Dua Tantangan Ekonomi Indonesia di 2016   Arfanda Siregar  ;  Dosen manajemen industri Politeknik Negeri Medan; Sedang menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Manajemen USU Czech University in Prague

                                                    JAWA POS, 28 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

VARIABEL utama mendongkrak ekonomi nasional di tengah krisis ekonomi adalah optimisme. Kalau kita pesimistis, ragu-ragu, dan tidak percaya diri, bagaimana mungkin ekonomi nasional mencapai masa kejayaan. Seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, pelaku ekonomi, maupun rakyat Indonesia, harus optimistis karena tanda-tanda kebangkitan ekonomi nasional mulai tampak di depan mata. Bagaimanakah prospek ekonomi 2016? Optimisme tersebut ditandai peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga, yaitu mencapai 4,73 persen, yang diprediksi akan terus membaik sehingga keseluruhan tahun ini bisa tumbuh 4,8 persen. Rupiah juga kembali bergerak di bawah level Rp 14.000 per dolar AS setelah sebelumnya hampir liar mendekati Rp 15.000 per dolar AS. Prediksi tersebut juga didukung beberapa fakta, misalnya kenaikan belanja modal pemerintah pada kuartal III dan IV yang mulai mengundang investor swasta membangun usaha di Indonesia. Begitu juga, kebijakan pengalihan subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur pada 2015 telah menyerap tenaga kerja yang akan memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi 2016. Demikian juga, kebijakan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) secara perlahan akan mendongkrak kemampuan beli masyarakat. Apalagi, sebelumnya pemerintah pun menghapus pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang menurut Bank Indonesia bisa mencapai 5,0 persen hingga 5,4 persen. Pertumbuhan kredit perbankan 2016 diramalkan menembus 12–13 persen, membaik dari tahun ini yang diperkirakan hanya 11 persen. Hal itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi hingga 5,6 persen tahun depan, di atas target yang dipasang pemerintah dalam APBN sebesar 5,3 persen. Bahkan, pada 2017, pertumbuhan diperkirakan 6 persen dan menembus 6,5 persen pada 2019 dengan selesainya banyak proyek infrastruktur penting. Yang tidak kalah menambah optimisme ekonomi 2016 adalah tren penurunan tingkat inflasi. Inflasi di pengujung 2015 menurun sekitar 4 persen, jauh di bawah 2014 yang 8,3 persen. Selain itu, capital inflow diproyeksikan mulai pulih semester II 2016 sehingga neraca pembayaran Indonesia (NPI) bakal kembali surplus. Stimulus moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia dan stimulus keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungkinkan ekspansi kredit meski belum ada penurunan BI rate. Itu, misalnya, lewat penurunan giro wajib minimum (GWM) dan pelonggaran kebijakan loan-tovalue (LTV) kredit properti maupun kendaraan bermotor. OJK juga akan mempermudah dan mempermurah penerbitan obligasi. Jika dibandingkan dengan negaranegara yang bergabung kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) maupun negaranegara di kawasan Asia Tenggara, kondisi perekonomian Indonesia relatif berada di tengah-tengah. Penilaian itu didasarkan kepada sejumlah indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan PDB, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga kredit, tingkat produksi industri, maupun posisi CAD. Indonesia lebih baik daripada Brasil untuk beberapa indikator, antara lain pertumbuhan, suku bunga, dan CAD. Namun, masih kalah oleh Tiongkok dan India untuk sejumlah indikator. Beberapa kendala yang harus diperhatikan pemerintah dalam menjaga optimisme ekonomi 2016 adalah pencairan anggaran yang tersendat serta pelayanan pemerintahan yang efisien. Selain itu, dua persoalan utama ekonomi bangsa yang hingga sekarang belum tuntas harus segera diselesaikan. Pertama, percepatan reformasi energi. Meskipun pemerintah telah mengurangi subsidi energi, persoalan ketergantungan energi nasional atas energi impor tetap akan menguras keuangan negara. Sistem transportasi yang mengelilingi Nusantara telah menghasilkan ketergantungan impor yang sangat tinggi terhadap kendaraan pribadi. Tahun ini Indonesia mengimpor BBM mencapai 300 juta barel.Cadangan devisa yang seharusnya dapat digunakan untuk membeli barang impor produktif tergerus oleh kebutuhan BBM impor yang sangat besar. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah harus segera memperbaiki sistem transportasi masal dan pembenahan tata kota agar kebutuhan BBM masyarakat dapat mengecil. Model-model pembangunan sistem transportasi masal di negara maju dapat dipilih agar masyarakat dapat melepaskan ketergantungannya kepada kendaraan pribadi yang boros energi. Kedua, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Diversifikasi ekspor harus segera dipercepat, keuntungan terbesar dari produk ekspor kita berada pada nilai tambah produk. Memang, beberapa kebijakan pemerintah telah mewajibkan beberapa produk, misalnya barang tambang dan mineral, tidak boleh lagi dijual mentah ke luar negeri atau harus diolah terlebih dahulu. Begitu juga, pabrikpabrik baru mulai didirikan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, timbul masalah baru, yakni impor bahan baku meningkat. Solusi cerdas mengatasi hal tersebut adalah membangun industri yang kompetitif untuk ekspor agar tingkat impor dapat dikurangi. Agar industrialisasi berhasil meningkatkan daya saing Indonesia, pembangunan industri harus berfokus kepda beberapa produk. Tidak perlu bercita-cita menguasai pasar nasional dan mancanegara dengan berbagai produk. Cukup sedikit saja menghasilkan produk, tetapi mampu menjadi ekspor andalan Indonesia. Jika dua tantangan di atas berhasil diselesaikan pemerintah, perekonomian Indonesia pada 2016 akan bergerak positif. Usaha-usaha pemerintah memperbaiki ekonomi nasional melalui beberapa paket ekonomi sepanjang 2015 bakal menunjukkan hasil positif pada 2016. Ekonomi nasional pada 2016 penuh optimisme. Semoga. ●

