Minggu, 22 Januari 2017

Optimalisasi Manajemen Citra Indonesia

Optimalisasi Manajemen Citra Indonesia
Arief Ilham Ramadhan ;  Diplomat Indonesia
                                                KORAN SINDO, 21 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam upaya mencapai salah satu dari Nawacita yang berbunyi “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik,” Istana telah mencanangkan target-target peningkatan ekonomi dari sumber luar negeri yang cukup ambisius.

Seperti misalnya peningkatan ekspor rata-rata sebesar 11% hingga 2019, pencapaian wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada 2019, dan FDI inflow sebesar USD72,46 miliar pada 2019. Target tersebut sangat menantang bagi instansi-instansi pemangku kepentingan. Pasalnya, salah satu modal paling penting yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target tersebut belum secara optimal dimiliki dan dikelola oleh Indonesia.

Modal tersebut adalah reputasi atau citra positif. Jangankan citra positif, sebagian masyarakat internasional bahkan tidak pernah mendengar sama sekali nama “Indonesia” atau tidak tahu di bagian bumi mana Indonesia berada. Padahal, mendiang Wallace “Wally” Olins, praktisi branding legendaris asal Inggris, pernah menegaskan bahwa citra menentukan kapasitas sebuah negara dalam mempromosikan potensi perekonomiannya.

Kadang kala kurang optimalnya “nilai jual” sebuah produk bukan disebabkan oleh buruknya kualitas produk tersebut, melainkan semata karena kurangnya informasi yang beredar di pasar mengenai produk tersebut dan juga absennya citra positif akan produsennya. Kurang lebih hal tersebutlah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.

Presiden Jokowi memahami tantangan itu. Pada awal 2016 Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengupayakan penguatan citra Indonesia melalui penyusunan nation branding Indonesia. Saat ini nation branding tersebut tengah digodok oleh instansi-instansi terkait di bawah koordinasi Kantor Staf Presiden. Sebuah langkah yang patut diapresiasi.

Diplomasi Publik dan Nation Branding

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah cukup lama melakukan upaya manajemen citra di tingkat global, yaitu sejak dibentuknya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri pada 2001. Instrumen yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri adalah diplomasi publik, yaitu upaya negara untuk mempengaruhi preferensi publik asing dengan menggunakan aset-aset soft power (nonmiliter) untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Secara umum, tujuan diplomasi publik adalah citra positif. Selain Kementerian Luar Negeri, sejumlah instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, dan BKPM juga menjalankan program- program manajemen citra di tingkat global, yaitu dengan menggunakan instrumen nation branding.

Namun, selama ini masing-masing instansi menjalankan kegiatan-kegiatan manajemen citra tersebut secara sporadis dan minim koordinasi, tanpa diikat oleh tujuan bersama dan targettarget yang jelas. Sekilas diplomasi publik serupa dengan nation branding. Keduanya memang berbicara mengenai manajemen citra.

Namun, secara konseptual keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan manajemen citra tersebut. Misalnya dari segi tujuan, jika nation branding memperjuangkan kepentingan ekonomi, maka diplomasi publik lebih banyak menyasar kepentingan politik, walau dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

Dari segi strategi yang diterapkan, nation branding lebih mengedepankan komunikasi satu arah dan menonjolkan visual serta keunikan dan keunggulan komparatif, sedangkan diplomasi publik sebisa mungkin menggunakan komunikasi dua arah (dialog dan kolaborasi) dan justru mencari persamaan di antara user dengan audience-nya.

Dari perbedaan konseptual tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nation branding berbicara mengenai manajemen citra untuk kepentingan komersial jangka pendek, sedangkan diplomasi publik berbicara mengenai komunikasi untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang.

Nation branding kuat dalam merepresentasikan produk, sementara diplomasi publik cakap dalam mengomunikasikan nilai-nilai. Oleh karena itu, untuk mencapai target maksimal, maka nation branding harus berjalan beriringan dengan diplomasi publik.

Nation branding dapat mengambil peran pada penyusunan ide besar image creation atau brand yang ingin “dijual” dan penyusunan materi-materi. Sementara, diplomasi publik dapat ditugaskan untuk mengomunikasikan brand tersebut kepada publik internasional.

Memanfaatkan Diplomasi Budaya

Aktivitas nation branding yang berlangsung dengan komunikasi satu arah dan menonjolkan visual dan simbol kerap kali dipandang sebagai iklan belaka, atau lebih buruk, sebagai satu bentuk propaganda. Kita bisa saja ujuk-ujuk datang ke suatu negara yang masyarakatnya asing dengan Indonesia lalu memasang reklame bertulisan Wonderful Indonesia, namun hasilnya tidak akan maksimal.

Sangat sulit bagi reklame semata untuk membentuk persepsi baik akan Indonesia. Dalam konteks ini diplomasi publik dapat lebih berperan. Bentuk komunikasi diplomasi publik yang berlangsung dua arah dapat lebih tepat menyasar hati dan pikiran (heart and mind) publik asing. Bentuk diplomasi publik yang paling tepat untuk dimanfaatkan untuk tugas tersebut adalah diplomasi budaya.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 2005 secara tegas menyebutkan bahwa diplomasi budaya adalah poros dari diplomasi publik. “Nilai-nilai (sebagai bagian dari brand) sebuah bangsa paling tepat direpresentasikan melalui kebudayaan,” sebut laporan tersebut.

Sementara dalam hasil riset Demos, sebuah lembaga think-tank Inggris, disebutkan bahwa kebudayaan memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan berbicara kepada orangorang dengan cara yang sangat halus dan hampir tidak kentara. Sebagai contoh, bisa dilihat bagaimana Amerika Serikat berhasil menggunakan film, program radio, poster, pameran foto, komik, pertunjukan boneka, dan sebagainya sebagai pelumas penetrasi produk-produknya ke benua biru Eropa yang telah dimulai sejak diluncurkannya Marshall Plan pada 1947.

