Partai Peserta Pemilu Moch Nurhasim ;  Peneliti pada Pusat Penelitian Politik-LIPI

KOMPAS, 19 Juni 2021

 

 

                                                           

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Materiil Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 telah mengubah aturan mengenai verifikasi parpol peserta pemilu (Kompas, 5/5/2021).   MK memberi tafsir baru bahwa partai-partai yang lolos ambang batas parlemen Pemilu 2019 tak perlu verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup melakukan verifikasi administratif. Artinya, sembilan partai yang saat ini memiliki kursi DPR secara otomatis akan menjadi peserta Pemilu 2024. Putusan MK ini bisa dianggap kemunduran dibandingkan putusan MK sebelumya yang tetap mewajibkan partai yang memiliki kursi DPR tetap mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.   Dalam khazanah teori politik, parpol merupakan organisasi utama dalam sistem demokrasi. Partai sebagai organisasi dalam keterhubungannya dengan pemilu bisa dikategorikan dalam dua tipe, yakni partai sebagai peserta pemilu dan partai yang bukan peserta pemilu. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, peserta pemilu tak selalu sama.   Peserta Pemilu 1955 adalah parpol, organisasi massa (ormas) dan calon perseorangan. Pemilihan anggota DPR diikuti 36 parpol, 34 ormas, 48 calon perorangan. Sedangkan pemilihan anggota Konstituante diikuti 39 parpol, 23 ormas dan 29 calon perorangan (Anri, 2019).   Model kepesertaan pemilu era Pemilu 1955 ini tak pernah digunakan kembali. Di era Orde Baru, peserta pemilu adalah partai dan organisasi fungsional (Sekber-Golkar). Sedangkan pada era Reformasi, peserta pemilu legislatif (DPR dan DPRD) adalah organisasi parpol. Konsep peserta perseorangan hanya untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan calon kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota).   Partai peserta pemilu di era Reformasi jumlahnya pun tidak ajek. Pada Pemilu 1999 sebanyak 48 partai sebagai peserta dan hanya 20 partai yang memiliki kursi di DPR. Pemilu kedua (2004) jumlah peserta pemilunya mengalami penurunan, hanya 24 partai. Dari jumlah itu, sebanyak 16 partai yang memiliki kursi di DPR.   Pemilu 2009 jumlah peserta pemilunya mengalami kenaikan menjadi 34 partai, dan hanya sembilan partai yang memiliki kursi. Demikian pula Pemilu 2014, sebanyak 12 partai sebagai peserta dan dua partai tidak lolos ambang batas parlemen. Terakhir pada Pemilu 2019, partai peserta pemilunya sebanyak 14, dan hanya sembilan yang memiliki perwakilan di DPR.   Fluktuasi peserta pemilu tersebut sebagai dampak dari reformasi sektor kepemiluan yang membedakan dua ranah partai, partai dalam proses pendirian dan partai sebagai peserta pemilu. Paradigma reformasi kepartaian di Indonesia menganut prinsip, kebebasan pendirian organisasi diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada setiap orang dalam mendirikan partai.   Pendirian partai di permudah, tetapi syaratnya mengalami pengetatan pada dua tingkat, syarat yang berat saat pendaftaran sebagai badan hukum dan saat menjadi peserta pemilu. Akibatnya, partai di Indonesia ada yang tergolong sebagai organisasi partai tak berbadan hukum (hanya partai papan nama), partai berbadan hukum tetapi tak pernah jadi peserta pemilu, dan partai berbadan hukum peserta pemilu.   Paradigma kepesertaan pemilu yang dianut ialah setiap partai yang ingin jadi peserta pemilu perlu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melalui verifikasi administratif dan faktual oleh KPU. Konsensus itu yang lebih dipilih sebagai konsekuensi substantif untuk memenuhi keadilan konstitusional terhadap partai lama dan partai baru.   