Laporan Diskusi 70 Tahun Kemerdekaan RI

"Menuju Usia 100 Tahun Indonesia"

Keberlangsungan Pembangunan Bangsa KOMPAS, 02 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

Seabad Indonesia merdeka, tahun 2045, tantangan bangsa Indonesia kian berat. Sekitar 350 juta penduduk harus dihidupi. Seiring meningkatnya kemampuan ekonomi warga, kebutuhan pangan, energi, hingga barang tersier, terutama produk teknologi dan penunjang gaya hidup, ikut melonjak. Pada saat bersamaan, tekanan lingkungan membesar. Sumber daya alam kian tergerus dan dampak pemanasan global makin terasa. Meningkatnya populasi penduduk tua dan perubahan gaya hidup membuat pola penyakit pun kian kompleks. Perkembangan teknologi membuat hubungan manusia dengan mesin meningkat. Kemajuan dunia digital juga membuat batas negara, bangsa, dan budaya menisbi. Interaksi masyarakat Indonesia dengan lebih dari 9 miliar penduduk Bumi lain makin mudah meski persaingan kian sengit. Dalam persaingan itu, semua negara berusaha jadi yang terdepan. Menguasai sumber daya terbaik sebanyak-banyaknya untuk menjadikan bangsa mereka unggul, produktif, dan berdaya saing. Keunggulan dan daya saing itu hanya bisa diraih jika menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Penguasaan iptek ditandai munculnya karya inovasi yang akan menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi. Tanpa inovasi, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tak akan progresif. Rendahnya inovasi itulah yang jadi persoalan besar bangsa Indonesia. Tak berarti bangsa Indonesia tak inovatif dan kreatif, tetapi sistem dan struktur yang dibangun pemerintah justru menumpulkan inovasi anak bangsa. Munculnya inovasi butuh investasi yang konsisten, terintegrasi, dan terarah karena harus dilakukan jangka panjang. Pendanaan untuk mendorong munculnya inovasi di Indonesia sejak dulu hingga kini tak pernah lebih dari 0,09 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), jauh dari rasio ideal 2 persen PDB. Itu pun dihambat proses pencairan, administrasi, dan birokrasi, serta memiliki konsekuensi hukum. Tidak ada dukungan Di ASEAN, dana riset Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja. Belanja riset negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) yang jadi pesaing ekonomi Indonesia lebih dari 1 persen PDB. Sementara negara dengan pertumbuhan industri tinggi dan lonjakan kesejahteraan warga, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, sekitar 3 persen. Alhasil, produk pengetahuan Indonesia dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah ataupun paten sangat rendah, bahkan dibandingkan mantan "murid", Malaysia. Pasar produk teknologi, barang industri, hingga produk pertanian-peternakan bermutu pun didominasi produk inovasi bangsa lain. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke negara lain masih dipenuhi bahan mentah hasil eksplorasi alam yang sebentar lagi pasti habis. Inovasi juga membutuhkan sumber daya manusia memadai. Rasio peneliti dan perekayasa Indonesia terhadap jumlah penduduk tergolong yang terendah di dunia, sekitar 40 orang per 1 juta penduduk. Malaysia yang jadi rujukan pendidikan tinggi sebagian masyarakat Indonesia saat ini memiliki rasio 1.600 orang per 1 juta penduduk. Rendahnya tenaga peneliti dan perekayasa di Indonesia merupakan buah dari kecilnya jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, bidang sains dan teknologi juga kurang diminati atau daya tampung terbatas. Karier peneliti atau perekayasa di lembaga penelitian atau industri pun dianggap tak prospektif. Sebagian besar peneliti dan perekayasa Indonesia bekerja sebagai akademisi di perguruan tinggi dan birokrat di pemerintahan. Sangat sedikit yang berkiprah di industri. Aktivitas riset mereka pun sangat kurang. Waktu lebih banyak digunakan untuk mengerjakan persoalan administrasi, mengajar, atau pengabdian masyarakat. Kolaborasi riset dan rekayasa antara akademisi di lembaga penelitian atau perguruan tinggi dan industri pun rendah. Padahal, industrilah yang punya kemampuan mengembangkan riset tersebut menjadi produk sesuai kebutuhan pasar. Buruknya hubungan akademisi dengan industri itu disebabkan kurangnya saling pengertian dan kepercayaan di antara lembaga-lembaga tersebut. Industri menilai akademisi tak paham kebutuhan, tak membumi, dan terlalu birokratis. Sementara akademisi memandang industri terlalu serakah dan tidak idealis. Menjadi tugas pemerintah menjembatani ketidakselarasan tersebut. Masalahnya, baik akademisi maupun industri sering kali mencurigai niat dan keefektifan pemerintah. Akibatnya, upaya membangun kemitraan di antara akademisi, industri, dan birokrasi melalui konsep ABG (academy, business, government) atau triple helix selama bertahun-tahun tak membuahkan hasil optimal. Padahal, semua pihak yakin iptek penting bagi bangsa. Titik simpul yang jadi masalah dalam pengembangan inovasi pun diketahui. Beberapa upaya mengurai simpul masalah pun sudah dilakukan meski hasilnya jauh dari memuaskan. ●

Laporan Diskusi 70 Tahun Kemerdekaan RI

"Menuju Usia 100 Tahun Indonesia"

Bergerak Segera, Strategi Tepat KOMPAS, 02 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen lebih rendah daripada triwulan I-2015 sebesar 4,72 persen. Hal itu menguatkan tren pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. Pada triwulan I-2011, produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 6,5 persen. Namun, pada triwulan berikutnya hingga triwulan II-2015 pertumbuhan PDB terus turun. Defisit transaksi berjalan Dari sisi transaksi berjalan, Indonesia mulai defisit sejak triwulan IV-2011. Secara tahunan, neraca transaksi berjalan defisit 2,8 persen daripada PDB 2012, defisit 3,3 persen daripada PDB 2013, dan defisit 2,9 persen daripada PDB akhir 2014. Transaksi berjalan dihitung dari ekspor dan impor barang, jasa, serta pendapatan. Kondisi defisit berarti Indonesia memerlukan dollar AS untuk membayar impor yang lebih besar daripada ekspor sebab dollar yang diperoleh dari ekspor tidak mencukupi kebutuhan. Di sisi lain, utang luar negeri Indonesia meningkat pesat, terutama utang swasta. Besar utang swasta yang pada akhir 2011 sebesar 83,789 miliar dollar AS meningkat 27 persen menjadi 106,732 miliar dollar AS pada akhir 2012. Akhir 2013, utang luar negeri swasta meningkat 18,28 persen menjadi 126,245 miliar dollar AS. Indonesia adalah pengimpor bahan baku atau bahan penolong dan barang modal. Bahan baku dan penolong umumnya dibutuhkan industri manufaktur. Barang modal, antara lain, berupa mesin pabrik. Pada Januari-Agustus 2015, nilai impor 96,3 miliar dollar AS yang 75,54 persennya berupa bahan baku dan bahan penolong dan 16,97 persen barang modal. Ekspor Indonesia pada Januari-Agustus 2015 mencapai 101,52 miliar dollar AS yang 12,6 persennya berupa ekspor migas. Keseluruhan, ekspor didominasi industri pengolahan, yakni 70,44 persen dari total ekspor. Namun, perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa. Per triwulan II-2015, Jawa menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) 58,35 persen. Berikutnya, Sumatera menyumbang 22,31 persen. Dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar menggiurkan bagi barang konsumsi. Apalagi, mengacu pada data McKinsey tahun 2012, ada 45 juta orang yang masuk kelompok masyarakat kelas konsumsi. Dari jumlah sebanyak itu, 55 juta orang merupakan pekerja berketerampilan. Sebanyak 53 persen penduduk akan tinggal di perkotaan yang menyumbang 74 persen PDB. McKinsey juga menyebutkan, akan ada 135 juta penduduk dalam kelompok konsumsi pada 2030. Sementara jumlah pekerja berketerampilan sebanyak 113 juta orang. Sebanyak 71 persen penduduk perkotaan akan menyumbang 86 persen PDB. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia menjadi pasar sekaligus memiliki peran penting dalam perekonomian dunia, dengan catatan, Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi industrialisasi Lembaga Demografi Universitas Indonesia memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2045 mencapai 321,86 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk itu berhadapan dengan fakta pertambahan jumlah tenaga kerja yang ternyata tak sebanding. Elastisitas atau penyerapan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi juga tak sebesar target, bahkan cenderung merosot. Pada 2014, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menyerap 120.000 tenaga kerja dan dalam APBN Perubahan 2015 ditargetkan menyerap 250.000 tenaga kerja. Dengan tantangan itu, Indonesia harus memiliki strategi tepat. Ditilik dari struktur perdagangan, Indonesia semestinya memiliki siasat menekan impor bahan baku dan bahan penolong dengan menyusun industri substitusi impor agar bisa keluar dari kebutuhan dollar dalam jumlah besar untuk membayar impor. Industrialisasi tersebut harus dikembangkan juga untuk keperluan ekspor, menggantikan ekspor komoditas selama ini. Solusi lain, Indonesia mengembangkan industri pengolahan menggunakan bahan baku dan bahan penolong yang tersedia di dalam negeri. Misalnya, industri pengolahan hasil laut, perikanan, perkebunan, dan pertanian yang selama ini belum digarap optimal. Saat ini, produksi perikanan tangkap berkisar 6,5 juta ton-7 juta ton per tahun, sementara perikanan budidaya sebesar 14 juta ton dengan 9 juta ton berupa rumput laut. Salah satu kendala hasil kelautan dan perikanan belum tergarap optimal adalah sarana belum tersedia baik dan kepastian pasokan ikan belum terjaga. Padahal, perikanan dan kelautan merupakan sektor yang layak dikembangkan, antara lain karena serapan tenaga kerja banyak. Setidaknya kemakmuran 2,7 juta nelayan akan meningkat jika kapasitas sektor kelautan dan perikanan bertambah. Kendala lain, ketidaksinkronan antara hulu dan hilir. Sebagian besar industri hilir perikanan dan kelautan di bagian barat. Potensi perikanan terbesar justru di bagian timur. Untuk membawa ikan dari timur ke barat perlu waktu sehingga butuh gudang pendingin. Padahal, ketersediaan listrik di kawasan timur belum memadai. Hilirisasi perikanan dan kelautan hanyalah satu contoh pentingnya memilih strategi industrialisasi. Strategi harus dimatangkan dan direalisasikan dengan tepat dan cepat. Jika tidak, Indonesia hanya akan tumbuh ala kadarnya. Infrastruktur yang mulai dikerjakan tahun ini bisa jadi tak akan besar dorongannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional 2015-2019 menyebutkan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2019. Konsistensi pemerintah menyusun strategi dengan matang menjadi harapan rakyat. ●

Laporan Diskusi 70 Tahun Kemerdekaan RI

"Menuju Usia 100 Tahun Indonesia"

Pancasila sebagai Bahasa Publik KOMPAS, 02 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini! Kita bukan saja mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.... Soekarno, 1 Juni 1945 Pemerintahan Joko Widodo kini sibuk mengatasi persoalan perekonomian dalam negeri yang dilanda krisis. Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat dan cadangan devisa negara pun tergerus. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyebutkan, kondisi saat ini tak bisa dilepaskan dari situasi global. Dollar AS sedang menguat dan Pemerintah Tiongkok mendevaluasi mata uang yuannya. Kondisi global "dituduh" menjadi penyebab keterpurukan kehidupan rakyat di negeri ini. Pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan sambil berharap situasi global berubah ke arah lebih baik, dan ketidakpastian perekonomian dunia bisa segera berakhir. Posisi Indonesia Apabila mau menengok ke dalam diri sendiri sebagai bangsa, dasar falsafah bernegara, Pancasila, sesungguhnya telah mengantisipasi dampak buruk globalisasi. Bahkan, sikap antisipatif itu tidak hanya berlaku saat ini, tetapi bisa jadi hingga 70 tahun mendatang. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan prinsip globalisasi yang dikembangkan hendaknya memuliakan nilai-nilai keadilan dan beradab. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan prinsip menolak dominasi pasar dengan mengupayakan keseimbangan antara negara, komunitas (koperasi), dan pasar (swasta). Pada ranah ekonomi, pergerakan global memberikan peluang baru, terutama bagi negara, bangsa, atau pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Namun, globalisasi juga membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" dan "yang kalah" serta menumbuhkan ketidaksetaraan secara internasional ataupun dalam negara. Posisi Indonesia ada di mana? Dalam posisi saat ini, masa depan Indonesia, juga negara yang lain, seperti dikatakan Paul Hirst dan Graham Thompson dalam bukunya, Globalization in Question (Cambridge, Polity Press, 1996), tergantung dari pemimpin dan warganya. Negara-bangsa akan tetap bertahan, sampai kapan pun, asalkan pemimpin dan warganya responsif terhadap globalisasi. Organisasi supranasional dan perusahaan multinasional memang kian menyurutkan peran pemerintah dalam suatu negara. Namun, negara tetap berperan sebagai lokus utama bagi identitas warganya sejauh belum ada institusi lain yang dapat menggantikan dalam merespons perubahan global. Negara masih punya peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masa depan Indonesia sebagai negara, dan juga nasib rakyatnya, dalam situasi krisis saat ini amat bergantung pada kemampuan pemerintah sebagai pengelola negara untuk menentukan langkah ke depan. Hal ini tentu dengan mengandalkan kemampuan pada diri negara atau bangsa ini. Bahasa publik Dasar dan falsafah negara ini, Pancasila, telah memberikan arahan sangat jelas untuk masa depan. Pancasila, setelah sekian lama kita lupakan, kini saatnya diangkat sebagai bahasa yang sama bagi siapa pun di negeri ini. Pancasila menjadi bahasa publik untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa dan keluar dari keterpurukan. Jika setiap orang berbicara dengan bahasanya sendiri, sesuai yang diketahui dan dipelajari dari komunitasnya, tentu susah bagi bangsa ini untuk mengatasi persoalan. Pancasila-lah yang selama ini, dan seterusnya, menyatukan bahasa yang berbeda itu agar menjadi bahasa publik yang dimengerti siapa pun warga negara-bangsa ini. Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, misalnya, prinsip sosio-demokrasi, yang tertuang dalam sila keempat dan kelima, memberi solusi andal. Demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial untuk mengatasi dan mengimbangi ketidakadilan di pasar dengan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam usaha dan layanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan semangat sila kelima, Indonesia sebenarnya memiliki pandangan dunia yang visioner dan tahan banting. Prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan, antara lain, paham kebangsaan yang chauvinisdengan globalisme triumfalis, antara pemerintahan otokratis dan demokrasi yang didorong pasar-individualis, serta antara ekonomi etatisme dan kapitalisme predatoris. Dalam hal ini, apalagi setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan banyak anak bangsa di negeri ini belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan korupsi, pemahaman pemerintah dan rakyat tentang Pancasila perlu disegarkan dan dibumikan kembali. Kecenderungan penyimpangan kehidupan berbangsa dan bernegara dari Pancasila semestinya menyadarkan siapa pun di bumi Indonesia untuk menghidupkan kembali api revolusi, mengarungi dinamika, romantika, dan logika revolusi sejalan dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa ini. Revolusi (mental) yang diteriakkan pemerintah saat ini dalam bidang ekonomi semestinya diarahkan agar bangsa ini bisa berdikari dengan mewujudkan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha gotong royong, dan penguasaan negara atas cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup banyak orang serta atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak milik pribadi dengan fungsi sosial tetap diberi peluang. Proklamator Mohammad Hatta juga mengingatkan emansipasi (rakyat) dalam perekonomian nasional, seperti koperasi, yang kini banyak dilupakan di negeri ini, tetapi diakui serta diadopsi di banyak negara lain. Pancasila sebagai bahasa publik tidak akan memperlemah kelompok komunal yang hidup dengan nilai-nilai mereka sendiri. Mereka tetap dilindungi. Pada titik inilah peran strategis masyarakat sipil di Indonesia untuk terus menghidupi Pancasila sebagai bahasa publik, bahasa warga negara, untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ●