Tampilkan postingan dengan label Peter Lewuk. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peter Lewuk. Tampilkan semua postingan

Jumat, 27 Desember 2013

Politik Kaum Herodian

Politik Kaum Herodian
Peter Lewuk  ;    Peneliti Senior The Adam Malik Center
SINAR HARAPAN,  26 Desember 2013
  


Mengakhiri tahun politik 2013 dan memasuki tahun pemilu 2014, ada dua tokoh sejarah dengan dua model kepemimpinan saling bertolak belakang, yang patut dijadikan bahan refleksi kritis guna menarik pelajaran, baik oleh para politikus maupun calon anggota legislatif serta calon presiden, juga oleh rakyat yang akan menggunakan hak demokrasinya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Refleksi kritis tentang politik nasional Indonesia menjadi amat penting guna memilih pemimpin nasional yang tepat dan mampu menentukan nasib Indonesia ke depan yang lebih berdaulat, berwibawa, berharkat dan bermartabat, sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita yang dirumuskan para founding fathers dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Politik Kekuasaan

Kedua tokoh sejarah yang dimaksud itu adalah Raja Herodes dan Yesus atau Nabi Isa as. Sejarah mencatat bahwa kurang lebih tahun 37 sebelum Masehi, bangsa kolonial Roma memilih Herodes, seorang Yahudi dari daerah Idumea, untuk menduduki takhta Raja Daud dan memimpin bangsa Israel. Ini dilakukan Roma demi melanggengkan kekuasaannya atas Israel.

Dari tokoh Herodes inilah, muncul terminologi pencitraan negatif “kaum herodian” bagi para tokoh politik, yang selalu berorientasi kekuasaan dan harta ketika mereka dipilih atau menang dan memerintah rakyat. Untuk bangsa Israel zaman itu, para tokoh herodian itu antara lain Pontius Pilatus, seorang prokurator atau gubernur yang ditunjuk pemerintah kolonial Roma.

Herodes adalah pemimpin Israel pada zamannya yang bertindak selaku komprador bangsa kolonial Roma. Dengan menyandang gelar Herodes Agung, dia adalah raja yang hebat dalam hal melakukan pembangunan Israel, tetapi itu didasarkan pada penggabungan antara kelicikan politik dan teror yang menakutkan rakyat.

Raja Herodes Agung – juga kemudian para putranya – mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan melalui praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dengan penguasa kolonial Roma. KKN para herodian itu, di satu sisi jelas-jelas lebih memperkaya keluarga kerajaan dan para kroninya, serta menguntungkan kolonial Roma, terutama dalam pengumpulan pajak. Tetapi, di sisi lain praktik KKN menimbulkan ketidakadilan sosial-ekonomi dalam masyarakat Yahudi dan bangsa Israel.

Sebagai penguasa yang haus kekuasaan, Herodes tidak segan-segan mencabut nyawa siapa pun yang bakal menjadi pesaingnya. Itulah sebabnya ketika Yesus lahir (antara 37 sebelum Masehi hingga 4 Masehi), Herodes merencanakan pembunuhan atas diri Yesus.

Secara licik Herodes mengajak kerja sama dengan orang-orang majus dari Timur, agar setelah mengunjungi Yesus, sang raja Yahudi yang baru lahir di Betlehem, mereka memberi kabar kepada Herodes agar dia juga dapat mengunjungi Yesus. Beruntunglah Tuhan mengetahui rencana jahat Herodes, dan atas petunjuk Tuhan, orang-orang majus itu pulang ke negeri asalnya melalui jalan lain.

Merasa diperdaya para majus dari Timur, Herodes melampiaskan kemarahannya dengan menyuruh membunuh semua anak laki-laki Betlehem yang berusia di bawah dua tahun dengan harapan Yesus ikut terbunuh.

Beruntunglah, Tuhan menyuruh orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, mengungsikan Yesus ke Mesir, Afrika, hingga waktunya Herodes Agung meninggal dunia (sekitar 4 Masehi), barulah Yesus dibawa pulang dari Mesir ke Galilea dan tinggal di kampung-Nya, Nazaret.

Sebagai raja yang haus kekuasaan, harta dan wanita, Herodes Antipas – putra Herodes Agung – dikritik habis oleh Yohanes Pembaptis, karena sang raja selingkuh dan menikahi istri saudaranya sendiri. Kritik tersebut terpaksa dibayar dengan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Bahkan, Yesus hendak dibunuh oleh Herodes Antipas.

Politik Pelayanan

Bertolak belakang dengan politik kekuasaan yang dipraktikkan kaum herodian, Yesus justru memperlihatkan “politik pelayanan”. Dengan kritis Yesus menjawab permintaan ibunda dari kedua murid Yesus, Yohanes dan Yakobus, agar Yesus mengikutsertakan kedua murid tersebut dalam “kabinet-Nya” bila kelak Ia berkuasa sebagai raja Yahudi.

Akan tetapi, Yesus mengatakan, ”Pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.

Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani …”

Berbicara tentang politik dan kekuasaan berarti berbicara antara lain tentang konstituen, yaitu rakyat pendukung dan pemilih. Zaman itu, sekiranya digelar pemilu untuk memilih pemimpin Israel, sudah pasti Yesus akan menang telak, karena citra dan kinerja-Nya selalu memperlihatkan komitmen kerakyatan melalui politik pelayanan.

Meski tanpa pemilu, rakyat Israel mendesak Dia menjadi Mesias Politik untuk membebaskan mereka dari kungkungan bangsa kolonial Romawi. Desakan ini rasional justru karena citra dan kinerja positif yang diperlihatkan Yesus.

Cita-cita politik pelayanan Yesus adalah terciptanya suatu kondisi bonum commune, yaitu kemaslahatan publik sebagai tanda yang menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kerajaan kasih, damai, sejahtera, dan persaudaraan di antara sesama manusia, yang harus sudah mulai dirasakan secara konkret selama masih hidup di dunia ini menuju kepenuhan dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya di akhir zaman.

