Optimalisasi Anggaran Pertahanan

Optimalisasi Anggaran Pertahanan

Oleh :  FAHMI ALFANSI P PANE

KOMPAS, 16 Desember 2019 03:30 WIB

Keinginan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan adanya peningkatan anggaran pertahanan sangat wajar. Anggaran pertahanan hanya sekitar 0,9 persen produk domestik bruto (PDB) atau jauh di bawah standar normatif 2 persen PDB yang biasanya menjadi rujukan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Anggaran Pertahanan Ibu Kota

FAHMI ALFANSI P PANE ; TENAGA AHLI DPR; ALUMNUS UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

 KOMPAS, 8

KOMPAS, 8 Juli 2019

 

Paparan rencana pembiayaan fisik ibu kota negara yang baru, sebesar Rp 466 triliun, menunjukkan belum siapnya konsep pemindahan ibu kota. Rencana pembiayaan fisik versi Bappenas belum mengalkulasi postur pertahanan ibu kota yang memadai. 

Narkoba dan Keamanan Laut

Narkoba dan Keamanan Laut Fahmi Alfansi P Pane  ;   Alumnus Pascasarjana Manajemen Pertahanan, program kolaborasi Universitas Pertahanan Indonesia dan Cranfield University, Inggris

                                                  DETIKNEWS, 26 Februari 2018

                                                           

