Rabu, 06 Mei 2015

Perburuan Rente BPJS Naker

Perburuan Rente BPJS Naker

Juliaman W Saragih ;  SaragihKetua/Pendiri Nation and Character Building Institute (NCBI); Pemerhati Masalah Sosial Ketenagakerjaan
KOMPAS, 06 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Di tengah hiruk-pikuk politik kekuasaan, penggambaran intensif media terkait hak-hak istimewa dan tanggung jawab konstitusional Badan Hukum Publik BPJS Ketenagakerjaan (Naker), hasil transformasi PT Jamsostek (Persero), menarik dikaji lebih spesifik.

Pertama, bandingkan langsung Jaminan Pensiun (JP) berdasar UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos TK) berdasar UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKI). Faktanya, secara progresif BPJS Naker-didukung penuh Menaker M Hanif Dhakiri-mempertunjukkan sumber daya politik konstitusionalnya dengan menetapkan sepihak iuran JP (8 persen dari total gaji bersih diterima/take home pay) untuk pekerja formal, efektif 1 Juli 2015. Anehnya, manfaat pensiun diterima setelah karyawan-peserta memenuhi syarat wajib masa iur 15 tahun.

Penjelasan Pasal 42 Ayat 2 UU SJSN menyatakan, ketentuan 15 tahun diperlukan agar ada kecukupan dan akumulasi dana untuk memberi jaminan pensiun sampai jangka waktu yang ditetapkan UU. Makna penjelas lain, manfaat jaminan pensiun diterima peserta pada ulang tahun program ke-16. Mengutip Direktur Utama BPJS Naker Elvyn G Masassya, "Apabila ada pekerja yang akan pensiun dalam waktu dekat, tak akan bisa memperoleh manfaat program JP jika belum masuk sebagai peserta. Meski sudah jadi peserta pada saat program JP berjalan, hak pensiun pekerja akan diberikan setelah memberikan iuran selama 15 tahun".

Apa benar dugaan selama ini, syarat wajib masa iur 15 tahun-aturan penjelasan Pasal 41 Ayat 5 UU SJSN menyatakan karena belum memenuhi syarat masa iur, iuran jaminan pensiun diberlakukan sebagai tabungan wajib-adalah kompensasi atau alat tukar politik akibat hilangnya jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek? Apakah syarat pemblokiran iuran sangat dibutuhkan BPJS Naker demi kecukupan pembiayaan program dan operasional sehingga dihalalkan menabrak aturan baku sistem pengelolaan program, bahkan menutup mata atas duplikasi manfaat program jaminan hari tua (Pasal 35-38 UU SJSN). Normatifnya, manfaat pensiun adalah pembayaran berkala selama seumur hidup terhitung sejak setoran iuran pertama. Pembuktian lain, tak ada pembayaran manfaat pensiun berkala selama 15 tahun sehingga penetapan iuran 8 persen dari take home pay dinilai sangat berlebihan dan tak rasional.

Lalu, bukankah perilaku program di atas dapat dipandang sebagai kegiatan ekonomi perburuan rente yang dikemas dalam program negara JP BPJS Naker? Konklusi sederhananya, apa pun argumentasi pemerintah atau operator BPJS Naker, inilah risiko pemusatan kekuasaan penyelenggaraan dan pengelolaan program jaminan sosial tenaga kerja, yang menempatkan karyawan-peserta dalam posisi tidak berdaya dan tersingkirkan.

Gagal melaksanakan amanat

Potret buram lain, BPJS Naker dinilai gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk kesejahteraan sosial-ekonomi buruh migran. Terhadap JP terlihat BPJS Naker sangat ofensif, tetapi sangat tak peduli perlindungan jaminan sosial jutaan buruh migran. Bahkan ada dugaan kuat BPJS Naker sengaja mendelegasikan hak dan tanggung jawab konstitusionalnya dikelola tiga konsorsium asuransi (Jasindo, Astindo, dan Mitra TKI), beroperasi menggantikan konsorsium asuransi proteksi TKI, per 1 Agustus 2013. Menurut catatan BNP2TKI dan Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), ada 80 TKI meninggal yang belum dicairkan klaimnya oleh konsorsium asuransi proteksi TKI (Kepmenakertrans No KEP.209/ MEN/IX/2010) hingga saat ini.

Saat ini jaminan perlindungan dasar TKI hanya mencakup asuransi jiwa (jaminan kematian) dan asuransi kerugian. Bukankah TKI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Di mana pemerintah cq Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan? Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Saat ini tak jelas apakah jutaan TKI yang bekerja di luar negeri ikut jaminan sosial tenaga kerja atau tidak, baik sewaktu kerja maupun setelah kembali.

Kedua, ketentuan umum UU SJSN, Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), dan menyusul jaminan pensiun (JP) adalah program wajib negara. BPJS Naker pemegang tunggal amanat konstitusi (UUD 1945, Bab X-A, Hak Asasi Manusia, Pasal 28-A; Pasal 28-D, Ayat 2; Pasal 28-H, Ayat 3 dan BAB II, Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan, Pasal 2 UU SJSN). Artinya, BPJS Naker wajib merancang skema perlindungan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat.

Sejatinya, BPJS Naker tak hanya progresif untuk pekerja formal (penerima upah) dan pekerja asing tapi mengabaikan bahkan menutup ruang partisipasi buruh migran (TKI) dan pekerja mandiri atau informal. Ekstremnya, pekerja asing kita urusi, tetapi TKI dan pekerja mandiri atau informal tidak. Sangat mengenaskan! Mengutip Elvyn, "Pekerja informal dan profesi bisa mengikuti program jaminan pensiun, namun BPJS Ketenagakerjaan pada tahap awal fokus membidik pekerja swasta. Untuk besaran iuran, dalam usulan awal rencananya dikenai 8-12 persen dari take home pay setiap bulan". Meski begitu, ia mempersilakan jika ada yang ingin mengajukan program JP secara informal atau voluntary. Namun, pengajuan harus sesuai ketentuan, setelah 2016.