Komitmen kerakyatan melalui politik pelayanan dibuktikan melalui option to the poor, yaitu keberpihakan yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dalam masyarakat Yahudi, yang saat itu sangat didominasi kekuasaan para elite agama Yahudi dan kekuasaan para herodian komprador kolonial Roma.

Komitmen kerakyatan dan politik pelayanan, yang dipraktikkan secara konsisten dan konsekuen itu, menyebabkan Yesus sering berkonflik dengan para elite agama dan elite politik. Yesus menentang kesalehan religius para elite agama Yahudi yang bersifat hipokrit. Ia mengkritik praktik agama yang hanya menjadi beban bagi umat.

Yesus juga mengkritik para penguasa yang hanya ingin dilayani dan tidak mau melayani rakyat, serta memerintah rakyatnya dengan keras dan tangan besi. Dengan tegas Yesus meminta para murid-Nya untuk memperhatikan kehidupan sosial-ekonomi rakyat, juga meminta kaum kaya untuk berbagi dengan sesama anggota masyarakat yang kurang beruntung nasibnya. Masih banyak lagi nilai moral sosial-politik-keagamaan yang diajarkan Yesus yang dapat ditarik signifikansi dan relevansinya.

Harapan

Mengakhiri refleksi singkat dan sederhana menyambut Natal 2013 dan Tahun Baru 2014, kita sangat berharap Pemilu 2014 dapat menghasilkan para pemimpin di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang menghayati dan melaksanakan nilai-nilai politik pelayanan dan komitmen politik kerakyatan, serta membuang jauh-jauh perilaku politik herodian-koruptif yang hanya mementingkan kuasa, harta, dan wanita.

Last but not least, untuk pemimpin puncak di Republik ini, saya masih berharap akan lahir seorang tokoh “Mesias Politik” Indonesia pilihan rakyat atas rida dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Pemilu 2014 adalah momentum krusial dan kritis bagi bangsa dan negara ini. Karena itu, jangan salah memilih presiden dan jangan salah pula memilih para wakil rakyat. Selamat Natal dan Tahun Baru. ●

Jumat, 16 Agustus 2013

Matinya Seorang Pengacara

Matinya Seorang Pengacara
Peter Lewuk ;  Peneliti Senior pada The Adam Malik Center
SINAR HARAPAN, 14 Agustus 2013

Banyak kongkalikong antara pengacara, polisi, jaksa, dan hakim untuk meringankan vonis.

Pengacara atau penasihat hukum atau advokat adalah sebuah profesi yang mulia, keren, dan terpandang. Secara lahiriah para pengacara biasanya tampil elegan: baju, dasi, jas, celana, sepatu, minyak wangi, pulpen, dan arloji tampaknya berkelas atau bermerek. Mereka yang sudah sukses sebagai pengacara kondang bergelimang harta. Mereka biasanya tampil pada acara-acara kaum jetset. Di ruang pengadilan, mereka tampil membela kliennya dengan argumentasi-argumentasi jitu.

Mereka menghapal betul pasal-pasal serta ayat-ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun undang-undang perdata atau undang-undang lainnya. Di acara-acara klub advokat, mereka tampil berbicara memukau, kadang bertingkah menjengkelkan pendengar dan pemirsa televisi.

Anekdot dan Alkisah
Konon, usai pembacaan vonis dalam sebuah sidang kasus pembunuhan, ada pertanyaan tambahan sebagai penutup dari hakim kepada sang tervonis 15 tahun penjara. “Apa yang Saudara lakukan ketika bangun besok pagi?” tanya sang hakim. “Saya akan membayar orang untuk membunuh pengacara saya, Yang Mulia!” Kontan saja, jawaban tersebut membuat para pengunjung sidang terkejut sekaligus tertawa terbahak-bahak. Ada alasan mengapa sang terpidana menjawab demikian. Dia merasa sangat jengkel karena membayar sangat mahal dengan harapan bebas. Apalagi ada alibi-alibi yang direkayasa, sehingga dia yakin dengan bantuan pengacara kondang, dia akan bebas. Namun ternyata hakim memvonisnya 15 tahun penjara.

Alkisah, tidak lama di kemudian hari, sang advokat itu benar-benar ditembak mati oleh pembunuh bayaran ketika sedang mengendarai mobil mewahnya sepulang dari acara klub advokat. Usai upacara pemakaman, kini giliran sang advokat menghadap sidang “pengadilan di alam maut”. Ketika masih di dunia, sang advokat biasanya tampil meyakinkan, tetapi pada “pengadilan di alam maut”, dia tampil “mati kutu” sebagai terdakwa dan tanpa pembela pula.

“Saudara tahu di mana sekarang Saudara berada?” tanya malaikat maut (MM). “Di ruang sidang ‘pengadilan di alam maut’, Yang Mulia,” jawab sang advokat. “Tahukah Saudara, siapa yang menembak mati Saudara dan apa kesalahan Saudara?” tanya MM. “Tahu Yang Mulia, saya ditembak oleh pembunuh bayaran yang disewa klien saya. Dia mengacam saya usai vonis dibacakan hakim. Tetapi saya tahu bahwa saya sama sekali tidak bersalah. Apalagi keterangan para saksi dan bukti-bukti kesalahan klien saya tak terbantahkan.

Bahwa dia membayar mahal kepada saya, itu konsekuensi kesepakatan. Jadi, tolong saya dibebaskan dari siksa neraka, Yang Mulia,” jawab advokat. “Sabar dulu, dalam kasus itu Saudara tidak bersalah, tetapi bagaimana dengan banyak kasus besar lain yang Saudara tangani?” tanya MM lagi.

Sang advokat memang tidak bisa membohongi Tuhan dan para malaikat karena semua yang dilakukannya selama masih di dunia ini diketahui oleh Tuhan dan telah dicatat oleh para malaikat-Nya. “Bukankah, Saudara pernah memberi nasihat kepada pemerintah Saudara supaya memberikan grasi kepada terpidana narkoba, dari hukuman mati menjadi seumur hidup, dengan alasan kemanusiaan, hak asasi manusia (HAM), dan alasan bahwa ada juga warga negara Saudara yang dibebaskan dari hukuman mati oleh pemerintah negara lain?” tanya MM.

