Sabtu, 25 Februari 2017

Wajah Amerika Sebenarnya dalam Gerakan "Today I Am a Muslim Too"

Wajah Amerika Sebenarnya
dalam Gerakan "Today I Am a Muslim Too"
Shamsi Ali ;    Presiden Nusantara Foundation;
Koordinator rally Today I am a Muslim too
                                                 DETIKNEWS, 22 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

"This is what America looks like."

Itulah penggalan kata-kata saya pada pidato pembukaan rally 'Today I am a Muslim too' (hari ini saya juga Muslim). Betapa tidak, rally yang saya berani menyatakan sebagai "an historic" (bersejarah) itu dilakukan di jantung kota New York. Kota yang sering dijuluki sebagai 'capitol of the world' (ibu kota dunia).

Bersejarah karena diinisiasi oleh tiga pelaku 'hubungan antar agama'. Saya sendiri sebagai Imam yang memang sejak dua dekade terakhir telah mendedikasikan hidup membangun relasi dan kerja sama yang baik dengan semua masyarakat agama dan non agama di Amerika. Rabi Marc Schneier adalah seorang pemimpin Yahudi yang dalam 10 tahun terakhir mendedikasikan dirinya membangun hubungan antara Yahudi dan Muslim. Sementara Russell Simmons adalah raja hiphop dan seorang tokoh di komunitas Hollywood yang berpengaruh dan sangat aktif dalam membela hak-hak sipil masyarakat yang termarjinalkan.

Selain itu bersejarah karena rally tesebut berhasil menghadirkan minimal 7.000 peserta, mayoritas non Muslim dengan slogal 'hari ini saya juga adalah seorang Muslim'. Lebih seratusan pimpinan agama dari berbagai latar belakang, pemerintah New York termasuk Walikota New York dan beberapa tokoh Hollywood seperti Susan Sarandom, aktris dan produser yang masyhur.

Menakjubkan bagi sebagian karena kami mempersiapkan acara akbar itu dalam waktu kurang dari 10 hari. Begitu kami maklumkan sejak awal lebih 100-an ikut melibatkan diri baik sebagai co-sponsors maupun sebagai supporting organizations. Sejujurnya kami merasa seolah Allah menurunkan tentara langit membantu dalam proses ini.

Demikian pula peserta membludak di luar perkiraan kami. Tentu terima kasih ke perintis facebook, twitter, instagram, maupun social media oulet lainnya.

Inisiatif non Muslim

Rally hari Minggu tanggal 19 Februari kemarin itu sesungguhnya adalah rally kedua yang dilakukan di kota New York dengan tema yang sama. Rally pertama dilakukan di tahun 2011 lalu sebagai respons terhadap rencana Kongres Amerika mengadakan dengar pendapat tentang radikalisasi Muslim Amerika. Saat itu kita merasa tema dengar pendapat (hearing) itu sangat bias dan diskriminatif terhadap komunitas Muslim Amerika.

Peristiwa di atas itulah yang mendorong Rabi Schneier, presiden Foundation for Ethnic Understanding dan Russell Simmons, yang lebih dikenal di dunia sebagai pebisnis dan sekaligus raja hip hop Amerika, mendatangi saya dan menawarkan protes atau rally dengan tema 'hari ini saya juga Muslim'.

Saat itu kami juga menerima tawaran itu. Ribuan non Muslim keluar ke Time Square dan menyatakan protes terhadap rencana dengar pendapat itu, sekaligus menyatakan dukungan kepada komunitas Muslim dengan tema 'hari ini saya juga Muslim' (Today I am a Muslim too).

Kini dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika, dan diluarkannya kebijakan pelarangan bagi pendatang Muslim dari tujuh negara mayoritas Muslim, teman-teman non Muslim kembali menawarkan hal sama. Tentu bagi saya ini adalah peluang besar untuk mengambil manfaat dan mengail solidaritas dari semangat (spirit) mereka saat ini.

Oleh karenanya rally yang dilakukan Minggu tanggal 19 Februari kemarin itu dipersiapkan hampir sepenuhnya oleh teman-teman non Muslim. Betapa tidak mencengangkan. Di saat diluncurkan pengumpulan dana yang diperlukan, sekitar $50 lewat online, hanya dalam waktu 3 jam terkumpul lebih $30.000.

Pesan-pesan rally

Melihat tema 'Today I am a Muslim too' memastikan bahwa pesan utama dari rally itu adalah bahwa komunitas agama-agama di Amerika, bahkan mereka yang merasa tidak berafiliasi dengan agama apapun, menyatakan tekad membela komunitas Muslim. 'Hari ini saya juga Muslim' berarti apapun yang terjadi kepada komunitas Muslim juga terjadi kepada komunitas lainnya.

Hampir semua pembicara menekankan pentingnya menegakkan konstitusi dan nilai-nilai Ameria (American values) dalam kebijakan pemerintahan. Bahwa ketidakadilan kepada sebuah kelompok adalah juga ketidakadilan kepada semua orang. Bahwa keadilan dianggap tidak ada di saat masih ada pihak-pihak yang teraniaya.

Saya sendiri dalam pidato pembukaan sebagai pimpinan pelaksana menyampaikan tiga hal.

