Gerakan untuk Akhiri Perbudakan

Gerakan untuk Akhiri Perbudakan Julie Bishop  ;   Menteri Luar Negeri Australia

                                                      KOMPAS, 12 Oktober 2017

                                                           

Anda mungkin menganggap perbudakan adalah relik peninggalan masa lalu, satu jenis perdagangan yang tidak dapat diampuni dan telah selesai ditangani dan diatasi oleh peradaban modern. Anda salah. Perbudakan modern masih merajalela. Taksiran Indeks Perbudakan Global terdapat 45,8 juta orang yang masih berada dalam kondisi menyerupai perbudakan, dengan lebih dari setengahnya berada di kawasan kita. Tidak ada negara di dunia yang kebal terhadap praktik-praktik ini. Yayasan Walk Free bahkan memperkirakan ada 4.300 orang yang mungkin masih mengalami perbudakan di Australia.  Ada sesuatu yang sangat menyakitkan tentang ide perbudakan modern—sebuah gagasan bahwa di zaman sekarang seseorang bisa menerapkan hak kepemilikan atas manusia lain dalam bentuk perbudakan, kerja paksa, jeratan utang, atau pernikahan paksa. Perbudakan menyentuh kita semua. Masalah ini terdapat dalam rantai pasokan komoditas kita yang paling sering kita konsumsi: mulai dari pakaian, barang-barang elektronik, hingga makanan dalam kemasan dan masih banyak lagi. Sebagai konsumen produk-produk ini, kita semua mungkin tanpa sadar dan secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan ini. Bisnis skala raksasa Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan praktik-praktik kerja paksa telah menghasilkan keuntungan tahunan sebesar 150 miliar dollar AS—jumlah yang sangat besar dengan mengorbankan manusia. Hal ini termasuk yang memperkuat desakan moral untuk mengakhiri praktik perbudakan dan menegaskan bahwa hanya dalam kemitraan dengan bisnis, pemerintah dapat membatasi perdagangan yang menjijikkan ini. Ada peningkatan kesadaran akan risiko komersial dan reputasi bagi bisnis yang mendapatkan keuntungan dari praktik eksploitasi. Perusahaan yang telah menangani masalah ini sudah mengakui adanya keuntungan komersial dari penerapan etika standar kerja. Bisnis-bisnis di Australia menginginkan keterlibatan yang lebih dalam mengenai isu-isu ini, seperti yang terlihat nyata dari pengajuan pendapat yang disampaikan kepada parlemen untuk segera menetapkan Undang-Undang Anti Perbudakan Modern (Modern Slavery Act). Pemerintah Australia, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, merencanakan peraturan perundangan yang akan memberikan persyaratan bagi bisnis besar untuk menyerahkan laporan tahunan mengenai tindakan mereka dalam menangani perbudakan. Proses konsultasi yang ekstensif akan memberikan kesempatan kepada komunitas bisnis untuk membantu merancang persyaratan pelaporan yang sederhana, masuk akal, dan efektif. Ini juga akan memastikan bahwa pelaporan ini memenuhi harapan masyarakat. Upaya regional Australia tidak dapat mengatasi masalah ini sendiri; aksi regional sangat penting. Di Perth, bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, saya meluncurkan kemitraan bisnis-pemerintah (business-government partnership) yang pertama di dunia untuk menangani perbudakan modern. Forum Pemerintah dan Bisnis Bali Proses menyatukan menteri dan pemimpin bisnis dari 45 negara anggota. Delegasi bisnis tersebut akan diketuai bersama-sama oleh Andrew Forrest, Direktur Utama Fortescue Metals Group, dan Eddy Sariaatmadja, pendiri dan Direktur Utama Emtek Indonesia. Pemimpin bisnis dari kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya akan hadir, termasuk Wesfarmers, JD.com dari China, Walmart, Thai Union, Mitsui dari Jepang, dan Icebreaker dari Selandia Baru. Mereka menunjukkan komitmen untuk memberantas perbudakan modern dalam rantai pasokan mereka.  Forrest dan Sariaatmadja akan membawa rencana kerja untuk sektor bisnis ke forum tersebut dengan usulan untuk penanganan isu-isu termasuk eksploitasi pekerja migran, integritas rantai pasokan, dan mekanisme pengaduan serta pemulihan. Bisnis-bisnis juga akan mengembangkan usulan tersebut menjadi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah tahun depan. Forum ini merupakan perpanjangan praktis dari sejarah kepemimpinan Australia yang panjang dan membanggakan di tingkat kawasan dan global terkait isu-isu perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara terkait. Selama lebih dari satu dekade, Australia telah bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk memerangi perdagangan manusia, menyumbang dana dan juga keahlian. Sangat penting bagi wilayah kita untuk bekerja bersama dalam mengembangkan sebuah rencana untuk membuang momok perbudakan ke dalam buku-buku sejarah. ●

Peningkatan Kemitraan Australia-ASEAN Julie Bishop  ;   Menteri Luar Negeri Australia

MEDIA INDONESIA,  07 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

PADA kunjungan baru-baru ini ke Asia Tenggara, saya diingatkan kembali akan ketangguhan kemitraan Australia dengan negara-negara ASEAN. Di Malaysia saya bertemu dengan sekitar 300 ribu alumnus universitas Australia. Banyak di antara mereka kini menempati posisi-posisi kunci di pemerintah dan dunia usaha. Di Filipina saya menyaksikan secara langsung upaya pemberian bantuan setelah terjadi bencana topan Haiyan, dan ditemani ratusan pelajar saat merayakan prakarsa baru senilai A$150 untuk keperluan keperluan pendidikan dasar. Di Vietnam, saya semakin diingatkan dengan kerja sama kami dalam proyek-proyek seperti Jembatan Cao Lanh yang dida nai bersama-sama oleh Australia dan Bank Pembangunan Asia yang akan menghubungkan berbagai komunitas di negara berpenduduk 90 juta jiwa. Sepuluh bangsa ASEAN berpotensi untuk menikmati pertumbuhan ekonomi yang kukuh yang akan secara dramatis meningkatkan standar hidup di seluruh Asia Tenggara, menurut laporan Bank Dunia baru-baru ini. Misalnya, laporan tersebut menyoroti kajian-kajian yang memperlihatkan ASEAN dapat meningkatkan kemakmuran bangsa-bangsa anggota mereka sebesar 5,3% atau US$69 miliar dan pertumbuhan ekonomi bertambah hingga 1% lagi bila berlangsung penyatuan ekonomi yang lebih mendalam. Australia bersedia dan mampu untuk menjadi mitra dalam agenda ekonomi kawasan dan untuk meningkatkan kiprah ekonomi kami yang sudah dalam ini, yang telah menyaksikan peningkatan perdagangan dua arah dari A$45 miliar menjadi A$92 miliar antara Australia dan ASEAN selama satu dasawara yang lalu. Pemerintah Australia yang baru telah menerapkan kebijakan `diplomasi ekonomi' sebagai platform kunci kebijakan luar negeri untuk memastikan kami membentangkan manfaatmanfaat peningkatan produktivitas hubungan perdagangan dan investasi yang lebih erat di kawasan kita. Sebagaimana diplomasi tradisional bertujuan menciptakan perdamaian, diplomasi ekonomi bertujuan mencapai kemakmuran. Sudah waktunya kami merefleksikan kemitraan Australia dengan ASEAN, dengan tercapainya tonggak sejarah 40 tahun hubungan bilateral pada April lalu. Kami telah menjalin kerja sama dengan semua anggota ASEAN guna mewujudkan cita-cita bersama kita, yaitu untuk hidup di kawasan yang damai, aman dan stabil dengan lestari, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemakmuran bersama dan kemajuan sosial. Pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN telah mencapai kemajuan besar cita-cita ini, dan secara bersama-sama berkarya untuk mewujudkan serta menyambut baik `Masyarakat ASEAN' yang bersejarah pada akhir 2015. Bangsa-bangsa ASEAN dalam beberapa tahun terakhir menikmati pertumbuhan dengan laju dua kali lipat pertumbuhan ekonomi dunia, menggandakan tingkat GDP global mereka dan memangkas kemiskinan secara signifikan, hingga setengahnya dalam beberapa kasus. Bangsa-bangsa tersebut berada di depan dalam pengembangan arsitektur keamanan kawasan yang memupuk suatu kawasan kooperatif dengan negara-negara tersebut bertindak secara konsisten sesuai dengan hukum internasional, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, dan bebas dari paksaan dan intimidasi. Mereka meningkatkan kapasitas untuk memberikan tanggapan pada bencana alam, melalui koordinasi yang lebih baik atas upaya-upaya pemberian bantuan mereka serta dengan para mitra mereka seperti Australia. Australia bertekad untuk meningkatkan kiprah di kawasan. Pemerintah Australia telah meluncurkan New Colombo Plan untuk mendukung pemuda Australia untuk menuntut ilmu dan melakukan magang di kawasan. Saya akan memohon semua anggota ASEAN untuk mengembangkan lebih lanjut dua lokasi uji coba tahun ini, Singapura dan Indonesia, mulai 2015, guna mengimbangi program pendidikan Australia yang besar dengan kawasan. Saya juga ingin bekerja sama dengan ASEAN untuk memperkukuh kerja sama kawasan, khususnya melalui East Asia Summit. Pertemuan puncak itu mempunyai mandat serta keanggotaan yang tepat untuk memungkinkan kawasan ini menangani isu-isu strategis seperti keamanan, perdagangan atau keuangan. Sebagai mitra Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN, Australia akan terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memastikan tanggapan yang tepat waktu dan efektif atas bencana. Saya secara pribadi berkomitmen pada hubungan Australia dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya. Sampai-sampai saya akan berkunjung ke semua sepuluh negara ASEAN sebelum para pemimpin kita bertemu pada Pertemuan Puncak Perayaan Ulang Tahun Ke-40 di Nay Pyi Taw akhir tahun ini. Masa depan Australia terletak di kawasan geografi kami dan ini ialah takdir kami. ●