Politik dan Imajinasi Perang

Politik dan Imajinasi Perang Geger Riyanto ;  Mahasiswa PhD Bidang Etnologi Universitas Heidelberg

                                                         KOMPAS, 25 April 2018

                                                           

Kepresidenan Trump merupakan contoh telanjang kepemimpinan politik yang dijalankan dengan logika awam. Logika awam sayap kanan, tentu saja. Hal ini kian kentara ketika selepas penyerangan Suriah, ia mencuitkan tanpa ragu-ragu di akun Twitter-nya, ”mission accomplished!” (misi telah ditunaikan!). Cuitan Trump tersebut segera menuai gugatan dari berbagai penjuru. Ia dianggap buta sejarah. George Bush sebelumnya menyampaikan hal serupa selepas sebuah misi ke Irak dan, nyatanya, Perang Irak berlarut-larut, menghamburkan uang dan nyawa, dan menenggelamkan reputasinya. Trump dianggap bebal akan bagaimana langkahnya bisa memprovokasi eskalasi konflik dengan kekuatan besar, yakni Rusia dan Iran. Namun, komentar Trump juga memperlihatkan bagaimana perang diimajinasikan secara awam. Seperti apakah ia dibayangkan? Ia adalah sesuatu yang dibayangkan harus dimenangi alih-alih dipikirkan serenteng konsekuensi riilnya—kenestapaan banyak orang, terkurasnya harta dan keajekan emosional, trauma berkepanjangan. Keberanian menjajal tantangan lawan, tak peduli lawan imajiner belaka, dianggap akan menegakkan citra diri yang gagah. Dan, bayangan memenangi perang merupakan kail yang memancing insan-insan khilaf mengejarnya. Mobilisasi emosional Hal ini menjelaskan mengapa idiom-idiom yang menjadi wahana mobilisasi politik tak pernah jauh-jauh dari perang. Kebanyakan dari kita hidup di sebuah kurun dan di tempat di mana perang menjadi realitas yang jauh—sangat jauh. Akan tetapi, simbol-simbolnya tak pernah henti mengepung kita. Belum lagi, ia mengemuka dalam wujud yang menggoda orang bergerak, bertindak, serta terpantik. Di antara akun-akun anonim yang mencoba menggaet pengikut dan menyebarluaskan pesan lewat provokasi politik, misalkan. Identitas yang acap digunakan adalah identitas yang menyiratkan tengah bergulirnya perang atau perjuangan seperti ”cyber army”, ”laskar”, atau ”pejuang”. Muatan-muatan yang diangkatnya mengisyaratkan bahwa ancaman eksistensial tengah menghalau kelompok mereka dan mereka harus berjuang demi menyambung keberadaannya. Dan, ketika kekerasan benar-benar terjadi—katakanlah, persekusi keji terhadap Rohingya—ia segera ditafsirkan sebagai bukti nyata adanya peperangan. Foto dari berita-berita segera diambil secara serampangan dan ditandai dengan keterangan kelompoknya tengah diperangi kelompok lain. Apakah kerja-kerja ini sukses? Sejauh yang saya yakin bisa kita semua temukan, di luar berita-berita media massa resmi, berita politik paling rentan tersebar lewat metode dan saluran seperti ini. Lantas, di antara para penggerak massa ketika perhelatan politik menjelang, apa yang acap muncul di sudut-sudut yang tak terlalu kasatmata adalah pihak lawan politik diumpamakan sebagai lawan peperangan yang kemenangannya akan memunahkan pihaknya sendiri. Kemenangan pihaknya, karena itu, adalah suatu keharusan. Perhelatan politik adalah peperangan mempertaruhkan keberadaan yang di dalamnya segala cara menjadi diperkenankan. Yang terabaikan Pengumpamaan dengan perang memang memikat. Lantaran alasan inilah, sejauh apa pun kita berjarak dari kenyataan perang, simbol-simbolnya akan selalu menghampiri kita lagi. Sayangnya, ia juga menggiring kita untuk menyederhanakan kompleksitas yang tidak seharusnya kita tampik. Perhelatan politik adalah momen-momen kala sumber daya diperebutkan. Medan pergulatannya adalah medan abu-abu di mana partai dan kandidat apa pun—tak peduli ideologinya—selalu rentan berakhir merampungkan oligarki dan tak mencetuskan kebijakan apa pun yang berfaedah untuk konstituennya, lebih-lebih mengikis kesenjangan. Namun, potret yang rumit dan bercabang-cabang ini akan mengental menjadi dua sisi hitam-putih melalui pengumpamaan perang. Logika perang, pasalnya, berwatak agon. Artinya, mengutip penjelasan sosiolog Roger Cailois tentang agon, insan yang terlibat di dalamnya akan terpacu untuk memenangkannya sesederhana karena dengannya ia dapat mengungguli yang lain dan memamerkan keberdayaannya. Apakah insan-insan ini memerlukan alasan lain yang lebih masuk akal? Tidak! Keberdayaan, keunggulan, kegagahan adalah tujuan tunggalnya. Yang ada di dalamnya hanyalah diri dan lawan tanding. Ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu) diibaratkan dengan perang—dan watak kompetitifnya memang menyebabkannya rentan diumpamakan demikian—apa yang terjadi adalah pertautan-pertautan kepentingan yang justru riil menjadi terkubur. Manuver-manuver yang kelak menentukan rezim seperti apa yang akan berdiri terabaikan. Belum lagi, apa yang perlu dilakukan selanjutnya setelah kemenangan tak pernah terbayangkan. Apa yang diketahui oleh para pendukung hanya sebatas memenangi peperangan atau—menggunakan kata-kata Trump—menunaikan misi. Lantas, masalah selanjutnya dari penggunaan idiom-idiom perang ini adalah kerawanannya membidik kelompok yang berbeda identitas sebagai sasaran kemarahan. Mereka yang terlekat dengan atribut-atribut lawan politik akan dianggap sebagai sumber persoalan, dan penyingkiran mereka identik dengan usainya kemelut hidup. Urgen Bukan sebuah kebetulan, saya kira, beriringan dengan perhelatan politik yang menyita perhatian, jumlah insiden main hakim sendiri meningkat. Dan, darinya terungkap pula bahwa kelompok minoritas kian rentan menjadi sasarannya. Pertanyaannya adalah apakah setelah segenap keangkaramurkaan dilampiaskan kepada kelompok ini perkara akan kelar? Tidak! Sebagaimana keadaan juga tidak akan berubah—atau malah semakin mengeruh—apabila negara-negara Barat benar-benar menyingkirkan para pendatang mengikuti ajakan-ajakan ”memerangi mereka” dari politisi populis sayap kanan. Sebagaimana pembangunan tembok panjang yang memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko hanya akan menghamburkan uang pajak warga AS kepada para kontraktor pembangunnya. Dengan keampuhan retorika peperangan ini mendatangkan perhatian khalayak, dukungan elektoral, dan akhirnya kesempatan terbaik meraup kekuasaan, rasanya tidak realistis berharap eksploitasi-eksploitasi vulgarnya akan pupus dengan sendirinya. Malah, boleh jadi, seiring waktu kita hanya akan kian marak berhadapan dengannya. Lebih-lebih ketika semua kini mudah terhantar ke hadapan kita dengan perantaraan media sosial dan algoritmanya. Namun, tentu saja, langkah-langkah perlu diambil. Adalah hal yang sulit untuk bergeming ketika elite-elite berebut kekuasaan dengan cara yang demikian tak bertanggung jawab dan menjadikan warga dengan tidak berperasaan sebagai batu pijakannya. ●

Media Sosial dan ”Hydra” Kebencian

Media Sosial dan ”Hydra” Kebencian Geger Riyanto  ;   Esais; Peneliti Sosiologi; Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di UI

                                                        KOMPAS, 24 Maret 2018

                                                           

Kita jamak membayangkan setiap persoalan pelik yang kita hadapi bak ular. Potong kepalanya dan seluruh tubuhnya seketika itu juga akan terkapar, tak berdaya. Akan tetapi, imajinasi ini sebenarnya tidak berlaku untuk banyak perkara yang kita hadapi di era keterhubungan konstan ini. Cyber Army, ambil saja sebagai contoh. Dalam penjelasan aparat ataupun berbagai pengamat, ia digerakkan dengan demikian terkoordinasi. Surat kabar The Guardian pun percaya dengan narasi yang berkembang ini. Dalam investigasi yang dilakukannya baru-baru ini, koran ini menemukan bahwa ada akun-akun robot yang dimobilisasi serempak, terpaut dengan partai politik oposisi serta militer, dan secara sistematis merisak pihak-pihak tertentu. Kendati demikian, cara berpikir semacam ini rentan terperosok dalam bias. Kita mempunyai kecenderungan yang dinamai oleh psikologi sebagai kepekaan hiperagensi. Guna mempersiapkan diri dari ancaman-ancaman predator, satu makhluk hidup akan kontan membayangkan adanya makhluk hidup lain yang hendak memangsanya ketika ia merasakan ketidakamanan. Kecenderungan ini mendorong kita untuk mencetuskan pikiran-pikiran konspiratif ketika kita mencecap adanya ancaman, apa pun bentuknya. Apa yang terjadi dalam semaraknya ekspresi-ekspresi identitas antagonistis di media sosial, yang tak jarang melibatkan hoaks untuk memupuk sentimennya, sayangnya, tak pernah sesederhana itu. Apa yang kita hadapi adalah hydra, ular yang kepalanya justru berlipat ganda saat dipenggal, alih-alih sekadar ular. Tanpa koordinasi Pertama-tama, kalau kita ingat dengan saksama, pusparagam sentimen massal yang menyeruak di media sosial tidak pernah menuntut koordinasi yang berlebihan di antara para penggunanya. Sejak awal kemunculannya, media sosial dirancang untuk mempertautkan para pengguna, yang terpisah satu sama lain, dengan apa yang tengah semarak di lingkungan sosialnya dan berpartisipasi di dalamnya. Sebagaimana yang ditulis oleh Thomas Poell dan Jose van Dijck, media sosial menyetir para penggunanya untuk terlibat dalam hubungan-hubungan pribadi dan, di sisi lain, memfasilitasinya untuk menoreh momen bersama dengan khalayak penggunanya secara luas. Dengan strategi demikian, mereka dapat menyita perhatian para penggunanya secara lebih efektif. Toh, adalah hal yang seyogianya sudah kita sadari, kita merasa lebih hidup dengan adanya pengakuan, keberadaan, keterlibatan insan lain. Kita, mengutip Emile Durkheim, memperoleh sensasi hidup dari kebersamaan dengan yang lain. Itulah mengapa di Twitter kita memperoleh trending topics dan ketersebaran pesan antarpengguna menjadi dinamika yang sangat diutamakan di platformnya. Sementara itu, Facebook, sebagai strategi khasnya, mengurasi agar muatan-muatan yang paling pertama kita peroleh di lamannya adalah yang menuai tanggapan dari kawan-kawan terdekat kita. Namun, konsekuensinya, jika kita periksa setiap gerakan atau momen kolektif yang mencuat di media sosial, ia tidak mempunyai ujung ataupun pangkal yang jelas. Ia digerakkan oleh letupan-letupan viralitas belaka. Ketika ia meletup, para pengguna, yang dihubungkan teknologi media sosial dalam ceruk tersekatnya masing-masing, berbondong-bondong menyemutinya. Mereka yang menanggapi isu termutakhir yang merebak dengan cara-cara yang menarik akan memperoleh rekognisi dari jejaring perkawanannya di media sosial. Individu-individu pengguna yang dibuat mencandu rekognisi dan kebersamaan sosial inilah yang lantas menjadi penyebar gagasan yang acap dianggap berbahaya. Apa yang dicarinya, dengan cara demikian, kerap bukan memuluskan pihak tertentu memperoleh jabatan, melainkan semata afirmasi dari kawan-kawan di media sosialnya. Pusparagam motif Hal ini dengan segera terbukti apabila kita periksa akun-akun yang mengangkat muatan-muatan yang dianggap berbahaya. Tak jarang, beberapa di antaranya kita jelas tahu yang bersangkutan tak terlibat dengan jaringan bawah tanah mana pun. Mereka adalah sahabat atau keluarga terdekat kita. Mereka terlibat memproduksi maupun mempromosikan gagasan-gagasan tertentu karena mereka merasa itulah hal bermakna yang sanggup mereka lakukan untuk membela kelompoknya. Beberapa yang lainnya lantas adalah akun-akun yang memburu pengikut dan respons, dan mereka menumpangi isu-isu yang marak direspons publik. Isu-isu yang berkenaan dengan politik identitas, umumnya, menjadi bidikan mereka. Pada laman akun-akun seperti ini, akan tampak, misalkan, mereka mengelola akun lain seperti akun jual-beli barang, lelucon terkini, atau binatang menggemaskan, terlepas satu akun yang mereka kelola berusaha menyebarkan pesan religius. Fragmentasi yang janggal ini terjadi karena, memang, demikianlah watak dari media sosial. Ia mempersatukan para penggunanya dalam sentimen sosial yang sewarna tanpa menuntut mereka tunduk dalam struktur tertentu. Jangan lupa pula dengan satu potret yang terungkap selepas pemilu Amerika Serikat berikut ini. Banyak dari antara berita palsu yang punya andil memoles citra DonaldTrump dalam Pemilu AS 2016 datang dari Kota Veles di Macedonia. Kota yang dulunya merupakan penghasil porselen untuk Yugoslavia itu kini menjadi kota penghasil hoaks. Anak-anak mudanya menganggap profesi ini menjanjikan secara finansial. Beberapa bahkan memiliki usaha yang dapat mempekerjakan sampai dengan belasan orang. Satu anak muda, Mikhail namanya, sudah membidik akan membuat situs hoaks untuk Pemilu Amerika Serikat 2020. Mengapa ini terjadi? Mata kita mungkin dengan segera akan tertuju pada pendapatan yang mereka peroleh. Di sebuah kota yang tak menjanjikan banyak mata pencaharian, pendapatan dari kerja anak-anak muda ini bisa mendatangkan sedikitnya 1.000 euro. Namun, yang lebih penting, dari mana asal kesempatan mereka untuk meraup pendapatan semacam itu? Jawabnya: dari media sosial yang menyediakan mereka ruang untuk memikat perhatian dengan isu-isu yang menggugah, memprovokasi, dan bermakna. Dan, yang penting kita perhatikan, anak-anak muda ini jelas tak punya kepentingan politik apa pun terkait pemilu AS. Tak bisa disederhanakan Tentu saja kita tak bisa sepenuhnya menampik pengaruh dari jaringan-jaringan sistematis dalam hal ini. Hanya saja, mereka hanyalah satu kepingan yang menyusun fenomena yang terjadi di hadapan kita ini. Kita acap mengecilkan perkara yang terjadi dengan menganggap pelakunya tunggal. Kini, ketika kita penggal kepala jaringan semacam ini, apa yang terjadi? Ia tidak mati begitu saja. Hoaks-hoaks yang memolarisasi dan membangkitkan sentimen kebencian tetap berseliweran. Bahkan, ketika penangkapan terhadap aktor-aktor jaringan ini berhasil dimaknai sebagai bentuk penindasan pemerintahan terhadap perjuangan umat, ia malah kian memantik ekspresi-ekspresi kebencian dan antagonistis di antara pengguna media sosial. Situasi ini mungkin tecermin dengan kata-kata yang pernah disampaikan Guy Fawkes, tokoh dalam film V for Vendetta. ”Apa yang ada di balik topeng ini bukan sekadar daging,” ujar Fawkes kepada musuhnya yang menembakinya dan mendapatinya tak mati-mati. ”Di balik topeng ini, ada gagasan.” Ketika kita berbicara tentang gagasan kebencian yang merebak melalui media sosial, kita menghadapi sesuatu yang tak bisa sekadar dicekal dan direpresi. Tidak ada solusi sederhana untuknya. ●

