Selasa, 05 Juli 2016

Anda Ingin Memiliki Flash Disk Opini?


Sehubungan setelah Hari Idul Fitri 1437 H nanti 

kami tidak akan lagi mem-posting artikel-artikel Opini,

dengan ini kami melayani pesanan Flash Disk Opini (8GB)

berisi semua artikel Opini yang telah dimuat di blog ini (2012 sd 2016)





Harga Rp. 150 ribu (belum termasuk Ongkos Kirim)

Ongkos Kirim ?  Lihat di   http://cektarif.com/


  
Bagi yang berminat silakan : (1) Kirim pesanan Flash Disk Opini via SMS ke 085624175916 (Dyah Ayu Kusumawardhani) 
dengan menyertakan nama, alamat (LENGKAP), notelp/Hp, dan status pekerjaan/profesi 
(2) Transfer uang (sesuai jumlah pesanan) ke Bank Mandiri - Nomor Rekening 130-00-1243656-7 an. Drs Budi Santoso MA,
(3) Kirim ‘konfirmasi pembayaran’ via SMS ke 085624175916 (Dyah Ayu Kusumawardhani)
dengan menyertakan data transfer (kapan transaksi transfer dilakukan – Tgl [xx/xx/xx] dan Jam [xx:xx]..)  

Sabtu, 02 Juli 2016

Memaafkan Itu Sehat

Memaafkan Itu Sehat

Komaruddin Hidayat ;   Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
                                                    KORAN SINDO, 01 Juli 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Agama selalu memberi pujian kepada orang yang saling memaafkan. Jika berbuat salah jangan segansegan mengakui kesalahannya serta meminta maaf dan pihak yang dimintai jangan pelit untuk memaafkan.

Semuanya hendaknya dilakukan dengan tulus. Bahkan sekalipun terhadap musuh, memaafkan itu tindakan yang terpuji. Namun ihwal maaf-memaafkan ini pada praktiknya tidak semudah membicarakannya. Baik meminta maupun memberi maaf itu berat. Jika itu terjadi antarnegara, praktiknya semakin berat karena ada unsur gengsi dan harga diri sebuah negara.

Kebenaran ajaran agama tentang maaf-memaafkan ini tidak sulit dibuktikan secara empiris dengan bantuan ilmu jiwa. Orang yang hatinya dipenuhi rasa marah, dendam, dan kecewa kepada orang lain pasti terasa berat membawanya. Bayangkan, orang membawa beban fisik saja meskipun ringan jika terus-menerus dibawa pasti akan letih, capai. Lama-lama akan terasa semakin berat.

Begitu juga halnya orang yang menyimpan kejengkelan dan kebencian di hati, lamalama akan semakin terasa berat jika tidak dilepaskan. Ada orang yang melepaskan kebencian dengan cara menumpahkannya kepada orang yang dibenci. Apa yang terjadi? Bisa jadi akan lepas sementara, tapi setelahnya justru akan membesar jika terjadi perlawanan balik.

Perhatikan saja, sering terjadi perkelahian fisik yang bermula dari adu mulut. Akibatnya luka di hati kian menganga. Makanya cara terbaik mengurangi beban yang menjadi penyakit hati adalah saling memaafkan. Ketika orang memaafkan dengan tulus, yang pertama diuntungkan adalah pihak yang memaafkan karena dengan begitu dia telah menaruh dan membuang beban di hatinya.

Ada sebuah eksperimentasi yang dilakukan seorang guru kepada murid-muridnya. Mereka disuruh membawa kentang masingmasing lima biji. Lalu anak-anak diminta menuliskan nama lima orangyangmerekabenci. Setelah itu dimasukkan di kantong plastik dan dibiarkan terbuka, tidak bolehdiikat rapat.

Kantongberisi kentang itu mesti dibawa ke mana pun mereka berada, bahkan juga ketika mau tidur agar diletakkan di sampingnya atau ke kamar kecil, selama seminggu. Sebelum hari kelima, anakanak mulai mencium bau kentang busuk. Muncul rasa risi. Mereka menanti tibanya hari pembebasan, hari ketujuh.

Tiba harinya anak-anak pergi ke sekolah dengan semangat karena sudah tak tahan lagi dengan bau busuk itu. Lalu bu guru menyuruh membuang kentang busuk itu. Namun sebelumnya bu guru bertanya kepada muridmuridnya, ”Bagaimana pengalamanmu dengan kentang-kentang yang kamu bawa itu?” Murid menjawab, ”Bau Bu, kami tidak tahan. Seminggu serasa lama sekali ke mana-mana diikuti bau busuk.”

Bu guru pun meneruskan nasihatnya. Begitulah contoh nyata yang sudah mereka rasakan dan alami sendiri bahwa jika anak-anak itu menyimpan hati busuk berupa kebencian, iri, dan dengki, mereka sendiri yang akan tersiksa dan merugi. Tapi begitu kentang busuk itu dibuang, legalah hati anak-anak semua.

Merasa terbebaskan dari penderitaan bau busuk. Begitu juga halnya jika anak-anak menjaga hatinya selalu bersih, saling memaafkan, pasti hati serasa lapang dan hidup nyaman dijalani. Demikianlah, di balik perintah agama agar kita saling menolong dan maaf-memaafkan, secara empiris ternyata kebaikannya kembali kepada manusia.