Mengembalikan Martabat Rupiah Arfanda Siregar  ;  Dosen Manajemen Industri Politeknik Negeri Medan

                                                 KORAN TEMPO, 31 Agustus 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pemerintah berteori bahwa kejatuhan nilai rupiah adalah akibat devaluasi yuan yang dilakukan Cina. Devaluasi yuan memicu perang kurs, khususnya dengan dolar AS yang belakangan ini menguat akibat bank sentral AS akan menaikkan suku bunganya. Cina melakukan hal itu agar daya saingnya kembali stabil. Upah buruh dan harga tanah di sana terus melonjak belakangan ini sehingga ekspornya melemah. Nilai yuan dilemahkan agar tingkat ekspor dari Cina meningkat, termasuk ke Indonesia. Inilah penyebab utama martabat rupiah terus-menerus terempas belakangan ini. Adakah upaya mengembalikan harkat martabat rupiah di tengah devaluasi yuan? Indonesia merupakan salah satu negara utama yang menjadi sasaran pasar produk mereka. Bukan hanya karena secara kuantitas rakyat Indonesia tergolong besar, terlebih lagi adalah lantaran budaya konsumerisme pun tumbuh subur di tengah rakyat. Cina sangat memahami itu, sehingga terus menggenjot produknya memasuki Indonesia. Akibatnya, defisit perdagangan Indonesia terhadap Cina terus melebar dan membuat rupiah terkena sentimen negatif. Rendahnya kualitas produk dalam negeri menjadi pemicu rendahnya daya saing bangsa terhadap barang dari Cina. Produk mereka mampu memuaskan dahaga konsumen Indonesia yang terkenal lapar akan barang impor. Bayangkan saja, harga sekilogram apel Fuji yang ranum dan berwarna menawan itu lebih murah dibanding harga sekilo jeruk Berastagi yang berwarna kusam. Hal inilah yang membuat konsumen Indonesia tergoda membeli produk mereka. Hampir semua produk Cina menguasai pasar indonesia. Mulai dari yang remeh temeh, seperti baju bekas, jarum, peniti, pakaian, buah-buahan, hingga yang mahal, seperti smartphone, komputer, hingga kereta api supercepat yang saat ini sedang getol ditawarkan ke Indonesia. Besarnya permintaan konsumen atas barang yang berasal dari Cina menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan negara cukup membebani. Sampai sejauh ini masyarakat memang tidak sadar bahwa potensi krisis juga bersumber dari konsumerisme laten masyarakat Indonesia terhadap produk impor, khususnya dari Cina. Melarang masuk produk Cina ke Indonesia juga tidak mungkin. Globalisasi membawa konsekuensi perdagangan bebas antarnegara. Apalagi Indonesia pun termasuk anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan ASEAN Economic Community (AEC). Kalau sudah menjadi anggota, Indonesia harus siap diserbu barang buatan negara anggota organisasi perdagangan dunia tersebut. Cara yang paling ampuh, mudah, dan murah mengembalikan martabat rupiah adalah dengan memboikot produk impor, terutama yang berasal dari Cina. Nafsu menggebu konsumen Indonesia yang terus memberontak ingin menggunakan barang Cina harus segera dimusnahkan. Seluruh elemen bangsa dapat mempertahankan kedaulatan rupiah dengan menahan diri untuk tak membeli produk impor, khususnya yang berasal dari Cina. Kehancuran nilai rupiah yang telah melebihi level psikologis jangan dianggap remeh. Krisis ekonomi tahun 1998 harus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri, meskipun berkualitas lebih rendah daripada produk bangsa lain, khususnya dari serbuan produk Cina. Inilah cara ampuh mempertahankan marwah rupiah di tengah devaluasi yuan. ●

