Iran Membaca Tanda-tanda Zaman

Iran Membaca Tanda-tanda Zaman Novriantoni Kahar ;    Dosen Paramadina, Pengamat Timur Tengah

TEMPO.CO, 21 Juni 2013

Terpilihnya Hassan Rouhani, 64 tahun, dalam pemilu presiden Iran, 14 Juni lalu, memberi kejutan bagi dunia. Kemenangan kubu moderat yang disokong mantan presiden Mohammad Khatami dan Akbar Hashemi Rafsanjani itu cukup mengejutkan karena beberapa hal. Pertama, ia bukan kandidat yang disokong pemimpin spiritual Ali Khamenei, yang menjagokan Saeed Jalili. Kedua, meski dilumpuhkan dalam kekacauan pemilu 2009, kubu moderat ternyata mampu juga mengkonsolidasi diri. Ketiga, di tengah arus radikalisasi di Timur Tengah, rakyat Iran justru menengadahkan wajah ke arah moderasi.

Yang lebih mengejutkan, aspirasi moderasi tak kurang dari 50 persen pemilih Iran ini juga diterima sewajarnya oleh Khamenei selaku penguasa Iran tertinggi. Padahal, dalam pemilu presiden 2009, Khamenei merespons keras protes-protes yang dipicu kecurangan pemilu yang mengantarkan Presiden Mahmud Ahmadinejad ke periode kedua jabatannya. Tokoh-tokoh oposisi Gerakan Hijau yang memimpin protes, seperti Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, bahkan sampai kini masih mendekam dalam tahanan rumah.

Kenapa Ali Khamenei kini seperti lebih arif dalam merespons situasi?

Selain kotak suara memang tidak berada di pihak mereka, saya membaca sikap legawa—atau lebih tepatnya terpaksa—Khamenei dan kubu konservatif itu juga dipicu kian tegang dan menggelegaknya situasi kawasan. Saat ini, seluruh rezim di kawasan Timur Tengah sangat sensitif terhadap protes-protes sosial. Khamenei dan para penyokong status quo Iran mungkin sadar betapa rentannya cara-cara manipulatif dan represif dalam mengingkari aspirasi demokratis warganya.

Para mullah pun kini perlu lebih waspada akan mendidihnya kemarahan rakyat sebagaimana di Tunisia, Mesir, Libya, dan Suriah. Ini musim bulan madu dan bermuka manisnya elite-elite non-demokratis terhadap rakyatnya demi mempertahankan eksistensi rezim mereka. Daripada memungkiri pilihan demokratis warga negara dan menuai huru-hara, para mullah lebih senang melihat rakyatnya sejenak berdansa (Dancing in the Streets, Foreign Policy, 15 Juni 2013).

Dilihat dari preferensi Khamenei dan kubu konservatif, terpilihnya Rouhani yang menjanjikan moderasi tak syak lagi juga merupakan malang yang tak dapat ditolak. Namun di situ pun masih terselip secercah berkah. Kepada dunia, para mullah bisa berbangga sembari berdalih bahwa mereka adalah insan-insan demokratis yang mampu menghormati kehendak bebas warganya.

Namun, bagi rakyat Iran, hal ini bukanlah lelucon. Pilihan mereka merupakan protes terhadap masa 8 tahun penuh konfrontasi dan dikungkung isolasi. Berpesta dan berdansanya mereka atas kemenangan Rouhani adalah hukuman terhadap rezim lama dan luapan ekspektasi terhadap rezim baru. Dari sinilah tugas Rouhani tampak tidak mudah.

Hasil konfrontasi

Di era setali tiga uangnya Ahmadinejad dan Khamenei, posisi dan pengaruh Iran memang tampak kian penting di Timur Tengah. Sikap konfrontatif Ahmadinejad terhadap Israel juga tampak memantapkan posisi Iran di Jalur Gaza, Palestina. Irak pasca-Saddam juga menjadi durian runtuh bagi pengaruh Iran terhadap jirannya. Di Libanon, Hizbullah masih setia menjadi kepanjangan tangan mereka.