Laut Indonesia tidak hanya menjadi tempat nelayan menangkap ikan. Sejak beberapa tahun lalu perairan kita telah menjadi sarana utama penyelundupan narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 80 persen narkoba diselundupkan melalui laut.  Hal itu terbukti saat TNI Angkatan Laut, BNN dan Bea Cukai sukses mencegah penyelundupan satu ton lebih sabu (serbuk metaamfetamine) dari kapal Sunrise Glory di perairan Kepulauan Riau awal Februari 2018. Namun, keberhasilan penangkapan tersebut masih menyisakan kekhawatiran. Penyebabnya adalah jumlah total sabu yang dibawa dari Taiwan tiga ton, sedangkan yang ditangkap KRI Sigurot-864 dan yang telah diturunkan di Australia masing-masing sekitar satu ton sabu. Pada Juli 2017 sekitar satu ton sabu yang diduga hasil selundupan dari laut berhasil ditangkap BNN di Anyer, Banten. Yang menarik adalah pernyataan Kepala BNN Budi Waseso kala itu, bahwa beberapa bulan sebelumnya aparat kebobolan yang lebih besar. Pada satu sisi bahaya narkoba sangat besar. Satu ton sabu dapat meracuni sekitar lima juta hingga enam juta orang sekaligus. Jumlah korban potensial yang dapat didorong lebih dekat kepada hidup tidak produktif, bahkan kematian, akan lebih besar jika ikut dihitung kasus-kasus penyelundupan narkoba melalui darat dan udara, serta produksi narkoba domestik. Menurut BNN kerugian ekonomi karena narkoba sekitar Rp 63 triliun per tahun. Kerugian tersebut mungkin akan lebih besar karena penyelundupan narkoba melalui laut makin gencar, serta zat sintetis baru makin banyak. Pada sisi lain potensi perputaran uang transaksi haram narkoba sangat besar. Pemakai Indonesia terkenal royal. Harga narkoba tertinggi justru di sini. Bila sabu di China hanya Rp 100 ribu/gram, lalu di Taiwan Rp 200 ribu/gram, maka di Indonesia harganya dapat mencapai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per gram. Godaan keuntungan fantastis tersebut dapat mendorong penyelundupan narkoba melalui laut makin besar karena ketatnya pengawasan di perbatasan darat dan bandar-bandar udara. Dengan peta situasi tersebut, perlu percepatan penguatan postur pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Akselerasi tersebut semakin perlu karena sejujurnya armada TNI masih jauh dari ideal. Banyak kapal TNI AL sudah sangat tua, bahkan melampaui usia ideal pemakaian kapal perang selama 30 tahun. Kapal patroli Sigurot yang menangkap kapal Sunrise Glory misalnya, adalah kapal tua buatan tahun 1967. Tahun 1985 Indonesia mengoperasikannya sebagai hibah dari Australia. Kapal tua sulit mengejar kapal-kapal yang lebih baru dan canggih. Kapal tersebut akan efektif saat berupaya menangkap kapal-kapal yang juga uzur. Menurut Komandan Kapal Sigurot, salah satu penyebab kapal Sunrise Glory dapat ditangkap karena telah masuk terlalu jauh ke perairan dalam Indonesia. Selain banyak kapal yang telah tua, masalah lainnya adalah kekurangan jumlah kapal. Kekurangan kapal terasa sekali saat misalnya, KRI Oswald Siahaan-354 hanya berhasil menangkap satu dari 12 kapal pencuri ikan China di perairan Natuna pada Mei 2016. Kondisi jauh dari ideal juga dialami untuk pesawat patroli dan pengintaian laut, serta cakupan radar dan satelit, baik untuk misi pertahanan maupun keamanan laut. Percepatan pembangunan postur TNI juga dibutuhkan karena beragam ancaman selain narkoba dan pencurian ikan juga harus diatasi segera. Misalnya, terorisme, yang dapat bersimbiosis dengan pembajakan dan penyanderaan, lalu penyelundupan barang dan manusia (trafficking), dan sebagainya. Transportasi barang juga perlu dilindungi, terutama angkutan migas dan mineral, serta objek strategis semacam instalasi penambangan migas lepas pantai, kabel dan instalasi telekomunikasi bawah laut, dan lain-lain. Selain itu, ada ancaman pelanggaran wilayah oleh militer asing dan risiko eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Pemerintah memang telah melakukan pengadaan kapal-kapal baru. Kapal patroli dan kapal selam terbaru telah diadakan. Namun, kecepatan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) baru masih di bawah kebutuhan penggantian alutsista uzur. Salah satu masalah besar percepatan pembangunan sektor hankam adalah rendahnya anggaran yang dapat disediakan. Ada anggapan sektor hankam bukan salah satu sumber utama penerimaan negara. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah jika mengacu pada nilai penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini. Namun, nilai ekonomi dari sektor ini justru terletak pada fungsi penciptaan keselamatan dan keamanan bagi seluruh bangsa, serta stabilitas keamanan dalam negeri dan ketertiban umum. Tanpa keamanan personal dan umum, perekonomian negara dan swasta tidak berjalan. Sebagai contoh, dengan keamanan laut yang memadai di Selat Malaka transportasi migas dapat berlangsung. Data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) menunjukkan bila tahun 2011 sebesar 14,5 juta barel minyak mentah per hari diangkut melalui Selat Malaka, maka tahun 2016 menjadi 16 juta barel per hari. Sebaliknya, tanpa keamanan laut di perairan Somalia kapal MV Sinar Kudus yang mengangkut feronikel bernilai triliunan rupiah sempat dibajak. Beberapa kapal dan pelaut Indonesia juga dibajak dan disandera di perairan Filipina selatan. Sebagian dapat dibebaskan setelah pembayaran tebusan. Bila berbagai alutsista baru dapat diadakan, kebutuhan pertahanan dan keamanan dapat dipenuhi, termasuk pencegahan penyelundupan narkoba. Kapal dan pesawat dapat menjalankan beragam misi sekaligus, seperti patroli Gugus Keamanan Laut (Guskamla) untuk mencegah penyelundupan narkoba, barang dan manusia, pencurian ikan, perompakan, penyanderaan dan lain-lain. Keragaman misi tersebut merupakan bentuk efisiensi penggunaan aset negara yang dibeli dari uang rakyat. Sebaliknya, jika masing-masing institusi hankam harus melengkapi alat peralatan hankam masing-masing akan tercipta risiko kerugian negara dari inefisiensi. Bahkan, risiko kerugian negara akan bertambah jika kemampuan personal dan institusi tidak memadai, baik dalam pengoperasian peralatan maupun pemeliharaan, perawatan dan dukungan lain, seperti logistik, fasilitas parkir, training, dan pendidikan. Pesawat dan kapal dapat mengalami kecelakaan yang tidak perlu. Padahal, kemampuan personal dan institusi tersebut tidak dapat diperoleh dalam waktu dan anggaran yang terbatas. Dalam lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, manajemen alutsista sudah berjalan baik, meski kualitas dan integritasnya harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal berbeda terjadi pada BNN misalnya. Karena itu, untuk pencegahan penyelundupan narkoba dari laut BNN tidak perlu mengadakan kapal dan pesawat baru. Lebih baik BNN bekerja sama dengan institusi hankam, seperti TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sinergi antarlembaga juga diperlukan karena setiap lembaga memiliki kapabilitas yang berbeda satu sama lain. Pengendusan dan pembuktian keberadaan narkoba di kapal Sunrise Glory misalnya, tidak dilakukan oleh TNI. Justru aparat BNN dan Bea Cukai yang melakukan penyelidikan, sedangkan TNI berperan menangkap kapal dan menjaga keamanan operasi. Selain sinergi semua lembaga Indonesia, kerja sama internasional juga harus ditingkatkan. Pada level strategis kerja sama ekstradisi seperti dengan China yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 13/2017 harus dikembangkan, baik dengan negara lain maupun dalam bentuk yang lebih operasional. Selain itu, perlu kerja sama intelijen dan patroli terkoordinasi, seperti yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia dan Filipina di perairan Sulawesi dan Sulu. Program Our Eyes yang diinisiasi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu misalnya, dan didukung lima negara anggota ASEAN lainnya, juga dapat dikembangkan untuk mengantisipasi beragam ancaman keamanan. ●

