Jumat, 25 April 2014

Tanggap Media di Balik Korupsi Pajak

Tanggap Media di Balik Korupsi Pajak  

Husnun N Djuraid  ;   Jurnalis, Dosen UMM
JAWA POS, 25 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
JAJARAN direksi Bank BCA langsung menggelar konferensi pers setelah KPK menetapkan mantan ketua BPK dan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus pajak yang melibatkan bank papan atas tersebut. Meski sangat normatif, setidaknya penjelasan itu bisa menjadi penyeimbang berita sebelumnya karena banyak pihak yang menganggap keterlibatan bank tersebut dalam kasus pajak. Dirut BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan prosedur yang benar dalam urusan pajak tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengadakan jumpa pers setelah menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus pajak. Ketika media disibukkan oleh ingar-bingar berita pileg, mulai kampanye, coblosan, sampai penghitungan suara, berita tentang aktivitas KPK nyaris tenggelam, tidak ada penangkapan, tidak ada pengungkapan kasus besar.

Pengalaman Krismon

Sebagai perusahaan publik, BCA tidak boleh diam terhadap kasus-kasus yang berpotensi mengganggu kredibilitas perusahaan tersebut. Kasus pajak yang melibatkan Hadi itu sempat membuat harga saham BCA di lantai bursa mengalami koreksi, meski tidak terlalu besar. Tetapi, sekecil apa pun, gangguan tersebut berpotensi menjadi masalah yang besar dan merugikan. Begitu kasus itu mencuat, sehari setelahnya direksi BCA menggelar jumpa pers, sesuatu yang sangat jarang dilakukan pimpinan perusahaan tersebut. Mereka sangat tanggap terhadap segala kemungkinan yang muncul dari kasus itu.

Belajar dari pengalaman sebelumnya saat krisis moneter sekitar 1998, ketika bank tersebut nyaris ambruk kalau tidak diselamatkan pemerintah. Reformasi yang bergulir kala itu, yang disertai krisis ekonomi yang parah, membuat pers sangat bebas. Kehidupan pers mengalami perubahan drastis dari pers yang terkekang menjadi pers yang bebas.

Di antara hiruk pikuk kebebasan pers waktu itu, muncul sebuah berita bahwa Bank BCA dimiliki keluarga Cendana -sebutan untuk keluarga mantan Presiden Soeharto. Kala itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Cendana bisa memunculkan sentimen masyarakat. Reformasi telah mengubah Soeharto dari pahlawan pembangunan menjadi musuh masyarakat. Harta kekayaan milik keluarga mantan presiden tersebut tidak luput dari penjarahan. Ketika ada bank yang dikaitkan dengan keluarga Cendana, bank tersebut tidak bisa menghindar, masyarakat pun termakan isu.

Merasa khawatir, para nasabah bank tersebut beramai-ramai menarik uang, baik secara langsung maupun melalui ATM. Kita bisa menyaksikan waktu itu, antrean nasabah mengular di ATM untuk menarik uang mereka. Isu yang tidak jelas tersebut terus berkembang dan masyarakat semakin tidak terkendali untuk mengambil uangnya.

Bank itu terkena rush, penarikan uang besar-besaran. Sehebat apa pun bank, kalau seluruh dana nasabah ditarik, akan ambruk juga. Ironisnya, tidak ada penjelasan dari direksi bank, setidaknya untuk membantah atau memberikan penjelasan, bahwa berita tersebut tidak benar untuk meredam kepanikan masyarakat. Bank itu pun kolaps dan keluarga Sudono Salim sebagai pemilik kehilangan bisnis utamanya. Tragis.

Meski suasananya berbeda, kasus penetapan Hari Poernomo sebagai tersangka korupsi pajak berpotensi mengganggu kinerja bank tersebut. Bagi perusahaan go public, masalah kriminal seperti itu sangat rawan.

Di sisi lain, KPK punya kewajiban untuk menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat melalui media. Ekspose KPK harus mendapat liputan yang besar agar masyarakat luas bisa menyaksikan. Meski lembaga itu sangat ketat, KPK lebih mudah memberikan informasi kepada wartawan, apalagi ada juru bicara yang selalu siaga menjawab pertanyaan wartawan. Informasi kepada media pun diatur sedemikian rupa agar menarik. Misalnya, istilah Jumat keramat ketika menahan tersangka korupsi setelah diperiksa pada hari Jumat.

Penjelasan pimpinan KPK soal penetapan Hari sebagai tersangka pun tak lepas dari merebut perhatian, meski media sadar bahwa apa pun yang dilakukan KPK memiliki news value. Kebetulan, saat ini media tengah mengalami kejenuhan terhadap berita politik seputar pemilu yang cenderung membosankan. Pemungutan suara sudah berlangsung dengan segala macam kasusnya. Penghitungan cepat sudah menunjukkan siapa pemenang pemilu. Tinggal menunggu pembagian kursi dan rencana koalisi. Pemilihan presiden pun masih lama, meski sudah muncul rencana koalisi dari berbagai partai.

Memang ada riak politik di partai seperti pecat-memecat pengurus. Tetapi, itu tetap tidak menarik karena terkesan kuno dan berbau Orde Baru. Dalam kondisi seperti itu, KPK tampil dengan berita yang sangat menarik, kasus korupsi pajak yang dilakukan pejabat tinggi negara yang melibatkan bank besar. Media pun mendapat bahan berita yang lebih seksi karena korupsi -apalagi yang melibatkan pejabat tinggi-selalu menarik minat khalayak.

Media dan KPK memiliki hubungan yang unik dan saling membutuhkan dalam prinsip kebenaran, meski tidak bisa dimungkiri keduanya memiliki kelemahan. Masyarakat masih membutuhkan KPK yang didukung media untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Dilema Berlanjut Caleg Terpilih

Dilema Berlanjut Caleg Terpilih  

Ya’qud Ananda Gudban  ;   Caleg terpilih DPRD Kota Malang,
Ketua DPC Hanura Kota Malang
JAWA POS, 24 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
''I do have strong believe that Indonesia will become a very successful democracy country in short period.''

Tekad itu pernah saya sampaikan dalam forum diskusi grup di Deplu Amerika Serikat (AS), 2012. Saya diundang sebagai perwakilan perempuan Indonesia yang aktif dalam kegiatan politik. Hadir dalam acara tersebut Menlu AS (saat itu) Hillary Clinton, Presiden IMF Christine Lagard, Atifete Jahjaga (presiden keempat sekaligus presiden perempuan pertama Kosovo), mantan Menhan AS Madeleine Albright, 50 perwakilan perempuan sedunia, serta 500 mahasiswa terpilih dari AS.

