Senin, 02 Mei 2016

Mafia Hukum Itu Ada

Mafia Hukum Itu Ada

Moh Mahfud MD  ;   Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN; Ketua MK-RI 2008-2013
                                                   KORAN SINDO, 30 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Meskipun dulu pernah dicibir sebagai gosip belaka, istilah mafia hukum tiba-tiba mencuat lagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution karena (sangkaan) penyuapan.

Terlebih lagi operasi tangkap tangan (OTT) itu diikuti dengan pencekalan atas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk bepergian ke luar negeri. KPK pun menyita dokumen perkara dan uang yang terdiri atas berbagai pecahan uang asing senilai Rp1,7 miliar dari kantor dan rumah Nurhadi yang digeledahnya.

Istilah mafia hukum atau mafia peradilan pun hampir setiap hari muncul di berbagai media massa. Ada stasiun televisi yang pada pekan ini menjadikan isu mafia hukum sebagai berita utama sekaligus topik dialog sampai berkali-kali, mulai pagi sampai tengah malam dan sampai pagi lagi. Judulnya tak main-main. Edisi Kamis, 28 April kemarin, misalnya, pada dialog prime time news dibuat judul ”Ada Mafia Hukum di MA?” dan ”Nurhadi Makelar Perkara di MA?”.

Istilah mafia hukum merupakan persamaan dan perubahan dari istilah mafia peradilan di Indonesia yang dulu dinisbatkan pada proses paradilan yang sangat koruptif. Istilah mafia peradilan dikenal luas sejak era Orde Baru meski pemerintah sendiri kerap kali mempersoalkan penggunaan istilahnya. Oetojo Oesman, misalnya, saat menjadi menteri kehakiman pada 1990-an mengkritik penggunaan istilah tersebut sebagai berlebihan. Menurutnya istilah itu tidak tepat karena kalau mafia sebagai organisasi bandit, ada pimpinan dan pengurusnya yang identitasnya jelas seperti mafia di Sicilia.

Mafioso peradilan di Indonesia tidak jelas identitas pemimpinnya sehingga menurut Oetojo dan kawan-kawan, hal itu hanyalah isu atau gosip yang berlebihan belaka. Tapi Artidjo Alkostar dalam pidato dies natalis tahun 1996 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta memastikan bahwa mafia peradilan itu ada. Artidjo yang saat itu masih menjadi dosen dan advokat mengatakan, siapa pun yang tidak percaya adanya mafia peradilan, coba saja beperkara atau mengurus perkara ke pengadilan.

Di sana, kata Artidjo, Anda akan langsung tahu bahwa mafia peradilan itu ada, bukan gosip, tapi fakta. Mafia peradilan adalah kanker ganas yang harus dibasmi. Pengalaman sebagai advokat yang sering dibuat naik pitam oleh mafia peradilan itulah yang, kiranya, mendasari sikap-sikap Artidjo ketika menjadi hakim agung sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sikapnya sangat keras terhadap mafia hukum dan tak mau berkompromi terhadap pelaku korupsi.

Istilah jual beli dan pengaturan perkara di pengadilan yang dulunya terkenal sebagai mafia pengadilan itu secara resmi berubah menjadi istilah mafia hukum ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden Republik Indonesia (2004- 2009 dan 2009-2014). SBY-lah yang pertama kali menggunakan istilah mafia hukum yang sebelumnya disebut mafia peradilan. Itu berarti pengakuan bahwa mafia hukum di pengadilan itu ada. Di dalam kampanye-kampanye pilpres, begitu juga di dalam pidato-pidato dan kebijakan kepresidenannya, SBY selalu menyebut mafia hukum secara resmi sebagai masalah besar bangsa kita.

Bahkan secara resmi pula SBY membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto.
Satgas ini beranggotakan aktivis-aktivis anti korupsi seperti Denny Indrayana, Yunus Husein, dan Mas Achmad Santosa (Ota).

Memperkuat pengakuan resmi oleh negara, adanya mafia hukum, faktanya, terbukti juga secara cetho welo-welo ketika Mahkamah Konstitusi (MK) di penghujung tahun 2009 membuka rekaman percakapan pengaturan perkara oleh Anggodo Widjojo. Kasus yang sering disebut sebagai kriminalisasi terhadap Komisioner KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad itu membuktikan terjadinya pengaturan perkara oleh Anggodo melalui pembicaraan-pembicaraanyang bernada instruktif terhadap para penegak hukum.

Dalam kasus Anggodo itu terbukti jelas adanya pembicaraan pengaturan perkara antara Anggodo dengan pejabat tinggi kejaksaan agung, pejabat Polri, pejabat LPSK, pengacara, dan sebagainya. Bukti mafia hukum yang terungkap dari rekaman hasil penyadapan oleh KPK yang disetel di MK itu kemudian menjungkalkan beberapa pejabat penting dan mengantar Anggodo dan yang lain ke penjara.

Kasus Gayus Tambunan tak kalah menghebohkan. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih sangat yunior itu telah melakukan kejahatan dengan mafia yang melibatkan polisi (Sumarni), jaksa (Cirus Sinaga), hakim (Ibrahim), pengacara (Haposan), dan lain-lain. Kasus Gayus dan Anggodo adalah contoh yang cukup sempurna dalam mafia hukum sehingga istilah mafia hukum lebih mudah didefinisikan.

