanya dapat terwujud jika ada kepemimpinan puncak yang mampu menyatukan semua pemangku kepentingan.

Negara Kesejahteraan dengan “Soft Power”

Negara Kesejahteraan dengan “Soft Power”

Yudi Latif  ;   Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan
KOMPAS, 15 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
DENGAN  perolehan suara sekitar 7 persen, menurut versi hitung cepat, Partai Nasional Demokrat meraih hasil fenomenal sebagai partai pendatang baru. Yang lebih menarik, di sela-sela kerumunan partai spanduk yang tidak menawarkan visi perubahan, partai ini tampil dengan politik gagasan seakan menggemakan kembali apa yang pernah diingatkan Bung Karno: ”Sebuah partai harus dipimpin oleh ide, menghikmati ide, memikul ide, dan membumikan ide”.

Politik gagasan yang dilambaikan di setiap kibaran bendera partai ini secara ikonik dirumuskan dengan slogan ”gerakan restorasi”. Visi restorasi ini berisi konsepsi tentang usaha memulihkan kembali kondisi bangsa agar bisa merasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bersemangat setelah mengalami kelemahan, kemurungan, dan keputusasaan dengan cara menjangkarkan kembali pilihan kebijakan dan pembangunan pada nilai-nilai luhur bangsa.

Di bidang politik, implikasi dari visi restorasi menuntut usaha menghidupkan kembali hakikat demokrasi permusyawaratan. Cara termudah dengan melihat posisi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam Pancasila. Letaknya diapit sila Persatuan Indonesia dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketiga sila itu saling mensyaratkan dan saling memperkuat. Pada satu sayap, demokrasi mensyaratkan persatuan (integrasi) nasional yang kuat karena tanpa adanya integrasi nasional, menjalankan pemerintahan demokratis ibarat membangun istana pasir yang mudah jatuh oleh konflik kebangsaan. Sebaliknya, demokrasi yang baik harus mampu memperkuat persatuan nasional. Pada sayap lain, demokrasi yang baik harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, keadilan sosial akan memperkuat perkembangan demokrasi.

Dalam memperkuat persatuan nasional, demokrasi permusyawaratan dirancang untuk mewujudkan negara kekeluargaan (semua untuk semua) yang mampu mengatasi paham perseorangan dan golongan. Dalam mewujudkan keadilan sosial, demokrasi permusyawaratan dirancang untuk menghadirkan negara sosial (negara kesejahteraan), bukan negara liberal yang hanya bertindak sebagai ”penjaga malam”.

Usaha memperkuat ”negara kekeluargaan” pasca Pemilu 2014 membutuhkan usaha restorasi dalam sistem perwakilan, haluan kebijakan dasar pembangunan, dan otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam demokrasi permusyawaratan yang diperhatikan bukan hanya aspek keterpilihan, melainkan juga aspek keterwakilan. Lembaga perwakilan kedaulatan rakyat harus mampu mewakili hak individu, hak golongan fungsional dan marjinal, serta keragaman-keluasan wilayah Nusantara yang terangkum dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kebijakan dasar pembangunan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dirumuskan bersama dalam MPR. Otonomi daerah dijalankan dalam kerangka semangat persatuan nasional. Sejauh ini, meski konstitusi hasil amandemen menyatakan bentuk NKRI tidak dapat diubah, secara de facto urat nadi NKRI sudah robek dengan menyisakan retakan dalam konektivitas antara pemerintahan pusat dan daerah, bahkan di antara daerah tingkat dua dalam satu provinsi, yang tak terbayangkan dalam negara federal.

Dalam merealisasikan keadilan sosial, demokrasi permusyawaratan menghendaki perwujudan negara kesejahteraan. Dalam pemikiran para pendiri bangsa, negara kesejahteraan dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan, negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial. Dalam negara kesejahteraan Indonesia, yang dituntut oleh etika politik bukan penghapusan hak milik pribadi, melainkan hak milik pribadi memiliki fungsi sosial dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum.

Meski demikian, cara negara mewujudkan kesejahteraan sosial itu tidak bisa disandarkan pada kekuatan perangkat keras (hard power) yang bersifat represif dan top-down. Usaha kesejahteraan yang dipertukarkan dengan pembungkaman hak-hak politik demokratis melahirkan piramida kurban manusia yang menistakan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pilihan ke depan adalah usaha mewujudkan negara kesejahteraan dengan kekuatan perangkat lunak (soft power) melalui pelayan publik penuh welas asih seraya menyertakan partisipasi publik secara bottom-up.

