Eskalasi Rivalitas AS Tiongkok

Eskalasi Rivalitas AS Tiongkok I Gede Wahyu Wicaksana  ;   Dosen Hubungan Internasional FISIP Unair Surabaya

                                              MEDIA INDONESIA, 04 April 2018

                                                           

DUA perkembangan penting berlangsung dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pertama, pemberhentian Menlu Rex Tillerson dan diganti mantan Direktur CIA Mike Pompeo. Kedua, Trump didampingi sang menlu baru mendeklarasikan perang dagang terhadap Tiongkok. Di permukaan kelihatan seperti reposisi biasa, tetapi jika dibedah lebih dalam akan tampak nuansa pergeseran strategis, yakni eskalasi rivalitas AS Tiongkok. Realitas geopolitik yang harus diantisipasi RI. Selama satu dekade Washington terjebak dalam dilema menentukan arah kebijakan luar negeri terhadap Beijing. Di satu sisi kalangan konservatif di Kongres maupun Gedung Putih meyakini AS harus tegas merespons kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok dengan cara disebut rebalance. Kelompok moderat pada intinya sepakat dengan rebalance, tetapi dalam koridor diplomasi organisasi internasional, dikenal sebagai institutional balancing. Alasannya mereka menyadari bahwa ekonomi AS dan Tiongkok saling bergantung. Sejak 2010 tidak kurang dari US$80 miliar investasi Tiongkok menopang sektor industri padat karya AS. Volume interdependensi tumbuh sekitar 5% setahun (menurut survei IMF 2015). Pada gilirannya Tiongkok ialah mitra ekonomi terbesar AS mengalahkan Jepang dan Uni Eropa. Pada era Presiden Barack Obama, solusi yang ditempuh ialah membentuk Trans-Pacific Partnership (TPP) sebuah kemitraan dagang lintas benua beranggotakan 12 negara, termasuk rival klasik Tiongkok di Asia Tenggara seperti Filipina dan Vietnam serta adidaya ekonomi Jepang. Tujuannya menciptakan sebuah zona perdagangan bebas multilateral berstandar tinggi (WTO plus). Fokus AS pada perlindungan kekayaan intelektual dan energi bersih yang mewakili concern terhadap aktivitas pembajakan Tiongkok. Beijing bereaksi dengan inisiatif Kemitraan Asia Timur mencakup pula Jepang dan Korea Selatan. Namun, Tokyo enggan menanggapi dan malah mengajukan skema sendiri. Sebagai jalan tengah RI dan ASEAN membuat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Akhirnya Tiongkok memutuskan bergabung RCEP. Forum RCEP hampir sama TPP, hanya lebih fleksibel untuk urusan hak cipta dan energi ramah lingkungan. Dalam konteks ini AS dan Tiongkok berhadapan dalam kompetisi regionalisme dan integrasi ekonomi di Asia Pasifik. Pada 2015 TPP berhasil menuntaskan negosiasi internal mereka dan Obama secara resmi menyatakan telah berdiri sebuah lembaga perdagangan baru yang sportif dan efektif. Sindiran politik untuk tim RCEP yang masih bolak-balik tanpa hasil. Salah satu penyebabnya ialah standar mana yang hendak dirujuk, ASEAN atau Tiongkok dalam RCEP. Di tengah kegalauan, pada awal 2017 Beijing kembali melontarkan ide pentingnya Asia untuk Asia. Artinya, kekuatan non-Asia seperti AS harus disingkirkan. Hal ini tentu berkaitan dengan perubahan kebijakan AS di bawah Trump yang keluar dari TPP lalu memilih pendekatan bilateral intensif untuk menarik sekutu bisnis Tiongkok. Sebagai balasan Tiongkok mengajak 11 anggota TPP yang tersisa membuat wadah lain, Free Trade Agreement of the Asia Pacific (FTAAP). Kembali ke Washington, silang pendapat mewarnai kabinet Trump. Saat masih menjadi menlu, Tillerson tergolong moderat. Tillerson optimistis soal masa depan TPP dan hubungan dengan Tiongkok. Agaknya, Trump lebih suka figur 'howkish' Pompeo, yang berlatar pendidikan militer, hukum, dan diplomasi. Saat memimpin CIA, konsentrasi kerja Pompeo pada pengumpulan informasi kritis perkembangan ekonomi dan pertahanan Tiongkok. Blakblakan tentang kemungkinan invasi ke Semenanjung Korea, Pompeo mengingatkan Beijing tidak mencampuri urusan AS. Pas dengan visi dan kepribadian Trump, Menlu baru siap melancarkan yang disebutnya offensive diplomacy. Perang dagang dengan Tiongkok, AS akan memberlakukan peningkatan tarif terhadap 1.300 item ekspor Tiongkok senilai US$60 miliar pada 2018 dan di proyeksi meningkat secara progresif untuk empat tahun ke depan. Pembatasan investasi AS di Tiongkok pun akan segera dijalankan dengan estimasi kerugian Tiongkok mencapai US$26 miliar/tahun. Menanggapi Trump, Dubes Tiongkok di Washington lantang mengatakan negaranya tidak akan mundur sampai akhir. Dari Beijing merebak spekulasi bahwa Tiongkok akan mempercepat perundingan perdagangan bebas Asia Pasifik guna mengunci langkah AS. Apa pun yang akan terjadi dengan AS dan Tiongkok, apakah perang dagang global atau persaingan nasionalisasi ala dasawarsa 1980-an, RI wajib mawas diri. Lewat ASEAN Jakarta sudah telanjur masuk ke geometri regionalisme Asia Pasifik yang rumit. Berangkat dari AFTA, ASEAN+3, ASEAN+6 kemudian menjadi Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, hingga gagasan Komunitas Asia Timur lewat RCEP. Semuanya proyek diplomasi megah, mahal, dan ambisius. Belum lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang jalan di tempat. Apa kontribusi berbagai institusi regional itu buat kepentingan nasional kita? Jawaban Kemenlu selalu normatif, demi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan dan mendukung perekonomian bangsa. Faktanya tidak pernah ada orde stabil dan aman tanpa dukungan AS dan Tiongkok. Ketika Washington dan Beijing semakin larut dalam kontestasi ekonomi dan pasti diikuti dengan kejutan-kejutan strategis, di mana Jakarta? Kebijakan RI bebas aktif, tidak mau terseret dinamika tetapi ingin terus mengambil untung dari situasi yang berkembang, dinamakan hedging. Cara pikir yang mudah dimengerti pada tataran teoritis, sulit ditemukan bukti empiris. Sementara ASEAN tidak lagi otonom, RCEP mengambang, apalagi diplomasi poros maritim dunia tanpa arah, adakah alternatif agar Indonesia bisa berkiprah? Menlu Pompeo dikabarkan segera melawat ke Asia dan bisa jadi mampir di Jakarta atau hadir perhelatan ASEAN Regional Forum bulan depan. Momentum diplomatik ini semestinya dimanfaatkan Jakarta untuk menawarkan ide realistis. Misalkan, prakarsa kemitraan dua negara yang sejak 2015 belum dioptimalkan. Daripada menghabiskan tenaga di arena diplomasi berlapis, RI lebih baik mencoba bilateralisme. Di samping proses pembicaraan lebih cepat, hasil juga lebih terukur. ●