Mafia hukum adalah pengaturan perkara secara curang yang melibatkan aparat penegak hukum dan calo-calo untuk membuat putusan pengadilan menjadi seperti yang diinginkan oleh penyuap. Tentu saja kurang fair kalau saya membahas mafia hukum dengan hanya mengambil contoh dari kasuskasus di MA, Polri, kejaksaan, dan dunia advokat tanpa menyebut juga MK.

Di MK pun sudah terbukti secara sah dan meyakinkan ada mafia hukum.
Penghukuman secara inkracht terhadap mantan Ketua MK yang melibatkan perantara Mochtar Ependi dan beberapa kepala daerah yang kemudian juga dihukum karena penyuapan adalah bukti nyata bahwa di MK pun ada mafia hukum.

Jadi terlepas dari apa pun hasil penanganan KPK atas OTT terhadap Panitera PN Jakarta Pusat dan pencekalan serta penggeledahan di kantor dan rumah Sekretaris MA Nurhadi, terbukti atau tak terbukti, simpulannya, mafia hukum itu ada. Problem utama bangsa kita ini sebenarnya bersumbu di mafia hukum. Kasus narkoba atau korupsi dan lain-lain yang dianggap sangat membahayakan itu sebenarnya bersumbu pada soal penegakan dan mafia hukum.

KH Ali Mustafa Yaqub dan Pengaruh Arab

KH Ali Mustafa Yaqub dan Pengaruh Arab

Ahmad Najib Burhani  ;   Peneliti di LIPI dan Kyoto University, Jepang
                                                   KORAN SINDO, 30 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kamis (28/4) pagi kita mendengar kabar mengejutkan tentang meninggalnya salah satu ulama moderat terkemuka dan pakar hadis ternama di Indonesia, KH Ali Mustafa Yaqub. Mengejutkan, karena dalam beberapa waktu belakangan ini beliau masih aktif dalam kegiatan deradikalisasi, melawan kelompok garis keras dan terorisme yang bahkan telah masuk ke berbagai masjid dan sekolah Islam. KH Mustafa Yaqub melakukan itu dengan sepenuh jiwanya. Bahkan, berkali-kali berdebat langsung dengan mereka yang sering disebut sebagai preman berjubah.

Pada Mei 2012 yang lalu, misalnya, seperti disiarkan secara langsung oleh TV ONE, KH Mustafa Yaqub membuat Habib Salim Selon, tokoh FPI (Front Pembela Islam), yang biasanya berteriak lantang menjadi tak berkutik. Ia mengkritik keras tindakan FPI yang sering melangkahi hukum dengan main hakim sendiri terhadap tindak maksiat.

Menurut KH Mustafa Yaqub, apa yang dilakukan FPI itu tak memiliki dasar keagamaan sama sekali. Habib Salim dan FPI, yang merasa berhak melakukan sweeping terhadap kemungkaran dan meyakini bahwa penggunaan kekerasan sebagai cara menegakkan amr ma’ruf wa nahy ‘anil munkar memiliki sandaran keagamaan (di antaranya pada berbagai pernyataan Imam Al-Ghazali), lantas dibantah keras oleh KH Mustafa Yaqub.

KH Mustafa Yaqub yang waktu itu membawa kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali lantas meminta Habib Salim untuk membaca dan menerjemahkannya sambil menegaskan bahwa berdasarkan kitab itu, selama ada pemerintah yang sah, tidak boleh seseorang atau sekelompok orang main hakim sendiri. Sikap berani dan tidak minder, termasuk dengan habib-habib itu sering ditunjukkan oleh KH Mustafa Yaqub untuk menghadang mereka yang merasa paling memiliki Islam dan kemudian mengajarkan Islam dengan kekerasan.

Terakhir kali penulis bertemu dengan KH Mustafa Yaqub adalah pada seminar internasional tentang ”Memperkokoh Islam Rahmatan Lil ‘Alamin untuk Perdamaian dan Kesejahteraan” di STAIN Pekalongan, November 2015. Pada saat itu KH Mustafa Yakub menegaskan sikapnya untuk melawan gerakan anti-Syiah yang berkembang di masyarakat. Ia misalnya, menentang sikap ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat.

Menurutnya, fatwa seperti itu tidak benar karena Syiah tidaklah tunggal.
Fatwa seperti itulah yang justru menyesatkan. Beliau baru setuju kalau fatwa itu berbunyi, misalnya: ”Barang siapa yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan atau memiliki posisi lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, maka mereka telah tersesat.”

Pandangan seperti di atas tentu merupakan perlawanan terhadap kelompok seperti ANNAS (aliansi nasional anti-Syiah). Kelompok yang dipimpin oleh Athian Ali M. Da’i itu sering melakukan gebyah uyah atau mengeneralisasi bahwa semua orang Syiah adalah sesat. Dan kalau lah mereka sesat, bagi KH Mustafa Yaqub, kita tidaklah berhak melakukan kekerasan. Negaralah yang memiliki kedaulatan.

Memang, sikap KH Mustafa Yaqub terhadap Syiah kadang terlihat seperti anti terhadap kelompok ini. Namun sepemahaman penulis, apa yang dilakukannya adalah upaya untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Selain hal-hal yang berkaitan dengan teologi, KH Mustafa Yaqub termasuk ulama yang kritis terhadap mereka yang sering mendewakan ritual, seperti dalam melakukan ibadah haji.