Keadilan bagi partai lama dan partai baru juga berkaitan dengan jaminan atas kesiapan partai dalam memenuhi segala ketentuan dalam sistem kepartaian. Keterhubungan untuk menjamin bekerjanya sistem kepartaian dengan sistem pemilu melalui audit organisasi peserta pemilu. Audit ini selain untuk memenuhi unsur-unsur pelembagaan sistem kepartaian, juga untuk mengukur tingkat kelembagaan dan pelembagaan partai sebagai organisasi modern.   Meniadakan audit faktual melalui siklus lima tahunan pemilu untuk mengukur kesiapan organisasi partai sebagai peserta pemilu bisa berdampak memudarnya kinerja organisasi partai. Padahal, partai satu-satunya organisasi yang diberi amanat oleh UUD 1945 sebagai sumber kepemimpinan nasional dan pengisian jabatan-jabatan penting dalam kekuasaan kehidupan berbangsa dan bernegara.   Bisa dibayangkan apabila tak ada audit organisasi untuk memastikan kesiapan struktural, fungsional dan kelembagaan sebagai syarat minimal bagi bekerjanya organisasi partai yang diamanatkan konstitusi negara, organisasi partai bisa mengalami kemunduran. Asumsi bahwa kinerja elektoral partai, di mana partai yang lolos ambang batas parlemen secara otomatis akan menunjukkan kesiapan organisasi sebagai parpol, bisa dianggap asumsi yang “keliru”.   Mengapa demikian? Pertama, untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, selama ini partai-partai besar yang sudah berkali-kali lolos ambang batas parlemen pun “tertatih-tatih”, akibat manajemen organisasi partai yang dikelola secara apa adanya. Kedua, kalau mau jujur, hampir sebagian besar partai yang lolos ambang batas parlemen tak semua bisa lolos lubang jarum sebagai peserta pemilu jika KPU secara rigid dan sungguh-sungguh melakukan verifikasi administratif sekaligus faktual yang ketat.   Artinya, substansi verifikasi administratif dan faktual justru ingin mendorong agar pemilu bukan hanya sebagai “keranjang sampah” bagi parpol yang tak layak dan tak siap. Jaminan kesiapan organisasi, manajerial, personal (SDM), baik secara struktural maupun kultural sangat berarti bagi warga negara.   Tujuannya agar pemilu sebagai bagian utama sistem demokrasi memberikan kepastian bahwa partai yang diberi amanat oleh kedaulatan rakyat benar-benar memiliki performa kelembagaan dan pelembagaan sebagai organisasi partai politik, bukan sebagai organisasi yang “katanya partai politik”.   Hakikat ambang batas parlemen   Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) seyogianya hanya dimaknai sebagai jalan pintas untuk membatasi jumlah partai yang memiliki kursi parlemen. Belum ada satu kajian pun yang menyebut bahwa ambang batas parlemen berkaitan dengan kesiapan organisasi partai yang diwujudkan melalui terlembaganya atau pelembangaan organisasi partai.   Dalam sejarah pemilu di Indonesia, partai yang cenderung dikelola secara personal, catch all party, dan bukan partai kader (partyID) justru yang biasanya paling banyak mendulang suara. Tipe partai kader seperti PSI yang didirikan oleh Sutan Syahrir dengan mudah digeser posisinya oleh partai massa seperti PNI, PKI, Masyumi dan NU. Padahal, secara organisasi PSI jauh lebih matang dibandingkan dengan tipe partai massa lainnya.   Oleh karena itu, asumsi akademik para hakim MK yang menilai partai yang lolos ambang batas parlemen tak perlu diverifikasi secara faktual bisa jadi hambatan dalam mendorong modernisasi organisasi parpol yang lebih baik ke depan. MK idealnya bisa memberi tafsir progresif dalam pengujian ambang batas parlemen sebagai jalan konstitusional untuk membenahi organisasi parpol sekaligus memutus mata rantai pengelolaan partai secara personal, dan menghindarkan penguasaan partai oleh para oligark dan pemodal. ●

