TNI dan Unjuk Kekuatan Akbarnya J Susanto  ;   Staf pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Direktur Eksekutif Stratagem Indonesia

JAWA POS,  07 Oktober 2014

PERINGATAN hari jadi TNI kali ini, selain istimewa, sarat makna. Selain menghadirkan unjuk kekuatan terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka, peringatan HUT ke-69 itu menandai babak baru kesiagaan alat pertahanan kita, menyusul tantangan dan dinamika kontemporer lingkungan eksternalnya. Tak kurang dari 239 pesawat udara, 149 ranpur, 42 kapal perang, dan 18 ribu personel terlibat dalam acara akbar yang dipusatkan di Surabaya itu. Selain menyemarakkan peringatan hari jadi TNI, demonstrasi alutsista dengan masif tersebut secara khusus dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan terbaru, menyusul pembangunan kekuatan pokok minimum sepuluh tahun terakhir. Pernyataan terbuka panglima TNI dalam geladi bersih beberapa waktu lalu secara tegas mengonfirmasi itu. Itu menarik, mengingat sejatinya kita tidak terbiasa dengan unjuk kekuatan militer berskala besar seperti itu. Bahwa ada banyak apel kesiagaan atau latihan gabungan berskala besar itu benar, tetapi unjuk kekuatan berprofil tinggi yang berpeluang memperbarui persepsi kekuatan serta mengirimkan pesan kesiagaan dan efek gentar ke luar –yang diperlukan secara umum– tidak sering dijumpai. Unjuk Kekuatan vs Mentalitas Gerilya Sebagai bangsa yang menyusun alat pertahanannya dalam suasana gerilya dan masih mempertahankan mentalitas gerilya dalam cara pandang strategisnya, unjuk kekuatan berskala besar dan berdaya gentar ke luar seperti itu merupakan barang langka. Tidak seperti bangsa imperial yang berorientasi ke luar dan terbiasa dengan permainan unjuk kekuatan demi meningkatkan daya gentar, sebuah bangsa yang menyusun alat pertahanannya dalam suasana gerilya anti-imperial, selain tumbuh dalam keterbatasan daya dukung, mendefinisikan diri dalam tujuan-tujuan pertahanan yang terbatas serta berorientasi ke dalam. Sebagai konsekuensinya, alih-alih berfokus mengejar keunggulan persenjataan, mentalitas gerilya cenderung memusatkan perhatian pada upaya pertahanan wilayah yang lebih realistis, di mana kekurangan pada aspek perlengkapan berusaha ditutupi dengan pengembangan fungsi dan relasi sumber daya manusia. Di satu sisi, itu mendorong pengembangan sumber daya manusia yang tanggap dan tangguh, kendati di sisi lain juga dapat menjadi disinsentif bagi pengembangan teknologi serta persenjataan kemudian hari. Sistem pertahanan rakyat semesta yang berkembang dalam fondasi pengalaman dan mentalitas gerilya di masa revolusi fisik untuk kurun yang lama turut mewarisi cara pandang itu, apalagi di tengah pembelokannya menjadi doktrin dwifungsi di bawah orde baru beberapa waktu lalu. Reformasi dan Profesionalisme TNI Tetapi, memasuki reformasi, seiring dorongan demokratisasi, upaya pengembalian profesionalitas tentara menguat. Tentara profesional bukan saja tentara reguler yang berbeda dari tentara gerilya yang cenderung tidak beraturan dan susah diduga, tetapi juga tentara yang –selain tangguh dalam resistansi wilayah– mampu memberikan efek gentar yang bisa melintas ke luar wilayah. Di sana, pembangunan fungsi dan relasi sumber daya manusia TNI perlu mendapatkan dukungan pembangunan kekuatan persenjataan yang tangguh. Itu merupakan cara pikir tipikal reformasi terhadap TNI yang secara bersemangat ditangkap pemerintahan Yudhoyono, terlebih dalam periode kedua kepemimpinannya. Memanfaatkan peluang dari pertumbuhan