Disfungsi Pendidikan Politik Bambang Arianto  ;   Direktur Eksekutif dan Peneliti Politik Bulaksumur Empat Yogyakarta

MEDIA INDONESIA,  22 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

KONTESTASI Pemilu 2014 seharusnya dapat diter jemahkan sebagai proses transformasi pendidikan politik. Alih-alih menjadikan Pemilu 2014 sebagai pembelajaran pendidikan politik, realitasnya hanya menjadi ajang kegaduhan elite politik oligarkis dan populis. Hakikat politik yang bukan merupakan tujuan akhir dari pembangunan negara-bangsa menjadi pemicu memburuknya kesadaran berpolitik publik. Pada masa kemerdekaan, pendidikan politik mulai dijalankan oleh pemerintah di era revolusi Indonesia (1945-1950), Demokrasi Liberal (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), hingga Orde Reformasi (1998-sekarang). Pendidikan politik yang diterapkan oleh tiap-tiap pemerintahan tersebut memiliki keunikan tersendiri, sekaligus menjadi cermin pembelajaran politik bagi pemerintahan di masa mendatang. Pendidikan politik di awal masa kemerdekaan, seperti dijelaskan oleh Muhammad Numan Somantri (2001:229), merupakan patriotic political education dan lebih memberikan penekanan pada nation and characater building. Pendidikan politik di masa Orde Lama (1959-1966) dibangun oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Kala itu pendidikan politik lebih diarahkan pada pemahaman dan kesadaran politik, tetapi akhirnya diselewengkan menjadi pendidikan yang bersifat `indoktrinatif' (Numan Somantri, 2001). Adanya pengangkatan presiden seumur hidup kala itu menjadi salah satu ben tuk karut-marut pendidikan politik. Selama Orde Baru (1966-1998), pendidikan politik juga dijalankan guna memenangi dan memperkukuh kekuasaan, bukan proses penyadaran berpolitik. Rakyat, kala itu, digiring ke bilikbilik suara guna memberikan dukungan penuh pada partai tertentu, sedangkan kebebasan berpolitik rakyat tetap terpasung. Menurut Mohammad Hatta (1980), jika rakyat tak memiliki kesadaran politik, rasa tanggung jawabnya akan amat kurang. Pemerintah dan rakyat harus sama-sama memiliki kepentingan yang sama sebab pendidikan politik harus datang dari kedua pihak. Pada satu sisi pemerintah dapat memudahkan jalannya pendidikan politik dengan mempertinggi kecerdasan umum publik. Adapun dari publik, pendidikan politik merupakan bentuk tanggung jawab utama partai politik (parpol) dalam melakukan transfer kesadaran berpolitik. Apati Rakyat Jadi, dapat kita simpulkan empat sasaran pendidikan politik. Pertama sebagai sarana transformasi pengetahuan politik. Pengetahuan ini mengacu pada bentuk konsep, informasi, dan pertimbangan faktual mengenai sistem pemerintahan dan politik. Kedua, merupakan keterampilan intelektual terkait kepiawaian dalam menggambarkan, menginterpretasikan, dan menilai fenomena politik. Kepiawaian ini untuk membatasi terjadinya fanatisme yang berlebihan dari satu kesatuan politik.  