Sabtu, 27 Mei 2017

Menolak Ide Khilafah

Menolak Ide Khilafah
Moh Mahfud MD ;   Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008-2013
                                                          KOMPAS, 26 Mei 2017




                                                           
“Buktikan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur di dalamnya, termasuk khilafah sebagai sistem pemerintahan”. Pernyataan dengan nada agak marah itu diberondongkan kepada saya oleh seorang aktivis ormas Islam asal Blitar saat saya mengisi halaqah di dalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur ketika saya masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, teman saya, Prof Zainuri yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam forum tersebut dan saya diminta berbicara seputar ”Konstitusi bagi Umat Islam Indonesia”.

Pada saat itu saya mengatakan, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.

Saya mengatakan pula, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku. Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.

Sistem negara Pancasila

Khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya bisa bermacam-macam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.

Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri. Para ulama yang ikut mendirikan dan membangun Indonesia menyatakan, negara Pancasila merupakan pilihan final dan tidak bertentangan dengan syariah sehingga harus diterima sebagai mietsaaqon ghaliedzaa atau kesepakatan luhur bangsa.

Penjelasan saya yang seperti itulah yang memicu pernyataan aktivis ormas Islam dari Blitar itu dengan meminta saya untuk bertanggung jawab dan membuktikan bahwa di dalam sumber primer Islam tidak ada sistem politik dan ketatanegaraan. Atas pernyataannya itu, saya mengajukan pernyataan balik. Saya tak perlu membuktikan apa-apa bahwa sistem pemerintahan Islam seperti khilafah itu tidak ada yang baku karena memang tidak ada.

Justru yang harus membuktikan adalah orang yang mengatakan, ada sistem ketatanegaraan atau sistem politik yang baku dalam Islam. ”Kalau Saudara mengatakan bahwa ada sistem baku di dalam Islam, coba sekarang Saudara buktikan, bagaimana sistemnya dan di mana itu adanya,” kata saya.

Ternyata dia tidak bisa menunjuk bagaimana sistem khilafah yang baku itu. Kepadanya saya tegaskan lagi, tidak ada dalam sumber primer Islam sistem yang baku. Semua terserah pada umatnya sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman.

Buktinya, di dunia Islam sendiri sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang memakai sistem mamlakah (kerajaan), ada yang memakai sistem emirat (keamiran), ada yang memakai sistem sulthaniyyah (kesultanan), ada yang memakai jumhuriyyah (republik), dan sebagainya.

Bahwa di kalangan kaum Muslimin sendiri implementasi sistem pemerintahan itu berbeda-beda sudahlah menjadi bukti nyata bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran baku tentang khilafah. Istilah fikihnya, sudah ada ijma’ sukuti (persetujuan tanpa diumumkan) di kalangan para ulama bahwa sistem pemerintahan itu bisa dibuat sendiri-sendiri asal sesuai dengan maksud syar’i (maqaashid al sya’iy).

Kalaulah yang dimaksud sistem khilafah itu adalah sistem kekhalifahan yang banyak tumbuh setelah Nabi wafat, maka itu pun tidak ada sistemnya yang baku.

Di antara empat khalifah rasyidah atau Khulafa’ al-Rasyidin saja sistemnya juga berbeda-beda. Tampilnya Abu Bakar sebagai khalifah memakai cara pemilihan, Umar ibn Khaththab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman ibn Affan dipilih oleh formatur beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Umar.

Begitu juga Ali ibn Abi Thalib yang keterpilihannya disusul dengan perpecahan yang melahirkan khilafah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah lahir pula khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Turki Utsmany (Ottoman) dan lain-lain yang juga berbeda-beda.

Yang mana sistem khilafah yang baku? Tidak ada, kan? Yang ada hanyalah produk ijtihad yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Ini berbeda dengan sistem negara Pancasila yang sudah baku sampai pada pelembagaannya. Ia merupakan produk ijtihad yang dibangun berdasar realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, sama dengan ketika Nabi membangun Negara Madinah.

Berbahaya

Para pendukung sistem khilafah sering mengatakan, sistem negara Pancasila telah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan. Kalau itu masalahnya, maka dari sejarah khilafah yang panjang dan beragam (sehingga tak jelas yang mana yang benar) itu banyak juga yang gagal dan malah kejam dan sewenang-wenang terhadap warganya sendiri.

Semua sistem khilafah, selain pernah melahirkan penguasa yang bagus, sering pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang. Kalaulah dikatakan bahwa di dalam sistem khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di dalam sistem Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Masalahnya, kan, soal implementasi saja. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya.

Maaf, sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan ”demokrasi haram” dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia, saya mengatakan bahwa gerakan itu berbahaya bagi Indonesia. Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri.

Mengapa? Kalau ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasar Al Quran dan Sunah. Situasinya bisa saling klaim kebenaran dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Potensi kaos sangat besar di dalamnya.

Oleh karena itu, bersatu dalam keberagaman di dalam negara Pancasila yang sistemnya sudah jelas dituangkan di dalam konstitusi menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Ini yang harus diperkokoh sebagai mietsaaqon ghaliedzaa (kesepakatan luhur) seluruh bangsa Indonesia. Para ulama dan intelektual Muslim Indonesia sudah lama menyimpulkan demikian.

Emilio Camus, BPK, dan Intosai

Emilio Camus, BPK, dan Intosai
Dedi Haryadi ;   Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW)
                                                          KOMPAS, 26 Mei 2017




                                                           
Dalam wawancara imajiner saya, beberapa hari, lalu almarhum Emilio F Camus menyambut baik pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak April 2017, estafet kepemimpinan di BPK beralih dari Harry Azhar Azis ke Moermahadi Soerja Djanegara.

Menurut Emilio F Camus (EFC), ketua BPK memang harus segera diganti karena Harry Azhar sudah jadi beban (liability) bagi organisasi. Selain indepedensinya diragukan karena ia juga seorang politisi, keberadaan namanya dalam Dokumen Panama telah merendahkan kepercayaan publik pada profesionalisme dan integritas BPK.

