Kegagalan Pengelolaan Angkutan Lebaran

Kegagalan Pengelolaan Angkutan Lebaran

Sumaryoto ;  Mantan Pemimpin Komisi Perhubungan DPR

MEDIA INDONESIA, 01 September 2012

Bandingkan dengan artikel Sumaryoto di Suara Merdeka 01 September 2012

http://budisansblog.blogspot.com/2012/09/kegagalan-angkutan-lebaran_3.html

HINGGA Senin (27/8), Mabes Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 5.233 kasus dengan korban meninggal 908 jiwa dan luka berat 1.505 jiwa. Artinya, kecelakaan lalu lintas angkutan Lebaran tahun ini meningkat 10% (naik 489 kasus) bila dibandingkan dengan tahun lalu, dengan korban meninggal dunia juga naik 129 jiwa (17%), dan luka berat naik 171 jiwa (13%). Jumlah kerugian materi tahun ini sementara tercatat Rp8.330.279.704.

Bandingkan dengan angka kecelakaan angkutan Lebaran 2011 yang mencapai 2.770 kasus dengan 449 korban tewas, 760 korban luka berat, 1.914 korban luka ringan, dan kerugian materi Rp7,5 miliar. Bandingkan pula dengan angka kecelakaan angkutan Lebaran 2010 dan 2009. Pada 2010, angka kecelakaan mencapai 1.351 kasus dengan korban meninggal 302 jiwa, luka berat 405 jiwa, luka ringan 826 jiwa, dan kerugian materi Rp5,3 miliar. Pada 2009, angka kecelakaan mencapai 1.597 kasus dengan korban meninggal 675 jiwa, luka berat 801 jiwa, luka ringan 1.595 jiwa, dan kerugian materi Rp3,7 miliar.

Khusus wilayah Jawa Tengah, angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2012 mencapai 93 kasus. Polda Jateng bahkan menempati urutan teratas dalam hal angka kecelakaan setelah Polda Jawa Timur (56 kasus), Polda Jawa Barat (22), Polda Metro Jaya (12), dan Polda Sulawesi Selatan (5).

Mabes Polri mencatat tingginya angka kecelakaan pada arus mudik dan balik Lebaran tahun ini lebih banyak disebabkan faktor human error (kesalahan manusia).

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di setiap arus mudik dan balik Lebaran di Indonesia sangat ironis bila dibandingkan dengan arus mudik dan balik di China setiap lunar session atau Imlek (tahun baru China). Di ‘Negeri Tirai Bambu’, ratusan juta penduduk mudik ke kampung halaman, tetapi tidak terjadi kasus kecelakaan sebanyak di Indonesia dan merenggut korban hingga 908 jiwa.

Kemacetan lalu lintas angkutan Lebaran 2012 juga lebih parah daripada tahun lalu. Pada arus mudik H-2, jarak Jakarta-Pekalongan, misalnya, harus ditempuh dalam waktu 36 jam, padahal normalnya 6-7 jam. Pada arus balik H+6, jarak Indramayu-Subang harus ditempuh dalam waktu 5 jam, padahal normalnya 1 jam.

Di bandar udara, pelabuhan laut, stasiun kereta, terminalterminal bus, dan terminalterminal bus bayangan pada musim mudik dan balik tahun ini juga banyak terjadi penumpukan penumpang.

Menumpuknya penumpang, tingginya kemacetan lalu lintas, dan banyaknya jumlah korban kecelakaan cukuplah menjadi bukti bahwa pemerintah telah gagal mengelola angkutan Lebaran 2012 atau Idul Fitri 1433 H. Pemerintah bahkan tak pern nah belajar dari pengalaman s sebelumnya dalam mengelola angkutan Lebaran.

Proyek Tahunan

Dalam perbaikan jalan pantai utara Jawa (pantura), misalnya, dari tahun ke tahun pemerintah selalu menargetkan selesai pada H-7. Kementerian PU bahkan menjadikan Lebaran sebagai `proyek' tahunan. Buruknya kondisi infrastruktur jalan telah menyebabkan banyaknya kasus kecelakaan, terutama sepeda motor.

Mengapa perbaikan jalur pantura tidak dikerjakan jauh hari sebelum Lebaran? Itu ka rena APBN periode tahunan sudah jadi 1 Januari-31 Desember, bukan lagi Maret-April sebagaimana pada era Orde Baru.

Mengapa para pemudik banyak memilih sepeda motor? Selain pelayanan angkutan umum masih buruk serta tak ada jaminan keamanan dan kenyamanan, mudik dengan sepeda motor murah meriah.

Bandingkan bila menggunakan bus. Untuk jurusan Jakarta-Pekalongan, misalnya, tiket bus ber-AC yang biasanya bertarif Rp50 ribu pada saat mudik Lebaran bisa mencapai Rp250 ribu atau lima kali lipat. Ironisnya, pemerintah seakan tak berdaya menghadapi ulah para pengusaha bus nakal yang menaikkan tarif seenaknya.

Pemerintah juga tak kunjung membuat terobosan dalam mengurai kemacetan, misalnya menjadikan jalur alternatif dan jalur selatan Jawa hanya untuk sepeda motor dan kendaraan kecil/pribadi, sedangkan jalur pantura hanya untuk kendaraan umum/bus.

Sebelumnya, pemerintah sesumbar akan dapat menyelenggarakan angkutan Lebaran 2012 dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, realitasnya justru sebaliknya: angkutan Lebaran tahun ini lebih buruk daripada tahun lalu. Pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, mengurangi angka kecelakaan, dan mengurai kemacetan.

Dianggap Biasa

Sebanyak 908 orang, jumlah korban meninggal dalam angkutan Lebaran 2012, bukan jumlah yang sedikit. Bila 908 orang itu menjadi korban bencana alam, wabah penyakit, narkotika, atau terorisme, tentu kita sudah kalang kabut.

Namun ketika 908 orang itu menjadi korban kecelakaan lalu lintas, kita seakan bersikap biasa-biasa saja. Pemerintah pun tak merasa bersalah. Tak ada permintaan maaf dari pemerintah yang telah gagal mengelola angkutan Lebaran 2012. Padahal, kegagalan menyelenggarakan angkutan Lebaran berarti kegagalan melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 1945 ayat (3) yang menyatakan, `Negara bertanggung jawab atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat dan fasili tas pelayanan umum sesuai harkat kemanusiaan’.

Komisi Perhubungan DPR sudah selayaknya memanggil menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum, dan pihakpihak terkait lainnya untuk dimintai pertanggungjawaban soal kegagalan mengelola angkutan Lebaran 2012.

Di pihak lain, pemerintah harus membuat terobosan. Pertama, perbaikan jalur pantura harus sudah beres jauh hari sebelum Lebaran. Untuk jalur di luar pantura, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena banyak jalan yang berstatus jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sehingga untuk perbaikannya, perlu melibatkan mereka terutama terkait dengan anggaran.

Kedua, menjadikan angkutan umum aman dan nyaman serta menindak pengusaha bus nakal yang menaikkan tarif seenaknya sehingga tak banyak pemudik menggunakan sepeda motor. Ketiga, menjadikan jalur alternatif dan jalur selatan Jawa hanya untuk sepeda motor dan kendaraan kecil/pribadi, sedangkan jalur pantura hanya untuk kendaraan umum/bus.

Dengan kata lain, pemerintah harus memperbaiki sistem, infrastruktur jalan, dan sarana transportasi seperti bus, kereta, kapal, dan pesawat bila pengelolaan angkutan Lebaran tahun depan tidak ingin dikatakan lebih buruk daripada tahun ini.

Perbaikan-perbaikan itu harus dimulai dari sekarang karena angkutan Lebaran sesungguhnya sama dengan angkutan reguler. ●

Angkutan Umum atau Mati?

Angkutan Umum atau Mati?

Daniel Mohammad Rosyid ;  Guru Besar ITS, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia cabang Surabaya

JAWA POS, 25 Agustus 2012

SESAT pikir kebijakan transportasi nasional berpuncak pada saat mudik Lebaran. Itu tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Sesat pikir tahunan. Telah terjadi lebih dari 3.000 kasus kecelakaan lalu lintas. Pada H+5 masa mudik 2012 ini sudah lebih dari 700 jiwa melayang di jalan. Kebanyakan adalah pesepeda motor. Ribuan lainnya mengalami cacat tetap. Kebanyakan korban adalah warga muda produktif tulang punggung keluarga wong cilik. Begitu tulang punggung keluarga itu cacat atau meninggal, keluarga tersebut langsung jatuh miskin.

Sesat pikir itu dimulai saat angkutan umum ditelantarkan demi kejayaan angkutan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Pertumbuhan jumlah sepeda motor baru di kawasan Gerbang Kertosusila pada beberapa tahun terakhir sudah mencapai 1.200 unit per hari. Jumlah mobil sendiri mencapai seratus unit lebih per hari.

Iklan sepeda motor sangat gencar di berbagai media, kadang-kadang dibungkus dengan talk show tentang safety riding, bahkan defensive riding. Targetnya, anak-anak muda. Sudah saatnya industri sepeda motor dimintai tanggung jawab.

Tak Butuh BBM Murah

Khusus untuk wong cilik, sepeda motor dianggap sebagai penolong mobilitas mereka. Ironisnya, pada saat yang sama, angkutan umum justru semakin ditelantarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pengguna angkutan umum dari tahun ke tahun semakin turun dan kondisinya bak hidup segan mati tak mau. Ketergantungan masyarakat bawah pada sepeda motor sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Namun, wong cilik ini tidak punya pilihan banyak.

Jika tidak dilakukan langkah-langkah yang drastis untuk mengembangkan angkutan umum, bisa dipastikan jalan-jalan kita saat mudik 2013 akan menjadi ladang pembantaian. Lebih masal dan lebih brutal. Kemacetan akan semakin melumpuhkan banyak kawasan.

Untuk mudik tahun ini saja, perjalanan bermobil dari Surabaya ke Solo butuh waktu lebih dari 12 jam, padahal pada hari biasa cukup lima atau enam jam saja. Bisa dibayangkan pemborosan BBM saat mudik yang diwarnai kemacetan di jalur-jalur utama, termasuk Surabaya-Malang atau Semarang-Solo. Luar biasa.

Insentif atau keterpaksaan penggunaan sepeda motor untuk mudik harus dihilangkan dengan penyediaan angkutan umum jauh hari sebelum Lebaran. Penggunaan angkutan umum harus dibiasakan sebagai alat mobilitas sehari-hari. Pengembangan angkutan umum perkotaan memerlukan dukungan sarana transit (mobilitas metabolik dengan energi tubuh) yang memadai agar mobilitas dari rumah ke halte atau stasiun terdekat cukup nyaman, baik dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Dibutuhkan trotoar yang lebih lebar dan nyaman untuk pejalan kaki dan jalur sepeda serta sarana park-n-ride bagi para bikers ini.

Pengembangan trem listrik bisa menjadi opsi yang menarik ataupun modifikasinya berupa kereta kelinci yang sering kita lihat di beberapa sudut kota. Untuk antarkota, perlu pengembangan prasarana dan sarana bus maupun kereta api dengan jangkauan luas, termasuk komuter.

Biaya pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum tersebut dapat diambil dari realokasi subsidi BBM.  Masyarakat sejatinya tidak membutuhkan BBM murah, tetapi membutuhkan layanan mobilitas yang aman, nyaman, dan murah.

Tak Bisa Ditunda!

Kita bisa saja mengatakan bahwa mati itu urusan Tuhan, tetapi ini pernyataan yang ngawur dan tidak pantas dinyatakan oleh pembuat kebijakan. Atau mengatakan bahwa banyak pesepeda motor yang tidak disiplin dan memaksakan diri kurang memanfaatkan rest area sehingga kelelahan. Prakarsa masyarakat dengan memfasilitasi mudik bareng dengan bus atau menggunakan KRI untuk angkutan laut tentu patut diapresiasi, namun ini jelas jauh dari cukup.

Menurut saya, yang perlu dicatat adalah risiko mati yang dibawa oleh sepeda motor tidak hanya terjadi di jalan, tetapi juga disebabkan gaya hidup yang semakin pasif secara fisik. Orang, terutama anak muda, semakin malas berjalan kaki atau naik sepeda. Ditambah dengan merokok dan pola makan yang buruk, penyakit tak menular semacam hipertensi, diabetes, asam urat, gagal ginjal, atau kegemukan mulai melanda anak-anak muda. Biaya yang timbul untuk menangani penyakit ini sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Itu belum termasuk kerugian dari produktivitas yang turun karena tak bisa bekerja.

Jadi, dari segi pilihan kebijakan, layanan angkutan umum yang aman, ajek, nyaman, berjangkauan luas, dan murah akan mengurangi penggunaan sepeda motor sekaligus mendorong transit yang lebih banyak. Ini berarti angkutan umum akan mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan lebih banyak berjalan kaki atau bersepeda.

Jika kita menginginkan praktik bernegara yang Pancasilais, itu bisa dimulai dengan memprioritaskan angkutan umum masal bagi masyarakat. Penjajahan sepeda motor dan mobil (impor lagi!) dalam mobilitas kita harus segera diakhiri. Migrasi dari angkutan pribadi ke angkutan umum ini harus segera dilakukan, tidak bisa ditunda-tunda lagi dengan alasan apa pun. Jika tidak, kita harus berlatih untuk menjadi bebal agar ratusan jiwa yang mati di jalan-jalan itu hanya angka statistik belaka dan kita pun akan mati rasa. Astaghfirullah. ●