Transparansi Pengadaan Alutsista

Transparansi Pengadaan Alutsista Fahmi Alfansi P Pane  ;   Alumnus Pascasarjana Manajemen Pertahanan Program Kolaborasi Universitas Pertahanan Indonesia dan Cranfield University, Inggris

                                                    KOMPAS, 14 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Putusan Pengadilan Militer memidana penjara seumur hidup Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi adalah momentum pemberantasan dan pencegahan korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan. Namun, momentum dapat hilang karena beratnya vonis mengesankan kasus korupsi besar (grand corruption) teratasi sistem yang ada. Terlebih, kasus itu menyangkut pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Amerika Serikat. Media massa antara lain menyebut pengadaan jet tempur F-16 dan helikopter serang Apache. Justru karena alutsista itu berasal dari AS, pengusutannya lebih mudah. Kemudahan pengusutan karena AS dan sebagian anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah memiliki standar pengadaan alutsista dan ekspor senjata yang ketat, terbuka, dan mudah ditelusuri aparat hukum sekiranya ada indikasi korupsi. Transparansi informasi juga menyangkut mekanisme ekspor alutsista AS, termasuk beragam barang bekas, seperti F-16 Blok 25 yang diekspor ke Indonesia. Mengungkap ekspor Badan Pemerintah AS yang mengurus ekspor senjata, yakni US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), telah menerbitkan informasi mengenai ekspor F-16 Blok 25 yang diperbarui dan ditingkatkan kapabilitasnya, serta helikopter serang Apache AH-64D, berikut rincian persenjataan dan radarnya, masing-masing satu dan dua hari setelah penyampaian pemberitahuan kepada Kongres AS tahun 2011 dan 2012. Mekanismenya adalah bila dalam 30 hari Kongres tak mengajukan keberatan, prosesnya berlanjut. Ekspor barang yang lebih kecil ke Indonesia juga diungkapkan, misal rudal udara ke permukaan Maverick (2012) dan rudal udara ke udara jarak menengah AIM-120C7 (2016). Meskipun tidak semua informasi pengadaan alutsista disampaikan kepada publik global secara terbuka, informasi tersebut masih dapat ditelusuri oleh Pemerintah Indonesia. Auditor internal Pemerintah Indonesia dan BPK, misalnya, dapat menelusuri apakah keterlambatan pengiriman alutsista karena keterlambatan atau kekurangan pembayaran dari pihak kita atau kendala teknis di pihak AS, seperti ketidaklengkapan suku cadang. Apalagi, April 2015, sebuah jet tempur F-16 dari Proyek Peace Bima Sena II gagal terbang dan terbakar. Ini memperkuat indikasi adanya masalah. Meskipun transparansi pengadaan alutsista dari AS dapat membantu pengusutan suatu kasus korupsi, kisahnya akan berbeda dalam pengadaan alutsista dari negara lain yang relatif lebih tertutup dari AS, seperti dari Rusia dan Tiongkok. Apakah keterlambatan rudal buatan Tiongkok C705 meluncur di hadapan Presiden Joko Widodo pada September 2016, misalnya, semata- mata kendala teknis ataukah itu petunjuk indikasi penyimpangan pengadaan? Mengenai transparansi pengadaan alutsista, Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan transparansi anggaran pertahanan dan pengadaan alutsista. Bahkan, di Kompas edisi 28 November 2016, ia meminta rencana induk pengadaan alutsista yang konsisten. Dengan demikian, tidak ada perubahan pembelian persenjataan. Masalahnya, transparansi tidak mungkin bersifat asimetris dan itu relatif sulit dipenuhi untuk pengadaan dari luar anggota NATO. Data lembaga riset pertahanan seperti SIPRI tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Hal ini terutama menyangkut biaya pengadaan alutsista, yang diasumsikan nilai alutsista bekas adalah 40 persen dari yang baru dan 66 persen untuk alutsista yang diperbarui. Padahal, pengusutan indikasi korupsi membutuhkan nilai yang pasti, bukan asumsi umum. Yang lebih penting adalah pengadaan alutsista bertujuan membangun kapabilitas penangkalan (deterrence) sehingga ancaman militer dan bersenjata dapat dicegah, termasuk perang terbuka. Penangkalan tidak akan efektif jika terlalu terbuka, apalagi jika pihak lain telah mengetahui pengadaannya telat dan kualitas senjatanya tidak setara dengan negara tetangganya. Transparansi terbatas Transparansi juga harus terbatas untuk pengadaan produksi sendiri, apalagi berasal dari riset anak bangsa. Selain dapat mengorbankan hak kekayaan intelektual, keterbukaan informasi berisiko menggagalkan riset tersebut. Pihak lain dapat mencegah akses pengadaan komponen tertentu yang belum dapat dibuat sendiri. Saat ini keunggulan antaralutsista semakin ditentukan oleh komponen tertentu, seperti radar AESA pada jet tempur. Konsistensi akan rencana induk lebih sulit diterapkan karena perubahan teknologi yang sangat cepat dan dinamika negosiasi antarnegara dan antarperusahaan. Terlebih, jika rencana induk memuat daftar belanja alutsista secara detail. Penentuan spesifikasi teknis tertentu malah seperti menyampingkan aturan umum pengadaan barang dan jasa, serta berisiko menghilangkan kompetisi terbuka di antara penyuplai. Perencanaan berbasis kapabilitas dapat menjadi jalan keluar sepanjang pengadaan alutsista terintegrasi dengan unsur-unsur pembangunan lini pertahanan (defence lines of development), seperti konsep dan doktrin, infrastruktur, latihan, personel, logistik, informasi, keterpaduan operasional, dan sebagainya. Dalam pengadaan tank tempur utama Leopard, infrastruktur penyimpanan baru disiapkan setelah keputusan pembelian dilakukan. Jika ini masih terjadi, kita perlu akselerasi pembenahan manajemen pertahanan. Pada akhirnya, komunitas pertahanan, baik disiplin strategi pertahanan maupun manajemen, industri dan teknologi pertahanan, perlu duduk bersama dengan komunitas aparat penegak hukum. Pengadaan alutsista perlu memiliki standar yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pelaku tanpa menoleransi keamanan informasi dan kapabilitas pertahanan. ●

