Tampilkan postingan dengan label Menghukum Putusan Pengadilan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Menghukum Putusan Pengadilan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 Agustus 2012

Kriminalisasi Hakim, Dapatkah?


Kriminalisasi Hakim, Dapatkah?
OC Kaligis ; Praktisi Hukum
MEDIA INDONESIA, 09 Agustus 2012
Bandingkan dengan tulisan OC Kaligis di Suara Karya 09 Agustus 2012


MUNGKINKAH menghukum hakim atas keputusan yang telah dibuatnya? Menurut UndangUndang Sistem Peradilan Anak dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung, apabila putusan hakim menimbulkan keresahan dan huruhara, hakim dapat dipidana. Rancangan undang-undang tersebut mengatur, apabila membuat putusan yang melanggar ketentuan Pasal 95, 96, dan 97, hakim dapat dipidana. Pasal 98 mengatur, apabila melanggar Pasal 56 ayat 92 jo Pasal 95 jo Pasal 96 jo Pasal 97, hakim dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila dicermati, isi pasalpasal tersebut memuat banyak ketidakjelasan. Pasal 95 huruf (a) melarang hakim menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya dan/atau pihak lain atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai/fi nansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung/tidak langsung. Pasal 95 huruf (b) dan (c) melarang hakim merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara dan huruf (c) melarang hakim menggunakan kapasitasnya melakukan penekanan secara fi sik/psikis. Namun pada tatanan praktisnya, tidak ada kejelasan mengenai batas-batas perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan demikian.

Dalam huruf (e) diatur bahwa hakim dilarang bertindak diskriminatif, juga tanpa penjelasan apa yang dimaksud dengan istilah diskriminasi dimaksud.

Selanjutnya pada Pasal 96, Mahkamah Agung dilarang menilai fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal itu tentu harus diperjelas terkait dengan wewenang hakim. Peninjauan kembali yang salah satu tugasnya ialah juga memeriksa fakta hukum baru (novum). Pasal 97 huruf (b) melarang hakim membuat keputusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan yang mengakibatkan kerusuhan atau huru-hara. Era reformasi merupakan era kebablasan, huru-hara digerakkan provokator karena dibayar.

Tindakan anarkistis dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pihak yang melakukan huru-hara sering kali orangorang yang tidak mengetahui fakta dan apa saja yang diperjuangkan. Mereka bahkan tidak mengetahui fakta hukum tersebut. Demo menjadi suatu mata pencarian baru.

Ketentuan Pasal 97 huruf (c): ‘Hakim dilarang membuat keputusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan yang turun-temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan’. Ketentuan itu dapat menimbulkan multitafsir mengingat hakim haruslah memutus perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku. Peraturan tersebut berbahaya bagi kemandirian hakim yang menjalankan tugasnya berdasarkan hukum acara yang berlaku, bukan atas dasar peradilan jalanan.

Putusan Pengadilan

Di era ini, kerusuhan terjadi di mana-mana. Juga, kerusuhan atas putusan hakim. Di daerahdaerah tertentu, kalah perkara berarti perang. Para provokator membayar demonstran untuk turun ke jalanan melakukan tindakan anarkistis. Kalau perlu membakar pengadilan. Padahal, belum tentu, sekali lagi, para perusuh mengetahui duduk perkara. Akibatnya kalau memperhatikan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, hakim dipenjara. Adilkah? Padahal, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Indonesia adalah negara hukum. Putusan hakim pun harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Putusan itu tidak dapat mengkriminalisasi hakim.

Dalam menjalankan tugas, rambu-rambu bagi hakim ialah hukum acara, bukan peradilan jalanan. Mandela, penerima Nobel, dikerangkeng selama 27 tahun lamanya. Sekalipun demikian, putusan pengadilan yang menghukum Mandela tidak menyebabkan hakimnya dikerangkeng. Kasus yang menghebohkan di Amerika yaitu kasus seorang ibu bernama Casey Marie Anthony. Masyarakat Amerika menghukum Casey sebagai penyebab kematian anaknya, A Caley. Terjadi huru-hara di mana-mana, toh putusan hakim yang membebaskan Casey tetap dihormati.

Di seluruh dunia terdapat putusan hakim yang keliru. Di Australia dikenal dengan kasus Lindy Chamberlain. Hakim menghukum Lindy seumur hidup. Ternyata putusan tersebut keliru. Beruntung, putusan pemerintah dan Royal Commission akhirnya membebaskan Lindy pada 1988. Putusan yang keliru itu tetap dihormati.

Sama halnya dengan kasus Robert Baltovich di Kanada serta kasus Scottboro Boys, Sam Sheppard, dan Orenthal James Simpson di Amerika Serikat.
Semua kasus itu menyangkut putusan hakim yang keliru. Ada lagi dua kasus besar di Inggris yaitu `the Guildford four case' dan `the Birmingham six case'.
Semua kasus tadi menyangkut keputusan yang keliru. Tidak seorang hakim pun yang memutus perkara-perkara itu dipenjara.

Di Indonesia, tercatat keputusan-keputusan hakim yang keliru, dimulai dari kasus Sengkon dan Karta, kasus Kemat di Jombang, Tibo di Sulawesi Tengah yang menimbulkan perhatian dunia, dan lain-lain. Kalau mengikuti RUU Mahkamah Agung dan UU Perlindungan Anak, bisa saja terhadap kasuskasus itu masyarakat diprovokasi, digerakkan, dan dibayar untuk menimbulkan huru-hara.
Kebanyakan para demonstran tidak mengetahui fakta hukum. Adilkah gara-gara itu terjadi kriminalisasi hakim?

Perlu diketahui, putusan judex juris (Mahkamah Agung) melalui proses yang panjang, melalui perjuangan dengan memperhatikan tiga unsur penting, yaitu unsur intelektual, etika, dan nurani. Tiga hal itulah yang merupakan dasar independensi hakim se hingga, sebagai contoh, James J Spillane, cendekiawan, mengatakan di dalam keputusan itu, unsur etika dan moral harus juga menjadi bahan pertimbangan utama karena itu menyangkut tingkah laku manusia yang terlibat dalam perkara tersebut.

Etika mengarahkan sang hakim kepada akal budi individual yang objektif dalam menentukan kebenaran atau kesalahan seseorang. Selain itu, di Indonesia telah ada Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Yudisial bahkan Ombudsman untuk mengawasi baik keputusan yang keliru maupun tingkah laku hakim dalam mengambil keputusan. Kita harus mengingat bahwa sistem hukum kita menganut ‘res judicata pro veritate habetur’. Artinya, semua putusan pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, masih ada upaya selanjutnya yaitu peninjauan kembali.

Manakala RUU Mahkamah Agung dan UU Sistem Peradilan Anak yang mengkriminalisasi hakim diberlakukan, dengan hilangnya independensi hakim, akan terjadi peradilan jalanan. Peraturan yang bertentangan dengan UUD itu hendaknya dibatalkan Mahkamah Konstitusi. ●

Kriminalisasi Hakim, Dapatkah?


Kriminalisasi Hakim, Dapatkah?
OC Kaligis ; Advokat Senior,
Guru Besar Ilmu Hukum di Sejumlah Universitas Jakarta
SUARA KARYA, 09 Agustus 2012


Mungkinkah menghukum hakim atas putusan yang telah dibuatnya? Menurut Undang-Undang Peradilan Anak dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Agung (MA), apabila putusan hakim menimbulkan keresahan dan huru-hara, maka hakim dapat dipidana. RUU tersebut mengatur apabila hakim membuat putusan melanggar ketentuan Pasal 95, 96 dan 97, hakim dapat dipidana. Pasal 98 mengatur apabila hakim melanggar Pasal 56 ayat 2 jo Pasal 95 jo Pasal 96 jo Pasal 97, hakim tersebut dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000.

Apabila dicermati isi dari pasal-pasal tersebut, terdapat banyak ketidakjelasan. Pasal 95 huruf (a), melarang hakim menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya dan atau pihak lain atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai/finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung/tidak langsung. Pasal 95 huruf (b) dan (c) melarang hakim untuk merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara dan huruf (c) melarang hakim untuk menggunakan kapasitasnya melakukan penekanan secara fisik/psikis. Namun pada tatanan praktisnya, tidak ada kejelasan mengenai batas-batas perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan demikian. Dalam huruf (e) diatur bahwa hakim dilarang bertindak diskriminatif, juga tanpa penjelasan apa yang dimaksud dengan istilah diskriminasi.

Selanjutnya pada Pasal 96, MA dilarang menilai fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan UU. Hal ini tentu harus diperjelas terkait dengan wewenang hakim Peninjauan Kembali (PK), yang salah satu tugasnya adalah juga memeriksa fakta hukum baru (novum). Pada Pasal 97 huruf (b), melarang hakim membuat keputusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan yang mengakibatkan kerusuhan atau huru-hara.

Era reformasi adalah era kebablasan, huru-hara digerakkan provokator karena dibayar. Tindakan anarki dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pihak yang melakukan huru-hara seringkali adalah orang-orang yang tidak mengetahui fakta dan apa saja yang diperjuangkannya.

