Rabu, 31 Juli 2019

Politik Pembangunan Berkelanjutan

PEMBANGUNAN

Politik Pembangunan Berkelanjutan


Pertemuan “Forum Politik Tingkat Tinggi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan” (UN HLPF) di New York, 9-18 Juli 2019 menegaskan, politik punya sisi lain selain pemilu, pemilu legislatif dan pilpres. Politik memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan atas arah tujuan suatu negara, yang diikuti langkah-langkah politik yang konsisten untuk mewujudkan tujuan itu.

Indonesia Negara Maju 2045?

REINDUSTRIALISASI

Indonesia Negara Maju 2045?


Tiga revolusi industri terdahulu mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia secara eksponensial. Contoh, Korea yang menjadi negara maju karena sektor manufakturnya mampu berkontribusi sekitar 30 persen terhadap ekonomi, padahal tahun 1960 hanya 16 persen.

BERITA 30 JULI 2019

*BERITA 30 JULI 2019 :*


































Selasa, 30 Juli 2019

OPINI 30 JULI 2019

*OPINI 30 JULI 2019 :*

*Kompas*

*Media Indonesia*

*Detiknews*

*Koran Sindo (Sindonews)*

*Jawa Pos*

*Republika*

*Koran Jakarta*

*Tempo*

*Tirto*

*Kolom Dahlan Iskan (DI’SWAY)*

OPINI 30 JULI 2019

*OPINI 30 JULI 2019 :  Jam 14.45 WIB*

*Kompas*

*Media Indonesia*

*Detiknews*

*Koran Sindo (Sindonews)*

*Jawa Pos*

*Republika*

*Koran Jakarta*

*Tempo*

*Tirto*

*Kolom Dahlan Iskan (DI’SWAY)*

Pakta Milan, Kota, Limbah Pangan

KEBIJAKAN PANGAN

Pakta Milan, Kota, Limbah Pangan


A hungry world: Lots of food,
in too few places
Mark Koba, 2013
Setiap kota dihadapkan pada sebuah paradoks, kemelimpahan sekaligus kekurangan pangan.
Padahal, setiap kota dituntut mampu memenuhi hak atas pangan warganya sebagai bagian dari HAM. Setiap kota memikul tugas menyediakan pangan yang berkelanjutan bagi warganya. Pemenuhan tugas vital itu ternyata menghadapi berbagai kendala seperti distribusi dan akses yang tidak seimbang, kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, perubahan iklim; pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan serta susut pangan (food loss) serta limbah pangan (food waste).

“Quo Vadis” Perpajakan Kita

REFORMASI PERPAJAKAN

“Quo Vadis” Perpajakan Kita


Perjumpaan hangat presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto menurunkan tensi politik dan menyembulkan harapan akan stabilitas.
Harapan yang sangat wajar di tengah kegamangan dan ketidakpastian yang mengombang-ambingkan. Berlarutnya ketidakmenentuan politik berpotensi menghilangkan momentum perbaikan lantaran banyak kebijakan bertumpu pada stabilitas, tak terkecuali sektor perpajakan.

Mengkaji Transformasi Tarif Pajak

PERPAJAKAN

Mengkaji Transformasi Tarif Pajak


Menkeu Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini (19/6/2019) memberikan sinyal kuat akan menurunkan tarif  pajak penghasilan untuk wajib pajak badan (PPh WP Badan) dari 25 persen menjadi 20 persen, meski sebenarnya saat ini pun secara khusus tarif pajak  PPh WP Badan sudah 20 persen  bagi  perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek (go public) sesuai UU PPh Pasal 17 Ayat 2b.

Memanfaatkan Momentum demi Perekonomian

ANALISIS EKONOMI

Memanfaatkan Momentum demi Perekonomian

Sejarah tak pernah berjalan lurus. Globalisasi yang ditopang teknologi tinggi telah meningkatkan konvergensi, tetapi dinamika politik justru makin divergen. Terpilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris menguatkan gelombang antiglobalisasi.

Mengenang Pater Adolf Heuken SJ Keahlian, Buah Kecintaan dan Ketekunan

Mengenang Pater Adolf Heuken SJ Keahlian, 

Buah Kecintaan dan Ketekunan

Nama Adolf Heuken SJ identik dengan sejarah ibu kota Jakarta yang sebelumnya bernama Batavia. Tidak berlatar belakang pendidikan sejarah, epigrafi, atau arkeologi, Pater Heuken mengukir namanya sebagai sejarawan kota Jakarta.

Watak Tiranik Kita

PLURALISME

Watak Tiranik Kita


Entah apa yang menjangkiti hati kita saat ini. Kita mudah sekali tersinggung dan gampang tersulut amarah. Aroma kebencian terus menyeruak dalam pergaulan sosial, seolah tak ada ruang berbagi dengan orang lain. Yang dulu berteman perlahan mulai berjarak lantaran merasa tak lagi sepemahaman.

Menuju Indonesia 7.0

REFORMASI PERTANIAN

Menuju Indonesia 7.0


Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 2017, Indonesia masuk ke dalam ”One Trillion Club”, negara dengan produk domestik bruto melebihi 1 triliun dollar AS dan berada di urutan ke-16 dunia. Jika PDB dihitung berdasarkan paritas daya beli, Indonesia berada di urutan ketujuh dunia.