Kawasan Halim dan Kereta Cepat Fahmi Alfansi P Pane  ;   Alumnus Magister Sains Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia

                                                     KOMPAS, 12 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Isi surat  Kepala Staf Angkatan Udara kepada Panglima TNI yang termuat di Kontan (4 Februari) telah menjelaskan ketidaksetujuan pimpinan TNI AU dan penolakan prajurit TNI AU atas rencana pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta transit di Kompleks Trikora, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Terkait kawasan Halim, ini adalah kontroversi kesekian kali sesudah perdebatan penggunaan Lanud Halim untuk penerbangan komersial, dan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan anak perusahaan penerbangan swasta atas pemanfaatan lahan TNI AU. Adapun terhadap proyek kereta cepat, sikap TNI AU melengkapi kontroversi lain, seperti upaya pencarian penjaminan negara terhadap kelangsungan proyek, risiko gempa dan tanah longsor, perizinan, risiko finansial bagi konsorsium BUMN, dan biaya konstruksi yang lebih mahal daripada proyek jalur Tiongkok-Iran. Keberatan TNI AU terhadap pembangunan stasiun kereta di sebagian areal Lanud Halim sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No 68/2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, pasal 6 merinci wilayah pertahanan yang antara lain terdiri dari pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara. Di bagian penjelasan, pangkalan militer atau kesatrian termasuk kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi. Dengan demikian, Kompleks Trikora dan seluruh permukiman prajurit yang berada di dalam pangkalan militer mana pun tergolong wilayah pertahanan yang menjadi lampiran PP tersebut. Secara prosedural, alih fungsi wilayah pertahanan dapat dilakukan sepanjang dinilai tak efektif dan tak efisien untuk kepentingan pertahanan, serta terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar (pasal 44). Untuk kepentingan pertahanan, keberadaan permukiman prajurit di kawasan Halim dinilai efektif dan efisien. Para prajurit dapat menjaga, memelihara, dan mendayagunakan seluruh aset dan instalasi pertahanan udara di Halim, seperti Komando Operasi AU I yang membawahi beberapa skuadron pesawat, termasuk skuadron angkut VIP/VVIP; Korps Pasukan Khas, dan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang mengoperasikan satuan radar dan gelar kekuatan rudal. Kedekatan prajurit dengan instalasi militer sangat penting karena, terutama dalam pertempuran udara, dalam tempo sekian menit dan detik menentukan hasil operasi. Apabila sebagian areal permukiman prajurit dialihfungsikan, prajurit akan sulit bersiaga 24 jam bila mereka terjebak kemacetan menuju fasilitas radar, rudal, dan operasi pesawat. Kemampuan kontrateror personel Korpaskhas juga akan menurun jika setiap hari atau saat terjadi serangan teroris di lapangan udara dan pesawat komersial harus menghadapi "teror" kemacetan, kebisingan, dan polusi transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan permukiman. Tak bisa dikompromikan Pembangunan stasiun kereta cepat dan transit di kawasan Halim tidak hanya akan berdampak pada pengurangan areal permukiman prajurit. Kawasan Halim akan makin padat oleh arus penumpang dan barang. Dampaknya, akan lebih besar daripada pemindahan sebagian penerbangan komersial karena kapasitas angkut kereta lebih besar daripada pesawat. Gangguan terhadap fungsi pertahanan dan keamanan akan semakin besar karena di sekitar stasiun akan selalu berdiri berbagai tempat usaha.  Padahal, penurunan kekuatan, kemampuan, dan gelar pertahanan udara tidak dapat dikompromikan sama sekali. Jenderal Besar Montgomery mengatakan, "if we lose the war in the air, we lose the war, and we lose it quickly". Sejarah Indonesia membuktikan, yang terawal dihancurkan Belanda dalam Agresi II adalah Lanud Maguwo (kini Adisutjipto), lalu menduduki pusat pemerintahan yang saat itu sudah berpindah ke Yogyakarta. Saddam Hussein dan Moammar Khadafy juga mengalami kekalahan dengan cepat setelah pertahanan udaranya dihancurkan lebih dulu. Bahkan, NIIS/ISIS yang mempraktikkan taktik perang hibrida juga terpukul dengan segera setelah serangan udara bertubi-tubi.  Presiden memang berwenang menetapkan kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar (pasal 44 ayat 3) untuk mengalihfungsikan suatu wilayah pertahanan. Namun, pertahanan dan keamanan juga mendorong dan menjamin pembangunan nasional. Pertahanan dan keamanan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor, pekerja, dan konsumen, serta menurunkan risiko serangan teroris dan kriminal bersenjata. Pertahanan dan keamanan yang kredibel juga mendorong pertumbuhan industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, serta penguasaan ilmu dan teknologi. Sebagian produk industri dan teknologi pertahanan tersebut nantinya dapat dikomersialkan, seperti yang dilakukan oleh industri pertahanan dan dirgantara Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan. Bahkan, pemeliharaan, perawatan, dan operasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga mendorong perekonomian karena sebagian jasa pemeliharaan dan pengadaan suku cadang dilakukan oleh BUMN dan swasta nasional. ●