Di Majalah Gatra (Januari 2006) misalnya, beliau menulis artikel berjudul ”Haji Pengabdi Setan”. Tulisan itu sangat menghenyakkan karena ditulis oleh ulama terkemuka dan ketika itu menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal. Bagaimana bisa seorang ulama menyebut mereka yang melakukan haji sebagai pengabdi setan? Biasanya ulama justru menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah ritual, termasuk haji. Tapi, KH Mustafa Yaqub tidak setuju hal itu dan lebih memilih untuk menekankan pentingnya ibadah sosial.

Intinya, beliau mengecam mereka yang berhaji berkali-kali yang menurutnya tak lain hanya menuruti bujukan setan. Ketika banyak persoalan kemiskinan begitu parah di masyarakat, maka haji berkali-kali itu tidak hanya tak etis secara sosial, tapi juga bahkan bisa berhukum haram. ”Nabi SAW tidak menyatakan bahwa Allah dapat ditemui di sisi Ka’bah. Jadi, Allah berada di sisi orang lemah dan menderita.” Ini adalah refleksi dari teologi pembebasan yang mengalir dalam darah KH Mustafa Yaqub.

Sebagai salah satu muridnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pesantren Darus Sunnah Ciputat, penulis mulai berkenalan dengan KH Mustafa Yaqub tahun 1994 atau lima tahun setelah beliau mendirikan Pesantren Darus Sunnah. Selain beberapa sikapnya yang tertulis di atas, ada beberapa hal yang penulis catat tentang kiai yang berjenggot tipis, tak suka bergaya Arab, dan tak terlihat jidat hitamnya ini.

Pertama berkaitan dengan pemilihan nama pesantrennya, Darus Sunnah. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa tidak disebut Darul Hadits? Meskipun KH Mustafa Yaqub disebut sebagai pakar hadits, beliau tahu betul bahwa Sunnah memiliki makna yang lebih luas daripada hadits.
Sunnah tidak hanya mengacu kepada sabda Nabi Muhammad yang tertulis, tetapi juga mengacu kepada sesuatu yang diteladani para Sahabat dan Tabi’in. Meskipun itu tak tertulis, sesuatu yang dijiwai dan menjadi model dalam perilaku.

Kedua, kehadiran KH Mustafa Yaqub membantah tuduhan yang mengeneralisasi bahwa alumni Arab Saudi akan memiliki pandangan radikal. Meski pendidikan S-1 dan S-2 beliau ditempuh di Arab Saudi, KH Mustafa Yaqub bukanlah orang yang terbuai dengan penampilan luar masyarakat Arab atau cara berpakaian Arab. Ia lebih senang memakai kopiah dan baju sebagaimana umumnya orang Indonesia daripada memakai sorban atau kafiyeh atau jubah gaya Arab.

Ini berbeda dari orang yang baru tahu Arab, tapi menjadikan tradisi luar Arab sebagai model kebanggaan. Cara berpikirnya pun banyak yang tak sejalan dengan ideologi yang dipromosikan Pemerintah Saudi, Wahabisme. Meskipun Pesantren Darus Sunnah secara pendidikan berafiliasi dengan Timur Tengah, KH Mustafa Yaqub bisa mempertahankan independensi dalam berpikir.

Terakhir, berpolitik sepertinya menjadi kecenderungan dari banyak ulama belakangan ini. KH Mustafa Yaqub termasuk dari sedikit ulama yang tidak menyerahkan dirinya tergulung dalam kisaran politik. Ia konsisten dalam bidang akademik sebagai ahli hadits, mendidik anak-anak di pesantren, dan berdakwah. Selamat jalan Pak Kiai, semoga akan lahir ahli-ahli hadits baru yang menjadi penerusmu dan yang benar-benar mengamalkan Sunnah, bukan sekadar tahu tentang hadits.


Tokoh Moderat dan Apa Adanya

Tokoh Moderat dan Apa Adanya

Bachtiar Nasir  ;   Pimpinan AQL Islamic Center
                                                   KORAN SINDO, 29 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub adalah tokoh Islam yang moderat, sederhana, apa adanya, tetapi tegas. Ulama kelahiran Kemiri, Batang, Jawa Tengah, 2 Maret 1952 ini memiliki kapabilitas mumpuni khususnya di bidang hadis.

Beliau juga multitalenta dan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kalangan. Dalam masalah keumatan, KH Ali Mustafa sangat dikagumi para tokoh dan pemuda Islam. Karena itu, kita semuanya kehilangan Guru Besar Hadis dan Ilmu Hadis Institut Ilmu Alquran (IIQ) Jakarta itu dengan berpulangnya ke Rahmatullah.

Karena sikap tegas beliau, secara keilmuan sering kali beliau berbenturan pendapat dalam beberapa masalah. Namun, beliau memilih pendapat yang diyakini kebenarannya. Misalnya ketika menjabat sebagai wakil ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2005-2010), tidak jarang berbeda pendapat dengan ulama lainnya.

Tapi begitulah sikap dan ketegasan seorang ulama. Beliau memilih sikap dan gaya bicara yang sangat tegas. Sering kali orang lain salah paham. Itulah sikap pertengahan yang sangat terasa dan tampak dengan jelas dari KH Ali Mustafa sebagai seorang ulama. Dari sisi keilmuan, tidak diragukan.

Beliau adalah alumni Fakultas Syariah, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi (1976-1980) dan mengambil program magister di Fakultas Pascasarjana, Universitas King Saud, Riyadh, Arab Saudi, Spesialisasi Tafsir Hadis (1980-1985). Namun, beliau juga adalah sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) di posisi terhormat, yaitu di Komisi Fatwa.