Pelayan publik sebagai penentu kebahagiaan rakyat ditunjukkan oleh survei di 50 negara seperti dilaporkan Geoff Mulgan (2008). ”Pengaruh kualitas pelayanan pemerintah terhadap kebahagiaan hidup jauh melampaui efek yang ditimbulkan oleh pendidikan, pendapatan, dan kesehatan”.

Usaha demokrasi membawa kebahagiaan menuntut penjelmaan ”negara-pelayan”, yang mengandung empat jenis responsibilitas, yakni perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan-perdamaian. Semua itu secara visioner telah dirumuskan para pendiri bangsa dalam tugas negara seperti tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Jalan demokrasi Indonesia menuju kebahagiaan masih teramat panjang. Namun, seperti kata Lao Tzu, ”Perjalanan ribuan kilometer dimulai langkah pertama.” Langkah pertama itu adalah memilih pemimpin nasional yang mendekati prasyarat itu pada pemilihan presiden yang akan datang.

R\ � " m 8�� ��� ont-weight:bold'>Pada dasarnya pemerintahan negara-negara anggota ASEAN bersifat elitis. ASEAN juga melihat ke dalam sebagai organisasi dengan identitas ganda, yaitu ketika berhadapan dengan dunia di luar ASEAN dan ketika saling berhadapan di antara sesama anggota ASEAN.


Saat berhadapan dengan negara-negara di luar ASEAN, organisasi ini ingin dilihat sebagai koheren. Namun, di antara negara ASEAN paling jauh yang ingin dilakukan adalah membangun komunitas, tetapi tidak pernah menyatakan akan terintegrasi seperti Uni Eropa.

Itu sebabnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing masih akan terus dipegang. Prinsip itu menimbulkan konsekuensi setiap negara bebas melakukan perjanjian ekonomi serta perdagangan bilateral dan multilateral di luar ASEAN. Saat ini terdapat 23 perjanjian bilateral antara negara-negara anggota dan negara di luar ASEAN. Perjanjian bilateral atau multilateral dengan kekuatan regional atau kawasan akan mengurangi upaya untuk mewujudkan inisiatif dalam kerangka ASEAN.

Indonesia dapat mengambil posisi sebagai pemimpin ASEAN jika memiliki rangka desain kebijakan luar negeri dan tak bersikap reaktif. Selain itu, harus ada dukungan dari partai politik di parlemen dan pucuk pemerintahan yang memiliki visi. Hal ini hanya dapat terwujud jika ada kepemimpinan puncak yang mampu menyatukan semua pemangku kepentingan.

Menyongsong Angin Perubahan ASEAN

LAPORAN DISKUSI
INDONESIA DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI DI ASEAN

Menyongsong Angin Perubahan ASEAN

Tim Kompas
KOMPAS, 15 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
Pengantar Redaksi

Harian ”Kompas" kembali mengadakan diskusi bersama Asia Research Centre (ARC), Murdoch University. Diskusi pada 20 Maret di Perth, Australia, bertema ”Indonesia dalam Perubahan Politik dan Ekonomi di ASEAN”. Para pembicara adalah Direktur ARC Dr Kevin Hewison serta para peneliti di ARC, yaitu Prof Richard Robison, Prof Garry Rodan, Prof Vedi Hadiz, Dr Jeffrey D Wilson, dan Dr Kelly Gerard. Dr Joko Kusnanto Anggoro dari Universitas Pertahanan Indonesia menjadi pembahas dan Dr Ian Wilson dari ARC sebagai moderator. Laporan diskusi disampaikan berikut ini serta di halaman 6 dan 7 oleh Ninuk M Pambudy, Johanes Waskita Utama, dan Andreas Maryoto.
--------------

NEGARA-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengalami perubahan penting dalam bidang ekonomi dan politik selama dekade terakhir.

Perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai akhir 2015. Dalam lingkup lebih luas, Asia-Pasifik yang kini menjadi motor ekonomi dunia tengah menyongsong dua pakta perdagangan bebas, yaitu Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) yang berpusat pada ASEAN dengan kesertaan negara-negara lain dan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang dimotori Amerika Serikat.