Ketiga, sarana untuk membangun partisipasi politik. Partisipasi ini dapat menjadi bekal rakyat untuk memaksimalkan interaksi dengan orang lain dan kelompok sosial lainnya dalam menyusun keputusaan politik. Keempat, sebagai sarana untuk memengaruhi sikap politik publik sehingga menjadi roh dalam segala jenis tindakan guna membangun patriotisme dan nasionalisme. Dekade terakhir, kegaduhan kehidupan politik semakin tidak terarah. Nalar elite politik masih menyimpan adanya pengakuan tersirat untuk saling berkuasa, tanpa memedulikan nasib rakyat. Otoritas pemerintahan kerap diselewengkan demi kepentingan rente ekonomi. Cara kerja elite politik seperti inilah yang cenderung membuat rakyat merasa kepentingannya tidak diperjuangkan. Akhirnya, apati dan jarak antara politik dan rakyat semakin melebar jelang Pemilu 2014. Parpol yang diharapkan dapat menjembatani penyalur aspirasi pada tataran akar rumput selalu bungkam. Parpol lebih disibukkan dengan upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan semata. Bahkan, elite parpol cenderung arogan dengan tangan besinya dalam menentukan kebijakan baik di aras pusat hingga di tataran lokal. Sebut saja, upaya pengangkatan Wisnu Sakti Buana selaku Wakil Wali Kota Surabaya tanpa mekanisme yang jelas. Padahal, ketika menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya, Wisnu pernah menyokong upaya pemakzulan Tri Rismaharini karena kebijakan menaikkan pajak reklame. Kebijakan ini dapat menjadi pembelajaran yang merusak tatanan pendidikan politik. Tangan besi oligarki dalam parpol masih terlalu dominan. Padahal fungsi dari parpol sebagai sarana pendidikan politik, stabilitas politik, partisipasi politik, seleksi kepemimpinan, politik, seleksi kepemimpinan, dan penyalur aspirasi rakyat terkesampingkan. Proses pelembagaan kepartaian kerap dilangkahi demi memenuhi nafsu politik. Parpol seharusnya dapat menjadi mediasi politik bagi publik lewat program politiknya agar analisis sosial dan pendidikan politik dapat menjadi bagian upaya parpol membantu rakyat melek politik, agar rakyat tidak lagi memiliki hak subjektif dalam kehidupan bernegara. Deviasi fungsi politik Deskripsi faktor tersebut membuktikan bahwa politik hanya dijadikan alat legitimasi meraih kekuasaan lewat program politik. Rakyat akhirnya hanya menjadi boneka politik dan korban kebijakan politik. Deviasi fungsi politik dan parpol inilah yang menjadi awal pelbagai masalah dalam kehidupan politik. Dapat kita bayangkan apabila yang diprioritaskan hanya kepentingan politik belaka, karutmarut pendidikan politik terasa sirna dari ajang Pemilu 2014. Realitas tersebut merupakan bukti konkret bahwa dalam khasanah politik tidak ada etika politik, objektivitas, apalagi rasionalitas, yang ada hanya kepentingan. Apalagi, pendidikan politik hanya diberikan sebatas pada kajian fakta dan bukan konsep dasar. Seharusnya, pembelajaran dilanjutkan dengan implementasi politik pada sektor di mana kekuasaan dapat dimengerti oleh rakyat secara rasional. Sebenarnya inilah proses disfungsi pendidikan politik. Materi substansial kerap direduksi sehingga konsep pendidikan politik menjadi monoton. Dampaknya, ketika publik berhadapan dengan permasalahan politik praktis, yang terjadi ialah menjamurnya apati publik tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Fakta ini membuktikan bahwa pendidikan politik di Indonesia sampai saat ini masih dianggap gagal. Kiranya parpol juga harus memprogramkan pendidikan politik yang substansial kepada segenap kader partai, sehingga pemahaman politik yang terdistorsi dapat direduksi dari peta kognitif rakyat Indonesia. Sebab, fungsi parpol ialah sebagai penyalur pendidikan politik guna membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Apati politik publik yang terjadi sekurangkurangnya dapat dihindari, dengan jalan menghadirkan pendidikan politik yang dipahami sebagai alat penyadaran wacana politik publik. ●