Atau bisa juga belajar bagaimana diplomasi taekwondo Korea Selatan berperan besar membuka jalan bagi penetrasi produk-produknya ke Afrika Selatan. Patut jugadicermaticara Thailandmelalui program Kitchen of the World (upaya meningkatkan jumlah restoran Thailand di seluruh dunia dari 6.875 di 2003 menjadi 20.000 di 2008) yang telah berhasil mengeksploitasi kekayaan kulinernya untuk keuntungan di sektor pariwisata.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri yang disampaikan pada 10 Januari 2017 kemarin, disebutkan bahwa tahun ini pemerintah Indonesia akan secara serius menggarap pasar non-tradisional, khususnya pasar Afrika dan Amerika Latin. Upayanya adalah dengan melakukan tur ke kedua kawasan tersebut.

Walau tidak disebutkan, dapat dikira-kira tur dimaksud akan berbentuk misi diplomasi ekonomi dan misi dagang. Sebagai masukan kepada pemerintah, selain misi dagang, penguatan diplomasi budaya sebagai upaya manajemen citra di kedua kawasan tersebut adalah hal mutlak yang harus dilakukan agar hasil maksimal dapat dicapai.

Untuk ke depan, setidaknya terdapat empat hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah terkait manajemen citra Indonesia di tingkat global. Pertama, pentingnya inkorporasi diplomasi publik di dalam grand design nation branding yang saat ini tengah dibahas.

Kedua, perlunya peningkatan anggaran diplomasi publik Kementerian Luar Negeri, khususnya terkait kegiatan- kegiatan diplomasi budaya di negara-negara pasar nontradisional. Ketiga, perlunya peningkatan kapasitas diplomat Indonesia terkait manajemen citra dan kebudayaan secara berkesinambungan.

Keempat, mulai perlu dipikirkan mengenai bentuk institusi pengelolaan citra Indonesia ke depannya, apakah tetap seperti saat ini, atau perlu dibentuk institusi tunggal, seperti mengambil model Inggris yang semi-pemerintah dengan British Council- nya, atau mengikuti model Prancis yang terpusat dan berada di bawah koordinasi kedutaannya dengan Institut Francais-nya, dan sebagainya. ●

Zaman Fitnah Politik

Zaman Fitnah Politik
Mohamad Sobary ;  Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
                                                KORAN SINDO, 21 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dilihat dari sudut ideologi- apapun ideologi yang kita maksudkan negara itu penting. Supaya lebih jelas harus ditegaskan, kedudukan negara sangat penting. Bisa ditambahkan: tingkat pentingnya bukan periferal tetapi sangat sangat sentral.

Tidak main-main, dan sangat mendasar. Beberapa kalangan di dalam masyarakat, terutama kalangan militer, tentara, berbicara tentang harga mati. Negara ini telah mengambil bentuk “kesatuan” dan maknanya “kesatuan” itu jangan lagi menjadi persoalan. Harga mati tak bisa ditawar lagi. Kesatuan ya kesatuan.ih besar daripada posisinya sebagai Presiden pertama negeri ini, mati-matian selama hidupnya mengusahakan terciptanya “kesatuan” tadi. Bung Karno kemudian “mengabdi” pada “kesatuan”. Maksudnya kesatuan bangsa. Hidupnya untuk “kesatuan” itu. Dan kemudian disebut Bapak Pemersatu Bangsa. Sikap ini menjadi sejenis keputusan politik.

Dan kalangan Tentara Nasional Indonesia, TNI, membela dan mewujudkannya. Cara pembelaannya menjadi doktrin ketentaraan: siap mati membela negara. Siap mati. Apa yang kurang dilihat dari sudut loyalitas? Apa yang kurang dalam membela makna loyalitas itu? Mati menjadi bayaran, atau taruhan.

Apa yang kurang dilihat dari segi keluhuran yang bersifat patriotik? Kurang cinta pada negara dalam segi apa lagi? Kelompok lain, atau individu lain, yang tak punya organisasi seperti tentara, juga punya cinta. Kita tahu di sini maksudnya cinta pada negara tadi. Cinta mereka serius. Seserius cinta tentara yang paling tegas menetapkan harga mati tadi.

Para pucuk pimpinan tentara, yang berdinas di dunia ketentaraan maupun yang mengabdi di wilayah pengabdian sipil, niscaya paham sepaham-pahamnya bahwa makna “kesatuan” yang kita “sucikan” sebagai harga yang tak tersentuh, tak boleh ditawar-tawar lagi, diam-diam saat ini dalam situasi tak mengenakkan.

Bahkan, boleh dibilang sangat tak mengenakkan dan karena itu barang kali bisa disebut dalam ancaman. Ada kelompok di dalam masyarakat yang berpegang pada ideologi baru, yang menggoyah- goyah harga mati itu. Ideologi mereka merongrong ideologi kita bersama. Kekuatan baru itu pelan-pelan hadir di tengah kita dan mau mengusir kita.

Padahal, kita ini Tuan Rumah yang bermartabat. Tuan Rumah mau diusir? Ini fitnah dan ancaman nyata yang berbahaya. Kalau kita berbicara lebih jauh tentang ideologi, jelas akan terlalu panjang. Gagasan itu tak bisa ditampung di sini. Cukup buat sementara dikatakan-dan kita semua tahu-bahwa ada ideologi yang meremehkan kesatuan tersebut.

Artinya, ideologi itu meremehkan negara karena dasar dan pandangan hidup kenegaraan kita, Pancasila, hanya buatan manusia. Mereka ingin menampilkan “Republik Tuhan” di muka bumi. Selain watak ideologis yang meremehkan “kesatuan” tadi, saat ini muncul kekuatan kecilkecil yang gigih melancarkan fitnah pada pihak lain.