Optimisme itu saya yakini bisa terwujud dalam Pemilu 2014 ini karena pengalaman mengikuti pileg sebelumnya yang mengantarkan saya menjadi anggota legislatif. Tapi, ternyata waktu pendek tersebut tidak cukup menyukseskan sebuah pesta demokrasi yang bersih. Sebab, faktanya, demokrasi di negeri ini masih high cost. Tidak cukup dengan sebungkus nasi atau lembaran Rp 10 ribuan dalam amplop dan paket sembako, tapi lebih dari itu.

Rakyat paham dengan ''harga'' mereka sehingga tidak mudah memberikan suara dengan sukarela. Semua ada harganya. Jangan dikira setelah pileg selesai dan caleg melenggang ke gedung dewan hubungan itu selesai. Kalau hubungan berlanjut tersebut soal aspirasi, itu memang seharusnya. Yang repot, selama menjadi wakil rakyat, selama itu pula ''todongan'' terus datang.

Sebagai caleg incumbent DPRD Kota Malang, saya merasakan betul mahalnya harga dukungan suara dari rakyat. Memperjuangkan aspirasi rakyat, dianggap mendatangi mereka dengan membawa segepok uang, bukan perjuangan formal fungsi wakil rakyat.

Padahal, selama empat tahun duduk di parlemen, saya sudah melalui banyak proses untuk menanamkan bagaimana berdemokrasi yang baik dan jujur. Tidak hanya lewat pendidikan, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Dalam skala lebih besar, kebutuhan warga tersebut diperjuangkan dalam sebuah kebijakan. Misalnya, pendidikan gratis dan sektor kesehatan yang berdampak luas.

Proses pembuatan kebijakan (untuk mewujudkan janji) itu pun tidak mudah. Butuh goodwill dari pemerintah dan anggota legislatif secara kelembagaan. Tentu saja juga harus dipikirkan kemampuan keuangan daerah. Ketika semua memenuhi, baru bisa berjalan.

Tetapi, ketika memasuki masa kampanye sesungguhnya, kami masih saja dimintai ''sesuatu'' (bahkan lebih banyak kepentingan personalnya ketimbang kepentingan publik). Sangat dilematis. Menuruti berarti mengingkari hati nurani karena tidak ada pembelajaran politik di sana. Bahkan cenderung mendukung praktik money politics yang selama ini berusaha diminimalkan. Tidak dituruti khawatir kehilangan pemilih. Sementara itu, kita sedang berada dalam tahap point of no return, titik ketika kita tidak bisa kembali lagi ke awal.

''Jangan salahkan rakyat,'' kata Lenin. Saya sangat sepakat dengan hal itu. Tetapi, yang harus dicermati, caleg dan pemilih sama-sama rakyat. Jadi, jangan menganggap caleg bukan bagian dari rakyat. Karena itu, saya rasa dua-duanya merupakan bagian dari rakyat yang masing-masing memiliki peran penting. Karena itu, tentu ada kebenaran dan kesalahan pada kedua pihak tersebut. Bisa jadi pemilih merasa bosan dengan janji para caleg yang dianggap cenderung lupa ketika terpilih. Atau, para caleg kecewa akan perolehan suara yang tidak sesuai dengan janji konstituennya.

Lalu, masih bisakah keadaan itu diperbaiki? Tentu itu bukan hanya tugas pemilih dan caleg. Semua unsur harus terlibat dalam perbaikan moral bangsa ini. Parpol memegang peran yang sangat penting untuk merekrut orang-orang yang pantas menjadi wakil rakyat untuk masuk dalam barisan calegnya. Rekrutmen akan lebih baik jika dilakukan sejak awal. Misalnya, setelah pileg ini selesai, tidak pada detik-detik akhir menjelang pemilu. Dengan begitu, parpol bisa melakukan pengaderan dan memenangkan hati rakyat dengan biaya rendah.

Yang juga tidak kalah penting adalah membangun komunikasi antarparpol untuk membuat komitmen bersama. Yaitu, menghindari politik uang atau pembelian suara rakyat (politik transaksional). Parpol juga harus memberikan sanksi tegas kepada caleg jika melanggar komitmen itu. Sadarkan bahwa hasil tidak bisa berdiri sendiri karena menjadi bagian tidak terpisah dari sebuah proses yang baik. Masyarakat juga harus disadarkan terhadap bahaya money politics.

Siapa yang harus turun tangan? Tentu saja, kembali lagi, parpol. Parpol harus punya bidang kemasyarakatan yang bekerja sepanjang tahun memantau kondisi masyarakat (bukan buka kantor lima tahun sekali). Dan tentu saja seluruh unsur masyarakat, dalam hal ini akademisi, LSM, sampai tingkat pemimpin di organisasi pemerintahan terbawah, yakni RT dan RW. Mereka harus ikut menjadi agent of change.

Kondisi sekarang ini ibarat penyakit kronis yang sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun dengan susah payah melalui proses reformasi dengan cucuran keringat, air mata, dan darah hancur oleh penyakit yang bernama money politics. Dibutuhkan banyak ''dokter spesialis'' untuk menyembuhkan penyakit kronis tersebut. Baik itu pendidikan politik oleh parpol, fatwa ulama, penanaman kejujuran dalam keluarga dan sekolah, pembiasaan kejujuran, pemberian teladan dari orang terpandang, bahkan tindakan hukum yang tegas dan adil.

Optimisme saya tidak berkurang. Saya tetap yakin Indonesia bisa menjadi negara yang sukses berdemokrasi tanpa banderol harga. Hanya, memang butuh waktu. Tapi, ayo kita buat jangan terlalu lama.

Menggadaikan Suara Rakyat

Menggadaikan Suara Rakyat  

Saldi Isra  ;   Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
KOMPAS, 25 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
Dilihat dari tahapan penyelenggaraan, pemilihan umum anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) belum lagi selesai. Sebagai sebuah rangkaian dari pemungutan dan penghitungan suara, hasil dari proses kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara pada 9 April masih menunggu tahapan penetapan hasil pemilu legislatif.