Pemblokiran Situs Islam Arfanda Siregar  ;  Pengamat Politik dan Gerakan Islam

KORAN TEMPO, 04 April 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pemerintah memblokir 22 situs Islam atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Banyak yang kontra atas keputusan tersebut dan merefleksikan penolakan melalui media sosial, seperti Twitter, dengan membuat gerakan #KembalikanMediaIslam sebagai sarana netizen yang menolak pemblokiran 22 situs Islam itu. Sementara itu, ada pula mereka yang mendukung pemblokiran, meskipun tak semasif gerakan penolak pemblokiran. Mana yang didukung? Jika mau berpikiran jernih, sesungguhnya jauh lebih banyak situs Islam yang tak diblokir oleh Kemenkominfo dibanding situs yang dilarang mengudara di dunia maya. Situs Islam yang netral dalam menyajikan berita Islam, baik nasional maupun internasional, seperti yang dikelola Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan berbagai organisasi Islam lain masih tetap ada sebagai saluran dakwah Islam via dunia maya. Jujur saja, hampir semua situs Islam yang diblokir tersebut berafiliasi dengan gerakan Islam yang berasal dari Timur Tengah, sehingga membawa misi dan visi yang berbeda dengan pemahaman Islam mayoritas bangsa Indonesia. Situs seperti arrahmah.com, voa-islam, dan azzamedia, sering kali melansir berita yang menyatakan dukungan kepada Al-Qaidah dan ISIS. Bahkan, pada halaman utama situs azzamedia terpampang bendera hitam yang selama ini dipakai oleh ISIS. Mereka pun nyata-nyata menyatakan diri sebagai Divisi Media Khilafah Islamiyah Berbahasa Melayu. Begitu juga dengan situs lainnya, tak dapat dipisahkan dari gerakan Islam transnasional, seperti Hizbut Tahrir (HT), Salafiyah, dan Al-Qaidah, yang tumbuh subur di bumi Indonesia. Masdar Hilmy dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa "Islam transnasional" adalah sebuah gerakan yang bukan asli Indonesia. Keberadaan organisasi politik ini tidak lahir dari pergumulan identitas keindonesiaan yang otentik, melainkan dipindahkan, dibawa, atau diimpor dari negara lain yang berbeda dengan pemahaman Islam di Indonesia. Mereka cenderung membawa Indonesia menjadi negara seperti pemahaman Islam pendiri gerakan tersebut. Dengan kata lain, Islam transnasional merupakan organisasi politik yang lahir sebagai solusi dari berbagai persoalan politik yang terjadi di Timur Tengah. Adapun Islam nasional adalah organisasi sosial keagamaan atau organisasi politik yang lahir dari persoalan Islam di Indonesia, dan mereka tampil menjadi pemberi solusi. Sebagai sebuah gerakan, perekrutan anggota pun menjadi keniscayaan. Saluran komunikasi, seperti media cetak, elektronik, dan dunia maya, menjadi sarana penyebar fikroh. Dan, Internet sebagai media komunikasi termurah menjadi penyebar propaganda, seperti meniup api permusuhan kepada pemerintah-dianggap kafir karena tak sesuai dengan pemikiran mereka-publik. Dalam konteks seperti itulah berbagai situs yang sesungguhnya membawa kepentingan gerakan Islam transnasional tersebut dilansir ke tengah pengguna Internet Indonesia yang mayoritas umat Islam. Dan, wajarlah jika pemerintah yang berpaham Islam nasional merasa perlu memblokir situs Islam yang memiliki hidden agenda. Itu saja "mungkin" alasannya memblokir 22 situs Islam tersebut. Bagaimana menurut Anda? ●