 

 

Regenerasi Kepemimpinan Politik  Moch Nurhasim ;  Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

                                                        KOMPAS, 29 Maret 2021

 

 

                                                           

Dunia dan Indonesia sedang mengalami perubahan generasi, dari generasi tradisionalis ke generasi Alpha (iGeneration). Dari sisi struktur sosial, kedudukan generasi tua (tradisionalis dan baby boomers, lahir 1940-an hingga 1970-an) relatif telah tergantikan posisinya oleh generasi Y (1981-1994) dan generasi Z (1995-2010).   Namun, tak demikian pada dunia politik. Rebutan ruang politik-demokrasi antara generasi tradisionalis dan baby boomers, yang sering disebut generasi tua, dengan generasi X, Y, dan Z masih terasa. Hampir tak ada pemimpin partai saat ini yang ”murni” dari generasi Z.   Rata-rata politik Indonesia masih di bawah ”cengkeraman” para oligark—orang-orang tua, kelahiran 1940-an dan 1970-an. Hanya sedikit pemimpin politik kelahiran 1980-an, atau berusia 35-50 tahun, yang andal.   Generasi kepemimpinan politik saat ini masih didominasi usia 50 hingga 70 tahun. Di legislatif nasional pun relatif sama, dominasi baby boomers masih sangat terasa, walau ada anggota DPR yang berusia 23 tahun atau kelahiran 1996 sebagai anggota termuda, tetapi jumlahnya belum signifikan.   Politik usia   Generasi politik bukan hanya sebatas statistik atau angka semata. Keberadaan mereka berhubungan erat dengan proses pembangunan negara bangsa (nation-building). Studi Joseph Strayer di Eropa menunjukkan bahwa perbaikan administrasi pemerintahan membutuhkan minimal waktu 4-5 abad.   Dalam kurun waktu itu, ideologi negara juga baru terinternalisasi secara lebih nyata. Bisa dibayangkan, sebuah negara sesungguhnya membutuhkan usia politik tak singkat, terus berkelanjutan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, negara sebagai organisasi modern tak bisa dilepaskan dari regenerasi politik.   Penyiapan sumber daya politik menjadi salah satu hal yang penting. Dalam teori politik, kaidah rekrutmen politik calon yang bertarung dalam kontestasi politik bukan semata-mata hitungan menang-kalah secara elektoral. Dalam proses seperti itu ada pertimbangan keberlanjutan kepemimpinan politik.   Biasanya proses regenerasi seperti itu akan rusak jika institusi-institusi demokrasi yang penting seperti parpol mengalami pembusukan politik.   Pembusukan politik (political decay), seperti pernah disebut Huntington dalam proses pembangunan negara bangsa, bisa menjadi faktor penghambat regenerasi politik. Studi Manor (2017) menyebut bahwa degenerasi politik di India, misalnya, disebabkan institusi demokrasi mengalami pembusukan. Pun sama dalam sejarah, ketika rezim yang berkuasa terlalu lama seperti masa Orde Baru—hampir 32 tahun berkuasa—bisa menghambat terjadinya regenerasi politik.   Ada tiga alasan periode waktu kekuasaan yang lama bisa merusak institusi politik demokrasi. Pertama, kecenderungan jabatan akan menciptakan oligarki melalui pembentukan jaringan kepentingan politik yang saling membutuhkan. Kekuasaan yang ”langgeng”, terus-menerus bisa merintangi mobilitas vertikal secara politik.   Untuk menghindari itu, sistem demokrasi kemudian membatasi periode kekuasaan, khususnya kekuasaan eksekutif seperti presiden dan kepala daerah, karena dianggap berpotensi merusak apabila seseorang terlalu lama berkuasa.   Kedua, selain mencegah oligarki, pembatasan kekuasaan dalam jabatan politik dimaksudkan untuk menghindari potensi korupsi politik. Dan ketiga, alasan yang tidak kalah penting ialah agar calon-calon pemimpin baru bisa tumbuh kembang seiring dengan kebutuhan zaman.   