KH Mustafa adalah ulama yang tidak melulu berdiri sebagai sosok penceramah, tetapi juga sebagai akademisi sekaligus sebagai dai dengan kualitas nasional dan internasional. Kiprahnya di dunia Islam dikenal sebagai seorang tokoh besar NU yang menduduki jabatan sebagai Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Fatwa. Beliau juga berperan aktif di dunia internasional sehingga banyak karyanya yang ditinggalkan semasa hidupnya.

Selain itu, beliau memiliki komunikasi yang baik dan mampu berinteraksi dengan media mainstream. Karena itu, beliau sangat aktif menulis dan juga sangat aktif menyikapi berbagai masalah-masalah sosial dan isu-isu kekinian yang berkembang. Selain sebagai penulis, beliau juga aktif dalam interaksi sosial.

Bahkan, beliau memiliki semangat yang tinggi untuk turun langsung dan berhadapan dengan masalah-masalah umat. Itulah yang membuat para pemuda dan tokoh di Indonesia kagum kepada beliau. Terlepas dari berbagai kesibukan di bidang keumatan, beliau juga gigih membangun lembaga pendidikan.

Almarhum adalah seorang multitalenta dalam bidang dakwah mulai manajemen, komunikasi massa, akademik, media mainstream, hingga tulis-menulis. Beliau juga adalah seorang kiai dan pengasuh di lembaga yang dipimpinnya di Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah, Pisangan Barat, Ciputat. Satu hal yang penting kita teladani dari beliau adalah keberanian dan ketegasannya.

Sebut saja dalam menyikapi maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Mantan imam Masjid Besar Istiqlal ini secara tegas menyatakan bahwa LGBT akan menghancurkan bangsa Indonesia jika itu tidak dicegah. Pencegahan LGBT sama pentingnya memerangi narkoba, konflik, dan terorisme.

Dengan terang-terangan pula, beliau mengungkap ada oknum-oknum yang berupaya merusak bangsa Indonesia dengan menerima aliran dana United Nations Development Programme (UNDP) untuk program LGBT di Indonesia. Dari sosok beliau juga terpatri keteladanan dalam memegang teguh prinsip keagamaan.

Salah satu ulama yang berani mengkritik liberalisme Islam di Indonesia adalah sosok KH Ali Mustafa. Kritik beliau terhadap liberalisme sama kerasnya terkait dengan isu radikalisme dan terorisme. Pandangan beliau tentang terorisme tidak menggunakan kaca mata kuda bahwa terorisme juga dapat lahir karena kebodohan dalam memahami agama.

Artinya, pendidikan agama sangat penting untuk membentuk karakter umat. Tentu yang diharapkan dari kalangan tokoh dan pemuda Islam saat ini adalah sikap kritisnya kepada liberalisme dan sekularisme jangan sampai mati. Dalam hal ini, umat Islam harus berani melawan berbagai sihir dan syirik pemikiran yang tengah menyerang kaum muslimin itu.

Sihir dan syirik pemikiran tak lain adalah pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang terus mewabah di negara-negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia. Salah satu sihir yang merusak umat Islam adalah tersiarnya istilah yang mengatakan tidak apa-apa tidak salat asalkan tidak korupsi.

Ini salah satu contoh cara berpikir yang menyesatkan. Kelompok anti-Islam seperti liberalis memang sengaja mencampuradukkan antara ketauhidan dan isu antikorupsi. Sulit mencari sosok seperti beliau, tetapi apa yang ditinggalkan selama ini memberikan manfaat baginya dan memperberat timbangan amalnya di akhirat kelak. Amin Ya Robbal Alamin.

Pesona Istanbul

Pesona Istanbul

Komaruddin Hidayat  ;   Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
                                                   KORAN SINDO, 29 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Maret 1985 saya pertama kali menginjak Istanbul, Turki, dengan tujuan meneruskan studi pascasarjana di Universitas Istanbul, sebagaimana dokumen yang saya terima dari kedutaan Turki di Jakarta.

Saya ke Turki atas tawaran Menteri Agama Munawir Sjadzali. Setiba di Istanbul, setelah istirahat sejenak di hotel, saya langsung mendatangi pemimpin Universitas dengan menunjukkan surat pengantar Kedutaan Turki di Jakarta. Sebuah kampus megah dan klasik. Namun, yang membuat kaget dan kecewa, ternyata bahasa pengantarnya bahasa Turki.

Menurut penjelasan pimpinan fakultas, dibutuhkan waktu dua tahun untuk mendalami bahasa Turki guna membaca dan menulis karya ilmiah setingkat disertasi. Saya putuskan untuk mencari kampus lain, tetapi mesti diproses dari awal lagi. Maka saya menghadap duta besar RI di Ankara, Marsekal Abdulrachim Alamsyah.

Dengan gesit dia langsung mencari informasi, bahkan langsung membuat janji dengan rektornya, yaitu kampus Middle East Technical University (METU), Ankara. Keesokan harinya kami ke kampus. Hatiku langsung jatuh cinta. Sebuah kampus besar, dikelilingi hutan, terdapat lapangan sepak bola, banyak lapangan tenis, dan gedung-gedung fakultas serta asrama mahasiswa.