Sang advokat tunduk terdiam, dan MM melanjutkan pertanyaannya, “Tahukah Saudara, bahwa pemberian grasi seperti itu sama dengan pemerintah melakukan kejahatan lantaran membarter kejahatan dengan kejahatan, sehingga tindakan Saudara memberi nasihat seperti itu tetap dikategorikan sebagai kejahatan? Itu artinya Saudara setuju dengan kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung? Bukankah para terpidana narkoba, entah sebagai bandar atau pengedar, melanggar HAM jutaan orang yang mati sia-sia karena narkoba?” cecar MM.

“Saya tahu, Yang Mulia, tapi kasihanilah saya, dan sekali lagi bebaskan saya dari siksa neraka,” pinta sang advokat. Bukan hanya kasus narkoba, selama masih di dunia sang advokat juga membela para koruptor besar yang merugikan keuangan negara. “Nah, bukankah sebagai advokat, Saudara terlibat dalam mafia hukum melaui kongkalikong, suap-menyuap, dan rekayasa bersama polisi, jaksa, dan hakim tentang berat-ringannya tuntutan dan vonis juga grasi, sehingga para koruptor besar itu mendapat hukuman sangat ringan dan bahkan ada yang bebas?” tanya MM lagi.

Sang advokat diam tidak bisa berkutik serta tidak dapat mengelak ketika MM membacakan daftar dosa-dosanya yang lain lagi. Mendengar daftar dosa-dosanya, sang advokat mengetuk dadanya sambil mengucapkan, “Mea culpa, mea maxima, mea culpa alias saya berdosa, saya sungguh sangat berdosa. Saya menyesal dan bertobat serta tidak mau berbuat dosa lagi.” Tetapi MM langsung menimpali, “Sudah terlambat, ingat sekarang Saudara sudah di alam maut, bukan masih di dunia. Tobat dan penyesalan harus dilaksanakan di dunia, bukan di alam akherat, di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, sekarang saya memohon kepada Yang Maha Mulia, Tuhan, Hakim yang Maha Adil, untuk menjatuhkan vonis kepada advokat kondang ini, apakah surga atau neraka!”

Hikmah
Anekdot dan alkisah di atas tentu ada hikmahnya untuk para pengacara. Bukan sok mau menggurui para advokat yang pintar dan hebat itu, tetapi saya berpikir di tengah-tengah kerusakan hukum yang sangat parah di republik ini, para pengacara juga harus ikut bertanggung jawab. Benar, bahwa tugas seorang advokat adalah mendampingi kliennya dengan nasihat-nasihat hukum, agar jangan sampai diperlakukan tidak adil. 


Namun banyak sekali terjadi kongkalikong antara pengacara, polisi, jaksa, dan hakim untuk meringankan vonis atau bahkan membebaskan terdakwa dalam kasus-kasus besar, tergantung wani piro alias berani membayar berapa? Itulah sebabnya muncul stigmatisasi tentang “pengacara hitam” di negeri ini. Ada pula sindiran bahwa advokat bukan membela keadilan dan kebenaran tetapi “membela kesalahan” lantaran uang. Ada pula cemoohan bahwa klien kalah ataupun menang, toh pengacara tetap dapat duit, sehingga mereka rajin mencari kasus dan bila perlu menciptakan atau merekayasa kasus. Ini semua jelas sangat merusak citra, kinerja, dan kehormatan para pengacara.

Akhirul kalam, ingat, sehebat apa pun seorang pengacara, penguasa, dan politikus di dunia ini, mereka pasti tidak akan hebat lagi dan “mati kutu” di hadapan Tuhan ketika diadili di alam maut. ● 

Selasa, 07 Mei 2013

Parpol Harus “Tobat Nasuha”


Parpol Harus “Tobat Nasuha”
Peter Lewuk  ;  Peneliti Senior the Adam Malik Center
SINAR HARAPAN, 06 Mei 2013



Membaca fenomena calon legislatif yang diajukan partai-partai politik menghadapi Pemilu 2014 benar-benar membuat miris. Jangan-jangan Indonesia ini mau dijadikan republik keluarga pejabat dan kerabat, negara pesohor, dan negara kaum plutokrat.

Betapa tidak, dengan tanpa merasa risih dan atau malu sedikit pun, para pejabat, suami, istri, anak, menantu, keponakan, dan kerabat, serta para pesohor alias artis dan para penguasa uang alias plutokrat ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif.

Bila fenomena ini dikritik maka pembelaan yang dikemukakan itu sangat mulia, rasional, dan konstitusional. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan, yang dijamin oleh konstitusi, untuk berpolitik demi memperjuangkan aspirasi rakyat.

Namun, apakah betul itu adalah alasan yang sesungguhnya? Tidakkah di balik alasan itu tersirat keinginan untuk mendapatkan “job” bergengsi dengan gaji besar serta predikat sebagai “poli(tikus)”? Apakah para elite pemimpin partai benar-benar memperhatikan integritas, kapabilitas, kualitas, dan kompetensi akademik-multidisipliner dari para caleg yang diajukan itu?

Tidak itu saja, dana yang harus dimiliki oleh setiap caleg untuk “menyogok” konstituen supaya memilih sang caleg saat pemilu pun tidak sedikit. Bunyinya miliaran rupiah. Tentu saja bagi sang plutokrat, bunyi miliaran itu tidak menjadi masalah.

Tetapi bagaimana dengan caleg yang tidak memiliki uang miliaran? Berutang di bank atau menjual aset pribadi/keluarga? Kalau utang, tentu harus dibayar setelah terpilih menjadi legislator, tetapi bagaimana kalau tidak terpilih? Apa pula dampak dan implikasi “utang politik” sang caleg dan “investasi politik” yang telah ditanam sang plutokrat itu bagi kinerja mereka sebagai legislator kelak jika terpilih?