Pendidikan Politik Komaruddin Hidayat   ;   Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO,  07 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Satu dasawarsa terakhir ini rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan politik yang amat berharga bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.  Politik sebagai ilmu dan aktivitas akan selalu hidup dalam masyarakat dan negara mana pun di dunia. Kebutuhan masyarakat pada politik tak ubahnya kebutuhan masyarakat pada sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Pada dasarnya politik sebagai ilmu maupun aktivitas ingin memberikan bantuan dan janji-janji bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut secara merata, tertib, dan berlangsung damai.  Kata “politik” itu sendiri sudah memiliki konotasi untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan berkeadaban yang dibebankan terutama kepada polisi sebagai instrumen negara untuk mengatur warganya. Jadi, agenda pokok politik adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan hidup warganya. Secara teoretis sekarang ini Indonesia memiliki ribuan universitas dan fakultas yang berkaitan langsung dengan pembelajaran bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan baik seperti ilmu politik, ilmu hukum, kebijakan publik.  Meski semakin banyak sarjana ahli ilmu politik dan hukum, masyarakat sering kali heran dan bertanya-tanya, mengapa kondisi politik semrawut dan agenda penegakan hukum semakin merosot? Pertanyaan dan gugatan senada juga dialamatkan kepada para sarjana tata kota dan ahli pengairan. Mengapa perkembangan kota-kota besar tidak tertata rapi, bahkan semakin kacau? Demikianlah seterusnya.  Keluhan serupa tentu saja bisa disampaikan kepada sarjana-sarjana dan profesor ahli dalam bidang ilmu lainnya, mengapa terdapat jarak yang menganga antara teori ilmiah yang dipelajari di kampus dan realitas sosial-politik yang tengah berlangsung dalam tubuh pemerintah dan masyarakat? Sekarang ini terdapat perkembangan dan kesempatan sangat menarik bagi mereka yang peduli serta ingin belajar politik, yaitu berlangsung pembelajaran politik yang tidak dibatasi di ruang kelas universitas saja, melainkan berlangsung di ruang kehidupan secara kasatmata, terutama melalui medium televisi (TV), radio, dan surat kabar. Bahkan juga bersentuhan langsung dengan para aktivis politik.  Sejak dari proses pembentukan partai politik, kampanye mengenalkan visi, misi, program, dan tokoh-tokohnya, semua itu merupakan pembelajaran politik yang amat berharga bagi rakyat. Dalam hal ini, peran televisi sangat fenomenal. Rakyat semakin akrab dengan wajah politisi nasional, dari partai politik (parpol) mana, bagaimana gaya bicaranya serta etikanya waktu berdebat dan berbagai aspek lain.  Begitu pun siapa-siapa saja para pengamat sosial-politik, rakyat semakin mengenal. Meskipun ongkos sosial dan material sangat mahal, selama satu dasawarsa terakhir ini bangsa Indonesia tengah menjalani sebuah proses pembelajaran dan metamorfosis menuju kedewasaan dan kecerdasan berpolitik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa. Dibandingkan dengan apa yang dialami beberapa negara di Timur Tengah, hiruk-pikuk demokratisasi dan reformasi di Indonesia tidak sampai menimbulkan perang saudara berdarah-darah seperti yang terjadi di Irak, Libya, Mesir, dan Suriah.  Sekarang ini tingkat kekecewaan terhadap proses politik dan penegakan hukum di Indonesia sudah kian merata dari Aceh sampai Papua. Begitu pun kepercayaan terhadap parpol kian tipis. Dari sisi pembelajaran politik, ini mengandung sisi positif. Artinya rakyat kian melek dan cerdas politik. Jika rakyat diposisikan sebagai mahasiswa, para ilmuwan politik dan elite parpol sebagai dosennya yang mesti menjelaskan, mengapa praktik politik di Indonesia mengalami pembusukan, lalu kapan model yang baik dan ideal menurut textbookyang baku?  Jadi, kalau satu dasawarsa terakhir ini merupakan bab yang menyajikan contoh politik amburadul, kapan rakyat diajak memasuki bab baru tentang politik yang rasional, etis, dan sehat? Yang juga ikut bertanggung jawab menyusun dan menyajikan kurikulum dan materi pembelajaran politik bagi rakyat adalah pemilik studio TV. Mereka telah berjasa menyajikan ruang kelas terbuka bagi publik tentang ragam teori dan praktik politik di Tanah Air. Pengelola TV mesti ikut mencerdaskan rakyat dan menjaga etika penyiaran. Ada beberapa TV yang lebih mementingkan bisnis dan kepentingan kelompoknya dengan mengabaikan tugas edukasi.  Kalau ini berkepanjangan, rakyat kita tidak akan naik kelas dalam belajar berpolitik. Mereka malah dibodohi dosen-dosen tidak bertanggung jawab yang agendanya sekadar mengejar keuntungan materi. Sangat dangkal dan banal. Yang menyedihkan, tetapi masih sulit diperbaiki, adalah proses dan kualitas rekrutmen wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan, baik di daerah maupun pusat.  Mereka berlabel wakil rakyat, tetapi rakyat tidak merasa diwakili, bahkan menganggap rendah wakilnya. Ini pembelajaran dan praktik politik yang tidak bagus. Kapan bab ini mesti tutup buku? ●

Bangkit atau Anarki

Bangkit atau Anarki

J Kristiadi ; Peneliti Senior CSIS

SUMBER :  KOMPAS, 29 Mei 2012

Bulan Mei seharusnya menjadi bulan penuh berkah karena bangsa Indonesia memperingati tiga peristiwa monumental yang menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa pembebas dan bermartabat.

Pertama, 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Tonggak sejarah yang mengantarkan bangsa Indonesia bersatu melawan kekejaman penjajah. Kedua, 21 Mei adalah peringatan kemenangan perjuangan rakyat Indonesia merebut kebebasan dari rezim yang memonopoli kekuasaan dan kebenaran (politik) tahun 1998. Ketiga, 29 Mei adalah mengenang sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945.

Mei menjadi bulan kenangan perjuangan anak bangsa dalam menggali nilai-nilai luhur sebagai mercusuar dan menara moral bagi perjalanan mewujudkan cita-cita. Modal kesejarahan tersebut seharusnya dapat menggugah semangat bangsa untuk bangkit melawan dan memerangi perilaku korup para pemegang kekuasaan dewasa ini.

Seakan-akan Kelelahan

Sayangnya, dalam konteks kekinian, beberapa tahun belakangan ini perjalanan kehidupan bangsa meluncur ke arah yang berseberangan dengan kiblat yang seharusnya dituju. Bangsa Indonesia seakan-akan kelelahan dan kehabisan energi mengatasi penyalahgunaan kekuasaan para elite politik yang dipilih secara demokratis.

Demokrasi terperangkap menjadi organisasi kekuasaan yang semestinya mengelola berbagai sumber daya untuk mewujudkan kemakmuran, justru bertindak sewenang-wenang sehingga kebijakannya membuat rakyat semakin miskin dan menderita.

Akibatnya sangat menakutkan. Tingkat intoleransi kian tinggi, korupsi politik semakin melekat erat dalam proses politik di segala tingkatan, kepercayaan pada demokrasi merosot, kredibilitas lembaga-lembaga negara dan politik meluncur menuju titik nadir, serta virus pembusukan moral menyebar dan merusak sendi-sendi kehidupan.

Semua itu menunjukkan, deposit modal sosial serta rasa saling percaya antarkelompok masyarakat dan terhadap lembaga politik dan negara kian tipis. Anyaman, rajutan, dan kohesi sosial semakin kendur dan tercerai-berai. Akar dan sekaligus pemicu permasalahannya adalah politik saling garuk punggung para elite politik yang bertambah intens sejalan dengan kenikmatan yang direguknya. Perilaku saling melayani dan memfasilitasi untuk mengakumulasi kekuasaan serta bagi-bagi kekayaan negara untuk membangun imperium politik golongan sendiri semakin tak terkendali.

Intensitas gerakan saling garuk punggung gatal semakin kalap, mirip orang kesurupan. Mereka tidak lagi peduli derita dan jeritan rakyat. Para penikmat kekayaan negara telah kecanduan kekuasaan sehingga lupa cakar-cakar mereka kotor dan beracun sehingga punggung sebagai medan politik semakin membusuk. Bau anyir dari nanah bisul-bisul politik yang terus mengalir dan luka gatal karena virus kekuasaan membuat para elite imun terhadap koreksi dan kritik masyarakat. Mereka juga kehilangan indra penciumannya sehingga tidak merasa sengatan bau amis itu.

Akibatnya, pembusukan politik terus berlangsung. Rakyat terasing dengan para wakilnya dan pejabat publik yang dipilihnya. Publik mengalami disafeksi politik (political disaffection) dalam wujud rendahnya kepercayaan publik terhadap tatanan politik.

Struktur, proses, dan mekanisme politik demokratis secara bertahap justru mengubrak-abrik harapan masyarakat. Kekacauan tertib politik menimbulkan anarki dalam proses penyelenggaraan negara sehingga menimbulkan kekacauan interaksi sosial.

Masyarakat bertindak sendiri-sendiri tanpa regulasi dan norma yang dapat menjamin keteraturan. Anarki menjadi apotheosis dari penjelmaan dinamika perkembangan krisis kekacaubalauan politik yang tidak terkendalikan. Anarki menjadi epitome dari kegagalan pimpinan negara mengelola kedaulatan rakyat.

Godaan Hasrat

Dalam perspektif elite politik, perilaku mereka dapat dijelaskan melalui fenomena ”tahu, 

tetapi tidak mampu”. Dalam kungkungan politik yang semakin membusuk, tidak sedikit elite politik yang jujur menyatakan risau dengan lingkungan yang korup.

Mereka sadar dan tahu perilakunya membahayakan kehidupan bangsa. Namun, mereka sekan-akan lumpuh dan tidak berdaya menghadapi godaan hasrat, gairah, dan gelora mereguk kenikmatan kekuasaan. Ibarat orang kecanduan merokok, meski sangat sadar dapat mengakibatkan kanker, tidak dapat hamil, impoten, dan penyakit lain, mereka sulit berhenti.

Maka, rakyat perlu melakukan konsientisasi. Intinya, menyatukan diri dengan negara secara aktif agar negara menjadi inkarnasi atau penjelmaan kehendak rakyat. Rakyat harus menjadi subyek politik. Caranya, menyatu dengan negara dalam wujud partisipasi penuh di setiap aktivitas politik.