Fitnahnya bervariasi. Pihak lain disebut PKI. Presiden Jokowi yang mencicipi pertama kali fitnah itu dalam kampanye pemilihan calon presiden dua tahun lalu. Tapi beliau bilang “ra popo”. Itu sikap politik pribadi beliau. Tapi, saat ini fitnah itu gentayangan di media sosial. Ibarat virus, fitnah ini menyebar luas dan mengapa belum terdengar adanya langkah tegas menghentikannya?

Tak pernah ada yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara kekuatan ideologis keagamaan di atas, dengan fitnah yang memojokkan pihak lain sebagai PKI. Diperlukan suatu kajian akademik yang mendalam untuk memahami hubungan kausalitas-jika adaantara keduanya. Jika kita boleh mempercayai “bau”, niscaya terasa adanya “bau” ideologi keagamaan yang dipakai untuk “mem-PKI-kan” pihak lain tadi.

Calon pemimpin nasional di-PKI-kan supaya tak terpilih. Calon gubernur—bisa juga calon bupati-atau calon-calon lain, diserang dengan kekuatan fitnah ideologis seperti itu supaya mereka celaka. Fitnah macam itu membuat citra buruk bagi yang bersangkutan. Kapasitas hebat menjadi tak berguna. Kejujuran yang jelas dan agung tak diberi makna. Pendeknya, orang hebat tak bisa dipilih karena fitnah macam itu.

Dunia intelijen niscaya paham persoalan ini dan bisa melakukan suatu langkah preventif yang luhur demi menjaga utuhnya “kesatuan” tadi. Apa fitnah ini mengancam “kesatuan”? Mungkin tidak secara langsung. Kalau semua pihak disebut PKI, maka hanya yang bukan PKI yang boleh dipilih dan yang bukan PKI itu siapa yang mereka maksud kalau bukan saudara mereka sendiri yang tak menyukai Pancasila tadi?

“Kesatuan” terancam oleh langkah ideologis yang monolitik, yang benar sendiri, dan memandang yang lain, bagian dari tradisi kenegaraan yang telah berakar mendalam, dirombak. Hanya mereka yang boleh berkuasa. Di “kesatuan” itu terletak. “Kesatuan” akan dianggap almarhum. Ini zaman fitnah yang mengancam dan membikin hidup tak lagi terasa nyaman.

Hidup didorong oleh niat buruk berkuasa tanpa mau berbagi pada yang lain, tanpa mau menggunakan konvensi kenegaraan yang sudah mapan. Kelihatannya, konvensi, yang lalu-lalu, dan telah menjadi suatu tradisi, bukan kekayaan, melainkan dianggap sampah yang wajib dibuang. Bagi kita, tradisi itu luhur karena di sana akumulasi pengalaman- baik maupun burukkita terhimpun.

Dari sana kita belajar memetik pengalaman sebagai guru. Kecuali fitnah, zaman ini juga diwarnai kebencian yang ditabur di sana sini, Orang bebas membenci orang lain, satu pihak begitu bebas membenci pihak lain. Kepentingannya politik, dan politik. Kita tidak tahu siapa di balik ini semua, tetapi diduga keras adanya pihak yang dengan nikmat menunggangi situasi berwarna kebencian ini.

Memprovokasi pihak-pihak lain untuk membenci suatu pihak atau seseorang, merupakan tindakan tak terpuji. Mereka ingin hidup sendiri, dan tak membutuhkan dukungan pihak lain, tanpa bersatu dengan yang lain? Ini bentuk fitnah yang lain lagi. Dia memanggul dosa lima perkara: satu, dosa pada orang lain; dua, dosa pada masyarakat; tiga, dosa pada negara; empat, dosa pada Tuhan Yang Maha Suci; lima, dosa dirinya sendiri.

Dosa yang lain bisa diampuni, mungkin. Tapi dosa pada diri sendiri lebih mendalam, lebih parah dan berbahaya bagi hidupnya. Siapa yang bisa mengampuni dosa pada diri sendiri? Fitnah dan kebencian tak bisa dibiarkan. Keluhuran budi kita, secara pribadi, boleh mengabaikannya. Boleh saja yang difitnah tak menanggapinya.

Tapi, pejabat negara harus bertindak atas nama dan demi negara. Tindakan harus diambil demi mengembalikan suasana bersatu, aman dan damai dalam pangkuan negara yang kesatuannya telah dibikin seolah-olah suci dan tak tersentuh. Ini harga yang tak boleh ditawar. Zaman fitnah politik macam ini tak boleh menandai suatu momentum sejarah dalam hidup kita.

Zaman yang kita perjuangan jelas zaman keemasan, yang membuat negeri ini menjadi rumah besar yang semua warganya berbahagia, tertib dan damai, sedamai-damainya: tanpa kebencian, tanpa fitnah. ●

Bahaya Kematian Sila Ketiga

Bahaya Kematian Sila Ketiga
Asep Saefuddin ;  Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang
                                           MEDIA INDONESIA, 21 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

KEBINEKAAN Indonesia sedang diuji. Bangsa tengah dilanda trauma sosial. Itulah suara dari Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif (AuI) (17/1). Sebab utamanya karena institusi sosial yang bertugas merawat kebinekaan tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, beberapa kelompok sudah mulai memaksakan kehendak untuk menerapkan pandangan yang serbaeksklusif dan tertutup. Tiga hal yang menjadi titik fokus para antropolog yakni pendidikan, ekonomi, dan hukum serta penerapannya. Disebutkan, persoalan intoleransi yang melanda bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir disebabkan tiga bidang itu kurang, atau bahkan tidak diperhatikan, oleh pihak yang berkepentingan.

Lembaga-lembaga yang mestinya menjaga dan merawat kebinekaan justru terjebak dalam eksklusivisme. Fundamentalis dan ekstremis keluar dari ruang pengap eksklusivitas seperti ini. Faktanya, beragam pandangan serta sikap menang sendiri dari kelompok-kelompok fundamentalis seakan membenarkan tesis bahwa bangsa ini sudah mati dan dikalahkan kelompok ekstremis. Anak bangsa seakan lupa bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan sila ketiga Pancasila; Persatuan Indonesia. Semua yang belajar bahasa dalam konteks sosialnya akan segera tahu alasan ada sila ini. Hemat saya, sila ketiga ini muncul karena memang kita beda.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi. Itu berarti, kerja untuk menjadikan bangsa ini sama dengan menggarami air laut. Kerja homogenisasi bangsa merupakan sebuah utopia sebab bangsa Indonesia memang beda. Faktanya, keragaman itu kurang atau bahkan tidak disadari anak bangsa.

Kondisi negara bangsa

Dalam The End of The Nation State, Ohmae (1995) menyebutkan sebuah konsepsi penting tentang posisi negara bangsa saat ini. Menurut Ohmae, kualitas negara bangsa saat ini sangat ditentukan oleh apa yang disebut 4I (industry, investment, individuals, information). Industri dan investasi merupakan ruang di mana negara dan modal bekerja di era modern. Sementara itu, individu dan informasi di sudut yang lain merupakan konteks sosial dan politik modal dan negara. Keempat hal itu bekerja secara terpisah atau bersama secara simultan. Relasi negara dan modal serta masyarakat sangat kompleks di sana.

Menurut Ohmae, ketika masyarakat tidak mampu memahami dan mengkritisi kerja modal dan negara, di situ akan muncul relasi dominatif. Sebaliknya, jika ketiganya bekerja sama, bangunan koordinatif untuk tujuan kesejahteraan bersama bisa tercapai. Masalahnya, dalam perjalanan, karena kuatnya kerja rasionalitas instrumental, modal dan negara terlampau dominatif. Bersamaan dengan itu, ideologi liberal masuk tak terbendung dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam kondisi demikian, warga bersikap defensif. Di sana, benih-benih integrasi internal kelompok mulai terbentuk. Ketika integrasi internal sudah terbentuk, masalah lain muncul. Adaptasi eksternal pasti melemah.

Itulah alasan mengapa banyak sekali muncul beragam pandangan tentang apa pun di masyarakat. Agama dan politik harus disebutkan di sini. Atas nama kebebasan, teknologi informasi turut menyebabkan melemahnya kekuatan sebuah bangsa. Hal itu terjadi ketika semua informasi bebas bergerak di ruang komunikasi melalui beragam sarana. Watak kuriositas manusia menyebabkan beragam informasi itu diterima dan dikonsumsi tanpa ada seleksi yang ketat terlebih dahulu. Di sana, dibutuhkan loyalitas warga tidak hanya kepada kelompoknya, tetapi juga kepada sesama yang berbeda sebagai sebuah bangsa. Menurut Waller dan Linklater (2003) dalam Political Loyalty and the Nation-State, loyalitas diperlukan ketika relasi negara bangsa menjadi goyah karena beragam sebab di atas.

Loyalitas yang dimaksud jelas bukan loyalitas dungu, melainkan loyalitas kritis dan terukur. Tanggung jawab sebagai bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan individu dan golongan. Di sana, identitas setiap kelompok harus terus dipelihara tanpa harus menghilangkan legitimasi sosial dan budayanya. Tugas semua pihak ialah merawat loyalitas, identitas, dan legitimasi itu. Meminjam analisis Ohmae di atas, sulit untuk tidak mengatakan bahwa modal menjadi salah satu sebab lemahnya peran negara di masyarakat. Ketika negara lemah, entitas bangsa akan semakin menunjukan karakter individunya secara simultan. Munculnya beragam kelompok massa dengan berbagai karakter di Tanah Air bisa dijelaskan dengan pendapat Ohmae di atas. Di sini, oleh kelompok oportunis, kemajemukan menjadi berkah agar negara terus dilemahkan.

Konteks Indonesia

Indonesia adalah bangsa majemuk. Realitas itu merupakan sebuah faktisitas. Sebagai bangsa, kita memang beda. Para pendiri bangsa telah menyadari hal itu. Masalahnya, seperti yang disampaikan Ohmae di atas, politik terlampau jauh masuk ke ruang sosial dan budaya. Sebaliknya, realitas sosial dan budaya terlampau ketat dan rigid sehingga untuk memahami perbedaan pun menjadi sulit dilakukan setiap orang. Di situ kita memerlukan sikap loyal. Seperti dijelaskan Waller dan Linklater, loyalitas yang dimaksud ialah kemauan untuk menerima realitas bahwa kita memang beda. Yang dibutuhkan dalam perbedaan ialah mengontrol sikap dan perilaku diri. Sifat dan karakter diri serta kelompok jelas tidak diketahui banyak orang.

Maka, kontrol diri dan kelompok adalah sebuah kewajiban moral yang harus dilakukan agar bisa bergaul dengan dunia di luar kelompok. Jika itu masih sulit, negara telah menyiapkan payung besar untuk melindungi dan menaungi bangsa ini. Itulah alasan keberadaan hukum dan peraturan. Menjadi masalah ketika semua pihak tidak lagi menghargai hukum lalu segera mencederai hukum itu dengan berbagai sikap dan perilaku buruk. Kembali ke soal situasi kekinian Indonesia sebagai bangsa. Apresiasi harus diberikan kepada AuI dan banyak pihak lain yang turut prihatin atas kondisi kekinian bangsa. Banyak catatan yang harus diberikan kepada negara. Yang pasti bahwa negara harus kuat ketika berhadapan dengan berbagai kekuatan lain di luar negara. Kekuatan negara tidak saja memberi efek ketakutan pada otoritas negara, tetapi juga pada kewibawaan pemerintah sebagai regulator. Pada titik yang lain, negara harus mampu mengelola beragam perbedaan dan tegas menerapkan beragam aturan.