Sebaliknya, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kemenaker Sugianto Sumas menegaskan pekerja mandiri sebagai bagian dari pekerja informal, perlu jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dan perlindungan mereka. Dari 110,80 juta penduduk berstatus pekerja, 37.370.705 orang (33,73 persen) pekerja mandiri. Saat ini, peserta bukan penerima upah yang terdaftar di BPJS Naker 847.232 orang.

Urgensi 1 Juli 2015

Seturut uraian cacat yuridis moral di atas, apa urgensi Menaker memaksakan realisasi program JP per 1 Juli 2015, padahal berpotensi menimbulkan gerakan massa aksi dari aliansi serikat buruh dan penolakan kelompok pengusaha, yang akhirnya berujung ketidakstabilan politik dan pembangunan ekonomi Nawacita Jokowi-JK? Jika target politik anggaran melalui mobilisasi dana JP ditujukan untuk membiayai program 1 juta rumah rakyat, apa tak lebih bijak pemerintah cq Menaker mengintensifkan perluasan kepesertaan JHT melalui akuntabilitas penegakan hukum dan transparansi pelaporan gaji perusahaan? Termasuk membatalkan keterlibatan konsorsium asuransi melalui amandemen Pasal 26 Ayat 2 Huruf e dan Pasal 68 Ayat 1 UU PPTKI.

Dalam waktu tersisa, harus dilakukan langkah untuk menjamin bahwa proses berkaitan dengan peraturan pemerintah JP BPJS Naker tak hanya benar secara administratif, tetapi juga memenuhi persyaratan bahwa keadilan program ditegakkan. Semoga birokrasi kekuasaan dan elite politik tak mengulang kesalahan sama, terkoreksi menuju jalur yang benar mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, berkepribadian.

Mendewasakan Pendidikan Tinggi

Mendewasakan Pendidikan Tinggi

Jonathan Pincus  ;  Penasihat Senior untuk Transformasi dan Pengajar
di Pusat Studi Pembangunan, Universitas Cambridge
KOMPAS, 06 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sekolah Manajemen Sloan dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT) baru-baru ini mengumumkan, mereka akan bermitra dengan Bank Sentral Malaysia untuk membuka Sekolah Bisnis Asia yang baru di Kuala Lumpur pada 2016.
Sebelumnya, negeri jiran ini telah menaungi kampus-kampus cabang dari Universitas dari Inggris dan Australia, termasuk kampus Sekolah Kedokteran Universitas Newcastle dan Universitas Nottingham Malaysia.

Singapura memimpin di wilayah Asia Tenggara dengan menaungi 13 kampus asing dan sejumlah kemitraan internasional. Hal serupa juga ditempuh Vietnam yang menaungi kampus cabang dari Institut Teknologi Royal Melbourne.

Ya, kemitraan pendidikan internasional tengah naik daun. Negara tuan rumah memperoleh akses ke pengetahuan dan pengajaran kelas dunia, dan mahasiswa setempat mendapatkan lebih banyak pilihan program pendidikan berkualitas, tanpa harus meninggalkan negaranya. Universitas internasional perlu membangun reputasi global mereka, terutama di wilayah seperti Asia Tenggara, yang rata-rata pendapatan rumah tangga dan populasi usia kuliahnya terus bertumbuh.

Mengapa Indonesia tidak memiliki kemitraan serupa? Jawabannya sederhana: kemitraan itu tidak sah secara hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20012 tentang Pendidikan Tinggi dan undang-undang sebelumnya, melarang pendirian kampus cabang dari universitas internasional. Larangan itu juga berlakuuntuk gelar dan program pengajaran gabungan, kecuali menurut kondisi yang sangat khusus. Dengan beberapa pengecualian, dosen asing tidak diizinkan mengajar di universitas di Indonesia.

Proteksi pendidikan tinggi

Pembatasan ini dijustifikasi sebagai cara untuk melindungi pendidikan tinggi di Indonesia karena dinilai masih terlalu lemah untuk bersaing dengan universitas global. Ini merupakan versi akademik dari ”proteksi terhadap industri bayi,” di mana pemerintah memblokir impor suatu barang—misalnya semen atau baja—sampai perusahaan domestik cukup kuat untuk bersaing dengan perusahaan asing.

Permasalahan dengan proteksi industri bayi adalah ”para bayi” lokal ini tidak memiliki insentif untuk tumbuh dewasa. Asumsinya, daripada membuang waktu dan uang untuk mencoba mengikuti perkembangan teknologi baru, perusahaan lokal melobi pejabat pemerintah untuk memastikan impor diblokir. Konsumen paling dirugikan dengan cara ini karena harus membayar harga tinggi untuk semen dan baja produksi dalam negeri, yang sebagian tidak memenuhi standar kualitas internasional.

Pemerintah telah memproteksi universitas di Indonesia dari persaingan asing selama bertahun-tahun. Namun, hasilnya sangatlah mencengangkan, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini tidak mempunyai satu pun lembaga di the Times Higher World University 400. Kinerja penelitian, sebagaimana diukur dengan publikasi ilmiah dan kutipan, sangatlah menyedihkan karena bukan hanya berada di belakang Malaysia dan Thailand, melainkan juga negara yang lebih miskin, seperti Vietnam dan Banglades.