Pergolakan Bahrain pun ikut mendorong Iran untuk berkonfrontasi dengan Saudi, yang menyokong kerajaan Sunni di tengah mayoritas Syiah. Di Yaman Selatan dan Timur Saudi, pengaruh Iran nyata. Dan jangan lupakan kekacauan Suriah. Negeri itu kini menjadi kancah pertarungan regional antara Iran dan sekutunya demi eksistensi rezim Assad, melawan oposisi-jihadi yang dibeking Saudi, Qatar, Turki, dan Amerika.

Itulah yang kini dirasakan rakyat Iran. Pendekatan konfrontatif melawan dunia dan salah urus negara ala Ahmadinejad justru berbuah Iran sengsara. Pertumbuhan ekonomi selalu negatif dan terus mengalami resesi. Tingkat inflasi resmi mendekati angka 30 persen. Inflasi uang terhadap harga pangan mencapai 60 persen, dan angka pengangguran berada pada kisaran 12-20 persen. Sanksi internasional atas ekspor minyak telah mengurangi pendapatan Iran segawat 65 persen. Perdagangan dengan dunia terhambat. Dan tahun lalu saja, mata uang riyal mengalami devaluasi sekitar 80 persen (www.bbc.co.uk, 16 Juni 2013 dan Guardian, 14 Juni 2013).

Keberlangsungan nezam

Kondisi ini tak hanya menjadi tantangan bagi Rouhani, tapi juga ancaman bagi keberlangsungan nezam, sistem teokratik ala Iran. Sistem politik yang melimpahkan Pemimpin Spiritual dan institusi Velayat-e Faqih hak veto untuk hampir semua isu-isu strategis ini kini sedang digugat. Fakta bahwa rakyat Iran memilih presiden yang menghendaki moderasi dan menjanjikan lepasnya isolasi ibarat veto terhadap status quo. Semua itu tanda-tanda zaman yang layak dibaca dengan seksama.

Sebagian pengamat Iran menilai, pemilu kali ini juga memberi sinyal kuat akan kian lemahnya posisi istimewa Khamenei sebagai pemimpin spiritual, dan mungkin pula semakin pudarnya dominasi ulama di medan perpolitikan Iran (Paola Rivetti, Foreign Policy, 17 Juni 2013). Itu terlihat dari merosotnya kiprah para ulama dalam sejarah pemilu legislatif Iran. Hasil pemilu dari masa ke masa memperlihatkan, dukungan pemilih Iran terhadap kaum ulama terus menurun.

Pada 1980-an, keterwakilan mullah di parlemen Iran mencapai 50 persen. Pada 1990-an, kursi mereka tinggal 25 persen dan kini terus menyusut ke angka 10 persen. Oleh para penelaah Iran, gejala ini dinamai “kecenderungan deklerikalisasi” (de-clericalization trend). Ini merupakan konsekuensi perubahan generasi dan semakin menyusutnya kegairahan akan nostalgia zaman revolusi Islam era Khomaini (Yasmin Alem, www.al-monitor.com 18 Juni 2013).

Yang agak mengejutkan, kecenderungan deklerikalisasi justru menguat sejak era Ahmadinejad (Reza Aslan, Foreign Policy, 12 Juni 2013). Karena itu, meski pemilu kali ini tak sejalan dengan harapan Khamenei dan Dewan Pengawal Revolusi, mereka tetap berlagak lapang dada. Kelapangdadaan itu mungkin saja didorong oleh pembacaan cermat terhadap tanda-tanda zaman, atau mungkin juga sekadar memberi ilusi kepada dunia bahwa rezim teokratik mereka tak goyah dan masih mendapat dukungan rakyatnya.

Akan lapang dada jugakah mereka dalam memberi peluang kepada Rouhani untuk melakukan reformasi? Ini masih tanda tanya. Yang pasti, dualisme kekuasaan masih akan menghantui sistem perpolitikan Iran. Sementara Rouhani mewakili kehendak pemilih, Khamenei dan institusi Velayat-e Faqih masih akan berkukuh memegang kendali dengan klaim “kewenangan Ilahi”.