Seandainya Ahok Muslim Arfanda Siregar  ;  Pengamat Gerakan dan Politik Islam

KORAN TEMPO, 10 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                

Sayang beribu sayang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok) bukan seorang muslim. Sepak terjangnya yang tegas, berani, dan pantang menyerah memperjuangkan kebenaran identik dengan nilai Islam yang seharusnya terpatri pada identitas politikus Islam. Apa yang menjadi sumber keributan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta persis pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Para anggota Dewan yang terhormat menuding mantan Bupati Belitung tersebut sengaja tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usul bersama anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI. Keterlambatan tersebut dipicu oleh ulah DPRD yang menolak menggunakan sistem e-budgeting yang telah disiapkan Ahok untuk menguji akuntabilitas dan transparansi anggaran. Ahok ingin pengajuan rencana anggaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang kental akan aroma korupsi dan kolusi. Apalagi, Ahok menduga, dalam anggaran tahun lalu terdapat dana siluman sebesar Rp 12,7 triliun yang merupakan hasil inisiasi anggaran dari pihak DPRD. Dana tersebut ditengarai digunakan untuk pembelian uninterruptible power supply (UPS) untuk beberapa sekolah. Atas penolakan tersebut, DPRD DKI Jakarta pun berang dan menghukumnya melalui hak angket. Bukannya takut, Ahok malah membalas dengan melaporkan keberadaan dana siluman tersebut kepada KPK. Dengan bahasa khasnya, Ahok menantang siapa yang bakal masuk ke penjara. Apakah dia, atau anggota Dewan. "Makanya, silakan angket diteruskan. Nanti kita buktikan, saya masuk penjara atau tidak. Kita buktikan siapa yang bohong," kata Ahok di depan para wartawan sesaat setelah mengadukan keberadaan dana siluman dalam APBD 2014. Padahal apa yang menjadi sumber perseteruan tersebut merupakan gambaran nyata kualitas APBD di seluruh negeri ini. Jika kepala daerah berkomitmen mendapatkan APBD yang bersih dan akuntabel, langkah Ahok tersebut harus diikuti. Sudah bukan rahasia umum lagi, APBD di negeri ini merupakan hasil perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif. Selama ini, pengesahan anggaran di daerah berjalan lancar karena Dewan dan eksekutif sama-sama diuntungkan dengan mark-up anggaran. Baik eksekutif maupun legislatif menerima jatah sehingga saling menjaga kerahasiaan pencurian uang rakyat. Atas dasar keinginan mendapatkan anggaran yang benar-benar bersih dan akuntabel, Ahok melawan arus dan melawan kekuatan legislatif. Islam mengajarkan kebenaran adalah kebenaran. Insan yang jujur senantiasa memperjuangkan kebenaran, meskipun harus berlawanan dengan orang lain dan nyawa menjadi taruhan. Dari seluruh kepala daerah di negeri ini, yang mayoritas beragama Islam, tak ada yang seberani Ahok melawan tirani DPRD. Mereka terlalu cinta pada jabatan dan kemungkinan turut kecipratan hasil persekongkolan jahat tersebut. Ahok berani secara konfrontatif dan tidak ikut dalam arus kompromistis seperti gubernur lain, karena nothing to lose. Baginya, jabatan bukan segala-galanya. Dia tak gila jabatan. Dia tidak rakus, sehingga tak peduli dapat dimakzulkan oleh parlemen. Dia mengamalkan wejangan Rasulullah SAW yang berbunyi, “Katakanlah kebenaran, walaupun pahit.” Seandainya saja Ahok muslim, mungkin dialah orang yang paling tepat memimpin negeri korup yang mayoritas rakyatnya muslim ini. ●

Harga Diri Rupiah Arfanda Siregar  ;   Dosen Manajemen Industri Politeknik Negeri Medan

REPUBLIKA,  16 Desember 2014

                                                                                                                       