Sebagai syarat agar sebuah entitas negara tetap eksis dan tidak bubar, usia politik membutuhkan kesinambungan dan keberlanjutan atau regenerasi politik. Problem utamanya ada pada bagaimana cara regenerasi itu akan dilakukan.   Apakah melalui proses reproduksi dinasti seperti saat ini yang terjadi pada sebagian besar partai politik kita. Ataukah berjalan dengan mekanisme demokrasi dalam bingkai rekrutmen politik yang terbuka, di mana proses regenerasi politik berjalan seiring dengan tumbuhnya sumber-sumber kepemimpinan politik yang tersedia.   Ada dua pola yang bisa dijadikan pelajaran, yakni pola politik AS dan Eropa. Politik-demokrasi di AS mencoba mencari sumber kepemimpinan politik melalui konvensi secara terbuka. Konvensi ini melibatkan para politisi, kader partai, dan konstituen (pemilih) mereka secara luas. Pemilu pendahuluan dilakukan sebagai ajang kontestasi untuk menentukan keberlanjutan generasi politik.   Pola kedua, kontestasi prapemilu secara terbatas seperti model Eropa, hanya melibatkan sebagian kecil orang, yakni politisi dan kader partai.   Perbedaannya dengan Indonesia, proses pencarian figur kepemimpinan nasional lebih sarat oleh kepentingan ”dinasti”. Jalur itu umumnya bisa melalui jalur keluarga, orang dekat, atau orang yang sedang menguasai jalur penting rekrutmen politik sebagai basis penyediaan calon pejabat publik yang akan memerintah. Reproduksi kepemimpinan dalam politik-demokrasinya masih dikerangkeng oleh budaya patrimonial. Sebuah budaya yang sesungguhnya berlawanan dengan kultur demokrasi.   Ketiga pola sebagaimana disebut di atas pada hakikatnya ingin mencari siapa yang layak secara politik akan memimpin orang banyak, baik di tingkat nasional maupun lokal. Memang tidak ada jaminan bahwa calon yang diusung dari ketiga model dapat mendorong munculnya calon terbaik.   Meski demikian, secara demokratis, semakin banyak orang terlibat dalam pencarian sosok yang layak, tingkat kemungkinan menemukan sosok yang terbaik akan jauh lebih tinggi peluangnya.   Itu semua kalau kita mengandaikan politik berjalan secara wajar, tanpa transaksi dan jual beli. Mahalnya biaya politik menyebabkan ilustrasi ketiga pola di atas bisa tidak berfungsi. Biaya politik yang tinggi menyebabkan kontestasi politik bukan saja ”diperdagangkan”, melainkan dicengkeram oleh generasi oligark, orang-orang yang telah lama dalam kekuasaan.   Regenerasi politik   Banyak artikel menyebut bahwa Indonesia berpeluang akan menikmati bonus demografi. Masalahnya, kenaikan angka penduduk itu tidak selaras dengan lahirnya tokoh-tokoh yang layak untuk menjadi pemimpin politik.   Fenomena 4 L (lu lagi, lu lagi) adalah paradoks bonus demografi dalam pembangunan politik sebuah negara.   Secara filosofis dan sosiologis generasi politik perlu dipersiapkan agar sebuah bangsa tidak menghadapi krisis kepemimpinan politik.   Perlu terobosan dan keberanian untuk mengesampingkan kepentingan sesaat, ambisi kelompok yang terlalu besar sehingga mengesampingkan kepentingan bangsa. Semua itu membutuhkan kesadaran bersama agar bangsa ini tidak mengalami stagnasi.   Fenomena berulangnya beberapa nama tokoh sebagai calon presiden yang maju berkali-kali dengan polesan politik pencitraan telah menjebak politik lima tahunan kita sebagai kontestasi politik yang terkelabui. Akibatnya dalam proses pencarian figur kepemimpinan nasional ada fenomena ”mengangkat calon yang satu dan menjatuhkan calon yang lain”.   Di sinilah jiwa kenegarawanan para politisi diuji. Sosok negarawan akan tahu kapan harus maju dan pada saat apa dirinya harus mundur dalam dunia politik. Tujuannya bukan melanggengkan kekuasaan, melainkan memberi kesempatan munculnya sosok baru agar politik-demokrasi memberi secercah harapan demi masa depan bangsa yang lebih baik. ●