Inilah yang nanti akan menyulitkan Rouhani dalam memerintah dan mengoreksi politik luar negeri Teheran. Padahal isu nuklir sangat krusial dalam langkah Iran mengurai isolasi. Iran pun punya peran vital dalam mengakhiri gejolak Suriah. Jika dualisme ini terus mengalami turbulensi, Rouhani boleh jadi akan mengulangi era Khatami (1997-2005): menjadi presiden sekaligus oposisi. Ya, beroposisi terhadap Ali Khamenei dan status quo. ●

Tantangan Presiden Iran

Tantangan Presiden Iran Hasibullah Satrawi ;   Pengamat Politik

KOMPAS, 21 Juni 2013

“Ini adalah kemenangan kecerdasan dan moderasi atas konservatisisme.?” Demikian pernyataan Hassan Rohani setelah dinyatakan memenangi Pemilu Presiden Iran pada 14 Juni.

Hassan Rohani adalah satu-satunya capres dari kelompok reformis. Kemenangannya mendapat tanggapan baik dari sejumlah negara, terutama Barat, yang kerap bersitegang dengan Iran.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Hassan Rohani mendapatkan 18,6 juta suara, atau lebih dari 50 persen. Dengan demikian, Rohani dipastikan menang dalam satu putaran dan menjadi Presiden ke-11 Iran.

Kemenangan Rohani dalam pemilu kali ini tidak terlepas dari kekompakan kelompok reformis yang berhasil mendukung Hassan Rohani sebagai calon tunggal. Bahkan, tokoh-tokoh senior kelompok reformis, seperti Mohammad Khatami dan Akbar Hashemi Rafsanjani (keduanya mantan Presiden Iran), kerap turun gunung berkampanye untuk kemenangan Hassan Rohani.

Suara kelompok konservatif justru terpecah pada lima capres lain. Apalagi, pemimpin tertinggi spiritual Iran, Ayatollah Khamenei, selama ini bersikap netral terhadap para capres.

Ada tiga tantangan utama bagi presiden Iran terpilih. Pertama, revolusi Suriah yang belakangan mengental menjadi konflik sektarian kelompok Syiah versus kelompok Sunni.

Dampak Suriah

Semenjak revolusi menerjang Suriah dua tahun lalu, Iran di bawah kepemimpinan kelompok konservatif berusaha mempertahankan rezim Bashar al-Assad. Para ahli militer Iran disebut-sebut membantu pasukan Bashar al-Assad menghadapi serangan dari kelompok revolusi.

Iran menjadi koordinator segenap kekuatan di belakang Bashar al-Assad. Iran juga berperan menjaga soliditas negara-negara besar (seperti Rusia dan China) mendukung rezim Al-Assad, khususnya di sidang PBB. Ke bawah, Iran mengorganisasi kekuatan- kekuatan yang dapat membantu rezim Al-Assad di lapangan tempur, seperti Hizbullah di Lebanon ataupun milisi Syiah dari Irak dan negara Arab lain.

Perang di wilayah Qusair mutakhir menjadi contoh ”karya Iran” yang totaliter membantu Al-Assad. Sejumlah kekuatan milisi Syiah di kawasan (khususnya Hizbullah) secara terang-terangan terlibat langsung dalam pertempuran yang dimenangkan rezim Bashar al-Assad.

Kedua, kecenderungan konflik sektarian kelompok Syiah dan kelompok Sunni yang makin meluas di Timur Tengah. Campur tangan dalam krisis politik di Suriah harus dibayar dengan harga sangat mahal oleh Iran. Di satu sisi, Iran semakin tajam terlibat konflik dengan negara-negara Arab Teluk yang mendukung kelompok revolusi Suriah (seperti Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain). Di sisi lain, campur tangan Iran dan sejumlah milisi Syiah dalam konflik di Suriah berpotensi membuka luka lama antara sekte Syiah dan Ahlussunnah.

Beberapa waktu terakhir, Hizbullah menjadi sasaran kritik dari banyak pihak di Timteng. Khususnya setelah milisi bersenjata di Lebanon itu terlibat langsung dalam peperangan di Qusair, sebagaimana telah disampaikan di atas. Tak terkecuali kritikan dari kalangan masyarakat Lebanon yang sampai pada tahap benturan fisik dan korban jiwa akibat bentrokan dengan para pendukung Hizbullah.

Bahkan, lembaga besar dan ternama seperti Al-Azhar yang selama ini bersikap netral turut mengkritik yang dilakukan Hizbullah dan Iran di Suriah. Ini karena sikap keduanya bisa membuka luka lama di antara dua sekte terbesar dalam Islam yang bisa memperluas konflik sektarian (Ash-Sharq Al-Awsat, 14/6).

Secara politik, ini merupakan kerugian besar bagi Iran dan Hizbullah. Semangat sektarian akan membuat dua kekuatan di atas tak ubahnya terjun bebas menuju lembah cercaan dan kritikan. Padahal, Iran merupakan salah satu kekuatan utama di kawasan yang menjadi motor utama bagi gerakan perlawanan (ad-duwal al-mumanaah) terhadap Israel.

Jadi musuh bersama

Kini peta berbalik. Iran dan Hizbullah, yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan, diposisikan tak ubahnya pecundang. Bahkan, Suriah yang tak lain adalah kekuatan nomor dua setelah Iran di barisan perlawanan kini menjadi musuh bersama kelompok-kelompok ekstrem.

Ketiga, selama dua periode pemerintahan terakhir, Iran cenderung mengembangkan hubungan yang bersifat konflik dengan Barat, terutama terkait isu nuklir. Akibatnya, Iran mendapatkan pelbagai macam sanksi.

Kelompok reformis memberikan harapan baru bagi tata politik luar negeri Iran yang lebih bersahabat dengan pendekatan dialog. Bahkan, dalam konteks krisis Suriah, kelompok reformis berjanji tidak akan menjadikan Bashar al-Assad sebagai ”syarat mutlak”. Oleh karena itu, kemenangan Hassan Rohani dalam pemilu Iran kali ini bisa dipahami sebagai kehendak bulat dari rakyat Iran untuk memoderasi kebijakan politik luar negerinya. ●

Iran Era Hasan Rowhani

Iran Era Hasan Rowhani Jennie S Bev ;   Pengamat Globalisasi dan Kolumnis yang bermukim di California

TEMPO.CO, 20 Juni 2013

Presiden Iran terpilih yang dikenal moderat, Hasan Rowhani, menjanjikan transparansi atas program nuklir mereka. Ia juga menjanjikan pemulihan hubungan baik dengan Barat, terutama AS, dengan harapan sanksi-sanksi ekonomi, perdagangan, sains, dan militer bisa dicabut. Ia juga mengatakan bahwa Iran punya hak atas tenaga nuklir dan ini akan dipegangnya dengan teguh, sepanjang tidak melanggar hukum dan konvensi internasional.

Namun Rowhani mempunyai keterbatasan. Iran, yang merupakan negara teokrasi, menempatkan para ulama di bawah pimpinan Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemegang keputusan akan kebijakan-kebijakan nuklir, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Para ulama ini dilindungi oleh Pengawal Revolusi. Kemoderatan Rowhani memang merupakan angin segar bagi Barat dan dunia internasional, namun bisa jadi merupakan bumerang dan berupa noise saja. Bagaimana Rowhani mengimbangi kekuatan para ulama, ini masih perlu kita tunggu.

Terminologi “Barat” di sini dipakai untuk menunjuk P5 plus 1, yang termasuk Cina, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Uni Eropa, dan AS. Terminologi ini tidak digunakan untuk menunjuk dunia internasional keseluruhan dengan 120 negara anggota Gerakan Tanpa Aliansi (Non-Aligned Movement).