Mengantisipasi Politik Infrastruktur Tiongkok

Mengantisipasi Politik Infrastruktur Tiongkok I Gede Wahyu Wicaksana  ;   Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya

                                                        JAWA POS, 15 Mei 2017

                                                           

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok, pada 14–15 Mei 2017. Ada 29 kepala negara, termasuk pimpinan PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang hadir dalam KTT yang bermakna strategis bagi Tiongkok itu. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan internasional. Kepentingan Tiongkok adalah memajukan proyek raksasa One Belt One Road (OBOR), mencakup program Jalur Sutra (Silk Road). Yakni pembangunan infrastruktur perdagangan lintas benua yang menghubungkan wilayah barat daratan Tiongkok yang terisolasi dengan Asia Tenggara, terus ke Samudra Hindia dan menuju Laut Mediterania. Tujuannya ialah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dalam negeri yang timpang antara daerah barat yang terbelakang dan timur yang sudah mapan. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dilakukan ekspansi besar-besaran ke Asia Tenggara sebagai akses transportasi laut utama. Megaproyek infrastruktur maritim dibangun melalui kerja sama bilateral. Misalnya dengan Thailand, Malaysia, dan Pakistan. Indonesia juga masuk dalam skema Jalur Sutra. Dua pilar pendanaan internasional didesain dalam Silk Road Fund (SRF) bernilai USD 40 miliar dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan modal awal USD 100 miliar. Pada 2016, investasi Jalur Sutra di Pakistan saja sudah mencapai USD 50 miliar dan di Malaysia USD 40 miliar. Dana disalurkan khusus untuk konstruksi pelabuhan dan sarana penunjang industri maritim, termasuk sistem pengamanan laut supercanggih. Sedangkan Indonesia memperoleh USD 5 miliar dan baru USD 680 juta yang terealisasi di sektor eksplorasi sumber daya alam. Cukup ironis. Sebab, dibanding Pakistan dan Malaysia, potensi kemaritiman Indonesia jauh lebih unggul. Posisi geostrategis Nusantara diakui secara eksplisit oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping ketika mendeklarasikan Jalur Sutra empat tahun lalu. Selain itu, ketika berkunjung ke Beijing pada Maret 2015, Jokowi menyatakan hendak mengintegrasikan tol laut dengan Jalur Sutra. Gagasan tersebut disambut baik oleh Xi Jinping yang menjanjikan kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan teknologi dengan investasi USD 50 miliar. Artinya, hingga kini hanya 10 persen komitmen yang terpenuhi. Banyak pihak menyampaikan penyebabnya klasik. Pemerintah dan swasta Tiongkok terganggu permasalahan penyediaan lahan, birokrasi rumit, dan persepsi negatif terhadap komunis. Memang Jokowi sendiri berusaha keras menangani segala rintangan investasi, termasuk memenangkan konsorsium Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, demi menarik lebih banyak penanaman modal Negeri Panda itu. Namun, hasilnya belum signifikan. Padahal, para pejabat tinggi di Beijing seperti Menteri Perdagangan dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Zhong Shan berkali-kali mengutarakan niat untuk meningkatkan realisasi dana Jalur Sutra di Indonesia. Pasti ada sesuatu. Antusiasme pemerintah untuk berpartisipasi dalam KTT Beijing didorong keinginan menyelesaikan berbagai ganjalan nonteknis yang menghambat investasi Tiongkok. Dalam konteks ekonomi, upaya yang dimaksud tentu positif. Apalagi bila dikaitkan dengan percepatan capaian proyek strategis nasional di sektor kemaritiman, termasuk implementasi tol laut. Tetapi, perlu dicermati, Jalur Sutra punya implikasi politik bagi Indonesia. Logikanya sederhana. Jika Tiongkok benar-benar tertarik menanamkan modal karena murni alasan ekonomi, mengapa tidak langsung dilaksanakan? Sebaliknya, mengapa bantuan Jalur Sutra amat mudah digelontorkan ke Pakistan dan Malaysia? Pakistan adalah sekutu politik dan militer lama Tiongkok. Beijing dan Islamabad membina aliansi menghadapi India. Sedangkan Malaysia sebelumnya tidak punya relasi politik spesial dengan Tiongkok. Setelah ketegangan antara Kuala Lumpur dan Beijing soal sengketa Laut China Selatan (LCS) mereda, barulah kerja sama ekonomi mereka meningkat. Ada konsesi politik di balik infrastruktur Jalur Sutra. Pertama, Beijing sudah secara jelas menyatakan ingin menyambung kekuatan laut Tiongkok–Indonesia melalui Natuna. Artinya, Beijing menunggu perubahan sikap Jakarta mengenai kedaulatan Tiongkok atas Nine-Dash-Line yang menjangkau perairan Natuna. Poin itu strategis bagi Tiongkok bukan semata karena proyeksi kekayaan bawah laut, tetapi menyangkut ambisi teritorial jangka panjang. Memang wilayah Indonesia tidak akan diduduki. Tiongkok hanya mau mendapat ruang lebih luas di lautan yang selama ini diawasi ketat oleh kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat (AS). Kedua, peluncuran Jalur Sutra disusul sebuah reorientasi kebijakan keamanan Tiongkok. Pada 11 Januari 2017 Beijing memublikasikan buku putih keamanan internasional Tiongkok yang secara tegas menyebutkan bahwa Asia akan lebih baik tanpa AS. Awalnya tidak banyak komentar serius yang muncul. Wajar saja jika sebuah negara besar memiliki dokumen strategis. Namun, gelagat Tiongkok semakin kuat. Setelah pelantikan Donald Trump, Beijing kian agresif. Para pejabat pertahanan dikirim ke Asia Tenggara dan Rusia untuk menginisiatori kemitraan baru yang disebut Transnational Maritime Collaboration. Perdana Menteri Li Keqiang menyerukan agar negara-negara Asia segera meninggalkan kebiasaan usang, yaitu meminta tolong ke Washington kalau ada masalah keamanan. Berpalinglah ke Beijing, ujar Li. Merespons provokasi Beijing, Washington menyebut Tiongkok sedang bermain petasan. Penasihat keamanan nasional H.R. McMaster dengan bahasa kurang diplomatis mengatakan bahwa Asia tanpa Amerika akan guncang. Saling sahut antara Beijing dan Washington mungkin belum menimbulkan efek politik besar. Meski begitu, corak kepemimpinan ambisius dan asertif Xi Jinping dan Trump yang susah ditebak cukup jadi landasan empiris buat Jakarta untuk mawas diri. Dimensi politik KTT infrastruktur mudah dibaca. Yang diundang di antaranya adalah Uni Eropa dan PBB, dua lembaga yang bagi Trump bukan lagi teman menguntungkan. Jadi, Tiongkok menggandeng siapa saja yang diremehkan Trump. Sayangnya, belum ada kebijakan jelas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok. Semua normatif; bebas aktif, saling menguntungkan, dan tidak melanggar kepentingan nasional. Tiongkok adalah aktor unik yang harus dihadapi dengan strategi khusus. Paling tidak Jakarta menyiapkan formula dua arah. Jangan sampai kebutuhan investasi membuat Indonesia tunduk pada politik infrastruktur dan akhirnya terseret dalam rivalitas adidaya. ●

Indonesia dan ASEAN

Indonesia dan ASEAN I Gede Wahyu Wicaksana  ;  Dosen Hubungan Internasional FISIP Univesitas Airlangga Surabaya

                                              MEDIA INDONESIA, 29 April 2017

http://www.mediaindonesia.com/news/read/102694/indonesia-dan-asean/2017-04-29

                                                           

MEMBUAT ASEAN menjadi organisasi antarbangsa dan antarmasyarakat Asia Tenggara yang kuat, modern, dan terintegrasi demi perdamaian dan kesejahteraan bersama ialah agenda utama KTT ASEAN ke-30 yang dilaksanakan pada 26-29 April 2017 di Manila Filipina. Para pemimpin 10 negara anggota ASEAN optimis akan mampu menciptakan perubahan positif di Asia Tenggara dan kawasan sekitar, bahkan di dunia yang sedang dilanda ketidakpastian ekonomi dan politik. Berkaca dari keberhasilan membangun stabilitas dan keamanan setelah 50 tahun didirikan, ASEAN yakin dapat terus eksis dan bermanfaat bagi banyak pihak. Sebagai pendiri ASEAN, peran dan kontribusi Indonesia luar biasa. Keberhasilan yang dicapai ASEAN tidak bisa dilepaskan dari konsistensi serta pengorbanan Indonesia untuk mengimplementasikan setiap kebijakan yang disepakati ASEAN. ASEAN tanpa Indonesia tidak akan berfungsi seperti sekarang ini. Dalam konteks diplomasi, apa yang disebut dengan The ASEAN Way, yakni prinsip-prinsip interaksi sesama negara anggota yang meliputi noninterfearence atau tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota ASEAN, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan penyelesaian konflik dengan cara damai merupakan kultur kepolitikan Indonesia yang terefleksi dalam arena multilateral ASEAN. Berkat The ASEAN Way pula kawasan ASEAN tetap bisa stabil dan maju meskipun di berbagai belahan dunia lain berkecamuk perang dan pertikaian antarbangsa. Indonesia juga sudah berhasil mendorong pengembangan mekanisme kelembagaan regionalisme ASEAN hingga mencakup aktor politik dan ekonomi penting di Asia Pasifik dan Uni Eropa. Oleh sebab itulah, ASEAN bukan saja tampil sebagai model perhimpunan internasional yang mapan, tetapi menginspirasi pembentukan lembaga kerja sama antarbangsa di berbagai kawasan lain. Posisi Indonesia makin tergerus Atas dasar inilah, sebetulnya Indonesia berhak mengklaim posisi sentral dalam organisasi ASEAN. Bukan karena ukuran kuantitatif seperti luas wilayah dan jumlah penduduk sebagai modalitas nasional, melainkan kiprah Indonesia untuk menyatukan dan meningkatkan kekuatan ASEAN. Namun, perkembangan setidaknya selama dua dekade terakhir mengindikasikan posisi strategis Indonesia semakin tergerus beberapa faktor. Pertama, krisis multidimensional di dalam negeri yang menyebabkan negara-negara tetangga dan masyarakat internasional pada umumnya mempersepsi Indonesia sebagai negara lemah. Karena itu, kepemimpinan Indonesia pun kerap dipertanyakan dan yang paling serius ialah ada anggapan ASEAN membutuhkan kepemimpinan politik baru pascaIndonesia. Kedua, berkaitan dengan faktor pertama, kehadiran faktor eksternal seperti Tiongkok yang kian intensif masuk ke ASEAN melalui jalur perdagangan dan investasi ternyata merongrong integrasi politik dan sentralitas ASEAN. Memang banyak kalangan diplomat yang menolak argumen ini terutama demi menjaga kekompakan ASEAN. Fakta menunjukkan dalam kasus yang melibatkan hubungan ASEAN Tiongkok, misalkan sengketa di Laut China Selatan (LCS), perang dagang dan monopoli, hingga gesekan sosial budaya, sikap ASEAN tidak pernah padu. Beberapa negara anggota enggan menanggapi karena takut kehilangan dukungan ekonomi dan politik Tiongkok. Tuan rumah KTT Filipina dengan tegas meminta ASEAN untuk tidak memaksa Tiongkok patuh pada norma dan prinsip ASEAN khususnya dalam sengketa LCS. Hal ini tentu bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Dalam bidang ekonomi inisiatif konektivitas maritim Tiongkok yang dirancang melalui skema One Belt One Road atau jalur sutra dari Tiongkok melintasi Asia Tenggara hingga ke Mediterania kelihatan lebih maju dan berkembang jika dibandingkan dengan proyek konektivitas ASEAN. Beberapa negara anggota justru lebih antusias membangun kemitraan perhubungan maritim bersama Tiongkok daripada sesama anggota ASEAN. Barangkali kucuran modal besar-besaran dari perbankan Tiongkok untuk membiayai aneka ragam pembangunan infrastruktur maritim di lingkungan ASEAN sangat berpengaruh secara politis terhadap pelemahan solidaritas ASEAN. Akhirnya, rasionalitas juga yang menentukan pilihan saat berhadapan dengan Tiongkok. Belum lagi soal rivalitas klasik aktor-aktor eksternal lain seperti Amerika Serikat, India, Jepang, dan Rusia yang semuanya mengincar ASEAN sebagai pasar dan sekutu potensial. Setiap negara anggota ASEAN punya fokus kebijakan luar negeri berbeda terhadap mereka. Akibatnya, produk diplomasi ASEAN melalui media institusi KTT Asia Timur, ASEAN Regional Forum dan Indo-Pacific Parternership sering kali gagal di lapangan. Ketiga, muara dari dinamika yang tengah berlangsung adalah masa depan ASEAN cenderung dipengaruhi aktivitas 'pemain asing' daripada kehendak internal. Tidak bisa dipungkiri panggung geopolitik Asia Pasifik yang semakin terhubung karena kekuasaan kapital merupakan tantangan paling besar bagi sentralitas ASEAN. Gejala ini bisa diamati dengan jelas pada berbagai kasus saat negara anggota ASEAN lebih mendahulukan kepentingan bersama negara non-ASEAN daripada sesama anggota ASEAN. Jadi apa yang disebut Indonesia sebagai ekosistem perdamaian dan kesejahteraan ASEAN sebenarnya baru terwujud dalam tataran normatif, belum terealisasi ke dalam kerangka kolaborasi yang sepenuhnya efektif. Dan sekaligus tantangan ke depan buat Indonesia untuk merevitalisasi kepemimpinan di ASEAN. ●

Mencermati Dinamika Strategis Asia Timur

Mencermati Dinamika Strategis Asia Timur I Gede Wahyu Wicaksana  ;   Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga

                                                   JAWA POS, 18 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah mengirim sinyal sedang terjadi perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Timur yang melibatkan tata kelola hubungan Washington dengan Beijing. Sebagai aktor yang aktif dalam menciptakan stabilitas regional Asia-Pasifik, Indonesia perlu mencermati betul dinamika yang muncul. Tidak bisa disangkal, kebijakan kedua negara adidaya, baik AS maupun Tiongkok, berpengaruh signifikan terhadap arah dan substansi kebijakan luar negeri Indonesia. Awal Februari, Menteri Pertahanan James Mattis berkunjung ke dua sekutu terdekat AS, yakni Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Tujuan Mattis ialah menepis berbagai spekulasi yang sempat berembus, terutama pada masa kampanye Trump mengenai nasib aliansi militer Jepang, Korsel, dan AS. Trump memang meminta Jepang dan Korsel memberikan kontribusi riil lebih besar dalam rangka membendung kekuatan Tiongkok dan Korea Utara (Korut). Artinya, Seoul dan Tokyo harus mampu mengembangkan proyek persenjataan dan modernisasi militer secara mandiri, cepat, dan efektif. Suatu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan saat kondisi ekonomi stagnan. Namun, Mattis berhasil menenangkan situasi dengan menegaskan komitmen Washington tetap pada penciptaan payung keamanan secara kolektif. Sebelumnya senator John McCain selaku ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat AS mengajukan rencana penambahan anggaran belanja militer fantastis sekitar USD 7,5 miliar untuk pengembangan inovasi dan peningkatan kapabilitas militer negara sekutu di Asia Timur. Juru bicara Trump menyebut proposal McCain beresonansi dengan visi strategis Gedung Putih. Di era Presiden Barack Obama, pada 2015 saja Pentagon sudah mengucurkan sekitar USD 425 juta untuk membantu Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina memperkuat dan meremajakan infrastruktur, terutama bagi armada yang berhadapan langsung dengan wilayah Laut China Selatan. Karena itu, ada benang merah kebijakan militer di bawah Obama dan Trump. Apa tujuan AS? Menandingi dan menghalau (rebalance) peningkatan aktivitas Angkatan Laut Tiongkok di Asia Timur sampai ke Samudra Hindia. Selama sepuluh tahun, mulai 2005 hingga 2015, belanja militer Tiongkok naik terus rata-rata 0,24 persen per tahun sehingga pada 2015 total pengeluaran militer mencapai USD 13,4 miliar. Sebagian besar digunakan untuk membangun divisi tempur di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sementara di Samudra Hindia Tiongkok berfokus pada pembangunan armada kapal selam bertenaga nuklir. Merespons Tiongkok, AS menambah jumlah personel militer dan perlengkapan tempur di pangkalan milik Australia di Samudra Hindia. Kabar dari Pentagon, AS pun ingin meluaskan jangkauan jelajah armada Divisi V Asia-Pasifik yang dipersenjatai dengan kapal selam nuklir sampai ke Samudra Hindia. Satu lagi perkembangan penting, Trump beralih dari pendekatan institusi multilateral seperti Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership) menjadi kerja sama bilateral intensif. Sasaran Trump ada dua: memperkuat relasi dengan kawan lama dan membina hubungan konstruktif dengan rival klasik seperti Rusia. Yang pasti, semua kebijakan Trump dibingkai dalam strategi meminimalkan pengaruh Tiongkok. Dibanding Obama, Trump lebih asertif terhadap Tiongkok. Gejala itu barangkali mengindikasikan kebenaran tesis John Mearsheimer bahwa kebangkitan Tiongkok di Asia akan menjadi ancaman bagi hegemoni AS yang memudar. Walaupun tidak serta-merta bermakna di masa depan terjadi benturan keras ataupun perang AS-Tiongkok, bagi pembuat kebijakan luar negeri di Jakarta, indikasi perubahan yang sedang berlangsung perlu diantisipasi. Pertama, secara geopolitik Indonesia dikepung dua raksasa militer yang sedang berlomba memperbesar dan memperkuat diri. Bahkan, Indonesia menjadi bagian dari agenda strategis Washington lewat kerja sama militer kedua negara. Sementara rencana diversifikasi kolaborasi militer bersama Tiongkok masih belum terlaksana, posisi Indonesia berseberangan dengan Tiongkok. Karena itu, apabila muncul ketegangan antara Beijing dan Washington, Jakarta tidak akan bisa bersikap netral. Pandangan para elite di Jakarta terhadap AS dan Tiongkok terbelah. Kalangan militer nasionalis tetap menganggap Tiongkok sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya sehingga sepak terjangnya patut dicurigai. Kalangan nonmiliter, termasuk diplomat dan pebisnis, menyadari potensi dan kinerja ekonomi Tiongkok yang luar biasa. Statistik menunjukkan, sejak 2010 Tiongkok menggeser status AS sebagai mitra dagang utama Indonesia. Sedangkan terhadap AS, elite di Jakarta memersepsi AS lebih bisa dipercaya dan diandalkan daripada Tiongkok dalam urusan kerja sama keamanan. Tetapi, dari sektor ekonomi, AS kalah bersaing dengan Tiongkok meskipun masih tetap memiliki peran krusial. Kedua, kendaraan diplomatik utama Indonesia di Asia Timur pun tidak luput dari ekstensi persaingan AS-Tiongkok. Contoh aktual, di internal ASEAN sangat sulit menggalang kohesi dan kepaduan sikap dalam menghadapi dinamika interaksi negara adidaya. Kamboja, Laos dan Myanmar menikmati manfaat ekonomi dari banjir investasi dan bantuan luar negeri Tiongkok sehingga tidak mungkin mereka akan bersikap kritis, apalagi konfrontatif, terhadap Beijing. Sementara itu, Filipina dan Vietnam yang bersengketa teritori dengan Tiongkok di Laut China Selatan mendekat secara politik kepada AS. Mereka mengizinkan penggunaan pangkalan angkatan laut di sekitar Laut China Selatan sebagai basis pertahanan AS di Asia Tenggara. Implikasinya, hingga kini ASEAN belum berhasil mencapai kata sepakat perihal kebijakan bersama merespons Tiongkok. Dua institusi lain, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur dan Forum Regional ASEAN, mendemonstrasikan satu kekuatan yang sekaligus menjadi kelemahan mereka: keanggotaan yang terlalu inklusif. Semua aktor strategis diajak bergabung, termasuk AS, Australia, Selandia Baru, Rusia, India, dan Tiongkok. Bahkan, Korut pun masuk sebagai anggota Forum Regional ASEAN. Konsekuensinya, forum yang dibentuk akomodatif sebagai pembuat norma dan aturan main gagal dalam menerapkan hasil kesepakatan serta menghasilkan perubahan berdampak strategis. Dengan kata lain, instrumen diplomasi kita hanya efektif di ruang pertemuan, tidak efektif di lapangan. Indonesia berada dalam dilema dan krisis. Gaya kepemimpinan Trump memperlihatkan betapa besar pengaruh ide dan preferensi pribadi seorang pemimpin terhadap kebijakan negara demokratis meskipun mekanisme check and balance telah berjalan sistematis. Trump adalah figur yang susah ditebak, mau ke mana sebenarnya AS dibawa dan mau diapakan hubungan dengan Asia ke depan. Untuk itu, Jakarta harus bersiap dengan strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk melindungi kepentingan bangsa di tengah pusaran politik AS-Tiongkok yang semakin dinamis. ●