Parpol “Rusak”

Fenomena caleg keluarga pejabat, kerabat, plutokrat, dan pesohor untuk Pemilu 2014 merefleksikan betapa partai politik mengalami “kerusakan” sangat parah dalam hal perekrutan politik, kaderisasi politik, dan pendidikan politik.

Rupanya fungsi-fungsi yang sangat esensial tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh parpol. Buktinya setiap kali pemilu, partai politik tidak percaya diri alias tidak pede, sehingga mengandalkan pesohor, plutokrat, dan pejabat untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya.

Bukti lain bahwa partai politik tidak pede dan tidak memiliki kader adalah memasang iklan mencari calon anggota legislatif. Padahal partai politik mempunyai waktu yang sangat banyak, yaitu empat atau lima tahun untuk melakukan perekrutan politik, kaderisasi politik, dan pendidikan politik, sehingga akan menghasilkan kader-kader yang memiliki kompetensi dan kualitas teruji, serta memiliki integritas tepecaya dan siap berlaga di atas panggung kontestasi politik pemilu.

Ketika dipersoalkan tentang kualitas, kapabitas, kompetensi, dan integritas dari para caleg yang “dicomot” lewat iklan atau yang diambil dari keluarga pejabat dan kerabat serta pesohor, maka dengan enteng para elite parpol mengatakan bahwa para caleg itu akan diberikan “kursus” politik. Coba bayangkan betapa rusaknya otak elite partai seperti itu.

Dengan kursus politik kilat, mereka berpikir bahwa akan mampu menghasilkan legislator yang kompeten, kapabel, berkualitas, dan berintegritas. Padahal para legislator itu akan mengurus negara yang begini besar dengan kompleksitas permasalahan pembangunan nasionalnya. Oleh sebab itu, hanya dengan kursus politik kilat saja, saya yakin, tidak akan menghasilkan legislator yang sesuai dengan harapan rakyat.

Begitu pula faktor fulus telah membuat parpol menjadi rusak. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa uang tidak penting untuk membangun dan membesarkan sebuah partai politik. Namun kenyataan membuktikan bahwa fulus juga telah menjerumuskan partai politik di Indonesia menjadi “pilar korupsi”, dan bukan lagi menjadi pilar demokrasi.

Celaka tiga belas! Ada oknum-oknum politikus parpol yang tersangkut masalah korupsi yang masih sedang dalam proses, namun tetap saja dicalonkan dengan argumentasi “praduga tak bersalah”. Sungguh, ini hanya mempertontonkan perilaku politik tunaetika, tunamoral, dan tunamalu.

Dari pengajuan caleg-caleg yang sangat berbau nepotisme itu—sadar atau tidak sadar—para elite politik Indonesia tengah mempraktikkan apa yang oleh sosiolog Amerika, Robert Michael (1950), disebut power elite dan hukum besi oligarki. Para elite politik Indonesia bersekongkol untuk melanggengkan apa yang disebut the well establishment group dengan memonopoli sumber daya politik maupun sumber daya ekonomi.

“Tobat Nasuha”

Melihat parahnya kerusakan partai politik kita, maka partai politik harus melakukan tobat nasuha. Saya sengaja mengontekskan tobat nasuha ke dalam dunia politik karena saya ingin Republik ini diselamatkan dan rakyat dimakmurkan dan disejahterakan. Tobat nasuha adalah tobat besar yang harus dilakukan ketika manusia telah mengingkari hukum Tuhan. Ini sangat relevan bagi dunia perpolitikan kita.

Parpol—tepatnya—para elite pemimpinnya, harus secara radikal dan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan meminta maaf kepada rakyat, kemudian melakukan perubahan radikal dalam membangun kembali eksistensi, citra, dan kinerja parpol. Ingat partai politik adalah sumber utama lahirnya kader dan para tokoh pemimpin bangsa baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Apabila partai politik rusak maka negara akan rusak, dan rakyat pun akan sengsara.

Untuk dimaklumi, rusaknya partai politik Indonesia merupakan akibat logis dan tragis dari amendemen UUD 1945. Partai politik melalui para politikusnya di parlemen berkeja sama dengan pihak asing telah melakukan “mutilasi konstitusi” secara sangat liberalistik dan kapitalistik hanya untuk melayani nafsu kaum neoimperialis dan neokolonialis, sehingga lahirlah “UUD Neolib 2002”. Maka, tidak ada solusi lain, selain kembali ke Pancasila dan UUD 1945 murni untuk menata haluan politik negara ke depan yang lebih baik.

Ini bukan langkah mundur, melainkan langkah penyelamatan Republik. Hanya orang yang ingin mempertahankan status quo dan malas berpikirlah yang mengatakan bahwa kembali ke UUD 1945 adalah langkah mundur. Tentu saja, ketika kembali ke UUD 1945, semua yang baik dan positif dari rezim reformasi akan kita pertahankan.

Sebaliknya semua yang merugikan bangsa, negara, dan rakyat harus dibuang jauh-jauh. Perihal jalan mana yang akan ditempuh untuk kembali ke UUD 1945, ini pekerjaan rumah atau PR yang menantang sekaligus mengasyikkan buat para pakar konstitusi, pakar hukum tata negara, dan para aktivis.

Akhirul kalam, menurut saya, kembali ke Pancasila dan UUD 1945 adalah aktualisasi tobat nasuha dalam kehidupan politik kenegaraan. Sila pertama Pancasila mengandung imperatif teologis bagi manusia Indonesia untuk melakukan pertobatan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa (hablum minallah).

Sila kedua sampai kelima mengandung imperatif filosofis bagi manusia Indonesia untuk menata relasi horizontal (hablum minanas) dengan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk melakukan tobat nasuha! ●

Jumat, 15 Februari 2013

Merindukan Seorang “Mesias” Politik


Merindukan Seorang “Mesias” Politik
Peter Lewuk ;   Peneliti Senior The Adam Malik Center, Aktivis Solidaritas Angkatan 66
SINAR HARAPAN, 14 Februari 2013


Menjelang Pemilu 2014, sudah banyak tokoh mulai tampil atau dimunculkan ke atas pentas politik untuk dijagokan sebagai calon presiden.