Harga diri rupiah kian suram di tengah geliat perekonomian dunia. Nilai kursnya terus anjlok di hadapan mata uang asing, khususnya dolar AS. Nilainya terus terjun bebas hingga melampaui Rp 12.300 per dolar AS. Kejatuhan nilai rupiah yang tak dapat dikendalikan bukan perkara sepele. Harga diri rupiah juga cerminan harga diri bangsa di mata asing. Sebagai bangsa yang masih bergantung pada produk impor, seperti pangan, buah-buahan, bahan bakar, mesin, sepeda motor, mobil, hingga alat berat pasti menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Jika nilai dolar terus menekan rupiah, harga barang bakal naik tak tak terkendali (inflasi). Hal ini pernah terjadi pada 1997, di mana 1 dolar AS yang biasanya Rp 2.000 menjadi Rp 20 ribu. Bayangkan, apa jadinya jika harga satu unit komputer yang biasanya Rp 1 juta dibanderol Rp 10 juta. Masyarakat kita pasti merintih jika hal tersebut berulang kembali. Depresiasi rupiah juga menimbulkan kontraksi ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang berbasis resources import based bakal mengalami kebangkrutan. Perusahaan tak berkemampuan lagi membeli barang modal karena harganya naik berkali-kali lipat. Kalau sudah demikian bakal banyak perusahaan yang gulung tikar dan merumahkan karyawan. Melemahnya rupiah juga berakibat pada berkurangnya likuiditas domestik serta kian mahalnya harga-harga barang sehingga menggerus daya beli dan konsumsi masyarakat, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh kejatuhan rupiah terhadap perekonomian nasional seharusnya tak dipandang sebelah mata. Pemerintah harus membenahi akar masalah nilai rupiah yang terus mengalami keruntuhan sejak Resesi Ekonomi tahun 1998. Praktis, sejak krisis 1998, nilai rupiah tergolong terburuk di dunia. Pokok pangkal keruntuhan nilai rupiah sebenarnya karena suplai dolar AS yang masuk lebih rendah daripada dolar yang keluar dari dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh defisit neraca perdagangan. Sejak beberapa tahun belakangan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan yang dipicu tingginya nilai impor dibandingkan ekspor nasional, terutama untuk komoditas bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Padahal, pelemahan ekspor berarti pengurangan devisa masuk. Akibatnya, kemampuan membayar barang impor pun melemah, cadangan devisa terkuras, sementara kebutuhan atas dolar AS melonjak, yang akhirnya menguatkan dolar AS terhadap valuta lain di pasar global. Tingginya utang Indonesia juga menjadi penyebab kejatuhan nilai rupiah. Saat ini, utang Indonesia melebihi Rp 2.036,14 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) telah menyebabkan debt service ratio (DSR) atau standar tolok ukur yang sering dipakai untuk beban utang 37 persen PDB, jauh di atas batas normal maksimal DSR sekitar 20 persen PDB. Akibat tingginya beban utang membuat persediaan dolar AS kita setiap tahun terus menipis, mengingat pembayaran utang menggunakan dolar. Selain faktor internal, yang tak kalah penting penyebab depresiasi rupiah adalah membaiknya ekonomi Amerika Serikat. Logikanya mudah saja. Ketika perekonomian AS membaik, investor bakal menarik dana investasinya dari negara lain (emerging economics) dan mengalihkannya ke AS atau ke aset berdenominasi dolar AS. Bagaimanapun berbisnis di Negeri Paman Sam jauh lebih aman ketimbang negara berkembang seperti Indonesia. Jika pemerintah serius menyelesaikan kebangkrutan rupiah, penguatan fundamental ekonomi bangsa wajib dilaksanakan. Pertama, memutus pembelian BBM impor. Ketergantungan kepada BBM impor, meskipun harganya saat ini terus anjlok tetap menguras persediaan dolar dalam negeri. Pemerintah harus berani mencari dan membangun energi alternatif yang dapat melepaskan Indonesia dari ketergantungan BBM impor. Sebagai upaya mencukupi ketersediaan BBM, program diversifikasi energi harus digalakkan untuk menggantikan BBM impor yang dibeli menggunakan dolar. Kedua, pemerintah harus konsisten melepaskan Indonesia dari cengkeraman pangan impor. Negeri ini berpotensi besar surplus pangan dan komoditas pertanian jika pemerintah serius mengurus pertanian dan melindungi hasil jerih keringat petani dari pemburu rente produk impor. Ketiga, menguatkan sisi suplai valuta asing agar ekspor kita memiliki daya saing, seperti efisiensi kelembagaan ekonomi pasar yang berbiaya murah. Hal itu dapat terjadi jika infrastruktur dan SDM kita berkualitas dan para pemburu rente dibabat habis. Keempat, memutus ketergantungan utang kepada bangsa asing. Hal ini sangat penting mengingat utang kita jauh lebih tinggi daripada anggaran negara setiap tahun. Bukan hanya sekadar berhenti berutang, pemerintah pun harus berani bernegosiasi kepada pemberi pinjaman agar diringankan dalam mencicil utang. Hal ini pernah dilakukan oleh negara pengutang, seperti India, Bolivia, Argentina, dan Brasil demi menyelamatkan keuangan negara. Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan ekonomi pemerintah Jokowi kelak dapat dilihat dari gebrakannya membangun fundamental ekonomi bangsa. Selama ini, pemerintah merasa telah membawa kemajuan ekonomi yang luar biasa bagi negeri ini, terutama memacu pertumbuhan nasional. Tren positif pertumbuhan nasional bukan jaminan kemajuan ekonomi bangsa karena bisa saja yang menjadi penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah segelintir konglomerat yang menguasai 80 persen kekayaan nasional. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari keperkasaan rupiah terhadap dolar AS. Selama nilai rupiah tetap tenggelam dibandingkan mata uang dolar, maka pertanda perekonomian bangsa masih berpotensi bangkrut. Jika pemerintah ingin menaikkan harga diri rupiah, maka fundamental ekonomi kita harus direhabilitasi. Semoga Pemerintah Jokowi mampu menaikkan harga diri rupiah. ●

Rakyat Jangan Makin Miskin Arfanda Siregar  ;   Seorang Dosen, Lulusan Pascasarjana UGM, Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Czech University Ceko

