Demokrasi Indonesia Harus Kokoh Maria Hartiningsih & Budi Suwarna  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  08 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Proses demokrasi di Indonesia harus bertahan kokoh karena kerumitan dalam proses demokrasi prosedural berpeluang mengembalikan Indonesia ke jurang otoritarianisme. Dinamika demokrasi dipantau dari kapasitas politik aktor demokrasi dalam memanfaatkan atau menyalahgunakan prosedur. ”Regulasi pemilu cukup baik dan pelaksanaannya berjalan bebas meskipun pemilu tahun ini tampaknya ada peningkatan kasus intimidasi dan kecurangan,” ujar pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Prof Olle Tornquist, tahun ini (63). ”Tetapi partai hampir tidak diatur sama sekali. Mereka bahkan tidak harus bersikap demokratis. Para pemimpin dan para kadernya nyaris bisa bertindak apa pun.” Olle ditemui di Jakarta, ketika kembali dari Aceh, akhir Januari 2014. Wawancara dilanjutkan setelah pemilu legislatif melalui surat elektronik. Menjelang akhir tahun 2013 sampai awal tahun 2014, Olle melakukan survei lanjutan tentang aktor demokrasi, fokus penelitian yang membedakan Olle dengan peneliti demokrasi lain, yang lebih tertarik pada prosedur dan kelembagaan. Ia menghadiri lokakarya hasil survei putaran akhir di Yogyakarta, sebulan lalu. Melalui hasil survei lebih dari 500 responden dari Aceh sampai Maluku, ia melihat dinamika demokrasi melalui variabel kapasitas politik para aktor. Survei putaran ketiga tahun 2013 bersama tim peneliti Universitas Oslo dan Universitas Gadjah Mada di bawah proyek penelitian ”Power, Welfare and Democracy” adalah kelanjutan survei bersama Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), pertama tahun 2003, kedua tahun 2007. Menurut Olle, demokrasi seharusnya berujung pada peningkatan kesejahteraan, tetapi demokrasi elektoral yang menjamin hak sipil dan politik tidak cukup mendorong demokrasi tersambung pada kesejahteraan. Olle mengikuti dari dekat beberapa peristiwa politik penting di negeri ini. Ia sedang melakukan studi di Yogyakarta ketika terjadi penyerbuan markas Partai Demokrasi Indonesia pimpinan Megawati , Juli 1996. Ia tiba di Jakarta tak lama setelah pembredelan Tempo, Detik, dan Editor, Juni 1994. Ia sedang melakukan studi di Filipina saat Soeharto turun, setelah pengepungan Gedung DPR MPR, Mei 1997. Dibajak Basis argumen yang diungkapkan Olle sejak survei tahun 2003, yang disimpulkan tahun 2004, adalah dibajaknya demokrasi prosedural oleh para elite lama dan baru yang terutama memiliki akses pada modal ekonomi (uang), kekuasaan, dan koneksi. ”Pelaku oligarki di Indonesia adalah orang-orang dengan modal ekonomi (uang), tetapi untuk bisa mendominasi politik dan memenangi pemilu, mereka perlu mengubah uang itu menjadi sebentuk legitimasi dan otoritas. Untuk itu, mereka membutuhkan banyak modal sosial (koneksi), pengetahuan juga klientilisme dan populisme.” Oleh sebab itu, ”Tak diragukan lagi, partai-partai di parlemen disetir dan didominasi oleh kekuatan oligarki dan pemimpin dengan banyak modal simbolik dan koneksi khusus.” Hasil survei 2013 itu membenarkan karakter klientilistik demokrasi di Indonesia. Meskipun kepemilikan modal dan koneksi (politik) tidak serta-merta mengimplikasikan politik klientilisme, kombinasi keduanya dipahami secara luas sebagai elemen utama hubungan patron-klien. ”Saya kira makin banyak orang sadar bahwa politik yang didominasi kaum elite itu menghancurkan,” ujar Olle, ”Harus ada pembaruan dalam sistem pemilu dan kepartaian, juga kebijakan untuk membangun saluran-saluran tambahan bagi keterwakilan kepentingan, gagasan, dan kaum minoritas.” Gerakan demokrasi Menurut Olle, persoalan dasar saat ini bukan sistem pemilu atau sistem kepartaian, melainkan tidak adanya organisasi-organisasi berbasis kepentingan dan gagasan yang dibangun dari bawah, tersebar di sejumlah daerah dan terintegrasikan di tingkat nasional. Ia mengingatkan dominasi kelompok bisnis harus diimbangi dengan gerakan berorientasi kerakyatan. ”Tanpa itu, kelompok pro demokrasi tidak bisa membangun partai yang lebih baik dan memenangi pemilu, meskipun ada berbagai aturan dan regulasi,” ujarnya. Gerakan dan organisasi berbasis massa yang demokratis dapat menyumbang gagasan-gagasan dalam implementasi kebijakan dan mengawasi politisi serta birokrat agar akuntabel. ”Pemenang pemilu tak bisa seenaknya,” tegas Olle, ”Tanpa organisasi seperti ini, parpol akan tetap dikuasai kelompok elitis yang sangat berkuasa. Berbagai kepentingan dan gagasan akan sangat diwarnai pikiran para pemimpin informal, NGO yang elitis, kelompok lobi dan aksi yang juga elitis dan tidak terlalu demokratis.” Dengan kata lain, ”Kita tidak bisa memiliki sistem kepartaian dan sistem pemilu yang lebih baik hanya dengan mengandalkan para ahli untuk merancang hukum dan aturan, atau meminta para pimpinan parpol dan anggota parlemen untuk mereformasi diri sendiri. Juga tidak bisa meliberalisasi sistem politik yang mengarah pada politik berbasis figur, karena cara seperti itu sangat naif, sama naifnya dengan menganggap satu figur bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dan oligarki seperti layaknya pasar bebas.” Olle melanjutkan, ”Pasar tidak netral. Kita berhadapan dengan ekonomi politik. Persoalan terpenting adalah kekuasaan. Untuk keseimbangan, warga biasa dan kelompok-kelompok kepentingan yang utama harus berorganisasi dengan lebih baik agar mereka bisa mengklaim keterwakilannya.” Reformasi bertahap Meski demikian, menurut Olle, untuk mengurangi beberapa persoalan dan mendorong organisasi-organisasi berbasis kepentingan dan gagasan yang lebih solid, harus ada reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu secara bertahap. Dengan memperhatikan semua kepentingan penuh pamrih dari para bos kelompok politik dan bisnis yang sangat berkuasa, Olle mengusulkan komisi pemerintah yang independen dengan para pakar yang memiliki reputasi dan integritas tinggi, terkait keterwakilan demokrasi dan beberapa pemimpin terbaik dari parpol. Di dalam komisi itu digodok berbagai gagasan, lalu didiskusikan secara luas dengan publik. Proposal final yang sudah disepakati secara luas tidak boleh ditolak mentah-mentah oleh presiden ataupun parlemen. Gagasan yang tampaknya dipengaruhi sistem politik di Skandinavia bisa saja diperdebatkan. Namun, beberapa hal penting yang diungkapkan Olle tampaknya harus dipertimbangkan. Di antaranya dibukanya ruang partisipasi bagi warga negara yang memungkinkan aksi warga untuk membangun partai anti korupsi di tingkat lokal, seperti Aam Aadmi Party (Partai Rakyat Jelata, AAP), diresmikan 26 November 2012, yang kemudian memenangi pemilu kota New Delhi. ”Saat ini memang hal itu hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia saat ini,” ujar Olle, ”Dan benar-benar sulit untuk membangun Partai Buruh seperti yang dibuat Lula di Brasil, yang mampu memprakarsai dan mendorong dana partisipasi dan kebijakan kesejahteraan yang berlaku saat ini dan mengombinasikannya dengan pertumbuhan ekonomi. Istilah ”partisipasi pemangku kepentingan” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tampaknya sangat mengganggu Olle karena pada kenyataannya tidak demokratis dan tak mengubah apa pun. ”Partisipasi harus berdasarkan keterwakilan demokratik dari bawah, bukan dipilih atau ditanam dari atas,” ujar Olle, ”Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan dinamik, seperti halnya melawan korupsi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok dan kepentingan yang selama ini dipinggirkan. Beri mereka perlakuan khusus.” ●

Indonesia’s democratization stagnant but not lost Olle Tornquist  ;   Professor of political science and development research, Senior member of the UGM’s and the UiO’s joint research project titled “Power, Welfare and Democracy”

JAKARTA POST,  25 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

Fifteen years after Soeharto’s New Order, what of the efforts to create a democratic order? According to mainstream political scientists, democracy equals institutions for freedom and fair elections, Indonesia is a success story and liberal democracy is evolving. For radical political economists who say that such institutions are subordinate to material resources, Indonesia is ruled by oligarchs and shock therapy is needed. What would a more nuanced analysis look like? Today, emerging results can be found from the third comprehensive assessment of Indonesia’s democratization. Previous studies (2003-2004, 2007) were conducted by Demos (a research-NGO), together with the University of Oslo (UiO). The current survey is within a broader study titled “Power, Welfare and Democracy” at Gadjah Mada University (UGM), supported by UiO. The questions remain the same: To what extent do institutions and actors really contribute to the  development of democracy in terms of the popular control of public affairs on the basis of political equality; and what are the problems and options? The method is also replicated: collecting information by systematic in-depth interviews (six-eight hours each) with the best experts on the ground among more than 600 committed scholars and experienced activists around the country as well as in Jakarta. What do the early results reveal? There are three key words: stagnation, openings and excitement. Stagnation, most obviously, is about the persistence of corruption, poor rule of law and political inequalities. This is the ironic outcome of the impressive combination of stability in a coherent political system and extensive elections, freedom and citizen organizations. Powerful