GDP yang meningkat pada dekade kedua reformasi, pemerintahan Yudhoyono secara agresif mengakselerasi pembangunan kekuatan pokok minimum TNI. Selain menghasilkan pemenuhan lebih cepat target 30 persen kekuatan pokok minimumnya, akselerasi itu berpeluang memajukan finalisasi prosesnya dari target tahun 2024 menjadi 2019. Unjuk kekuatan akbar TNI kali ini, selain menjadi kado terima kasih kepada pemerintahan Yudhoyono, secara domestik dimaksudkan untuk melaporkan kemajuan pembangunan kekuatan itu. Yang tidak cukup terungkap adalah imperatif tak terlihat di balik unjuk kekuatan tersebut, terutama dalam kaitan konstelasi geopolitik kawasan yang menghangat belakangan ini. Meski tidak secara tersurat diungkapkan, sulit untuk tidak mengaitkan unjuk kekuatan akbar itu dengan dinamika kawasan yang menghangat belakangan ini. Di antara dinamika kawasan yang aktual belakangan ini, selain polemik perbatasan dengan Malaysia dan Australia yang laten, ialah soal kembalinya ancaman dari utara: Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Faktor Tiongkok dan Tantangannya Menyusul manuver Tiongkok yang mengajukan klaim hak pencarian ikan atau fishing rights di kawasan sengketa di sebelah selatan perairannya, kemungkinan bagi sebuah aksi unilateral Tiongkok dalam menegakkan zona identifikasi pertahanan udara yang secara langsung mengancam kedaulatan Indonesia di perairan Natuna tampaknya bukan isapan jempol lagi, terlebih jika dikaitkan dengan fakta bahwa klaim Tiongkok itu dalam beberapa titik juga melewati wilayah Natuna yang kaya gas alam tersebut. Sebagai alat pertahanan yang utama, TNI menyadari betul ancaman dari utara itu. Dalam berbagai kesempatan, para petinggi TNI tak jarang mengungkapkan kekhawatirannya soal itu. Tetapi, mereka juga menyadari bahwa akan kontraproduktif jika bereaksi berlebihan terhadap persoalan tersebut. Secara historis, Indonesia bukan pihak dalam sengketa wilayah di selatan perairan China dan melibatkan diri dalam persengketaan secara tergesa-gesa juga bukan tindakan bijaksana. Pada kesempatan yang sama, di internal TNI menguat konsensus bahwa sebagai negara besar di kawasan yang menaruh kepentingan besar terhadap keamanan di sekitar perairan itu, Indonesia wajib menunjukkan kepada setiap negara yang berkepentingan agar menghormati posisinya. Di situlah pilihan pada unjuk kekuatan tidak langsung tetapi cukup menginformasikan kemajuan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia menemukan relevansinya. Dipilihnya peringatan hari jadi TNI dan Kota Surabaya sebagai lokus unjuk kekuatan tersebut mengonfirmasi itu. Berbeda dengan Pontianak yang terlalu dekat dengan China dan Malaysia atau Kupang yang terlalu dekat dengan Australia, Surabaya menyediakan jarak yang cukup untuk membuat unjuk kekuatan itu tidak terlalu provokatif bagi negara tetangga, tetapi cukup informatif bagi mereka. Seperti dijelaskan sebelumnya, itu adalah bagian dari kesiagaan preventif yang selektif dan harus dihindarkan dari kemungkinan memancing rebalancing yang kontraproduktif. Di sisi lain, Surabaya sebagai kota terbesar kedua dan pusat Angkatan Laut yang penting, selain menyediakan dukungan infrastruktur yang diperlukan bagi unjuk kekuatan terbesar yang melibatkan semua matra, secara strategis mengaksentuasi perhatian dan kemauan politik domestik yang meningkat terhadap arti penting posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sampai di sini, selain menggarisbawahi kewaspadaan dini alat pertahanan kita terkait dengan tantangan lingkungan eksternalnya, unjuk kekuatan kali ini lebih jauh juga menegaskan tekad TNI untuk meningkatkan kepekaan seiring dengan pergeseran dinamikanya. Mempertimbangkan tantangan dinamika kawasan yang kian menyinggung kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kewaspadaan dan kepekaan itu tentu layak diapresiasi. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. ●