KORAN JAKARTA, 10 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Jika Fraksi PDI Perjuangan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kelak memilih opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), hal itu memperlihatkan selama ini penolakan di parlemen atas proposal pemerintah yang mau menaikkan harga BBM sekadar pencitraan. Betapa tidak, setiap kali pemerintah ingin menaikkan harga BBM, selalu dituding tidak prorakyat. Di parlemen, PDIP selalu berteriak bahwa berapa pun kenaikan harga BBM, tetap akan membuat rakyat sengsara sehingga tak pernah menyetujui apa pun alasannya. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa harga BBM dalam negeri harus dinaikkan karena Indonesia sudah menjadi negara net-importer beberapa tahun belakangan. Kecuali itu, harga BBM dalam negeri dipatok jauh dari harga internasional sehingga anggaran negara bolak-balik jeblok guna menutupi ledakan konsumsi BBM rakyat. Rasanya, ini pula dasar yang akan digunakan rezim baru. Produksi BBM Indonesia saat ini 830 ribu barel per hari dan kapasitas yang dapat diolah hanya 650 ribu barel per hari. Sementara itu, kapasitas kilang hanya 1,1 juta barel setiap hari. Seandainya pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen per tahun, serta angka pertumbuhan penduduk 1 persen atau 3 juta per tahun, setiap tahun Indonesia membutuhkan tambahan kuota BBM sebanyak 8 persen dari kebutuhan nasional yang mencapai 1,4 juta barel per hari. Itulah alasan pemerintah mengimpor 500 ribu barel guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Rezim baru seharusnya memiliki solusi berbeda. Kalau sekadar copypaste, mestinya bisa dari dulu mendukung kenaikan harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM harus disertai antisipasi dampaknya bagi rakyat. Apalagi hasil dari penelitian Lembaga Survei Indonesia pada bulan Juli menyatakan bahwa 70 persen lebih responden menolak kenaikan harga BBM. Jelas, di negeri ini rakyat pasti menolak kenaikan harga BBM, apa pun alasannya. Memang benar bahwa harga BBM di Indonesia tergolong murah di dunia. Tetapi, bukan berarti tak ada negara yang menjual BBM kepada rakyatnya lebih murah dari Indonesia. Iran, Venezuela, Brunei Darussalam, dan Malaysia tergolong membanderol murah harga premium bagi rakyatnya. Negara yang menghargai BBM di atas Indonesia pun tak kalah banyak. Negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Singapura, menetapkan harga BBM jauh lebih mahal dari harga lokal sini. Tetapi, perlu diingat bahwa harga BBM yang mahal diiringi dengan pemberian jaminan kehidupan layak bagi rakyatnya sehingga harga BBM mahal tak membuat warga pusing. Singapura, misalnya, harga premium seliter di negara tersebut memang mahal, yaitu 16.546 rupiah. Namun, dari segi pendapatan, rata-rata per kapita di Singapura tertinggi di dunia, sebesar 601,32 juta per tahun. Di samping itu, warga yang ingin memiliki rumah cukup mengeluarkan uang sekitar 150 dollar per bulan untuk mengangsur rumah subsidi senilai antara 150 ribu hingga 400 ribu dollar Singapura. Setelah lunas, rumah menjadi milik pribadi. Warga negara Singapura juga berhak atas subsidi pendidikan, kesehatan yang sangat besar, serta stabilitas harga bahan pokoknya. Jadi, meskipun harga premium sangat mahal, tak memengaruhi keadaan finansial warga. Di Belanda, harga bensin seliter 2,38 dollar AS atau setara dengan 27.870 rupiah per liter. Namun, rata-rata rumah tangga memperoleh pendapatan bersih tahunan mencapai 25.493 dollar AS lebih dari standar OECD yang mematok minimal rata-rata 23.047 dollar AS per tahun. Seorang pengangguran diberi subsidi minimal 800 euro per bulan. Seseorang yang baru lulus S-1 dan bekerja paling tidak mendapat gaji 1.300 euro. Di negeri Kincir Angin tersebut, harga BBM yang tinggi tak membuat rakyat merana, apalagi pusing tujuh keliling. Sangat kontras dengan Indonesia. Harga premium yang sebenarnya tergolong murah di dunia tetap saja membuat rakyat pailit. Masalahnya, pendapatan rata-rata orang Indonesia hanya 36,5 juta rupiah pada tahun 2013. Itu pun terdapat 50 juta orang yang berpendapatan di bawah 20 juta rupiah, dan 28,8 juta orang yang berpenghasilan 355.000 rupiah sebulan. Di samping itu, akses mendapatkan pendidikan murah, kesehatan gratis, dan bantuan modal bagi usaha kecil tergolong sulit. Tidak Keberatan Bagaimanapun, kenaikan harga BBM pasti diikuti peningkatan biaya transportasi. Selain itu, efek berantainya bakal menjalar ke sektor-sektor lain. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa (inflasi). Kenaikan harga BBM bakal memicu inflasi yang tecermin dari pertambahan harga komponen kebutuhan pokok masyarakat berupa barang dan jasa. Kalau sudah demikian, rakyat jugalah yang paling merasakan “getir” dampak kenaikan harga BBM. Jika memang akhirnya pemerintah baru tak punya solusi lain dan terpaksa menaikkan harga BBM, konsekuensinya kehidupan rakyat, terutama kaum miskin, harus dijamin tak tambah melarat. Pengurangan subsidi BBM harus diiringi kompensasi bagi rakyat berpendapatan rendah agar kenaikan hargaharga kebutuhan lain tidak semakin membebani. Dengan kata lain, peningkatan harga BBM tidak membuat masalah baru masyarakat. Paling tidak, pemerintah memiliki antisipasi adil bagi rakyat. Pada dasarnya, masyarakat tidak keberatan harga BBM dinaikkan, asal disertai program menyejahterakan rakyat setara negara yang membanderol tinggi harga BBM. Pengawasan yang baik juga merupakan syarat wajib pelaksanaan kompensasi penghapusan subsidi harga BBM. Dengan begitu, pengalihan subsidi untuk rakyat kecil benar-benar tepat sasaran dan sampai. ●