Elite harus mampu memberi contoh kepada masyarakat baik untuk menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan maupun pada pengelolahan beragam perbedaan tersebut di lapangan. Bahwa ekonomi menjadi dasar dari munculnya gerakan fundamentalis, sulit ditolak. Jika hal tersebut telah diketahui, negara harus segera merealisasikan janji mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Itu saja langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kematian sila ketiga Pancasila. ●

Akankah Indonesia Jadi Negara Terbuka

Akankah Indonesia Jadi Negara Terbuka
Asep Saefuddin ;  Rektor Universitas Trilogi; Guru Besar Statistika FMIPA IPB
                                           MEDIA INDONESIA, 21 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

PADA 1983, saya mendapat tugas belajar ke Prancis. Sebelum mendapat visa memang ada pemeriksaan, terutama mengenai kesehatan dan rencana studi. Setelah itu, di Prancis, kami para karya siswa mendapat kartu domisili, sejenis KTP yang harus diperpanjang setahun sekali sampai masa studi habis. Untuk perpanjangan KTP itu, kami sama sekali tidak mendapat kesulitan. Mereka hanya menanyakan kartu mahasiswa yang masih berlaku. Tidak lebih dari satu jam semua sudah beres karena mereka tidak bertanya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kami. Intinya percaya saja. Selama di sana, kami tidak pernah ditangkap (sweeping) atau diamankan pihak imigrasi Prancis.

Kemana pun kami pergi aman-aman saja. Hal yang sama saya rasakan ketika 1990 mendapat tugas belajar ke Kanada. Status student visa sudah diperoleh sejak di Indonesia. Begitu masuk wilayah Kanada, saya cukup memperlihatkan paspor dan visa mahasiswa, petugas imigrasi tidak banyak bertanya. Memang, di Kanada kami tidak memperoleh KTP, tetapi status kami cukup terlindungi. Perpanjangan status student visa tergantung universitasnya. Selama kampus masih memberi kartu mahasiswa, otomatis visa langsung keluar. Tidak pernah ada wawancara di imigrasi selama saya studi di Kanada. Apalagi sweeping, sama sekali tidak pernah. Pengalaman teman-teman yang studi ke AS, Jepang, Jerman, Australia, dan negara-negara lainnya, tidak pernah juga mengalami pemanggilan khusus atau mendadak diperiksa imigrasi atau aparat lainnya. Pada umumnya, orang asing dari mana pun, sejauh tidak berbuat jahat (seperti mencuri, memperkosa, dan berkelahi) tidak pernah ditangkap lalu diperiksa. Hal ini berlaku juga bagi warga negara mereka, selama tidak melanggar hukum tidak akan pernah berhubungan dengan aparat. Kami diperlakukan sama dengan penduduk lokal.

Administrasi berbelit

Bagaimana dengan Indonesia? Saya pikir negara kita ini belum modern dalam hal birokrasi, khususnya keimigrasian. Proses administrasi sulit ditembus, sangat berbelit, dan seolah-olah rapi tetapi membuat orang asing malas untuk berkunjung ke Indonesia apalagi untuk belajar sehingga persentase mahasiswa asing di kampus-kampus Indonesia sangat kecil. Jauh lebih kecil dari negeri jiran. Di Malaysia, sudah lumrah banyak mahasiswa asing berlalu-lalang di hampir semua universitas. Negara jiran ini lebih terbuka daripada Indonesia. Ini ialah fakta. Akhir-akhir ini kita sering dihebohkan dengan sweeping orang asing. Tidak saja para tenaga kerja dari Tiongkok, tetapi juga orang asing lainnya dari berbagai negara. Anehnya, mengapa mereka bisa masuk ke sini? Bukankah mereka sudah beres dari segi administrasi dengan berbagai syarat sehingga berhak masuk?

Seharusnya bila sudah ada di dalam negeri, mereka tidak perlu lagi diperiksa selama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Untuk perpanjangan status keberadaan mereka di sini, sebaiknya pihak imigrasi percayakan saja kepada instansi, tempat orang asing itu berada. Bila yang bersangkutan ialah mahasiswa, cukup keterangan status kemahasiswaan dari universitas tempat orang asing itu berada. Dengan keterangan itu, pihak imigrasi tinggal mengeluarkan visa. As simple as that. Bila orang asing sebagai tenaga kerja ataupun mahasiswa yang berperilaku baik dan tidak melakukan kejahatan tahu-tahu 'diamankan' pihak imigrasi, tentu hal ini akan berefek negatif terhadap banyak pihak. Bagi orang asing itu tentu akan kaget, 'Apa salah saya?' Bagi negara, hal ini dapat menjadi indikator ketidakberesan birokrasi, betapa primitifnya administrasi negara ini karena masih melakukan sweeping orang asing padahal tidak berbuat salah.

Orang asing yang berada di sebuah negara berarti yang bersangkutan itu legal dan tidak berhak 'diamankan' kecuali bila yang bersangkutan berlaku jahat. Bayangkan bila ada mahasiswa asing yang diperlakukan seperti itu, atau mereka mendapat kesulitan untuk perpanjangan visa, jangan harap kita akan mendapat mahasiswa asing yang banyak. Padahal, kehadiran pembelajar asing itu sangat penting untuk menstimulasi kinerja dan semangat juang. Pada umumnya, semangat belajar orang yang berada di negara lain sangat tinggi. Hal ini bisa menjadi pemicu dan pendorong mahasiswa kita untuk belajar dengan baik. Selain itu, pada umumnya para pembelajar mempunyai perilaku baik, yang ini pun dapat menjadi teladan bagi mahasiswa kita. Ingat, bahwa perilaku itu bersifat menular.