Allah tidak mengambil keuntungan dari kebaikan hamba- Nya, tidak juga dirugikan atas kejahatan hamba-Nya. Allah tetap Maha Agung, terlepas manusia akan menyembah- Nya ataukah tidak. Allah tetap Maha Kaya dan mandiri, apakah hamba-Nya mau bersyukur atau mengingkari anugerah rezeki- Nya. Maaf-memaafkan ini tidak saja ketika datang hari Lebaran, tetapi jika ingin hidup sehat, setiap saat sebaiknya hal itu kita lakukan jika kita merasa terjadi gesekan dengan keluarga atau teman. ●

Orang-Orang Hebat dan Perubahan

Orang-Orang Hebat dan Perubahan

Rhenald Kasali ;   Pendiri Rumah Perubahan
                                                   KORAN SINDO, 30 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Mungkin karena “berada di dalam”, kita kerap tak sadar bahwa perubahan terjadi di mana-mana. Meluas dan dalam skala yang masif. Ada perubahan yang dipicu teknologi, tapi ada juga perubahan yang disebabkan kondisi sosial kemasyarakatan. Saya bersyukur sebab dalam beberapa kasus perubahan itu menawarkan nilai-nilai yang positif. Contohnya berikut ini.

Setiap kali bicara tentang polisi jujur dan pemberani, ingatan kita langsung mengarah kepada sosok Hoegeng, Kapolri 1968-1971. Padahal, Hoegeng—nama lengkapnya Hoegeng Imam Santoso— sudah meninggalkan kita sejak 14 Juli 2004.

Tapi, presiden kita yang jenaka, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, menambahkan dua lagi. Keduanya adalah polisi tidur dan patung polisi. Sayangnya, Gus Dur juga sudah meninggalkan kita pada 30 Desember 2009. Kalau tidak, ia pasti akan punya tambahan daftar polisi jujur lainnya.
Siapa saja mereka?

Namanya Seladi. Ia anggota Satlantas Polres Kota Malang, Jawa Timur, dengan pangkat brigadir polisi kepala (bripka). Jangan lihat kata “kepala”-nya. Meski sudah 39 tahun menjadi polisi, ia sama sekali bukan atasan di sana. Sehari-hari Bripka Seladi bekerja di bagian pengujian SIM A. Gajinya Rp5,7 juta per bulan. Hidup dengan tiga anak, gaji sebesar itu jelas tak cukup. Apalagi ia punya banyak cicilan utang yang harus dibayar—di antaranya karena bisnis sebelumnya bangkrut.

Maka Seladi menutupi kekurangan kebutuhan keluarganya dengan menjadi pemulung. Padahal posisinya di bagian pengujian SIM—yang menentukan lolos tidaknya seseorang saat ujian SIM—memungkinkan Seladi mengutip dari kiri-kanan. Atau menerima suap. Tapi Seladi tidak memilih jalan itu. Ia memilih mencari rezeki bersih dengan menjadi pemulung. Seladi adalah sosok polisi yang jujur.

Masih ada lagi polisi jujur lainnya. Ia Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Mustamin. Sebagai polisi dengan pangkat rendahan di Polsekta Ujungpandang, Sulawesi Selatan, gaji Mustamin paspasan. Untuk menutupi kebutuhan keluarganya, selepas jam kantor, Mustamin menjadi tukang tambal ban. Ia sudah melakoni itu selama 20 tahun.

Di Aceh ada Aiptu Ruslan. Sehari-hari ia kanit Binmas di Polsek Pidie. Selepas jam kerja, Ruslan bekerja sebagai tukang sol sepatu.

Tiga polisi tadi punya sejumlah kesamaan. Mereka sudah bertahun-tahun menjadi polisi. Meski gajinya pas-pasan, mereka tak mau menerima uang haram, uang suap, dan korupsi. Mereka hanya mau terima uang halal meski untuk itu harus rela menjadi pemulung, penambal ban, atau tukang sol sepatu.

Tiga Sosok Lainnya

Baiklah kita cari orang-orang jujur dan pemberani lainnya. Di masa lalu, selain Hoegeng, nama yang kerap disebut-sebut adalah Hakim Agung Bismar Siregar dan Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Keduanya adalah petinggi di lingkungan penegak hukum dan sudah lama meninggalkan kita. Meski masuk jajaran elite negara ini, gaya hidup keduanya sangat sederhana.

Tapi, itu dulu. Sekarang kalau bicara orang jujur atau pemberani, referensinya sudah lain sama sekali. Baiklah saya angkat tiga di antaranya— sosok-sosok yang mungkin tidak Anda kenal sama sekali.

Pertama, Agus Chaerudin, 35 tahun. Ia office boy di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalimalang, Bekasi. Ketika sedang melakukan pekerjaan rapi-rapi, Agus menemukan bundel uang Rp100 juta di lantai dekat tempat sampah. Apa yang Anda lakukan jika berada dalam posisi seperti Agus?