Gerakan Bersepeda Massal Arfanda Siregar  ;   Dosen Politeknik Negeri Medan

KORAN TEMPO, 05 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Tak ada salahnya presiden terpilih Joko Widodo menjadikan Instruksi Gubernur DKI Nomor 150 Tahun 2013--tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta--sebagai peraturan nasional. Setiap Jumat, Jokowi kerap menggunakan sepeda ke Balai Kota Jakarta. Meski menuai pro dan kontra, iring-iringan Gubernur DKI Jakarta bersepeda menjadi napas segar pengurangan konsumsi BBM. Sepeda merupakan model transportasi ramah lingkungan yang antipolusi, hemat energi, menyehatkan, dan terjangkau oleh seluruh strata masyarakat. Selain itu, bersepeda secara massal memberikan sederet manfaat lain. Pertama, para pejabat negara lebih merakyat. Jika selama ini mereka terkesan angker karena selalu dikawal dengan sederet kendaraan bermotor yang boros bensin, dengan bersepeda, pengawalan jadi lebih sederhana. Semakin banyak pejabat dan pengusaha bersepeda, otomatis kecemburuan sosial di antara anggota masyarakat akan berkurang. Kedua, pembangunan jalur khusus sepeda akan membuka peluang kerja baru pada pelayanan kendaraan roda dua, baik di hari libur maupun hari biasa. Pastilah bengkel sepeda, penjual sepeda, penjual aksesori sepeda, hingga pabrik sepeda akan berdiri di seluruh penjuru Indonesia untuk melayani kebutuhan pengendara sepeda. Ketiga, mengendarai sepeda juga identik dengan gaya hidup sederhana dan bersahaja. Seorang pengendara sepeda mau tidak mau harus menyesuaikan penampilannya dengan berpakaian sederhana. Berbeda dengan pengendara mobil yang selalu berpenampilan necis, glamor, dan cenderung "jaim" (jaga image). Perbuatan korupsi juga dapat dicegah dengan membiasakan orang naik sepeda. Untuk mewujudkan gerakan bersepeda ini, pemerintah perlu membangun jalur khusus sepeda di pinggir trotoar, namun terpisah dengan area pejalan kaki. Sementara itu, pada hari libur, jalan utama ditutup untuk kendaraan bermotor sampai batas waktu tertentu untuk para pengendara sepeda. Dengan adanya tempat khusus bersepeda, para pengendara sepeda tidak perlu merasa cemas dan khawatir akan tersenggol oleh kendaraan bermotor, seperti yang sering dirasakan para pengendara sepeda saat ini. Jokowi telah memulai contoh yang baik ketika memimpin Jakarta. Di tengah persoalan BBM yang harus dicari solusinya, tidak ada salahnya beliau memberlakukan instruksi Gubernur DKI tentang pelarangan penggunaan kendaraan bermotor, khususnya dengan bersepeda sebagai kendaraan alternatif pada hari tertentu, agar berlaku secara nasional dan mengikat seluruh rakyat Indonesia. Secara langsung, jika hal ini direalisasi, konsumsi BBM yang terus meningkat setiap tahun dapat dikurangi. Sebagai negara net importer BBM, bersepeda menjadi alat transportasi alternatif mengurangi konsumsi BBM. Tentu bukan sekadar kesiapan infrastruktur bersepeda yang dibutuhkan Jokowi guna merealisasi gerakan bersepeda massal, tapi juga kerendahan hati para pejabat negara. Kebiasaan diistimewakan dan merasa istimewa membuat banyak pejabat-diperkirakan--memprotes jika disuruh menggenjot sepeda seperti yang dilakukan Jokowi setiap Jumat. ●