Situasi ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Universitas menghasilkan terlalu banyak lulusan dari program manajemen umum dan tidak cukup banyak insinyur serta ilmuwan. Pemberi kerja melaporkan bahwa insinyur Indonesia dibayar dua kali lipat dari insinyur India, tetapi membutuhkan lebih banyak pelatihan kerja.

Proteksi industri bayi untuk universitas tidak membantu orang miskin dan yang berasal dari perdesaan. Sekitar 56 persen mahasiswa yang terdaftar dalam program sarjana datang dari rumah tangga yang termasuk ke dalam seperlima populasi terkaya, sementara 60 persen termiskin—rumah tangga yang hidup dengan penghasilan kurang dari 1,50 dollar AS per hari—hanya menyumbangkan 10 persen mahasiswa.

Akademisi Indonesia sering kali mengklaim bahwa isu utamanya adalah uang. Pemerintah telah merespons hal ini dengan menggandakan anggaran untuk pendidikan tinggi antara tahun 2007 dan 2012. Sayangnya, lebih banyak uang belum menghasilkan peningkatan yang dapat diukur dalam hal pengajaran atau penelitian.

Uang yang lebih banyak tidak akan berhasil selama universitas Indonesia masih menikmati proteksi industri bayi. Kebijakan pemerintah saat ini dirancang untuk menghilangkan semua bentuk kompetisi dari sektor ini. Kenaikan jabatan dosen, misalnya, dilakukan berdasarkan senioritas dan bukan karena penelitian dan kinerja pengajaran. Departemen akademis secara rutin mempekerjakan lulusan mereka sendiri sebagai dosen, sebuah praktik yang mendorong terjadinya patronase dan favoritisme, dan mengecilkan kompetisi. Tentu saja, universitas internasional tidak disambut baik di negeri ini.

Mereformasi sistem tidak akan mudah. Sebagian besar lembaga dan akademisi akan secara aktif menentang perubahan yang berupaya memasukkan lebih banyak akuntabilitas dan kompetisi ke dalam pengaturan pendanaan, remunerasi, perekrutan, dan kenaikan jabatan.

Sektor industri menjadi contoh yang menarik untuk perguruan tinggi. Mengurangi hambatan investasi sering kali sulit secara politis karena industri yang diproteksi menggunakan pengaruh para politisi untuk menghalang-halangi reformasi.

Daripada langsung menantang mereka yang mempunyai kepentingan terselubung, pembuat kebijakan menggunakan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai eksperimen kebijakan untuk mencapai liberalisasi terkendali. KEK sering kali dianggap sebagai cara yang tidak mengancam secara politis untuk menarik investasi yang dibutuhkan dengan tidak adanya reformasi yang lebih dalam.

Eksperimen kemitraan

Dalam dunia pendidikan, mungkin juga sulit untuk menciptakan celah di lokasi geografis tertentu karena akademisi dan lembaga yang berpola pikir reformasi belum tentu berada di lokasi yang saling berdekatan. Daripada melakukan hal itu, pemerintah dapat menciptakan suatu program ilmu pengetahuan dan teknologi khusus yang memungkinkan universitas internasional dan domestik untuk menetapkan kemitraan pengajaran dan penelitian baru dalam disiplin ilmu tertentu yang saat ini kurang terwakili di universitas di Indonesia.

Menurut Bank Dunia, 30 persen tenaga kerja Indonesia yang berusia 30-45 tahun membutuhkan pelatihan kembali. Pemerintah dapat mendorong akademi, perguruan tinggi, dan universitas untuk bekerja sama dengan industri untuk membentuk program kejuruan khusus untuk mengatasi kekurangan keterampilan tertentu di pasar tenaga kerja. Ada banyak eksperimen serupa yang menciptakan inovasi. Intinya adalah reformasi sektor pendidikan tinggi mungkin akan dimulai dengan langkah-langkah kecil, dan bukan pula sebuah lompatan raksasa. Seiring waktu, pemerintah dan akademisi di Indonesia semoga menyadari, persaingan dan keterbukaan merupakan hal yang baik untuk mendewasakan pendidikan tinggi di negeri ini.

Seretnya Pengadaan Bulog

Seretnya Pengadaan Bulog

M Husein Sawit  ;  Mantan Ketua Forum Komunikasi Profesor Riset Kementan;  Senior Advisor Perum Bulog Periode 2003-2010
KOMPAS, 06 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pengadaan gabah/beras dalam negeri yang menjadi salah satu pilar kebijakan beras nasional yang dirancang pada awal Orde Baru masih dipertahankan hingga sekarang. Malahan, beberapa tahun terakhir besarnya pengadaan dalam negeri dipakai sebagai salah satu "kriteria keberhasilan" pimpinan di Perum Bulog. Pengadaan adalah kunci dalam merealisasikan jaminan harga buat petani dan penguatan stok beras nasional. Namun, pengadaan Bulog awal 2015 seret, hingga akhir April Bulog baru mampu memupuk pengadaan 470.000 ton setara beras (Kompas, 29/4). Padahal, pada tahun-tahun pertumbuhan produksi padi bagus, Bulog mampu memperoleh pengadaan di atas 1 juta ton setara beras. 

Tahun ini, pemerintah meminta Bulog meningkatkan  pengadaan beras menjadi 4,5 juta ton. Itu beralasan karena  pemerintah sangat intensif meningkatkan produksi padi. Pemerintah juga berencana tak impor beras untuk memperkuat stok Bulog atau cadangan beras pemerintah.

Pengadaan gabah/beras Bulog sangat bergantung pada dua variabel utama: pertumbuhan produksi padi dan selisih harga pembelian pemerintah (HPP) dengan harga pasar. Pengadaan dalam negeri berkorelasi positif dan tinggi terhadap pertumbuhan produksi padi (0,77). Jika pertumbuhan produksi padi tinggi dan berlangsung tiga tahun berurutan seperti periode 2007- 2009 dengan pertumbuhan 5,75 persen per tahun, carry over stock gabah/beras secara kumulatif menjadi tinggi.  Itu akan mendorong harga gabah/beras tertekan rendah sehingga kejatuhan harga gabah di bawah HPP meluas.