Saya mendaftar ke fakultas sosial, jurusan filsafat, namun mesti menunggu karena pembukaan semester baru tiga bulan lagi. Di negara orang, tiga bulan waktu berjalan terasa sangat lama. Untuk pulang ke Jakarta biaya tidak ada. Membaca kegundahan saya, Pak Dubes yang sangat baik hati ini menawari saya tinggal di rumah dinas.

Jadi, selama tiga bulan saya isi dengan kursus bahasa Turki, bahasa Inggris, dan rajin olahraga badminton serta tenis bersama teman-teman KBRI Ankara. Tiba harinya masuk kuliah dan tinggal di asrama, layaknya tinggal di kota kecil, international small city. Semua kebutuhan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan gratis.

Belasan bus kampus antar-jemput karyawan dan mahasiswa hilir-mudik setiap hari di METU-Ankara. Yang paling berat adalah pisah dengan keluarga. Beasiswa setiap bulan hanya sekitar USD100. Jika untuk ukuran gaya hidup sewaktu di pesantren, tentu ini sudah mewah. Ini hanya standar untuk mahasiswa bujangan, mengingat semua fasilitas belajar terpenuhi.

Tetapi sebagai mahasiswa yang berkeluarga dengan dua anak, sungguh ini suatu tantangan baru, mengingatkan saya waktu tahun 1974 mengadu nasib ke Jakarta dengan kondisi miskin. Untunglah saya berdua dengan Amin Abdullah dari UIN Yogyakarta yang juga pejuang kehidupan bermental tahan banting. Pernah juga terpikir pulang melamar kuliah ke Kanada atau AS.

Tetapi, saya pikir temanteman akan menilai kami lari dari gelanggang perang. Tidak konsisten dengan niat dan tekad untuk studi ke Turki. Di lain sisi, membayangkan untuk menyelesaikan program master dan doktor dengan beasiswa kecil dan pisah dari keluarga, hati dan pikiran ini ngelangut. Ternyata kuliah di luar negeri dan pisah dari keluarga itu sangat berat.

Yang membuat saya tetap optimistis dan semangat adalah, pertama, melihat dari dekat Kota Istanbul yang begitu indah dan menyimpan kekayaan sejarah luar biasa. Turki satu-satunya negara muslim yang tidak pernah dijajah Barat, bahkan menaklukkan sebagian wilayah Eropa. Kedua, sikap Pak Dubes yang selalu siap membantu mencari solusi setiap ada problem, termasuk mencarikan tiket pulang ke Tanah Air setiap liburan musim panas.

Ketiga, suasana dan fasilitas kampus METU yang memungkinkan kami belajar serius. Kota Istanbul semula bernama Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Kerajaan Katolik Romawi Timur, yang direbut oleh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1453. Drama peperangan yang berlangsung 50 hari ini sangat heroik, masing-masing mengerahkan pasukan dan strategi perang yang selalu menjadi kajian sejarah sampai hari ini, bahkan di Istanbul terdapat museum panorama penaklukan Konstantinopel itu dalam film tiga dimensi.

Pengunjung serasa berada di tengah medan pertempuran. Kejatuhan Konstantinopel ke tangan kekuasaan Islam seakan sebagai perimbangan dengan jatuhnya Granada pusat Islam di Spanyol yang jatuh ke tangan penguasa Katolik. Meski saya tamat S-3 dari METU pada 1990, setiap ada kesempatan saya dengan senang hati berkunjung ke Turki, khususnya Istanbul yang penuh pesona.

Belum lama ini, April 2016, saya ke Istanbul menemani Wapres Jusuf Kalla menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi OKI, yang dihadiri sekitar 30 kepala negara anggotanya. Tiga buah Jembatan Bosporus yang menghubungkan daratan Asia dan Eropa memperteguh posisi Kota Istanbul sebagai penghubung budaya Barat dan Timur, menyimpan warisan sejarah era Yunani, Katolik, Islam, dan peradaban kontemporer yang kesemuanya masih bisa dilihat dan dirasakan.

Desa: Mata Air vs Air Mata

Desa: Mata Air vs Air Mata

Khudori  ;   Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat;
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
                                                   KORAN SINDO, 29 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ada dua julukan kontras yang lekat pada desa: sumber mata air dan lokasi air mata. Sebutan desa sebagai sumber mata air merujuk pada aneka kekayaan yang dimiliki desa.

Mulai kekayaan alam yang melimpah, lingkungan yang asri, hingga modal sosial yang tercermin dalam sikap guyub dan gotong-royong. Tetapi, eksploitasi berlebihan atas sumber kekayaan alam hingga sikap mendewakan material membuat desa hanya menjadi penonton. Secara ekonomi, desa dikepung sikap komersialisasi yang melumpuhkan kegiatan ekonomi di perdesaan.

Secara sosial, jaringan kekerabatan dan kultur saling menolong, dikikis sistem ekonomi pasar yang mendewakan relasi antarindividu dengan basis kalkulasi material. Secara politik, desa hanya sebagai objek. Relasi politik, ekonomi, dan sosial yang tidak menguntungkan itulah yang membuat individuindividu di perdesaan tunadaya (powerless) dan berkubang kemiskinan.

Akhirnya desa tidak lagi ramah dan justru jadi tempat ”air mata”. Deretan fakta-fakta ini menunjuk desa sebagai lokasi ”air mata”. Pertama, kemiskinan menumpuk di desa. Per September 2015 jumlah penduduk miskin 11,13% (28,51 juta), lebih tinggi dari target 10,3%. Jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,89 juta orang atau 62,74% dari total penduduk miskin.