Ini sesuatu yang positif bagi pendidikan demokrasi, agar rakyat sebagai pemilik sah hak atas kedaulatan tidak membeli kucing dalam karung pada pemilu nanti; agar rakyat tidak salah mendaulat seorang tokoh untuk menjadi pemimpin mereka; agar rakyat dapat melihat, menilai, dan mempertimbangkan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan akal sehat dan hati nuraninya ketika berada dalam bilik pencoblosan kertas suara pada hari H pemilu presiden nanti.

Di antara para bakal calon presiden itu, ada yang sangat giat melakukan manuver baik di tingkat elite partai-partai politik untuk menjajaki kemungkinan kerja sama atau koalisi, maupun manuver di tingkat akar rumput untuk menyosialisasikan diri dan menarik minat serta perhatian masyarakat calon pemilih.

Kalau memakai istilah yang sedang ngetrend sekarang disebut melakukan politik blusukan ke tengah masyarakat untuk mengetahui apa sesungguhnya persoalan hidup yang dirasakan oleh rakyat sehari-hari.

Selain itu, para konsultan politik dan lembaga-lembaga survei sudah mulai kebanjiran order ataupun mencari order untuk melakukan survei tentang tingkat popularitas dan tingkat keterpilihan para tokoh bakal kandidat presiden itu. Para pakar dan pengamat politik pun semakin sibuk memberikan analisis dan komentar tentang peluang dan hambatan yang bakal dihadapi para bakal kandidat presiden.

Pencitraan Vs Pencerdasan

Meskipun demikian, ada yang menarik untuk dikomentari secara kritis tentang fenomena politik blusukan itu; bahwa blusukan lebih merupakan politik pencitraan ketimbang politik pencerdasan. Meminjam pendapat Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, kalau para perintis kemerdekaan zaman dulu, mereka adalah pemimpin pencerdasan, sedangkan para pemimpin sekarang adalah pemimpin pencitraan (Rakyat Merdeka, 8/2/’13).

Saya setuju dengan pendapat Bung Rizal Ramli tersebut. Dari segi waktu memang zaman perjuangan kemerdekaan beda dengan zaman reformasi. Tetapi, hakikat eksistensi seorang pemimpin bangsa haruslah tetap sama yaitu sebagai “pemimpin pencerdasan” dan bukan “pemimpin pencitraan”. Menurut saya, pencitraan dalam komunikasi politik lebih merupakan realitas kemasan, realitas palsu, atau realitas seolah-olah ketimbang realitas sesungguhnya dari sang tokoh.

Sebagai misal, saya adalah seorang pengusaha besar. Dalam praktik bisnis, saya memanipulasi pajak demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kerajaan bisnis saya. Perusahaan saya juga merusak lingkungan hidup.

Tetapi, ketika saya maju menjadi calon presiden maka tim sukses akan mengemas saya, sedemikian rupa, sehingga melalui iklan di TV, saya tampil sebagai tokoh yang sangat peduli dengan nasib rakyat, ketika saya blusukan di tengah-tengah mereka. Di sana saya menggendong anak rakyat miskin atau berlumpur ria memanen padi di sawah bersama para petani, dan sebagainya.

Tetapi, realitas saya dalam iklan di TV adalah realitas kemasan alias “saya yang palsu”. Mengapa? Karena dalam realitas bisnis, saya adalah seorang pengemplang pajak rakyat dan perusak lingkungan hidup.

Tetapi, karena saya mempunyai banyak uang maka saya bisa baku atur dengan oknum-oknum penegak hukum agar saya lolos dari jerat hukum. Jadi, realitas saya dalam kemasan iklan berbeda dengan realitas saya sebagai seorang pengusaha yang mengemplang pajak rakyat dan realitas perusahaan saya yang merusak lingkungan hidup.

Praktik pencitraan seperti di atas jelas menipu rakyat. Beda dengan seorang pemimpin yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya membawa pencerahan, pencerdasan, dan kemaslahatan bagi rakyat. Pemimpin pencerdasan dan pencerahan akan konsisten antara kata-kata dan perbuatan.

Tanpa embel-embel pencitraan pun, seorang pemimpin pencerdasan akan selalu dicintai rakyat, karena seluruh hidupnya diabdikan kepada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Dewasa ini nyaris sulit sekali kita menemukan politikus dan pejabat negara yang berkarakter “mengabdi Republik”, sebagaimana diperlihatkan para founfing fathers, antara lain Adam Malik, yang menuangkan pengabdian mereka itu dalam bukunya Mengabdi Republik.

Kalau sekarang, yang terjadi adalah bagaimana pemimpin kita menjual Tanah Air ini ke bangsa asing. Mereka lebih pantas disebut komprador yang menjadi kaki tangan atau jongos buat kepentingan asing ketimbang disebut sebagai tokoh pemimpin bangsa.
Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana bersama bangsa asing merampok Republik ini untuk kepentingan diri, keluarga, dan golongannya serta kepentingan asing; sehingga yang berjaya dan hidup enak di Republik ini adalah orang asing dan para elite politik dan elite bisnis ketimbang rakyat Indonesia sendiri. Rakyat menghafal lagu “Tanah Airku Indonesia”, tetapi tidak mempunyai tanah, malah didera berbagai kasus agraria di tanah tumpah darahnya sendiri.

Yang didapat rakyat hanyalah “remah-remah roti” yang jatuh dari meja tuan elite politik dan elite bisnis, serta meja tuan neokolonialis, neoimperialis, dan neolib. Remah-remah roti hanya layak dimakan anjing dan kucing. Masa rakyat sama dengan anjing dan kucing? Sungguh ironis.

Para founding fathers berjuang supaya bangsa ini menjadi negara merdeka, tetapi para pemimpin pencitraan malah membuat bangsa ini kembali dijajah bangsa asing. Saya bukan orang yang antiasing, tetapi saya tidak rela, lantaran kebebalan dan kelemahan para pemimpin bangsa ini, maka Indonesia tetap dijajah bangsa asing, yang berkedok globalisasi dan investasi serta pasar bebas.

