Menakar Juru Damai Timur Tengah Ibnu Burdah  ;  Koordinator Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

                                                    REPUBLIKA, 14 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi peace maker di Timur Tengah? Mampukah negeri kita memainkan peran strategis dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, baik sebagai mediator, fasilitator, ataupun peran strategis lain? Rencana pembukaan konsulat kehormatan RI di Ramallah dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta (6-7/3) adalah sedikit jawaban atas pertanyaan di atas. Indonesia telah berhasil melakukan konsolidasi awal dunia Islam untuk mendukung perjuangan Palestina dan menggemakan kembali isu itu ke fora internasional di tengah mengecilnya perhatian negara-negara Arab. KTT itu menghasilkan dua dokumen penting, yakni resolusi yang berisi prinsip umum dan Deklarasi Jakarta yang berisi langkah konkret OKI untuk mendukung perjuangan Palestina. Konferensi segera disusul dengan langkah lebih konkret, yakni pembukaan perwakilan kita di tanah Palestina sepekan kemudian. Pihak Palestina begitu berterima kasih atas dukungan konsisten dan riil dari Indonesia terhadap perjuangan mereka selama ini, termasuk penyelenggaraan konferensi dan rencana pembukaan perwakilan ini. Semua itu begitu berharga bagi Palestina di tengah ketidakpedulian negara-negara Arab beberapa tahun terakhir akibat meluasnya pergolakan di kawasan itu. Hal itu memperlihatkan kemajuan penting posisi Indonesia di kalangan negara-negara berpenduduk Muslim. Indonesia seolah telah menjadi pemimpin poros baru negara-negara Muslim di luar kelompok Arab Saudi dan Iran. Posisi itu sangat strategis mengingat kedua kelompok itu terlibat dalam konflik yang dalam di mana-mana dan membawa persoalan serius di dunia Islam. Kepemimpinan Indonesia bisa menjadi alternatif baru bagi masa depan dunia Islam yang lebih baik. Semakin mantabnya posisi Indonesia ini juga membuka peluang peran Indonesia yang lebih besar dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Selama ini, negara-negara Muslim seolah hanya menjadi penonton dalam proses damai di kawasan itu. Kuartet yang begitu dominan dalam proses perdamaian justru bukan berasal dari negara Muslim. Mereka adalah AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB. Apakah Indonesia punya kapasitas untuk memainkan peran itu, setidaknya menjadi salah satu pemain kunci bersama pihak-pihak lain sebagaimana "hasil" dari KTT tersebut? Jika dicermati, capaian Indonesia saat ini dan dibandingkan dengan negara-negara di dunia Islam yang lain khususnya di Timur Tengah, maka kita akan mengambil sikap optimistis. Kita juga berargumen bahwa permintaan Presiden Abbas kepada Indonesia untuk menghelat acara itu memang didasarkan pada bobot objektif Indonesia sebagai negara dan bangsa dalam pergaulan internasional saat ini. Sejak dulu, Indonesia memang negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, hal ini bukan modal utama untuk memainkan peran penting dalam perdamaian Timur Tengah. Faktanya, selama ini Indonesia lebih memainkan peran "pinggiran" dalam penyelesaian damai di Timur Tengah atau tepatnya "penonton". Tentu ada alasan lain mengapa Indonesia tiba-tiba berpeluang masuk ke tengah arena. Jawabannya adalah postur Indonesia di fora internasional terkerek naik berkat capaian pembangunan Indonesia dalam bidang keamanan, demokrasi, ekonomi, dan sosial keagamaan, setidaknya dibandingkan negeri-negeri Muslim lain. Dalam bidang pembangunan demokrasi, misalnya, Indonesia mencapai tahap yang dalam takaran berbagai teori demokratisasi sebagai matang. Kita telah menyelenggarakan empat kali pemilu parlemen dan beberapa kali pemilu presiden secara langsung. Bahkan, pemilu kepala daerah diselenggarakan secara langsung dan serentak. Tak ada guncangan berarti dalam proses itu sejauh ini. Kendati di sini kita menganggap itu biasa, tapi itu sungguh kemewahan bagi negara-negara berpenduduk Muslim yang lain. Dari 57 anggota OKI, hanya beberapa gelintir negara yang mampu melandingkan demokrasi dengan nyaris tanpa guncangan seperti Indonesia. Indonesia telah mampu membuktikan dalam teori dan praktik bahwa Islam dan demokrasi bisa seiring sejalan. Indonesia telah mampu membuktikan bahwa militer bisa diajak kembali ke barak dan berfokus pada persoalan pertahanan, bukan mengurus politik ataupun ekonomi sebagaimana di kebanyakan negara Timur Tengah. Indonesia juga telah membuktikan bahwa suara masyarakat sipil dan media adalah pilar-pilar penting yang menentukan arah dan masa depan bangsa. Indonesia juga mampu membangun perekonomian yang relatif stabil di tengah-tengah euforia demokrasi di masyarakat. Sejauh ini, perekonomian kita cukup tahan dari guncangan akibat proses-proses politik yang kadang dramatis. Kemakmuran yang benar-benar adil memang masih jauh dari kenyataan. Tapi, perbaikan tingkat kesejahteraan, terutama di bidang akses pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah mulai terasa. Berbeda dengan kebanyakan dunia Islam lain, ekstremisme dan perpecahan sektarian di Indonesia juga relatif bisa diredam kendati ancaman itu tetap tak bisa diremehkan. Keislaman Indonesia yang moderat hingga saat ini masih mampu meredam arus dan gelombang yang biasanya datang dari kawasan-kawasan konflik di dunia Islam itu. Bahkan, banyak dari kita yang mulai euforia dalam menyikapi pengalaman keislaman Indonesia dalam bermasyarakat dan berbangsa. "Pengalaman keislaman Indonesia patut menjadi model bagi negara-negara Muslim lain," demikian sebagian ekspresi euforia itu. Dengan tetap mengakui kekurangan dalam banyak hal, capaian Indonesia saat ini memang menjadikannya sebagai negara paling tepat untuk mengambil peran penting dalam perdamaian di Timur Tengah. Apalagi, negara-negara Timur Tengah yang biasanya terdepan dalam perjuangan Palestina melalui jalur politik tengah menghadapi gelombang masalah di dalam negeri dan kawasan dan justru terlibat secara mendalam dalam konflik. Tak hanya masalah Palestina sebagaimana yang didorong dalam KTTLB OKI kemarin, tapi juga dalam upaya penciptaan perdamaian di negara-negara lain di kawasan itu, seperti Suriah, Yaman, Libya, dan lainnya. ●