Kemiskinan sejak dulu terkonsentrasi di perdesaan. Pada 1976 jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 44,2 juta orang atau 81,5% dari total penduduk miskin. Jadi, hampir empat dekade kemiskinan tetap menumpuk di perdesaan. Kedua, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Menurut sensus pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani mencapai 26,14 juta rumah tangga, menurun 5,04 juta rumah tangga dari 2003.

Sekitar 72% dari mereka yang bekerja di sektor pertanian hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah. Di luar itu, sepertiga (32,76%) petani berumur di atas 54 tahun. Akibat itu, respons mereka terhadap perubahan relatif lamban. Ketiga, penguasaan modal (lahan dan pendanaan) terbatas.

Sebanyak 14,25 juta rumah tangga petani (55,33%) gurem atau menguasai lahan di bawah 0,5 hektare. Keterbatasan modal membuat pertanian tidak lagi jadi gantungan hidup. Kapasitas desa yang lemah semakin tunadaya akibat kebijakan politik-ekonomi nasional yang menempatkan desa/perdesaan hanya sebagai pemasok tenaga kerja murah, penyedia bahan mentah, dan pasar bagi komoditas olahan (yang dikerjakan di wilayah lain atau di kota).

Pengalaman puluhan tahun pembangunan model semacam ini membuat desa selalu dalam kubang keterbelakangan. Surplus modal dan SDM tidak kembali ke desa untuk memperbaiki kapasitas desa. Sebaliknya, surplus lari keluar desa dinikmati orang kota. Residu pembangunan model semacam ini adalah ketimpangan yang tercermin pada kesenjangan pendapatan antarpenduduk.

Distribusi pendapatan menunjukkan porsi pendapatan 40% masyarakat dengan pendapatan terendah menurun: dari 20,22% (2005) jadi 16,86% (2011). Sedangkan pendapatan 20% masyarakat berpendapatan tertinggi naik, dari 42,09% jadi 48,41%. Rasio gini kecenderungannya sama: meningkat dari 0,32 (2004) menjadi 0,413 (2014). Yang menarik, dari September 2014 ke September 2015, indeks gini di perkotaan naik dari 0,43 jadi 0,47. Sementara di perdesaan indeks gini menurun: dari 0,34 menjadi 0,27.

Data-data di atas kian menambah terang fakta desa (masih) jadi tempat ”air mata”. Penurunan jumlah rumah tangga petani selaras dengan laju urbanisasi masif dari desa. Mereka mencari peruntungan ke kota bukan karena dorongan keterampilan, melainkan lantaran tidak ada peluang ekonomi di perdesaan.

Karena tidak memiliki kemampuan, para pelancong dari desa ini terlempar di sektor informal yang rentan dan tidak terlindungi. Masifnya kaum urban miskin dari desa ini membuat jurang yang kaya dengan yang miskin di perkotaan semakin melebar. Duet Jokowi-JK memantapkan model pembangunan ekonomi yang dilakoni.

Dalam Nawacita, hal itu tercantum dalam ide ”membangun dari pinggiran dan perdesaan”. Alas pokok penting untuk menjalankan model itu adalah Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6/2014. Atensi semakin besar setelah pemerintah membentuk kementerian yang mengurus desa: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lewat pilihan ini, pemerintah hendak mengubah desa: dari lokasi ”air mata” menjadi sumber mata air. Desa akan menjadi sumber mata air apabila roh UU Desa diimplementasikan dengan baik. Semangat utama UU Desa adalah menyejahterakan masyarakat desa, bukan lagi pem-bangunan di desa yang dikendalikan ketat secara administratif dari atas (rezim kontrol).

Terkait ini, ada dua hal strategis yang harus menjadi fokus kerjakerja teknokratis ke depan. Pertama, redistribusi aset/modal. Pada 2016 jumlah dana desa mencapai Rp46,8 triliun, naik dua kali selama 2015 (Rp20,7 triliun). Aliran modal besar ke desa ini akan menciptakan dampak berganda luar biasa apabila pada saat yang sama diiringi dengan redistribusi aset berupa lahan.

Janji duet Jokowi-JK yang akan membagikan 9 juta hektare lahan kepada petani dan meningkatkan penguasaan lahan dari 0,2 hektare menjadi 2 hektare per keluarga perlu ditunaikan. Penguasaan aset lahan (plus capital) akan memperbesar kapasitas petani. Kedua, desa membangun harus diorientasikan dalam skala kawasan, bukan bertumpu pada pendekatan administratif.

Desa harus didesain terintegrasi dengan industri pengolahan. Sumber daya ekonomi sebisa mungkinditahandesadanhanyakeluar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah. Suntikan inovasidanadopsiteknologi menjadi keniscayaan agar nilai tambah dan dampak berganda sebesarbesarnya dinikmati masyarakat perdesaan. Jika desain ini bisa dilakukan dengan baik, urbanisasi dapat ditekan dan posisi desa tidak lagi inferior.

Desa menjanjikan nilai tambah dan kehidupan lebih baik. Ini akan jadi daya tarik lulusan perguruan tinggi untuk kembali ke desa. Perlahan, tapi pasti kemiskinan akan terkikis. Langkah ini mesti dipayungi kebijakan makroekonomi, politik fiskal, moneter, keuangan, perdagangan, investasi, dan hal lain yang memihak dan menjadikan desa sebagai arus utama pembangunan.

Yang tak kalah penting adalah membalik arah pembangunan: dari sektor nontradable (sektor keuangan, jasa, real estat, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan/ hotel/restoran) yang bersifat padat modal, teknologi dan pengetahuan ke sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal.