Kampus kelas dunia

Salah satu indikator universitas kelas dunia (world class university/WCU) adalah konsentrasi mahasiswa asing di universitas. Bila regulasi tidak mengakomodasi status mahasiswa luar negeri, mustahil kampus-kampus di Indonesia masuk ke papan atas WCU. Keseimbangan jumlah mahasiswa lokal dan asing itu sangat perlu untuk kemajuan pendidikan. Presentasi mahasiswa asing di Indonesia itu masih sangat jauh. Padahal, banyak kampus besar PTN/PTS yang bisa menerima lebih banyak lagi mahasiswa asing. Namun, karena regulasinya kurang kondusif, jarang universitas di Indonesia mempunyai program peningkatan jumlah mahasiswa asing. Untuk pekerja asing juga sama, tidak perlu ada pengamanan (sweeping) bila mereka tidak berbuat salah. Berikanlah perlakuan yang sama, termasuk persoalan gaji. Pekerja Indonesia dengan kualifikasi dan keahlian yang sama dengan pekerja asing harusnya mendapat gaji yang sama dengan pekerja asing.

Pada saat yang sama, siapa pun yang berbuat kesalahan dan melanggar hukum, baik pekerja asing maupun pekerja Indonesia tentu harus diperiksa. Jangan ada pemeriksaan yang alasannya tidak jelas. Kesimpulan dari kisah dan analisis tersebut bahwa negara kita masih belum terbuka, masih banyak regulasi yang cenderung menutup atau bahkan menyulitkan. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan negara kita karena model birokrasi berbelit, tidak profesional, dan tidak transparan itu hanya akan menyuburkan budaya kongkalikong, korupsi, dan pungli. Keadaan ini juga bisa dimanfaatkan calo-calo yang bisa bermain nepotisme dan uang pelicin. Kita akan kesulitan melacak keabsahan dokumen dan kesesuaian status. Bila negara ingin maju, ubah mindset dari mempersulit ke mempermudah, perilaku tertutup ke terbuka. Itulah sejatinya revolusi mental. ●

Sabtu, 21 Januari 2017

Kidung Wingit

Kidung Wingit
Kurnia JR ;  Sastrawan
                                                      KOMPAS, 21 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Beberapa tahun yang lalu, orang masih melihat Mbah Sup di dusun yang senantiasa diselimuti hawa dingin karena nemplok di punggung pegunungan itu. Kebiasaan beliau duduk di langgar tak pernah dia tinggalkan.

Mbah Sup bukan tokoh masyarakat setempat atau guru agama. Ia hanya lelaki tua peramah yang sesekali rajin menanam tomat dan cabai di pekarangan gubuknya. Satu hal yang pernah dia sesali di langgar desanya ialah lantainya yang kini keramik putih. ”Jadi silau, terlalu terang. Hilang ademnya,” ujarnya.

Dulu, katanya, ubinnya berwarna kelabu, licin karena dilap setiap hari dan sekian tahun digosok sarung jemaah shalat dan anak-anak mengaji. Dindingnya papan jati dengan kaso-kaso yang klasik. Separuh dinding kayu dan kaso jati masih dipertahankan, tetapi separuh sudah ditembok berlapis keramik.

Ketika saya datang, dia sedang duduk di teras masjid, bersandar pada tiang, tampak terkantuk- kantuk, tetapi bibirnya komat-kamit menembang lamat-lamat, seperti merintih, sangat pelan, ”Lii khomsatun uthfi bihaa harral waba’il hatimah.” Aku memiliki lima pegangan yang dengan pusaka itu kupadamkan api yang meluluhlantakkan.

Shalawat itu pada dekade 1950-an dan 60-an biasa dilantunkan di masjid-masjid di Jawa sembari menunggu shalat berjemaah lima kali sehari. Bahkan, kidung ini diyakini bisa mengusir wabah penyakit. Isinya tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Kidung yang tipikal lirik dan nadanya seperti ”Cublak-cublak Suweng” gubahan Sunan Giri atau ”Lir-Ilir” karya Sunan Kalijaga. Tembang shalawat ini sendiri belum dipastikan gubahan siapa dari lembaga Wali Sanga itu.

Sebagai sarana untuk menyentuh hati orang banyak dalam rangka penyebaran agama Islam dan penanaman budi pekerti luhur yang dilakukan Wali Sanga, kidung ini berpola sederhana. Yang dipentingkan ialah kandungan pesannya berkenaan dengan akhlak agar setiap pribadi Muslim menjadikan cinta kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya sebagai energi iman sehingga setia meneladani akhlak mereka dalam setiap langkah kehidupan.

”Aji-aji limo wujud manungso/linuwih ilmu sumber tulodo/ tindak lakune adoh ing olo/manah niate tansah waskito.

Mbah Sup pernah bercerita bahwa pada masa mudanya tembang ini tidak pernah lepas dalam kesehariannya. Islam bagi dia adalah hidup itu sendiri. Islam bukan teks Al Quran sebagai kitab semata, melainkan tuntunan praktis dengan kehadiran pribadi Rasul dan segenap keluarga Beliau sebagai teladan. ”Kanjeng Muhammad Rosulillah/Sayyidatunisa Siti Fatimah/Sayyidina Ali Karomallohu Wajhah/Putro kekalih Hasan lan Husein”.

Kidung ini mengajak kaum santri menelaah sejarah, khususnya riwayat kehidupan junjungan mereka, karena pendidikan setiap pribadi dimulai dari lingkungan keluarga. Bagaimana Rasul memberi teladan akhlak bersama lingkungan terdekatnya sebagai pedoman hidup mukmin yang selaras dengan Al Quran.