Saya tak ingin berandai-andai. Silakan Anda renungkan sendiri. Saya hanya ingin menceritakan apa yang dilakukan Agus. Ia melapor ke petugas satpam dan kemudian menyerahkan uang tersebut ke atasannya. Mungkin saja Agus tergiur, tapi ia kuat melawan godaan. Maka ia tak mengambil selembar pun uang dari bundel tersebut. Ia ingat betul ajaran agamanya, Jangan ambil apa pun yang bukan menjadi hak kamu.” Agus juga sangat terinspirasi dengan kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mengutamakan kesederhanaan dan kejujuran.

Sosok kedua bernama Mulyadi, 32 tahun. Ia bekerja sebagai petugas cleaning service di Mal Kota Kasablanka, Jakarta. Saat membersihkan toilet mal, Mulyadi menemukan tas tercecer. Ia mengambil tas tersebut dan menyerahkannya ke customer service. Saat dibuka, isinya uang Rp100 juta. Lagi, apa yang Anda lakukan jika berada dalam posisi seperti Mulyadi?

Sosok ketiga adalah pengemudi taksi bernama Suharto, 53 tahun.
Suatu ketika ada dua warga Australia yang naik taksinya. Setelah mengantar mereka ke tempat tujuan, sekitar pukul 02.00, Suharto langsung kembali ke rumah. Ia sama sekali belum sadar kalau ada tas yang tertinggal di taksinya. Beberapa jam kemudian, Suharto pun menerima pesan pendek dari penumpangnya tadi yang menginformasikan bahwa tasnya tertinggal di taksi. Isinya uang Rp100 juta. Suharto kaget. Ia memeriksa taksinya. Benar, tas itu tergeletak di belakang kursinya. Ia lalu bergegas mengantarkan tas tersebut kepada pemiliknya.

Mbah Ratmo dan Daffa

Itu tadi cerita tentang tiga orang yang berani jujur. Mereka jelas orang-orang hebat. Hidupnya lurus. Supaya lengkap, kali ini saya ingin menambahkan cerita tentang orang-orang hebat dengan dua sosok yang saya nilai pemberani.

Pertama, namanya Sumarjono, 63 tahun, kakek dengan enam cucu.
Suatu ketika saat melintas di Jalan Suratmo di Semarang Barat, di dekat rumahnya, Sumarjono menyaksikan seorang perempuan muda disambar sepeda motor yang sedang melakukan balapan liar. Perempuan itu terkapar, tertindih sepeda motor. Pelakunya kabur.

Peristiwa tersebut menginspirasi Sumarjono. Dengan berbekal sebatang tongkat, Sumarjono dengan berani membubarkan aksi balap liar yang sering dilakukan di jalan itu. Nyaris setiap malam. Pernah ketika membubarkan aksi tersebut, Sumarjono dikeroyok. Ia melawan dengan senjata tongkatnya. Pengeroyoknya bubar meski hidung Sumarjono terluka dan berdarah. Kini, berkat aksinya yang berani, jalan tersebut sepi dari aksi balap liar. Masyarakat setempat kemudian menjuluki Sumarjono dengan Mbah Ratmo, sebutan yang diambil dari nama jalan tersebut.

Kalau sosok pemberani pertama adalah seorang kakek, sosok kedua sebaliknya. Ia masih kanak-kanak. Namanya Daffa, ia siswa kelas IV SD di Semarang. Setiap pukul 15.00, seusai mengerjakan PR, Daffa keluar rumah. Ia memarkir sepeda di trotoar jalan untuk mencegah sepeda motor lewat. Kalau ada pengendara sepeda motor yang ngotot , memaksa melintas, Daffa akan lebih ngotot lagi. Daffa memang anak pemberani.

Baiklah, sekarang apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Jelas sekali, dulu contoh sosok jujur dan pemberani datang dari kalangan elite. Kapolri, hakim agung dan jaksa agung adalah sosok elite. Kini, terjadi perubahan. Sosok itu justru datang dari lapisan bawah. Rakyat biasa, seperti kita semua.

Di mana teladan dari para pemimpin? Padahal, pemimpin itu ibarat sumbu roda. Kalau dia bergerak sedikit, lapisan bawahnya akan lebih banyak bergerak. Jadi kalau dia bisa memberi teladan, akan banyak jajaran di bawahnya yang meniru. Kalau itu terjadi, saya yakin tak ada negara mana pun di dunia yang mampu menandingi kehebatan Indonesia.

Saya berharap kisah Seladi, Mustamin, Ruslan, Mbah Ratmo dan Daffa bisa menginspirasi kita dalam mengisi Ramadan 2016. Selamat merayakan Idul Fitri 1437 H. Selamat mudik dan bertemu keluarga, kerabat, teman masa kecil. Sebuah kebahagiaan yang kita miliki bersama. ●

Menakar Implikasi Brexit

Menakar Implikasi Brexit

Sunarsip ;   Chief Economist PT Bank Bukopin, Tbk
                                                   KORAN SINDO, 30 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pada 23 Juni lalu rakyat Inggris (Britain) sudah memutuskan akan keluar (exit) atau yang dikenal Brexit dari Uni Eropa (UE). Keputusan keluar dari UE ini mengejutkan karena sebelumnya diprediksi Inggris akan tetap (remain) di UE.

Kemenangan Brexit ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian terkait masa depan Inggris dan UE. Tidak hanya itu, implikasi Brexit ini juga akan dirasakan oleh negara lain yang memiliki hubungan Inggris dan UE, termasuk Indonesia. Pertanyaannya, sejauh mana implikasi Brexit ini bagi Indonesia? UE merupakan kesatuan politik dan ekonomi yang beranggotakan 28 negara di Eropa.

Pembentukan UE telah diinisiasi sejak 1958 melalui Perjanjian Roma (Treaty of Rome) dan secara resmi UE efektif ketika Perjanjian Maastricht (Treaty of Maastricht) disepakati 7 Februari 1992 dan efektif berlaku pada 1 Januari 1993. Kini UE telah berkembang menjadi pasar tunggal. Kebijakan UE adalah menjamin pergerakan orang, barang, jasa, dan modal secara bebas (free market) di UE.

UE juga membentuk kesatuan moneter pada 1999 dengan memberlakukan mata uang euro. UE juga membentuk bank sentral Eropa dan sejumlah perangkat sistem supranational lain. Keluarnya Inggris dari UE ini menjadikan Inggris tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengikuti sistem hukum yang berlaku di UE.

Inggris akan memberlakukan aturan hukum sendiri dan sistem ekonomi sendiri. Namun, saya memiliki keyakinan bahwa Inggris tidak akan melakukan perubahan yang drastis dan ekstrem terhadap ketentuan hukumnya yang sudah diterapkan saat masih bersama UE. Kenapa demikian? Inggris merupakan pusat keuangan terbesar di Eropa dan salah satu yang terbesar di dunia.

Posisi ini diperoleh Inggris berkat kebijakannya yang mempermudah arus orang, barang, jasa, dan modal keluar-masuk Inggris. Sehingga, bila Inggris mengambil sikap menjadi lebih tertutup, perekonomian Inggris diperkirakan akan merugi. Hanya, keluarnya Inggris dari UE ini memang berpotensi akan merugikan negara UE lain. Ini mengingat selama ini Inggris dapat dikatakan sebagai salah satu the last lending resort penting bagi negara-negara UE lain yang membutuhkan pinjaman keuangan.

Dengan keluarnya Inggris dari UE, sumber pendanaan bagi UE menjadi berkurang. Bank sentral Eropa akan kehilangan salah satu pemodal terbesarnya. Hal inilah yang lantas menimbulkan kekhawatiran terkait prospek pemulihan ekonomi di sejumlah negara UE yang kini masih berkutat dengan krisis ekonomi seperti Yunani, Portugal, dan Spanyol.

Bila pemulihan ekonomi di UE berjalan lambat, tentu akan memukul pertumbuhan ekonomi dunia. Bagi Indonesia, implikasi Brexit ini dapat melalui jalur perdagangan dan jalur keuangan. Dari jalur perdagangan, dampak Brexit bagi kita secara langsung (first round) sebenarnya relatif kecil. Ini mengingat ekspor kita ke Inggris hanya sekitar 1% dari total ekspor kita.

Meski demikian, dampak lanjutan (second round) dari terganggunya hubungan perdagangan Inggris-Eropa perlu dicermati mengingat pangsa ekspor Indonesia ke Eropa (di luar Inggris) mencapai 9,85% (2015). Sebagian besar ekspor Indonesia ke Eropa adalah bahan baku dan mentah.

Kita juga perlu mencermati dampak lanjutan berupa terganggunya ekspor kita ke negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang dengan Inggris dan UE. Terganggunya hubungan perdagangan Inggris-Eropa dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi UE, Inggris, dan dunia terhambat.

Di Asia, Vietnam dan India merupakan negara yang memiliki pangsa ekspor ke Inggris cukup besar masing-masing sekitar 3,6% dan 3,3% dari total ekspornya. Bila ekspor India dan Vietnam ke Inggris (dan ke UE) terganggu, hal ini berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi India dan Vietnam. Padahal, India dan Vietnam saat ini menjadi salah satu ”penolong” Asia di tengah perlambatan ekonomi Asia akibat melambatnya ekonomi China. Tahun ini India diperkirakan tumbuh sekitar 7,5% tertinggi di Asia.

Vietnam diperkirakan tumbuh sekitar 7%. Bila ekspor dua negara ini terganggu, pertumbuhan ekonominya juga berpotensi terhambat. Kondisi ini dapat menyebabkan dampak lanjutan berupa berkurangnya impor India dan Vietnam yang berasal dari negara Asia lain sehingga ekspor Indonesia ke dua negara ini juga berpotensi terganggu.

China sendiri memiliki pangsa ekspor ke Inggris cukup besar, sekitar 2,6% dari total ekspornya. Sehingga, ekspor China pun berpotensi terganggu oleh Brexit ini. Akibat itu, laju pertumbuhan ekonomi China pun berpotensi terhambat. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi China dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara Asia lain, termasuk Indonesia.

Implikasi lebih besar dari Brexit sebenarnya berasal dari sektor keuangan, khususnya terkait pergerakan modal jangka pendek (portfolio investment) atau hot money. Ini mengingat keterkaitan Brexit dengan sektor keuangan ini cukup signifikan. Investasi portofolio Inggris ke emerging market Asia berkisar 5-13%. Di Indonesia investor portofolio asal Inggris memegang aset keuangan sekitar 7% dari total aset investasi portofolio di Indonesia. Brexit telah direspons negatif oleh pelaku pasar keuangan.

Nilai tukar euro dan poundsterling jatuh terhadap dolar Amerika (USD). Penguatan USD ini telah menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Pascapengumuman Brexit, rupiah langsung melemah menjadi Rp13.296 per USD (26 Juni) dari sebelumnya Rp13.265 per USD (23 Juni) dan kini melemah lagi menjadi Rp13.495 per USD (27 Juni). Pelemahan terhadap rupiah inilah yang tidak kita inginkan.

Pelemahan rupiah dapat mengganggu industri kita yang sedang berupaya pulih akibat kelesuan permintaan di pasar global. Dalam jangka pendek, respons terhadap Brexit ini dapat berpotensi menyebabkan capital outflow dan mengganggu likuiditas sektor keuangan kita. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, Brexit sebenarnya dapat berdampak positif bagi sektor keuangan kita.

Brexit dapat menyebabkan investasi portofolio di UE dan Inggris kurang menarik. Selanjutnya para pemilik modal ini akan menaruh dananya ke emerging markets, termasuk ke Indonesia. Namun, peluang positif menengah dan panjang ini dapat tidak diraih apabila kita tidak mampu mengendalikan efek negatif jangka pendek berupa pelemahan rupiah di atas.

Kesimpulannya, implikasi Brexit bagi Indonesia sebenarnya terbatas, baik di pasar keuangan maupun kegiatan perdagangan dan investasi. Kuncinya adalah terletak pada kemampuan otoritas kita dalam mengendalikan dampak jangka pendek yang berasal dari sektor keuangan. Bukan tidak mungkin, bila kita mampu melewati fase jangka pendek ini, Brexit justru berpotensi berdampak positif bagi sektor keuangan kita dengan masuknya investasi limpahan dari UE dan Inggris. ●

Gagal Paham Pembatalan Perda

Gagal Paham Pembatalan Perda

Ahmad Yani ;   Founder and Researcher Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa
                                                   KORAN SINDO, 30 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Polemik pembatalan secara sepihak peraturan daerah (perda) oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri) seakan menjadi ”bola liar” yang menimbulkan perdebatan panjang di antara semua pemangku kepentingan (stakeholder).

Tak kurang 3.143 perda menjadi objek dari kewenangan menteri dalam negeri (mendagri) di dalam melakukan deregulasi terhadap berbagai perda dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya apa yang dilakukan pemerintah perlu dikritisi sebagai sebuah kebijakan (beleid) yang tidak memperhatikan dan mengedepankan aspek legalkonstitusional (UUD 1945), serta rezim pengaturan dari beberapa peraturan terkait, yakni UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU PPP) dan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (UU PEMDA).

Selain itu, catatan penting dari kebijakan deregulasi perda oleh pemerintah ialah tidak ada kajian yang komprehensif yang terlebih dahulu dilakukan sebelum kebijakan deregulasi tersebut dilaksanakan. Selain itu minimnya ruang (komunikasi) atau setidak-tidaknya forum (koordinasi) bagi pemerintah daerah sesaat sebelum kebijakan pembatalan (praderegulasi) ini diberlakukan.

Tentu langkah pemerintah di dalam mengambil kebijakan deregulasi terhadap berbagai perda yang ada akan sangat kontraproduktif terhadap semangat dan cita-cita pemerintah yang diserukan di dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien (good governance). Setidaknya polemik deregulasi perda oleh pemerintah pada hakikatnya dapat dilihat dari dua arah yakni aspek substantif dan aspek nonsubstantif.

Aspek Substantif

Secara substantif dalam perspektif yuridis normatif, polemik pembatalan perda secara sepihak oleh mendagri dapat dilihat dengan mengacu pada tiga rezim hukum yang saling terkait. Pertama, dengan melihat ketentuan secara konstitusional, yang ada di dalam Pasal 24A UUD 1945, yang mana secara rigid dan letterlecht, hanya memberikan ruang judicial review terhadap peraturan perundang- undangan di bawah UUD.

Artinya, proses dan tahapan pembatalan perda tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah (eksekutif), kecuali melalui proses ajudikasi di Mahkamah Agung (judicial review). Tentu jika mengacu pada landasan hukum yang tertinggi, sebagaimana yang ada di dalam Pasal 24A UUD 1945, jelaslah bahwa konstitusi tidak memberikan ruang terhadap proses pembatalan peraturan daerah secara sepihak tanpa melalui proses judicial review di MA.

Filosofi mekanisme ini ialah untuk mengantisipasi agar kewenangan yudikatif (dalam konteks judicial review) tidak boleh ”dicampuradukkan” dengan kewenangan eksekutif (dalam konteks pengawasan administratif). Kedua, paralel dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 24A UUD 1945, hal tersebut juga dikuatkan di dalam UU Nomor 12/2011, khususnya yang ada di dalam Pasal 9, yang menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Secara prinsip perlulah dipahami ”original intent” munculnya Pasal 9 di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Penulis yang juga merupakan anggota pansus di dalam pembentukan UU PPP pada periode yang lalu turut terlibat secara langsung (aktif dan partisipatif) di dalam proses pembahasan dan perkembangan serta dinamika (internal) di dalam pembentukan UU PPP.