Bahwa Iran punya niat untuk menggunakan tenaga nuklirnya untuk kepentingan penyerangan bom, sesungguhnya ini masih merupakan spekulasi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa semestinya Iran punya niat damai dengan tenaga nuklirnya. Melalui tangan Shah, Iran merupakan salah satu penanda tangan (signatoris) kesepakatan Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) pada 1 Juli 1968.

Terhitung pada 1979, Iran sudah punya program tenaga nuklir sipil dengan dua reaktor di Bushehr di Gulf Persia. Tidak lama kemudian, Iran mengalami revolusi, sehingga Iran dan AS bukanlah lagi aliansi yang akrab. Sebelum Revolusi Iran tahun 1979, AS mempunyai tiga alasan untuk beraliansi dengan Iran: suplai energi minyak bumi, dukungan Iran bagi Israel, dan mempromosikan demokrasi serta kebebasan.

Sebelum revolusi tersebut, Iran merupakan pendukung Israel. Pada masa itu pula, Ayatollah Ali Khamenei merupakan oposisi politik Shah yang pernah dikirim ke pengasingan di bawah pengawasan AS dan Shah. Kebangkitan tradisi Syiah dengan tradisi agama yang kuat memutarbalikkan kekuasaan atas proksi yang selama ini dipegang Shah. AS mengalami pukulan politis.

Kekuatan politik Syiah sebagai pembela yang lemah dan terinjak bertentangan dengan para aliansi di Teluk. Saddam Hussein, misalnya, dikenal boros dan bergaya hidup mewah. Para ulama Syiah memegang nilai-nilai kesederhanaan. Namun tentu saja ini bukan ukuran yang sahih mengenai kemungkinan penggunaan tenaga nuklir untuk merebut kekuasaan dunia. Ini hanya sebagai ilustrasi perbedaan cara pandang dan hubungan antara pemegang kekuasaan atas energi minyak dan pengelola sumber daya bagi kepentingan nasional alias “rakyat.”

Sekitar satu setengah tahun Revolusi Iran, Irak menyerang Iran. Perang Iran-Irak berlangsung selama delapan tahun. Irak dan para penguasa aristokrat negara-negara Teluk memandang Khamenei sebagai “pemberontak.” Selama Perang Iran-Irak, AS memihak Irak. Di sini dimulai posisi AS sebagai anti Iran. Dalam masa dan konteks ini pula, Iran membentuk aliansi dengan Hizbullah di Libanon dan Hamas di Gaza. Semakin “buruk”-lah Iran di mata AS.

Pembekuan aset Iran semasa Revolusi Iran oleh Presiden Jimmy Carter dengan Executive Order pada November 1979 membekukan US$ 12 miliar. Dengan invasi Iran oleh Irak pada 1984, AS meningkatkan sanksi terhadap Iran dengan pelarangan penjualan senjata dan segala macam bantuan AS. Presiden Ronald Reagan melarang ekspor dan impor perdagangan dari dan ke Iran.

Pasca 9/11 tahun 2001, Iran mengajukan diri untuk membantu AS menumpas Al-Qaidah, yang disaksikan oleh Hillary Mann, seorang US Representative di gedung PBB di Kota New York. Namun, menurut Peter Osborne dan David Morisson dalam A Dangerous Delusion: Why the West is Wrong about Nuclear Iran (Elliott and Thompson, Juni 2013), pemerintahan Bush tidak menanggapinya.

Menurut sumber yang sama, AS, melalui diplomat James Dobbins, yang memimpin delegasi AS pada 2001 Bonn Agreement on Afganistan pada 2002 dan 2003, Khamenei kembali mengajukan diri untuk bekerja sama soal perbedaan-perbedaan persepsi dalam program nuklir mereka dan membantu usaha perdamaian di Afganistan dan Irak. AS kembali menolak.