Atas nama reformasi dan globalisasi para pemimpin pencitraan itu telah mengkhianati Proklamasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, serta ajaran kemandirian bangsa yaitu Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Mesias Politik

Oleh karena itu, bangsa ini sangat merindukan datangnya seorang “mesias” politik. Rakyat Indonesia merindukan tampilnya tokoh yang tidak hanya sekadar “bercita-cita menjadi presiden”, yang sekarang muncul bak cendawan di musim hujan, tetapi seorang “mesias politik” alias tokoh “pemimpin penyelamat Republik” ini dari kehancuran akibat pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, Proklamasi, serta Trisakti.

Selama 15 tahun reformasi bangsa ini hidup tanpa negara, karena negara telah “dibubarkan” oleh kaum reformis pengkhianat dengan menghasilkan sebuah undang-undang dasar yang sama sekali baru, yang sama artinya dengan membubarkan negara, yaitu Undang-Undang Dasar Neolib 2002. Saya yakin pandangan ini akan menimbulkan kontroversi, tetapi saya mengundang para ahli untuk berdiskursus secara kritis-argumentatif-komprehensif demi penyelamatan Republik ini.

Indonesia dewasa ini mengalami kelebihan atau mubazir poli(tikus), yang kalau dihilangkan kata polis (Yun artinya negara-kota atau kepentingan umum), maka yang tinggal adalah “tikus-tikus” yang menggerogoti dan mencuri uang rakyat melalui tindakan korupsi yang bukannya semakin berkurang, malah semakin menggila.

Rakyat Indonesia tidak membutuhkan pemimpin bermental kuli ketika berhadapan dengan bangsa asing. Kalau pemimpinnya sendiri sudah bermental kuli maka rakyat Indonesia akan menjadi budak atau kuli benaran. Ini fakta yang tidak dapat dibantah. Rakyat Indonesia benar diperbudak di luar negeri.

Indonesia sangat membutuhkan seorang “mesias politik” yang dengan berani membawa bangsa ini kembali ke Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945, kemudian menata ulang haluan politik bangsa ke depan demi mewujudkan Trisakti Indonesia. Ini bukan set back alias langkah mundur, melainkan langkah maju untuk menyelamatkan Republik ini.

Kita membutuhkan pemimpin pencerdasan dan pencerahan, pemimpin revolusioner-radikal, pemimpin berintegritas tinggi, pemimpin pemberani, yang seperti Bung Karno mengatakan, “Go to hell with your aids.” Sebaliknya, Indonesia tidak membutuhkan pemimpin pencitraan. Kita membutuhkan mesias politik yang rela “mengorbankan” dirinya demi keselamatan bangsa, negara, dan rakyatnya. ●

Jumat, 08 Februari 2013

Konspirasi, Sapi “Berjanggut”, dan Zionis


Konspirasi, Sapi “Berjanggut”, dan Zionis
Peter Lewuk ;  Peneliti Senior The Adam Malik Center
SINAR HARAPAN, 06 Februari 2013


“Buruk muka cermin dibelah”. Itulah kata-kata yang kiranya pas untuk para elite politik Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Bukannya melakukan introspeksi, bertobat, meminta maaf kepada konstituen PKS, dan mengambil hikmah dari kasus yang mendera mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), malah sebaliknya mengambinghitamkan pihak lain.

Itulah reaksi awal yang diperlihatkan oleh elite PKS atas kasus yang melilit mereka. Ibarat muka PKS yang rusak, malah cermin yang dibanting-banting. Presiden PKS yang baru, Bung Anis Matta, dengan lantang dan berapi-api berpidato menuding adanya konspirasi besar di balik penangkapan LHI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap daging sapi impor untuk menjatuhkan harkat dan martabat, serta citra dan wibawa PKS.

Anis membakar semangat para kader PKS untuk ofensif terhadap pihak-pihak yang berkonspirasi menjatuhkan PKS. Bahkan kaum zionis dan Amerika juga diseret-seret oleh elite PKS sebagai pihak-pihak yang, mereka duga, terlibat dalam konspirasi besar menjatuhkan PKS. Ini lantaran beberapa hari sebelum terjadi penangkapan LHI, ada pertemuan antara Duta Besar Amerika untuk Indonesia Scot Marciel dengan pemimpin KPK untuk membahas strategi pemberantasan korupsi.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid pun menduga mungkin ada konspirasi kelompok zionis yang ingin menjatuhkan PKS. Reaksi PKS seperti itu bisa saja ditafsirkan sebagai konspirasi antara KPK dengan zionis dan Amerika untuk menjatuhkan PKS.

Coba bayangkan betapa PKS menganggap dirinya begitu bersih dan hebat sehingga sampai-sampai dia berpikir dibutuhkan konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan zionis dan Amerika untuk bisa menjatuhkan PKS dalam rangka pertarungan politik pada pemilu 2014.

“Disapikambinghitamkan”

Selama ini, publik disuguhi kesan bahwa PKS selalu tampil sebagai partai dakwah yang paling agamais, paling kenal Tuhan, paling bermoral, dan bersih dari dosa-dosa korupsi. Publik dibikin berdecak kagum manakala menyaksikan PKS mengerahkan puluhan ribu massanya membuat jalan-jalan protokol di Jakarta menjadi putih laksana ditaburi kapas, ketika massa PKS mendemo kaum zionis dan Yahudi saat terjadi konflik antara Palestina dan Israel.

Memang ada sebagian kalangan muslim menganggap zionis, Israel, dan Yahudi sebagai makhluk kafir dan golongan thagut yang diharamkan hidup di muka bumi ini. Mereka seakan-akan tahu persis bahwa Tuhan hanya mengizinkan mereka untuk hidup di dunia, sedangkan yang lain tidak.
Maka, saya tidak merasa heran dan terkejut ketika mendengar para elite PKS menyeret-nyeret zionis ke dalam pusaran kasus mereka.