Bulog dapat melakukan pengadaan gabah/beras dalam  jumlah besar seperti berlangsung pada periode 2008-2009. Dalam periode itu, Bulog tak impor beras, harga beras dalam negeri stabil, intervensi pasar sangat minim.

Terus apa yang mendorong pengadaan Bulog tinggi pada periode 2012-2013? Produksi padi hanya tumbuh 4,12 persen per tahun dan tumbuh negatif tahun sebelumnya. Penjelasannya adalah kenaikan HPP tinggi. HPP  beras 2012 naik 30 persen terhadap HPP 2011, kenaikan tertinggi sejak dua dekade terakhir.

HPP beras 2015 naik 10,6 persen di atas HPP 2012. Itu tentu rendah, sedangkan harga beras di pasar naik sekitar 30 persen dalam periode tersebut. Pemerintah tentu punya alasannya, HPP bukanlah semata dirancang untuk tujuan pengadaan Bulog, terpenting harga pasar yang diterima petani telah  berada  lebih 30 persen di atas biaya produksi.

Upaya Khusus

Keberhasilan program Upaya Khusus (Upsus) menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan produksi padi.  Pemerintah sedang bekerja keras memperbaiki jaringan irigasi, mengoptimalkan penggunaan lahan, gerakan tanaman terpadu dengan bantuan input seperti benih, pupuk, pestisida, termasuk alat dan mesin pertanian, diperkuat dengan intensifnya pengawalan/pendampingan.

Kalau itu berhasil, Bulog masih berpeluang memperoleh pengadaan tinggi pada Mei hingga Juni. Namun, risiko Bulog tetap tinggi karena harga gabah terus naik, hanya turun sebentar minggu terakhir Maret/awal April. Peningkatan harga itu lumrah terjadi karena pertumbuhan produksi padi negatif pada 2014 sehingga carry over stock beras terkuras, termasuk stok Bulog. Harga gabah telah melampaui angka Rp 4.200 per kilogram gabah kering panen (GKP) dan cenderung naik, jauh di atas  HPP Rp 3.700 per kilogram.  Harga gabah/beras terus naik, akan lebih "kencang kenaikannya" mulai Juli.

Saat harga gabah/beras tinggi, pemerintah tentu tak bisa memaksa peserta program Upsus atau program lain menjual gabah/beras kepada Bulog , meski mereka telah memperoleh banyak bantuan/dukungan pemerintah. Program Gerakan Peningkatan Produksi Padi  Berbasis Korporasi pada era Kabinet Indonesia Bersatu II gagal membujuk petani/pelaku usaha menjual gabah/beras kepada Bulog kalau harga di pasar tinggi. Padahal, mereka telah menerima bantuan natura atau innatura. Pada 2014, Bulog hanya mampu memupuk pengadaan 2,3 juta ton, jauh di bawah target 3,9 juta ton.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan Bulog? Pertama, pemerintah harus all out meningkatkan pertumbuhan produksi padi lebih dari 5 persen per tahun.  Fokus pada usaha mengelola kelebihan/kekurangan air dan organisme pengganggu tanaman, hambat konversi lahan sawah, kurangi kehilangan hasil pada tahap pasca panen 2 persen per tahun. Kedua, Bulog hanya punya dua bulan lagi (Mei dan Juni) memupuk gabah/beras, sisa produksi panen raya. Bulog diperkirakan hanya mampu mengumpulkan pengadaan paling banyak 1 juta ton dua bulan ini.

Ketiga, Bulog dianjurkan  jangan "berambisi merebut" gabah/beras hasil panen gadu mulai Juli karena produksi padi sedikit, kualitas gabah/beras bagus, dan harga pasti tinggi, jauh di atas HPP. Jika itu diabaikan, taruhannya reputasi  Bulog terus merosot. Janganlah Bulog dijadikan lembaga penampung/penyalur beras kualitas jelek. Keempat, pemerintah perlu segera merancang plan B sekiranya pertumbuhan produksi padi kurang dari 5 persen, susut pasca panen tidak tercapai turun 2 persen, dan target pengadaan Bulog tak terpenuhi.

Kunci Sukses Perundingan Perubahan Iklim Paris

Kunci Sukses Perundingan Perubahan Iklim Paris

Moazzam Malik  ;  Duta Besar Inggris untuk Indonesia
KOMPAS, 06 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Bulan lalu saya berkesempatan mengunjungi Riau, salah satu provinsi yang sering menjadi pemberitaan media massa dan media sosial karena berbagai tantangan yang dihadapi. Mulai dari soal deforestasi dan degradasi lahan hingga asap dan kebakaran hutan yang merugikan Provinsi Riau secara ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dari perspektif perubahan iklim dan kehutanan, Riau menjadi provinsi kunci. Emisi gas rumah kaca Indonesia 15 persen berasal dari Riau, terutama lahan gambut yang meliputi 40 persen dari provinsi berpenduduk 6,3 juta orang ini. Pada 2014, kebakaran lahan gambut yang terjadi dalam waktu seminggu di Riau menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jumlahnya sama dengan emisi gas yang dihasilkan oleh 50 juta mobil dalam setahun.