Pelajaran dari Tehran dan New Jersey J Susanto  ;   Pengajar FISIP Universitas Airlangga, Ketua pemangku Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi Unair

JAWA POS,  11 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

MEMASUKI kuartal kedua 2005, Ahmadinejad belum genap dua tahun menjabat wali kota Teheran ketika maju menjadi calon presiden kelompok konservatif dalam pemilihan presiden Iran. Padahal, menurut sumpahnya, Ahmadinejad masih harus menjabat wali kota Teheran untuk beberapa tahun lagi. Jauh sebelum itu, Wodrow Wilson –satu di antara sedikit presiden Amerika Serikat yang dihormati pendiri bangsa kita– menjabat gubernur New Jersey, bahkan dalam waktu yang lebih pendek. Ketika itu, 98 tahun silam, Woodrow Wilson juga maju menjadi calon presiden AS dari Partai Demokrat dengan masa bakti gubernur yang singkat. Menariknya, bangsa Iran maupun rakyat Negeri Paman Sam tidak begitu mempermasalahkan mantan wali kota dan mantan gubernur tersebut. Tidak santer terdengar upaya warga Teheran untuk membawa Ahmadinejad ke pengadilan karena itu. Tidak juga tercatat isu yang menyudutkan Woodrow Wilson dengan tuduhan lari dari tanggung jawab dalam pemilu tersebut. Rakyat Iran tetap memilih Ahmadinejad. Demikian pula rakyat AS tetap memilih Wilson. Mengapa warga Teheran dan New Jersey dapat merelakan keduanya menjadi kepala negara Mengapa orang yang tengah mengemban mandat kepemimpinan suatu wilayah dibenarkan maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional Apa yang membuatnya berbeda dengan ’’lari dari tanggung jawab’’ pada umumnya Pertarungan Dua Mantra Belajar dari pengalaman Iran dan AS itu, kita diingatkan oleh pertarungan dua mantra kontrak sosial versus kehendak umum. Pertama, kontrak sosial yang berarti kekuasaan sebagai fungsi kesepakatan pemerintah dan warga. Kedua, kehendak umum yang berarti kekuasaan sebagai fungsi kepentingan kolektif haruslah di atas kepentingan privat, kelompok, dan kepentingan lokal. Dalam bahasa masyarakat Indonesia, kepentingan yang lebih besar harus mengalahkan kepentingan yang lebih kecil. Kepentingan nasional harus di atas kepentingan lokal atau daerah. Politisi dan teoretisi politik di dunia mengenal dua mantra itu. Tetapi, boleh jadi tidak manakala pengupayaan serentak atas keduanya tidak mungkin dicapai. Namun, kebesaran hati warga Teheran dan New Jersey dalam kasus Ahmadinejad dan Wodroow Wilson sedikit mengurai kerumitan ini. Saya pun percaya, warga Teheran maupun New Jersey awalnya berharap dua pemimpin yang telah mengikat sumpah itu menyelesaikan masa baktinya. Bagi mereka, tuntasnya masa jabatan merupakan kontrak sosial yang penting. Tetapi, masyarakat Iran berpikir lebih luas. Terpikat oleh kesederhanaan, kelugasan, dan fokus Ahmadinejad dalam memimpin Kota Teheran, rakyat Iran yang bosan dengan sikap serbatanggung kepemimpinan sebelumnya justru mendorong Wali Kota Ahmadinejad maju dalam kontestasi kepresidenan. Hal yang mungkin serupa ditunjukkan rakyat AS. Meskipun menyukai gaya heroik Theodore Roosevelt, mereka menyambut pencalonan Woodrow Wilson yang tenang, tapi tegas dan tanpa kompromi terhadap monopoli