Strategi Damai di Laut Fahmi Alfansi P Pane  ;   Alumnus Magister Sains Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia

REPUBLIKA, 04 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Bila sengketa di Laut Cina Selatan meningkat, kawasan Natuna dan perairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif dan batas landas kontinen, berikut cadangan migas di sana, akan terancam. Sekurang-kurangnya Indonesia menghadapi risiko keamanan bagi jalur komunikasi laut, transportasi barang dan energi, serta kapal nelayan. Untuk itu, Indonesia perlu mempunyai strategi damai, khususnya di dalam menangani konflik di laut. Strategi damai sangat diperlukan karena situasi taktis mengindikasikan eskalasi konflik. Setelah pernah menempatkan rig eksplorasi migas di Kepulauan Paracel Mei 2014, Cina mereklamasi Kepulauan Spratly. Adapun Amerika Serikat (AS) melakukan operasi psikologi untuk menyudutkan Cina dengan memublikasikan reklamasi Spratly menjelang Shangri-La Dialogue akhir Mei. Padahal, Menhan AS Ashton Carter mengatakan, Spratly direklamasi sejak 18 bulan lalu. Bahkan, Cina berencana memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Laut Cina Selatan, melengkapi ADIZ Laut Cina Timur. Ada beberapa usulan strategi damai untuk menangani konflik di laut, yang dapat disempurnakan oleh pengambil keputusan. Pertama, pengembangan kawasan sengketa di Laut Cina Selatan sebagai daerah pemanfaatan bersama secara damai, seperti pengelolaan migas, perikanan, sains, dan kepentingan publik lainnya. Kemaslahatan bersama diutamakan daripada kepemilikan dan kedaulatan teritorial di daerah sengketa. Hal serupa dapat dipertimbangkan pada kawasan sengketa lain yang tidak dapat diselesaikan secara diplomatik dan hukum. Usulan ini berangkat dari salah satu teori penyebab perang, yakni cumulative resources. Teori ini berbunyi, "perang lebih mungkin terjadi ketika penguasaan suatu sumber daya dapat melindungi atau memperoleh sumber daya lain" (Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict, hal. 105). Dengan teori ini terjelaskan bahwa penguasaan Kepulauan Spratly memungkinkan reklamasi (sumber daya lahan bertambah), lalu pembangunan pangkalan militer (sumber daya militer) dan fasilitas eksplorasi migas (sumber daya alam strategis), lalu memperoleh (perlindungan) ketahanan energi dan penerimaan negara. Karena itu, sumber daya yang akumulatif seperti Spratly seharusnya tidak dikuasai suatu pihak, tetapi manfaatnya terdistribusi merata. Konsep daerah pemanfaatan bersama secara damai bukan hal baru. Sejak 1967, dunia sudah menyepakati Outer Space Treaty (Traktat Antariksa) yang menjadi rujukan semua perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan semua negara. Isi pokoknya, antara lain, pemanfaatan antariksa untuk kepentingan semua negara dengan maksud damai, berstatus hukum sebagai kawasan kemanusiaan (the province of all mankind), larangan penempatan persenjataan, dan sebagainya. Karena itu, ketika AS-Eropa dan Rusia bersengketa soal Ukraina, AS dan Rusia tetap bekerja sama di International Space Station. Daerah pemanfaatan bersama ini mestinya dapat direalisasikan karena, misalnya, Cina bersedia memodali pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia (AIIB) bersama Jepang, Indonesia, dan lain-lain. Cina, AS, Australia, Indonesia, dan lainnya juga menyisihkan perselisihan ketika menggelar bantuan kemanusiaan, seperti pencarian korban pesawat MH 370, mulai dari Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, hingga Samudra Hindia. Kedua, menetapkan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) sebagai basis penyelesaian sengketa. UNCLOS juga perlu menjadi rujukan sikap politik, standar berkomunikasi, dan berdebat. Adanya UNCLOS dan perjanjian internasional lainnya minimal dapat mengurangi sifat anarki dalam hubungan internasional. Karakter itulah yang mendorong negara untuk memakai kekuatan militer. Dilihat dari situs PBB, seluruh negara anggota ASEAN telah meratifikasi UNCLOS, kecuali Laos, mungkin karena tidak mempunyai laut. Cina juga sudah meratifikasinya. Ironisnya, AS justru belum meratifikasi UNCLOS, padahal selalu menuntut kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. AS baru menyetujui implementasi ketentuan konservasi dan manajemen cadangan ikan yang bermigrasi. Hal ini ironis karena negara sekutu AS sudah meratifikasinya, yaitu Inggris (1997), Australia (1994), Selandia Baru (1996), dan Kanada (2003). Permintaan AS akan lebih mudah dipahami karena UNCLOS juga mengatur pelayaran kapal-kapal perang.  Dengan merujuk UNCLOS dan Treaty of Amity and Cooperation (Traktat ASEAN untuk Persahabatan dan Kerja Sama), ASEAN dan Cina telah menyepakati Deklarasi Tata Berperilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002. Para diplomat Indonesia perlu memprioritaskan penyelesaian tata berperilaku (code of conduct) sehingga lebih memperkuat komitmen penyelesaian damai. Ketiga, peningkatan diplomasi pertahanan, termasuk prosedur pembangunan kepercayaan (confidence building measures/CBM). Misalnya, patroli bersama, seperti usulan Menhan RI Ryamizard Ryacudu, inisiatif kerja sama dalam studi keamanan, latihan militer, dan sebagainya. Tetapi, yang juga penting adalah keterbukaan informasi mengenai senjata yang dapat dipersepsikan sebagai peningkatan agresivitas, seperti kapal induk, kapal selam, sistem peluncur rudal, dan senjata nuklir. Keempat, peningkatan kerja sama sipil dan militer antarnegara dalam operasi kemanusiaan, bantuan bencana alam, survei hidrologi dan oseanografi, SAR, pendidikan pertahanan, dan sebagainya. Forum Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) juga harus diperkuat, apalagi telah diakui dalam Chinese Military Strategy (buku putih Cina, 26 Mei 2015). Bahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menggelar forum retreat yang lebih cair seperti KTT APEC 2013 di Bali. ●