Antisipasi Tahun-tahun Politik Identitas

Antisipasi Tahun-tahun Politik Identitas Geger Riyanto ;  Esais; Peneliti Sosiologi; Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di UI

                                                    KOMPAS, 18 Desember 2017

                                                           

Jika kita mau, kita bisa menetapkan tahun 2017 sebagai tahun politik identitas. Pada tahun ini kita menjumpai bagaimana isu identitas menunjukkan tajinya secara telanjang. Ia tak hanya memengaruhi trajektori percaturan politik, tetapi juga mengubahnya lewat mobilisasi yang skalanya belum pernah kita jumpai sebelumnya. Namun, saya kira, tak berlebihan pula mengatakan tahun 2017 barulah sebuah awal. Kita masih akan menyaksikan rentetan dinamika yang lebih sengit pada tahun-tahun mendatang. Pertama-tama, tentu saja lantaran politik identitas dianggap berhasil meraih tujuannya. Dengan kisah sukses politik identitas menggerus elektabilitas seorang gubernur yang luar biasa populer, mudah saja menduga ia akan jadi manuver yang dicobakan kembali dalam kontestasi politik pada waktu-waktu mendatang. Sebaliknya, untuk menandingi manuver-manuver politik identitas, pihak petahana juga akan mengembangkan politik identitas versinya sendiri. Akan tetapi, keberhasilan politik identitas melucuti ataupun membangun legitimasi politik barulah satu hal yang paling mudah terlihat di antara aspek-aspek yang akan menentukan kelarisannya dilakoni di masa datang. Tanpa banyak disadari, dinamika politik yang bergulir beberapa waktu terakhir juga menyemai lahan subur bagi merekahnya ekspresi-ekspresi identitas yang berimplikasi politik dalam keseharian kita. Kita harus menyadari, kelantangan membela identitas kini identik dengan reputasi sosial. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, berkat isu bela agama—dan terbantu pula oleh media sosial—banyak orang yang suaranya sebelumnya tak didengar kini jadi figur yang berpengaruh, setidaknya di lingkungan dekat mereka. Mereka memperoleh perhatian, pengakuan, dan kehormatan berkat artikulasi-artikulasi vokal mengecam musuh-musuh yang diimajinasikan mengancam kelompoknya. Indikatornya? Apabila mencermati media sosial di sekitar Anda saja, Anda pasti akan menemukan akun yang pengikut dan apresiasi unggahan-unggahannya melonjak fenomenal berkat jadi pejuang identitas. Akun-akun yang mengkhususkan diri mengangkat isu-isu identitas pun bermunculan dan apa yang mendorongnya jelas-jelas ”perang identitas” yang menyerap perhatian di media sosial lebih dari apa pun. Kenyataan bahwa orang-orang ini menemukan kedudukan bermakna yang tak pernah didapat sebelumnya, kita bisa menerka, mereka akan terus mempertahankan artikulasi-artikulasi yang mengantarnya ke tempat ini. Ke depan, mereka akan jadi kekuatan-kekuatan yang meresonansikan politik identitas di akar rumput. Teknik mobilisasi Selain itu, teknik-teknik mobilisasi dukungan politik kini kian terasah dan para pelakunya insaf bahwa identitas harus ada di dasar dari aksi-aksinya. Dari kontestasi politik selama 2017, orang tampak mempelajari bahwa penggalangan massa paling ampuh dimungkinkan ketika kontestasi dibalut dalam heroisme perang identitas. Di satu sisi, harus ada musuh yang segenap keberadaan dan tindak-tanduknya mengancam kelompok diri. Di sisi lain, ada kelompok diri yang tak punya pilihan untuk mempertahankan keberadaannya selain dengan melawan yang lain. Ketika dibingkai dengan cara demikian, terbukti, pihak-pihak akan tergugah untuk bergerak memberikan dukungan politik ke satu pihak atau melucuti dukungan politik dari pihak lain. Contoh gamblang perihal bagaimana isu identitas ampuh mendulang dukungan terlihat dari keefektifan provokasi akun-akun ”pembela identitas” yang berlangsung nyaris tiap hari di ranah jejaring sosial. Setiap kali berita konflik antarkelompok menyeruak, akun-akun ini segera memelesetkan peristiwa tersebut menjadi isyarat penzaliman umat lain terhadap umatnya. Hasilnya? Lewat cara yang tak selalu bisa dikatakan benar ini, mereka memperoleh pengikut dengan cepat dan unggahannya tersebar ke mana-mana. Mereka menjadi penggerak dan pusat dinamika di media sosial. Apakah arti dari semua ini? Seiring waktu, artinya, berbagai pihak makin matang dalam melakukan manuver-manuver politik identitas. Pihak-pihak yang membutuhkan dukungan politik makin sanggup menjangkau kalangan yang tak terorganisasi dan apolitis sekalipun, serta meraup dukungan dengan mengusung isu ini. Selepas 2017, kita bisa menaksir politik identitas akan berlangsung semakin hebat. Ekses negatif Sayangnya, perkembangan ini tak akan banyak berarti untuk mengemansipasi warga, subyek demokrasi itu sendiri, secara riil. Politik identitas memiliki satu masalah yang sangat mendasar. Memang ia berkutat dengan simbol dan atribut yang menggugah serta bermakna bagi banyak orang. Namun, mengutip antropolog Levi-Strauss, saat yang sama ia berwatak ”mengambang”. Dari pilkada ke pilkada yang sudah berlalu saja, misalnya, politik identitas justru mendesak isu-isu nyata keluar dari panggung kontestasi. Di tengah- tengah imajinasi peperangan melawan liyan yang mencengkeram para pemilih, obsesi mereka untuk mendapatkan seseorang yang bisa jadi juru selamat kelompoknya menyebabkan mereka tak pernah memandang para kandidat secara konkret sebagai administrator dengan kemampuan serta rekam jejak yang relevan untuk menyelesaikan problem mereka. Para kandidat dipilih untuk kelekatannya dengan identitas tertentu, terlepas manuver-manuver sang kandidat pada masa silam mengkhianati kelekatan tersebut. Setelah seorang kandidat terpilih pun imajinasi identitas yang telanjur berkembang akan terus mencetak ekses buruknya. Warga biasanya akan lebih menggebu-gebu mencari berita yang membenarkan ekspektasi imajinernya tentang pejabat terpilih, alih-alih berita-berita obyektif terkait kebijakannya. Legitimasinya akan terus dimantapkan atau dilucuti berdasarkan ekspektasi imajiner tersebut. Akhirnya, pengetahuan konkret bagaimana pemerintahannya yang sebenarnya dijalankan justru tak pernah terjamah. Apa yang rentan terjadi dalam kondisi demikian adalah proses-proses politik jadi sangat rentan dibajak elite. Pihak-pihak yang punya modal untuk mencitrakan diri sebagai pembela identitas, tak peduli kepentingan riil mereka berpotensi merugikan masyarakat luas, akan memperoleh momentum mempertahankan atau meraih kedudukan politik. Belum lagi, setelah berkuasa, para elite dapat menciptakan dan memerangi musuh imajiner sewaktu-waktu mereka butuh menggalang dukungan populer—manuver yang biasanya akan merugikan kelompok rentan yang diproyeksikan sebagai musuh mereka. Sayangnya, melihat apa yang sudah diuraikan di atas, kita tampaknya harus mengantisipasi skenario-skenario paling tak menyenangkan sekalipun. Seiring makin banyak kontestasi politik diselenggarakan, obsesi kita dengan identitas bukan hanya kian menjadi-jadi. Ia pun makin rentan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang semakin piawai dalam menggalang legitimasi populer. Kendati demikian, saya masih percaya, ini bukan situasi tanpa jalan keluar. Tahun-tahun yang sarat polarisasi memang mengadang. Dan, kita seyogianya perlu insaf bahwa persoalan riil kita yang kompleks tidak akan selesai dengan pengotak-ngotakkan identitas yang menyederhanakan. ●