Tak terbantahkan, penetapan hasil menjadi salah satu tahapan paling krusial dan menegangkan. Merujuk model pemilu yang dianut, tahapan penetapan hasil penghitungan suara amat menentukan posisi dan nasib parpol peserta pemilu secara nasional. Dengan syarat ambang batas minimal 3,5 persen untuk eksis di DPR (parliamentary threshold), parpol menggantungkan masa depan mereka dari hasil penghitungan suara yang masih berlangsung. Dalam hal batas minimal tak terpenuhi, parpol akan kehilangan hak untuk eksis di DPR sekaligus kehilangan eksistensi secara nasional.

Tak hanya parpol, penghitungan suara juga menentukan nasib ribuan calon anggota legislatif. Untuk anggota DPR, sebanyak 6.600-an calon tengah menunggu peruntungan mereka. Tentu saja, perasaan harap-harap cemas tengah menggelayut menunggu kepastian parpol mereka meraih kursi di daerah pemilihan masing-masing. Jikalau berhasil, persoalan berikutnya: apakah calon memiliki perolehan suara cukup untuk mengisi kursi yang diraih parpol. Waktu dua minggu ke depan merupakan hari-hari penuh penantian.

Sayangnya, bagi sebagian elite politik, rangkaian kecemasan selepas pemungutan suara 9 April tidaklah menjadi titik perhatian utama. Sebagaimana diketahui, begitu hasil penghitungan cepat (quick count) beberapa lembaga memberikan indikasi perolehan suara, elite dengan cepat mengalihkan bidikan mereka pada agenda politik yang mengikuti pemilu legislatif. Jamak diketahui, konsentrasi elite berubah dan bergerak cepat mencari mitra untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Melihat gejala tersebut, sepertinya penentuan daulat rakyat pada pemilu legislatif usai begitu prediksi perolehan suara parpol diketahui. Karena itu, tidaklah terlalu keliru mengatakan bahwa pemilu legislatif hanya ditempatkan sebagai jembatan keledai menuju kursi RI-1 dan RI-2. Padahal, dari proses yang ada, pemilu legislatif masih jauh untuk dikatakan tuntas. Paling tidak, tahapan rekapitulasi suara masih perlu berbagai langkah antisipatif dan pengawalan dari kejahatan pemilu demi menyelamatkan suara rakyat.

Kejahatan pemilu

Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, selama ini konsentrasi masyarakat lebih banyak fokus pada sejumlah kejahatan pemilu yang terjadi sebelum pemungutan suara. Di antara yang paling dominan, bagaimana menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi dan membelokkan suara pemilih. Dalam soal ini, kuasa uang (money politics) merupakan salah satu bentuk kejahatan pemilu yang paling umum dilakukan. Biasanya, makin dekat jadwal pemungutan suara, praktik politik uang kian menggila.

Selain kuasa uang, menggunakan jabatan publik dengan segala fasilitas negara yang mengikutinya menjadi bentuk kejahatan pemilu lain yang menggelisahkan. Selama masa kampanye, misalnya, banyak bentangan fakta membuktikan, betapa pejabat negara mempersembahkan bakti mereka menjadi mesin parpol untuk meraup dukungan pemilih. Meski dilarang menggunakan fasilitas negara, hukum pemilu sulit menjangkau segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.

Merujuk gambaran ini, bentuk kejahatan yang terjadi sebelum pemungutan suara lebih pada bagaimana memengaruhi pemilih. Setelah pemungutan suara, bentuk kejahatan yang dilakukan jauh lebih kasar. Modus yang selalu dikemukakan, bagaimana peserta pemilu berupaya memengaruhi penyelenggara pemilu di tingkat bawah untuk memanipulasi suara pemilih. Cara paling umum dengan mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Berkaca dari pengalaman pilkada, kontestan mampu menggerakkan penyelenggara pemilu mengubah perolehan suara Formulir C1. Setidaknya, pengalaman pengubahan Formulir C1 ini dapat dilacak dalam pemilihan gubernur Maluku Utara.

Barangkali, berkaca dari pengalaman itu, pada Pemilu Legislatif 2014, ruang memanipulasi suara dipersempit dengan adanya kewajiban bagi Kelompok Panitia Pemungutan Suara menyerahkan satu rangkap Formulir C1 ke KPU kabupaten/ kota. Setelah itu, Formulir C1 direkam (scan) dan dijadikan database KPU guna keperluan informasi kepada masyarakat. Tak sebatas informasi, database KPU dapat dijadikan instrumen guna membuktikan validitas jumlah suara di TPS. Namun, manipulasi masih terbuka karena Formulir C1 database KPU bukan Formulir C1 Plano yang ditandatangani di TPS.

Selain persoalan di sekitar kemungkinan memanipulasi Formulir C1, kejahatan pemilu yang juga merusak suara rakyat adalah pemindahan suara yang memilih parpol ke dalam suara calon anggota legislatif. Peluang terbuka karena pemilih diberikan kesempatan untuk memilih parpol. Dalam logika sistem penentuan calon terpilih menggunakan suara terbanyak, suara yang memilih parpol hanya berguna sebagai variabel menentukan apakah parpol mendapatkan kursi atau tidak. Dalam hal parpol dapat kursi, penentuan calon terpilih didasari perolehan suara terbanyak calon dalam daftar calon tetap.

Karena variabel suara terbanyak, semua calon berkepentingan jumlah suaranya lebih banyak daripada yang lain. Salah satu konsekuensi model ini, persaingan antarcalon amat terbuka, baik dengan eksternal maupun di internal parpol. Belajar dari Pemilu 2009, dengan melibatkan penyelenggara pemilu, sejumlah calon berupaya memindahkan suara yang memilih parpol jadi suara calon anggota legislatif. Biasanya, upaya ini makin mudah dilakukan jika yang ingin memindahkan suara merupakan pengurus parpol. Informasi yang ada, upaya ini masih berlangsung setelah pemungutan suara 9 April lalu.

Hukuman pemilih

Semestinya, sebelum elite parpol memindahkan fokus pada pemilu presiden dan wakil presiden, kemungkinan terjadinya sejumlah kejahatan pemilu seharusnya menjadi perhatian utama. Apalagi, berdasarkan Tajuk Rencana Kompas (14/4), sebanyak 590 TPS masih harus menggelar pemungutan suara ulang. Bahkan, sampai mendekati jadwal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota, sejumlah TPS masih belum menyelenggarakan pemungutan suara ulang.

Karena itu, ketika impitan berbagai masalah di sekitar kelanjutan pemungutan suara ditelantarkan, sadar atau tidak, elite politik sedang menggadaikan makna hakiki suara rakyat dalam pemilu legislatif. Padahal, pemilu legislatif merupakan salah satu pilar utama dalam membumikan kedaulatan rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Semestinya, sebagai peserta pemilu untuk mengisi anggota DPR dan DPRD, parpol memiliki tanggung jawab sampai tuntasnya semua tahapan. Tak hanya itu, upaya sejumlah elite parpol menjadikan hasil pemilu legislatif sebagai jembatan keledai menuju pemilu presiden dan wakil presiden dapat dinilai sebagai bentuk kejahatan pemilu lain. Paling tidak, dalam beberapa hari terakhir mulai terlihat gejala sebagian elite politik menggunakan persentase hasil pemilu legislatif sebagai ”modal” merajut komunikasi dengan parpol yang punya dukungan suara signifikan untuk mengajukan calon presiden.

Melihat gejala tersebut, sebagian elite parpol secara semena-mena mengambil alih suara pemilih menjadi barter politik menuju pemilihan presiden. Padahal, jika mereka mampu memaknai hakikat suara pemilih, penentuan arah koalisi tak mungkin dilakukan secara semena-mena. Paling tidak, hampir semua peserta Pemilu 2014 tidak memiliki pola dan mekanisme untuk mengetahui kehendak pemilih dalam menentukan pasangan calon presiden. Pengabaian ini kian menguatkan bukti bahwa hubungan parpol dan pemilih berakhir begitu selesai pemungutan suara.

Berkaca dari banyak pengalaman, langkah mengabaikan makna dukungan pemilih acap kali berubah menjadi tragedi di internal parpol. Misalnya, disebabkan tidak adanya pola dan mekanisme pengusulan pasangan calon presiden, elite parpol kerap terlibat konflik internal yang berujung pada perpecahan. Setidaknya, konflik yang tengah melanda PPP lebih dari cukup untuk menjelaskan bagaimana elite parpol cakar-cakaran memaknai dukungan pemilih. Dengan skala yang lebih kecil, pengalaman serupa dapat pula dialamatkan kepada Partai Golkar dengan adanya desakan mengevaluasi pencalonan Aburizal Bakrie.

Melihat manuver elite politik dengan menggunakan hasil Pemilu 9 April lalu, tidaklah keliru jika banyak pihak menghendaki pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak. Sayangnya, pemisahan yang dinilai inkonstitusional tersebut baru dapat dipulihkan dalam Pemilu 2019. Atau, boleh jadi, langkah menghapus presidential threshold merupakan upaya nyata memangkas kecenderungan elite parpol menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai alat tawar politik menuju pemilihan presiden. Sekali lagi, sayang, logika ini pun tertolak ketika Mahkamah Konstitusi menilai presidential threshold sebagai open legal policy pembentuk undang-undang.

Padahal, sebagaimana dinukilkan dalam ”Kegagalan Menjaga Konstitusi” (Kompas, 22/3), pemisahan pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan meneguhkan presidential threshold merupakan akal-akalan parpol besar di DPR. Bahkan, membaca pengalaman saat ini, kedua rezim tersebut dapat dibaca sesungguhnya sekaligus merupakan akal-akalan untuk meneguhkan cengkeraman sebagian elite parpol dalam proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Sebenarnya, dalam batas-batas tertentu, jika rajutan komunikasi yang dibangun elite parpol digunakan untuk menilai kesamaan pandangan dalam membangun Indonesia ke depan, pemilih masih bisa memahaminya. Namun, dari kecenderungan yang ada, banyak di antara mereka hanya menunggangi dukungan pemilih sebagai modal bagi-bagi kekuasaan demi kekuasaan ke depan. Dengan cara demikian, sulit dibantah, elite politik secara telanjang memperdagangkan persentase hasil pemilu legislatif dalam pengertian sesungguhnya.

Dari desain sistem pemilu yang ada, pemilih sama sekali tidak memiliki instrumen untuk menegur perilaku praktik dagang sapi elite politik. Karena pemilu belum selesai, perlu diingatkan, bagi mereka dan partai politik yang menggadaikan persentase hasil pemilu legislatif, pemilih akan memberikan hukuman yang setimpal. Sekiranya gagalnya sejumlah elite meraih kembali kursi di DPR tidak cukup dijadikan pelajaran, hukuman lebih berat akan terbentang dalam pemilu presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang.

Isu Ekonomi dan Pemilihan Presiden

Isu Ekonomi dan Pemilihan Presiden  

M Dawam Rahardjo  ;   Rektor Universitas Proklamasi ’45, Yogyakarta
KOMPAS, 25 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
Salah satu hal paling krusial yang masih kita tunggu dalam Pemilu Presiden 2014 adalah platform ekonomi para calon presiden. Karena adanya ambang batas pencalonan presiden di satu pihak dan banyaknya pasangan calon presiden-wakil presiden di lain pihak, apabila yang akhirnya tampil adalah empat pasangan, maka jika tidak ada pasangan yang memenangi pemilihan secara mayoritas—sebagaimana pernah diperoleh Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009—pasangan kontestan tinggal dua saja yang memiliki platform politik yang bertentangan atau berbeda.

Pada saat itulah akan terbuka forum adu program, platform politik, dan haluan ideologi. Hingga kini publik melihat platform- platform politik yang tidak banyak berbeda antarpartai. Akan tetapi, dalam debat publik nanti akan muncul suatu sisi perbedaan. Hingga kini hanya Partai Gerindra saja yang memiliki platform politik yang jelas yang menitikberatkan program-program ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dewasa ini pencapresan sudah mengerucut pada tiga partai politik peraih suara terbanyak yang juga sudah menetapkan capres dan sedang mencari-cari cawapres yang bisa menentukan keunggulan suatu pasangan capres-cawapres.

Kutub yang sudah menjadi magnet itu adalah PDI-P dengan capresnya, Joko Widodo; Golkar dengan Aburizal Bakrie; dan Gerindra dengan Prabowo Subianto. Namun, masih ada kemungkinan kutub keempat, yaitu poros partai Islam bersatu, dengan elektabilitas sekitar lebih dari 31 persen. Karena Gerindra sudah mengajukan platform yang menitikberatkan program ekonomi, untuk menandingi Prabowo, maka Aburizal, Jokowi, dan calon dari partai Islam akan berusaha menandingi atau mengunggulinya.