Moermahadi Soerja Djanegara bukan politisi dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun sehingga potensial menyumbang pada independensi kepemimpinan dalam BPK. Independensi ketua BPK merupakan salah satu dari delapan pilar independensi BPK.

Selain mengapresiasi suksesi kepemimpinan di BPK, EFC juga menyayangkan kecilnya perhatian publik pada perekrutan dan pemilihan pimpinan BPK. Padahal, ia sama pentingnya dengan perekrutan komisioner KPK. Siapa EFC sehingga perlu saya mintai pendapatnya tentang suksesi kepemimpinan di BPK?

Menggagas ”Intosai”

Mendiang EFC lahir di Havana, Kuba, 7 Juni 1898. Ia seorang visioner yang punya mimpi besar tentang bagaimana seharusnya BPK ada dan bekerja. Ia ingin membangun tradisi audit eksternal keuangan pemerintah yang baik dan ajek.

Ada tiga hal penting yang harus dipunyai kalau kita mau mengelola sumber daya (dana) publik secara optimal, tanpa kebocoran dan pencurian (korupsi). Pertama, BPK harus profesional, berintegritas, independen, dan netral secara politik. Kedua, auditornya, selain profesional dan beritegritas, juga harus independen dari pengaruh politik. Ketiga, ada mekanisme pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar-BPK sedunia sehingga teori dan praksis audit keuangan pemerintah berkembang terus.

Dua komponen pertama itu menjadi kode etikBPK sedunia: ”It is important to maintain both the actual and perceived political neutrality of the Supreme Audit Institutions. Therefore, it is important that auditors maintain their independence from political influence in order to discharge their audit responsibilities in an impartial way”.

Komponen ketiga dari mimpinya itulah yang kemudian melahirkan The International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai). Pada 1953, sebagai ketua BPK-nya Kuba, EFC menggagas dan menyelenggarakan pertemuan BPK sedunia di Havana. Pertemuan dihadiri 34 BPK dari sejumlah negara. BPK kita, yang dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah No 11/OEM tanggal 28 Desember 1946, belum bisa hadir dalam pertemuan itu. Sebab, saat itu negara kita masih sibuk mengurus politik dan kedaulatan. Pada pertemuan ini, 34 BPK yang hadir sepakat membentuk Intosai. Intosai didesain sebagai perkumpulan BPK sedunia yang bebas, mandiri, dan nonpolitik.

Intosai memberikan layanan padaanggotanya supaya fungsi BPK benar dan ajek. Layanan itu antara lain mengembangkan transfer pengetahuan tentang audit antar-anggotanya, membangun norma, etik, prinsip, dan standar auditing, serta meningkatkan kapasitas profesionalisme. Motonya”experiential mutual omnibus prodest”, ingin memastikan bahwa teori dan praksis audit pemerintah terus berkembang.BPK kita baru bergabung dengan Intosai—setelah mendapat dukungan dari Badan Pelaksana Intosai—pada Kongres Intosai keenam di Tokyo,Jepang, pada22 Mei 1968.

Sekarang ini, tantangan besar bagi Moermahadi Soerja Djanegara adalah bagaimana menegakkan pilar-pilar independensi BPK: status dan kerangka hukum,sumber daya (keuangan dan manusia), kepemimpinan di BPK, operasional, akses pada informasi, pelaporan hasil audit, isi dan ketetapan waktu laporan audit, danefektivitas mekanisme tindak lanjut. Penegakan pilar-pilarindependensi tersebut akan memengaruhi risiko korupsi dalam tubuhBPK.

Status dan kerangka hukum BPK kita sudah jelas diatur dalam konstitusi (UUD 1945). Secara normatif disebutkan, BPK adalah lembaga yang mandiri dan independen. Dalam perjalanannya, kemandirian dan independensi BPK bergerak dari satu pendulum berat ke eksekutif di zaman pemerintahan Orde Baru danberat ke parlemen sekarang ini dizaman reformasi.

Ubah pola perekrutan

Memang bukan tanggung jawab Moermahadi Soerja Djanegara sendirian mengubah gerakan pendulum ini supaya ke depan lebih seimbang di antara eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, Moermahadi Soerja Djanegara bisa mengambil prakarsa untukmengartikulasikan kebutuhan ini baik kepada parlemen maupun pemerintah. Dengan mengubah pola perekrutananggota BPK sehingga seperti pola perekrutankomisioner KPK sebenarnyabisa menggeser pendulum itu sehingga berada di tengah-tengah antara pemerintah dan KPK.

Dari segi sumber daya manusia, BPK menghadapi persoalan kurangnya tenaga auditor, rendahnya proporsi tenaga auditor dan non-auditor. Pemekaran daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memperumit masalah ini. Belum lagi kita bicara tentang profesionalisme dan integritas auditor. Munculnya praktik korupsi audit seperti tecermin dari beberapa kasus jual-beli opini mencerminkan adanya problem integritas auditor.

Praktik jual-beli opini juga ditemukan dalam kasus korupsi proyekKTP elektronik. Auditor KPK ditengarai menerima suap dari dua tersangka, Irman dan Sugiharto, senilai Rp 80 juta. Penyuapan ini memengaruhi BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuanganDitjen Dukcapil pada 2010.

Cukup mengherankan, penilaian sesama BPKyang dilakukan BPK Belanda (2009) dan BPK Polandia (2014)—dalam bingkai kerja sama yang dipayungi Intosai—tidak melihat adanya praktik jual-beli opini ini. Jangan dikira hanya warga, aktivis, jurnalisatau peneliti yang kesulitan mengakses informasi yang dibutuhkan dalam kerja-kerja advokasi, jurnalis dan risetnya, BPK pun dalam kerja-kerja auditingnya dihadapkan pada persoalan yang sama. Hasil kajian sesama BPK yang dilakukan BPK Belanda, BPK kita juga punya kesulitan mengakses: (1) data penerimaan pemerintah dariDirektorat Jenderal Pajak, Kemenkeu; dan (2) data dan informasi proyek-proyek pemerintah yang dibiayai utang luar negeri.

Yang terakhir ini karena pemerintah dankreditor bersepakat, yang mengaudit proyek pembangunan tersebut adalah BPKP. Kesulitan mengakses data dan informasi untuk tujuan audit tersebut juga masih dirasakan BPK ketika akan mengaudit institusi militer yang kuyup rahasia, seperti Kemenhan, TNI, dan BIN.