actors have not just adjusted to the new rules of the game, they have also decided the details of these rules to their own advantage, such as by making it very difficult for new parties to participate in elections. Similarly, they have retained their political capacity to dominate the game as such; a rich soccer team tends to win against a poor one even if they follow the same rules. The media speaks at length of corruption and of the agencies fighting it, but the basic problem is a lack of representation of those who really are against the abuse of power and could make a difference. Indonesia has not allowed people to form a small pro-democratic anticorruption party on the basis of social movements and participate and win elections, as recently in New Delhi. Such a victory is certainly not enough, it takes more than a party of discontent to develop alternative policies. But in Indonesia, scattered civil society activists and other informal leaders have only been able to “do politics” individually by invitation from elite-dominated parties, even without coordination through broad social movements and interest organizations. Yet democratization is not lost. The assessment identifies two openings. One is post-clientelism. As in other parts of the Global South, many Indonesian leaders cannot win elections by patronage politics only. People now have better information and multiple identities and sources of income. It is increasingly difficult to buy their votes through clientelistic networks. This calls for populism, direct links between leaders and people. Fortunately, Indonesian populism is less focused on identity than it is well-being. Another supplementary method is that leaders invite their preferred leaders in civil society to commissions, “stakeholder participation” etc. to gain support from middle classes and NGO-sponsored poor people. Both methods are certainly undemocratic but make it possible for smart actors of change to negotiate transformative reforms, which may strengthen the social and political capacity of ordinary people and institutionalize democratic representation from below. There is much to learn from other countries. The second opening is the dramatic shift among citizens from trying to solve their problems through patrons, civil society and the market to instead demanding welfare, services and inclusive development through public programs. In short, people themselves want to go beyond populism and invited participation; they wish to see a democratic welfare state. But can progressive actors really take advantage of populism, elitist invitation and the quest for a welfare state and thus improve the representation of those who can foster more democracy? Won’t politicians co-opt scattered pro-democrats, movements and unions? Excitement comes in the form of four processes (identified in follow up studies), which may break this negative pattern. First, many poor people are now as dependent on public services and regulations as middle-class people and thus are similarly frustrated with corruption. Likewise, many middle-class people realize they cannot force themselves upon the poor to set up new factories and houses and build livable cities with better environments and infrastructure. Rather, they need to negotiate with the increasing amount of people who protest against the accumulation of capital and at the dispossession of their land, forest, water and residential areas. Third, more scattered groups and movements pose similar demands for public social security and welfare policies. But who can build strong enough political unity for welfare that acts against corruption and plunder? Attempts at coalitions and blocs have failed. Fragmented groups have agreed on some issues and then returned to their projects. The ultimate excitement comes with the informalization of employment relations (including through outsourcing) under neoliberal development. Many workers in formal and informal sectors agree they have had to turn to the state and local governments as there are fewer employers to protest against and negotiate with. To make a difference, then, strong broad alliances are needed. As we know from recent efforts at social security, labor laws and minimum wages, such broad struggles have even been propelled by unions in modern sectors. Together with a few politicians and civil society activists, they may thus play a most important role in building broad fronts from outside elite politics for better representation of the interests and actors that really can fight injustice, corruption and inequality. This would alter the stagnation of Indonesian democratization and if democratic avenues for representation and negotiations are set up, there is no need to block the toll roads. ●