Platform politik ekonomi dalam pencapresan sekarang secara teoretis bersumber dari tanggapan suatu partai terhadap program ekonomi yang telah dikembangkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah arahan SBY-Jusuf Kalla pada periode KIB I dan SBY-Boediono yang tidak banyak berbeda itu. Inti dari politik ekonomi itu adalah pembangunan sebagaimana dirumuskan Prof Didin S Damanhuri, berorientasi pada pencapaian produk domestik bruto (PDB) yang tinggi, sebagaimana sukses dicapai KIB.

Orientasi ini menimbulkan konsekuensi memilih program- program yang sensitif terhadap PDB yang menimbulkan peningkatan pendapatan 20 persen lapisan atas, tetapi abai terhadap perkembangan lapisan 40 persen terbawah. Namun, itu dikompensasi dengan program subsidi atau bantuan sosial, misalnya program bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) yang diambil dari pengurangan subsidi BBM, yang menyebabkan kenaikan harga yang memerosotkan lapisan-lapisan 20-50 persen masyarakat yang rentan kemiskinan sehingga menambah jumlah orang miskin dari sekitar 30 persen, berdasarkan kriteria Bank Dunia (2 dollar AS  per kapita), menjadi sekitar 50 persen atau lebih.

Strategi PDB

Konsekuensi dari strategi PDB ini adalah mengundang modal asing dengan insentif yang tinggi sehingga Indonesia dimasukkan oleh lembaga peringkat Goldman Sachs sebagai negara yang masuk ke dalam kelompok MIST (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, dan Turki) yang dengan bangga diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dari PAN.

Isu ekonomi dalam pencapresan akan ditentukan oleh perkembangan apakah dalam debat publik nanti ada tokoh di antara  tiga atau empat kubu di atas yang secara tegas menentang politik ekonomi yang sedang berjalan dan menginginkan perubahan, sebagaimana digaungkan Nasdem dengan program restorasi.

Jika haluan restorasi ini diterima, politik ekonomi alternatif akan mengarah pada program-program kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia yang tampak pada platform politik ekonomi Gerindra. Meski demikian, belum tampak tokoh atau partai mana yang menganut haluan yang berorientasi pada PDB karena penganutan haluan ini akan diasosiasikan dengan politik ekonomi neoliberalisme.

Namun, bisa pula haluan ini disebut dengan bahasa eufemistis, misalnya politik ekonomi propasar yang mampu berpartisipasi dalam proses globalisasi dengan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia di arena internasional.

Dilihat dari polarisasi partai, pendukung politik ekonomi propasar adalah Golkar dan PDI-P yang tampak saling mendekat melalui manuver politik Aburizal. Adapun platform yang menghendaki perubahan dengan restorasi menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia adalah Partai Nasdem dan Gerindra.

Karena dua politik ekonomi itu tampak bertentangan secara mendasar dan diametral, mungkin saja muncul alternatif pemikiran ketiga yang bisa diusung, misalnya, oleh partai Islam bersatu. Kutub ini bisa mengajukan solusi ekonomi syariah  atau ekonomi Islam. Dua konsep itu berbeda. Ekonomi syariah akan cenderung propasar karena membutuhkan dukungan modal asing untuk mencapai pangsa hingga 50 persen dari perbankan nasional agar bisa berpengaruh menentukan.

Adapun ekonomi Islam mengarah pada kemandirian ekonomi. Ekonomi Islam sendiri memiliki tiga ciri. Pertama berbasis moral dan etika sehingga bersifat selamat dan menyelamatkan, misalnya dengan menghindari transaksi yang spekulatif, curang, dan melanggar hukum. Kedua berdasarkan prinsip perdamaian dengan menghindari eksploitasi dan menerapkan kerja sama yang berkeadilan. Dan, ketiga menginginkan kesejahteraan sosial dalam bentuk dampak sosial dan environmental.

Platform ekonomi Islam ini bisa berdiri sendiri, tetapi juga bisa mengarah pada haluan restorasi menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Namun, masalahnya adalah siapa tokoh yang mampu mengartikulasikan platform ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu?

Pertumbuhan Pencipta Kemiskinan

Pertumbuhan Pencipta Kemiskinan  

Ivanovich Agusta  ;   Sosiolog Pedesaan IPB Bogor
KOMPAS, 25 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
Cobalah fasilitas grafik scatter pada laman Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Grafik menjulur positif menunjukkan pembangunan mencipta tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Demonstrasi yang bebas dilakukan pengguna dunia maya ini menegaskan tulisan utama Kompas (3 April 2014) perihal melebarnya kesenjangan pendapatan. Namun, dengan getir perlu dikoreksi, menurut World Development Report 2009 dari Bank Dunia, ketimpangan menjaga momentum pedagang guna menggaet keuntungan dari wilayah tertinggal.

Paradoks ketimpangan

Selama dua abad terakhir, ketimpangan ekonomi, sosial, dan wilayah telah mencipta berbagai paradoks. Sejak awal abad ke-20, Boeke mencatatnya sebagai dualisme ekonomi, yang memisahkan ekonomi industri dari pertanian, memisahkan perkotaan dari pedesaan, dan memisahkan sektor formal dari informal.

Sejak dekade 1970-an, peta investasi terpadat terletak di Jawa. Namun, selalu diikuti fenomena jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbesar se-Indonesia. Ada kemungkinan gula perekonomian mengundang semut-semut miskin bermigrasi mengerubuti.

Alokasi program dan anggaran pembangunan untuk melayani jumlah penduduk turut menggiring sumber daya menumpuk ke Jawa, sebagai wilayah berpenduduk terbesar. Begitu pula insentif fiskal bagi wilayah berpendapatan tinggi malah memperlebar jurang ketimpangan dari provinsi dan kabupaten/kota yang miskin pendapatan. Ketimpangan wilayah mencapai rasio gini 0,41 selama tiga tahun berturut-turut. Ini menjadi derajat ketimpangan wilayah tertinggi di Indonesia sejak 1945.

Bank Dunia meredam kekhawatiran dengan menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah meningkatkan perdagangan. Produk dari wilayah maju yang lebih murah diperdagangkan ke wilayah tertinggal dengan harga jauh lebih tinggi, sebagaimana telah lama terjadi di Papua dan wilayah terluar Indonesia.

Namun, yang dilupakan, spill over atau dampak perdagangan tersebut kembali lagi ke Jawa sekitar 70 persen (menurut data Interregional Input-Output). Artinya, perdagangan antarpulau di dalam negeri yang masif sejak awal 1980-an pada akhirnya mengakumulasi kekayaan di Jawa kembali.