Dari sisi politik, ASEAN juga mengalami perubahan. Indonesia tengah berproses menjadi negara demokrasi yang lebih berkualitas. Myanmar mulai membuka diri terhadap dunia luar, Singapura dan Malaysia menghadapi tuntutan perubahan dari kelas menengah, sementara di Thailand isu ketimpangan sosial-ekonomi menyebabkan perpecahan dan demonstrasi berkepanjangan yang mengubah citra negara demokrasi maju.

Bagi masyarakat internasional, ASEAN adalah kawasan ekonomi dan politik penting. Stabilitas kawasan ini menentukan stabilitas Asia-Pasifik, terlebih dengan bangkitnya kekuatan ekonomi Tiongkok. Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi Asia-Pasifik. Tahun ini diperkirakan ekonomi ASEAN tumbuh stabil 5 persen dengan Filipina tumbuh 6,5 persen, Malaysia 5,2 persen, dan Indonesia 5,4 persen.

Myanmar dan Kamboja, yang baru membuka diri pada investasi dari luar, dalam fase mengejar pertumbuhan ekonomi dengan 7,8 persen dan 7,2 persen. Persoalan bagi Myanmar adalah rezim militer otoriter masih belum memberikan demokrasi lebih luas karena takut kehilangan kekuasaan dan keuntungan ekonomi serta instabilitas politik karena banyaknya suku yang beberapa di antaranya ingin merdeka. Aliran investasi asing yang masuk deras juga dapat menjadi sumber ketimpangan sosial-ekonomi, seperti di beberapa negara ASEAN, jika diinvestasikan di properti, bukan infrastruktur.

Identitas ASEAN

Meski terlihat solid, ASEAN menyimpan persoalan kronis karena keragaman yang besar dalam politik, ekonomi, dan sosial anggotanya. Dengan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, tak mudah menyatukan visi tentang, misalnya, demokrasi dan hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi, populasi, dan luas kawasan terbesar di ASEAN sangat wajar jika diharapkan menjadi pemimpin. Sayangnya, kepemimpinan tersebut belum menonjol, baik untuk kepentingan Indonesia maupun ASEAN. Dalam perundingan ekonomi dan perdagangan bebas, misalnya, perjanjian lebih banyak dibuat tiap-tiap anggota dengan mitra di luar ASEAN.

Perjanjian perdagangan pun lebih ditujukan pada kesepakatan tarif daripada isu lebih menukik, seperti pertanian dan ketahanan pangan, hak atas kekayaan intelektual, serta keuangan. Karena alasan tersebut, muncul pesimisme perjanjian MEA akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat ASEAN.

Tidak koherennya ASEAN juga terlihat dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Peran Indonesia dibatasi oleh kerangka ASEAN yang tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Penyelesaian akhirnya harus memakai dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional. Begitu pula dalam sengketa kepemilikan sejumlah pulau kecil di Laut Tiongkok Selatan antara Filipina, Vietnam, dan Tiongkok. Kerangka ASEAN tidak tampak berbuat banyak.

Dalam hubungan dengan masyarakat sipil, ASEAN sebenarnya dapat membangun solidaritas lebih baik. Ada banyak kerangka kerja untuk meningkatkan pelibatan masyarakat sipil, tetapi juga tidak berfungsi baik.
Penyebabnya karena lembaga masyarakat sipil yang dapat berpartisipasi dan jenis partisipasinya diatur agar tak berbeda pandangan dengan pemerintah negara anggota. Hal yang dianggap sensitif, misalnya, soal hak asasi manusia dan demokrasi. Karena pengaturan yang formal tersebut, rasa memiliki masyarakat menjadi lemah. Padahal, dialog di antara anggota masyarakat akan meningkatkan solidaritas dan koherensi ASEAN.

Tanpa kepemimpinan yang kuat, ASEAN tetap akan seperti sekarang. Kinerja ekonomi dan politik kawasan ini tidak akan mencapai potensinya.

Kepemimpinan

Pada dasarnya pemerintahan negara-negara anggota ASEAN bersifat elitis. ASEAN juga melihat ke dalam sebagai organisasi dengan identitas ganda, yaitu ketika berhadapan dengan dunia di luar ASEAN dan ketika saling berhadapan di antara sesama anggota ASEAN.

Saat berhadapan dengan negara-negara di luar ASEAN, organisasi ini ingin dilihat sebagai koheren. Namun, di antara negara ASEAN paling jauh yang ingin dilakukan adalah membangun komunitas, tetapi tidak pernah menyatakan akan terintegrasi seperti Uni Eropa.