Efektivitas mekanisme tindak lanjut hasil audit juga harus diperbaiki. Masih banyak rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti oleh auditee (kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, BUMN/BUMD).

Sebagai contoh, padaJanuari 2015 ada sekitar86 temuan senilai Rp3,15 triliun yang bersumber dari APBN (hasil pemeriksaan periode 2009-2014) yang belum ditindaklanjuti oleh 14 BUMN calon penerima Penanaman Modal Negara (PMN).Beberapa BUMN tersebut di antaranya PT Aneka Tambang, PT Angkasa Pura II, PT Garam, PT Pindad,PT Kereta Api Indonesia,PTPN IX, danPerum Bulog.

Pada saat itu nilai temuan yang belum ditindaklanjuti Bulog mencapai Rp 1,7 triliun. Bebas dan independennya BPK tidak seharusnya menghalangi BPK bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas mekanisme tindak lanjut hasil audit.

Kalau Moermahadi dan jajarannya tidak bisabisa memperkuat penegakan pilar-pilar independensi tersebut, kita bukan hanya akan gagal meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara, melainkan juga berpotensi gagal mencegah dan memberantas korupsi.

Jumat, 26 Mei 2017

Tindakan Menghalangi Proses Hukum

Tindakan Menghalangi Proses Hukum
Kurnia Ramadhana ;   Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW)
                                                          KOMPAS, 26 Mei 2017




                                                           
Koalisi masyarakat sipil pada 2 Mei 2017 melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke KPK dengan dugaan telah melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum penyidikan perkara tindak pidana korupsi (obstruction of justice).

Hal yang melatarbelakangi laporan tersebut adalah Fahri Hamzah dianggap telah melakukan keputusan sepihak dengan mengesahkan pengguliran hak angket saat sidang paripurna DPR, (28/4). Selain secara formal pengajuan hak angket tidak diperuntukkan bagi penegak hukum, keputusan DPR kali ini pun berisiko mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung di persidangan. Dalam salah satu poin dari dasar pengajuan hak angket adalah keinginan DPR memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuka rekaman berita acara pemeriksaan seorang saksi perkara korupsi KTP-el, Miryam S Haryani.

Kehendak DPR ini dapat dikategorikan pelanggaran hukum atas berjalannya sistem peradilan pidana (contempt ex facie). Laporan koalisi masyarakat sipil menarik dicermati. Aturan terkait obstruction of justice sendiri telah diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan dalam pasal itu setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selain aturan dalam UU Tipikor, tindakan obstruction of justice juga telah disepakati di  Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UN Convention Against Corruption/UNCAC). Pasal 25 mengamanatkan negara peratifikasi wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan tindakan yang menghalangi proses hukum kasus pidana korupsi. Hal ini berarti KPK punya kewenangan penuh memproses setiap orang yang berusaha menghambat sebuah perkara korupsi yang sedang ditangani KPK.

Intervensi terhadap proses penegakan hukum KPK bisa sangat mudah dipahami jika menggunakan teori kausalitas. Akibat yang ditanggung KPK secara kelembagaan maupun penyidik secara individu tak lepas dari kerja-kerja KPK selama ini. Dalam pengusutan perkara korupsi KTP-el saja tak kurang 52 politisi disebut menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. Wajar jika pelaku korupsi merasa tak nyaman dengan keberadaan KPK lalu melancarkan serangan yang bisa berakibat tersendatnya pengusutan sebuah perkara.

Dua pola

Atas dasar itulah KPK harus bertindak aktif untuk segera menjerat yang bersangkutan dengan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor. Delik yang mengatur obstruction of justice tergolong sebagai delik formal sehingga setiap tindakan baik yang sudah selesai ataupun percobaan sebenarnya sudah dapat dijerat oleh aparat penegak hukum.

Dalam pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya ada 15 pelaku korupsi maupun pihak lain yang telah didakwa menggunakan pasal obstruction of justice, baik oleh kejaksaan maupun KPK. Sebut saja Anggodo Widjojo yang diketahui merencanakan upaya kriminalisasi terhadap Komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pada 2010. Dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi terungkap Anggodo bekerja sama dengan aparat kepolisian (Komisaris Jenderal Susno Duadji) memperlambat proses penanganan perkara saudara kandungnya, Anggoro Widjojo. Pada tahap kasasi Anggodo dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 250 juta.

Kasus lain yang cukup menarik perhatian adalah yang menimpa kuasa hukum salah seorang tersangka korupsi di Sumatera Barat, Manatap Ambarita, pada 2008. Manatap saat itu memberikan keterangan palsu tentang keberadaan tersangka yang akan diproses kejaksaan. Tindakan itu dianggap sebagai upaya memperlambat proses penanganan perkara korupsi yang menimpa kliennya. Beberapa kasus itu sebenarnya bisa dijadikan dasar yurisprudensi bagi penegak hukum untuk bisa memproses segala tindakan yang dianggap memenuhi unsur sebagai tindakan obstruction of justice.

Dari beberapa kasus itu setidaknya ada dua pola yang kerap digunakan pelaku korupsi untuk merintangi proses hukum. Pertama, menggunakan masyarakat untuk menghambat penanganan perkara. Hal ini kerap terjadi ketika aparat penegak hukum berusaha untuk melakukan proses penyidikan, pelaku korupsi menggunakan masyarakat umum untuk membela agar ia tidak diproses secara hukum.

Kedua, menggunakan kuasa hukum untuk melindungi pelaku korupsi. Acap kali penasihat hukum digunakan pelaku korupsi sebagai tameng untuk menutupi kejahatan sebenarnya. Kuasa hukum berfungsi melepaskan jerat hukum pelaku kejahatan dengan dasar-dasar hukum sah bukan malah melindungi pelaku dengan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berlangsung.