Poros Maritim Butuh Gebrakan

Poros Maritim Butuh Gebrakan I Gede Wahyu Wicaksana ;  Dosen Hubungan International FISIP Universitas Airlangga Surabaya

                                                    JAWA POS, 20 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TAHUN 2017 menandai separo jalan kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi-JK yang dibingkai dalam visi misi poros maritim dunia. Indonesia ingin dijadikan sebagai negara kepulauan dan bangsa maritim kuat, stabil, dan sejahtera sehingga dapat memainkan peran signifikan di kancah regional Asia Pasifik dan Samudra Hindia (Indo-Pasifik). Apakah sudah ada gebrakan menuju poros maritim dunia? Rencana aksi poros maritim dunia mencakup lima agenda prioritas. Pertama, mempercepat upaya diplomasi penyelesaian konflik perbatasan, termasuk wilayah darat, dengan 10 negara tetangga. Kedua, melindungi teritori laut nasional. Ketiga, menjaga kekayaan sumber daya alam di dalam zona ekonomi eksklusif. Keempat, mengintensifkan diplomasi pertahanan. Kelima, mendorong resolusi damai konflik internasional melibatkan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Program aksi yang berdimensi kompleks, mulai dari hukum, politik, ekonomi, keamanan, hingga pertahanan. Karena itu, dibutuhkan sebuah instrumen kerja diplomasi kreatif, aplikatif, dan efektif. Masalah luar negeri yang menjadi salah satu tantangan serius adalah peningkatan ketegangan antarnegara yang bersengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Eskalasi konflik dipicu oleh tindakan provokatif Beijing yang tidak menghiraukan hukum internasional, kedaulatan, dan kepentingan negara lain. Bahkan, pada Maret 2016 sempat terjadi insiden di perairan Natuna yang diklaim sebagai bagian nine dash line Tiongkok. Respons Jakarta seperti biasa hanya meliputi tiga komponen, yakni protes kepada Tiongkok yang telah melanggar yurisdiksi Indonesia, desakan agar Tiongkok mematuhi norma, dan mengajak semua pihak yang berurusan dengan Tiongkok agar duduk bersama mencari solusi permanen. Hasilnya, Tiongkok menolak ajakan berembuk secara multilateral dan tetap kukuh pada pendirian bahwa nine dash line menjangkau pula wilayah Natuna. Artinya, Indonesia belum berhasil mewujudkan agenda poros maritim di Laut Tiongkok Selatan. Ilustrasi hubungan Jakarta-Beijing baru menggambarkan satu persoalan dengan satu negara tetangga. Yang lain masih banyak. Sebut saja aksi penculikan WNI di Laut Sulu, perompakan di Selat Malaka, penyelundupan senjata, narkotika, dan manusia lewat Laut Andaman, hingga isu perlombaan kekuatan angkatan laut di antara raksasa maritim seperti Amerika Serikat, India, Rusia, dan tentu saja Tiongkok di Indo-Pasifik. Kesemuanya menyimpan konsekuensi, baik potensial maupun aktual, terhadap implementasi agenda poros maritim dunia. Sampai sekarang belum kelihatan apakah strategi yang dimiliki dan telah dilaksanakan jajaran diplomasi kita. Publik memahami bahwa banyak hal terkait diplomasi tidak bisa disampaikan secara terbuka, diliput media, dan dijelaskan dengan terperinci karena menyangkut aspek kerahasiaan negara serta implikasi taktis. Namun, paling tidak terdapat tanda-tanda perubahan cara pandang dan penerapan kebijakan yang dapat diamati sebagai perwujudan agenda poros maritim dunia. Yang pertama adalah kualitas kepemimpinan. Sebagai deklarator poros maritim dunia, Presiden Jokowi seharusnya memberi perhatian dan dukungan lebih besar dan nyata kepada upaya diplomasi poros maritim. Selama ini presiden justru menunjukkan sikap pasif dan terkadang kekurangtertarikan terhadap perkembangan internasional secara umum dan masalah maritim Indo-Pasifik secara khusus. Kebijakan luar negeri didelegasikan