Itu sebabnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing masih akan terus dipegang. Prinsip itu menimbulkan konsekuensi setiap negara bebas melakukan perjanjian ekonomi serta perdagangan bilateral dan multilateral di luar ASEAN. Saat ini terdapat 23 perjanjian bilateral antara negara-negara anggota dan negara di luar ASEAN. Perjanjian bilateral atau multilateral dengan kekuatan regional atau kawasan akan mengurangi upaya untuk mewujudkan inisiatif dalam kerangka ASEAN.

Indonesia dapat mengambil posisi sebagai pemimpin ASEAN jika memiliki rangka desain kebijakan luar negeri dan tak bersikap reaktif. Selain itu, harus ada dukungan dari partai politik di parlemen dan pucuk pemerintahan yang memiliki visi. Hal ini hanya dapat terwujud jika ada kepemimpinan puncak yang mampu menyatukan semua pemangku kepentingan.

Jalan Panjang Reformasi Myanmar

LAPORAN DISKUSI
INDONESIA DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI DI ASEAN

Jalan Panjang Reformasi Myanmar

Tim Kompas
KOMPAS, 15 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
HAMPIR  lima dekade Myanmar berada di bawah rezim militer yang menutup diri terhadap dunia internasional. Angin perubahan akhirnya bertiup setelah pada pemilu 2010. Thein Sein, mantan perdana menteri rezim dan jenderal beraliran moderat, terpilih sebagai presiden yang memimpin pemerintahan sipil dukungan militer.

Sejumlah langkah reformasi dilakukan, antara lain pembebasan tahanan politik, melonggarkan pembatasan media, izin bagi buruh untuk berserikat, dan keleluasaan bagi tokoh oposisi Aung San Suu Kyi untuk terjun ke dunia politik. Upaya ini cukup meyakinkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk tak lagi menunda giliran Myanmar menjadi ketua ASEAN pada 2014.

Namun, isolasi sejak militer berkuasa pada 1962 membuat negeri itu hanya memiliki sedikit pengalaman bersentuhan dengan dunia luar, selain hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok. Tak heran masih ada kecurigaan pada hal berbau asing atau Barat, seperti sistem demokrasi, supremasi hukum, hak warga negara, dan sistem pasar.

Dalam beberapa hal, proses yang dijalani Myanmar mengingatkan pada pengalaman Indonesia. Muncul pertanyaan, bisakah Myanmar berubah dan apakah Indonesia bisa menjadi contoh bagi Myanmar?

Kedua negara sama-sama menjalani periode demokrasi parlementer pada dekade 1950-an. Lalu terjadi transisi dari sistem demokratis ke pemerintahan otoritarian, diikuti nasionalisme ekonomi, serta peran negara yang semakin dominan. Di Myanmar, kekuasaan dijalankan rezim militer. Di Indonesia, Soekarno memimpin dengan demokrasi terpimpin sebelum diambil alih militer. Karena itu, militer kedua negara menjadi faktor penentu di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

Situasi Indonesia berubah cepat pada era reformasi. Diawali tumbangnya Orde Baru, disusul reformasi demokrasi, kebijakan desentralisasi, keterbukaan masyarakat madani, dan kebebasan pers. Apakah Myanmar akan menempuh jalan serupa?

Perubahan terkendali

Meski ada kesamaan di permukaan, terdapat juga perbedaan penting. Bangkitnya rezim militer di Indonesia sejak 1965 malah menghapus nasionalisme ekonomi era Soekarno dan bergerak menuju integrasi lebih luas dengan ekonomi global. Sebaliknya, militer Myanmar memperkuat nasionalisme ekonomi dan lebih memandang ke dalam.

Perbedaan lain, kekuasaan militer Indonesia dan peran ekonomi mereka justru berkurang pada era Soeharto. Terjadi pergeseran dari kekuasaan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada awal Orde Baru ke kekuatan baru berbasis pada Golongan Karya dan pemilu terkontrol. Teknokrat mulai berperan dalam pengambilan kebijakan. Saat reformasi terjadi, militer tak lagi menjadi penghalang.