Sementara pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap kemiskinan, uniknya inflasi berkaitan negatif dengan kapasitas hidup orang miskin. Ketika laju inflasi meningkat, ternyata laju garis kemiskinan menurun, dan sebaliknya. Saat inflasi nasional hanya 2,78 pada 2009, ternyata kenaikan garis kemiskinan mencapai 9,7 persen. Selanjutnya, inflasi menjadi 6,96, tetapi gerak garis kemiskinan hanya 5,7 persen. Artinya, manfaat inflasi rendah hanya dinikmati lapisan atas, sebaliknya krisis ekonomi cenderung mengajak warga negara untuk prihatin bersama.

Kebijakan baru
Pemimpin baru hasil Pemilu 2014 kelak diharapkan membuka peluang perbaikan arah pembangunan masa depan. Untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan, pembangunan haruslah bermanfaat bagi rakyat guna meningkatkan status ekonomi dan sosial.

Puluhan diskusi pada berbagai ragam desa di Tanah Air konsisten menunjukkan peran satu generasi lebih muda untuk menaikkan status ekonomi. Anak-anak yang bersekolah lalu bekerja atau berusaha membuahkan tangga keluarga untuk menaiki kehidupan lebih baik.

Tampaknya pendidikan dan tambahan soft skill peserta didik menjadi resep utama. Hal ini ditunjukkan di tingkat nasional, yang pada 2013 pengangguran terbesar ialah lulusan SLTP (1,8 juta jiwa), SLTA (1,8 juta jiwa), diikuti lulusan SD (1,4 juta jiwa). Namun, yang menarik, penganggur dari lulusan SLTA kejuruan jauh lebih rendah (800.000 jiwa) sekaligus cederung menurun dalam satu dekade terakhir.

Strategi lain ialah migrasi, baik migrasi antarkota maupun ke luar negeri. Kelancaran jalur transportasi dan logistik, bersama-sama dukungan keterampilan dan kebijakan pemihakan, kiranya menjadi modal utama warga agar sukses bermigrasi.

Sejak 1970-an, migrasi antarkota menjadi pelampung buruh tani. Migrasi ke Timur Tengah dan negara jiran tidak membutuhkan modal keterampilan. Hasilnya bisa untuk membeli/membangun rumah. Sementara migrasi ke negeri Singa Asia atau Asia Timur membutuhkan modal keterampilan teknis. Hasilnya lebih besar sehingga sawah dan tambak lazim menjadi bukti kesuksesan anak muda tersebut.

Baru beberapa tahun terakhir muncul pengakuan warga akan peran program permodalan kecil untuk meningkatkan status ekonomi warga. Padahal, selama ini sekitar 70 persen program wilayah tertinggal diarahkan pada infrastruktur. Kiranya pengakuan warga menunjukkan pentingnya keterpaduan program infrastruktur dengan permodalan ekonomis.

Akhirnya, kebijakan yang bisa berakibat masif bagi pemerataan ialah mengubah denominator alokasi program dan anggaran nasional. Selama ini denominator penduduk dan pertumbuhan ekonomi mengalihkan sumber daya ke wilayah maju. Jika denominator diubah jadi luas wilayah dan persentase penduduk miskin, pasti sumber daya beralih ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar. Peralihan sumber daya sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan.

Demokrasi “Roller Coaster”

Demokrasi “Roller Coaster”  

Masdar Hilmy  ;   Dosen UIN Sunan Ampel
KOMPAS, 24 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
Kemenangan dan kekalahan dalam sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai pendulum biner yang bekerja di atas prinsip sticks-and-carrots (hukuman dan ganjaran). Kemenangan sebuah parpol dalam pemilu, dengan begitu, bukanlah sebuah kebetulan atau kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya kemenangan berpihak pada parpol tertentu atas dasar pilihan-pilihan rasional, setidaknya ”kuasi” rasional.

Demikian pula dengan kekalahan. Ia punya sebab musabab, argumentasi, serta rasionalitasnya sendiri. Artinya, tak ada kekalahan yang sifatnya ujug-ujug, tiba-tiba, alias tanpa penjelasan.

Setiap kekalahan punya narasi, latar belakang, dan pembenaran masing-masing. Dalam sistem demokrasi, kekalahan adalah hukuman konstituen atas apa yang terjadi atau dipraktikkan parpol yang menderita kekalahan.

Mabuk kekuasaan

Dalam konteks inilah, kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif tempo hari merupakan ganjaran dari buah konsistensi perjuangannya di jalur oposisi. Di sisi lain, kekalahan Partai Demokrat merupakan hukuman dari ulah sejumlah kadernya yang terjerat kasus korupsi. Barangkali terkesan naif dan simplifikatif, tetapi demikianlah mekanisme demokrasi bekerja. Sekalipun harus menunggu setiap lima tahun, sistem semacam ini memungkinkan setiap pemilih menumpahkan preferensi pilihannya (Uriel Rosenthal, Political Order: Rewards, Punishments and Political Stability, 1978).

Pada pemilu legislatif tempo hari, hasil Hitung Cepat Kompas menempatkan PDI-P sebagai peraih suara terbanyak (19,24 persen), disusul Partai Golkar (15,01 persen), Gerindra (11,77 persen), Demokrat (9, 43 persen), PKB (9,12 persen), dan partai-partai lainnya. Pada Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenang (20,85 persen), disusul Golkar (14,45 persen), PDI-P (14,03 persen), PKS (7,88 persen), PAN (6,01 persen), dan seterusnya. Dengan demikian, parpol yang mengalami hukuman paling keras pada pemilu kali ini adalah Demokrat. Gerindra dan PDI-P mendapatkan ganjaran dari konstituen. Di sisi lain, perolehan suara Golkar relatif stabil.

Apa yang bisa dibaca dari dua pemilu di atas adalah hasil perolehan suara sejumlah parpol yang fluktuatif, tidak stabil. Ibarat permainan roller coaster, perolehan Demokrat tengah mengalami episode ”terjun bebas” ke jalur turunan yang curam setelah menikmati posisi di atas pada Pemilu 2009. Sebaliknya, PDI-P sedang menikmati posisi di atas setelah ”terpuruk” di posisi ketiga pada Pemilu 2009. Kedua parpol tersebut menjadi eksemplar dari dua ekstrem yang dapat menjelaskan mekanisme ganjaran dan hukuman tersebut.