Kepentingan AS di masa lampau akan sumber daya minyak, ideologi demokrasi, dan dukungan Iran bagi Israel yang tidak terlaksana, tampaknya masih menjadi momok bagi hubungan antara Iran dan AS sampai sekarang. Juga ribetnya sanksi-sanksi ekonomi, perdagangan, sains, militer, dan bantuan merupakan salah satu benang kusut dari “masalah nuklir Iran” di mata AS.

Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) sendiri merupakan treaty yang unik. Para penanda tangan NPT terbagi atas dua kategori: negara-negara yang memiliki nuklir dan negara-negara yang tidak memiliki nuklir. Para pemilik nuklir sebelum 1 Januari 1967 adalah Cina, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan AS. Iran saat itu termasuk dalam kategori kedua. Dalam pasal ke-4 NPT tertulis, “..untuk meneruskan negosiasi dengan iktikad baik mengenai penanganan efektif dalam hal pelucutan nuklir….” Tidak ada batas waktu soal “pelucutan nuklir” ini yang merupakan legal loophole tersendiri.

Sampai saat ini, lima negara pemilik nuklir belum menghentikan program nuklir mereka dan negara-negara dalam kategori kedua tetap dilarang memiliki senjata nuklir. Pengecualian penggunaan nuklir untuk kepentingan sumber daya listrik diizinkan atas pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA). Negara-negara pemilik nuklir untuk kepentingan sumber daya listrik sekarang termasuk Jepang, Belanda, Argentina, Brasil, Jerman, dan Iran. Di samping itu, Israel dan India memiliki tenaga nuklir namun tidak (atau “belum”?) menandatangani NPT.

AS tidak ada masalah dengan lima negara pemilik nuklir lainnya plus Israel dan India, namun tidak demikian dengan Iran. Mengapa? Karena apabila Iran “diberi lampu hijau” untuk melanjutkan program nuklirnya, ini berarti AS menarik sanksi-sanksi yang diterapkan bagi Iran.

Indonesia sendiri, sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, menempati bumi yang sama. Bahwa Indonesia mempunyai hubungan relatif spesial dengan AS melalui Barack Obama dan hubungan “fraternitas” sesama muslim dengan Iran, hal itu belum mempunyai efek dalam konstelasi ini. Obama tampaknya masih melanjutkan “kebijakan” Bush soal “nuklir Iran”. Hillary Clinton pada Maret 2011 menyatakan bahwa Iran “mungkin” akan bisa melanjutkan program uraniumnya di masa mendatang sepanjang merespons harapan-harapan komunitas internasional.

Bisakah Hasan Rowhani memperbaiki hubungan Iran-AS sehingga program nuklir Iran tidak lagi dipandang 

sebagai “ancaman” bagi dunia? Ini merupakan salah satu proyek besar bagi Rowhani. ●

Presiden Moderat Makmum Khomeini

Presiden Moderat Makmum Khomeini Ardi Winangun ;   Associate Peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES

JAWA POS, 17 Juni 2013

ARAH kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Iran, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepertinya akan berubah. Angin perubahan itu ditunggu karena dalam Pemilu Presiden Iran 2013, ulama moderat dan reformis, Hassan Rowhani, memenangi pemilihan itu dengan sekitar 50 persen suara. Imam Besar Ayatullah Ali Khamenei juga merasa bangga karena pemilu itu diikuti 70 persen pemilih yang ada dalam daftar KPU. 

Rowhani kelahiran Sorkheh, dekat Semnan, Iran Utara, 22 November 1948, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan politik dan budaya Iran dan syiah. Dirinya adalah bagian dari pendukung Revolusi Islam Iran yang dicetuskan ulama besar Iran Ayatullah Khomeini. 

Lulusan berbagai perguruan tinggi ternama, seperti University of Tehran dan Glasgow Caledonian, serta alumnus pesantren Semnan dan Qom membuat Rowhani piawai dalam berpolitik dan bersyariat sehingga jabatan-jabatan penting diamanatkan kepada dirinya, selepas Revolusi Islam Iran pada 1971 hingga sebelum Pemilu 2013. Rowhani pernah menduduki jabatan di dua lembaga yang sangat strategis, yakni deputi ketua Majelis Konsultatif Islam dan sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi antara 1989-2005. 