Di Myanmar, militer terus mencengkeram. Kekuasaan ala Kopkamtib dipertahankan untuk memberangus masyarakat sipil. Peran ekonomi mereka terus berkembang. Militer menguasai sejumlah perusahaan besar, terutama di sektor gas dan kehutanan, meski sekarang dibubarkan.

Hal lain yang membedakan, kelompok masyarakat madani di Myanmar rapuh dan jumlahnya terbatas. Pengajaran bahasa Inggris sempat dihentikan sejak 1960-an karena dianggap sebagai bahasa kaum imperialis. Pendidikan berisi propaganda pemerintah yang diawasi militer. Gerakan oposisi lebih didasarkan pada kebencian terhadap pemerintah dan ketertarikan pada figur Suu Kyi yang karismatik, tanpa ideologi atau kerangka kerja organisasi jelas.

Cengkeraman militer

Akhirnya pelaku reformasi datang dari kalangan pemerintahan militer. Reformasi hanya bisa dilakukan terbatas karena ada kubu dalam militer menolak reformasi khawatir kehilangan kekuasaan konstitusional, kursi di parlemen, dan keuntungan ekonomi. Belum lagi peluang perpecahan jika kekuasaan militer melemah mengingat etnisitas minoritas, seperti Kachin, menggelorakan perlawanan bersenjata untuk memisahkan diri. Lalu juga ada persoalan etnis Rohingya.

Ini berbeda dari Indonesia yang memiliki masyarakat madani cukup kuat dan berperan besar menggulirkan reformasi. Di bidang hak asasi manusia, Indonesia telah memiliki Komisi Nasional HAM sejak Soeharto masih berkuasa. Indonesia juga tidak menutup diri dari dunia luar dan menjalani politik luar negeri bebas aktif sesuai Undang- Undang Dasar 1945.

Myanmar memang bisa becermin pada Indonesia dalam sejumlah hal, termasuk mengelola desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, keragaman etnisitas di Myanmar cukup menimbulkan masalah. Dari segi geografis, kerusuhan di satu daerah di Myanmar bisa menjalar dengan cepat ke daerah lain. Hal ini bisa menjadi alasan militer Myanmar tidak begitu saja membuka keran demokratisasi atau otonomi daerah.

Pada akhirnya reformasi politik, ekonomi, dan demokrasi di Myanmar akan sulit ditempuh jika militer masih mencengkeram kuat kekuasaan. Bagi militer hanya ada dua pilihan: sekuat tenaga mempertahankan kepentingan mereka saat ini atau melihat perubahan tak dapat dihindari sehingga harus dikendalikan dan diatur oleh militer.

Selain itu, peran masyarakat madani yang masih berada di tahap awal demokratisasi memperlihatkan bahwa jalan masih panjang bagi Myanmar untuk menjalankan reformasi politik menuju negara yang demokratis.

Ketimpangan dan Kelas Menengah

LAPORAN DISKUSI
INDONESIA DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI DI ASEAN

Ketimpangan dan Kelas Menengah

Tim Kompas
KOMPAS, 15 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
SINGAPURA, Malaysia, dan Thailand adalah anggota ASEAN yang bersama Brunei menempati posisi teratas negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Bagi Singapura dan Malaysia, hal itu tak lepas dari keberhasilan mengembangkan model pemerintahan otoritarian untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.

Adapun Thailand sejak akhir 1990-an dianggap sebagai yang terdepan di ASEAN dalam demokratisasi berbasis pemilu, badan pemantau pemilu independen, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia di kawasan.

Belakangan, kesuksesan resep pembangunan setiap negara mulai digugat. Di Singapura dan Malaysia hal itu tecermin dari merosotnya dukungan rakyat kepada partai atau koalisi yang berkuasa dalam dua pemilu terakhir. Terlihat pembangunan ekonomi menghasilkan ketimpangan dan perubahan sosial di masyarakat.

Singapura

Sistem meritokrasi yang diklaim menguntungkan semua orang yang diusung Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura sejak tahun 1959, tak lagi diterima begitu saja oleh pemilih. Dari 75,3 persen suara pada pemilu 2001, dukungan bagi PAP merosot menjadi 66,6 persen (2006) dan 60,1 persen (2011).

Kesenjangan pendapatan Singapura yang diukur dengan rasio gini mencapai 0,478 merupakan salah satu yang terbesar di negara berkembang. Hal ini, antara lain, karena ketergantungan Singapura terhadap tenaga kerja asing profesional dan pekerja tidak terampil. Pada tahun 2010 tenaga kerja asing mencapai sepertiga angkatan kerja yang melonjakkan populasi penduduk negeri itu hingga 32 persen dalam satu dekade.