Pertama, bahwa rally ini bukan sekadar ditujukan untuk membela komunitas Muslim. Tapi sesungguhnya membela Amerika dari kemungkinan terjatuh ke dalam lubang yang berbahaya. Betapa tidak, Amerika yang dibanggakan bukan karena kekuatan militer, kemajuan ekonomi, atau kehebatan sistem pendidikannya saja. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah karena nilai-nilai tinggi yang dijunjungnya. Kebebasan dan keadilan untuk semua (justice for all) adalah bagian dari nilai-nilai itu.

Tapi melihat gelagat kebijakan pemerintahan federal Amerika saat ini, menimbulkan kekhawatiran jika nilai-nilai itu sedang terancam (undermined).

Kedua, bahwa komunitas Muslim Amerika adalah bagian integral dari masyarakat Amerika. Muslim Amerika adalah juga warga Amerika yang menjalani hidupnya sebagaimana warga Amerika lainnya. Dan oleh karenanya upaya marjinalisasi kepada komunitas Muslim sesungguhnya juga adalah marjinalisasi masyarakat Amerika.

Lebih khusus lagi bahwa komunitas Muslim, khususnya immigran, selalu dianggap lambang dalam melakukan integrasi ke dalam masyarakat mainstream Amerika. Walaupun kritikan ini salah alamat karena kenyataannya masyarakat Muslim Amerika adalah warga dengan integrasi tercepat di dunia barat. Bandingkan misalnya dengan Muslim di Prancis.

Kini dengan sikap pemerintahan federal Amerika yang tidak bersahabat itu justru menjadi "kendala" bagi proses integrasi itu.

Ketiga, rally itu sesungguhnya adalah perayaan (celebration) yang membanggakan. Bahwa dengan rally itu Amerika masih membuktikan apa Amerika yang sesungguhnya. Bahwa Amerika adalah wajah demokrasi. Bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat (people), sebagaimana amanat konstitusi "We people".

Oleh karenanya ketika saudara-saudara non Muslim dengan segala afiliasi keyakinan dan ras membentuk kebersamaan itu, maka itu adalah perayaan yang membahagiakan. Perayaan keragaman, kebersamaan, kebebasan, dan tentunya secara khusus toleransi dan hubungan antar pemeluk agama.

Sehingga pada sejatinya saya menyimpulkan bahwa rally ini adalah "wajah Amerika yang sesungguhnya" (True face of Amerika). Itulah wajah yang saya kenal. Dan itu pula Amerika yang dikenal oleh banyak orang yang masih berusaha untuk datang ke negara ini.

Bayangkan dan tentu menyedihkan jika semua itu terkubur oleh kebijakan pemerintahnya sendiri. Maka dengan sendirinya rally ini bagi kami adalah bentuk patriotisme kepada negara ini.

New York, 21 Februari 2017

Ruang Kaca Hakim

Ruang Kaca Hakim
Abdul Ghoffar ;    Peneliti Mahkamah Konstitusi;
Pernah jadi kuli pasar di Victoria Market, Melbourne (2015-2016)
                                                 DETIKNEWS, 21 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sejarah tidak pernah berhenti. Tetapi juga tak pernah bisa diputar ulang. Pagi itu langit begitu cerah. Udara sejuk menyelinap di antara pakaian yang saya kenakan. Di atas ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, di lereng pegunungan Gede-Pangrango suhu berkisar 16 derajat celcius. Lumayan dingin. Hampir mirip dengan suhu Melbourne pada musim semi—kota yang sekitar 2 bulan lalu saya tinggalkan.

Dalam cuaca cerah itu, bertempat di Gedung Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), Cisarua, saya dan seluruh pegawai bersiap melakukan rapat kerja sampai 3 hari kemudian. Rapat kerja ini menjadi penting untuk merumuskan agenda setahun ke depan. Terutama tahun ini, MK harus menyiapkan diri menghadapi sengketa Pemilukada yang dihelat di 101 daerah.

Sekitar pukul 09.00 WIB, kami sudah berada di ruang aula pertemuan. Tatapan para pegawai tertuju ke satu titik: podium, tempat pembukaan acara. Sesuai dengan jadwal yang kami terima, tepat pukul 09.00, Wakil Ketua MK, akan membuka acara tersebut. Namun, sampai 30 menit kemudian, tidak ada tanda-tanda acara akan segera dimulai. Tidak seperti biasanya yang tepat waktu. Berbagai pertanyaan dalam hati sempat menyeruak.

Sebelum pertanyaan-pertanyaan itu terjawab, tiba-tiba karib saya, yang juru bicara MK, terkaget-kaget saat membuka handphone-nya. "Masya Allah, Pak Patrialis ditangkap KPK," serunya. Sambil terus melototin telepon pintarnya, ia masih tidak percaya.

Kabar tersebut, tentu bukan hanya mengagetkan satu-dua orang pegawai. Semua pegawai saat itu merasakan hal sama. Rasa linglung, tanpa tahu harus melakukan apa di rasakan oleh hampir seluruh pegawai. Padahal sebelumnya, dengan semangat '45 para pegawai sudah menyiapkan diri untuk menyatukan ide dan gagasan guna membangun MK lebih baik lagi.

Semangat ini tentu wajar, sebab kurang dari 3 tahun yang lalu, tepatnya pada akhir 2013, Akil Mochtar, Ketua MK saat itu juga ditangkap KPK. Penangkapan ini membuat rontok wibawa MK. Tindak pidana yang disangkakan sama, korupsi dan/atau memperjualbelikan perkara.