Fenomena belakangan ini justru berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Pihak-pihak yang ingin menghambat penanganan perkara korupsi memakai cara baru, melalui jalur politik. Kejadian angket yang dianggap terlalu memaksakan dan tak tepat sasaran contohnya. Penanganan sebuah perkara yang sedang berjalan di ranah hukum tak sepatutnya digiring jadi isu politik. Segala hal yang berkaitan dengan sebuah perkara hanya bisa dibuka di depan persidangan hukum bukan persidangan politik.

Semestinya KPK berani menjangkau oknum yang dianggap menghambat penanganan sebuah perkara, baik langsung maupun tak langsung. Segala tindakan yang mengancam keberadaan KPK harus segera ditindak dengan aturan obstruction of justice. Jika KPK tak bertindak cepat menyelesaikan persoalan ini sudah barang tentu perlawanan balik dari koruptor akan semakin kencang.

Uji Publik Penamaan Prodi di PT

Uji Publik Penamaan Prodi di PT
Syamsul Rizal ;   Profesor di Universitas Syiah Kuala;
Alumnus Universitaet Hamburg, Jerman
                                                          KOMPAS, 26 Mei 2017




                                                           
Dalam rangka melaksanakan Pasal 5, 6, 7, dan 8 Peraturan Menristek dan Dikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, Kemenristek dan Dikti menganggap perlu untuk melakukan uji publik terlebih dahulu.

Draf nama-nama program studi (prodi) pada jenjang S-1, S-2, dan S-3 pun telah dikeluarkan pada 6 Mei 2017. Diharapkan masyarakat bisa ikut menilainya dan memberikan masukan yang positif untuk kemajuan bangsa kita dalam bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi

Artikel ini berusaha memberikan masukan positif dalam uji publik ini, khususnya yang terkait dengan prodi pada jenjang S-3. Dari nama-nama prodi yang telah diterbitkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti), terlihat bahwa nama-nama prodi S-3 sangat ketat, kaku, dan tidak fleksibel. Prodi Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi, misalnya, pada jenjang S-1, S-2, dan S-3 semuanya bernama sama.

Pertimbangkan tiga hal

Ada tiga hal penting harus dipertimbangkan oleh Kemenristek dan Dikti terhadap penamaan prodi pada jenjang S-3. Pertama, perlunya mengakomodasi semua profesor produktif di Indonesia agar dimungkinkan untuk membimbing mahasiswa S-3.

Penamaan prodi yang sangat kaku seperti ini membuat perguruan tinggi negeri (PTN) di daerah-daerah dan swasta (PTS) menjadi sangat sulit membuka prodi S-3. Ini artinya kita akan membiarkan para profesor produktif dari PTN di daerah-daerah dan PTS menjadi penganggur ”sangat intelektual”. Kita berpotensi menghukum profesor yang produktif ini, padahal mereka tidak berbuat salah.

Kedua, sesuai Peraturan Presiden No 8/2012, setiap lulusan harus sesuai dengan tuntutan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tuntutan lulusan doktor terapan dan doktor harus sesuai KKNI level 9, yang salah satu cirinya: mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisiplin, dan transdisipliner.

Nama prodi yang sangat tidak fleksibel dan kaku menyulitkan kita untuk memenuhi KKNI level 9. Apakah mungkin melakukan riset secara interdisipliner, multidisiplin, dan transdisipliner pada prodi yang tidak fleksibel? Jawabnya: tidak mungkin!

Ketiga, Kemenristek dan Dikti bertekad meningkatkan publikasi internasional para dosen, khususnya para profesor. Bahkan kita punya target khusus: mengalahkan Malaysia dalam hal publikasi internasional.Untuk tujuan ini bahkan telah diterbitkan Permenristekdikti No 20/2017, lengkap dengan ancaman yang sangat terkenal itu: jika seorang profesor tak mampu memublikasikan tiga artikelnya pada jurnal internasional atau satu artikel pada jurnal internasional bereputasi, sejak 2015 sampai 2017, tunjangan kehormatan profesor akan dihentikan (Kompas, 6/2).

Atas dasar inilah kita harus mencari celah agar semua profesor diberi kesempatan sama untuk memublikasikan hasil risetnya pada jurnal internasional. Dengan nama prodi S-3 yang tidak fleksibel, kita berpotensi menutup peluang ini bagi sebagian profesor produktif. Padahal, untuk mengalahkan Malaysia kita perlu menghimpun kekuatan semua profesor produktif dari Sabang-Merauke.

Ada dua masalah pendidikan S-3 di Tanah Air. Pertama, kita kekurangan profesor yang produktif, yang siap membimbing mahasiswa S-3 dalam melakukan penelitian dan memublikasikan hasil-hasilnya di jurnal internasional bereputasi. Padahal, Permenristekdikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) telah mengatur secara khusus dan eksplisit tentang kewajiban publikasi mahasiswa program doktor. Pada lampiran Permenristekdikti ini disebutkan, mahasiswa program doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi sebelum mereka lulus.

Kedua, Permenristekdikti No 100/2016 mensyaratkan enam dosen tetap bergelar S-3 untuk membuka prodi S-3. Dua di antara enam dosen ini harus bergelar akademik profesor.

Di sinilah sumber masalahnya. Mengapa? Kalau sebuah prodi hanya punya dua profesor produktif, berdasarkan Permenristekdikti ini mereka tetap tidak akan bisa membimbing mahasiswa S-3. Dua profesor ini harus menunggu empat rekannya yang lain mendapatkan gelar S-3, baru mereka diizinkan membuka prodi S-3. Bisa saja penantian mereka ini merupakan penantian tak berujung. Dan, seumur hidup mereka tak akan pernah membimbing mahasiswa S-3.

Ini hal yang sangat mubazir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya profesor kita. Para profesor produktif yang gagal membimbing S-3 ini banyak jumlahnya. Mereka utamanya berasal dari PTN lemah di daerah-daerah dan PTS. Bila kebijakan penamaan prodi ini diterapkan pada jenjang S-3, akan lebih banyak lagi profesor produktif yang menganggur. Dan, ini mestinya tidak boleh terjadi. Kita harus menyelamatkan mereka.

Mutu pendidikan S-3

Sebaiknya pendidikan jenjang S-3 di Tanah Air disederhanakan, sekaligus ditingkatkan mutunya. Semua PT secara otomatis diberikan izin membuka prodi S-3. Sebagai penyaring, hanya profesor produktif yang punya publikasi internasional bereputasi, paling sedikit dua buah, yang dapat ditugaskan jadi promotor mahasiswa S-3. Ini dimungkinkan karena kurikulum S-3 kita berbasis riset. Dengan demikian, bila tak punya seorang pun profesor produktif, PT tersebut dilarang menerima mahasiswa S-3.

Tentu kita bertanya-tanya: apakah program S-3 seperti ini dapat dipertanggungjawabkan? Di negara maju, seperti Jerman, pendidikan S-3 tidak ada institusi formalnya dalam bentuk prodi S-3. Pendidikan S-3 hanya berbasis profesor. Kalau seorang profesor menerima mahasiswa S-3 untuk bekerja di laboratoriumnya sebagai kandidat doktor, maka keputusannya tak dapat digugat oleh siapa pun.

Hanya saja, di Indonesia, Kemenristek dan Dikti yang menentukan siapa saja yang berhak menjadi promotor. Keputusan ini didasarkan produktivitas publikasi internasional dari setiap profesor yang ada, tanpa pandang bulu dan asal institusinya.

Dengan demikian, kita ikut memberdayakan seluruh profesor di Indonesia yang produktif dan yang mau berkontribusi untuk republik ini dalam bidang ilmunya masing-masing. Selama ini, kita membiarkan banyak profesor produktif menganggur karena regulasi yang kita ciptakan sendiri. Partisipasi seluruh rakyat Indonesia terhadap pembangunan di negeri ini sangat penting, tak terkecuali dalam bidang sains dan teknologi, yang tulang punggungnya terdiri atas para profesor produktif ini.

Selain itu, pendidikan S-3 seperti ini berlangsung sangat efisien. Karena di setiap universitas kita hanya punya satu prodi S-3. Selama ini kita banyak memiliki prodi S-3 dalam sebuah universitas. Bahkan tidak jarang lebih banyak jumlah pengelola prodi daripada mahasiswa yang terdaftar. Akibatnya, dana habis hanya untuk pengelola prodi saja.

Teror Bom Jakarta dan Persatuan Kita

Teror Bom Jakarta dan Persatuan Kita
Mimin Dwi Hartono ;   Staf Senior Komnas HAM
                                               MEDIA INDONESIA, 26 Mei 2017




                                                           
PADA Rabu malam, 24 Mei 2017, teror bom kembali menerpa kita. Kali ini terjadi di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur yang berakibat lima orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Teror bom yang kesekian kalinya itu bentuk dari kebiadaban, musuh semua agama, dan menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu disebabkan teror tidak mengenal agama dan keyakinan, bisa mengenai siapa saja tanpa terkecuali.

Menurut hasil olah tempat kejadian perkara oleh Polri, diduga ledakan itu berupa bom bunuh diri dengan menggunakan bom panci. Dipastikan, dua pelaku teror ikut tewas di lokasi kejadian. Petugas Polri sedang mengindentifikasi bagian anggota tubuh orang yang diduga merupakan pelaku untuk menelusuri lebih lanjut siapa pelaku dan motifnya.
Selain menewaskan dua orang yang diduga pelaku, bom yang dilaporkan meledak sebanyak dua kali itu menewaskan tiga anggota Polri dan melukai belasan orang termasuk beberapa anggota Polri.

Para anggota Polri sedang melakukan tugas pengamanan di sekitar lokasi yang sedang ada kegiatan pawai masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Ledakan terjadi di lokasi yang padat aktivitas masyarakat karena menjadi halte koridor penghubung bus Trans-Jakarta dan terminal angkutan umum. Kejadian itu tentu saja sangat memprihatinkan dan wajib dikutuk karena telah meneror rasa aman dan ketenteraman warga, membunuh dan melukai anggota Polri serta warga masyarakat, dan terjadi dua hari menjelang bulan yang agung dan suci, yaitu Ramadan.

Sebelumnya, polisi berhasil menggagalkan rencana bom di Bekasi yang hendak meledakkan diri di depan istana negara. Para pelaku bisa belajar sendiri merakit bom dari informasi yang dikumpulkan di internet dan menebarkan ideologi sesat mereka lewat media sosial. Media sosial telah menjadi alat propaganda yang efektif menyuburkan gerakan terorisme global. Setelah wilayah Jakarta steril dari teror pascabom Thamrin pada 12 Januari 2016, teror bom Kampung Melayu tentu sangat mengagetkan karena terjadi begitu tiba-tiba di tengah pusat keramaian Kota Jakarta.

Apakah aparat keamanan kecolongan atau gagal mendeteksi gerakan teroris yang diduga merupakan bagian dari kelompok IS itu? Bom Kampung Melayu hanya berselang dua hari pascabom yang meledak di Manchester, Inggris, yang menewaskan 22 orang, bom di Bangkok yang melukai 24 orang, dan serangan IS di Marawi, Filipina bagian selatan. Apakah para pelaku atau jaringan mereka berkaitan dengan pelaku di Kampung Melayu? Aparat keamanan wajib menelusurinya lebih jauh. Pascaledakan Manchester, Kapolri sudah menyampaikan agar kita siap siaga menghadapi segala kemungkinan.

Pada 16 Mei 2017, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada aparat Polri dan TNI untuk 'menggebuk' siapa pun yang merongrong kewibawaan Pancasila dan NKRI. Perintah itu merupakan penegasan untuk menyikapi suasana kebangsaan yang telah terganggu oleh berbagai macam aksi dan gerakan intoleran dan radikal yang berpotensi merongrong negara. Presiden meminta aksi-aksi yang merugikan bangsa dan menguras energi bersama itu untuk dihentikan sehingga kita bisa fokus membangun bangsa. Teror bom Kampung Melayu ialah bentuk nyata dan paling ekstrem dari aksi radikal yang mengusung paham fundamentalis yang diduga bermotif dan bertujuan politik.