Dampak konversi

Konversi dan pengeringan lahan gambut skala besar untuk kegiatan industri mengurangi tingkat permukaan air dan mengeringkan ekosistem gambut sehingga rentan terhadap api. Asap dari lahan gambut yang terbakar sering menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga berdampak pada hubungan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Saya melihat langsung dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat, api yang melahap tanaman rakyat mengakibatkan hilangnya mata pencarian sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

Saya mengunjungi sebuah keluarga yang kehilangan 80 persen dari kebun karet mereka dan kebun tersebut masih terbakar saat saya berada di sana. Mereka tidak dapat memadamkan api tersebut karena air dan peralatan yang tersedia tidak mencukupi untuk memadamkan api yang telah meluas akibat cuaca yang kering dan berangin.

Di beberapa lokasi, saya menyaksikan kerja sama yang baik antara perusahaan dan masyarakat dalam upaya pemadaman api dan di lokasi yang lain antara pemerintah dan masyarakat.Saya melihat pemerintah sebagai regulator berperan penting dalam mengantisipasi masalah kebakaran lahan di Riau.

Riau adalah provinsi pertama yang dikunjungi Presiden Joko Widodo pada November tahun lalu. Jokowi secara simbolis menutup kanal drainase, memberikan arahan untuk mengelola lahan secara tradisional berbasis sagu dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menyelesaikan masalah kebakaran di Riau.

Ketika saya bertemu dengan Pelaksana Tugas GubernurRiau Bapak Andy Rachman, ia menjelaskan rencana pemerintah untuk membangun 1.000 kanal. Yang juga penting, menurut hemat saya, adalah bagaimana mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan lahan yang lebih baik untuk menghindarkan lebih banyak kerugian akibat kebakaran.

Perbaikan tata kelola hutan dan lahan dapat tercapai melalui kepemimpinan yang bisa memberikan teladan bagi para pihakyang terlibat di dalamnya. Dengan perbaikan tata kelola konflik terkait lahan dapat dihindari dan kekerasan serta ketegangan antara para pihak tidak perlu terjadi.

Peran di perubahan iklim

Riau merupakan provinsi yang penting dalam kesuksesan program perubahan iklim di Indonesia. Riau telah kehilangan luasan hutan yang signifikan. Lebih dari 60 persen konversi hutan yang terjadi saat ini umumnya terjadi pada lahan gambut untuk kepentingan industri atau dilakukan oleh spekulator lahan dan mereka kebanyakan berasal dari luar provinsi.

Solusi jangka panjang terletak pada pendekatan yang terintegrasi dan kesepakatan dalam penggunaan lahan.Implementasi rencana tata ruang, kerja sama dengan semua pemangku kepentingan di lahan gambut, kaji ulang perizinan lahan, dan kebijakan penggunaan lahan berbasis prinsip manajemen perairan yang baik yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pada masa mendatang.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang nyata terhadap perbaikan tata kelola melalui berbagai inisiatif seperti peraturan mengenai lahan gambut yang mewajibkan menjaga tingkat permukaan air setinggi 40 cm; usaha menyatukan data penggunaan lahan di seluruh Indonesia (the One Map Initiative) dan komitmen keberlanjutan dari berbagai perusahaan besar. Pasar juga meminta adanya komitmen zero-deforestation untuk industri kertas, kelapa sawit, dan komoditas lainnya.

Saya berharap tahun ini tidak terjadi kebakaran mengingat musim hujan yang cukup panjang. Juga berbagai upaya koordinasi dan pencegahan yang terintegrasi dari Pemerintah Indonesia dengan keterlibatan para pihak membawa dampak yang positif.Pemetaan komprehensif untuk lahan gambut di Riau dapat menjadi langkah awal yang menentukan mengingat potensi kandungan karbon bawah tanah dengan jumlah yang signifikan di Riau dapat terus terbakar dan menyusut.

Peran Inggris

Apa yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Inggris dalam kasus ini?

Peluncuran program baru kami dalam isu perubahan iklim telah menawarkan peluang untuk bekerja sama lebih erat dengan Pemerintah Indonesia dan para pihak lainnya dalam proses perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.

Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penguatan standar legalitas kayu (SVLK) dengan pemerintah daerah dalam proses implementasi tata ruang di Papua, dengan mendukung Indonesia Climate Change Trust Fund serta inisiatif lain dalam sektor tata kelola hutan. Melalui kerja sama dengan lembaga penelitian, Pemerintah Inggris mencoba memberikan solusi terhadap kebakaran hutan di Riau dan mendukung pelaksanaan tata ruang di Riau.

Kami juga siap bekerja sama dan membantu Indonesia dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk penurunan emisi guna menunjang prospek tercapainya kesepakatan pada Pertemuan Para Pihak untuk Perubahan Iklim di Paris Desember mendatang.

Asa Melanjutkan Reformasi Polri

Asa Melanjutkan Reformasi Polri

Farouk Muhammad  ;  Wakil Ketua DPD RI;
Irjen Pol (Purn)/Guru Besar STIK-PTIK/UI
KOMPAS, 05 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Institusi Polri mendapat sorotan tajam dari publik akibat langkah dan kebijakan yang cenderung politis dan menjauh dari harapan publik akhir-akhir ini. Jika dirunut hal ini tidak lepas dari polemik pemberhentian dan pengangkatan Kepala Polri beberapa waktu lalu yang sangat kental nuansa politiknya. Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diusulkan menjadi calon Kepala Polri urung dilantik karena disangka melakukan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meski proses penyidikannya oleh KPK kemudian dibatalkan berdasarkan Putusan Sidang Praperadilan. Presiden-setelah mendapatkan persetujuan DPR-lalu melantik Pelaksana Tugas Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri definitif. Bak drama tiga babak, Kapolri baru lalu melantik Budi Gunawan sebagai Wakapolri.

Walaupun terkesan kurang transparan dan menimbulkan polemik dalam pandangan publik, pelantikan Budi Gunawan secara formal telah sesuai prosedur. Mari kita hormati keputusan ini, walaupun ke depannya harus ada perbaikan terus-menerus terkait hal-hal yang masih menjadi keprihatinan publik.