Bahkan, santri didorong mengenali ajaran yang dijabarkan para ulama seperti Imam Syafii sebagaimana termaktub di dalam bait pamungkas: ”Mboten bakal ketrimo sholate/yen mboten maos shalawate/Imam Syafii ngendikaake/niki bukti agunge drajate”.

Betapa tenteram orang Jawa dahulu kala dalam asuhan para kekasih Allah yang welas asih. Mereka dibimbing dengan keteladanan dan rasa seni yang sederhana, tetapi sarat nilai luhur. Warisan para aulia diterapkan dalam pendidikan pesantren oleh para ulama sejati yang ketat menjaga adab dakwah dalam disiplin Rasul.

Para ulama di berbagai pesantren Jawa-Madura tak mengajarkan Islam berkonteks kekuasaan yang hanya mengukir perebutan takhta serta jatuh bangun dinasti demi dinasti dan khilafah dari jazirah ke jazirah, tetapi bagaimana berakhlak dengan akhlak Nabi. Bahkan, eksekusi terhadap Syeh Siti Jenar akibat penyimpangan metode dalam pengajaran di dalam hikayat Wali Sanga tidak dilanjutkan dengan persekusi terhadap murid-muridnya yang tidak berdosa.

Dengan tembang ”Lir-Ilir”, ”Cublak-cublak Suweng”, dan ”Lii Khomsatun” yang nada dan liriknya sederhana, para aulia menuntun umat ibarat mengasuh anak-anak memasuki kematangan jiwa rohani tanpa cekokan fikih yang keras. Apalagi menanamkan bibit pertengkaran tentang siapa yang paling benar dalam beragama. Hanya diajarkan untuk jadi yang paling penyayang pada sesama. Dalil-dalil hukum yang mendalam dikhususkan bagi santri yang dahaga ilmu dan bertekad jadi penerus para guru hingga Islam kini jadi agama terbesar di Nusantara.

Sayang sekali tembang shalawat ”Lii Khomsatun” yang syahdu mendayu-dayu menyentuh lubuk hati tak lagi dilantunkan di langgar, mushala, atau masjid di seantero Jawa. Sayang, sungguh, Mbah Sup pun telah tiada. Hanya kuburnya membisu di tanah pemakaman desa yang lengang dalam pelukan hawa dingin. Gema suara lirih beliau saat menembang tak lagi tersisa. ●

Solusi Mendasar Krisis Garam

Solusi Mendasar Krisis Garam
Siswono Yudo Husodo ;  Yayasan Universitas Pancasila
                                                      KOMPAS, 21 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Produksi garam nasional menunjukkan pergeseran dari posisi berswasembada sampai tahun 1960 menjadi defisit yang semakin membengkak, dengan produksi semakin tidak mencukupi kebutuhan nasional yang terus meningkat, baik jumlah maupun mutunya.

Pada periode 2001-2005, produksi nasional garam rata-rata 1.410.993 ton per tahun. Pada periode2006-2010 menurun menjadi 969.761 ton per tahun. Pada 2011 meningkat menjadi 1.113.118 ton. Pada 2012 menjadi 2.071.601 ton dan pada 2014menjadi 2.192.168 ton. Produksi garam nasional pada 2015 dan 2016 turun cukup banyak karena musim hujan tak terputus di banyak daerah.

Menurut data PT Garam (BUMN garam), saat ini kebutuhan garam untuk masyarakat, yakni untuk rumah tangga, pengasinan, dan pengawetan ikan, mencapai 1,3 juta ton per tahun. PT Garam bersama produsen garam swasta memproduksi 2.410.336 ton. Artinya, saat ini ada surplus garam yang besar di sektor konsumsi dan pengasinan setelah berhasil mencapai swasembada pada 2013 karena produksi garam rakyat tahun itu 1.319.607 ton, sementara kebutuhan nasional untuk garam konsumsi 1.242.170 ton.

Kebutuhan garam untuk industri 4.038.336 ton per tahun, jauh lebih tinggi daripada garam rumah tangga. PT Garam dan produsen dalam negeri lain hanya dapat memproduksi garam industri 3.050.336 ton per tahun. Karena produksi dalam negeri untuk industri belum mampu memenuhi kebutuhan, baik jumlah maupun mutu, kebutuhan garam industri dan garam farmasi dipenuhi dari impor.

Sektor industri membutuhkan tambahan dari impor 1 juta ton per tahun. Namun, angka impornya kerap melampaui 2 juta ton dan disinyalir banyak industri yang tak hanya mengimpor garam sebagai bahan baku, tetapi juga menjualnyake pasar konsumsi. Itu membuat harga garam anjlok, petambak garam merugi, dan tak merangsang perluasan ladang garam. Menurut Kementerian Perdagangan, pada 2014 impor garam industri2.161.725 ton.

Sementara kebutuhan garam farmasi sebagai bahan baku obat 6.000 ton per tahun. Data Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag menunjukkan kenaikan volume impor garam farmasi pada 2011-2012 dan 2012–2013 masing-masing 25 persen dan 35 persen. BUMN Kimia Farma tengah membangun pabrik garam farmasi (tahap pertama) dengan kapasitas 2.000 ton dengan bahan baku garam lokal. Sementara tahap kedua 4.000 ton akan rampung pada 2017. Ditargetkan pada tahun 2017 Indonesia telah swasembada garam farmasi.

Pokok permasalahan

Permasalahan garam di Indonesia adalah produksinya yang kurang banyak, kualitasnya yang kurang baik, dan harganya yang tidak kompetitif. Selama ini tak sedikit devisa mengalir ke negara-negara eksportir, seperti Australia, Selandia Baru, Tiongkok, dan India. PT Garam yang ditugasi membangun kemandirian di bidang garam telah tak mampu mewujudkan cita-cita negara walau penyertaan modal pemerintah terus meningkat. Hingga kini, Indonesia belum memiliki strategi tepat untuk meningkatkan produksi.