 

 

Demokrasi dan Polarisasi Politik  Moch Nurhasim  ;  Pusat Penelitian Politik LIPI

                                                     KOMPAS, 26 Februari 2021

 

 

                                                           

Demokrasi Indonesia saat ini mengalami tantangan yang tidak ringan. Pilpres 2014 telah menanam embrio polarisasi politik akibat kontestasi politik yang antagonis. Polarisasi politik, seperti juga konflik dalam masyarakat adalah sesuatu yang melekat (inhern) dalam proses demokrasi.   Fenomena polarisasi politik akibat perbedaan pilihan politik justru tidak memudar tatkala pemilu sudah usai, sebaliknya tumbuh semakin subur dalam demokrasi di tingkat nasional dan lokal.   Pertengkaran simbolik ”cebong” versus ”kampret” yang berkembang subur di tengah kompetisi politik pada saat Pilpres 2019 bertransformasi menjadi ”kadrun” versus ”togog”. Langkah Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin yang ingin memupus pertarungan simbolik itu pun kurang berdampak.   Masuknya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) ternyata tidak bisa memupus pertengkaran simbolik di aras bawah (grass roots).   Seperti hukum alam, sekali menanam angin, kita akan menuai badai. Demikian pula dengan fenomena polarisasi politik dalam demokrasi kita, tidak luntur dan rasanya sulit hilang karena fenomena pertengkaran politik akibat perbedaan pilihan masih saja terjadi dan semakin meluas dengan melibatkan dua aras sekaligus, aras elite politik dan aras arus bawah.   Polarisasi dan pembelahan politik   Salah satu bahaya dari polarisasi politik yang bertransformasi melalui beragam bentuk yang senantiasa berlawan (antagonis) bagi demokrasi kita ialah munculnya pembelahan politik (political cleavage) yang ekstrem.   Pembelahan politik seperti itu bisa menyebabkan pembusukan politik (political decay) bagi demokrasi karena institusi-institusi demokrasi yang penting justru tidak bisa berfungsi sebagai jembatan bagi terwujudnya perbedaan politik dalam ruang demokrasi yang damai dan berkeadaban (civility).   Pembelahan politik pada dasarnya hampir tumbuh dalam sebagian besar sistem demokrasi, khususnya bagi negara yang menerapkan sistem multipartai. Pendirian partai-partai politik di sebagian besar negara muncul dan lahir dari konsekuensi logis perbedaan ideologi, representasi dan kepentingan yang berbeda.   Perbedaan itu termanifestasikan dalam bentuk organisasi partai politik sebagai wujud perkumpulan para anggota yang memiliki ideologi yang sama untuk membentuk organisasi politik agar bisa terlibat dalam proses politik dan akumulasi kekuasaan.   Secara alamiah, pembelahan politik (political cleavage) merupakan dampak dari kehadiran parpol sebagai representasi politik kepentingan warga negara yang berbeda atau tidak sama.   Persoalannya bukan pada pembelahan politik sebagai akar sekaligus basis pendirian partai-partai politik di Indonesia pascareformasi. Problem utamanya terletak pada bagaimana transformasi ideologi partai untuk memperoleh kekuasaan dengan mempertentangkan ideologi yang terus-menerus antagonis.   Pemilu langsung sebenarnya memberikan ruang bagi tumbuhnya pertentangan ideologis secara sistemik sehingga setiap calon bisa menunjukkan perbedaan ideologis sesuai dengan sifat ideologi yang tecermin dari garis perjuangan (platform) partai.   Namun, dalam praktinya, ideologi politik yang dibangun oleh partai cenderung didorong ke arah ideologi yang sifatnya propaganda, berseberangan dan menumbuhkan ”kebencian”.   Secara natural dan politik, platform partai harusnya diwujudkan dalam gagasan dan program politik yang membumi. Garis perjuangan partai seperti itu sifatnya umum dan natural dalam berpolitik. Yang perlu disayangkan ialah dalam praktik demokrasi kita, garis perjuangan partai menjadi kabur dan kalah oleh kepentingan kontestasi politik.   Kepentingan elektoral lebih menonjol ketimbang kepentingan besar untuk membawa kehidupan politik bangsa ini lebih baik. Politik kita cenderung mengarahkan perjuangan partai secara sempit, kebutuhan jangka pendek sehingga partai politik membangun wacana yang bersumber dari identitas yang terpolitisasi.   Politik identitas (political identity) dalam sejarah politik Indonesia dan sejumlah negara yang menerapkan sistem multipartai sebenarnya hal yang biasa. Artinya, demokrasi tetap memberikan ruang bagi orang untuk menentukan pilihan politiknya sesuai dengan kedekatan identitas sosial, budaya, dan politiknya.   Persoalan akan muncul manakala politik identitas kemudian dipertentangkan dan dijadikan sebagai sumbu perbedaan dalam membangun politik praktis sebagai basis dukungan politik kontestasi. Ideologi diarahkan secara sempit sebagai manifestasi dari orang kita dan kelompok kita.   Ilustrasi sederhananya, orang bisa memiliki jarak sosial dan politik terhadap sebuah partai yang didasarkan pada perbedaan identitas sosial dan politik yang mereka miliki.   