Bagi Budi Gunawan, pelantikan ini dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kepada publik secara faktual bahwa apa yang disangkakan tidak benar, yakni dengan menunjukkan kinerja untuk bersungguh-sungguh mereformasi Polri yang benar-benar anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hanya dengan cara itu Polri kembali beroleh simpati dan penghormatan publik.

Penulis memahami bahwa dalam proses penetapan Budi Gunawan publik memandang sangat bernuansa politik. Meski demikian, kepada elite politik agar dukungan politik tersebut kelak tidak dijadikan sebagai "posisi tawar" untuk memperoleh dukungan/balas jasa polisi terkait berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, maupun kontestasi politik lainnya, yang pada akhirnya dapat merusak nilai-nilai luhur profesionalisme Polri.

Segala bentuk "politisasi" dalam proses pemberhentian dan pengangkatan Kapolri jangan sampai terulang kembali dan tak dijadikan preseden bagi perwira dan anggota polisi lain untuk bermain politik praktis dengan mencari dukungan politisi senior untuk promosi jabatan/pendidikan, karena dapat merusak profesionalisme dan akuntabilitas Polri kepada publik.

Kebutuhan reformasi Polri

Kondisi seperti ini (political model of policing) pernah merasuki kepolisian di Amerika Serikat  pada awal abad ke-20 sehingga menuntut pemerintah melakukan reformasi kepolisian (jilid I). Upaya reformasi kepolisian dilakukan untuk mewujudkan polisi yang profesional dan akuntabel kepada publik.

 Dengan visi tersebut, polisi dituntut untuk semakin  membuka diri dalam menampung beragam aspirasi dan pandangan dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan Polri menjadi sangat penting diketahui oleh dan bahkan mendengar masukan masyarakat. Polisi tidak saja dituntut profesional, yakni  mendasarkan kinerjanya kepada ilmu pengetahuan dan sistem hukum yang berlaku, tetapi juga akuntabel (amanah) kepada pemangku kepentingan antara lain dengan menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun (humanistic approach) pada masyarakat yang dilayaninya.

Sumber permasalahan yang membentuk persepsi publik atas rendahnya kualitas layanan Polri (quality of police service) selama ini, dalam pandangan penulis, ada dua, yakni adanya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power) dan rendahnya mutu layanan. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena pada personel Polri melekat atribut kekuasaan serta diskresi yang besar, sementara transparansi dan kontrol lemah. Sementara itu, mutu layanan berkenaan dengan rendahnya inovasi dan inisiatif untuk pelayanan yang prima.

 Pengawasan Polri yang lebih banyak mengandalkan pengawasan internal (Propam) atau praperadilan yang lebih bersifat legalistik menjadi problem dalam menegakkan akuntabilitas publik. Pengawasan Propam tentu lebih bersifat subyektif dan sulit diukur obyektivitasnya, akses publik atasnya juga sulit dilakukan. Alhasil, jika selama ini Polri merasa sudah melakukan pelayanan yang optimal, itu semua didasarkan atas hasil pengawasan internal yang bersifat subyektif. Penulis mendapatkan informasi dari dalam, kerap laporan lebih bersifat ABS (asal bapak/atasan senang) dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Sementara pengawasan publik berdasarkan pengalaman langsung atas pelayanan Polri dirasakan belum efektif dalam upaya memperbaiki kinerja Polri.

Polisi sipil

Dua sumber permasalahan tersebut harus disadari duet Jenderal Badrodin Haiti dan Komjen Budi Gunawan. Kesadaran yang membawa semangat totalitas untuk melanjutkan reformasi Polri yang muaranya pada perwujudan Polri yang profesional dan akuntabel. Tidak bisa ditawar, Polri harus semakin kuat mendekat kepada masyarakat: "buka mata kepala dan hati serta telinga untuk melihat, mendengar, mengerti, dan memahami keinginan, harapan, dan kebutuhan publik."

Sebaliknya, jangan menunjukkan ego kekuasaan untuk melawan kehendak publik yang jernih.  Perlu dicatat pemahaman Charles Reith, pakar studi kepolisian dari Inggris pada pertengahan abad lalu, bahwa kekuatan (power) polisi bukan terletak pada senjata yang dipikulnya dan/atau kewenangan di pundaknya, melainkan pada dukungan publik (public approval).

Ke depan Polri harus mengokohkan kedudukannya sebagai polisi sipil (public police). Dalam literatur kepolisian ada yang disebut state police-seperti di Rusia dan Afrika Selatan-di mana dominasi negara melekat padanya (polisi sebagai alat negara) sehingga lebih rentan intervensi negara. Ada juga yang disebut public police yang kemudian melahirkan konsep civil police, polisi sebagai pelayan masyarakat sehingga lebih kuat akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Dalam kaitan itu Polri perlu sungguh-sungguh melayani (to serve) dan melindungi (to protect), sebagaimana amanat UUD 1945. UUD memang menamai Polri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya saja pada praktiknya perlu penafsiran yang tepat berkenaan kedudukan Polri sebagai pelayan dan pelindung masyarakat daripada sebagai alat negara sehingga orientasi kuat Polri adalah kepada rakyat, kepada kepentingan publik, bukan kepada (kepentingan) penguasa atau politisi.

Polri harus mampu mereformasi dirinya agar tak menjadi institusi yang dijauhi masyarakat. Program dan komitmen lembaga kepolisian untuk menjaga jarak dari kepentingan politik seharusnya mampu direfleksikan dalam kebijakan yang mempertimbangkan pandangan serta masukan positif dari masyarakat.