Garam adalah komoditas yang dapat diproduksi Indonesia, negara dengan panjang pantai 81.000 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kebutuhan garam ke depan akan terus meningkat, baik garam konsumsi maupun pengasinan, pengawetan, garam farmasi dan industri karena jumlah penduduk meningkat dan kebutuhan garam industri juga meningkat. Perlu segera diambil langkah tepat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta daya saing produksi garam nasional.

Kelemahan produksi garam Indonesia adalah kadar airnya tinggi, kadar NaCl belum maksimal, ada kotoran (tingkat kebersihan rendah), dan harganya mahal. Mahalnya produksi garam dalam negeri karena skala usaha terlalu kecil dengan rata-rata lahan pengusahaan per petambak hanya 0,27 hektar sehingga tak mungkin petambaknya sejahtera dan tak ada kebutuhan untuk mekanisasi. Banyak lokasi produksi garam yang tak ideal terletak di daerah dengan curah hujan tinggi, tingkat kelembapannya tinggi, dekat muara sungai yang mengakibatkan tingkat salinasi/kadar garam lautnya rendah dan kotor, serta banyak yang letaknya jauh dari pusat distribusi logistik. Teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Semua itu menyebabkan produktivitas, kualitas, dan daya saingnya rendah.

Pengembangan industri garam di Tanah Air perlu melihat Australia sebagai referensi karena Australia negara paling sukses dalam mengembangkan industri garam berbasis air laut. Produksi garam di Australia yang dilakukan korporasi 15,11 juta ton per tahun dengan ekspor sekitar 11,5 juta ton per tahun ke banyak negara. Indonesia salah satu negara tujuan ekspor garam Australia sejak lama.

Di seluruh Australia yang luas itu, tempat pembuatan garam terkonsentrasi di satu tempat, yaitu di West Coast, di lima lokasi (Shark Bay, Lake Mcleod, Onslow, Dampier, danPort Headland) yang memiliki pantai landai dengan curah hujan sangat rendah, kadar garam lautnya tertinggi, kelembapan udara sangat rendah, dan tak ada muara sungai. Ini membuat kualitas garam Australia berkualitas tinggi dengan biaya produksi murah, menghasilkan 14.500.000 to per tahun. Bandingkan Indonesia di ratusan lokasi di 46 kabupaten di 9 provinsi dengan luas tambak 25.830 hektar dengan 31.432 petambak garam, dengan produksi saat ini sekitar 2 juta ton per tahun.

Kembangkan sentra dalam negeri

Untuk meningkatkan produksi garam Indonesia, solusinya tidak bisa tidak, segera membuka sentra-sentra produksi garambaru yang luas di daerah yang paling ideal untuk industri garam, yaitu daerah dengan curah hujan terendah, berpantai landai, tak ada muara sungai, dengan kadar garam laut tinggi, memiliki musim kemarau panjang, dengan tingkat kelembaban yang sangat rendah dan evaporasi yang tinggi. Contohnya Madura, NTT, sebagian NTB, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, dan Teluk Palu. Tambak-tambak garam di wilayah pantai yang beriklim basah, dekat muara sungai,tidak bisa lagi dipertahankan.

Dalam mengembangkan produksi garam nasional ke depan, di era globaliasi ini, kita harusmembangunnya dengan daya saing tinggi, dengan industri garam nasional yangproduktif dan efisien, antara lain dengan penggunaan teknologi maju dan mekanisasi. Tak bisa lagi produksi garam dengan cara tradisional yang sudah kuno, bergantung pada kemurahan alam, tak produktif dan tak efisien. Pelaku usaha besar/korporasi berperan penting dalam model usaha ini dan sebaiknya berpola inti-plasma dengan plasma yang masingmasing juga cukup luas untuk mendorong mekanisasi dan meningkatkan kesejahteraan petambak garam plasma.

Untuk pola inti-plasma dalam pengembangan sentra garam baru ini, pembiayaan investasiuntuk intinya daninfrastruktur pendukungnya bersumber dari modal investor danpinjaman dari bank. Sementara untuk plasmanya dibiayai dari bank dengan inti bertindak sebagai penjamin. Serupapola yang dilakukan di kebun sawitdalam program inti-plasma kelapa sawit.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petambak plasma peserta program dan efektivitas mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas, per petani perlu mendapatkan lahan sekitar 5 hektar, diberikan sertifikat hak guna usaha yang tidak boleh dipecah. Dapat diwariskan hanya pada satu orang pewaris saja. Perlu ada kebijakan yang mengatur agar dalam pelepasan tanah negara untuk ladang garam setidaknya 40 persen untuk plasma.

Karena garam produksi Australia yang industrinya telah mapan, harga jualnya murah, tanpa perlindungan pasar, investor dalam negeri akan kurangberminat. Karena itu, perlu ada kebijakan yang melindungi pasar garam dalam negeri.Bentuknya dengan mengalokasikan garam imporuntuk daerah tertentu di luar Jawa saja. Sementara pasar terbesar di Jawa, baik untuk konsumsi, farmasi, maupun industri, diarahkan menyerap produk dalam negeri.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas garam, tempat-tempat produksi yang lingkungannya tak sesuai untuk berproduksi dengan kualitas tinggi dan efisien, yaitu di daerah yang dekat dengan muara sungai (kadar garam lautnya rendah) dan/atau di daerah dengan curah hujan tinggi, sebaiknya ditutup. Petambak garam dari daerah-daerah yangkurang produktif itu bisa direlokasi ke sentra-sentra produksi baru, dan bersama petambak lokal, diikutsertakan dalam program pembangunan sentra garam baru ini dalam pola inti-plasma. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia bukan hanya bisa swasembada garam, melainkan juga dapat menjadi negara eksportir garam. Semoga. ●