Pemimpin Pembangunan Pertahanan Fahmi Alfansi P Pane  ;   Tenaga Ahli DPR RI

REPUBLIKA, 05 April 2014

                                     

                                                                                         

                                                             

Indonesia memang kekurangan radar militer, pesawat tempur, tank tempur utama, sistem rudal pertahanan udara, kapal perang, kapal selam, perlengkapan pelindung personel, dan sebagainya. Indonesia juga kekurangan radar sipil, pesawat komersial, kapal angkutan, jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi yang aman dan berkecepatan tinggi, dan lain-lain. Tetapi, di banding sektor lain, masalah pertahanan lebih kompleks, sehingga solusinya bukan sekadar meningkatkan anggaran. Masalah pertahanan lebih pelik karena perencanaan anggaran pertahanan bersifat lebih terbatas, bahkan pada tingkat tertentu seharusnya digolongkan sebagai rahasia negara. Pada satu sisi, ini baik karena melindungi informasi strategis. Tetapi pada sisi lain, ada risiko pemanfaatan ketertutupan informasi untuk kepentingan pribadi. Masalah lain yang lebih besar adalah belanja alat utama sistem senjata (alutsista) dan instrumen nonalutsista tidak semudah pembelian alat-alat sipil. Anggaran besar tidak menjamin kita dapat, lebih tepatnya boleh, membeli alutsista sesuai kebutuhan kita. Negara produsen mempunyai kebijakan politik dan keamanan tertentu yang memengaruhi alutsista apa yang dapat dibeli, utamanya kapabilitasnya. Rencana pembelian pesawat F-16 Blok 52 oleh suatu negara besar di Asia Tenggara misalnya, bisa jadi dipandang meningkatkan risiko keamanan bagi Singapura yang mempunyai pesawat berkapabilitas sama. Negara produsen pun berkeputusan menjual pesawat F-16 Blok 25 yang berkapabilitas lebih rendah. Jangankan Indonesia yang bukan anggota aliansi pertahanan mana pun, bahkan negara sekutu pertahanan dari negara besar juga tidak selalu memperoleh akses teknologi dan kapabilitas sesuai kebutuhannya. Sebagian alutsista juga tidak tersedia di pasar (over the counter). Karenanya, harus dibeli setelah serangkaian negosiasi tertutup, terutama untuk berbagai sistem persenjataannya. Beberapa alutsista diproduksi bersama, tetapi dalam banyak kasus terjadi penundaan penyelesaian bertahun-tahun, ketidaktepatan komitmen semua pihak akan besar investasi, perubahan politik luar negeri, dan lain-lain. Misalnya, produksi bersama pesawat F-35 oleh AS dan beberapa sekutu NATO. Rencana produksi bersama pesawat tempur KFX/IFX oleh Indonesia dan Korea juga tertunda begitu Presiden Korea Park Geun-hye berkuasa. Saat ini, ke dua negara sepakat memproduksi bersama kapal selam. Tetapi, perubahan lingkungan strategis di Semenanjung Korea akhir-akhir ini dapat kembali memengaruhi keputusan para pemimpin negara. Karena itu, presiden mendatang sebaiknya paham urusan pertahanan, luar negeri, dan keamanan nasional yang sangat kompleks dan dinamis, penuh ketidakpastian, dan risikonya sangat tinggi. Kepribadian dan integritasnya juga harus baik. Ahli strategi, dan pandai memprediksi situasi sementara informasi sangat terbatas. Dia juga harus berdeterminasi tinggi, dan tidak mau visinya mem bangun pertahanan dikalahkan oleh kendala regulasi, birokrasi dan politik. Terlebih, presiden mendatang harus mampu mereduksi ketergantungan kita akan alutsista impor, yang menurut data Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 mencapai sekitar 86 persen untuk TNI, dan 87,5 persen untuk Polri. Adapun soal anggaran pembangunan pertahanan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengupayakannya dan memperbaiki implementasinya dari tahun ke tahun. Dari beberapa dokumen pemerintah terlihat bahwa pada periode tahun fiskal 2005-2009, total realisasi anggaran Kemenhan hanya mencapai sekitar Rp 141 triliun. Namun, pada periode kedua pemerintahan SBY, total realisasi anggaran tahun 2010- 2013, ditambah anggaran tahun 2014 mencapai sekitar Rp 334 triliun. Salah satu terobosan Presiden SBY adalah melahirkan Keppres No 35/2011 yang mengalokasikan dana tambahan maksimal Rp 57 triliun khusus untuk alutsista. Sungguh pun Presiden SBY sudah melakukan perbaikan, namun kepemimpinannya terhambat regulasi, birokrasi, dan politik. Riset tesis penulis (2013) menemukan bahwa pelaksanaan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak dapat mengatasi masalah kesenjangan posisi, kewenangan, dan informasi antara menkeu, menteri bappenas, menhan, panglima TNI dan jajarannya. Pertemuan trilateral, sidang kabinet hingga rapat-rapat dengan DPR sering dilakukan, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Menkeu. Presiden mendatang sebaiknya mengarahkan seluruh menteri dan pejabat terkait untuk mengambil keputusan pembangunan pertahanan secara bersama. Kolaborasi itu menciptakan kepercayaan, sehingga anggaran yang direncanakan dan dilaksanakan akan lebih besar. Pemimpin mendatang juga perlu mengonsolidasikan kapabilitas pertahanan untuk operasi kemanusiaan. Indonesia adalah negeri rawan bencana (ring of fire). Dalam berbagai bencana alam, TNI/Polri mampu memberikan bantuan segera. Tetapi, kita butuh kapabilitas untuk menolong lebih cepat, lebih baik dan di tempat yang lebih banyak secara simultan. Ini diselaraskan dengan operasi kemanusiaan ke luar negeri, termasuk ke kawasan mayoritas Muslim yang lebih mudah percaya dengan anggota TNI/Polri. ●

Manajemen Pertahanan Fahmi Alfansi P Pane  ;   Tenaga Ahli DPR RI

REPUBLIKA,  11 Maret 2014

                                                                                         

                                                                                                             