Pembangunan selama ini telah menciptakan kesenjangan kota-desa, keterbelakangan desa, dan marginalisasi ekonomi perdesaan. Orientasi ini harus dihentikan. UU Desa memberi amanat suci itu. Jika ini bisa ditunaikan, desa akan benar-benar menjadi sumber mata air.  

Tourism Old vs New dan Disruption Trend

Tourism Old vs New dan Disruption Trend

Rhenald Kasali  ;   Pendiri Rumah Perubahan
                                                   KORAN SINDO, 28 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pekan-pekan ini umat Katolik Indonesia tengah sibuk menyusun rencana besar menyongsong bulan Maria, yang biasa jatuh setiap Mei dan Oktober. Salah satunya adalah ziarah wisata.

Destinasinya, Gua Maria yang tersebar di berbagai daerah. Kebetulan Mei mendatang ini ada dua hari libur yang jatuhnya berurutan, yakni Kamis- Jumat (5 dan 6 Mei). Ditambah libur Sabtu-Minggu, bakal ada empat hari libur berurutan. Ini betul-betul akan menjadi very long week end bagi masyarakat kita, baik umat Katolik maupun umat lainnya.

Waktu yang cukup untuk meninggalkan Jakarta yang semakin sumpek. Apalagi sekarang perjalanan ke lokasi-lokasi ziarah wisata ke Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi semakin mudah setelah jalan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) beroperasi. Ditambah lagi paket-paket tur dan transportasi murah yang dikemas para pelaku sharing economy semakin banyak.

Mudah-mudahan pihak kepolisian, Dishub, dan PT Jasa Marga kali ini lebih sigap mengatur arus lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek dan Cipali sehingga saudara-saudara kita yang ingin berwisata tidak terjebak kemacetan berjam-jam di jalan tol.

Wisata pun Disrupted

Mula-mula saya sebetulnya tak terlalu menaruh perhatian dengan rencana libur dan ziarah umat Katolik tadi. Sebab nyaris setiap tahun mereka melakukannya. Biasanya mereka pergi berombongan dengan mobil pribadi. Jumlahnya mungkin empat-lima mobil.

Hanya kali ini saya agak terperangah, sebab jumlahnya meningkat luar biasa. Mereka berangkat dengan dua bus! Saya mulai mencermati fenomena tersebut. Namun, setelah membaca artikel di Boston Globe, saya mulai melihat bahwa apa yang dilakukan umat Katolik tadi hanyalah potret kecil dari sebuah perubahan besar dalam sebuah proses global disruption .

Soal ini, kami di Rumah Perubahan sedang sibuk-sibuknya mengajari para CEO dan aparatur sipil negara merumuskan strategi dan aksi baru di era disruption . Training selama lima hari itu amat diminati karena kami mengajarkan cara-cara baru merumuskan strategi. Prinsipnya, kami ajarkan korporasi dan institusi berinovasi like startups.

Anda tahu, kalau sudah bicara tentang perubahan, saya pasti sangat menaruh perhatian. Bahkan Clayton Christensen yang mencetuskan teori tentang Disruptive Innovation lebih dari 20 tahun yang lalu terpaksa angkat bicara lagi karena ia melihat teorinya dikritik orang-orang asbun. (It is) criticized for shortcomings that have already been addressed (2016), ujarnya.

Proses disruptive yang mengakibatkan penjungkirbalikan banyak lembaga bereputasi ini bakal membuat pusing bukan saja para pendeta, pastor ataupun para kiai dan pengurus masjid atau gereja. Kita semua, termasuk Menhub dan Menteri BUMN, pemilik televisi, Presiden, bahkan Ketua BPK dan gubernur tengah mengalami ujian disruptive innovation yang berat.

Bahkan para ketua majelis wali amanah universitas bergengsi akan pusing mengatur rektor yang kolot dan pengusaha taksi bereputasi tinggi yang amat kita cintai seperti Blue Bird atau perusahaan minyak sekelas Aramco bakal bernasib buruk kalau kurang cermat merespons gejolak disruptions ini.

Bakal ada yang terjungkir balik. Melawan hukum manusia kebanyakan loser takut dipenjara, tapi melawan hukum alam berisiko lebih besar pada korban yang tak terbatas. Baiklah kita membahas soal artikel di Boston Globe. Anda tahu bukan bahwa Boston Globe adalah media cetak yang punya reputasi besar dalam menyajikan liputan-liputan investigasi. Salah satu liputan Boston Globe pernah difilmkan.

Judulnya Spotlight. Film ini kemudian meraih penghargaan Academy Award atau kita mengenalnya dengan sebutan Oscar sebagai Film Terbaik pada tahun 2016. Apa isi liputannya? Menurut laporan Boston Globe , sejumlah biro perjalanan wisata di Amerika Serikat mencatat pertumbuhan 164% dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau jika dirata-rata lebih dari 30% per tahun.

Ini angka yang luar biasa. Sebab kalau merujuk data Badan Pariwisata Dunia (World Tourism Organization), setiap tahun industri pariwisata dunia hanya tumbuh rata-rata 4%. Bagaimana bisa? Media ini lalu menelisik lebih dalam. Rupanya pemicu lonjakan adalah meningkatnya permintaan wisata ke lokasi-lokasi yang memberikan pengalaman spiritual dan religius.