 Kepada masyarakat mari kita dukung upaya-upaya untuk mewujudkan Polri yang lebih profesional dan akuntabel (amanah). Berbagai pengalaman ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam upaya melanjutkan reformasi Polri. Di sisi lain, kepada para politisi, akademisi, perwira, dan elemen masyarakat, agar mendorong dilanjutkannya reformasi Polri terutama untuk mendudukkan Polri dalam konstelasi ketatanegaraan yang bebas dari intervensi politik.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Yudi Latif  ;  Pemikir Kenegaraan dan Kebangsaan
KOMPAS, 05 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Hari Pendidikan Nasional kita peringati dengan belasungkawa yang mendalam atas kejatuhan secara kolosal mutu keterdidikan bangsa. Ukuran yang paling memilukan dari keterpurukan ini bukanlah rendahnya peringkat Indonesia dalam kemampuan baca, matematika, dan sains menurut standar Programme for International Student Assessment, melainkan pada kemerosotan mutu kecerdasan para politisi dan penyelenggara negara sebagai produk pendidikan.

Demokrasi tanpa kecerdasan adalah kegaduhan dalam kebutaan. Situasi ini melen- ceng jauh dari imperatif konstitusi kita. Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung "empat pokok pikiran" haluan negara sebagai transformasi nilai-nilai Pancasila.

Pertama, negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Keempat, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Untuk mewujudkan empat pokok pikiran tersebut, Pembukaan UUD 1945 juga menggariskan empat fungsi negara (sistem pemerintahan negara), seperti tertuang dalam alinea keempat. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jika kita perhatikan secara saksama, para pendiri bangsa secara konsisten mengupayakan korespondensi antara empat pokok pikiran itu dan empat fungsi negara. Urutan pokok pikiran berpasangan dengan urutan fungsi negara. Maka, tampaklah bahwa pokok pikiran ketiga, "negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan" berpasangan dengan fungsi negara ketiga, "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan kata lain, demokrasi berdasarkan cita kerakyatan dan permusyawaratan memerlukan kepemimpinan hikmat-kebijaksanaan yang meniscayakan kecerdasan bangsa.

Pengertian kecerdasan di sini lebih dari sekadar kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan multidimensional berbasis kesadaran eksistensial: ke dalam dan ke luar. Ke dalam, manusia cerdas mengenali siapa dirinya sebagai "perwujudan khusus" dari alam, yang harus menemu-kenali kekhasan potensi dirinya sebagai dasar pembentuk karakter personal.

Keluar, manusia cerdas mampu mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter personal berkembang menjadi warga negara yang berkarakter baik atau buruk.

Kebudayaan sebagai lingkungan sosial bisa juga disebut sebagai wahana pembentukan karakter kolektif. Pengertian "bangsa" (nation) yang terkenal dari Otto Bauer menyatakan, "Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman."

Dengan kata lain, perilaku manusia adalah fungsi dari karakter personal dan karakter kolektif. Ditinjau dari sudut ini, proses pendidikan harus mampu melahirkan pribadi-pribadi berkarakter sekaligus menjadi warga negara (pribadi yang membangsa) yang berkarakter. Keterpurukan dunia pendidikan kita tampak dari defisit manusia berkarakter dan warga negara yang berkarakter. Di atas kemarau karakter seperti itu tumbuh para politisi dan para penyelenggara negara yang kerdil.

Demokrasi dirayakan dengan mediokrasi dan korupsi. Di republik korup dan jahil, keadaban publik hancur. Setiap warga berlomba mengkhianati negeri dan sesamanya; rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan; hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam penyalahgunaan. Ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela. Kehidupan mengalami kematian: kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.

Dalam puing-puing keruntuhan kecerdasan dan keadaban, yang diambil dari warisan luhur para pendiri bangsa hanyalah abunya, bukan apinya. Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) masih digemakan, tetapi karakter dasarnya luput dari penghayatan.

KAA, 60 tahun yang lalu, adalah cermin kebesaran karakter kita sebagai bangsa, pembawa obor harapan bagi dunia. Menjelang konferensi, para pemenang nobel, sarjana humanis, dan penulis kenamaan dunia mengirimkan surat kepada PM Ali Sastroamidjojo. "Dunia telah jemu akan penindasan, dogma, dan peperangan. Dunia telah jemu melihat nafsu penjajah pelbagai negara atau nafsu mendirikan pakta-pakta pertahanan.... Cara Caesar, yang menggunakan kekuasaan perjuangan hidup, telah kandas di Moskwa dan Washington juga di Roma. Kami sangat mengharap agar Tuan dapat menjadi Asoka untuk menyatukan kembali dunia kita dalam suatu masyarakat berdasarkan cinta sesama, suatu dunia di mana masyarakat saling mengerti, masyarakat teknik dan masyarakat seni dapat berkembang menuju kesempurnaan."

Perkembangan demokrasi Indonesia seperti mengenakan baju terbalik, momentum datang memberi peluang meneruskan obor kebesaran bangsa, tetapi yang memainkan peran hanyalah manusia-manusia kerdil.

Nawacita dan Buruh Migran

Nawacita dan Buruh Migran

Anis Hidayah  ;  Executive Director of Migrant Care
KOMPAS, 05 Mei 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Belum genap satu semester pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, beberapa nyawa telah melayang demi sebuah kebijakan yang kebajikannya masih patut dipersoalkan.

Di dalam negeri, eksekusi mati enam terpidana kasus narkoba mengawali rangkaian nyawa yang mesti dihilangkan karena dianggap tak layak lagi menghuni bumi yang telah Tuhan ciptakan.