Sebenarnya adapun nilai (value) historis-filosofis munculnya ketentuan di dalam Pasal 9 ini disadari oleh pembentuk UU pada waktu itu bahwa tidaklah dapat dibenarkan dalam konteks ketatanegaraan praktik pembatalan perda secara sepihak oleh pemerintah pusat (mendagri). Selanjutnya juga para pembentuk UU menginsyafi, praktik judicial review sebelumnya terhadap perda yang ada di MA; yang mana ruang lingkup yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan (yang perdanya dibatalkan) ialah hanya terhadap output ”pembatalan” yang dilakukan oleh mendagri, bukan terhadap perda yang dibatalkan (secara substansi).

Artinya, proses ajudikasi sebagaimana dimaksud menitikberatkan kepada aspek ”sah atau tidaknya” pembatalan perda tersebut yang dilakukan mendagri. Karena itu, pembentuk undang-undang pada saat itu menginisiasi munculnya ketentuan dalam Pasal 9 dalam UU PPP agar membatasi dan tidak memberi kewenangan berlebihan kepada eksekutif (executive heavy) dalam ranah pembatalan perda.

Dalam ketentuan pasal ini pun memberikan ruang yang lebih kepada semua pihak (stakeholder) yang keberatan terhadap perda yang diberlakukan dalam arti bahwa siapa pun yang berkepentingan terhadap perda yang akan dibatalkan memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menguji (judicial review) peraturan daerah tersebut ke Mahkamah Agung.

Secara nyata, juga dapat dilihat bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 9 UU PPP merupakan turunan secara vertikal (derivasi langsung) dari Pasal 24A UUD 1945. Dengan begitu, dalam ranah pembatalan perda haruslah mengacu pada UU PPP.

Ketiga, melihat pada ketentuan yang ada pada Pasal 251 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, secara jelas dan nyata juga memberikan kewenangan kepada menteri (mendagri) untuk membatalkan perda, yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Tetapi, tentu klausul ini secara filosofis harus dimaknai hanya dalam konteks tata kelola pemerintahan (good governance), bukan dalam arti praktis-empirik bagi mendagri untuk secara serta-merta secara sepihak dan ”semau-mau”-nya membatalkan peraturan daerah yang secara subjektif dimaknai tidak selaras dengan tiga limitasi-batasan sebagaimana dimaksud atau di luar batasan (limitasi) tersebut.

Tentu hal ini, dalam konteks kenegaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akan menimbulkan preseden buruk. Ke depan (forward looking) bukan tidak mungkin dapat saja preseden ini akan dijadikan justifikasi (dasar, alasan dan/atau pembenaran) bagi rezim kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Disharmonisasi Peraturan Perundangundangan

Perlu juga untuk disadari bahwa realitas yang terjadi masih ada disharmonisasi pada level peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat di dalam dua rezim hukum peraturan perundangundangan secara horizontal yang ada pada UU PPP dan UU Pemda.

Dalam konteks UU Pemda memangdapatlahdilihat bahwa terdapat kekeliruan dan missleading norma (hukum) yang ada di dalam UU Nomor 23/ 2014 tentang Pemda, yang tentu akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya pembentuk UU secara linier tunduk dan patuh pada ketentuan konstitusi yang menyatakan bahwa pembatalan atau pencabutan perda karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hanya bisa dilakukan melalui judicial review oleh MA.

Secara lebih lanjut juga patut dikritisi proses harmonisasi yang ada di badan legislasi DPR RI pada saat pembahasan sebelum pengesahan UU Pemda. Sekiranya proses harmonisasi tersebut berjalan secara maksimal, kecil kemungkinan terjadi disharmonisasi antara UU PPP dan UU Pemda.

Seharusnya jikalau proses harmonisasi tersebut berjalan secara optimal, ketentuan yang ada pada Pasal 251 UU Pemda tidaklah perlu muncul, yang secara nyata tidak selaras dan harmonis dengan ketentuan yang ada pada Pasal 24A UUD 1945 dan Pasal 9 UU PPP.

Aspek Nonsubstantif

Memang perlu disadari oleh semua pihak (stakeholder) di dalam memahami polemik ini tidak boleh terjebak pada opini (subjektif), melainkan harus memandang realitas persoalan ini secara objektif, konstruktif, dan proporsional. Namun, pada posisi yang subjektif dengan pandangan (penilaian) yang objektif dapatlah dilihat bahwa munculnya polemik ini karena gagalnya pemerintah (atau dalam hal ini mendagri) di dalam menjalankan fungsi executive review terhadap peraturan daerah yang dianggap atau berpotensi bermasalah dan bertentangan, baik secara vertikal ataupun horizontal.