Sebagai makhluk yang dianggap haram hidup di muka bumi ini, golongan zionis memang sangat empuk, seempuk daging sapi, untuk “disapikambinghitamkan” sebagai penyebab segala ketidakberesan di Indonesia dan bahkan di dunia, sebagaimana dapat kita baca dalam buku-buku yang ditulis dengan nada sangat antizionis, anti-Israel, dan anti-Yahudi.

Seolah-olah segala ketidakberesan di muka bumi ini disebabkan semata-mata oleh zionis, sementara Islam, Kristen, dan kaum beragama lainnya putih seperti malaikat, tidak pernah mengenal apalagi berbuat dosa dan kesalahan sepanjang sejarah dunia ini.

Menurut saya, terlalu naif, konyol, dan merupakan suatu logika yang jongkok kalau menyimpulkan ada konspirasi kelompok zionis untuk menjatuhkan PKS hanya berdasarkan fakta pertemuan antara KPK dan Dubes Amerika untuk Indonesia Scot Marciel. Padahal dari berita media massa tentang pertemuan itu, tidak tersurat ataupun tersirat kesimpulan untuk menjatuhkan PKS dengan menciduk LHI dalam kasus suap daging sapi impor.

Apalagi kasus, yang oleh majalah Tempo, disebut “daging sapi berjanggut” ini bukan kasus yang ujuk-ujuk, melainkan kasus lama yang sudah dibongkar oleh Tempo (misalnya Juni 2011).
Dalam proses pantauan, penyelidikan, dan penyidikan oleh KPK akhirnya ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menahan mantan Presiden PKS dalam kasus “daging sapi berjanggut” itu. Jadi, tidak ada urusannya dengan kaum zionis. Masa oknum PKS yang korup, kok zionis atau Amerika yang “dikambingsapihitamkan”? Ini tidak fair, naif, dan logika yang jongkok.

Malah PKS harus malu karena dengan klaim sebagai partai dakwah yang bersih dan putih, dia ternyata gagal membersihkan dirinya sendiri dari dosa-dosa korupsi. Membaca laporan investigasi Tempo, kita jadi paham betapa jelas intervensi tokoh-tokoh pentolan PKS dalam penentuan kuota impor daging sapi. Bahkan bukan hanya PKS yang gagal dalam hal dakwah. Lebih jauh, maraknya korupsi di Indonesia merupakan butki kegagalan dakwah oleh para elite dari semua agama di Indonesia terhadap umatnya, termasuk umat yang politikus dan birokrat.

Indonesia adalah bangsa yang dengan angkuh membanggakan diri sebagai bangsa paling beragama di dunia ini, tetapi hak-hak Tuhan pun dikorupsi oleh politikus maupun pejabat birokrat (dalam kasus haji dan Alquran di Kementerian Agama). Juga, dalam Sepuluh Perintah Tuhan (ajaran Kristen), jelas Tuhan melarang mencuri, tetapi ada politikus dan birokrat Kristen dengan tanpa malu-malu dan takut kepada Tuhan kemudian mencuri uang yang menjadi hak rakyat.

Hasil curian para politikus yang agamais itu kemudian didermakan dan atau diamalkan kembali kepada rakyat pada waktu reses ataupun kampanye pemilu, supaya politikus bandit dan politikus busuk itu dipilih lagi dalam pemilu berikutnya.

Pilar Korupsi

Berbagai kasus koruspi yang melibatkan para politikus di PKS, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PAN, dan PKB, baik yang sudah divonis maupun yang masih dalam proses pantauan, penyelidikan, penyidikan, dan persidangan tampaknya telah menjungkirbalikkan teori tentang partai politik sebagai pilar demokrasi.

Selama 15 tahun reformasi, partai-partai politik di Indonesia sudah berubah menjadi pilar korupsi. Inilah “prestasi” paling signifikan dari reformasi politik, yang dibangga-banggakan oleh para politikus di Senayan.

Mereka telah merusak tatanan demokrasi Pancasila yang tidak mengenal partai politik sebagai pilar korupsi. Ini sama dengan pengkhianatan nyata oleh rezim reformasi terhadap Pancasila yang merupakan dasar negara, tetapi telah diubah menjadi pilar bangsa, yang kini sudah menjadi “proyek” MPR. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan proyek itu tidak ada godaan untuk melakukan korupsi.

Coba Anda bayangkan, apa jadinya Republik ini ke depan kalau partai-partai yang sudah menjadi pilar korupsi itu kembali berkuasa setelah Pemilu 2014? Apa pula jadinya kalau pemilu presiden 2014 akan menghasilkan seorang presiden yang bersemboyan, misalnya, “Katakan tidak kepada Korupsi”, tetapi lemah dalam praktik hukum pemberantasan korupsi sehingga yang terjadi adalah “Lanjutkan Korupsi!?” Saya tidak bisa membayangkan Republik ini akan selamat, kalau ditopang oleh partai-partai politik sebagai pilar korupsi. So pasti pilar itu akan keropos dan cepat atau lambat Republik ini akan runtuh.

Lantas apa solusinya? Sebagai rakyat jelata, saya serahkan kepada sesama rakyat, sang pemilik kedaulatan pada pemilu 2014 untuk dengan bebas menggunakan hak politiknya. Saya juga tidak menganjurkan orang untuk golput.

Terserah padamu, mau pilih partai yang menjadi pilar korupsi atau apa. Yang jelas, hasil yang akan kita dapat hanyalah partai dan pemimpin yang minus malu. Mau tidak mau, ya terima saja dengan segala konsekuensinya yang akan terjadi, karena bagaimanapun negara ini harus tetap jalan. ●

Senin, 12 Desember 2011

Menyoal HAM Para Koruptor


Menyoal HAM Para Koruptor
Peter Lewuk, PENGAMAT POLITIK THE ADAM MALIK CENTER, JAKARTA
Sumber : SINAR HARAPAN, 12 Desember 2011



Setiap tanggal 10 Desember kita memperingati hari hak-hak asasi manusia atau HAM sedunia. Dalam rangka itu menarik untuk dipersoalkan HAM para koruptor di negeri ini.