Musibah ledakan gudang amunisi TNI di Pondok Dayung, Jakarta adalah momentum perbaikan manajemen pertahanan Indonesia. Perbaikan tersebut perlu dimulai dengan penerapan system thinking, yang berarti melihat adanya hubungan saling terkait antara insiden arus pendek listrik, gudang tua, kekurangan pendingin udara, padatnya fasilitas TNI pada ruang yang terbatas dan berdekatan dengan kawasan strategis perekonomian, jumlah korban, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut juga terpengaruh kondisi lingkungan di luar TNI, dan hanya bisa dipahami sekaligus diselesaikan sebagai suatu sistem daripada diselesaikan secara terpisah dan sektoral.  Bila program perbaikan masih bersifat atomistik dan sektoral, misalnya memperbaiki instalasi listrik dan memperbarui fasilitas perbekalan amunisi, tetapi tidak membenahi seluruh komponen sistem, maka musibah serupa akan timbul dan berkonsekuensi lebih besar. Bangsa ini memang mengakui pandangan holistik, tetapi tidak konsisten dalam implementasinya. Pertahanan negara misalnya, dinyatakan sebagai sistem pertahanan semesta (Pasal 1 UU Pertahanan Negara). Namun, konsepsi, strategi dan postur operasional dari sifat kesemestaan itu belum terumuskan. Apakah konsep perang gerilya era revolusi kemerdekaan masih relevan pada era globalisasi, teknologi informasi dan senjata strategis? Bagaimana formula dan strategi pertahanan nirmiliter mengatasi ancaman nonmiliter, seperti liberalisasi pikiran generasi muda, pemakaian bahan sintetik dalam makanan dan pangan impor, segregasi antarsektor dan antarlembaga, juga tidak dipedulikan. Situasi serupa juga terlihat pada penataan ruang, termasuk wilayah pertahanan. Dari Pasal 1 UU Penataan Ruang tertera wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, termasuk kawasan strategis nasional. Tetapi, jangankan percepatan penetapan wilayah pertahanan dan keamanan secara definitif, peraturan pelaksanaannya juga belum tertuntaskan, sedangkan seluruh sektor lainnya relatif lebih maju. Dampaknya adalah beberapa wilayah pertahanan yang seharusnya permanen seperti telah dialihfungsikan, misalnya Bandara Halim. Sebagian yang lain berjalan tumpang tindih, seperti pada banyak pelabuhan laut dan udara, dan terutama di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya, termasuk di Pangkalan Pondok Dayung.  Pengembangan kapabilitas setiap sektor dan lembaga di sana akan terhambat, dan biasanya pertahanan adalah urutan ter akhir untuk diperhatikan. Selain itu, manajemen keamanan fisik setiap institusi tidak akan optimal karena keterbatasan ruang dan relasi satu sama lain yang bukan komplementer. Relasinya saling menggantikan, seperti halnya model "gun vs butter" pada konsep ekonomi. Bila kepentingan pertahanan dikalahkan oleh program pengentasan kemiskinan, kelaparan, pembangunan kantor pemda, dan sejenisnya, itu mungkin dapat didiskusikan. Di sekitar landasan pacu bandara misalnya, petani setempat dibolehkan menanami lahan. Tetapi, ketika kepentingan pertahanan juga dikalahkan oleh kepentingan komersial, usaha besar, apalagi investor asing, maka pembiaran situasi ini pasti menggerus kapabilitas pertahanan kita. Terlebih, jika pengalihan fungsi dilakukan untuk areal yang luas dan permanen, maka kehilangan kawasan strategis tersebut tidak akan tergantikan. Penyebabnya bukan sekadar komersialisasi, tetapi juga komitmen perawatan yang rendah. Adanya pandangan sektoral, atau bahkan tidak peduli pada pertahanan, juga terlihat dari realisasi anggaran percepatan pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk pemenuhan kekuatan pokok minimal (MEF) TNI. Presiden sudah menerbitkan Keppres No 35/2011 yang mengalokasikan tambahan anggaran (on top) sebesar-besarnya Rp 57 triliun pada periode 2010-2014. Untuk tahun ini, masih ada pagu sekitar Rp 27 triliun, yang seharusnya bisa digunakan untuk pelunasan pembelian alutsista strategis. Namun, Menkeu Chatib Basri menegaskan uang Rp 27 triliun itu tidak ada (detik.com, 27/2). Di satu sisi, anggaran pendapatan negara terbatas, dan sejak beberapa tahun fiskal terakhir realisasinya meleset karena realisasi lifting (produksi siap jual) jauh di bawah asumsi APBN, depresiasi rupiah, dan belum optimalnya pendapatan sumber daya alam. Pada sisi lain, anggaran pengeluaran meningkat tajam. Menurut Kementerian Keuangan (2013) dalam Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia, terdapat belanja wajib selain anggaran pendidikan, seperti pembayaran bunga utang, subsidi, transfer ke daerah, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, belanja wajib itu bertambah karena pembentukan lembaga-lembaga baru adhoc, pemekaran wilayah, transfer ke daerah otonom yang berpendapatan asli daerah minim tetapi belanja pegawai dan barangnya sangat besar, subsidi energi dan pangan yang tidak produktif. Muncul pertanyaan, bila pembayaran bunga utang adalah wajib, mengapa belanja pertahanan untuk menjaga negara dan keselamatan bangsa dianggap bukan wajib? Apakah dinamika di Ukraina, Suriah, Libya, Laut China Selatan, aliansi pertahanan di Asia Tenggara, dan ancaman nyata perang siber (cyber warfare) belum cukup mewajibkannya? Kesenjangan perspektif inilah yang perlu dijembatani dengan pola system thinkingoleh para pengambil keputusan strategis. Mereka pun perlu mengubah proses pengambilan keputusan pembangunan pertahanan, sebagaimana bidang strategis lainnya, dari berjenjang dan otoritatif menjadi kolaboratif. ●