Dia disebut reformis bisa jadi karena keberaniannya dalam menyikapi masalah-masalah dalam negeri. Sebagai negara yang cenderung tertutup, tidak gampang bersikap kritis di negeri para mullah itu. Dia pernah mengkritik secara terbuka Presiden Ahmadinejad yang dikatakan orang yang ceroboh, tidak perhitungan, dan tidak teliti. Bukan hanya itu. Pada 2009 ketika sebagian masyarakat Iran tidak puas dengan hasil Pemilu 2009 yang memenangkan Ahmadinejad ditangkapi aparat keamanan, Rowhani menentang karena rakyat punya hak protes damai. 

Kemenangan Rowhani tak lepas dari dominannya anak muda Iran, mencapai 60 persen, yang terdaftar dalam sebagai pemilih. Anak-anak muda Iran yang lahir dari generasi yang sudah jauh dari masa Revolusi Islam tentu tidak begitu paham terhadap revolusi, tidak sekuat pendahulunya. Di tengah dunia yang semakin mengglobal dengan alat komunikasi yang semakin mudah dan cepat, seperti Facebook, Twitter, internet, dan media sosial lainnya, anak-anak muda itu ingin perubahan dan kebebasan. 

Kemenangan Rowhani juga disebabkan capres lain (Barat menyebut kubu konservatif) seperti Mohammad Baqer Qalibaf, Saeed Jalili, Gholamali Haddad-Adel,Mohzen Rezai, dan Mohammad Gharazi, jalan sendiri-sendiri. Hal demikian tentu menguntungkan Rowhani, Apalagi, calon reformis lainnya, Mohammad Reza Aref, mengundurkan diri. 

Bagi ulama-ulama Iran, Rowhani termasuk ulama. Revolusi Islam Iran adalah 'dasar negara'. Jadi, semua kebijakan pembangunan dan aturan hukum harus mengacu pada cita-cita Revolusi Islam Iran. Revolusi Islam Iran adalah sebagai sikap atas perlawanan nilai-nilai yang tak sesuai dengan Islam Masuknya budaya Barat ke Iran dan dekatnya Iran dengan AS di masa Syah Reza Pahlevi, membuat para ulama marah dan ditumbangkan dengan pimpinan Khomeini pada 1979. 

Patut dicatat, hubungan Khomeini dan presiden terpilih Rowhani bukan hubungan yang biasa, melainkan keduanya sangat dekat. Ada sebuah foto Khomeini ketika memimpin salat berjamaah di pengasingan di Paris pada 1978. Rowhani menjadi makmum tepat di belakang Khomeini. Foto itu menunjukkan bahwa Rowhani pendamping setia Khomeini. Meskipun antara Khomeini dan Rowhani ada perbedaan dalam hierarki religius, karena Khomeini diyakini dari keluarga Rasulullah (berturban hitam), sedangkan Rowhani bukan (dia berturban putih). 

Hubungan dengan AS selepas Pahlevi pun semakin memburuk, apalagi adanya penyanderaan diplomat Amerika Serikat di Kedutaan Besar AS di Teheran. AS pun sampai saat ini masih memusuhi dan menganggap Iran sebagai poros setan. Embargo AS atas program nuklir Iran yang membuat rakyat Iran susah melakukan perdagangan internasional membuat ulama dan rakyat Iran semakin benci kepada Paman Sam. 

Dalam posisi yang demikian, tentu Rowhani tidak ingin mengompromikan cita-cita Revolusi Islam Iran kepada AS. Tentu Rowhani tetap meneruskan sikap-sikap antidominasi AS. Bila Rowhani kebablasan dalam sikap "reformis dan moderat"-nya, tentu para imam besar yang menguasai majelis tertinggi tak rela sehingga dirinya bisa digulingkan. ●