Hanya dengan demikian anarki politik secara bertahap dapat dikontrol rakyat. Namun, rakyat perlu punya pengetahuan tentang seluk-beluk mengatur negara dan keterampilan mengambil bagian dari seluruh proses politik. Dengan demikian, rakyat dapat mengontrol perilaku elite dan menyelamatkan reformasi dari kegagalan.

Karena itu, pendidikan politik rakyat sangat mutlak. Kebangkitan Nasional adalah buah para pendiri bangsa berpendidikan dan mampu mengajak rakyat mengusir penjajah. ●

Guru Politik!

M. Fauzi Sukri, PENULIS, BERGIAT DI BALE SASTRA KECAPI SOLO

Sumber : KORAN TEMPO, 25 November 2011

Di Indonesia, partai dan tokoh politik pernah mengangankan tak menjadi mesin pengeruk kekuasaan, tapi lebih sebagai organisasi pendidikan politik dan guru politik.

Saat itu, pada 1932, Mohammad Hatta menulis dengan sedikit geram,“ Pendidikan! Bukan atau belum lagi partai. Bukan karena chilaf atau tjuriga diambil nama ‘Pendidikan’, melainkan dengan sengadja.”

Saat itu banyak yang mempertanyakan nama Pendidikan Nasional Indonesia, kenapa tidak menggunakan kata “partai”.Tulisan pendek berjudul “Pendidikan” itu semacam respons pendek Hatta tapi menentukan, penting, dan mendesak.“Baik, kita tidak akan berketjil hati atau marah. Memang kita mau ‘bersekolah’ dahulu, bersekolah membentuk budi dan pekerti, bersekolah dalam memperkuat iman.Ternjata dalam riwayat jang berlalu, bahwa budi, pekerti dan iman itu jang paling perlu bagi pergerakan kita,”jawab Hatta dalam Daulat Rakyat Nomor 37, tanggal 20 September 1932.

Hatta harus menulis kata “pendidikan”dengan tanda seru karena ada kesan bahwa Pendidikan Nasional Indonesia, terkait dengan pembubaran Partai Nasional Indonesia

oleh pengurusnya sendiri, akan bergerak dalam dunia pendidikan, bukan politik. Hatta sadar, tampaknya ada yang hilang saat itu dari roh pergerakan kemerdekaan: pendidikan (politik). Hatta benar bahwa pada akhirnya, dalam alam demokrasi, pendidikan politik menjadi sesuatu yang penting, tapi selalu saja (sengaja!) diabaikan, terutama oleh para pemimpinnya sendiri.

“Sebab itu Pendidikan Nasional Indonesia mendidik rakjat, supaja insaf akan kedaulatan dirinja dan paham kepada makna dan maksud dasar kedaulatan rakjat. Djalan jang diturut bukan memaksa atau menipu, melainkan mejakinkan rakjat. Sebab itu Pendidikan Nasional Indonesia bersifat pendidikan, sekalipun ia akan menjadi partai dan susunannya bersifat seperti partai,”kata Hatta (1953: 80).

Kata-kata Hatta itu mungkin saat ini semacam lelucon bagi para politikus. Kita lebih banyak disodori kehidupan politik hedonistis yang mencederai rasa keadilan sosial, hilangnya etika publik sebagai laku berpolitik, hancurnya akhlak politik sebagai perwakilan rakyat, dan beralihnya karakter kepemimpinan serta gagasan politik pada citra dan simulakra politik yang dijejalkan kepada rakyat.

Guru Politik

Hatta banyak memberikan kursus politik. Dalam tahanan politik di Banda Neira, Hatta mengajari temantemannya politik dan ekonomi, bahkan menyelenggarakan semacam kuliah filsafat untuk mempertajam pikiran serta meningkatkan kecerdasan.Tan Malaka merintis perguruan bagi “rakyat murba”di Semarang. Bagi Tan Malaka, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Dengan itu, belenggu kekolotan, kebodohan, kegelapan, sekaligus “hawa nafsu jahat”permainan judi bisa dihilangkan.“Kemerdekaan rakyat hanya bisa diperoleh dengan pendidikan kerakyatan,”kata Tan Malaka.

Yang paling menonjol tentu saja salah satu dari tiga pendiri National Indische Partij, Soewardi Soerjoningrat, yang kemudian berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Dia sadar bahwa sejak banyak tokoh membaca surat-surat Kartini yang menggugah roh pendidikan dan pengajaran, berdirinya Budi Utomo, Sarekat Islam, National Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, dan seterusnya, pendidikan dan pengajaran menjadi roh kesadaran kultural serta kebangkitan politik.

Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan kebangsaan Taman Siswa. Asas pendidikan dan pengajarannya menggunakan Among System. Among System menggarisbawahi dua hal. Pertama, kemerdekaan dan zelfbeschikkingsrecht (hak menentukan nasib sendiri) sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir-batin menuju hidup yang merdeka. Kedua, kodrat alam, sebagai syarat mencapai kemajuan dan sekaligus penghormatan kepada kodrat manusia.

Maka tugas para pemimpin yang dipancarkan dari Taman Siswa adalah terlibat secara intensif dengan rakyat, menceburkan diri ke dalam hidup dan penghidupan rakyat, serta menggerakkan rakyat ke arah kemajuan bukan sebagai penuntun yang memaksa menarik dari depan, tapi sebagai pendorong yang berdiri di belakang. Dan kita bisa menyebutkan juga nama H O.S. Tjokroaminoto yang menjadi guru politik bagi Alimin, Musso,Sukarno, dan Kartosoerjo, serta Agus Salim, RA Kartini, Dewi Sartika, dan seterusnya.

Riwayat bangsa ini adalah riwayat pendidikan dan pengajaran bagi rakyat. Para perintis bangsa ini sebagian besar guru yang bergerak dalam pendidikan dan pengajaran, bahkan sebelum tokoh politik. Sebagian besar tokoh politik juga bergerak dalam dunia pendidikan, menjadi guru-pendidik, dan memposisikan dirinya sebagai guru-negarawan yang bisa diteladani rakyat. Mereka tetap mempertahankan diri sebagai guru dalam  kehidupan politik bagi diri mereka, lawan politik mereka, dan terutama rakyat mereka.

Guru Chiron

Tapi yang tampak mengemuka dewasa ini adalah politikus yang sudah berhasil berguru kepada Chiron, makhluk setengah hewan dan setengah manusia. Dalam bukunya yang masyhur, Il Principe, pemikir renaisans Niccolo Machiavelli menganjurkan agar para calon penguasa mengingat kisah Achilles dan banyak penguasa zaman kuno yang berguru kepada Chiron. “Arti alegori ini ialah, dengan menjadikan guru itu setengah manusia dan setengah binatang, seorang raja harus mengetahui bagaimana bertindak menurut sifat baik manusia maupun binatang, dan ia tak akan hidup tanpa keduanya,”

tulis Machiavelli (1987: 71-72). Seorang penguasa,“ Harus meniru rubah dan singa, karena singa tidak dapat membela diri sendiri terhadap perangkap, dan rubah tidak dapat membela diri terhadap serigala. Karena itu, orang harus bersikap seperti rubah untuk mengetahui adanya perangkap, dan seperti singa untuk menakuti serigala.”

Dalam bentuknya yang mutakhir, kita menyaksikan bagaimana ritus politik citra dipropagandakan, janji dikumandangkan tapi dikhianati, slogan politik bombastis-

fantastis digemakan tapi nihil substansi, retorika dipertontonkan tapi miskin kekayaan gagasan, serta kekuatan dibangun tapi rakyat ditakut-takuti, dilemahkan, dan diperbodoh. Ada sinisme moralitas, pembangunan mengabaikan kemanusiaan dan peradaban. Machiavellibarangkali benar sepanjang untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan.

Tapi, sejarah membuktikan, kita tak mengenang penguasa selama mereka berkuasa, apalagi jika dengan kekerasan, tapi mengutuknya.“Apakah kenang-kenangan yang kita cantumkan kepada guru-guru kebangunan ini?”tanya Soekarno (1964: 616) dalam esai yang masih ditulis tangan,“Menjadi Guru di Zaman Kebangunan”. Dari masa renaisans Eropa, kita lebih banyak mengenang mereka yang mengukir sejarah dalam dunia keilmuan dan peradaban-kemanusiaan. Begitu juga di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia.

Sejarah sudah membuktikan, bangsa atau komunitas yang besar, dihormati, dan disegani adalah mereka yang peduli, membangun, membesarkan, serta menjunjung

tinggi pendidikan dan pengajaran. Dan itu diinspirasi dan dibangun oleh guru (politik) yang bervisi pendidikan. Tapi tampaknya saat ini tidak akan ada lagi tokoh politik yang akan berteriak: “Pendidikan! Bukan dan belum lagi partai!” ●