Tanpa batasan upah minimum, kelas pekerja Singapura kalah bersaing dari pekerja migran berupah murah. Warga kelas menengah juga terkena dampak melambungnya biaya perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan karena penghasilan pekerja profesional dan eksekutif sangat tinggi.

Saat pemerintah mengeluarkan Buku Putih Populasi yang menyebut jumlah warga asing akan mencapai 45 persen populasi penduduk pada 2030, sekitar 5.000 orang turun ke jalan menentang rencana itu dalam unjuk rasa yang sangat jarang terjadi.

Malaysia

Di Malaysia, sistem politik yang mendahulukan warga Melayu mulai dikritik seiring dengan meningkatnya jumlah warga perkotaan. Muncul desakan reformasi untuk memberantas korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dukungan pada koalisi Barisan Nasional (BN), yang berkuasa sejak Malaysia merdeka, anjlok menjadi hanya sedikit di atas 50 persen pada pemilu 2008 dan terus berkurang menjadi 47 persen (2013). Ketimpangan ekonomi dan sosial akibat diterapkannya liberalisasi ekonomi dan privatisasi pada pertengahan 1980-an turut mendorong berkembangnya perlawanan kelompok kelas menengah pada pemerintah.

Salah satu yang menonjol adalah Gerakan Bersih yang sejak 2007 menentang larangan berdemonstrasi dengan turun ke jalan menuntut reformasi pemilu. Mereka berpendapat, perbaikan proses pemilu akan memperbesar peluang pergantian pemerintahan. Harga yang harus dibayar BN untuk tetap memerintah tidak murah. Pemerintah memberikan bantuan bagi rakyat miskin selama dua tahun menjelang pemilu 2013 senilai sekitar 2 miliar dollar AS.

Di Singapura, PAP juga dipaksa mengubah kebijakan distribusi anggaran pemerintah pada sektor perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan agar lebih dapat dinikmati warga kelas menengah dan bawah.

Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah di kedua negara ini belum sampai membuat perubahan besar di pemerintahan. Namun, baik PAP maupun BN kini memasuki tahap baru untuk menyesuaikan sistem meritokrasi di Singapura dan politik etnis di Malaysia agar tetap memperoleh dukungan. Seberapa efektif penyesuaian yang dilakukan akan menguji klaim sistem pemerintahan otoritarian juga dapat mewujudkan masyarakat makmur sebagai alternatif sistem demokrasi Barat.

Thailand

Di Thailand, isu ketimpangan ekonomi selalu disebut sebagai salah satu penyebab unjuk rasa berkepanjangan selama sepuluh tahun terakhir. Meski demikian, ada sanggahan ketimpangan ekonomi justru dipolitisasi kelompok pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, tokoh kontroversial di balik kisruh politik Thailand.

Thaksin dengan kebijakan populisnya memperoleh dukungan besar rakyat Thailand, terutama warga pedesaan di utara yang menjadi basis memenangi pemilu tahun 2001 dan 2005. Namun, kekuasaan Thaksin yang terlalu besar dan maraknya korupsi mendorong kelas menengah perkotaan bergabung dengan kelompok royalis dan militer menggulingkannya pada 2006.

Sejak itu Thailand tak henti diguncang unjuk rasa, termasuk protes massa sejak akhir tahun lalu untuk menggulingkan pemerintahan Yingluck, adik Thaksin. Yang menarik, selain mengusung isu anti korupsi, gerakan kelas menengah ini justru menolak demokrasi berbasis pemilu dan menghalangi pemilu 2 Februari lalu. Mereka berdalih, pemilu tak akan berjalan jujur dan adil selama kubu Thaksin masih berkuasa.

Krisis Thailand memberikan pelajaran bahwa kelas menengah tak selalu menjadi pilar demokrasi. Mereka bisa juga menjadi sekelompok demokrat yang tertarik pada sistem politik otoritarian. Sementara itu, ketimpangan ekonomi bisa menjadi pemicu ketidakpuasan atau dipolitisasi untuk mendapatkan keuntungan. Krisis politik berkepanjangan ini mengubur pencapaian Thailand sebagai yang terdepan di ASEAN dalam demokratisasi.