Secara nonsubstantif, melihat persoalan ini memang perlu dilakukan secara cermat, teliti, dan hati-hati. Terhadap dua arus pandangan (pro dan kontra) di dalam menyikapi polemik ini, seharusnya memang dapat ditengahi dengan jalan dan cara berpikir yang runtut, sistematis, dan terarah. Secara runtut melihat polemik deregulasi ini, harus dicermati dengan mengacu serta mendasarkan pada ketentuan (dasar hukum) yang lebih tinggi terlebih dahulu.

Asumsinya apabila pihak yang melihat persoalan ini dengan mengacu pada ketentuan yang ada di UU Pemda terlebih dahulu, langkah dan kebijakan deregulasi perda ini mungkin dapatlah dibenarkan secara legal. Tetapi, apabila melihat persoalan ini dengan mengacu pada landasan hukum (tertinggi) terlebih dahulu, baru setelahnya merujuk pada aturan turunan terkait (systematic approachment) yakni UUD 1945, setelah itu UU PPP,

barulah UU Pemda, dapatlah disimpulkan bahwa langkah dan kebijakan deregulasi yang dilakukan pemerintah (mendagri) secara sepihak terhadap 3.143 perda merupakan langkah yang tidak lazim dan tidaklah dapat dibenarkan. Langkah yang terakhir inilah yang ideal dan konstitusional.

Lagi, Penyanderaan di Filipina

Lagi, Penyanderaan di Filipina

Dinna Wisnu ;   Pengamat Hubungan Internasional;
Co-founder & Director Paramadina Graduate School of Diplomacy
                                                   KORAN SINDO, 29 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sebulan berlalu sejak 10 awak kapal Indonesia yang disandera di perairan Filipina Selatan dilepaskan, kemudian 4 orang lagi yang akhirnya dibebaskan dan kali ini ada 7 orang lagi disandera di wilayah itu. Semua kapal-kapal itu dalam tugas berlayar mengantar batu bara dari Kalimantan ke Filipina. Dalam semua kejadian disinyalir keterlibatan grup Abu Sayyaf, di mana mereka meminta uang tebusan dalam jumlah yang signifikan dan selalu mengancam untuk membunuh tawanan dengan keji.

Kejadian-kejadian penyanderaan ini lumayan membuat geram Pemerintah Indonesia. Beragam upaya sudah dilakukan, baik yang bisa diungkap ke publik maupun yangtidak. Tetapi intinya Indonesia juga memilih menuntut haknya untuk mendapatkan jaminan keamanan atas warga negaranya yang masuk ke wilayah otoritas Filipina. Menyusul penyanderaan 14 orang pertama, pimpinan militer, intelijen, dan sipil Indonesia berjumpa dengan otoritas Filipina.

Di situ dieksplorasi opsiopsi penanganannya. Terkait keamanan jalur laut, Indonesia sepakat untuk bersama-sama Malaysia dan Filipina melakukan patroli bersama di jalur yang biasa dilalui kapal-kapal Indonesia dan Malaysia. Level menteri pertahanan sudah berupaya membuka dan mengikat kerja sama di situ, tetapi karena terjadi perubahan kepemimpinan dan konstelasi politik di Filipina, sejumlah hal terhenti.

Walhasil, upaya pemerintah Indonesia perlu kita cermati dalam konteks situasi lokal di Filipina. Besok, 30 Juni 2016 pukul 12.00 waktu setempat, presiden terpilih Rodrigo Duterte akan dilantik di Istana Malacanang Filipina. Beliau sudah berpesan agar pelantikannya sederhana karena demikianlah yang diharapkannya diingat warga negara Filipina. Sebagai individu, gaya kepemimpinan Duterte memang lain dari biasanya di Filipina.

Dia tidak datang dari wilayah utara Filipina, tetapi dari wilayah selatan, dari kawasan Mindanao. Duterte adalah mantan wali kota Davao, kota di Filipina Selatan yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan penghubung ke pulau-pulau lain di kawasan itu, termasuk ke bagian tengah dan timur Indonesia. Meskipun wewenang Duterte lebih di perkotaan, daerah kekuasaannya masuk dalam Provinsi Davao.

Davao termasuk bagian dari kawasan selatan Mindanao dan sejak 2001 kawasan Mindanao Selatan ini disebut Davao Region. Davao adalah kota terbesar nomor 3 di Filipina setelah Cebu dan Manila dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Davao dikenal sebagai pusat durian di Filipina. Sebagai provinsi, Davao dikenal relatif aman, kecuali jika pergi sekitar 700 km ke arah pulau-pulau yang mendekati Kalimantan dan Malaysia.

Karena di kawasan itu dikenal ada jaringan kelompok bersenjata yang tidak segan merompak dan membunuh. Masalah perompakan ini menjadi tantangan bagi Presiden Duterte. Selain karena ia berasal dari kawasan itu, dan sudah rahasia umum bahwa ia juga mengenal para pelaku politik dari kawasan Mindanao, dampak dari masalah ini tidak lagi sebatas problem Davao atau Filipina Selatan, tetapi juga kepada Filipina secara keseluruhan dan negara-negara tetangga khususnya ASEAN.