Di luar negeri, Siti Zaenab dan Karni mesti menghadapi algojo untuk sebuah kejahatan yang tak pernah Pemerintah Indonesia melihat secara lebih jernih masalah yang menimpa buruh migran selama ini untuk melakukan pembelaan dan memberikan perlindungan. Pengalaman saya selama ini, hampir setiap kejahatan yang dialamatkan kepada buruh migran, bukan mereka yang mencipta causa utamanya.

Lebih mengerikan lagi, ternyata eksistensi pemerintah ini tak mendapatkan penghargaan setara dengan bagaimana mereka selalu menempatkan bangsa lain dalam layanan kelas wahid. Mungkin hanya bangsa ini yang tidak pernah marah meski sering dilecehkan bangsa lain. Terakhir, dua buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati Pemerintah Arab Saudi tanpa ada selembar notifikasi kepada Pemerintah Indonesia menjadi bukti nyata bahwa kita sebagai bangsa yang tak berharga di mata bangsa lain.

Program Nawacita, yang salah satunya menjanjikan kehadiran dan perlindungan negara serta memberi rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia, saat ini tak dapat diharapkan. Itu semua tak lebih sebagaimana janji-janji gombal para politisi yang memang dibuat, tetapi tidak untuk ditepati. Saat ini kita memang perlu kehadiran negara, bukan karena Nawacita yang telah dijanjikan itu, tetapi karena memang kita sedang dalam kondisi yang kritis. Hal itu mengingat di belakang Siti Zaenab dan Karni masih ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara.

Menurut catatan Migrant Care, setidaknya 278 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 di antaranya sudah vonis tetap dan 219 dalam proses hukum. Tidak menutup kemungkinan angka tersebut terus bertambah. Sebab, dalam lima tahun terakhir angka kasus ancaman hukuman mati menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sepanjang 2013-2015, setidaknya 92 kasus baru muncul. Ini mengindasikan bahwa Pemerintah Indonesia gagal melakukan upaya pencegahan dan perlindungan.

Perbudakan modern

Sejak era 1990-an kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati merupakan isu krusial, yang ditandai dengan eksekusi mati terhadap Basri Masse (1993) di Malaysia. Hingga kini kasus ancaman hukuman mati seolah tak terpecahkan, sehingga tak aneh bila saat ini mencapai angka ratusan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk satuan tugas (satgas) penanganan WNI yang terancam hukuman mati pascaeksekusi terhadap Ruyati. Namun, satgas ini bersifat ad hoc, hanya satu tahun, dan juga tidak mampu menahan laju kasus-kasus baru buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.

Pekerjaan rumah penting yang selama ini tidak diprioritaskan Pemerintah Indonesia dari masa ke masa adalah reformasi sistem perlindungan. Lemahnya perlindungan negara, terutama terhadap pekerja rumah tangga (PRT) migran, menjadi latar untuk terciptanya kondisi kerja tidak layak yang mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis. Dalam kondisi kerja tidak layak (bekerja lebih dari 18 jam, tidak ada istirahat, tidak ada libur, terbatas akses komunikasi) mereka rentan mengalami penyiksaan dan perkosaan.

Kondisi ini sering menyebabkan mereka terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk membela diri dan mempertahankan kehormatan mereka sebagai manusia dan perempuan. Seperti yang dihadapi Ruyati, Yanti Iriyanti, Siti Zaenab, dan Karni, yang kesemuanya mesti dihukum mati untuk sebuah kejahatan yang terpaksa mereka lakukan. Oleh karena itu, memastikan kondisi, situasi, dan motivasi dalam sebuah tindak kejahatan menjadi pertimbangan hakim selama persidangan adalah hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah ini.

Diplomasi tingkat tinggi

Merunut rentetan eksekusi mati yang pernah dilakukan di Arab Saudi, mulai dari Yanti Iriyanti (2008), Ruyati (2011), Siti Zaenab, dan Karni (2015)—semua tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia—Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan harus mampu memimpin langsung diplomasi pembelaan terhadap buruh migran yang masih berderet panjang menghadapi ancaman hukuman mati.

Presiden harus mampu mengambil pelajaran berharga dari pendahulunya, Abdurrahman Wahid, dan juga Presiden Filipina, Perdana Menteri Australia, serta Presiden Brasil sebagai kepala negara yang bersungguh-sungguh berupaya melindungi dan membela warga negaranya. Diplomasi harus dimulai dari Pemerintah Indonesia sendiri untuk menghapus hukuman mati atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati, sehingga Pemerintah Indonesia memiliki legitimasi moral untuk membebaskan warganya dari hukuman mati. Selain itu, harus segera disusun kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif dengan skema migrasi yang mengedepankan penegakan HAM untuk mengakhiri rezim migrasi yang eksploitatif.

Revisi UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran harus segera dituntaskan dengan berbasis pada prinsip-prinsip yang ada dalam International Convention on the Protection of All Rights of Migrant Workers and Their Families yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012. Revisi terhadap UU tersebut juga harus memiliki spirit menghapuskan peran swasta yang selama ini memonopoli proses migrasi untuk memastikan hadirnya kembali negara mulai desa hingga sentral birokrasi.

Wajah migrasi yang perempuan juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PRT di dalam negeri dan ratifikasi konvensi ILO 189. Pengesahan RUU PRT akan memperkuat diplomasi Indonesia untuk memproteksi PRT migran Indonesia di luar negeri. Saya hanya ingin mengingatkan, keinginan pemerintah menghentikan pengiriman PRT migran ke luar negeri tanpa dibarengi solusi yang memadai di dalam negeri itu hanya akan melanggar hak setiap orang untuk bekerja.

Bila pemerintah tak segera mengakhiri persoalan ini semua, kiranya rezim ini memang suka bermain dengan nyawa. Semoga saya keliru!