Indonesia dan Konflik Timur Tengah

Indonesia dan Konflik Timur Tengah Azis Anwar Fachrudin ;   Koordinator Forum Studi Arab dan Islam (FSAI), Pengajar di Ponpes Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta

SUARA KARYA, 14 Juni 2013

Patutkah gelombang protes di negara-negara Arab yang di sebagian negara belum usai hingga kini disebut Musim Semi Arab (Arab Spring/ar-Rabi' al'Araby)?

Perkembangan mutakhir justru menunjukkan bahwa kenyataan masa transisi dan demokratisasi di sana tak seindah musim semi. Konflik berkepangan di sejumlah negara Timur Tengah memberi isyarat ketidaksiapan mereka menghadapi demokratisasi. Apakah kemajemukan seperti di Indonesia bukan suatu potensi dan kekuatan melainkan pintu perpecahan?

Thahir 'Athaf dalam ar-Rabi al'Arabiy wa al'Ajz ad-Dimuqrathiy (2012: 14-18) menyebutkan setidaknya tiga faktor yang melatarbelakangi hal itu. Pertama, ketegangan politik akibat polarisasi akut antar kelas sosial. Kedua, perpecahan internal keagamaan yang sebagian disulut oleh sentimen sektarian. Dan, ketiga, campur tangan asing dengan berbagai kepentingannya masing-masing.

Mesir menjadi contoh dari faktor pertama. Lengsernya Husni Mubarak sama sekali tidak menandakan bahwa masa transisi pascarevolusi akan berjalan mulus. Krisis politik di Negeri Kinanah itu memicu lahirnya pertentangan antar kelompok yang terbagi ke dalam tiga kubu: militer, sekuler-liberal, dan Islamis.

Perdebatan mengenai bagaimana demokratisasi meski diarahkan belum usai hingga dua tahun pascarevolusi Tahrir 25 Januari. Kabar mutakhirnya, setelah Presiden Muhammad Mursi mengeluarkan dekrit 22 November tahun lalu, friksi Islamis-sekular semakin meruncing. '"Ikwanisasi" Mesir kini telah meletakkan posisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam dominasi dan hegemoni kaum Islamis.

Dari faktor kedua, Yaman, Bahrain, dan Irak menjadi contohnya. Yaman masih belum mampu menyelesaikan persoalan gerakan separatis dan disintegrasi Utara-Selatan. Bahrain, pada awal munculnya protes, cenderung lurus-lurus saja: menuntut kebebasan politik dan hak asasi manusia (HAM). Tapi campur tangan Arab Saudi dengan menerjunkan pasukan dari GCC membuat sentimen Syiah muncul. Tak mau ketinggalan, Iran pun turun tangan membela Syiah di Bahrain.

Sentimen sekte di Irak bahkan lebih kental lagi. Tahun lalu, PM Nouri al-Maliki mengeluarkan komando untuk menangkap pejabat-pejabat tinggi lainnya yang diduga terlibat dalam kasus (ancaman) pengeboman. Setelah ditariknya pasukan Amerika, Irak belum mampu meredam konflik sekte. Ketegangan ini tidak hanya antara Sunni dan Syiah, melainkan juga suku Kurdi yang masih was-was dengan perkembangan politik ke depan.

Faktor ketiga, kekuatan global tentu berpengaruh besar di kawasan, utamanya di Suriah. Menurut laporan UNHCR belum lama ini, korban tewas di tangan rezim Bashar al-Assad sudah mencapai 60 ribu jiwa. Krisis Suriah susah diakhiri setidaknya karena dua hal, yakni terpecahnya oposisi dan pembelaan dari Iran, Rusia, dan Cina. Faktor eksternal itu memang penghambat besar bagi diakhirinya "genosida" di Suriah.

Dari ketiga faktor di atas, bisa ditarik benang merah bahwa pangkal mula dari krisis politik di negara-negara Arab adalah disintegrasi bangsa. Tiadanya persatuan yang kukuh antar elemen sosial menyebabkan negara-negara itu sulit melakukan konsolidasi, apalagi membendung intervensi asing.

Konsolidasi internal tidak mudah dilakukan jika tiada saling percaya. Kubu yang paling sering bertengkar adalah kelompok Islamis melawan kelompok sekuler-liberal. Hal ini sebenarnya mengulang kembali persoalan klasik dan terkait erat dengan teorinya Samuel Huntington tentang clash of civilization (benturan peradaban), apakah Islam kompatibel dengan demokrasi?

Untuk mengatasi problem kompatibilitas itu, banyak negara Arab hendak menjadikan Turki sebagai "cetak biru". Pasalnya, pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berhaluan Islamis bisa membawa Turki dalam stabilitas politik bahkan maju secara ekonomi (Sinan Ulgen, 2011: 6).

Hanya saja, problem di Turki tidak sepenuhnya sama, elemen sosial di Turki tidak seberagam sebagaimana di negara-negara Arab itu. Oleh karena itu, negara-negara Arab perlu mencari blue print lain untuk menyusun solusi bagi krisis di masa transisi. Pada hemat penulis, negara-negara Arab bahkan perlu menengok Indonesia sebagai inspirasi alternatif setelah Turki. Indonesia, yang berpenduduk muslim terbesar sedunia punya kans besar untuk ikut ambil bagian menangani masalah Timur Tengah. Bagaimana negara sebesar dan semajemuk ini dapat melalui transisi demokrasi pasca Orde Baru tanpa mengalami friksi sosial yang tajam?

Andreas Ufen (2008: 34-35) menyatakan, tiadanya polarisasi sosial di masa transisi-demokratisasi Indonesia pasca-Suharto itu karena "politik aliran" tak lagi laku dalam lanskap demokrasi Indonesia. Itulah salah satu hal yang bisa kita tawarkan ke negara-negara Arab.

Sejarah masa transisi kita dari otoritarianisme Orde Baru ke Era Reformasi tidak mengalami disintegrasi akut seperti yang terjadi di negara-negara Arab. Tidak ada friksi Islamisme-sekularisme dalam lanskap demokrasi kita sejak era reformasi. Partai-partai (berbasis massa) Islam kita justru bergerak melakukan moderasi, menjadi partai terbuka dan menanggalkan ambisi membentuk sistem teokrasi.

Perpolitikan Islam yang relatif terbuka dan mampu melakukan ijtihad politik untuk berkompromi dengan sekularisme adalah modal yang bisa kita tawarkan ke Arab. ●