Bagi saya, tragedi Akil sejatinya seperti 'kiamat sugra'. Tragedi itu telah meluluh-lantakkan pencapaian MK yang sejak berdirinya beritu brilian. Dari berbagai survei, MK selalu nonggol diurutan pertama. Namun dengan kejadian tersebut, semua berbalik.

Tragedi ini mendapat perhatian secara luas. Berbagai surat kabar nasional maupun internasional memberitakan hal tersebut. Dalam catatan sejarah dunia, belum ada ketua lembaga peradilan di sebuah negara yang ketua-nya ditangkap pada saat masih menjabat dalam kasus korupsi. Tragedi ini, jelas pengkhianatan paling keji yang pernah dirasakan oleh MK.

Lalu, apa yang salah? Mengapa tragedi Akil—dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah—harus berulang kembali saat ini. Bukankah setelah reformasi lembaga peradilan jauh lebih independen dari sebelumnya?

Juan Carlos Donoso (2009), menyatakan bahwa independensi saja tidak cukup untuk membangun lembaga peradilan. Hal yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan antara independensi dan akuntabilitas. Sebab kedua hal tersebut sejatinya layaknya dua sisi dari mata uang yang sama. Kemerdekaan, dipahami sebagai kemungkinan hakim untuk memerintah sesuai dengan norma-norma negara tanpa pengaruh dari pihak ketiga. Sedangkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban hakim untuk mematuhi fungsinya, dengan penerapan hukuman jika terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, independensi saja tidak cukup. Lembaga peradilan masa reformasi juga harus mengendepankan prinsip akuntabilitas. Agar berjalan efektif, menurut Ramos Rollon, dkk. (2003), prinsip ini membutuhkan adanya lembaga pengawasan yang otonom untuk bertindak cepat dan tanpa gangguan. Selain itu, juga dibutuhkan sebuah peradilan yang baik, otonom, dengan anggaran yang independen, keputusan sehingga dapat menegakkan putusan lembaga pengawas tersebut.

Dalam konteks MK Indonesia, saya melihat setidaknya ada dua hal yang harus segera dilakukan dalam waktu dekat, yaitu terkait seleksi hakim dan penguatan pengawasan.

Seleksi Hakim

Secara konstitutional, MK tidak mempunyai kewenangan untuk menolak 'pemberian' hakim konstitusi yang dipilih oleh lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan MA), yang masing-masing mempunyai kewenangan mengusulkan 3 hakim konstitusi. Artinya, siapapun orangnya, harus diterima. Nerimo ing pandum.

Pada mulanya ide bahwa hakim kontitusi diusulkan oleh tiga cabang kekuasaan, diharapkan agar ada checks and balances antar-cabang kekuasaan. Namun, model seperti ini juga bisa disalahgunakan. Misalnya (dalam contoh yang ekstrem), dalam hal ketiga lembaga pengusul tersebut tidak suka dengan putusan-putusan MK— yang mana putusan-putusan MK hampir bisa dipastikan akan bersinggungan dengan ketiga lembaga tersebut, atau setidaknya dengan dua lembaga pengusul yaitu Presiden dan DPR— maka sangat dimungkinkan, atau setidaknya ada potensi, lembaga pengusul mengusulkan hakim-hakim yang kenegarawanannya belum teruji.

Untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi, maka masyarakat harus mengawal proses seleksi pemilihan tersebut. Selain masyarakat, internal MK juga harus memberi masukan kepada lembaga pengusul terkait calon-calon yang akan diusulkan. Saya menyadari bahwa mekanisme seperti ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Saya juga menyadari bahwa kalau itu dilakukan, bisa saja MK dianggap mencampuri urusan lembaga lain.

Namun demikian, akan menjadi sangat elegan kalau masukan tersebut disampaikan oleh para pegawai MK. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni membentuk serikat pekerja, forum pegawai, atau apapun namanya, yang mana organisasi ini bisa menyuarakan suara pegawai dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal ini, proses seleksi hakim. Organisasi ini bisa memberikan berbagai masukan yang dibutuhkan oleh lembaga pegusul sebagai bagian dari upaya mencari sosok hakim yang paripurna.

Penguatan Pengawasan

Pada mulanya, MK tidak mempunyai lembaga khusus yang mengawasi hakim. Namun sejak tertangkapnya Akil Mochtar pada akhir 2003, MK langsung membentuk Dewan Etik yang bertugas mengawasi hakim day-to-day. Namun dengan tertangkapnya Patrialis Akbar —atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi—lembaga ini harus memikirkan ulang sistem pengawasan yang lebih komprehensif.

Banyak pihak yang mengusulkan agar Komisi Yudisial (KY) diberi kewenangan untuk mengawasi MK, namun menurut saya usulan tersebut jelas melanggar konstitusi sebagaimana termuat dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa hakim konstitusi bukan obyek pengawasan KY. Selain alasan konstitutionalitas, dengan masih banyaknya hakim maupun pejabat di lingkungan peradilan di bawah MA yang ditangkap oleh lembaga penegak hukum dalam kasus korupsi, maka sudah cukup menjawab bahwa KY bukan-lah solusi yang tepat saat ini.

Lalu model pengawasan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Belajar dari pengalaman tertangkapnya dua hakim MK sebelumnya, yang informasi awal didapat dari proses penyadapan, maka kewenangan penyadapan tersebut harus diberikan juga kepada Dewan Etik yang selama ini sudah ada. Kewenangan ini bisa dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang MK yang saat ini sedang berjalan di DPR. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka para hakim seolah hidup dalam 'ruangan kaca' yang tindak-lakunya akan terus terpantau oleh Dewan Etik.

Dengan demikian, diharapkan kasus korupsi yang terjadi di MK tidak akan berulang dikemudian hari. Kita biarkan sejarah itu tidak pernah berhenti. Tetapi juga kita pastikan tak memutar-ulang tragedi korupsi di Lembaga Pengawal Konstitusi dan Demokrasi di Republik ini. Semoga!

Saudi dan Ekspansi Wahabisme ke Dunia Islam

Saudi dan Ekspansi Wahabisme ke Dunia Islam
Ibnu Burdah  ;    Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam;
Dosen UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
                                                   JAWA POS, 22 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kunjungan delegasi Parlemen (Majelis Syura) Arab Saudi ke Indonesia 16 Februari lalu menjadi pengantar bagi rencana kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada 1–9 Maret mendatang. Setelah 46 tahun tak ada satu pun raja Saudi yang datang ke Indonesia, seolah-olah tiba-tiba kerajaan itu memandang Indonesia sebagai negara yang sangat penting.

Rencananya, kedatangan raja disertai hampir seluruh menteri, rombongan pejabat dalam jumlah sangat besar, dan para pengusaha kakap selama sembilan hari di Indonesia. Rencana kunjungan tersebut terasa ”aneh” karena selama ini hampir seluruh presiden RI pernah berkunjung ke negara itu, tapi tak ada satu pun kunjungan balasan.

Betapapun, berita tersebut tentu menggembirakan. Kita perlu menyambut kedatangan mereka. Sebab, mereka juga saudara kita sesama umat manusia (juga sesama muslim). Dan kita –sebagaimana mereka– memiliki kepentingan yang luas dengan Saudi, baik itu soal perlindungan TKI, kuota haji, investasi, dan seterusnya. Tapi, kita bagaimanapun harus tetap menjaga sikap kehati-hatian terkait dengan negara tersebut. Di samping keterlibatan dalam konflik yang ganas di Yaman, Syria, dan Iraq serta permusuhan yang dalam terhadap Syiah-Iran, negara itu adalah sponsor utama penyebaran Wahabisme.

Keragaman

Di tengah lingkungan baru yang menuntut sikap toleran terhadap keberagaman, Wahabisme yang kaku dan konservatif justru berkembang pesat di dunia Islam. Media-media baru dan percepatan sarana transportasi menciptakan peningkatan dan masifikasi interaksi antarkelompok yang beragam di lingkungan global, baik dunia nyata maupun virtual. Dan lingkungan itu jelas menuntut dikembangkannya sikap yang kosmopolitan, inklusif, dan ramah dalam melihat perbedaan, bukan sebaliknya.

Faktanya, paham-paham keislaman yang tidak ramah dengan perbedaan justru berkembang pesat di negara-negara berpenduduk muslim. Salah satu paham itu adalah Wahabisme. Mengapa Wahabisme berkembang cukup pesat di negara-negara berpenduduk muslim, mulai Maroko dan Mauritania di ujung Barat hingga ke Indonesia di ujung Timur? Setidaknya kehadiran mereka sangat menonjol di ruang-ruang publik.

Jawaban yang mengemuka biasanya sederhana, yakni peran aktor kuat dan kaya raya Kerajaan Saudi atau aktor-aktor yang lebih personal lain. Saudi memiliki segalanya untuk menyebarkan paham itu ke seluruh penjuru dunia Islam, termasuk Indonesia. Mereka memiliki legitimasi keagamaan kuat dengan penguasaan atas Makkah dan Madinah.

Mereka memiliki kemampuan finansial yang melimpah dari minyak. Legitimasi keagamaan dan kekuatan ekonomi kerajaan itu membuat negara-negara berpenduduk muslim memiliki kepentingan yang begitu besar terhadap Saudi, termasuk Indonesia.

Pada titik inilah penyebaran paham Wahabi berlangsung begitu masif. Bisa dibayangkan jika setiap tahun saja ada 5 juta jamaah haji dan jumlah yang hampir sama untuk jamaah umrah. Setiap jamaah membawa oleh-oleh berupa buku-buku keislaman Wahabi, brosur, dan kaset yang dibagikan secara gratis. Berapa pula jumlah masjid, madrasah, pesantren, Islamic Center, dan universitas yang didirikan atau dibantu pembangunannya oleh penyandang-penyandang dana di bawah Rabithah Al Alam Al Islami yang merupakan sayap sosial keagamaan Saudi di dunia.

Faktor Kerajaan Saudi begitu dominan dalam penyebaran paham Wahabi ke dunia Islam. Kekuatan besar Saudi itu berubah menjadi agresivisme secara luar biasa di tengah semakin gencarnya Iran merentangkan sayap pengaruhnya di banyak negara muslim sejak 1979 serta tekanan Arab Spring yang begitu kuat.

Namun, persebaran Wahabisme bukan sepenuhnya hasil dari keringat dan minyak Saudi. Ada beberapa faktor lain yang mendorong penguatan dan perluasan pengaruh Wahabisme itu di dunia Islam, termasuk di Indonesia.

Pertama, di banyak negara muslim, keran kebebasan mulai terbuka. Dalam situasi ini, kelompok-kelompok yang semula sedikit tiarap kemudian tampil ke permukaan, bahkan dengan suara yang lebih nyaring daripada kelompok mayoritas. Dengan dukungan finansial kuat, kelompok kecil itu bisa memiliki saluran media seperti jaringan TV dan radio Rodja yang tidak dimiliki kelompok mayoritas.

Kedua, banyaknya orang yang hidup dari mempromosikan aliran ini. Sulit dimungkiri, hubungan kelompok-kelompok Wahabi lokal dengan Saudi atau Kuwait atau Jordania diwarnai hubungan ”finansial” yang kental, kendati tidak semuanya, terutama dalam bentuk-bentuk bantuan sosial dan keagamaan. Di tengah masyarakat kebanyakan negeri muslim dengan tingkat ekonomi lemah, orang-orang dengan otoritas menyalurkan bantuan ini tentu memiliki daya tawar yang tinggi untuk masuk di masyarakat.

Ketiga, jargon kembali ke Alquran dan hadis, Islam yang murni dan sebagainya, serta salafuna as-salih merupakan sesuatu yang memiliki daya tarik hebat di masyarakat yang didesak modernisme dan kapitalisme yang merasuk hingga ke sumsum kehidupan umat Islam. Jargon hidup ala salafuna as-salih memiliki daya pikat yang menyilaukan banyak orang kendati mereka juga tetap menikmati perangkat-perangkat modernitas seperti HP, pesawat, dan TV. Bagi orang yang tak memiliki latar belakang pendidikan keislaman memadai tetapi punya semangat keagamaan yang sangat kuat, jargon-jargon semacam itu sungguh memiliki daya pikat kuat.

Pada titik itulah, agresivitas Saudi di dunia Islam dan faktor-faktor yang disebutkan di atas menghasilkan perluasan pengikut Wahabisme di dunia Islam. Kendati perluasan itu sering pula diiringi konflik dan perpecahan di internal mereka sendiri secara tajam.

Inovasi Teknologi Solusi Bangsa

Inovasi Teknologi Solusi Bangsa
Joni Hermana  ;    Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
                                                   JAWA POS, 22 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

KEJAYAAN peradaban suatu bangsa bisa maju dan mundur. Dalam alur sejarah, pudarnya peradaban bangsa terjadi karena pengingkaran esensi ketuhanan dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang biasa disebut inovasi.

Inovasi kini menjadi kata kunci kemajuan bangsa. Bukti inovasi memiliki efek kemajuan dijumpai di beberapa negara maju. Pekan lalu kami berkesempatan mendampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkunjung ke Amerika Serikat (AS). Tujuan utamanya, melihat langsung inovasi terkini di pusat teknologi Negeri Paman Sam. Ada beberapa perusahaan dan kampus terkemuka yang dikunjungi. Antara lain Silicon Valley, Google, Facebook, Universitas Stanford, Universitas Berkeley, dan Intel.

Perjalanan ke AS merupakan bagian dari misi besar Ibu Risma, yang ingin mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi digital dengan memberdayakan anak-anak muda untuk melakukan start-up business yang ditunjang sistem teknologi informasi (TI) berbasis internet. Terobosan inovatif itu sengaja dilakukan untuk kemajuan kota.

Seperti diketahui, Ibu Risma selama ini telah ikut berperan sukses memberdayakan penduduk Kota Surabaya, terutama ibu-ibu kampung, dengan pembangunan ekonomi melalui program kampung tematik. Juga, terbukti upayanya itu telah mendapat banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Ibu Risma tampaknya menyadari bahwa kemajuan kota sama saja dengan kemajuan bangsa. Dan setiap kemajuan selalu dimulai dari inovasi. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya merasa perlu menggandeng berbagai ahli, praktisi, dan kalangan akademisi, termasuk dari ITS Surabaya, untuk mengembangkan Surabaya sebagai kota start-up digital layaknya Silicon Valley, San Francisco, di AS.

Belajar dari para pelaku ekonomi digital dunia, baik kalangan bisnis maupun akademisi di AS, benar-benar membuka mata bahwa American dream is not just a dream. Impian AS bukan sekadar impian. Mereka juga berusaha mengejarnya agar menjadi kenyataan walaupun dengan imajinasi yang kadang dianggap tak terjangkau. Mereka tidak saja bicara dalam dimensi air, tanah, dan udara. Mereka juga bicara soal bisnis luar angkasa! Itulah sisi lain inovasi.

Bukan hanya itu, dalam kunjungan tersebut kami juga menyempatkan diri melihat langsung sejarah perkembangan komputer di Museum Komputer AS. Mungkin itu museum komputer terlengkap di dunia. Sebab, semua komputer yang pernah dibuat di dunia sejak pertama kali dikembangkan pada 1945-an, saat terjadi Perang Dunia, sampai saat ini ada.

Yang menarik, menurut sejarahnya, komputer awalnya diciptakan untuk tujuan perang, yaitu menghitung trajektori atau lintasan rudal yang diluncurkan agar tepat sasaran. Berapa sudut tembak dan kecepatan yang harus diset saat rudal akan diluncurkan, menghitungnya biasanya memerlukan waktu cukup lama.

Dengan peralatan komputer sederhana, menghitungnya bisa lebih cepat sehingga rudal dapat secara akurat diluncurkan dan mengenai target. Sukses dengan sistem terobosan itu, beberapa ilmuwan mencoba untuk mengembangkannya ke dunia bisnis dan industri hingga dunia pendidikan. Tentunya dimaksudkan agar proses bisnis lebih cepat apabila dibantu mesin penghitung yang mampu mengolah data dengan lebih banyak, cepat, dan akurat.

Inovasi sistem komputer kini terus berlangsung dan berkembang seiring kebutuhan yang terus tumbuh. Orang AS bilang, necessity is the mother of invention. Kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Maka, sejak itu lahirlah temuan-temuan baru yang kalau melihat bentuknya saat ini tampak sangat aneh.

Misalnya, untuk sampai ke teknologi televisi seperti yang kita lihat sekarang, mereka harus memulainya dengan membuat bulatan gelas seperti bola lampu yang di salah satu bagiannya dicat metalik mengkilat agar mampu merefleksikan gambar yang akan ditampilkan. Pemantulannya memerlukan panjang alat kurang lebih 80 cm. Aneh, kan? Justru siapa sangka hal itu kini menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu menjadi TV layar datar dengan kualitas gambar yang sangat tajam dan detail.

Ada satu hal lagi hal yang menarik untuk diperhatikan. Hampir semua peralatan canggih saat ini memerlukan sistem komputer di dalamnya. Mungkin di antara kita juga tidak sadar bahwa mobil modern yang dipakai saat ini ternyata menggunakan tidak kurang dari 300 sistem komputer di dalamnya! Artinya, tiada peralatan elektronik, otomotif, maupun lainnya yang tanpa sistem komputer di dalamnya saat ini.

AS sangat bangga bahwa hampir semua produk elektronik dan komputer berawal dari kepiawaian bangsanya. Mereka merasa selalu menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi itu, sebut saja radio, televisi, komputer, dan produk-produk elektronik lain. Namun, secara perlahan tapi pasti Amerika juga mulai menyadari bahwa kebanggaan sebagai sebagai pelopor saja tidak cukup. Mereka harus berusaha mempertahankannya.

Fakta membuktikan bahwa diam-diam bangsa lain memanfaatkan hasil temuan mereka, mengembangkannya lagi, kemudian justru merekalah yang menguasai pasar pada akhirnya. Produk-produk audiovisual dan komputer yang menguasai pasaran saat ini bukanlah buatan AS lagi. Bahkan, di Museum Komputer di California itu pun, saya lihat, display elektronik digital yang digunakan adalah produk Korea. Karena itulah, pemandu kami yang juga salah satu orang penting di Google mengatakan bahwa mereka harus terus berinovasi. Sebab, kalau tidak, mereka akan menjadi bangsa yang tertinggal walaupun dulu merekalah yang merintis teknologinya.

Dari kisah perjalanan tersebut, ada pelajaran penting bagi bangsa kita. Yakni, perlunya kita semua untuk berani berinovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasanya memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bila kita mau berinovasi, berinovasi, dan berinovasi.

Jumat, 24 Februari 2017

Freeport, Apakah Harus Berujung ke Arbitrase?

Freeport, Apakah Harus Berujung ke Arbitrase?
Sampe L Purba  ;    Praktisi Energi, aktif di Asosiasi Masyarakat Energi
                                           MEDIA INDONESIA, 23 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

KITA mengikuti pemberitaan di koran mengenai persoalan Freeport yang utamanya dipicu perbedaan pendapat. Menurut PT Freeport Indonesia (PTFI), ketentuan pada kontrak karya menjamin mereka dapat mengekspor semua konsentrat tanpa harus dimurnikan smelter di Indonesia terlebih dahulu. Sementara itu, pemerintah berpendapat apabila akan mendapatkan izin ekspor, sesuai dengan Undang-undang 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2017, perusahaan tersebut harus mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, atau tetap sebagai kontrak karya dengan harus membangun pabrik pemurnian (smelter, fasilitas pengolah hasil tambang untuk meningkatkan kandungan logam seperti tembaga, emas, dan perak).

Batas waktu yang diberikan Undang-undang 4 Tahun 2009 ialah 5 tahun sampai dengan 2014. Tidak kurang dari presiden dan CEO Freeport-McMoran Inc Induk PTFI di Amerika Serikat, dalam konferensi pers menyatakan bahwa sesuai pasal 21 Kontrak Karya, 120 hari sejak pengajuan keberatan tanggal 17 Februari 2017 apabila tidak ditemukan jalan keluar, mereka memiliki hak untuk menuntaskan sengketa ini lewat arbitrase. Tidak kalah gertak, pemerintah menyatakan hak masing-masing pihak untuk membawa ke arbitrase, dan pemerintah siap untuk menghadapinya. Namun, sebagai perusahaan, yang kepentingannya bisnis dan bukan beperkara, tentu lebih bijak apabila perbedaan pendapat diselesaikan dan dirundingkan.

Klausul penyelesaian sengketa

Klausul penyelesaian sengketa pada kontrak komersial umumnya ialah ke lembaga arbitrase. Forum arbitrase dianggap lebih unggul jika dibandingkan dengan pengadilan/litigasi karena beberapa hal. Seperti agenda persidangan yang lebih fleksibel, ada kepastian tenggat penyelesaian, diperiksa dan ditangani majelis arbiter yang memiliki latar belakang, pengetahuan dan pengalaman di bidangnya, berdasarkan nominasi masing-masing pihak, serta sidang-sidangnya bersifat tertutup. Dengan demikian, selama, setelah, dan pascaputusan arbitrase yang mengikat para pihak, putusan diharapkan dilaksanakan secara sukarela dan hubungan bisnis tetap berjalan tanpa heart feeling.

Itu teorinya. Dalam kasus Freeport, yang mengemuka ialah semacam megaphone tone teriakan fals dan mencekam semacam intimidasi dan kontra intimidasi dari kedua belah pihak. Dalam kontrak karya Freeport alternatif penyelesaian sengketa ada dua pilihan, yaitu konsiliasi atau arbitrase. Konsiliasi mengacu ke UNCITRAL Conciliation Rules 1980, Arbitrase mengacu ke UNICITRAL Arbitration Rules 1976, yang telah diadopsi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Konsiliasi pada umumnya ialah penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan membangun hubungan dan saling pengertian yang positif, tidak bersifat adversarial (saling ngotot dengan bukti masing-masing pihak), serta berusaha mendapatkan kesepahaman dan penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

Sesuai dengan pasal 16 UNCITRAL Conciliation Rules, selama proses konsiliasi, tidak boleh satu pihak pun mengajukan perkara ke arbitrase atau pengadilan kecuali dianggap perlu untuk mempertahankan hak-hak masing-masing. Apabila pilihannya ialah arbitrase, dalam UNCITRAL Arbitration Rules (ada 41 pasal), berdasarkan model arbitration clause proceedings, penyelesaian sengketanya akan melalui empat tahap yang panjang dan melelahkan.

Pertama, Introductory Rules. Dalam tahapan ini para pihak perlu menyepakati otoritas yang memberi mandat, jumlah arbitrator, tempat melaksanakan arbitrase, dan bahasa yang disepakati.

Arbitration rules juga tunduk kepada hukum domestik. Misalnya, pembatasan dan ketentuan kualifikasi arbiter dan lain-lain. Dalam kontrak karya Freeport, dinyatakan bahwa tempat pelaksanaan persidangan ialah Jakarta, atau di tempat lain yang disepakati. Sementara itu, arbitration rules menyerahkan kesepakatannya kepada kedua belah pihak. Kedua, Komposisi Arbiter di persidangan/ tribunal. Arbiter dapat disepakati hanya satu orang, atau masing-masing pihak akan menunjuk satu orang, dan keduanya menunjuk satu orang lagi. Dalam hal tidak sepakat, akan diserahkan kepada otoritas yang disepakati untuk menunjuk. Dalam hal tidak ada otoritas tersebut, akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Permanent Court of Arbitration untuk menunjuk hanya satu arbiter.

Namun, setiap waktu apabila menurut pendapat satu pihak, ada arbiter kelihatan memihak dan tidak independen (asas impartiality and independence), dapat diminta untuk diganti. Ini dapat menjadi taktik untuk mengganggu dan memperlambat proses. Ketiga, proses pemeriksaan/ persidangan/proceedings. Ini pun tidak mudah. Dalam persidangan dapat saja satu pihak mempertanyakan validitas dan cakupan arbitrase. Dalam kasus Freeport misalnya, dapat saja pihak Indonesia menyatakan bahwa yang menjadi subject dispute ialah peraturan perundang-undangan yang merupakan cerminan kedaulatan Indonesia dan harus dihormati pihak mana pun, termasuk Freeport, karena hal itu berada di luar hukum kontrak.

Keempat, award atau putusan. Implementasi award atau putusan di dalam yurisdiksi negara dengan objek sengketa ada, tidak mudah. Sesuai dengan article V Konvensi New York 1958 (New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), apabila putusan arbitrase bertentangan dengan kepentingan umum negara pihak, tidak akan diakui atau enforceable (dapat dilaksanakan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 65 dinyatakan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan uraian itu dan dengan sejarah dan kepentingan kedua belah pihak, lebih baik apabila persoalan tersebut diselesaikan dengan perundingan daripada dibawa ke arbitrase. Laporan Keuangan Konsolidasi Induk Perusahaan PTFI, yang tercatat di bursa NYSE dengan kode FCX dalam 2015 mencatat 98% emas yang dihasilkan korporasi berasal dari Indonesia, sedangkan cadangan tembaganya 28% ada di Indonesia. Persoalan arbitrase akan sensitif ke pergerakan harga saham. Di sisi lain, Indonesia berkepentingan dengan stabilitas politik, regional dan investasi, peningkatan nilai tambah ekonomi, konsistensi penghormatan kepada kontrak dan perjanjian, serta reputasi tata pergaulan hukum Internasional yang baik.

Menanti Satria Pinilih yang Negarawan

Menanti Satria Pinilih yang Negarawan
Adi Sujatno  ;    Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI
                                           MEDIA INDONESIA, 23 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

TAHUN 1955 merupakan momentum pertama bagi rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilih. Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama untuk memilih anggota lembaga legislatif DPR/MPR, sementara presiden dipilih MPR. Hal tersebut berlangsung hingga 10 periode. Pemilu ke-11, yang diselenggarakan pada 2004, merupakan langkah baru bagi penyelenggaraan pemilu. Kali ini rakyat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung. Alam demokrasi semakin kuat terus mengalami perkembangan hingga pada 2007, masyarakat daerah dapat memilih kepala daerah secara langsung.

Namun, seiring dengan dinamika politik dan kebangsaan, akhirnya pemilihan umum kepala daerah secara bertahap akan diselenggarakan secara serentak di Indonesia. Kini pilkada serentak tahap II telah terselenggara dengan aman dan damai pada Rabu, 15 Februari 2017 yang tersebar di 101 wilayah dan daerah dari Sabang-Merauke yang meliputi 7 Provinsi; 76 Kabupaten, dan 18 Kota, diikuti 337 pasangan calon pemimpin daerah.

Satria piningit

Dalam setiap pemilihan kepemimpinan diharapkan munculnya satria piningit. Satria piningit, berarti satria yang dipingit/disembunyikan atau sedang dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin bahkan pemimpin nasional. Dalam buku Serat Wulang Reh, satria piningit ialah sebuah surat yang berisi ajaran, piwulang, pelajaran tentang ilmu memimpin atau ilmu memerintah yang mengungkap makna tentang pemimpin sejati atau satria piningit. Buku karya Sri Paku Buwono IV tersebut digali dari warisan khasanah budaya Jawa, yang menyingkap makna tentang pemimpin sejati, yang harus diawali kemampuan memimpin diri sendiri terlebih dahulu, baru memimpin orang lain, rakyat, dan masyarakatnya menuju kemerdekaan dan kearifan. Surat yang berisi pedoman ajaran kepemimpinan ini ditujukan kepada para putra dan cucunya yang tidak lain ialah para penerus bangsa.

Konsep pemikiran satria piningit ialah pemimpin nusantara yang ideal, yaitu pemimpin sejati yang memiliki kualifikasi seorang negarawan, yang memiliki ciri-ciri antara lain, berhati putih (berbudi luhur, hormati budaya leluhur bangsanya); bergelar pangeran perang yang memiliki senjata trisula weda (benar, lurus, dan jujur); adil; dan berkasih sayang. Satria piningit inilah yang diharapkan benar-benar muncul dalam setiap suksesi kepemimpinan bangsa dan negara ini. Seorang pemimpin yang benar-benar dipersiapkan yang memiliki karakter negarawan. Namun, dengan dinamika demokrasi yang berkembang di Indonesia tampaknya sulit berharap munculnya sosok satria piningit karena kini suksesi kepemimpinan melalui pemilihan langsung oleh rakyatnya.

Satria pinilih

Secara etimologis kata pinilih berasal dari kata pilih mendapat sisipan "-in" menjadi pinilih. Ini berarti satria yang dipilih masyarakatnya, rakyatnya, bangsanya, melalui Pilkada Serentak 2017 secara luber dan jurdil sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, sebagai hasil amendemen ke III, dinyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD." Makna pernyataan "Kedaulatan berada di tangan rakyat" ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokrasi memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan yang mengurus dan melayani seluruh kegiatan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui pemilu yang berlandaskan kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) setiap lima tahun sekali.

Memilih pemimpin artinya bukan memilih seorang kepala atau seorang manajer, melainkan pemimpin yang asalnya dari kata pimpin yang bermetafora menjadi memimpin, pimpinan, pemimpin yang bermakna pimpinlah dirimu sendiri terlebih dahulu, sebelum memimpin orang lain, sehingga lahirlah konsep self leadership, yang semoga berubah menjadi strong leadership, bahkan akan lahir seorang negarawan (statesmanship) bagi sebuah bangsa bahkan dunia.

Pilkada: mencari negarawan

Kepemimpinan ialah salah satu faktor bagi sebuah bangsa untuk menyelesaikan permasalahan nasional dan keluar dari krisis multidimensi, termasuk krisis moral. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin strong leadership. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan integratif, komunikatif, akomodatif, aspiratif serta yang kapabel, kredibel, arif, dan bijaksana, konsisten, tegas, dan pantas disuriteladani rakyatnya. Dalam konteks nasional, konsep berpikir pemimpin nasional harus bersifat komprehensif, integratif, dan holistis dengan tecermin pada terciptanya interaksi yang harmonis antara seorang pemimpin dengan jajarannya. Kepemimpinan yang andal harus memenuhi 11 asas kepemimpinan dan Hasta Brata.

Seluruh prasyarat itu sejatinya tidak bisa lepas dari penegasan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai strategi kepemimpinan nasional yang kontekstual, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kurun waktu yang dihadapi. Diharapkan rakyat bangsa ini tidak salah memilih para pemimpinnya yang diharapkan dapat membawa bangsa dan negara ini semakin lebih aman sejahtera serta adil dan makmur. Semoga akan muncul pemimpin nasional yang negarawan karena maksud dan tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2017 ini tiada lain ialah mencari negarawan. Sosok pemimpin nasional yang negarawan dengan kriteria dipercaya dan diterima masyarakat; konsisten, tegas, dan tidak ambivalen; memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta sosial.

Berpikir sebagai negarawan; bersikap sebagai negarawan; dan bertindak sebagai negarawan. Pilkada serentak tahap II sudah dilaksanakan, kini tinggal menanti hasil penghitungan suara, menanti sosok satria pinilih. Siapa pun yang terpilih, semoga rakyat tidak salah memilih para pemimpinnya menuju Indonesia hebat. Pemimpin yang siap menjadi teladan bagi yang dipimpinnya.