Yang paling meresahkan adalah karena kegiatan penyanderaan seperti kejadian rutin, yang kabarnya meningkat saat Ramadan. Dan hampir dipastikan para penculik meminta tebusan uang dan permintaan jumlah tebusannya makin hari semakin besar. Dalam beberapa kasus penculikan yang lalu, khususnya terhadap warga negara Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, sudah ada pembicaraan antarpihak berwenang di Indonesia dan Filipina baik yang terbuka untuk umum maupun yang sifatnya rahasia.

Bagaimanapun bentuknya, dari tiga negara yang wilayahnya berdampingan dengan lokasi penculikan, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, sudah memiliki kesepakatan. Mereka sepakat menjaga agar laut yang menjadi jalur transportasi batu bara dan pencarian ikan dari Indonesia dan Malaysia ke Filipina bisa senantiasa dijaga dan dijamin keselamatannya.

Per 20 Juni 2016 sudah ada kesepakatan di tingkat menteri pertahanan ketiga negara untuk mencari jalur aman, termasuk antara lain menjaga koridor transit di wilayah yang rawan. Tetapi implementasinya terbukti tidak sederhana. Di sisi Filipina, para pelaku penculikan memiliki keterkaitan dengan problem sosial di dalam negeri, khususnya dengan kelompok militan Abu Sayyaf.

Kelompok Abu Sayyaf ini punya sejarah panjang dengan gerakan yang menginginkan kemerdekaan di Filipina Selatan, tetapi kemudian terpecah-pecah dan berkembang makin radikal. Radikalisasi ini subur karena bebasnya peredaran senjata di kawasan itu. Juga karena dari tahun ke tahun daerah tempat orang-orang ini tinggal memang sangat terisolasi dari pembangunan.

Secara sosial, kelompok militan ini tidaklah satu kelompok. Mereka terpecah-pecah menjadi faksi-faksi kecil yang saling berkompetisi dan mencari penghidupan dengan cara apa pun, termasuk dengan cara merompak dan membunuh. Artinya tidak semua faksi mengandalkan keinginan untuk membentuk negara Islam merdeka lagi seperti dulu ketika pecah dari kelompok revolusioner Moro.

Melihat pola tersebut, Indonesia memang perlu lebih cerdik mengatasi masalah keamanan wilayah. Pertama , kelompok bisnis Indonesia yang biasa mengantar barang dari Indonesia ke Filipina perlu memahami juga batasan dan keterbatasan hal yang bisa dinegosiasikan dengan otoritas Filipina.

Menengok tingkat kemiskinan dan kompleksitas penanganan kekerasan dari grup-grup radikal yang saling berkompetisi tentu tidak mudah. Artinya perlu ada alternative solusi juga jika ditataran politik ada yang terhenti atau tidak berjalan secepat yang diharapkan oleh para pengusaha. Kedua, masalah ini perlu diangkat juga ke level kerja sama ASEAN khususnya di bagian penanganan kejahatan transnasional dan kontraterorisme.

Di ASEAN sudah ada mekanisme pertemuan tingkat tinggi untuk masalah-masalah kejahatan transnasional (disebut sebagai SOMTC) dan juga Kerja Sama Kontraterorisme (melalui ACCT). SOMTC di Indonesia dikoordinasi oleh Polri dan ACCT dikoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam tataran praktis, kedua model kerja sama ini membutuhkan dukungan dari kelembagaan yang teknis dan juga kalangan bisnis serta masyarakat sipil.

Sayangnya, mekanisme melalui ASEAN hampir bisa dipastikan berjalan perlahan karena negara yang dilibatkan ada 10 dan dibutuhkan konsensus. Namun mengingat bahwa kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina pun berjalan lambat, maka artinya memang dibutuhkan ”pendorong” ekstra untuk menciptakan solusi permanen.

Permintaan moratorium pengiriman batu bara dari Indonesia ke Filipina seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah contoh bahwa opsi solusi tidaklah semudah membalikkan tangan. Filipina bahkan belum menjawab permintaan Indonesia tersebut karena ada pergantian presiden.

Solusi sosial juga dibutuhkan, mengingat bahwa Indonesia pun memiliki pengalaman yang mirip tentang betapa sulitnya merengkuh kelompok masyarakat di perbatasan yang terlibat aksi kejahatan transnasional karena kurangnya opsi mencari nafkah di wilayah tempatnya tinggal. Pengalaman dari masyarakat sipil patut didengar.

Di tingkat politik dalam negeri, kita masih harus menunggu aksi dari Presiden Duterte untuk Filipina Selatan. Presiden Duterte juga tengah memikirkan untuk melakukan dialog dengan para pemberontak yang sampai saat ini masih terus mengonsolidasikan kekuatannya di hutan.

Namun menjadi kesulitan tersendiri untuk Presiden Duterte, karena kebanyakan para milisi bersenjata yang berlandaskan keagamaan ataupun politik lokal memiliki motivasi yang lebih terkait dengan aksi kriminalitas ketimbang ideologis. Hal ini yang bisa menjelaskan mengapa pemberontakan Moro bisa diselesaikan dengan cara-cara damai karena gerakan Moro berlandaskan ideologis tertentu yang masih dapat diajak dialog dan dicari titik tengahnya untuk bisa dilanjutkan dengan kompromi atau konsensi tertentu. Kesabaran dan kegigihan kita dalam mencari solusi tengah diuji.