Faktor Islam pada Pilpres Arfanda Siregar ;   Dosen Politeknik Negeri Medan

TEMPO.CO,  20 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Faktor umat Islam masih menjadi kunci kemenangan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014. Tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadikan umat Islam sebagai sasaran utama untuk menaikkan elektabilitas keduanya. Tak usah heran, kedua capres mengklaim bahwa dirinyalah yang paling merepresentasikan umat Islam dan ini membuat mereka percaya diri menggunakan simbol Islam yang biasanya tak pernah mereka kenakan dalam aktivitas sehari-hari. Efektifkah? Penggunaan simbol Islam tersebut bukan cakap kosong. Hanya demi membuktikan bahwa seorang Joko Widodo (Jokowi) beragama Islam, sekarang, setiap kali putra Solo tersebut berpidato selalu diawali dengan pengucapan salawat Nabi yang panjang. Padahal tak biasanya beliau seperti itu. Namun kampanye hitam yang menuduhnya bukan muslim membuat Jokowi harus menghafal salawat dan menggunakannya ketika mulai berpidato. Lain lagi dengan Prabowo Subianto. Mantan menantu Presiden Soeharto tersebut percaya diri mengatakan hubungannya dengan ulama sudah sangat dekat sejak bertugas sebagai prajurit. Sudah lazim dia meminta restu kepada ulama setiap kali menjalankan tugas di lapangan. Bagi Prabowo, ulama adalah tempat dia memohon restu agar selamat di medan pertempuran. Jokowi maupun Prabowo sebenarnya tak punya rekam jejak yang panjang sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan umat Islam. Belum ada satu pun catatan yang mengindikasikan keduanya adalah pentolan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mereka juga tak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan keislaman selama karier politiknya. Yang jelas, menjelang kontestasi pilpres 2014, umat Islam memegang peranan signifikan mengangkat harkat dan derajat mereka menjadi orang nomor satu di negeri ini sehingga perlu diambil hatinya. Pertama, Islam masih menjadi agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia, sehingga suara pemilih muslim sangat diperhitungkan. Semua capres selalu menggunakan isu Islam sebagai "daya sedot" suara. Bahkan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, diseret-seret dalam arus dukung mendukung capres, sehingga secara internal terbelah dalam dua poros dukungan: ada yang mendukung Jokowi dan ada yang mendukung Prabowo. Semuanya dilakukan demi mendapatkan dukungan dari massa kedua ormas tersebut. Lihat saja tokoh NU, seperti KH Hasyim Muzadi, Alwi Shihab, dan Salahuddin Wahid, yang terang-terangan mendukung Jokowi. Sedangkan tokoh NU yang lain, seperti KH Said Aqil Siradj dan Mahfud Md., malah mendukung Prabowo. Begitu juga Muhammadiyah. Meskipun tidak terang-terangan seperti tokoh NU, tokoh di tubuh ormas Islam tersebut terpecah antara mendukung kubu Jokowi dan Prabowo. Inilah daya tarik suara umat Islam yang diwakili banyak ormas Islam, yang pada gilirannya membuat para capres berlomba mencari simpati dengan menggunakan simbol Islam agar mendapatkan dukungan nyata dari anggota ormas Islam itu. Kedua, suara partai politik Islam, seperti PKS dan PPP, yang akan terpecah ke dua pasang capres karena tak adanya kader dari dua parpol Islam tersebut yang maju sebagai capres ataupun cawapres. Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia ( LSI) pada 1-9 Mei 2014 terhadap 2.400 responden di 33 provinsi dengan metode acak bertingkat mencatat bahwa 32,69 persen pemilih PKS mendukung Jokowi-JK dan 33 persen memilih Prabowo-Hatta. Meskipun secara legal formal kedua partai mendukung capres Prabowo, bukan berarti akan diikuti secara mutlak oleh konstituennya. Inilah keunikan konstituen partai Islam. Melabuhkan pilihan kepada partai Islam bukan berarti akan taklid buta mendukung pilihan capres kedua partai Islam tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa suara pemilih muslim akan tersebar ke dua capres tanpa memandang terlalu serius platform keislaman dan identitas keislaman capres. Atau, dengan kata lain, keislaman seorang capres tak lagi menentukan pilihan umat Islam. Umat Islam lebih melihat kualitas gagasan dan visi capres dalam menakhodai negeri ini. Sementara itu, simbol-simbol Islam yang sering dijadikan "daya tarik" capres dan partai Islam dalam menggaet suara umat Islam sama sekali tidak efektif lagi. Jadi, tak perlulah capek-capek menghafal doa dalam bahasa Arab ataupun menggunakan jubah ulama. Tampil apa adanya saja. ●