Potret ini tecermin di sejumlah biro perjalanan wisata di sana. Misalnya Audley Travel, biro perjalanan wisata di Boston. Biro ini mengorganisasi perjalanan “wisata penyembuhan” ke Bali, ke biara-biara Shinto- Buddha di Jepang, kuil-kuil suci di Thailand, termasuk Taktsang Monastery (atau dikenal dengan sebutan Tigers Nest) di Bhutan—sebuah kuil yang berlokasi di tebing dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter dari permukaan laut.

Pendakian yang melelahkan, tetapi dikemas menjadi simbol betapa beratnya perjalanan kehidupan di dunia. Belum lagi wedding party di Ubud plus afternoon tea di tepi Sungai Ayung. Biro wisata yang lain, Avanti Destinations, yang berbasis di Portland, Oregon, AS, juga sukses mengemas perjalanan wisata spiritual. Permintaannya naik lebih dari dua kali lipat.

Destinasi wisata favorit Avanti adalah tempat kelahiran Martin Luther King Jr, tanah kelahiran Paus Fransciscus II di Argentina, termasuk wisata ke Vatikan—yang setiap harinya mampu menampung 25.000 wisatawan—, Machu Picchu di Peru, serta sejumlah lokasi wisata yang misterius dan religius.

Andaikan Suriah tak dilanda perang, barangkali negara ini juga menjadi tujuan wisata yang penting untuk mengunjungi makam Nabi Adam, sumur Ayub, Masjid Ummayah, dan Lembah Malula yang penduduknya masih mampu berdoa Bapak Kami dalam bahasa Aramik. Potret serupa terjadi di birobiro perjalanan wisata lainnya.

Intinya menggambarkan terjadinya tren wisata dunia dari yang semula sekadar mencari kesenangan menjadi mencari ketenangan. Jadi, kalau dulu banyak wisatawan mencari lokasi yang menawarkan sun, sand and sea—katanya untuk membuat kulit mereka lebih cokelat sehingga terlihat lebih menarik (walau sampai sekarang saya tak mengerti mengapa lebih cokelat menjadi lebih menarik), kini mereka mencari sesuatu yang lebih. Apa itu?

Mereka rupanya mencari destinasi wisata yang lebih memberikan ketenangan batin, lokasinya lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan serta memperkaya pengalaman spiritualitas mereka. Menurut Catherine M Cameron dan John B, Gatewood (2008), mereka kini mencari beyond sun, sand and sea. Mereka sudah jenuh dengan wisata ke pantai, berjemur matahari, dan menikmati pasir laut.

Mereka ingin mencari destinasi wisata yang lebih memberi makna. Istilahnya, serenity, sustainability and spirituality. Tengok saja bandara-bandara kita, setiap hari dipenuhi jamaah umrah yang makin hari makin banyak peminatnya. Semua mencari ketenangan, bukan ketegangan yang biasa kita baca di media sosial atau kita lihat di televisi.

Para wisatawan juga sudah jenuh menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Mereka juga mulai bertanya-tanya tentang makna kehidupan. Kata Daniel Olsen, profesor geografi dari Brigham Young University di AS, banyak orang yang mulai bertanya-tanya tentang makna hidup, mengapa saya ada di dunia ini dan di mana saya setelah meninggal dunia?

“Wisata religi dan spiritual setidak- tidaknya memberi mereka jawaban atas pertanyaanpertanyaan tersebut. Memberi Anda perspektif lain dalam hidup ini,” kata Olsen. Di sisi lain, meningkatnya tren wisata religius juga dipicu kian meningkatnya popularitas Paus Franciscus II, Dalai Lama, dan tokoh-tokoh spiritual lainnya, termasuk peringatan 500 tahun reformasi Protestan yang dipelopori Marthin Luther King Jr yang bakal jatuh pada 2017.

Perubahan dan Peluang

Saya tadi sudah menyinggung bahwa tren perubahan wisata—dari berbasis kesenangan menjadi mencari ketenangan— tak hanya terjadi di tingkat dunia, tapi juga di depan mata kita. Buktinya, meningkatnya minat ziarah wisata umat Katolik tadi. Lihatlah juga permintaan wisata umrah dan haji yang setiap tahunnya terus meningkat. Tapi, jangan hanya melihat ke luar.

Lihatlah ke dalam. Negeri kita sebetulnya sangat kaya dengan destinasi wisata tradisi dan religi. Kita mempunyai banyak masjid kuno yang menjadi saksi sejarah tentang kebesaran Islam di negeri ini. Kita punya tradisi Grebeg Maulud yang bisa dikemas menjadi tontonan memikat bagi para wisatawan asing.

Kita juga punya makam Walisongo yang berserak mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Bagi kalangan Katolik, ada Gua Maria yang tersebar mulai dari Sumatera sampai Jawa. Kita juga punya banyak sekali kelenteng kuno. Jangan lupa kita juga punya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan ribuan candi lainnya yang kaya dengan tradisi religi.

Belum lagi upacara Ngaben dan penyucian air atau upacara Nyepi di Bali. Maka kita jangan hanya menjadi penonton perubahan tren wisata dunia. Kita harus menjadikannya sebagai peluang untuk menjaring lebih banyak wisatawan asing agar mau mengunjungi objek-objek wisata religi di Tanah Air. Modal kita adalah kerukunan beragama— meski sesekali dinodai oleh kelompok-kelompok radikal. Setiap perubahan selalu menawarkan peluang. Itulah yang mesti kita tangkap.