Ketentuan Pasal 97 huruf (c) berbunyi, hakim dilarang membuat keputusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat dan kebiasaaan yang turun-temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan. Ketentuan ini dapat menimbulkan multitafsir, mengingat hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku. Peraturan di atas berbahaya bagi kemandirian hakim yang menjalankan tugasnya berdasarkan hukum acara yang berlaku, bukan atas dasar peradilan jalanan.

Di era ini kerusuhan terjadi di mana-mana. Juga, kerusuhan atas putusan hakim. Padahal, belum tentu, para perusuh mengetahui duduk perkara. Akibatnya, kalau memperhatikan RUU MA tersebut, hakim dipenjara. Adilkah? Sedangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, mengatur Indonesia adalah negara hukum. Putusan hakim pun harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Putusan itu tidak dapat meng-kriminalisasi hakim. Sebab, dalam menjalankan tugas, rambu-rambu bagi hakim adalah hukum acara. Bukan peradilan jalanan.

Nelson Mandela, penerima Nobel dikerangkeng selama 27 tahun lamanya. Sekalipun demikian, putusan pengadilan yang menghukum Mandela tidak menyebabkan hakimnya dikerangkeng. Kasus yang menghebohkan di Amerika Serikat (AS) adalah menyangkut seorang ibu bernama Casey Marie Anthony. Masyarakat AS menghukum Casey sebagai penyebab kematian anaknya, A Caley. Kemudian, terjadi huru-hara, namun putusan hakim yang membebaskan Casey tetap dihormati. Di Australia dikenal kasus Lindy Chamberlain. Hakim menghukum Lindy seumur hidup. Ternyata putusan tersebut keliru. Beruntung, akhirnya putusan pemerintah dan Royal Commission pada 1988 membebaskan Lindy. Putusan yang keliru itu tetap dihormati.

Sama halnya dengan kasus Robert Baltovich di Canada, kasus Scottboro Boys, Sam Sheppard, Orenthal James Simpson di AS. Semua kasus itu menyangkut putusan hakim yang keliru. Tapi, tidak seorang pun hakim yang memutus perkara-perkara tersebut dipenjara.

Di Indonesia, tercatat sejumlah putusan hakim yang keliru. Sebut saja, putusan kasus Sengkon dan Karta, kasus Kemat di Jombang, Tibo di Sulawesi Tengah. Kalau mengikuti RUU Mahkamah Agung dan UU Perlindungan Anak, bisa saja terhadap kasus-kasus itu masyarakat diprovokasi, digerakkan, dibayar untuk menimbulkan huru-hara, apalagi banyak para demonstran yang tidak mengetahui fakta hukum. Pertanyaannya, adilkah gara-gara itu terjadi kriminilasi hakim?

Perlu diketahui bahwa putusan judex juris (MA) melewati proses yang panjang, melalui perjuangan dengan memperhatikan tiga unsur penting, yaitu unsur intelektual, etika dan nurani. Tiga hal inilah yang merupakan dasar independensi hakim, sehingga, cendekiawan James J Spillane mengatakan bahwa dalam keputusan itu, unsur etika dan moral harus juga menjadi bahan pertimbangan utama, karena hal itu menyangkut tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu perkara. Etika mengarahkan sang hakim kepada akal budi individual yang objektif dalam menentukan kebenaran atau kesalahan seseorang.

Ketua Muda Bidang Pengawasan MA, Komisi Yudisial serta Ombudsman bertugas untuk mengawasi, baik keputusan yang keliru maupun tingkah laku hakim dalam mengambil keputusan. Perlu diingat bahwa sistem hukum Indonesia menganut res judicata pro veritate habetur, yang berarti semua putusan pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kemudian, masih ada PK.

Manakala RUU Mahkamah Agung dan UU Peradilan Anak yang mengkriminalisasi hakim diberlakukan, maka dengan hilangnya independensi hakim akan terjadi peradilan jalanan. Hendaknya peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. ●

Kamis, 03 Mei 2012

Menghukum Putusan Pengadilan


Menghukum Putusan Pengadilan
Romli Atmasasmita; Guru Besar Emeritus Hukum Pidana Internasional
SUMBER : KOMPAS, 03 Mei 2012


Judul tulisan ini bukan provokatif, melainkan kenyataan kehendak politik yang hanya ada di Indonesia.