Di tengah-tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi, justru belakangan ini para koruptor dan penasihat hukumnya berteriak lantang tentang hak asasi para koruptor sebagai manusia.

Gejala itu muncul lantaran adanya pro dan kontra soal obral remisi yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada para narapidana korupsi.

Selama ini, para koruptor kerah putih itu juga menikmati fasilitas mewah ala hotel di penjara. Tidak itu saja, kolusi antara koruptor dan oknum pejabat rumah tahanan membuat mereka dengan leluasa keluar masuk rumah tahanan, malah ada yang jalan-jalan ke luar negeri.

Gencarnya pemberitaan media massa tentang “keistimewaan” itu tentu saja membuat publik marah. Ini karena selain tak memberikan efek jera dan penggentar, keistimewaan itu juga melukai rasa keadilan masyarakat maupun para narapidana lainnya yang tak mampu “membeli” oknum aparat penegak hukum.

Atas Nama HAM

Memang betul bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak asasi, tetapi janganlah disalahgunakan. Seolah-olah atas nama HAM orang bisa berbuat apa saja termasuk korupsi.

Padahal, harus dipahami HAM hanya mutlak bagi orang perorangan atau individu sejauh dia tidak pernah berada dan hidup bersama orang lain, namun ini adalah sesuatu yang mustahil. Manusia pada hakikatnya adalah “ada bersama” atau makhluk sosial, semenjak di dalam rahim ibu.

Oleh karena itu, HAM tidak pernah mutlak melainkan ada batasnya. Dengan kata lain, yang menjadi batas dari HAM seseorang adalah HAM orang lain, terlebih lagi karena manusia hidup bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Jadi, HAM tidak penah berdiri sendiri, melainkan selalu dalam konteks sosial dan konteks negara. Oleh karena itu, dalam konteks bernegara, misalnya, sekalipun seorang pejabat memiliki kekuasaan yang besar, dia tidak bisa menggunakan kekuasaannya itu sebebas-bebasnya atas nama HAM.

Bahwa, misalnya, pejabat negara dan aparatur pemerintah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif menuntut hak mereka dari negara karena mereka telah bekerja untuk negara. Ingat, hak itu telah diberikan oleh negara dalam bentuk gaji yang pantas, tunjangan, dan beberapa privilese lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harus diingat bahwa pelaksanaan HAM para pejabat negara dan aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah justru dibatasi oleh HAM ratusan juta rakyat Indonesia, terutama hak untuk menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi.

Bila para oknum pejabat negara dan aparatur pemerintah mencuri uang negara secara masif-kuantitatif dari pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia, bisa dibayangkan jutaan rakyat Indonesia yang miskin tak akan mendapatkan hak mereka itu.

Itulah sebabnya, korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran berat atas HAM rakyat atau kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Hal tak lain karena dampak korupsi sangat luar biasa merugikan rakyat Indonesia.

Satu contoh saja, ketika didesak untuk mengesahkan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, DPR dan pemerintah tampak setengah hati dan ogah dengan alasan uangnya dari mana.

Padahal, ratusan bahkan ribuan triliun uang negara dirampok oleh para pengusaha hitam yang berkolusi dengan oknum-oknum pejabat yang berwatak korup dan tidak punya rasa malu.

Meski akhirnya disahkan menjadi UU, keluhan tentang dari mana uang yang akan dikelola BPJS membuktikan betapa DPR dan pemerintah tidak sadar, atau pura-pura tidak sadar, bahwa kalau untuk urusan berkorupsi ria, selalu ada uang, tetapi untuk jaminan sosial bagi rakyat, maka tidak ada uang.

Nah, apabila para oknum pejabat negara dan aparatur pemerintah menjadi koruptor, yang berarti melanggar berat atas HAM seluruh rakyat Indonesia, pantaskah para koruptor itu berbicara tentang HAM yang melekat pada diri mereka?

Hilangnya HAM

Sangat tak pantas kalau seorang pelanggar HAM masih berbicara lantang tentang hak asasinya sebagai manusia. Ketika para oknum pejabat negara dan aparatur pemerintah “berubah menjadi tikus”, mereka tidak pernah berpikir tentang HAM rakyat atas kesejahteraan sosial-ekonomi, yang mereka langgar atau rampas.

Tetapi, ketika sekarang dipidana karena kejahatan korupsinya, malah para koruptor bersama para penasihat hukum berteriak lantang membela hak-hak koruptor sebagai manusia. Pembelaan HAM model ini, tentu akan menjadi bahan cemoohan, cibiran, dan tertawaan orang banyak, yang menyaksikan perilaku para koruptor dan para penasihat hukumnya.

Karena itu, menurut saya, HAM para koruptor untuk jangka waktu tertentu hilang dengan sendirinya karena kejahatan yang dilakukannya. Masih beruntung koruptor tidak dijatuhi hukuman mati.

Padahal, hukuman mati untuk para koruptor itu dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi, para koruptor itu sudah menghilangkan HAM mereka sendiri selama berapa tahun masa tahanan sesuai vonis hakim.

Nah, kalau diargumentasikan bahwa moratorium atau penghentian pemberian remisi kepada para koruptor adalah sebuah bentuk pelanggaran atas HAM para koruptor, harus dikontra-argumentasikan pula bahwa HAM para koruptor itu telah ditukar atau dibayar dengan kejahatan korupsi yang mereka lakukan, sehingga remisi tidak perlu diberikan kepada mereka. Biarlah para koruptor itu menikmati hotel prodeo hingga batas waktunya mereka dibebaskan.

Lebih bijaksana bagi negara untuk “menghilangkan HAM” para koruptor yang merampok uang rakyat sebagai impas terhadap hak rakyat atas keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang dirampas para koruptor.

Meski uang yang dikorupsi itu tidak dapat kembali ke negara, tetapi dengan penghilangan HAM, terutama melalui hukuman seberat-beratnya, diharapkan menimbulkan efek jera, rasa takut, dan rasa malu serta berpikir sejuta kali sebelum mencuri dari negara. ●