Teror telah mengganggu dan menebarkan ancaman kepada masyarakat yang melintasi sekat suku, agama, etnik, dan antargolongan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT), ciri-ciri terorisme terkini ialah berniat untuk mendirikan khilafah, menebarkan syiar kebencian pada agama/kelompok lain, antipersatuan dan anti-Pancasila. Negara harus hadir untuk mengembalikan hak atas rasa aman dan kewibawaan negara. Instruksi 'gebuk' Presiden Jokowi harus ditindaklanjuti sungguh-sungguh untuk memberantas dan menindak aksi teror yang tiada henti mengintai dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

Aparat keamanan harus segera melakukan penelusuran secara menyeluruh atas pelaku dan motif bom Kampung Melayu, serta 'menggebuk' pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum secara tuntas dan tegas. Termasuk bekerja sama dengan otoritas keamanan Filipina yang wilayah selatannya diduga telah menjadi sarang IS. Jalur masuk Filipina ke Indonesia dan sebaliknya harus diawasi dan dikontrol secara ketat. Bom Kampung Melayu terjadi pada saat warga Jakarta masih 'terbelah' oleh pilihan politik dalam pilkada Jakarta, antara 'gerakan prokebinekaan' dan 'gerakan yang mengatasnamakan Islam'.

Perbedaan sikap dan keyakinan politik dengan bungkus agama itu telah menguras energi bangsa, menorehkan luka, dan melemahkan kebersatuan kita. Padahal, ada tantangan dan musuh yang sebenarnya yang jauh lebih berbahaya daripada politik pilkada Jakarta, yaitu terorisme yang bisa menghancurkan bangsa, sebagaimana telah terjadi di Suriah dan Irak. Bom Kampung Melayu 'menggebuk' kesadaran kolektif kita sebagai bangsa bahwa gerakan teror masih lekat dan dekat dengan kehidupan keseharian kita, serta merupakan ancaman yang nyata. Siapa pun kita bisa menjadi korban teror, tanpa terkecuali.

Teror tidak mengenal agama, keyakinan politik, etnik, dan kesukuan. Teror adalah musuh kita yang paling nyata! Jangan sampai gerakan teror memanfaatkan suasana warga yang masih terbelah dan semakin menggerus kecintaan kita pada bangsa dengan memakai ideologi baru yang sesat. Kita tidak rela jika teror merengut kebersatuan kita sebagai anak bangsa Indonesia. Negara ini didirikan dengan susah payah oleh para pendiri bangsa, kita harus menjaga kewibawaan dan keberlanjutannya. Inilah saatnya bagi kita untuk menghentikan segala pertikaian, perselisihan, dan permusuhan yang telah melenakan dan melemahkan kita pada musuh kemanusiaan yang sebenarnya: terorisme!

Teror akan lebih mudah untuk menjalankan operasi dan menyebarkan ideologinya di saat masyarakat sedang berkonflik satu sama lain demi ambisi politik dan kekuasaan. Saatnya kita bangkit untuk melawan segala bentuk teror karena merupakan bentuk dari pelanggaran HAM yang sangat mendasar, yaitu hak hidup. Kita dukung Presiden Jokowi untuk memimpin di depan 'menggebuk' terorisme sampai ke akar-akarnya. Terorisme tidak layak mendapatkan tempat lagi di bumi Pancasila yang cinta pada kedamaian dan keadilan berlandaskan pada ketuhanan. Inilah saatnya kita kukuhkan kerukunan dan persatuan kita sebagai bangsa yang berdasarkan pada Pancasila. Seperti kata Bung Karno, "Kita rukun, maka kita kuat."

Puasa Korupsi

Puasa Korupsi
Achmad Fauzi ;   Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama Tarakan,
Kalimantan Utara
                                               MEDIA INDONESIA, 26 Mei 2017




                                                           
SEPERTI halnya keindahan semburat mentari pagi, kedatangan Ramadan yang indah sangat dinantikan umat Islam. Selain keberkahan, ampunan, dan rahmat yang melimpah, bulan Suci ini jadi lompatan kuantum untuk mereformasi jati diri. Kebutuhan rohani yang sepanjang tahun tak terlalu diperhatikan saatnya memperoleh asupan laiknya kebutuhan jasmani. Namun, adakah keinsyafan batiniah dari kita untuk tidak berbuat batil setelah menjalani puasa? Setiap tahun ibadah puasa dijalani semua umat Islam. Dari pejabat hingga jelata.

Namun, nilai esoteris puasa tak kunjung membentuk keindahan rohani elite kita. Korupsi masih merajalela. Bahkan, praktik memakan harta dengan cara batil itu gemar dilakukan pejabat yang notabene berasal dari kaum terpelajar. Sungguh ironis sekali. Di satu sisi mereka kaum terpelajar, memiliki akses pengetahuan memadai, mengerti agama, tapi tak memiliki integritas yang luhur. Sejak awal Bung Hatta menitipkan kepingan harapan kepada kaum terpelajar. Di hadapan sivitas akademik Universitas Indonesia pada 1956 ia berorasi bahwa tugas kaum intelektual ialah menjadi pemimpin bertanggungjawab di masyarakat.

Jika karakter tanggung jawab itu luntur, tunggulah saatnya zaman korupsi dan demoralisasi merajalela. Tampaknya hari-hari ini pidato Bung Hatta teruji kebenarannya. Semua mata terbelalak menyaksikan sepak terjang generasi bangsa yang beramai-ramai tak punya malu melakukan korupsi. Mulai elite politik, kepala daerah, hingga penegak hukum.
Seyogianya mereka jadi teladan dan tulang punggung pembangunan. Namun, defisit moral menggiring mereka ke dalam barisan gelap generasi korup. Keterlibatan kaum terpelajar dalam kubangan korupsi bukan isapan jempol belaka. Menurut data KPK dari 600 tersangka korupsi sebagian besar berpendidikan tinggi.

Bahkan, sebanyak 40 tersangka bergelar S-3 dan 200 tersangka lulusan S-2. Data itu seolah menegaskan semakin tinggi pendidikan, tingkat kemungkinan korupsi juga tinggi. Jabatan yang disandang dan keputusan yang diambil rawan penyelewengan. Semua orang mafhum gurita korupsi jadi musuh bersama. Namun, fakta sebagian pelakunya ialah kaum terpelajar menggiring nalar untuk bertanya: ada apa gerangan dengan generasi saat ini? Inikah yang oleh Bung Hatta dinamai demoralisasi? Lembaga pendidikan sejatinya bertujuan membentuk karakter pribadi yang bertakwa dan komit terhadap kemaslahatan bangsa dan negara.