Menjadi masalah ketika ada unsur pertentangan yang dimaknai secara paksa, bahwa calon yang berbeda agama, basis sosial, politik, kedaerahan, dan perbedaan identitas lainnya tidak diberikan ruang dalam proses demokrasi.   Identitas dimaknai sempit semata-mata sebagai basis elektoral (pemilihan) sehingga mendorong sesama anak bangsa bisa saling caci maki, larut dalam politik ”kebencian” yang mengakibatkan terjadinya benturan akibat beda pilihan politik.   Menguatnya identitas simbolik   Pengembangan wacana identitas politik sebagai basis dalam membangun dukungan bukanlah fenomena satu kelompok. Ada gejala tumbuhnya gagasan simbolik ke dalam kelompok dengan mewacanakan ide dan gagasan yang sepihak dan bertentangan.   Segmentasi politik internal menyebabkan ”tertutupnya ruang dialog” dan munculnya kepemimpinan kelompok yang tidak lintas batas. Kontestasi politik juga telah berubah menjadi arena politik pasar dengan hukum dasarnya, permintaan dan penawaran. Ada transaksi yang sifatnya ekonomi, bisa juga transaksi yang sifatnya simbolik, ideologis, bahkan hingga transaksi politik uang dan kekuasaan.   Tidak ada proses politik yang tanpa transaksi. Semua itu bermuara pada kebutuhan politik jalan pintas akibat proses regenerasi kepemimpinan alamiah tergantikan oleh kepemimpinan karbitan dengan kuatnya jalur politik keluarga (dinasti) dan personal.   Sumber regenerasi kepemimpinan lebih mengedepankan jalur tradisionalis-karismatik-materialistik ketimbang pada jalur regenerasi kaderisasi partai yang terukur dengan basis kemampuan dalam berpolitik.   Dominasi jalur tradisionalis-karismatik-materialistik dalam regenerasi kepemimpinan menyebabkan munculnya calon-calon dadakan dan keturunan. Akibatnya, ruang politik kita disesaki oleh pertarungan kepentingan, seperti kepentingan dinasti, kelompok, dan kepentingan ”orang kita”, daripada pertarungan gagasan dalam ruang demokrasi.   Sumber kepemimpinan nasional sepertinya didorong oleh model kontestasi keturunan. Publik dipaksa oleh elite dan tidak memiliki pilihan karena elitelah yang berhak menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin, sedangkan pemilih (konstituen) hanya cukup berperan memberikan legitimasi melalui pemilihan.   Kepemimpinan politik yang lahir melalui jalur tradisionlis-karismatik-materialistik akhirnya hanyut dalam sejumlah praktik politik anomali. Semua cara digunakan, termasuk membangun dan mengembangkan wacana identitas politik yang dipolitisasi sebagai jalan pintas untuk meningkatkan elektabilitas dan tingkat kemungkinan agar tetap terpilih.   Pola demikian bukan saja terjadi pada aras politik di tingkat nasional semata, tetapi telah merambah pada aras politik di tingkat lokal.   Reproduksi polarisasi politik dalam wujudnya seperti sekarang sebagian besar akibat kebutuhan politik jalan pintas dan jangka pendek. Polarisasi politik dengan ragam transformasinya menjadi strategi segmentasi politik yang merefleksikan kebutuhan elite dalam membangun imajinasi politik jalan cepat melalui simbol-simbol elektoral yang berbasis identitas, seperti kelompok kita, orang kita, asal agama, asal daerah, dan lain-lain.   Transformasi polarisasi politik menjadi pembelahan politik yang ekstrem, seperti antara ”kadrun” versus ”togog” serta pembedaan politik ”orang kita” versus ”kubu musuh”, harus kita sadari sebagai jebakan politik jangka pendek. Secara esensial tidak akan menguntungkan warga negara, tetapi lebih menguntungkan elite politik dalam merebut dan mempertahankan kekuasaannya.   Praktik politik demikian pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia sebelumnya yang akhirnya menyeret bangsa ini dalam warisan politik kekerasan yang cukup panjang.   Oleh karena itu, polarisasi politik dengan karakternya di atas akan terus menghantui perkembangan demokrasi Indonesia apabila terus-menerus direproduksi dalam praktik dan proses demokrasi elektoral.   Apalagi bila pertentangan politik itu menyeret dua simbol besar ideologi politik Indonesia, simbolik ”Islam versus Nasionalis”. Gejala ini semakin kelihatan dan berbagai wujud dari transformasinya terlihat nyata dalam ruang politik, hukum, dan pemerintahan.   Semua itu sebenarnya bermula dari percobaan politik kontestasi yang ternyata dampaknya bisa panjang bagi sejarah kita sebagai sebuah bangsa ke depan.   Legasi politik kekerasan, politik yang memukul dan bukan merangkul, telah terbukti oleh sejarah politik bangsa mana pun akan menyisakan ”dendam politik” yang bisa mendorong siklus politik kekerasan yang terus berulang.   Dalam bahasa sederhana, demokrasi yang bersendikan kekerasan akan menyimpan potensi siklus pertentangan politik yang sulit diakhiri. Oleh karena itu, saat ini demokrasi Indonesia membutuhkan ruang bersama untuk melakukan dialog gagasan untuk membangun kemajuan bangsa ini tanpa paksaan, tanpa ancaman dan tanpa penindasan. ●