Tulisan Harifin Tumpa (Kompas, 26 April 2012) menyentak nurani saya selaku guru besar hukum pidana internasional dan seharusnya juga jadi perhatian serius semua manusia Indonesia. Menghukum putusan pengadilan (terlepas dari keliru atau tidak) merupakan pelecehan. Bukan hanya terhadap kedudukan dan martabat hakim, melainkan juga martabat dan kedudukan pendidikan hukum dan lulusan hukum di Indonesia.

Di sini yang diserang bukan hanya satu-dua oknum hakim yang keliru, melainkan juga serangan langsung ke jantung pertahanan hukum, yaitu pendidikan hukum yang antara lain menghasilkan para hakim, bahkan telah ada yang bergelar doktor. Anehnya, anggota DPR yang juga telah bergelar magister dan doktor (hukum) ikut-ikutan ”merencanakan dan mempersiapkan” kehendak politik tersebut. Barangkali mereka tidak sadar bahwa dirinya sendiri jadi obyek pelecehan yang luar biasa. Suatu pelecehan yang bahkan cenderung merupakan pelanggaran atas konstitusi, UUD 1945, tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Hukum Progresif?

Jika komitmen tersebut diteruskan, apa tidak sebaiknya juga pendidikan hukum di Indonesia ditutup saja dan diganti dengan pendidikan hakim progresif yang tidak tentu arah tujuannya. Atau malah berseberangan dengan pelopor aliran hukum progresif (alm) Satjipto Rahardjo yang hanya menekankan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Jika ada konflik antara kepentingan hukum dan manusia, hukumnya-lah yang harus diubah atau disesuaikan dengan kepentingan (keadilan) manusia.

Tidak ada satu pun kalimat dalam lima buku (alm) Satjipto Rahardjo untuk membongkar kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui hukum progresif. Jika hukum progresif akan ditafsirkan sekehendak hati, tidak berbeda dengan paham progresif revolusioner yang berkembang ketika masa pemerintahan Orde Lama.

Konteks menghakimi kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak ada bedanya dengan paham post-modernisme yang menolak kemapanan negara dalam mengatur dan melindungi warga negaranya, termasuk kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebab, paham tersebut berpandangan bahwa produk hukum, baik melalui undang-undang maupun yurisprudensi, harus apriori dan dipandang hanya berpihak pada kekuasaan semata-mata.

Jika diterjemahkan pada putusan pengadilan, putusan pengadilan hanya berpihak pada yang berkuasa, baik dari aspek status sosial maupun ekonomi para pihak. Hal itu tidak dapat digeneralisasi bahwa telah terjadi proses pembusukan kekuasaan kehakiman secara merata dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

Begitu juga kehendak menghakimi kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan jalan satu-satunya dalam negara hukum demokratis. Bahkan, hal itu dapat dipandang hanya cara putus asa menghadapi kasus tertentu, di mana oknum hakim bermainmain dengan putusannya sehingga tak dapat diharapkan menjadi tonggak keadilan di negara ini. Upaya banding dan kasasi adalah cara yang masih dipercaya dan diakui di semua negara beradab untuk memulihkan hak seseorang atau menemukan kebenaran material dari suatu perkara.

Solusi dari kondisi memburuk kinerja hakim adalah dilepaskannya campur tangan DPR dalam proses seleksi hakim agung, tetapi cukup sampai proses seleksi di Komisi Yudisial. Namun, anggota Komisi Yudisial harus diisi para mantan hakim agung, Kejaksaan Agung, serta mantan advokat yang memiliki integritas dan tanpa cacat cela, baik dari segi sosial maupun hukum. Pemilihan anggota komisi ini diperlukan seleksi melalui DPR.

Kehendak komitmen politik untuk ”menghakimi kekuasaan kehakiman yang merdeka” yang dikhawatirkan Harifin Tumpa dapat dirasakan dan dipahami. Bagaimana mungkin ”benteng keadilan” diruntuhkan oleh segelintir orang yang merasa dirugikan oleh segelintir oknum hakim, tetapi kemudian digeneralisasi sebagai ”dosa kolektif” seluruh hakim di republik ini.

Melanggar UUD 1945

Dari sisi konstitusi, kehendak tersebut—dalam bentuk UU sekalipun—adalah melanggar UUD 1945. Pemisahan kekuasaan kehakiman diakui di dalamnya, bahkan ditegaskan dalam Bab IX Pasal 24 Ayat (1).

Solusi lain, saya usulkan dilakukan penelitian tentang implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh perguruan tinggi, bekerja sama dengan Mahkamah Agung sehingga diperoleh hasil yang obyektif dan jernih sesuai kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Ini jauh lebih baik daripada hanya berwacana dan berhalusinasi tentang kekuasaan kehakiman yang progresif revolusioner. ●