serta lebih mengutamakan kepentingan umum dalam program-program reformasi ekonomi. Pada titik ini, pelajaran penting terkait dengan hierarki prioritas dalam demokrasi mengemuka. Yakni, dalam situasi pemimpin populer terikat kontrak sosial di tingkat yang lebih rendah, penentunya adalah kehendak umum yang lebih tinggi. Persoalannya, kehendak umum lebih tinggi yang otoritatif dalam praktiknya tidak tersedia sebelum pemilihan nasional menentukannya. Lantas, bagaimana promosi seseorang yang masih terikat kontrak sosial lebih rendah dalam kontestasi kepemimpinan yang lebih tinggi menemukan dasarnya Banyak pihak yang menyuarakan perlunya hasil nyata sebagai prasyarat bagi kelayakannya. Tetapi, dalam politik, soal hasil itu sering persepsional, sedangkan arti pentingnya sering bersifat instrumental. Artinya, kinerja di tingkat lokal dalam beberapa situasi cukup berperan sebagai instrumen untuk melihat apakah seseorang layak mendapat tugas yang lebih besar atau tidak. Dengan kata lain, begitu serangkaian kinerja awal telah meyakinkan publik akan konsistensi keberpihakan dan kecukupan kualitas pribadinya dalam kaitan aspirasi dan kebutuhan yang lebih tinggi, kontestasinya dalam bursa kepemimpinan yang lebih tinggi bukan barang haram dalam demokrasi. Secara teoretis, itu merupakan bagian dari sistem promosi demokrasi. Sejumlah pemimpin berkualitas didorong menjawab tantangan yang lebih tinggi. Sementara itu, tanggung jawab yang ditinggalkannya diharapkan dapat membuka peluang bagi regenerasi baru yang lebih segar. Tetapi, lebih dari sekadar promosi demokrasi, sebuah panggilan umum terkait dengan sesuatu yang lebih besar dan mengatasi kepentingan-kepentingan kelompok suatu negeri, tampaknya, operatif dalam penentuan dasar etis ini. Fokus Panggilan Besar Belajar dari pengalaman Teheran dan New Jersey, dasar rekontestasi itu secara etis tersedia melalui bertemunya persepsi umum terkait dengan kebutuhan nasional dengan kualitas kepemimpinan seseorang dalam kaitannya. Hukum etis pertemuan itu berlaku universal. Tidak memandang apakah yang bersangkutan adalah seorang pemimpin partai politik, pengangguran, atau kepala daerah yang tengah menjabat. Dalam hukum etis pertemuan ini pula Ahmadinejad dan Wilson memperoleh promosi awal untuk memimpin di tingkat nasional. Dalam kaitan itu, promosi seseorang yang terikat kontrak sosial tidak selalu berarti pengkhianatan dalam demokrasi. Sebaliknya, dalam situasi yang memenuhi ’’panggilan besar’’, promosi seorang pejabat publik ke jenjang yang lebih tinggi merupakan bagian dari etis ijtihad kelompok dalam khidmat publik yang lebih tinggi. Kendati memuat elemen-elemen dasar yang khas, sistem politik kita tidak bekerja di luar nalar umum sistem politik modern ini. Jika di banyak negara kontrak sosial dari unit politik lebih rendah dapat menghormati upaya-upaya untuk menjawab kehendak umum yang lebih besar, begitu pula seyogianya sistem politik kita. Seperti halnya Teheran dan New Jersey yang masih menjadi bagian dari Iran dan AS, Jakarta masih menjadi bagian dari Indonesia. Karena itu, upaya gubernur DKI Jakarta untuk maju berkontestasi demi memenuhi kehendak umum rakyat Indonesia tidak seyogianya dipertentangkan dengan kewajibannya memenuhi kehendak umum warga Jakarta. Memang, kepatutan promosi vertikal yang berkhidmat panggilan besar membutuhkan ’’prasyarat antara’’. Yakni, di satu sisi harus steril dari ambisi pribadi dan avonturisme kelompok serta di sisi lain harus relevan dengan kebutuhan paling krusial bangsa ini. ●