Kepahlawanan Emansipatif

Kepahlawanan Emansipatif Geger Riyanto ;  Esais, Peneliti Sosiologi; Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di Universitas Indonesia

                                                    KOMPAS, 10 November 2017

                                                           

Hikmah yang, menurut saya, paling bermakna dari kisah kepahlawanan adalah bagaimana mereka yang mengalami ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan diemansipasi melalui pergerakan sang figur. Perjuangan bersenjata adalah perkakas untuk menggapainya, sebagaimana halnya perjuangan politik, pengorganisasian, pendidikan, serta pembentukan kesadaran. Dalam perjalanannya, sayangnya, perkakas ini acap kali tertukar dengan tujuan itu sendiri. Kekerasan, penyingkiran, penolakan kelompok liyan acap kali menjadi isyarat tindakan kepahlawanan per se. Dari masa ke masa, hal ini terlihat dari bagaimana kita menakar martabat seseorang atau sekelompok insan sebagai warga negara dengan apa yang pernah dilakukannya untuk mengenyahkan penjajah melalui perjuangan bersenjata. Dan, tentu saja, dari bagaimana kita menganggap kemerdekaan sebagai semata hasil dari peperangan. Akan tetapi, barangkali tidak ada yang lebih terang mengindikasikan kecenderungan ini dibandingkan dengan produk perundang-undangan kita sendiri. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mereka yang didefinisikan sebagai pahlawan ditandai paling pertama dengan “perjuangan bersenjata”, barulah setelah itu “perjuangan dalam bidang lain”. Kerumitan politik Situasi di atas memiliki latar belakang sejarah yang sebenarnya masuk akal. Sejak awal, gagasan kepahlawanan tidak pernah bisa dipilah dari keruwetan politik yang berkembang pada satu masa. Gagasan kepahlawanan yang kita anut sekarang ini, jika kita periksa, berakar dari kepenatan para nasionalis dengan sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah Belanda, yang melihat sejarah sebagai gerak berdirinya kekuasaan Belanda di kepulauan Nusantara. Pada kurun 1930-an, para penggerak nasionalis pun memelintir narasi buku-buku sejarah tersebut dengan mengangkat tokoh-tokoh lokal yang menghalau tegaknya kekuasaan Belanda justru sebagai pahlawan. Pada kurun ini didapatilah tiga sosok pejuang yang dipanggil Soekarno sebagai “pahlawan tiga sekawan”. Mereka adalah Diponegoro, Teuku Umar, dan Tuanku Imam Bonjol. Latar belakang sejarah lainnya adalah dilema mempertahankan ke-utuhan Republik. Sewaktu penetapan pahlawan dilembagakan sebagai program negara pada akhir tahun 1950-an, persoalan yang paling kentara menggeluti Indonesia adalah pemberontakan demi pemberontakan. Pada waktu itu, legitimasi dan otoritas Republik Indonesia di daerah-daerah masih sangat goyah. Dengan dukungan Soekarno, pemberian gelar pahlawan nasional pun dicanangkan sebagai program negara. Harapannya adalah daerah-daerah, setelah mempunyai tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan, merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Di banyak tempat saat itu, kesadaran untuk menjadi bagian dari Indonesia tidak bisa dikatakan menancap sekuat hari ini. Akan tetapi, betapapun tipisnya perasaan kesamaan di antara daerah-daerah pada masanya, setiap daerah dipastikan mempunyai kisah perlawanan serta kepenatannya sendiri dengan kolonialisme Belanda. Narasi-narasi ini lantas dimanfaatkan untuk membangun perasaan mereka merupakan bagian dari kesinambungan sejarah yang sama. Dengan menetapkan para penggerak perlawanan ini sebagai pahlawan bagi bangsa Indonesia, gagasan bahwa mereka adalah satu kemudian dikukuhkan. Mereka berjuang melawan penjajah zalim yang satu dan bergerak dalam derap historis yang sama untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Strategi pembentukan kesadaran sejarah ini punya faedahnya, tentu. Dan bagi para pemimpin yang merintisnya, mereka boleh jadi tidak mempunyai pilihan lain. Namun, kita pun menjadi terbiasa dengan identitas Indonesia yang dibangun secara negatif, yakni dengan penafian terhadap yang lain. Yang terjadi selanjutnya, berkat kategori pahlawan yang leluasa ini, daerah-daerah berlomba-lomba untuk meraih kehormatan di panggung nasional. Mereka menyemarakkan kajian sejarah terhadap tokoh-tokoh lokalnya, tetapi dalam melakukannya, dari antara khazanah yang begitu luas yang digali, terbatas pada cerita-cerita peperangan di masa silam. Satu habitus yang terpancang dari situasi ini adalah kita menjadi terbiasa mengisahkan sejarah sebagai drama memerangi yang lain. Militerisasi sejarah, yang berlangsung pada masa Orde Baru, pun memperkeruh kecenderungan ini. Bentuk-bentuk perjuangan di luar perjuangan bersenjata tidak dianggap memiliki arti yang sama terhadap kemerdekaan. Usaha-usaha yang berkontribusi bagi berdirinya negara Indonesia yang berdaulat adalah yang dilakukan oleh militer, yang berkesinambungan dengan yang dilakukan oleh para pahlawan dari daerah-daerah di masa silam. Bukan soal drama Saya kira, tidak ada waktu yang lebih tepat lagi untuk memeriksa kembali pemahaman kita perihal kepahlawanan dibandingkan pada saat ini. Citra kepahlawanan yang antagonistis bukan hanya menghilangkan dimensi-dimensi yang justru esensial dari kepahlawanan itu sendiri. Kita seyogianya menyadari bahwa legitimasi populer dari kekuasaan politik hari-hari ini dilanggengkan melalui citra heroik yang merisak yang lain. Dari mana, toh, muasal para pemimpin populis yang kini tengah naik daun di mana-mana? Mereka memperoleh momentum berkat keberhasilannya mengalihkan kegamangan dan frustrasi warga yang diakibatkan krisis-krisis sistemik menjadi kemurkaan kepada kelompok rentan. Lantas, mereka membawakan diri mereka sebagai pahlawan yang akan mengenyahkan insan-insan liyan ini dan mengembalikan kedaulatan pemilihnya sebagai rakyat asli yang berhak atas segalanya. Dan masalahnya, dengan pengidentikan berlarut-larut kepahlawanan dan peperangan, retorika heroisme yang demikian pun sangat mudah terpatri dalam ingatan. Anda bisa menanyakan kepada para siswa sekolah yang lemah dalam pelajaran Sejarah sekalipun. Terlepas mereka kesulitan mengingat tahun-tahun peristiwa bersejarah penting, mereka paham, Indonesia berdiri karena perjuangan bersenjata sebelum karena bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Anda juga bisa mencermati para anak muda berpengaruh zaman kini yang gemar berceloteh dengan berbagai wahana. Kita akan menemukan tak sedikit di antaranya yang sulit untuk memilah kemerdekaan dari kemenangan perang. Dengan beban khazanah sejarah yang demikian, bukankah kekerasan terhadap sang liyan dapat dengan mudah tergelincir menjadi isyarat kepahlawanan? Tidakkah ia akan melambungkan para pengumbar kebencian ke kedudukan-kedudukan yang tinggi? Lebih jauh, tidakkah ia akan menghilangkan mereka yang mempunyai andil nyata mengemansipasi sesama dari tempat yang seharusnya di halaman sejarah? Kancah Tan Malaka, misalnya, yang berjuang dengan menulis, mendidik, mengorganisasi, akan terpendam jika bukan berkat peneliti “negeri penjajah” yang mendedikasikan hidupnya meneliti Tan. Tirto Adhi Suryo, pencetus surat kabar yang pertama kali menggunakan bahasa Indonesia, mungkin tak akan kita kenal tanpa tetralogi Buru Pram. Rasa keadilan Pada titik ini, karena itu, kita perlu menyigi lagi pijakan perjuangan para sosok yang nama-namanya sudah dinobatkan sebagai pahlawan. Dari masa silam baik yang jauh maupun dekat, para sosok ini senantiasa berangkat dari tergugahnya rasa keadilan mereka. Mereka bersolidaritas dengan insan-insan yang diperlakukan secara tidak setara dan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan tersebut. Ketika mereka memilih perjuangan bersenjata, ia adalah cara yang tersedia bagi mereka saat itu. Ia penting, tetapi, bagi insan-insan lain, cara-cara lain pun tersedia. Apabila kita memulai dari pemahaman yang demikian, saya percaya, kita dapat merayakan gagasan kepahlawanan yang lebih peka zaman dan ruang, yang mentransformasi alih-alih menihilkan. Kepahlawanan tidak akan selalu dramatis. Namun, dengan demikian, ia berorientasi pemberdayaan, bukannya permusuhan. Kepahlawanan tidak akan selalu bergelora. Namun, ia dapat dilakukan semua dan bukan satu-dua. ●

Imajinasi Kepribumian, Kekerasan Kolosal

Imajinasi Kepribumian, Kekerasan Kolosal Geger Riyanto  ;   Peneliti Sosiolog;  Bergiat di Koperasi Riset Purusha

                                                    TIRTO.ID, 02 November 2017

                                                           

Dampak persekusi, kebencian, dan kekerasan sangat nyata—orang-orang terampas martabat, harta, sanak saudara, bahkan nyawanya sendiri. Tapi kekerasan kolektif acapkali dimulai dari satu tempat tak terduga: imajinasi kita. Imajinasi seperti apa tepatnya? Imajinasi bahwa kita sebagai suku bangsa, bangsa, atau umat terancam dipinggirkan, digusur, dan disingkirkan oleh bangsa lain. Bahwa keberadaan kita rentan dipunahkan oleh satu kelompok yang berbeda drastis dari kita dan memusuhi kita semata karena memang itu hakikat keberadaan mereka. Ketika satu imajinasi ini sudah berhasil dibangkitkan, orang-orang akan tergugah. Mereka akan memilih politisi yang janji-janjinya merisak kelompok liyan. Puncaknya, mereka akan mengintimidasi, mengancam, atau bahkan menghabisi siapa pun yang dianggap berbeda. Fakta tidak akan mempunyai arti apa-apa karena pada titik tersebut yang bekerja adalah asas-asas ketakutan dan kemurkaan. Api konflik di Ambon, yang menyebabkan ribuan jiwa meninggal serta ratusan ribu mengungsi, terpercik dari perselisihan antara pengemudi angkutan umum dan sekelompok orang. Kematian seorang pemimpin perkampungan Dayak, yang tak diketahui jelas siapa pelakunya, berujung pengusiran orang-orang Tionghoa besar-besaran dari Kalimantan Barat pada 1967. Mengapa? Insiden-insiden kecil tersebut, yang tak ada hubungannya dengan pertikaian etnis dan agama, memantik imajinasi khalayak sehingga tergulung perang suku dan agama. Mereka merasa harus ikut mengangkat senjata atau, bila tidak, eksistensi mereka di tanah kelahiran akan lenyap. Imajinasi dan Kekerasan Kolosal Peristiwa semacam itu tak hanya terjadi sekali-dua kali dalam sejarah—dengan taraf yang kolosal. Perang etnis yang mengiringi perpecahan Yugoslavia, misalnya, tak hanya disulut oleh kematian pemimpin karismatik Josip Broz Tito atau melemahnya komunisme. Dari penelusuran Norman Cigar, kebangkitan ultranasionalisme Serbia, yang punya andil mengawali peperangan ini, dipupuk kasak-kusuk bahwa ancaman Islamisasi tengah menghadang bangsa Serbia yang mayoritas Kristen. Para sarjana Serbia, kelompok yang seharusnya terpelajar dan dapat menetralisir kekeruhan, bahkan mengembuskan kabar yang jelas-jelas keliru bahwa lebih dari sejuta penduduk Islam dari Turki bakal direpatriasi ke Bosnia. Imajinasi soal bangkit kembalinya Kesultanan Utsmani akhirnya menggentayangi warga Serbia. Saya yakin, pada titik ini, Anda sudah mendengar tentang kenestapaan orang-orang Rohingya, sebuah kelompok etnis di Myanmar yang dipersekusi akibat rumor liar bahwa mereka mengancam keberadaan kelompok mayoritas. Dalam situasi ketika mereka bahkan tak diperkenankan keluar kampungnya tanpa izin, orang Rohingya tetap dianggap bahaya serius bagi rakyat mayoritas di Myanmar. Ketika penguasa tak menemukan bukti-bukti yang mampu menyangga kemasygulannya, mereka merancang hoaks yang menunjukkan perbuatan-perbuatan destruktif orang Rohingya, yang akhirnya mereka yakini sendiri. Hal yang sama niscaya Anda temukan pada pengalaman orang-orang Armenia di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pada 1915, pemerintahan Utsmani melansir suatu kekejian yang menyebabkan bangsa Armenia, yang bermukim di wilayahnya, terbunuh dan terusir. Namun, alih-alih melihatnya sebagai genosida, rezim Utsmani menganggapnya sebagai perang saudara di antara Islam dan Kristen. Latar belakangnya? Dalam penjelasan Bernard Lewis, kekejaman ini dimungkinkan karena pemerintah Turki melihat orang-orang Armenia sebagai ancaman berbahaya yang sewaktu-waktu dapat merenggut tanah air. Simbiosis Imajinasi dan Politik Sayangnya, betapapun kita dapat membuktikan bahwa imajinasi penyangga ketakutan dan kebencian ini tak berpijak pada fakta, menyingkirkannya dari kepala sangat sulit. Muasalnya, imajinasi ini perkakas mobilisasi politik yang ampuh. Ia sanggup mewujudkan tujuan-tujuan para aktor. Ia pun memberikan kenikmatan tiada banding bagi mereka yang merasa terlibat dalam sebuah perjuangan bermakna demi menyelamatkan kaumnya. Di Indonesia, idiom yang sangat dekat dengan imajinasi permusuhan ini adalah “pribumi” dan “non-pribumi.” Ia mengandaikan keberadaan "warga asli Indonesia" yang ruang-ruang kehidupannya semakin tergerus. Dan politik ketakutan seperti ini dirancang agar diarahkan "kesalahannya" kepada warga yang sekadar menumpang, yang loyalitas terhadap tanah airnya tak terbukti tapi menguasai kue-kue perekonomian lebih besar dibandingkan yang lain. Begitu Anda dedah lebih jauh imajinasi ini, artikulasi idiom “pribumi” dan “non-pribumi” tak pernah lepas dari kepentingan-kepentingan penguasaan. Ambil saja contoh Orde Baru. Ketika kekuasaan rezim yang luar biasa korup tengah marak-maraknya dirongrong gerakan demokrasi dan krisis ekonomi, ilmuwan politik Robert Hefner menemukan sebuah buklet dibagi-bagikan ke kelompok-kelompok Islam berpengaruh. Satu tim intelijen tengah bergerak merangkul kekuatan-kekuatan religius untuk mengamankan dukungan bagi Soeharto. Apa yang digambarkan di buklet tersebut? Soeharto dikisahkan tengah berjuang memulihkan kedaulatan kelompok “pribumi” dari dominasi kelompok “non-pribumi” yang bersekongkol dengan gerakan Zionis, CIA, serta Vatikan. Soeharto membutuhkan bantuan kelompok “pribumi” ini untuk mempertahankan kepemimpinannya dari gempuran-gempuran aliansi jahat tersebut. Saya tahu, situasi ini tak bisa digeneralisasi ke semua kesempatan. Kendati demikian, kita tak bisa menampik fakta bahwa ketika imajinasi ini diembuskan, pihak-pihak yang mengembangkannya mudah menuai citra pejuang. Maka, semakin mulus pula jalan pihak-pihak yang mengejar kekuasaan secara vulgar untuk meraih kepentingannya lantaran dianggap tulus berjuang bagi kaumnya. Dan kita bisa menerka, cara yang sama akan terus-menerus menggoda orang untuk menggelorakan imajinasi permusuhan. Pada hari-hari kelam pembersihan etnis Bosnia, sebagian rakyat Serbia tidak melihat Slobodan Milosevic sebagai penjahat perang oportunis yang menunggangi ketakutan dan kebencian untuk menggapai pucuk kekuasaan. Ia adalah pahlawan mereka. Demikian juga jenderal-jenderal Myanmar yang zalim terhadap orang-orang Rohingya. Mereka tidak dilihat sebagai penindas kelompok lemah dan rentan, alih-alih pelindung rakyat. Dan tentu saja, siapa pun yang bisa berkuasa dan dicitrakan pahlawan berkat imajinasi jahat ini akan mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan citra tersebut. Karena di luar itu, mereka cuma pengumbar kebencian, penindas minoritas, atau penyebar kabar palsu. Dus, simbiosis antara ketakutan dan kebencian dengan sistem politik inilah yang seringkali membubungkan khayalan politik lebih tinggi ketimbang fakta. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata inspiratif Einstein: “imajinasi lebih penting dibandingkan pengetahuan.” Tragisnya, hal inilah yang berlaku kala kebenaran seharusnya meraja. ●

Dari Ketidakadilan ke Keaslian

Dari Ketidakadilan ke Keaslian Geger Riyanto  ;   Esais, Peneliti Sosiologi; Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di Universitas Indonesia dan Bergiat di Koperasi Riset Purusha

                                                          KOMPAS, 13 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/05/13/Dari-Ketidakadilan-ke-Keaslian

                                                           

Siapakah orang asli Indonesia? Mereka yang sejak zaman nenek moyangnya sudah bermukim di atas Kepulauan Nusantara? Kalau ini yang menjadi tolok ukur kita, maka tak ada di antara kita yang bukan pendatang. Sebagian nenek moyang kita, bahkan, tak lain orang-orang Austronesia—penjelajah laut dan daerah baru yang cerita rakyat serta etosnya hari ini masih mereproduksi kesadaran merantau masa silam orang-orang ini. Apakah orang asli adalah mereka yang pertama kali mendatangi satu daerah? Ini pun definisi yang tak bebas dari masalah. Di berbagai tempat bukan hal yang mengherankan bila kita menemukan komunitas-komunitas yang galib disebut perantau—Buton, Bugis, Arab, Padang, Tionghoa katakanlah—sudah hidup di daerah bersangkutan lebih lama dibandingkan sebagian orang di tempat bersangkutan. Apakah orang Indonesia asli adalah mereka yang di nadinya mengalir darah murni kelompok manusia tertentu? Tentu saja, tidak. Penelitian Herawati Sudoyo memperlihatkan percampurbauran yang luar biasa di antara berbagai kelompok di Indonesia. Genetika Papua, misalnya, ada di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Anda lahir di ujung Indonesia barat? Tetap saja, Anda punya kemungkinan punya jejak genetik saudara-saudari Anda yang ada di ujung timur Indonesia yang sering kali dibeda-bedakan dari Anda. Isyarat persoalan Keaslian, karenanya, merupakan klaim yang wataknya jelas politis. Klaim pribumi? Dengan kenyataan bahwa Indonesia sejak dulu merupakan nebula pertukaran sosial di mana orang di pelosok terdalam sekalipun terhubung dengan jaringan perdagangan ke belahan dunia lain, semua punya kemungkinan adalah nonpribumi. Namun, ini bukan berarti kita dapat menampik mentah-mentah letupan ekspresi keaslian begitu saja. Bila kita cermati dengan kepala dingin dan mawas dengan jebakan-jebakan fatal nalar rasialis, kita akan menemukan bahwa ia mengisyaratkan suatu masalah yang dasarnya, biasanya, tak lain dari kontestasi kepemilikan, sumber daya, atau hal lainnya yang dapat menandai martabat satu kelompok. Identitas, yang pada kenyataannya lumer, mengeras akibat menjelma menjadi klaim untuk sebuah perebutan yang menyangkut kedudukan. Saya cuplik satu contoh: Alifuru. Alifuru awalnya lekat dengan berbagai konotasi menistakan, seperti terbelakang, tertinggal, dan tak berbudaya. Tak mengherankan sebenarnya. Terminologi ini menyebar seiring pemerintah kolonial memakainya untuk mencatat serta mengidentifikasi mereka yang tak dapat dikategorikan dalam agama Kristen atau Islam. Di Minahasa hari ini, terminologi Alifuru pun masih menguak citra-citra masa silam tak menyenangkan yang perlu ditinggalkan. Namun, semenjak konflik etnoreligius mengoyak-ngoyak Maluku, Alifuru menjadi identitas yang dibanggakan di berbagai komunitas di tanah itu. Ia bahkan secara ganjil menjadi lekat dengan Kekristenan. Atribut Alifuru, pasalnya, dapat menandai kesatuan orang-orang Maluku dengan tanahnya—satu hajat hidup yang menjadi perebutan sengit pada masa itu. Dan, situasinya pada saat itu adalah orang-orang digerayangi perasaan mereka terancam etnosida. Tak ada satu pun yang mereka miliki aman. Setelah kebijakan pemerintah pusat yang terus-menerus meminggirkan mereka, kini rumah, ketenangan, sanak saudara, bahkan nyawa mereka dapat sewaktu-waktu direnggut kelompok liyan. Pada hari-hari kelam itulah, idiom Alifuru mulai muncul dalam artikulasi-artikulasi yang membanggakan, tetapi juga membahayakan. ”Apa makna dari alif?,” tanya satu tokoh secara retoris ketika diwawancara sebuah surat kabar lokal. ”Nomor satu atau orang pertama,” jawabnya. Ini baru satu ekspresi yang relatif halus bagaimana identitas Alifuru menjadi strategi orang-orang mengklaim kepemilikan. Pada kesempatan-kesempatan lain, ia menjadi jargon yang rawan menyulut kekerasan tak pandang bulu kepada semua orang yang gagal menunjukkan ciri ”keaslian.” Dalam rangkaian unjuk rasa pada medio 2001, tuntutan mengusir semua orang yang bukan Alifuru dari Maluku terus-menerus digaungkan. Hal serupa terjadi di berbagai tempat pada rentang berdekatan. Identitas-identitas asli mulai direngkuh. Alasannya, kalau mau kita pahami secara empatik, sangat manusiawi. Ia menyajikan kesempatan memberdayakan diri yang tak tersedia—atau, untuk beberapa kasus, direpresi—sepanjang 32 tahun Orde Baru. Komunitas-komunitas adat yang diserobot tanahnya dan hanya bisa bungkam di masa silam dapat mengadvokasi haknya berkat identitas serta sentimen keaslian yang baru dibentuk ini. Orang-orang marjinal yang kesulitan dapat pekerjaan dalam situasi krisis ekonomi waktu itu dapat melibatkan diri dengan forum-forum etnis yang, dalam banyak kasus berhasil menyediakan penghidupan untuk mereka. Betapapun klaim keaslian dapat diragukan, ia berfaedah menjadi patokan paling mudah untuk memilah siapa yang layak dan siapa yang tidak layak atas suatu kepemilikan—dan lantas menggerakkan orang-orang untuk menindak ketidakadilan yang dianggap merebak. Inilah yang menyebabkan gagasan tentang keaslian senantiasa menyertai kita. Politik pemurnian? Namun, politik keaslian merupakan bola liar. Sekali menyepaknya, kita tak akan pernah benar-benar bisa menerka arah pergulirannya. Dengan efisiennya klaim keaslian untuk memobilisasi massa pascareformasi, beberapa tahun terakhir kita tak jarang menjumpai bagaimana ia dimanufaktur untuk memuluskan agenda-agenda politik yang elitis. Acap kali, capaian yang menyembul di ujung klaim-klaim ini bahkan tak ada hubungannya dengan kepentingan serta kebutuhan kelompok yang termarjinalisasi. Dan, persoalannya, ketika ekspresi-ekspresinya melewati batas, ia rawan mewajarkan pikiran rasis. Semua keruwetan sosial seakan identik dengan sekelompok manusia dengan ciri lahiriah tertentu. Hal ini, jelas, mengkhawatirkan. Bukan hanya kita tak bisa mengidentifikasi bagaimana persoalan yang riil sebenarnya membelit kita, kita akan membuka pintu bagi diskriminasi serta kekerasan tak perlu yang nanti secara alot mereproduksi dirinya. Sampai dengan hari ini, berbagai komunitas Buton di Maluku masih hidup digentayangi ketakutan sewaktu-waktu akan diusir dari tempat tinggalnya, terlepas mereka lahir dan menghabiskan sepanjang hayatnya di tempat tersebut. Mirisnya, saya cukup yakin, mereka tak sendirian mengalaminya. Sepanjang perasaan ketidakadilan dan ketidakamanan menggentayangi, klaim keaslian dan bayangan para pengusungnya harus mendapatkan hak mereka sebagai orang kelahiran tanah bersangkutan akan terus ada. Namun, pada titik ini kita pun tahu, kita perlu bekerja keras merumuskan bagaimana memberikan satu komunitas hak sosial-ekonominya tanpa mengabaikan hak komunitas lain, apalagi menenggelamkannya dalam tuntutan berselubung pengambinghitaman yang rasialis. Bila tidak demikian, kita rentan membantu tegaknya klaim serta eksploitasi keaslian yang berbahaya dan, bukan tidak mungkin, meletakkan fondasi untuk politik-politik pemurnian di masa mendatang. Ini tugas yang tak mudah, jelas. Dan, agaknya, tak ada jalan pintas untuk melakukan ini. Satu hal yang bisa dipastikan adalah ini perlu dilakukan. Saya tak bisa membayangkan Indonesia bersanding dengan pemurnian-pemurnian manusianya. ●

Algoritme Kebencian

Algoritme Kebencian Geger Riyanto ;  Esais; Peneliti Sosiologi; Mengajar Filsafat Sosial dan Konstruktivisme di Universitas Indonesia dan Bergiat di Koperasi Riset Purusha

                                                     KOMPAS, 07 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

“Apabila Anda ingin memerdekakan sebuah masyarakat, yang Anda butuhkan adalah internet.”   Wael Ghonim, Aktivis Internet Sewaktu Ghonim mencetuskan ini pada 2011, optimismenya memang beralasan. Mesir berada di ambang revolusi yang akan menggulingkan pemerintahan otoriter Mubarak. Berkat media sosial, rakyat menemukan kelaliman pemerintah dan bergerak menuntut perubahan. Tak butuh waktu lama sampai Ghonim pupus harapannya. Ghonim—yang perannya dalam memobilisasi rakyat melalui Facebook dianggap vital—terkoyak menyaksikan bagaimana media sosial memecah belah kekuatan rakyat yang seharusnya mengawal demokratisasi di negaranya. Ujaran kebencian, provokasi mengadu domba, dan berita palsu menguasai media sosial. Kekecewaan Ghonim kini tidak sulit kita jumpai. Sewaktu Trump memenangi pemilu tempo hari, mata tak hanya tertuju pada kebangkitan populisme ekstrem yang melalap berbagai belahan dunia hari ini. Berbagai pihak menuntut Mark Zuckerberg, CEO Facebook, untuk bertanggung jawab atas maraknya berita palsu yang menguntungkan kandidat yang mengecer nasionalisme dan sensasionalisme vulgar itu di media sosialnya. Dari data yang diperoleh perusahaan pemantau jejaring sosial, Buzzsumo, memang klaim ini punya dasar. Dari 16 juta respons yang diperoleh 20 berita teratas perihal pemilu di Facebook, 8,7 juta respons tertuju pada berita palsu seperti ”Paus Francis Mendukung Trump” atau ”Hillary Terungkap Wikileaks Menjual Senjata ke ISIS”. Sebagian besar berita itu melejitkan citra Trump dan mencederai citra Hillary. Apakah situasi semacam ini asing di Indonesia? Kita tahu: tidak. Gelembung paranoia Kala diminta pertanggungjawabannya atas berbagai informasi menyesatkan, Facebook menampik. Seperti yang dari waktu ke waktu ditegaskannya, Mark Zuckerberg mengetengahkan bahwa Facebook merupakan perusahaan teknologi. Facebook, berbeda dengan media massa, tak memproduksi kandungan yang beredar di jejaringnya. Karena itu tak bisa dituntut bertanggung jawab atasnya. Namun, kita pun bisa menimpali balik, andai saja persoalannya benar-benar sesederhana itu. Sedari awal Facebook didesain sebagai sebuah ekologi digital yang tak hanya menghubungkan orang-orang, tetapi juga menyihir mereka tenggelam di dalamnya. Mereka mencetak untung dari waktu dan perhatian yang dihabiskan para pengguna di jejaringnya—menjualnya sebagai peluang beriklan strategis bagi perusahaan yang sadar televisi—saat daya jangkau media cetak melemah sekarang. Karena itu, Facebook dalam usaha menegakkan dominasinya atas platform media sosial lain mengembangkan algoritme yang efektif membaca sekaligus menyajikan dinamika dan drama jejaring sosial yang mengikat penggunanya. Facebook menyusun satu rumus untuk mengalkulasi acungan jempol, jejaring pertemanan, waktu membaca pos, serta semua jejak perilaku digital pengguna yang dapat menerka selera dan preferensi tiap pengguna. Lantas Facebook akan memilihkan unggahan status, foto, berita dari jaringan sang pengguna yang dianggapnya akan memikat pengguna bersangkutan. Facebook tak mengembangkan algoritme ini secara instan. Namun, hasilnya adalah Facebook yang kita jumpai hari ini; media sosial terbesar yang jumlah pengguna aktifnya tak mungkin lagi terkejar lagi oleh media sosial lainnya. Apa yang acap Anda lihat pertama ketika membuka laman utamanya? Muatan-muatan menggugah emosi, sentimentil dan, yang terpenting, memaksa Anda terus memancangkan perhatian ke lamannya. Banyak di antaranya yang, tak bisa kita tampik, merupakan berita membahagiakan, seperti kabar kelahiran anak seorang teman dekat. Yang tak kalah banyak adalah informasi yang menorehkan kebencian, kemarahan, ketakutan, kecemasan. Facebook sendiri, tentu, tak pernah menggambarkan algoritme yang dikembangkannya bertujuan memprovokasi atau memanipulasi emosi para penggunanya. Di laman beritanya, Facebook menyampaikan bahwa pihaknya ingin merancang sebuah platform tempat para penggunanya tak akan melewatkan kabar penting dari jaringan perkawanannya serta memperoleh interaksi otentik dan bermakna. Akan tetapi, siapa yang bisa mengantisipasi kalau ternyata algoritme untuk tujuan demikian melecut pula kandungan yang mengobarkan permusuhan kepada yang lain? Bahwa yang lantas terjadi bukan hanya Anda terjalin setiap saat dengan kawan-kawan, tapi juga digerayangi paranoia tak beralasan dari muatan yang menggentayangi jejaring Anda? Kapitalisme digital Pengaruh algoritme ini tak berhenti pada mengubah cara banyak orang memperoleh informasi. Ia pun, dengan sendirinya, mengubah secara dramatis cara orang-orang memproduksi dan mereproduksi informasi. Apabila satu pihak menginginkan kandungan yang disusunnya tersebar dan memperoleh entah untung sosial, politik, ataupun finansial darinya, mereka harus mengikuti logika yang dirampungkan media sosial dalam penyajiannya. Akibatnya jika hari-hari ini situs berita kredibel sekalipun mengerdilkan dirinya menjadi penjaja judul bombastis sentimental. Situs berita remang-remang, dapat ditebak, semakin leluasa dalam menebar kabar liar yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan menyulut emosi. Muatan yang demikianlah toh yang, harus diakui, mendapatkan panggung utama dalam jejaring sosial digital kita. Sebuah artikel BuzzFeed bahkan mengungkap ada sekelompok anak muda di Macedonia yang pencahariannya menyusun dan menyebarkan berita palsu seputar pemilu AS dan terutama yang mengangkat Trump. Mengapa mereka melakukannya? Jawabannya sederhana: uang. Uang akan mereka peroleh ketika para pengguna media sosial yang terbujuk mengunjungi situsnya. Namun, pertanyaan pentingnya, mengapa mereka bisa melakukannya? Tak lain karena media sosial menyediakan medium ampuh penyebarannya. Yang menarik, anak-anak muda ini mengaku sempat berusaha menayangkan pula berita perihal senator Bernie Sanders. Namun, tak ada yang bergaung lebih kuat di Facebook dibandingkan dengan berita tentang Trump dan Trump, kita tahu, sejak pertama dibesarkan sekaligus membesarkan figurnya sendiri dengan kampanye kebencian. Bukankah hal ini juga menggambarkan bagaimana kini muatan kebencian menyalip muatan lainnya dalam menggenggam kehidupan digital kita? Itu lantaran ia lebih mudah menjangkiti khalayak dan memungkinkan pihak mengambil keuntungan darinya? Apa yang kita saksikan ini menjadi paradoks telanjang era teknologi informasi. Semakin canggih perkakas yang memudahkan kita berhubungan dengan insan lain, semakin sempit dan picik cakrawala pandang kita. Kita jadi sandera sentimen kita sendiri yang dipetakan, dipancing, dimanipulasi sehingga sebagian pihak lain menangguk mujur. Kita jadi sandera sesosok makhluk dalam gelap yang beberapa tahun silam bahkan belum lahir: kapitalisme digital. ●