 

Negarawan dan Demokrasi

KOALISI PEMERINTAHAN

Negarawan dan Demokrasi

Oleh :   MOCH NURHASIM

KOMPAS, 13 November 2019

Secara teoretik, kombinasi sistem presidensial dengan multipartai ekstrem sulit menghasilkan kekuatan politik yang terkonsolidasi di parlemen.

Presiden terpilih biasanya kesulitan dalam membangun koalisi yang solid, sehingga di parlemen jarang memperoleh dukungan politik mayoritas. Hal demikian tidak terjadi pada kasus Indonesia, khususnya setelah Pemilu 2019 akibat bangunan pemerintahan yang merangkul semuanya.

PEMILU SERENTAK

Evaluasi Pemilu Serentak 2019

MOCH NURHASIM

 

KOMPAS 8 Oktober 2019

 

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia. Pemilu demikian diyakini sejumlah kalangan akan membawa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik kita.

Tipologi Partai Politik

Tipologi Partai Politik Moch Nurhasim ;  Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, LIPI

                                                         KOMPAS, 20 April 2018

                                                           

Pernyataan Amien Rais, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional, tentang “partai setan” dan “partai Allah” memang menyengat dan kontroversial. Perang urat saraf pun berlanjut atas tuduhan “partai setan” yang dilancarkan oleh Pak Amien. Kalau dirunut dari sejarah politik Indonesia, sejarah pendirian partai politik sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe pertama, partai politik yang muncul secara alamiah. Tipe kedua adalah partai politik yang kelahirannya dipaksakan oleh negara. Tipe pertama terjadi minimal pada awal kemerdekaan, setelah pemerintah mengeluarkan Maklumat 10 November 1945 yang ditandatangani oleh Mohammad Hatta. Partai politik yang tumbuh di era itu adalah partai yang lahir dari akar pembelahan sosial (social cleaved). Kondisi itu hampir mirip dengan era reformasi, setelah kebebasan berserikat dibuka, di mana partai-partai politik tumbuh dan berkembang. Tipe kedua muncul di era Orde Baru, di mana Orde Baru yang ditopang oleh militer melakukan pemaksaan peleburan (fusi) partai politik warisan Orde Lama. Pendirian Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pertama kali ikut pada Pemilu 1977 adalah hasil pemaksaan oleh negara. Proses itu dilakukan untuk mengakhiri politik aliran warisan Orde Lama. Sayangnya, proses yang dilakukan secara paksa itu ternyata tidak memudarkan politik aliran. Fusi dan kanalisasi politik melalui dua partai besar, PDI dan PPP, hanya secara semu mengelompokkan partai ke dalam wadah yang rapuh. Kerapuhan itu digambarkan oleh Afan Gaffar yang mengilustrasikan bahwa “partai politik merupakan sebuah sungai besar, di mana air mengalir dari sejumlah anak sungai, baik yang besar maupun kecil. Dalam kehidupan kepartaian, aliran merupakan perwujudan dari pembentukan dukungan melalui mobilisasi massa.” Di masa lalu, partai politik lahir dari pola elektoral yang “tradisionalis” karena basis dukungan pembentukan organisasi sosial dan politik di awal kemerdekaan lebih condong pada orientasi dan perilaku keagamaan. Ideologi partai politik Ideologi partai politik yang lahir secara alamiah tidak dapat dilepaskan dari politik aliran seperti disinggung oleh Clifford Geertz. Hasil riset Geertz di Mojokuto, Jawa Timur, tahun 1950-an, memperlihatkan pemilahan sosial yang bersifat kumulatif (cummulative) atau terkonsolidai (consolidated) karena prosesnya telah berlangsung lama. Dari sanalah unsur ideologis partai politik tercipta dalam wujud “santri” versus “abangan” dengan dimanika nilai, kultur dan perilaku politiknya masing-masing. Meskipun kategori politik aliran masih dianggap relevan untuk menjelaskan asal muasal pertumbuhan partai politik di Indonesia hingga saat ini, tetapi perlu kehati-hatian dalam