Semuanya bermula dari mabuk kekuasaan. Kemenangan yang diperoleh Demokrat pada Pemilu 2009 rupanya telah menjadikan sejumlah kadernya lupa diri. Mereka menganggap kemenangan partainya ekuivalen dengan cek kosong untuk berbuat apa saja, termasuk mendulang kemegahan dan mengeruk uang haram. Mereka alpa, masyarakat mengawasi gerak-gerik mereka dan berhak menghukum mereka yang bertindak korup. Akibatnya, sekaranglah saatnya Demokrat mendapatkan hukuman setimpal akibat ulah sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi.

Hal sama sebenarnya pernah dialami PDI-P. Jika dilihat pada tiga pemilu sebelum ini, perolehan suara partai ini bahkan cenderung turun, dari 33,74 persen (Pemilu 1999), 18,53 persen (Pemilu 2004), dan 14,03 persen (Pemilu 2009). Artinya, sebelum meraih kemenangan pada Pemilu 2014, PDI-P telah mengalami hukuman yang cukup dahsyat dari masyarakat pemilih pada dua pemilu sebelumnya. PDI-P dihukum masyarakat untuk alasan yang lebih kurang sama, gagal mengawal dan merawat kepercayaan publik untuk dikonversi menjadi kesejahteraan.

Pada saat PDI-P dihukum masyarakat, Demokrat tampil cukup meyakinkan hingga akhirnya partai ini mampu mengantarkan SBY ke kursi RI-1. Namun, l’histoire c’est repeté. Sejarah selalu berulang. Partai Demokrat harus membayar mahal akibat ulah sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi. Ibarat permainan roller coaster, ternyata siklus kemenangan-kekalahan bagi partai-partai tertentu hanyalah soal waktu.

Strategi keluar

Kemenangan PDI-P bisa berubah jadi kekalahan pada Pemilu 2019 jika partai ini bertindak biasa-biasa saja layaknya partai medioker. PDI-P juga akan mengulang sejarah Demokrat jika tidak menyiapkan sebuah strategi keluar dari kutukan demokrasi roller coaster. Karena itu, kemenangan PDI-P harus dimaknai secara arif sebagai kepercayaan masyarakat untuk dikelola sebaik-baiknya menjadi investasi jangka panjang yang bernilai kebajikan bagi semua (public virtues).

Strategi keluar yang saya maksud mencakup tiga level sekaligus, makro, meso, dan mikro. Pada level makro, PDI-P—bersama sejumlah parpol koalisi— harus mampu merumuskan visi besar Indonesia yang lebih bermartabat ke depan. Harus diakui, bangsa ini tidak punya visi kebangsaan yang jelas dan terarah. Hendak dibawa ke mana Indonesia, tak ada yang tahu. Ini karena penentuan visi-misi Indonesia hanya diserahkan kepada individu-individu calon pemimpin yang tidak terlembagakan secara formal seperti GBHN pada masa Orde Baru. Betapa riskannya negeri ini jika perumusan visi-misi negara selalu berubah setiap lima tahun sekali!

Pada level meso, visi-misi Indonesia itu harus diturunkan ke dalam konsep berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik dan nilai-nilai luhur bangsa, tetapi tetap terbuka terhadap arus perubahan dari luar. Ketidakjelasan identitas kebangsaan dan ”jenis kelamin” demokrasi kita sekarang ini sejatinya disebabkan oleh ketidakjelasan visi-misi Indonesia di atas. Konsep demokrasi yang dipahami dan dipraktikkan di jagat politik kita tidak lain adalah kohabitasi konfliktual antara dua entitas yang oksimoronik: demokrasi dan plutokrasi, demokrasi dan politik uang, demokrasi dan (neo)patrimonialisme, demokrasi-oligarki, dan semacamnya.

Pada level mikro, visi besar Indonesia dan demokrasi berkeadaban diterjemahkan ke dalam aksi-aksi operasional politik- birokrasi yang bermartabat, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan melayani. Demokrasi harus mampu menghormati dan memuliakan setiap warganya, tanpa kecuali. Untuk itu, demokrasi harus diberi kapasitas memampukan melalui struktur politik-birokrasi berbasis merit.

Pada kenyataannya, demokrasi kita tak mampu mengapresiasi kompetensi anak-anak bangsa akibat tergusurnya meritokrasi dari pusaran politik-birokrasi kita. Hal ini karena birokrasi kita telah tersubordinasi oleh nalar politik-kekuasaan yang korup dan segala urusan politik mengalami pendangkalan makna menjadi sekadar wani piro?

Penulisan Sejarah Indonesia

Penulisan Sejarah Indonesia  

Budi Darma  ;   Sastrawan, Guru Besar Pascasarjana Unesa
KOMPAS, 24 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
Konon, Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Budaya, Kemdikbud, pada Mei 2014 akan menyelenggarakan pertemuan mengenai penulisan sejarah Indonesia.
Ada beberapa perkara yang dijadikan landasan pertemuan ini, antara lain penulisan sejarah Indonesia akhir-akhir ini simpang siur dan memancing banyak kontroversi. Penulisan sejarah semacam ini dikhawatirkan bisa mengganggu integrasi dan identitas bangsa.

Menghadapi pertemuan di Yogyakarta pada Mei tersebut, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah mengadakan temu pendapat untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar: (a) apakah penulisan sejarah nasional Indonesia sebagai sejarah bangsa masih relevan sebagai sarana bagi integrasi nasional dan keharmonisan sosial; (b) apakah penulisan sejarah nasional sebagai sejarah bangsa dilakukan hanya untuk kepentingan ilmiah murni atau berdasarkan sudut pandang Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan NKRI atau Indonesia- sentri; dan (c) apakah penulisan sejarah nasional Indonesia (sejarah bangsa) masih relevan untuk mewujudkan dan melestarikan integrasi nasional dalam era globalisasi dan pasar bebas saat ini.

Kita dan sejarah

Sejarah memang bisa dibolak- balik demi kepentingan penguasa atau ideologi tertentu atau untuk menghapus citra buruk pada masa lalu. Indonesia menganggap pejuang-pejuang kemerdekaan pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949 adalah pahlawan, sedangkan Belanda menganggap mereka tak lain adalah ekstremis. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tapi sebagian penguasa Barat menganggap  yang benar 19 Desember 1949, tanggal yang menurut versi Barat ”penyerahan kedaulatan kepada Indonesia” sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) RI-Belanda.

Kontroversi penulisan sejarah Indonesia dahulu berpangkal pada versi Indonesia versus versi eksternal, yaitu Belanda; sedangkan kontroversi sekarang bisa eksternal bisa juga internal. Eksternal karena penulis-penulis sejarah pihak asing bertentangan dengan perspektif Indonesia dan internal antara Indonesia dan Indonesia sendiri.

Kontroversi antarkita terjadi, antara lain, dalam menanggapi masalah pemberontakan PKI di Madiun (1945) dan Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965. Ada usaha untuk menghilangkan dua peristiwa itu dalam sejarah, ada pula versi yang menganggap G30S 1965  tidak didalangi PKI, tetapi justru oleh Jenderal Soeharto. Otonomi daerah, sementara itu, memberikan lebih banyak kebebasan daerah untuk menampilkan sejarah daerahnya sendiri yang mungkin kurang ”klop” dengan sejarah nasional sebagai sejarah bangsa.

Apakah dengan ”simpang siurnya” penulisan sejarah nasional Indonesia lalu kita harus menyerah, dengan tekad: sejarah nasional Indonesia tidak perlu ditulis? Perlu! Bangsa tanpa sejarah identik bangsa tanpa pemikiran dan tanpa jati diri. Karena itu, kita punya kewajiban moral, intelektual, dan nasionalisme untuk menulis sejarah kita sendiri.

Andai kita tidak mau menulis sejarah kita sendiri, pasti bangsa lain akan menulis sejarah kita, sebagaimana telah terjadi selama ini. Di samping itu, banyak penulisan sejarah karya kita sendiri sumber utamanya berdasarkan sumber-sumber asing berupa kajian-kajian mereka terhadap kita. Perlu diingat, kendati sumber-sumber asing itu ”canggih”, sedikit banyak tentunya dimuati kepentingan dan ideologi asing.

Metode dan etika penulisan sejarah yang ”obyektif” berbeda dengan metode dan etika pengacara. Dulu ada wanita pengacara yang menangani masalah pembunuhan. Tentu saja pembunuh yang didakwa membunuh ini menyangkal. Dalam proses selanjutnya, ternyata pengacara ini yakin, terdakwa memang benar- benar telah membunuh korbannya. Etika pengacara mengharuskan pengacara membuktikan terdakwa benar-benar tidak membunuh. Karena bertentangan dengan hati nuraninya, pengacara ini mengundurkan diri.

Penulisan sejarah tidak bisa ”membenarkan yang salah”, tapi membenarkan yang benar dan meluruskan yang salah. Karena itu, dua pendekatan perlu ditegakkan, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan perspektif penulisan.

Dalam menghadapi tanggal kemerdekaan Indonesia, misalnya, ada bukti-bukti otentik bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, Indonesia merdeka bukan pada 19 Desember 1949. Inilah pembuktian ilmiah. Karena Belanda, didukung oleh Inggris, tetap ingin menjajah Indonesia dan Indonesia tidak mau dijajah, berkobarlah Perang Kemerdekaan. Dalam perang mempertahankan kemerdekaan ini, gugurlah para pahlawan kita. Perang Kemerdekaan adalah perspektif Indonesia. Karena itu, perang ini bukan pemberontakan. Dengan demikian, yang gugur adalah pahlawan, bukan ekstremis. Inilah perspektif Indonesia dan bisa dibenarkan berdasarkan data di lapangan. Dan, historiografi yang baku dan benar tidak akan mampu menyangkal kebenaran ini.

Sementara itu, perubahan-perubahan terus terjadi dengan sangat cepat, antara lain sebagai akibat dari globalisasi dan pasar bebas yang ditunjang oleh teknologi informasi serta transportasi yang makin canggih. Di balik perubahan-perubahan ini pasti ada berbagai kepentingan. Karena itu, peta dunia bisa berubah, nasionalisme juga bisa terkena dampaknya. Pendapat para pakar, antara lain Fukuyama, bahwa periode ”negara bangsa akan berakhir” dan manusia masa kini menghadapi ”akhir zaman sejarah” bisa saja benar, apalagi kalau kita bersikap pasrah.

Kalau kita takluk pada berbagai tekanan, lalu kita putuskan untuk tidak menulis sejarah nasional Indonesia yang ilmiah dan berperspektif Indonesia, berarti kita pasrah didikte oleh pihak-pihak luar. Tentu saja kita tidak mungkin bersikap pasrah karena kendati jati diri kita mau tidak mau mengalami dinamisasi, kita tetap bangsa Indonesia dengan jati diri Indonesia.

Studi interdisipliner

Penulisan sejarah yang ideal tentunya didasarkan pada penelitian. Karena kita belum research minded dengan kambing hitam dana penelitian tidak cukup, kita cenderung didikte oleh kekuatan luar meski kekuatan luar itu mungkin ”obyektif dan benar”. Tanpa mengadakan penelitian sendiri yang mendalam, setelah Harry A Poeze—peneliti dari Belanda—menelusuri kematian Tan Malaka dan menemukan makamnya, kita manggut-manggut dan menganggap penelitian itu benar.

Sebaliknya, apabila kita menghadapi hasil penelitian yang menurut kita merusak citra kita, seperti penelitian Joshua Oppenheimer mengenai dampak G30S, kita menganggap hasil penelitian itu tidak benar.

Dalam menghadapi penelitian, penulis sejarah pasti mafhum: hakikat ilmu sejarah perlu penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif tentunya interpretatif. Karena interpretatif itulah maka masuk akal dan versi dalam sejarah tidak mungkin tunggal. Justru inilah tantangan buat penulis sejarah yang mendasarkan penulisannya dengan data penelitian untuk bersikap ilmiah dan berperspektif Indonesia.

Perang Dunia II telah menyadarkan manusia atas kesalahan manusia sendiri dalam menegakkan harkat kemanusiaan. Dari kesadaran ini lahirlah cultural studies, dibidani, antara lain, oleh Richard Hoggart dan Raymond Williams. Dari sini pula disadari, pada hakikatnya tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri (monolitik) karena hakikat ilmu adalah saling terkait. Saling keterkaitan ini merupakan pembenaran dari studi interdisipliner.

Kalau paradigma studi interdisipliner dianut, sejarah bukan lagi bersifat kronologis: tahun ini ada ini dan tahun itu ada itu secara kronologi, tetapi mengandung berbagai aspek. Dengan demikian, dimungkinkan adanya sejarah dengan pendekatan sosiologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan, kalau kita bertekad untuk menulis sejarah dari segi ilmu dengan perspektif Indonesia, maka salah satu faktor yang tidak mungkin ditinggalkan adalah faktor budaya. Kerangka berpikir bineka tunggal ika, dengan demikian, perlu dipertimbangkan.