sepenuhnya kepada para pembantu presiden. Padahal, mereka belum tentu mengerti betul keinginan Jokowi. Akibatnya, kerap terjadi polemik di antara para menteri dalam menanggapi suatu permasalahan. Misalkan bagaimana menghadapi ulah Tiongkok. Ada menteri koordinator kemaritiman yang mempunyai determinasi kuat, memiliki pengalaman luar negeri, dan kemampuan strategis sehingga cenderung memilih kebijakan progresif. Sementara menteri luar negeri yang adalah seorang diplomat karir dengan pengalaman birokrasi diplomasi panjang namun kurang banyak terlibat dalam urusan strategis Asia Pasifik cenderung menerapkan pola kebijakan konservatif. Setelah muncul silang pendapat, barulah presiden bicara dengan nada rekonsiliatif. Jika Jokowi memang benar-benar menghendaki perwujudan poros maritim dunia, kekompakan tim pembuat dan pelaksana kebijakan luar negeri mutlak diperlukan. Kedua, memosisikan poros maritim sebagai pengejawantahan prinsip bebas aktif. Dalam hal ini sangat penting untuk menghayati dan mengamalkan gagasan bebas aktif secara benar. Bebas aktif tidak berarti bahwa Indonesia tidak boleh memihak kepada kekuatan mana pun dan aktif menciptakan perdamaian serta keamanan dunia. Cara berpikir keliru. Bebas aktif sebagaimana diamanatkan oleh Sjahrir, Hatta, Natsir, dan Sukarno adalah Indonesia bebas memilih kawan asalkan sesuai dengan kepentingan nasional, dan aktif memperjuangkan semata-mata kepentingan rakyat Indonesia. Poros maritim dalam konteks bebas aktif berarti Indonesia boleh beraliansi dengan negara mana pun sejauh kerja sama yang dimaksud bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu, mengapa harus enggan dan ragu dalam menentukan pilihan poros maritim; akan condong ke Tiongkok ataukah ke Amerika Serikat, atau bahkan dengan India ataukah Rusia. Sekarang bukan soal antara ideologi kapitalis Blok Barat dan komunis Blok Timur lagi, melainkan kepentingan nasional objektif dan rasional. Apalagi, dalam waktu dekat kepemimpinan baru di Washington di bawah Presiden Donald Trump segera berdampak. Sinyal kuat sudah diberikan Trump tentang sikap Amerika kepada Tiongkok akan lebih asertif. Secara umum, kebijakan di Indo-Pasifik pun akan bergeser mengikuti dinamika relasi Beijing-Washington. Sementara Jakarta tidak bisa terus memainkan taktik non-blok Amerika maupun Tiongkok karena Trump hanya memberi dua opsi ’’with the American or Chinese’’. Siapa yang lebih menguntungkan bagi poros maritim Indonesia, dialah yang harus dijadikan mitra strategis riil. Ketiga, terkait dengan platform institusional ASEAN. Sebagai pendiri sekaligus anggota dengan kontribusi besar terhadap kemajuan ASEAN, Indonesia belum mempunyai cetak biru tentang kedudukan serta arti penting ASEAN dalam diplomasi poros maritim. Fungsi ASEAN hanya melanjutkan kebijakan terdahulu. Bahkan, Indonesia tidak mampu menyatukan suara ASEAN saat berhadapan dengan Tiongkok. Menimbang kembali untung rugi keikutsertaan dalam ASEAN bagi poros maritim jelas perlu dilakukan. Bukan berarti ASEAN harus segera ditinggalkan. Tetapi, peran strategis ASEAN direalisasikan demi kepentingan nasional Indonesia, bukan untuk kepentingan negara anggota lain sebagaimana sering terjadi kalau Indonesia berseteru dengan sesama negara ASEAN. Jakarta mengalah demi kerukunan ASEAN. Selain tiga fondasi diplomasi di atas, barangkali masih ada hal lain yang urgen dibenahi. Bila memang poros maritim dunia merupakan cita-cita nasional, bukan retorika politik pragmatis, maka kualitas kepemimpinan, redefinisi prinsip, dan reposisi institusi diplomasi wajib dilakukan. Mumpung masih ada waktu sampai 2019. Poros maritim bisa jadi akan muncul sebagai janji yang ditagih kepada pemerintahan Jokowi-JK. ●

Memperkuat Diplomasi Energi

Memperkuat Diplomasi Energi I Gede Wahyu Wicaksana  ;   Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

                                                  JAWA POS, 23 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

LAPORAN periodik per dasawarsa Badan Energi Internasional/ International Energy Agency (IEA) yang dirilis pada 14 Desember menempatkan Indonesia pada peringkat ke-74 dari 180 negara dalam hal capaian ketahanan energi. Di Asia, menurut IEA, Indonesia berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Masing-masing berada di urutan ke-25, ke-39, dan ke-72. Bila ditelusuri ke belakang, menurut laporan serupa yang pernah dikeluarkan pada 11 Desember 1996 dan 10 Desember 2006, ternyata peringkat Indonesia molorot selama dua dekade survei, dari urutan ke-34 menjadi ke-56, lalu sekarang ke-74. Apa yang salah dengan Indonesia? IEA mendefinisikan ketahanan energi sebagai kemampuan mengeksplorasi, mengelola, sekaligus melestarikan sumber daya energi, baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Artinya, kemampuan Indonesia dalam tiga elemen esensial sektor energi terus berkurang selama 20 tahun terakhir. Terlepas dari perdebatan akademik dan profesional yang kerap muncul untuk merespons temuan institusi internasional, apalagi yang memuat informasi kurang sedap mengenai kebijakan dan manajemen aset publik di Indonesia, patut dipikirkan lagi mengapa kinerja di sektor energi belum memuaskan. Bukan hanya dalam konteks domestik, tetapi juga yang berorientasi ke luar negeri. Kedua aspek ketahanan energi saling berkaitan dan menimbulkan efek signifikan. Khusus untuk aspek eksternal, yang mesti menjadi sorotan adalah kinerja diplomasi energi. Bagaimana para pembuat kebijakan pengembangan sektor energi melihat arti penting diplomasi energi serta tindakan dan strategi apa yang sudah diterapkan. Satu ilustrasi saja. Empat negara Asia dengan kebutuhan energi tertinggi di kawasan, yakni India, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, empat negara industri termaju di Asia, sudah sangat berfokus pada upaya penguatan diplomasi energi yang diarahkan pada lima bidang spesifik. Yakni, mencari sumber baru, antisipasi kebijakan kompetitor, pengamanan jalur transportasi, pencegahan krisis berdimensi luas, dan ekspansi pengaruh politik. Dengan begitu, meskipun kebutuhan energi terus naik, mereka tidak pernah mengalami situasi rawan maupun defisiensi energi yang memaksa otoritas nasional memperketat regulasi dalam negeri. Dengan demikian, diplomasi energi berperan untuk stabilisasi pasar domestik. Secara global, ada empat tantangan diplomasi energi yang harus dihadapi Indonesia. Keempat tantangan berhubungan erat dengan lima fokus diplomasi energi. Pertama, multilateralisme sektor energi telah bertransformasi dari forum kerja sama menjadi arena kompetisi. Pada awal pembentukan rezim energi antar pemerintah, misalnya Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), para anggota bersemangat dengan maksud diplomasi kolektif guna mengatur tata kelola produksi serta mencegah permainan harga yang berpotensi menciptakan kerugian dan ketegangan di antara produsen serta konsumen utama. Namun, fungsi OPEC bergeser menjadi wadah unjuk kekuatan, tekanan, bahkan paksaan, baik datang dari internal maupun pihak luar. Sebagai konsekuensi, OPEC selalu gagal mengontrol dinamika ekonomi politik perminyakan dunia. Kemudian, harga pun berfluktuasi tanpa kendali. Anggota OPEC merugi, lalu terlibat polemik berkepanjangan. Kedua, yang dialami OPEC berkaitan erat dengan intrusi pengaruh aktor energi global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang berhasil memainkan kartu bilateral sehingga mengikis koherensi multilateral OPEC. Ketiga pemain besar bahkan telah mampu membentuk poros segi tiga pusat kekuatan diplomasi energi yang seolah beroperasi membatasi ruang gerak OPEC dari luar serta merongrong sinergi OPEC dari dalam. Instrumen yang digunakan untuk melancarkan diplomasi energi adalah bantuan teknik, investasi menguntungkan, dukungan politik, hingga intervensi militer. Tiongkok sangat intensif di negara-negara Afrika yang kaya minyak dan mineral. Beijing menggelar Konferensi Tiongkok-Afrika secara rutin serta setiap tahun menambah kucuran dana untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial di hampir 30 negara Afrika. Pada 2016, tidak kurang dari 60 miliar dolar AS sudah digelontorkan untuk diplomasi energi Tiongkok di Afrika. Hasilnya efektif, Tiongkok secara meyakinkan sudah memenangi sekitar 200 kontrak eksplorasi sumber minyak, gas alam, dan mineral baru di 30 negara Afrika, melampaui raihan Amerika Serikat dan Rusia. Prestasi Tiongkok semakin memanaskan geoekonomi Afrika. Ketiga, berkaitan dengan intensitas kompetisi di level internasional dan perluasan kepentingan aktor-aktor dominan, geopolitik energi di berbagai wilayah menjadi semakin keras serta menegangkan. Saat ini memang belum tampak menyeruak ke permukaan konflik terbuka antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Namun, letupan-letupan sporadis seperti Arab Spring, perang internal Syria, konflik perbatasan di wilayah Kaspia, serta gelombang panas di Laut China Selatan dan Timur mengindikasikan penguatan potensi militerisasi ekonomi energi global. Keempat, fenomena relasi ekonomi politik energi dengan isu transnasional yang sebenarnya tidak punya urusan langsung dengan kebijakan energi. Ambil contoh Uni Eropa yang senantiasa menghubung-hubungkan impor produk minyak sawit Indonesia dengan masalah pelestarian lingkungan, perburuhan, dan korupsi. Apa kebijakan Indonesia? Sayang sekali belum ada jawaban memuaskan untuk pertanyaan krusial itu. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memang menunjukkan perhatian pada diplomasi energi. Setidaknya terbukti dari publikasi hasil riset, seminar akademik, dan pertemuan kelompok ahli, tapi lebih berorientasi justifikasi signifikansi isu energi bagi politik luar negeri Indonesia. Implementasi yang konkret masih sangat samar. Begitu pula dalam setiap paparan yang disampaikan menteri luar negeri pada awal tahun, biasanya minggu kedua Januari. Arah, prioritas, agenda, serta strategi diplomasi energi hanya disinggung sepintas, lalu secara garis besar dijadikan catatan kaki proyek diplomasi ambisius seperti poros maritim dunia. Meskipun kedua komponen politik internasional Indonesia bisa berkaitan erat satu dengan yang lain, penguatan diplomasi energi sangat mendesak. Kapasitas produksi minyak Indonesia diprediksi akan terus menurun, bahkan cadangan dalam negeri bakal habis kurang dari 12 tahun mendatang. Pada 2025, tingkat kebutuhan energi Indonesia, khususnya minyak bumi dan gas alam, akan mencapai puncak akibat pertumbuhan industri dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Sedangkan perbaikan tata kelola nasional masih terhambat masalah-masalah akut: korupsi, oligarki, dan kegaduhan politik kontraproduktif. Mari kita tunggu apakah awal tahun depan Kemenlu menyampaikan kepada publik gebrakan strategis diplomasi energi ke depan. ●