hal ini. Secara ideologis partai yang tumbuh di era reformasi memang masih mewakili fragmentasi dan polarisasi ideologi politik aliran, tetapi orientasi politiknya tidaklah sama persis. Afan Gaffar memang menyebut bahwa di era awal pendirian partai, orang-orang abangan memiliki orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan orang-orang santri. Orang-orang abangan cenderung memilih untuk berpihak pada partai politik yang tradisional, sekuler, dan nasionalistik. Sementara itu, orang-orang santri cenderung memilih untuk berpihak pada partai-partai Islam. Itu adalah gambaran lama, ideologi partai di era awal-awal kemerdekaan. Rasanya sulit saat ini untuk mendikotomikan orientasi politik itu pada tingkat basis sosial partai dan pemilih.  Orientasi dan perilaku politik rasanya sudah mengalami perubahan dan metamorfosis. Sulit rasanya dapat menyebut ada partai politik yang hanya dihuni salah satu kubu, apakah “santri” atau “abangan” karena dua spektrum ideologis itu sesungguhnya telah mengalami percampuran. Diakui atau tidak, ideologi partai politik di Indonesia saat ini relatif telah mengalami modifikasi dari ideologi lama seperti digambarkan oleh Feith dan Castle. Daniel Dhakidae, misalnya, menyebut bahwa ideologi partai politik di era reformasi bukan lagi atas dasar Islam, nasionalisme radikal, komunisme, sosialisme demokrat, dan tradisionalisme Jawa.  Dhakidae membaginya menjadi dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub partai yang berdasarkan agama dan partai yang berdasarkan kebangsaan. Sumbu horizontal memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas, yaitu developmentalisme dan sosialisme radikal. Identitas partai dan dukungan politik Perubahan sumbu ideologis partai politik di atas menunjukkan bahwa ideologi partai politik tidak lagi bernuansa lama, tetapi berkembang seiring dengan kebutuhan elektoral yang semakin kompetitif. Kepentingan untuk memperoleh dukungan politik dari pemilih, kadang kala justru menghilangkan identitas “asli” ideologi partai politik. Kepentingan elektoral kadang kala justru membunuh ideologi partai, sehingga partai sulit dibedakan karena apa yang ditawarkan hampir sama. Apa yang membedakan antara partai yang berideologi nasionalis dengan Islam dalam praktik politik justru agak sulit dikenali oleh pemilih. Partai secara ideologis memang tidak sama, tetapi jualan programnya tidak jauh berbeda. Ideologi partai politik juga tidak tercermin dalam pola membangun koalisi pemerintahan, baik di tingkat politik nasional maupun lokal. Partai-partai politik yang berideologi nasionalis dan religius (Islam, misalnya) justru saling bergandengan tangan. Dengan kata lain, identitas partai (Party ID) tidaklah sefrontal yang disebut oleh Pak Amien Rais. Dalam tataran elite partai—mungkin ideologi bisa mengental konfrontasi. Tetapi dalam ranah publik secara luas, ideologi yang dianut oleh partai politik bukanlah satu-satunya faktor penentu dukungan politik. Oleh karena itu, mendikotomikan dua frasa politik “santri” versus “abangan” secara antagonis, memang terasa simplistik, karena dua nilai itu telah mengalami perubahan, dan yang terpenting sebenarnya mengalami percampuran dalam ranah politik elektoral, baik dari segi watak maupun sifatnya. Bukti lain bahwa perbedaan ideologis itu hanya di atas kertas, tampak dari gambaran umum—walau tidak ajeg—sejarah pemilu-pemilu di Indonesia di mana pemilih beragama Islam sebagai kekuatan mayoritas tidak pernah mendukung sepenuhnya partai-partai yang berbasis agama. Hasil pemilu menunjukkan bahwa partai-partai yang didasari oleh agama tidak pernah menjadi pemenang pemilu. Kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 adalah kasus pengecualian yang berbeda secara politik, tidak lagi dapat direplikasi pada proses elektoral lainnya. ●