Namun, tanpa mengecilkan peran para pendidik, hari-hari ini kita menyaksikan hal berbeda dari kaum terpelajar yang kontradiktif dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Penegak hukum, misalnya, mereka ialah golongan terpelajar dan mengerti hukum. Namun, masih saja dijumpai penegak hukum yang melanggar hukum dengan menerima suap dan mempermainkan pasal. Karena itu, perlu desain pendidikan integritas yang mengajarkan idealisme, nilai keutamaan, dan pembentukan karakter. Pendidikan watak itu patut ditingkatkan supaya sepadan dengan spirit dan cita-cita pendidikan nasional. Sebab, relevan dengan pendapat Kautsar Azhari Noer (2001), tantangan sistem pendidikan selama ini lebih menekankan transfer ilmu pengetahuan ketimbang transformasi nilai luhur yang membimbing manusia Indonesia berkepribadian kuat dan berakhlak mulia. Proses pendidikan lebih banyak mengandalkan porsi 'pengajaran' yang bermuara pada peningkatan akal, jasmani, dan keterampilan.

Puasa sebagai perisai

Karena itu, momentum puasa Ramadan 1438 Hijriah menjadi sarana pendidikan karakter yang membimbing manusia menjadi pribadi bertakwa. Puasa menjadi jeda bagi kita untuk sejenak melakukan pencucian jiwa dan membangun akhlak mulia. Kuasa nafsu serakah bernama korupsi, magnet keduniawian dan bentuk perilaku tak terpuji lainnya dibersihkan dengan menahan nafsu ketika berpuasa. Jika demikian, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga yang notabene menjadi kebutuhan jasmani, melainkan juga menahan diri untuk tidak berbuat maksiat yang dapat mengotori keindahan jiwa. Sekadar menahan lapar saat puasa ialah selemah-lemahnya iman. Masih ada lagi tingkatan puasa yang lebih tinggi dan berorientasi pada pengendalian diri.

Teringat ketika Rasulullah menyudahi Perang Badar, para sahabat mengira pertarungan telah usai. Rasulullah pun mengenalkan bentuk perang akbar yang pemenangnya kelak mencerminkan kesejatian manusia. Perang itu ialah perlawanan atas kebiri nafsu kebinatangan yang menjadi antitesis atas sifat-sifat manusia. Itulah jenis puasa khawas al khawas yang relevan bagi pembentukan karakter bangsa ini. Puasa jenis ini tidak sekadar menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang bersifat rohaniah. Puasa mendidik pejabat menyadari harkat kemanusiaannya sehingga dalam mengemban jabatan tidak pongah dan sewenang-wenang.

Puasa menjadi sarana pendidikan yang menekankan peningkatan kualitas kalbu, rohani, dan akhlak bagi pelakunya. Puasa mendidik bangsa ini untuk terus merawat kejujuran dengan menyadari setiap gerak-gerik kehidupan selalu diawasi Yang Maha Kuasa. Saat ini kejujuran merupakan barang langka di negeri ini. Bahkan, orang jujur justru tersingkir dari sistem yang bobrok karena dianggap menghambat keberlangsungan tradisi praktik kotor. Orang tak punya malu menggadaikan harga diri dan kejujurannya untuk mengeruk materi. Penegak hukum, misalnya, acap menukar mutiara kejujuran dengan gemerlap duniawi yang sifatnya sesaat.

Akibatnya, praktik suap dan jual beli perkara selalu menghiasi wajah hukum kita. Padahal, kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran mengenai hakikat yang hak dan batil. Dalam tradisi psikologi kognitif, khususnya tradisi behaviorisme, mengamalkan ajaran untuk perubahan tingkah laku harus memiliki unsur pendorong atau stimulus. Pola-pola perilaku dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan dengan mengondisikan stimulus dengan lingkungan (Syamsuddin, 1996).

Kaitan dengan ini, puasa menjadi stimulus bagi kita untuk belajar membiasakan diri berbuat jujur dan menyelaraskan antara kata dan perbuatan, tidak korupsi, dan teguh mempertahankan nilai-nilai keutamaan yang diajarkan dalam agama. Puasa yang telah menjadi kebiasaan pada ranah lebih luas akan membudaya dan cahaya nilainya akan mewarnai karakter masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Kamis, 25 Mei 2017

Saatnya Kita Ikut Bicara untuk Keselamatan Bangsa

Saatnya Kita Ikut Bicara untuk Keselamatan Bangsa
Imam B Prasodjo  ;  Sosiolog Universitas Indonesia
                                                      DETIKNEWS, 23 Mei 2017



                                                           
Selama masa Pilkada DKI, ada sebagian dari kita (termasuk saya) mencoba menahan diri tak banyak bicara di media karena apa pun yang kita katakan, terasa lebih banyak membawa "mudharat" daripada "manfaat" bagi persaudaraan kita sesama warga bangsa. Namun, melihat kondisi akhir-akhir ini yang semakin mengkhawatirkan, kini mungkin saat yang tepat, kita harus bicara bersama-sama, mencegah potensi konflik horizontal yang kelihatannya dapat setiap saat terjadi.

Pengalaman kita pascareformasi, khususnya 1999 hingga 2003, sungguh harus menjadi pelajaran kita bersama. Saya masih terbayang dan ikut merasakan kepedihan orang-orang tak berdosa, para korban konflik di Ambon, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan, yang saat itu harus hidup di tenda-tenda pengungsian. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, kaum perempuan dan para warga lanjut usia. Kehidupan mereka yang sebelumnya tenang, penuh kedamaian, tiba-tiba mencekam penuh was-was, sehingga terpaksa mereka harus pergi menyelamatkan diri, menjadi mengungsi di mana pun arah kaki berlari.

Sungguh pertikaian terbuka yang sarat dengan sentimen kesukuan, ras dan agama telah memporak-porandakan kedamaian kehidupan kita. Amarah dan dendam terasa begitu bergemuruh membakar nafsu untuk saling melukai dan bahkan saling membunuh karena harga diri kita sebagai manusia merasa disinggung dan direndahkan. Suara keras, lantang, saling melecehkan dan merendahkan yang kita saling lontarkan, tanpa terasa telah menusuk hati kita masing masing. Kita pun lupa, kita sesama saudara warga bangsa yang pasti akan terus hidup berdampingan. Konflik besar terbuka 15-18 tahun lalu, yang sesungguhnya belum lama mereda, saat ini seperti terlupakan.

Dengan melihat kejadian akhir-akhir ini, banyak orang bertanya, akankah kita ulangi pertikaian itu? Akankah bangsa ini harus mengalami derita yang jauh lebih tragis karena kita akan saling berbunuhan lebih dahsyat hingga menghancurkan masa depan kehidupan anak-anak kita? Akankah kita menjadi bangsa pengungsi yang harus pergi dari negeri sendiri karena di negeri sendiri rasa aman tak ada lagi? Ke manakah nanti kita harus melarikan diri, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, New Zealand ataukah Australia?

Saat ini, suara-suara keras saling melukai, terdengar kembali, bahkan terasa berulang-ulang diviralkan dengan bantuan teknologi komunikasi. Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya untuk sementara, saat ini perlu kita tunda mencari siapa yang memulai kekalutan ini dan siapa yang bersalah. Bila ini dilakukan juga, pasti perdebatan berkepanjangan akan terjadi, masing-masing pihak mencari berbagai alasan untuk membela diri, tak mau disalahkan, dan mau menang sendiri.

Mungkin, yang penting dilakukan saat ini, masing-masing kita harus berusaha keras instrospeksi dan menahan diri untuk tidak menambah situasi menjadi lebih runyam. Itu saja dulu dilakukan sambil berharap nasib baik masih ada pada negeri ini. Tentu kita tak ingin konflik horizontal seperti dulu terjadi di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan terulang lagi. Dan, lebih tidak kita inginkan bila di negeri kita terjadi kehancuran seperti yang terjadi di Irak dan Suriah hari ini. Bukankah kita dapat melihat dengan kasat mata negeri itu hancur sehancur-hancurnya, dan bahkan bangsa-bangsa itu terancam punah?

Saat kita bicara seperti ini, memang masih saja ada yang bilang, "Kita bukan Suriah. Hal seperti itu tak mungkin terjadi di negeri kita." Tapi ingat, beberapa tahun lalu, banyak warga Suriah juga tak pernah terbayang negara mereka akan seperti sekarang ini. Siapa yang terbayang bangsa Irak dan Suriah menjadi bangsa pengungsi yang "mengemis" untuk dikasihani? Mereka hancur seperti saat itu karena mereka tak mampu menahan diri, gagal bersama-sama mencegah kehancuran bersama.

Sebelum kejadian buruk seperti itu terjadi, harus ada pihak di negeri kita yang dengan sungguh-sungguh berupaya mencegahnya. Perlu banyak orang mengingatkan bahwa kehancuran bangsa bisa saja terjadi bila kita tak berhati-hati. Perlu diingatkan, tak ada satu pun pemenang dalam pertikaian. Apalagi bila telah ratusan atau bahkan ribuan korban berjatuhan. Semua akan menanggung rasa pilu dan kepedihan.

Entah mengapa pada saat ini, setiap kali saya menyaksikan ratusan atau apalagi ribuan orang berkerumun meneriakkan amarah, jantung jadi berdebar-debar. Apalagi ketika kerumunan itu dipandu oleh orang yang mahir mengolah kata-kata keras, bersuara lantang memekakkan telinga, membakar emosi. Saya selalu terbayang kerusuhan yang memakan korban, sewaktu-waktu akan pecah.

Banyak dari kita tentu memahami psikologi massa (kerumunan). Dari beragam jenis kerumunan, ada satu jenis kerumunan yang sangat berpotensi untuk meledak menjadi kerusuhan. Kerumunan itu adalah kerumunan marah yang teragitasi atau diagitasi. Dalam kerumunan semacam ini, tiap orang yang ikut berkumpul sangat mudah kehilangan kontrol diri. Ibaratnya, satu orang dalam kerumunan menyambit batu, yang lain dengan mudah akan ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Satu orang menerobos pagar berduri, ratusan orang tanpa banyak pikir akan mengikutinya, tanpa peduli terhadap keselamatan diri. Satu orang memberi komando "serbu", yang lain dengan spontan akan segera maju menyerang melakukan apa saja dan kepada siapa saja, tak pandang bulu.

Itulah kerentanan tiap kerumunan marah. Inilah psikologi massa yang memang bercirikan sifat "primitif", ibarat hewan yang tak berakal membabi buta, menyerang siapa saja yang dipersepsikan sebagai musuhnya. Karena itu, manakala sebuah bangsa terlalu banyak dipenuhi kerumunan marah (angry crowd) di jalan-jalan di setiap kota, kita pun hanya dapat berdoa semoga Tuhan masih sayang pada bangsa ini.

Tak ada orang yang bisa menjamin kerumunan marah itu akan tetap bisa berdiam, mampu mengontrol diri. Siapa yang bisa menahan emosi pada kerumunan yang emosinya dipupuk, dibangkitkan kemarahannya setiap hari? Karena itu, bila kita ingin mencegah kehancuran negeri ini, kurangi kerumunan marah, cegah jangan terlalu banyak aksi jalanan yang meluapkan emosi, dan segera transformasikan ketidak-puasan dan kemarahan ke dalam dialog dan diskusi dingin yang lebih berorientasi pada menyelesaikan masalah daripada melampiaskan amarah.

Kita perlu coba bangun kembali cara-cara yang melegakan hati, membangun hubungan kembali untuk saling sayang menyayangi. Rasul SAW bersabda:

"Kalian tidak akan masuk surga kecuali beriman. (Tapi kalian) tidak termasuk beriman kecuali saling sayang menyayangi. Inginkah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang bila kalian kerjakan dapat mempererat kasih sayang? Sebarkan salam (kedamaian) di antara kalian." (Hr. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah).