|
Kompetensi
Kepribadian Guru
Mohammad Abduhzen ; Ketua Litbang PB PGRI
|
|
Proses pembelajaran yang
diselenggarakan oleh sebagian besar guru yang sekarang disebut profesional—
karena telah memiliki sertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan
profesi—sesungguhnya tak jauh berbeda dengan sebelumnya.
Para guru pada umumnya mengajar
secara konvensional dengan proses pembelajaran satu arah. Sedikit sekali
dijumpai guru yang mendorong murid untuk mengembangkan penalaran dan
fantasinya melalui kegiatan bertanya, berdialog, dan memecahkan berbagai
masalah. Jika dari model pembelajaran yang menjemukan dan tak imajinatif itu
kita mengharapkan sesuatu yang dapat mengembangkan sikap dan kecakapan abad
21 bagi negeri yang konon akan menghadapi era revolusi industri keempat
(Era 4.0) dan bonus demografi, maka gambaran ini tidaklah begitu
menggembirakan, meskipun dasar-dasar normatif untuk pembelajaran aktif dan
produktif telah lama ada dalam aturan pendidikan kita.
Guru sebagai pendidik yang
mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi diri seperti didefinisikan oleh UU No 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masih terabaikan. Demikian
pula teori pembelajaran dan pendekatan Kurikulum 2013 yang
mengharuskan para guru mengamati kebutuhan, kemampuan, bakat dan minat
para murid secara perorangan sehingga dapat dikembangkan beragam potensinya,
masih jauh panggang dari api.
Sekiranya para guru dipandang
gagal dalam melaksanakan reformasi pembelajaran dan dengan profesionalismenya
belum mampu memenuhi apa yang diperlukan masyarakat modern abad 21, tidaklah
berarti mereka sepenuhnya harus dipersalahkan. Para guru memang operator
terpenting dalam pembelajaran, tetapi dalam sistem birokrasi pendidikan
Indonesia yang panjang dan berbelit, mereka merupakan mata rantai paling
ujung yang harus menerima dan menjalankan begitu saja berbagai kebijakan di
atasnya.
Kebijakan profesionalisme, melalui
berbagai insentif di antaranya tunjangan profesi, telah membuat
kesejahteraan sebagian guru meningkat. Namun, dugaan bahwa jika kesejahteraan
membaik, maka kinerja guru akan meningkat pula, ternyata tidaklah berlaku.
Memberikan insentif, tanpa disertai pengelolaan motif dan kinerja bukan
saja tidak efektif, tetapi juga dapat menambah kesibukan yang melenakan
kewajiban serta merusak mentalitas para guru. Alhasil, para guru tak lebih
dari sekadar menjalankan kerja rutin dengan menganggap pendekatan dan
pembelajaran konvensional sebagai praktik pedagogi yang baik. Hanya itu yang
diketahui mereka sejak awal dan tak pernah mendapatkan pencerahan serta
pembaruan selama menjadi guru.
Pemerintah pusat dan daerah,
barangkali karena keterbatasan dana, keterbatasan pengetahuan atau karena
alasan politis, lebih suka membuat beragam kebijakan kasat mata dan
berjangka pendek seperti membangun gedung, peralatan, kurikulum, dan
administrasi daripada kebijakan substansial mengimplementasikan pembaruan
model pembelajaran.
Padahal inti dari proses
pendidikan dan hasil akhir dari seluruh rencana pendidikan letaknya sangat
tergantung pada pendekatan, metode, dan proses mengajar serta aktivitas
belajar yang mengikutinya. Biaya mahal untuk gedung dan lain-lainnya
sejatinya hanya dibenarkan sejauh menunjang proses utama tersebut dan
penambahan anggaran tanpa menghasilkan perbaikan proses pembelajaran hanya
berarti pemborosan.
Profesi
mengajar
Bagian tersulit dan berlarut-larut
dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran adalah mengubah
kebiasaan dan sikap suatu generasi guru yang telah lama terbentuk. Lima belas
tahun sudah, ide mengubah dan memperbaiki mutu pembelajaran dengan
meningkatkan performa dan kinerja guru dipatrikan dalam UU Sisdiknas.
Ide itu, kemudian dikemas dan dioperasionalisasikan dengan sebutan
“profesionalisme” dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang di
dalamnya mutu guru diobyektivikasi melalui kualifikasi akademik, kompetensi,
dan sertifikasi guru. Namun bergeming.
Kebijakan profesionalisme guru
telah menghebohkan situasi pendidikan kita, seolah-olah suatu perubahan
penting telah terjadi dalam substansi profesi mengajar. Padahal kenyataannya
tidak. Bagaimana hendak berubah jika berbagai program yang dijalankan tak
menyentuh faktor-faktor esoteris kepribadian yang men-drive kinerja guru.
Kepribadian guru yang jadi salah satu kompetensi dari empat kompetensi yang
ditetapkan adalah sangat menentukan performa guru.
Bagaimanapun cakapnya kompetensi
pedagogis dan dalamnya kompetensi profesional guru, bila kepribadiannya buruk
seperti kurang bertanggung jawab, pemalas, jumud, tak berjiwa penolong,
materialistik, pemarah, egosentris, diskriminatif dan tak demokratis, membuat
pembelajaran/pendidikan tak akan efektif.
Sebaliknya, seorang guru yang roh
keguruannya “hidup” akan running sendiri melengkapi beragam
kekurangannya dalam kompetensi lainnya. Penyempurnaan diri berkelanjutan
(continues improvement) merupakan prinsip utama profesionalisme yang letaknya
di dalam pribadi seorang guru. Sayangnya kompetensi kepribadian yang
seyogianya sebagai basis pengembangan kinerja guru belum tersentuh dalam
gebyar profesionalisme selama ini. Suatu pertanyaan yang kiranya perlu
diperjelas untuk menangani kinerja guru, adalah mengapa para guru mengajar
dengan cara yang mereka lakukan itu?
Ini menyangkut latar belakang,
proses pembentukan, dan pengembangan kepribadian guru. Meskipun data
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tahun 2015 menunjukkan
perkembangan menggembirakan bahwa tiga dari 10 pelajar usia 15 tahun
Indonesia ingin menjadi guru, sesungguhnya, sejak dulu profesi mengajar
tidaklah dipandang bergengsi kecuali di masyarakat pedesaan. Ketika
Pemerintah Belanda pada pertengahan abad 19 mulai mendirikan sekolah kejuruan
(vakscholen), anak kalangan priayi dan orang kaya pribumi lebih tertarik
kepada “Sekolah Radja” (Hoofdenscholen/Sekolah Calon Pegawai Sipil Pribumi)
ketimbang masuk Sekolah Pelatihan Guru Pribumi (Kweekschool).
Kecenderungan itu tampaknya terus
berlanjut, Sekolah pendidikan guru (SGA, SPG) dan Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan (LPTK, dulu IKIP) dianggap berkedudukan lebih
rendah dibandingkan dengan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi non
keguruan. Kebanyakan siswa yang memiliki prestasi akademik terbaik tidak
tertarik masuk institut yang mencetak guru.
Data OECD di atas juga menyebutkan
bahwa para siswa yang berharap akan berkarier sebagai guru pada umumnya
memiliki nilai matematika dan kemampuan membaca (reading skills) lebih rendah
dibandingkan murid yang bercita-cita menjadi profesional selain guru.
Selain itu, menurut Profesor Beeby
(1987), sekitar 80 persen mereka yang masuk ke lembaga pendidikan guru di
Indonesia adalah para siswa/mahasiwa yang berlatar belakang ekonomi lemah.
Pada umumnya mereka tak berminat menjadi guru, tetapi karena
gagal masuk ke sekolah/perguruan tinggi yang lebih prestisius non keguruan
atau karena di institut keguruan biayanya lebih murah atau tersedia
beasiswa/ikatan dinas.
Belakangan, seperti tergambar dari
data OECD dan data Bank Dunia (2012), sejak penghasilan guru membaik (karena
adanya tunjangan profesi guru) minat anak muda menjadi guru meningkat,
sehingga kita menyaksikan 69,4 persen dari peserta SBMPTN dan 49,5 persen
peserta SNMPTN tahun 2013 menjatuhkan pilihan utamanya pada LPTK (Kompas
9/7/2013).
Dengan latar belakang sosial dan
intelektual yang sebenarnya kurang memadai, calon guru dipersiapkan dalam
sebuah proses pendidikan yang tak cukup demokratis/dialogis yang memungkinkan
tumbuhnya kebanggaan profesi, terbentuknya kepribadian kuat, dan terasahnya
kemampuan berpikir analitis/kritis.
Situasi pendidikan guru yang
tradisional itu terus berlangsung hingga dewasa ini meski di sana-sini
ditunjang oleh bermacam teknologi pembelajaran. Kemerosotan kualitas
pendidikan guru bahkan kini menuju titik ekstrem sehubungan dengan banyaknya
LPTK yang tidak berkualitas (Data Kemristekdikti: ada 422 LPTK, 41 Negeri/PTN
selebihnya LPTK Swasta. Yang PTN, program studi terakreditasi A hanya 7
persen, akreditasi B 35 persen, dan C 23 persen, dan 35 persen lagi
belum terakreditasi. Yang swasta tentu lebih parah).
Setelah puluhan tahun bertugas,
sebagian besar guru di seluruh tanah air tak mendapatkan pelatihan (inservice
training) sehingga mereka bertugas seperti menjalankan “ritual” kuno dengan
penampilan yang lesu dan buku-buku yang lusuh. Tahun 2006/2007 pemerintah
mulai menjalankan program sertifikasi portofolio sebagai satu bagian penting
dari “profesionalisme” yang kemudian diikuti serangkaian program yang
secara kualitatif kurang berdampak positif seperti Uji Kompetensi
Guru (UKG), program Guru Pembelajar (GP), dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB).
Untuk perbaikan mendasar dan luas,
redesain LPTK merupakan suatu keniscayaan. Sejak perubahan IKIP jadi
universitas tahun 1999, penataan LPTK sebenarnya telah dimulai. Sayangnya,
reformasi itu seperti tak terkonsepkan secara utuh dan berjalan
terpotong-potong. Berlanjut dengan UU Guru dan Dosen (GD) 2005 yang
seyogianya LPTK hanya menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan
tidak lagi menyelenggarakan pendidikan calon guru pada strata satu (S1), juga
tidak berjalan baik.
Pembenahan LPTK dengan Program
Pendidikan Profesi Guru (PPG)-nya harus diikuti oleh strategi pengembangan
kualitas yang utamanya melalui perbaikan sistem rekrutmen dan proses
pembelajaran calon guru. Meningkatnya minat anak muda untuk menjadi guru,
dapat dijadikan titik tolak (starting point) pembenahan dengan melakukan
penyeleksian yang lebih baik.
Tantangan di depan mata
Diperlukan komitmen para pihak
terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah
daerah, untuk menjalankan program konkret yang tak biasa (unusual) dalam
penyiapan dan pengelolaan guru menghadapi dimensi tantangan yang juga tidak
biasa.
Tantangan pendidikan di depan mata
sekarang ini adalah rendahnya kemampuan murid-murid kita, khususnya dalam
“berpikir” (tingkat tinggi). Untuk mengatasi masalah ini hal utama dan
pertama bukanlah memberikan kemampuan guru menggunakan teknologi mutakhir
yang serba canggih, tetapi bagaimana kita mengubah pola pikir dan membuka
cakrawala sehingga terbentuk (calon) guru berkepribadian baru yang mampu
menyelenggarakan pembelajaran “dialogis.”
Maka proses pembelajaran termasuk
pemagangan semasa di LPTK dan PPG harus merupakan stadium pemerdekaan dan
penguatan kepribadian calon guru.
Sementara itu, untuk guru dalam
jabatan peran aktif pemerintah daerah sangat dinantikan. Program pelatihan
kompetensi guru, terutama kompetensi kepribadian yang diproyeksikan dengan
revitalisasi asosiasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
dan Kelompok Kerja Guru (KKG) serta asosiasi guru lainnya perlu
diprioritaskan dengan anggaran memadai. Stagnasi yang kita alami 15 tahun
belakangan ini di antaranya karena lemahnya komitmen pemda terhadap pemajuan
pendidikan.
Pendidikan merupakan urusan yang diotonomikan, namun
implementasinya di daerah selama ini, pendidikan lebih banyak
dimanipulasi dari sisi penganggarannya, dan dipolitisasi di saat pemenangan
pilkada saja. ●
|
|
Reorientasi
Pendidikan Tinggi
Mohammad Abduhzen ; Advisor Paramadina Institute for Education
Reform, Universitas Paramadina; Ketua Litbang PB PGRI
|
|
Dalam berbagai pidatonya belakangan ini,
Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan pentingnya pendidikan kita
memiliki fleksibilitas sehingga dapat merespons setiap perubahan cepat yang
ada di dunia.
Menurut Presiden, perguruan tinggi (PT)
kita sudah berpuluh tahun dengan jurusan itu-itu saja, tidak pernah berani
detail masuk ke hal-hal yang dibutuhkan sekarang ini. ”Kita terlalu linier,
terlalu rutinitas, padahal perubahan-perubahan ini sangat cepat sekali,” ujar
Presiden.
Menurut Jokowi, PT semestinya memiliki
jurusan yang dibutuhkan masyarakat. Jurusan di PT juga perlu disesuaikan
dengan kebutuhan dunia kerja dan merespons kemunculan inovasi disruptif.
Jokowi mengingatkan pentingnya peran PT dan kontribusi pemikiran para ilmuwan
(sosial) untuk menghadapi era perubahan yang terjadi. Untuk itu, Presiden
meminta perlu ada reformasi pendidikan di Indonesia dan berharap agar
kurikulum pendidikan nasional dibuat lebih fleksibel, efektif, dan
kontekstual.
Sindrom
mengejar ketertinggalan
Situasi PT kita memang masih
memprihatinkan, baik jika dibandingkan dengan PT negara tetangga maupun
dilihat dari kebergunaannya dalam menolong memecahkan masalah dan memenuhi
berbagai kebutuhan bangsa. Dalam operasionalisasinya, PT kita mengalami
disorientasi yang panjang dan wacana untuk memajukannya selama hampir 20
tahun belakangan sebagian besar bermuara pada gagasan kabur tentang daya
saing dan atau PT kelas dunia. Ide berdaya saing dan obsesi jadi PT kelas
dunia seolah telah menjadi tujuan utama,
menggeser episentrum pendidikan nasional: mencerdaskan kehidupan
bangsa. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdan Dikti)
bahkan pernah mewacanakan akan ”mengimpor” orang asing sebagai rektor demi
menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar pendidikan tinggi Indonesia
mampu bersaing di kelas dunia.
Belakangan, gagasan tentang daya saing dan
PT kelas dunia menjadikan PT kita seumpama ”pungguk merindukan bulan”.
Pertama, karena dana yang dialokasikan untuk Kemristek dan Dikti yang
menaungi PT sangat minim dibandingkan dengan besarnya keinginan memajukan PT.
Tersebab anggaran terbatas (Rp 41,3 triliun atau hanya 9,2 persen dari
anggaran pendidikan tahun 2018 senilai Rp 444,1 triliun), Kemristek dan Dikti berencana menciutkan
program studi di PT negeri (PTN).
Kedua, maraknya kebohongan akademik, di
antaranya kasus beberapa rektor PTN dan swasta (PTS) yang diduga berijazah
palsu, memfasilitasi plagiarisme, dan menjalankan ”paket kilat” program
doktor di kampusnya yang, antara lain, malah terletak di ibu kota negara.
Mengingat pimpinan PTN menduduki jabatan karena dipilih oleh senat
universitas dan memperoleh dukungan kuota 35 persen suara menteri, maka
berbagai kecurangan PTN yang muncul belakangan ini menggambarkan kualitas
sistem dan integritas sumber daya manusia pengelola PTN—baik di kampus maupun
di kementerian—belum cukup andal. Bagaimana akan maju, bersaing, masuk kelas
dunia, jika hal-hal mendasar PT kita masih seperti budaya ”pasar ular”:
berkelok-kelok dan banyak percaloan.
Ketiga, budaya sebagian PT kita belakangan
ini terkontaminasi oleh tradisi
politik dan korporasi yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan akademis dan
meluruhkan moralitas sebagian sivitas akademika. Dalam pemilihan pimpinan dan
pengisian jabatan PT, misalnya, para calon kini lazim membentuk tim sukses.
Kerja tim sukses ini di antaranya untuk ”melobi” berbagai pihak, termasuk
kementerian.
Pimpinan terpilih kemudian mengisi struktur
jabatan di bawahnya berdasarkan pada intensitas keberpihakan seseorang dalam tim pemenangan, bukan
didasarkan pada kapabilitas. Tak heran jika di kampus berkembang ”klik-klik”-an yang lebih suka memproduksi intrik daripada karya ilmiah. Beberapa pemimpin PT juga menggunakan
kampus untuk bermanuver politis—entah atas dasar dan tujuan apa—di antaranya
dengan mengobral gelar doktor (honoris causa), bahkan menganugerahkan gelar
”guru besar” (profesor) kepada para pejabat, tokoh strategis partai, atau
tokoh organisasi lain.
Kehidupan ilmiah di kampus tergerus pula
oleh semangat korporasi yang terus ditumbuhkan. Alih-alih fokus menumbuhkan
budaya akademik sebagai basis kemajuan, pimpinan PTN tersita waktunya memikirkan
kiat mencari dana, di antaranya dari (calon) mahasiswa dan mengembangkan
mal/pusat perbelanjaan di lahan milik PT agar dapat mencapai predikat
tertinggi, yaitu ”PT Mandiri” (terutama pendanaan), seperti dikehendaki oleh
perundang-undangan. Maka, biaya kuliah di PTN jadi sangat mahal. Pemerintah
juga tampaknya memberikan peluang dengan menetapkan kuota 30 persen mahasiswa baru melalui
jalur mandiri yang biayanya seolah ”manasuka” PTN yang bersangkutan.
Keempat, para dosen lebih sebagai pekerja
”profesional” ketimbang cendekiawan dan pendidik yang penuh pengabdian pada
keilmuan dan kemanusiaan sehingga cenderung bersikap transaksional. Aktivitas
keilmuan para dosen kebanyakan bersifat semu (pseudo-scientific) memenuhi
ketentuan angka kredit untuk mencapai
atau mempertahankan jabatan akademik, seperti guru besar, karena
diiming-imingi tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan. Jabatan dan
tunjangan guru besar bersifat ”sekali jadi”, begitu tercapai berlaku
selamanya. Sedikit sekali para dosen yang terus menggumuli dan meng-update
pengetahuannya.
Patut dihargai berbagai upaya Menristek dan
Dikti Mohammad Nasir serta jajarannya yang dengan tegas membenahi keadaan dan
berusaha meningkatkan mutu PT. Di
antaranya pengakurasian data yang dilanjutkan penertiban/penutupan PT
abal-abal dan tak memenuhi standar serta penetapan rasio dosen-mahasiswa,
penyusunan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi serta berbagai kebijakan pada
awal 2017: Permenristekdikti No 19/2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pemimpin PTN; Permenristekdikti No 20/2017 tentang Tunjangan
Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
serta Revisi Renstra 2015-2019.
Konon, berbagai kebijakan ini, khususnya
terkait Permenristekdikti No 20/2017, telah
meningkatkan secara signifikan publikasi ilmiah pada awal Oktober
2017, baik pada peringkat ASEAN maupun peringkat dunia (versi Directory of
open Access Journal/DOAJ). Lompatan menggembirakan ini perlu diapresiasi dan
dicermati polanya agar kemajuan berlangsung ajek.
Dalam Permenristekdikti No 19/2017, upaya
membenahi pengangkatan pimpinan PTN agar tak menyimpang tampak semakin
besar—kementerian terlibat langsung dan melibatkan pihak luar sejak
penjaringan calon—sehingga selain terasa makin ”memantapkan”, di sisi lain
juga dirasa makin membayangi otonomi kampus dalam pemilihan dan penetapan
calon pimpinannya. Padahal, selama ini otoritas tersebut merupakan salah satu
celah yang dapat dimanfaatkan oleh ”oknum” birokrasi untuk mengintervensi dan
melakukan percaloan. Sementara revisi Renstra 2015-2019 belum menunjukkan
pengalihan paradigmatik yang menjadikan PT lebih kontekstual dan berdaya guna
seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi dalam berbagai pidatonya.
Kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan
dan permasalahan bangsa dengan apa yang dihasilkan oleh PT bermula dari
abainya kita pada berbagai aspek normatif, realitas alamiah, dan budaya yang
dimiliki negara-bangsa. Kekayaan normatif, seperti ”mencerdaskan kehidupan
bangsa”, kekayaan alamiah dan keanekaragaman hayati, etnis, dan budaya belum
dielaborasi sungguh-sungguh dalam konteks strategi pendidikan nasional. Upaya
pendidikan secara umum tidak menunjukkan keterkaitan kuat dengan cita-cita
memajukan kesejahteraan, perlindungan bangsa dan tumpah darah, serta peran
dan wibawa bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengelolaan PT kita selama ini terlampau
”akademis”, dipacu oleh keinginan keluar dari (menurut istilah Prof Anita Lie
dari Universitas Widya Mandala Surabaya, Kompas, 21/6/2014) ”Sindrom Mengejar
Ketertinggalan” dan mendapatkan pengakuan dunia melalui publikasi ilmiah di
jurnal-jurnal internasional terakreditasi. Itulah makna dan arah tertinggi
dari daya saing dan kelas dunia yang didamba serta tak kunjung terhampiri.
Alhasil, kampus-kampus kita terasa asing dan garing, sibuk dengan dunianya
sendiri.
PT
kontekstual
Harus diakui, roh PT kita terasa jauh
melayang-layang, tak menggantung di langit tinggi sebagai bintang yang
menerangi, juga tidak berjejak nyata di bumi sebagai panutan. Menjadikan
pendidikan tinggi kita lebih efektif dan signifikan tentunya tidak sekadar secara instan
mendiversifikasi atau menyederhanakan jurusan/program studi ke arah yang
lebih spesifik dan hemat seperti yang digagas oleh kementerian terkait.
Gagasan Presiden perlu dijadikan political
will nasional untuk melakukan semacam ”revolusi copernican” (copernican
revolution) yang mengubah dari cara pandang ke luar (outward looking) ke cara
pandang ke dalam (inward looking) dalam visi dan operasional pendidikan
nasional. Pengembangan PT kita yang cenderung ke ”akademis” perlu diubah ke
arah yang lebih ”pragmatis”, yaitu menyiapkan keterampilan dan keahlian
terapan untuk pekerjaan tertentu, seperti arah dari PT vokasi dan PT profesi
yang dikehendaki perundang-undangan (UU Pendidikan Tinggi, UU Nomor 12 Tahun
2012 Pasal 15-17).
Mewujudkan pemikiran Presiden Jokowi
kiranya tak perlu terburu waktu karena menuntut adanya konsep perubahan
pendidikan secara total, fundamental, dan gradual. Perubahan total tidak
berarti membuang semua yang ada dan memulai kembali dari titik nol, tetapi
juga tidak sekadar menggunting ranting-ranting kecil persoalan.
Seumpama transportasi, pendidikan (tinggi)
kita telah lama mengalami kemacetan parah. Maka, untuk membenahinya
diperlukan semangat dan keseriusan pemerintah membangun berbagai moda vital
yang dapat mengatasi persoalan utama sekaligus membangun ruas-ruas yang
menghubungkan berbagai arus kepentingan bangsa agar berkemajuan.
Dalam visi
dan misinya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah merumuskan
tiga masalah pokok yang dihadapi bangsa dan seharusnya jadi arah pengembangan
pendidikan, khususnya PT, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara; (2)
melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; serta (3) merebaknya
intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Ketiga masalah pokok ini pada dasarnya
muncul dari ”keberlimpahan” sumber daya alam dan ”kekeringan” sumber daya
manusia kita. Untuk mengatasinya, Presiden telah membuat sembilan agenda
prioritas Nawacita yang di antaranya meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia.
Selama tiga tahun pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla, kita telah menyaksikan secara nyata kesungguhan
pemerintah menjalankan agendanya mengatasi berbagai kelambanan dan kemacetan
transportasi, terutama dengan membangun moda transportasi baru, jalan tol
laut dan darat. Belakangan kita menyaksikan dalam berbagai pidatonya
kesungguhan Presiden untuk membangun jalan pikiran bangsa. Semoga. ●
|
|
Berbenah
Lewat Moratorium
Mohammad Abduhzen ; Advisor
Institute for Education Reform
Universitas Paramadina; Ketua
Litbang PGRI
|
|
Rencana pemerintah untuk memoratoriun ujian nasional merupakan
langkah tepat yang patut diapresiasi. UN yang sejak awal kontroversial, yang
diasumsikan dapat memacu semangat belajar dan meningkatkan mutu pendidikan,
ternyata tidak terbukti.
Sebagian besar murid dan sekolah merespons kebijakan UN secara
negatif dengan melakukan berbagai kecurangan sehingga menimbulkan kerusakan
yang sistemik pada sistem pembelajaran dan pendidikan kita. Berbagai hasil
penilaian, seperti PISA dan TIMMS, menunjukkan bahwa pendidikan kita hingga
dewasa ini masih berkualitas rendah dan tidak relevan dengan tantangan dan
kebutuhan hidup pada abad ke-21.
Untuk hidup dan sukses pada abad ke-21, diperlukan setidaknya
tiga kemampuan utama, yaitu keterampilan kognitif (cognitive skills) khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking); keterampilan
interpersonal (interpersonal skills,
yaitu kecakapan berkomunikasi yang meyakinkan (hard communication); dan memiliki kecakapan hidup spesifik (specific life skills).
Kemampuan bernalar dan berkomunikasi meniscayakan perlunya
pembelajaran dialogis karena dengan mengekspresikan berbagai perasaan dan
pikirannya, murid akan jembar akalnya dan terbiasa hidup dan bekerja bersama
orang lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) sesungguhnya telah memfasilitasi pembelajaran dialogis
dengan siswa-aktif. Pasal 1 Ayat (1)
mendefinisikan pendidikan sebagai "usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk...".
Kebijakan UN telah menutup ruang-ruang dialogis sebagai model pembelajaran yang
mencerdaskan dalam arti sesungguhnya. Sekolah, guru, dinas pendidikan, dan
pemerintah daerah memfokuskan berbagai aktivitas pembelajaran sebagai kiat
"sukses pendidikan" yang ditandai oleh tingginya persentase
kelulusan UN. Dengan pola seperti ini, nyaris tak mungkin para guru
mengeksplorasi pembelajaran siswa-aktif dan menginternalisasikan nilai-nilai
untuk pembentukan karakter. Guru pengampu mata pelajaran yang di-UN-kan harus
mengejar target dengan mengedril soal-soal, sedangkan para guru pengampu
pelajaran yang tidak termasuk UN kesulitan karena pelajarannya dianggap para
murid kurang penting dan tak relevan. Dengan kebijakan UN, posisi guru tidak
saja dilematis, tetapi juga terabaikan sehingga meskipun dicanangkan
profesionalisme, tidak ada upaya signifikan dalam peningkatan mutu guru,
kecuali terkait kesejahteraan.
Kenyataan di atas di antaranya telah jadi pertimbangan keputusan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung (MA) terhadap UN.
Keputusan PN pada 21 Mei 2007 yang diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6
Desember 2007 serta dikukuhkan putusan MA 14 September 2009 menetapkan bahwa
pemerintah dengan penyelenggaraan UN telah lalai dalam meningkatkan kualitas
guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan lalai dalam memberikan pemenuhan
dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN,
khususnya pada hak-hak atas pendidikan dan hak-hak anak.
Meskipun UN tak bersesuaian dengan UU Sisdiknas; bertentangan
dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde); juga bertentangan dengan berbagai teori pembelajaran dan pendidikan; serta tidak
sesuai asumsi untuk menggiatkan murid belajar dan meningkatkan mutu, bahkan
menimbulkan kerusakan sistemik, pemerintah selama ini berkukuh melaksanakan
UN dengan dasar romantisisme masa lalu yang naif bahwa "dulu pendidikan
kita bermutu karena ada ujian negara".
Oleh sebab itu, gagasan moratorium UN perlu disambut positif
karena membuka peluang berbenah untuk kemajuan.
Moratorium UN
tak meniadakan evaluasi
Evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara
nasional tidak dapat dihapuskan karena merupakan tuntutan undang-undang. UU
Sisdiknas No 20/2003 Pasal 57 dan 58
menetapkan dua macam evaluasi yang sasaran, tujuan, metode, penyelenggara,
serta implikasinya berbeda. Pertama, evaluasi dalam rangka pengendalian mutu
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan. Evaluasi ini dilakukan
terhadap lembaga, program, dan juga peserta didik serta diselenggarakan oleh
lembaga mandiri.
Istilah pemetaan, pengendalian mutu, dan untuk kebijakan adalah
tujuan utama dari evaluasi ini. Evaluasi "peserta didik" terkait
model pengendalian mutu ini, utamanya tidak dimaksudkan untuk menguji hasil
belajar. Akan tetapi, lebih pada mengevaluasi kondisi peserta didik seperti
usia masuk sekolah-sehingga dapat ditentukan angka partisipasi kasar (APK),
biaya personal, dan berbagai kendala yang dihadapi siswa di suatu daerah dan
masalah lainnya yang terkait.
Namun karena salah satu indikator kualitas pendidikan adalah
nilai hasil belajar, tentunya untuk pemetaan mutu, nilai itu diperlukan oleh
lembaga evaluator yang dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP). Untuk itu, BSNP dapat memerolehnya melalui sekolah atau dinas
pendidikan, yaitu hasil evaluasi yang dilakukan pendidik. BSNP tak harus menyelenggarakan ujian nasional sendiri,
apalagi dilaksanakan setiap tahun seperti UN selama ini.
Selain itu, BSNP sebagai lembaga mandiri dapat juga memperoleh
data hasil belajar untuk pemetaan itu, melalui sampling berkala empat atau lima tahun
sekali; toh, mutu pendidikan secara agregat tak berubah secara revolusioner
setiap tahun. Jika BSNP merasa perlu
melakukan ujian secara langsung, ujian seperti itu seharusnya tidak
menentukan dan berimplikasi pada kelulusan murid karena hal itu bukan menjadi
tujuannya.
Posisi evaluasi model pertama ini serupa dengan penilaian yang
dilakukan beberapa lembaga internasional, seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS,
untuk mengetahui kemampuan bidang matematika, sains, dan membaca.
Lembaga-lembaga ini melakukan pengujian berkala, tidak setiap tahun, dan
secara sampling. Bedanya, BSNP bekerja lebih komprehensif dan detail karena
berada dalam lanskap evaluasi satuan pendidikan yang akan dijadikan dasar
kebijakan peningkatan mutu secara sistemis.
Kedua, evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini
diselenggarakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan
hasil belajar murid secara berkesinambungan. Obyek evaluasi ini adalah murid
yang belajar pelajaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang
mengevaluasi adalah pendidik atau guru. Untuk evaluasi ini, khazanah
pendidikan kita mengenal istilah "ulangan": ada ulangan harian (tes
formatif) ada pula ulangan umum (tes sumatif). Ulangan umum diberikan setiap
akhir semester atau catur wulan dan jika diberikan padai akhir masa sekolah
disebut ujian akhir yang berimplikasi pada kelulusan.
UN selama ini secara gegabah mencampuradukkan kedua model
evaluasi yang seharusnya dipisah, yaitu dilakukan oleh BSNP sebagai lembaga
eksternal-mandiri, tetapi mengevaluasi hasil belajar yang seharusnya wewenang
pendidik, dan berimplikasi pada kelulusan.
Pertimbangannya barangkali efisiensi, yakni borongan: satu UN
multitujuan. UN inilah yang perlu dimoratorium dan diletakkan (jika diperlukan) sebagai
instrumen evaluasi pengendalian mutu yang sejatinya dapat dilakukan dengan
atau tanpa UN. Jadi, moratorium UN tidak dimaksudkan dan janganlah ditafsirkan
meniadakan evaluasi, apalagi
disimpulkan sebagai sekolah tanpa
ujian.
Sekolah tanpa
UN
Beberapa pendapat menanggapi moratorium UN dengan seolah
pendidikan akan kacau karena akan berjalan tanpa arah, tanpa standar mutu
yang jelas, dan tanpa pemacu murid belajar. Pandangan ini dengan jelas
menunjukkan bagaimana sebagian masyarakat kita salah kaprah terhadap UN dan
menjadikannya sebagai dasar dan tujuan. Padahal, UN seyogianya berada di
rangkaian paling ujung (yang tak terlalu penting?) dari sistem pendidikan
kita. Tanpa UN setiap tahun, atau bahkan tanpa UN sama sekali, pendidikan
kita akan berlangsung baik-baik saja.
Dengan UN selama tiga belas tahun belakangan ini, apakah
pendidikan kita makin baik, makin bermutu?
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekolah tanpa UN karena
sekolah berjalan dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang bertujuan.
Tujuan pendidikan diderivasi di antaranya ke dalam kurikulum, standar isi,
standar kompetensi lulusan, dan standar lainnya yang memandu arah operasionalisasi
sekolah dan guru dalam bekerja.
Selain itu, para guru bekerja dengan rasa tanggung jawab yang
didasarkan pada ilmu pengetahuan yang memiliki logika dan sistematika yang
tersusun rapi sehingga mereka tidak bekerja secara manasuka. Maka, kompetensi
guru, utamanya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional menjadi sangat
penting dan harus jadi perhatian pemerintah setelah moratorium UN. Pengaruh
UN terhadap mutu pendidikan kecil sekali. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi
oleh proses interaksi guru dan murid dalam pembelajaran. John Hattie (2003),
profesor pendidikan dari Selandia Baru, mengatakan, pengaruh guru 30 persen
terhadap kesuksesan belajar di sekolah.
Pemerintah sudah berada pada jalur yang benar jika memoratorium
UN sebagaimana tepatnya ketika menetapkan guru sebagai profesi, meskipun
belum cukup signifikan melakukan intervensi terhadap mutu. Moratorium UN
janganlah setengah-setengah sekadar untuk berbasa-basi karena akan meruwetkan
kebijakan berikutnya, yaitu perbaikan proses pembelajaran.
Setelah UN tiada, perhatian pemerintah harus fokus pada
peningkatan mutu guru secara fundamental, total, dan gradual. Revolusi mental
guru adalah kunci pembenahan kinerja guru. Tanpa itu, moratorium UN tidak
banyak manfaatnya. ●
|
|
Pendidikan
Karakter Bangsa
Mohammad Abduhzen ;
Advisor Institute for Education
Reform Universitas Paramadina; Ketua Litbang PB PGRI
|
|
Rapat-rapat Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober
1928, lebih banyak membicarakan pendidikan sebagai upaya menanamkan rasa
kebangsaan dan persatuan. Pada rapat pertama (Sabtu, 27 Oktober
1928), Sugondo Djojopuspito-Ketua Perhimpunan Pelajar Pelajar
Indonesia (PPPI)-menyampaikan harapan agar kongres dapat (menemukan cara) memperkuat
semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Untuk memperkuat persatuan,
sambut Muhammad Yamin, pembicara berikutnya, pendidikan adalah salah satu
faktor yang sangat penting, selain empat faktor lainnya: sejarah, bahasa,
hukum adat, dan kemauan.
Besoknya, 28 Oktober 1928, rapat kedua di Gedung Oost-Java Bioscoop (di Jalan
Medan Merdeka Utara, Jakarta), dua pembicara utama, Sarmidi Mangoensarkoro
(dari Perguruan Taman Siswa) dan Poernomowoelan, menekankan keharusan anak
mendapatkan pendidikan kebangsaan dan perlunya keseimbangan antara pendidikan
di sekolah dan pendidikan di rumah. Dalam kedua lingkungan tersebut,
sangatlah penting anak dididik secara demokratis. Selain pentingnya nasionalisme dan jiwa
demokrasi, Sunario Sastrowardoyo
sebagai penasihat kongres, dalam rapat penutup, menekankan perlunya
pendidikan atau gerakan kepanduan sebagai media untuk menumbuhkan
kedisiplinan dan jiwa kemandirian.
Tema-tema pembicaraan dalam Kongres Pemuda II
yang diakhiri dengan pengucapan Sumpah Pemuda itu masih relevan dan jadi agenda pendidikan nasional hingga
hari ini. Bahkan, nasionalisme, rasa kebersamaan dan persatuan, demokrasi dan
sikap demokratis, kedisiplinan, dan kemandirian makin mengkhawatirkan
sehingga Presiden Joko Widodo menekankan perlunya pendidikan kita fokus pada
pembentukan karakter bangsa. Kini,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sedang mematangkan konsep
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai upaya revitalisasi pendidikan karakter yang telah berlangsung
sejak 2010.
Salah kaprah
pendidikan karakter
Ide perlunya pendidikan karakter-dalam UU No
20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak disebut "karakter", tapi digunakan kata "watak"
sebagai fungsi pendidikan-sejatinya muncul dari keprihatinan bersama terhadap
berbagai situasi kemanusiaan dan kebangsaan kita yang kian rapuh. Setelah 88
tahun Sumpah Pemuda dan 71 tahun merdeka, bangsa ini-meminjam istilah Rocky
Gerung-bukannya tumbuh jadi kukuh, melainkan membengkak karena
"infeksi" di dalam. Tubuh membesar, tetapi lemah. Merebaknya perilaku korupsi, ketergantungan
ekonomi, beragam laku irasional, penyalahgunaan narkoba/napza, keculasan elite politik dan para pemimpin
merupakan penyakit bangsa yang sehari-hari kita saksikan dan sering kali
dikaitkan dengan pendidikan yang disfungsional.
Dalam Sarasehan Nasional "Pengembangan
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa", 14 Januari 2010, untuk
menghimpun berbagai pendapat tentang pendidikan karakter, berkembang anggapan
bahwa pendidikan kita selama ini hanya
mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan anak. Adapun
pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa dalam diri siswa semakin
terpinggirkan (Kompas, 15/10). Ini suatu non causa pro causa (bukan sebab
dikira sebab) yang merupakan salah kaprah pertama.
Pendidikan kita tidak mengutamakan penguasaan
aspek keilmuan dan juga tidak menekankan pada kecerdasan dalam arti
sesungguhnya. Meskipun ada banyak jenis kecerdasan, basis utama kecerdasan
manusia adalah pada kemampuan atau kecerdasan akal pikiran (intelektual).
Aspek kemampuan berpikir murid-murid kita dalam waktu demikian lama belum
tertangani secara baik. Pendidikan kita lebih menekankan pada
"mengisi" pikiran daripada membangun kemampuan berpikir.
Hasil Programme for International Student
Assessment (PISA) 2012 menunjukkan, murid-murid kita hanya unggul pada
kemampuan berpikir tingkat rendah dan gagal dalam berpikir tingkat tinggi
atau berpikir yang sesungguhnya. Alhasil, pendidikan kita pada akhirnya
menghasilkan orang-orang dewasa (16-65 tahun)
berkemampuan rendah pula, seperti di antaranya ditunjukkan oleh hasil
tes PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
2015.
Lemahnya mental dan dekadensi moral yang
berimplikasi pada rendahnya kompetensi
bangsa kiranya berkorelasi dengan rendahnya kemampuan berpikir.
Pendidikan kita sangat kurang membentuk kemampuan scientific reasoning dan
mengembangkan berbagai kecerdasan lainnya. Hal ini karena selain mengejar
muatan kurikulum sebagai bekal ujian, pendidikan kita juga sangat menekankan
ketaatan dan kepatuhan pada berbagai doktrin.
Salah kaprah kedua, mendikotomi antara apa
yang disebut pendidikan "karakter" dan pendidikan "akademis" atau
bersifat keilmuan. Dengan demikian, sejumlah mata pelajaran akademis seperti
sains, matematika, dan bahasa dianggap kurang bermuatan karakter, sementara
di sisi lain pendidikan agama, kewarganegaraan, dan budi pekerti dan
sejenisnya dipandang sarat nilai bagi pembentukan karakter. Dalam Nawacita
bahkan dikotomi itu semakin tampak dengan adanya persentase pembobotan untuk
pendidikan dasar 70 persen substansinya harus berisi tentang budi pekerti dan
pembangunan karakter peserta didik, sedangkan untuk pendidikan menengah dan
tinggi 60 persen.
Kurang apa pendidikan kita selama ini dengan
pengajaran yang disangka menguatkan dan terkait karakter? Sejak kurikulum
pertama (1947) yang masih sederhana hingga Kurikulum 2013 yang dikira
canggih, penekanan pada pendidikan karakter selalu jadi pusat perhatian.
Bahkan pada Kurikulum 1984, muatan pendidikan untuk karakter melimpah dengan
masuknya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dan para gurunya disempurnakan
lagi dengan penataran P4. Alhasil, hasil pendidikan kita seperti tergambar
pada situasi kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan yang kita prihatinkan.
Fakta ini menjelaskan bahwa lemahnya karakter
bangsa dewasa ini bukan lantaran ketiadaan ide atau kurangnya penekanan pada
pendidikan karakter di sekolah seperti banyak dipersepsikan, tetapi justru
disebabkan oleh pemahaman dikotomis yang berlanjut pada kekeliruan kebijakan
dan kesalahan didaktik-metodik.
Salah kaprah ketiga merupakan lanjutan dari
sesat-pikir pertama dan kedua. Meskipun tampaknya disadari sebagai sesuatu
yang holistik, tapi dalam kebijakan yang diimplementasikan pemerintah, pembelajaran
dan pendidikan karakter dijadikan "sesuatu" yang dicangkokkan
pada-bukan "seluruh"-program dan proses dalam pendidikan.
Akibatnya, dengan mencangkokkan program pendidikan karakter di
sekolah-sekolah seakan-akan akar permasalahan pendidikan kita yang
disfungsional telah teratasi. Pencangkokan
pendidikan karakter telah menjadikan sekolah-sekolah belakangan ini
makin konservatif dengan menekankan dan perluasan mata pelajaran yang
disangka sarat nilai, selain maraknya berbagai kegiatan artifisial yang tak
menyasar pada pencerdasan, seperti cium tangan, istigasah, berdoa dan
menyanyi sebelum dan sesudah belajar di kelas.
Membangun watak
kebangsaan
Maka, pendidikan karakter jadi semacam
aktivitas ritual yang rutin dan naif. Kenyataan ini kiranya disadari oleh
Mendikbud Muhadjir Effendy, tapi
sayangnya konsep perbaikan yang disusun
sekadar "penguatan". Sebab, untuk redesain menyeluruh agar
pendidikan nasional fungsional yang membentuk watak serta peradaban bangsa,
seperti tuntutan undang-undang, perlu kemauan, kekuatan, dan komitmen yang
melampaui kapasitas departemental.
Bukan bermaksud latah turut berbicara revolusi
mental dan keterhubungannya dengan pendidikan karakter bangsa, tetapi memang
pada mental-khususnya dalam cara berpikir-lah "karakter" atau watak
itu berakar. Peribahasa Melayu sejak lama mengindikasikan hal penting ini:
"Pikir itu pelita hati, sesat pikir binasa diri".
Maka, untuk membangun watak kebangsaan ke
depan sebagai bentuk riil gerakan revolusi mental, pertama-tama pendidikan
perlu dijadikan tempat memberdayakan akal pikiran dan membangun pola pikir
(mindset) sebagai basis perilaku dan budaya. Menurut Mahathir Mohamad (1999),
"modernisasi" pikiran merupakan prasyarat bagi kemajuan bangsa.
Pengutamaan kemampuan berpikir tidaklah
berarti pendidikan nilai diabaikan atau dinomorduakan. Ibarat makanan yang
diolah dalam sistem pencernaan dan jadi energi yang menggerakkan, pengetahuan
dan nilai-nilai akan diolah dalam suatu sistem pemikiran dan diserap oleh
jiwa, yang kemudian melahirkan kesadaran, intensi, dan jadi aksi. Maka,
sistem berpikir yang sehat akan sangat menentukan bagaimana nilai-nilai
itu mewujud.
Sesuai semangat Trisakti dan kondisi masa
kini, nilai-nilai utama yang harus diwujudkan sebagai pilar sikap-dalam
konsep PPK Kemdikbud dirumuskan 18 nilai, di antaranya 5 nilai utama:
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas-adalah jiwa
mandiri, etos kerja, dan kesalehan.
Seperti tergambar dalam pesan lagu kebangsaan
Indonesia, "Bangunlah jiwanya,... merdeka merdeka..." jiwa mandiri
adalah intisari mentalitas merdeka. Sumpah Pemuda pada dasarnya adalah
pernyataan kemandirian sebagai bangsa yang mengekspresikan rasa kepemilikan,
kebersamaan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan spirit sumpah pemuda, pendidikan
seyogianya menghapus bilur-bilur keterjajahan, seperti sikap minder, mental
feodal, tidak bertanggung jawab, dan berjiwa korup.
Pendidikan di alam merdeka sekarang ini
hendaknya berorientasi lebih pragmatis dengan membekali murid sikap dan
kecakapan hidup sebagai warga negara yang baik dan produktif. Maka, proses
pembelajaran harus berorientasi pada kerja dan cara pandang terhadap kerja.
Kinerja harus dijadikan sistem nilai yang dianut luas oleh masyarakat.
Selain itu, pendidikan di alam Indonesia merdeka
harus bermuara pada membentuk pribadi yang saleh. "Kesalehan"
merupakan watak kebangsaan yang pas bagi bangsa Indonesia karena
mengekspresikan pandangan dan sikap hidup
duniawi moderat yang rasional, didasarkan keyakinan pada Tuhan sesuai
prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diwahyukan-Nya. Agama harus menjadi
kekuatan dan jalan hidup rasional, obyektif, dan konstruktif, bukan
sebaliknya: menyuburkan praktik-praktik irasional dan destruktif.
Akhirulkalam, watak kebangsaan harus diakarkan
di dalam pikiran. Oleh sebab itu, pembentukan karakter tidak dapat
dilaksanakan dengan sekadar menekankan pada pembiasaan dan doktrin melalui
satu atau sekelompok mata pelajaran. ●
|
Merawat Nalar Bangsa
Mohammad Abduhzen ; Direktur
Institute for Education Reform
Universitas Paramadina, Jakarta;
Ketua Litbang PB PGRI
|
|
Meskipun pemerintahan Presiden
Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam masa lebih dari satu tahun, pemerintahannya
belum menunjukkan rencana dan implementasi
konkret revolusi mental,
anggaplah pemerintah serius dengan gagasan ini. Paling tidak, alur
silogismenya lurus dan konsisten sehingga revolusi mental dirasa sebagai
sebuah kesimpulan valid.
Revolusi mental digagas Joko
Widodo (Kompas, 10/5/2014) dengan premis bahwa selama 16 tahun menjalankan
reformasi kita hanya mencapai kemajuan sebatas kelembagaan. Ekonomi semakin
berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur, tetapi kenapa masyarakat
kita malah bertambah galau, bukannya bertambah bahagia?
Menurut Jokowi, pembangunan kita
belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dari manusia yang
menjalankan sistem sehingga nation building tak mengantarkan Indonesia pada
cita-citanya. Agar perubahan benar-benar bermakna, berkesinambungan, dan
sesuai cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita
perlu melakukan revolusi mental.
Jalan
tol nir-jalan pikiran
Meski demikian, selama
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berlangsung, kita
menyaksikan kesenjangan antara proposisi yang dinyatakan dan agenda yang
dijalankan. Pemerintahan ini tampak lebih getol membangun tol daripada
membangun jalan pikiran bangsa. Padahal, jalan pikiran merupakan isi mental
utama yang menghubungkan kita dengan
masa depan yang dicitakan dan karenanya perlu lebih dahulu dirawat.
Kedaulatan politik, kemandirian
ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya yang jadi cita-cita pemerintah
merupakan masalah dan bermula dari jalan pikiran atau mindset bangsa.
Kebangkitan bangsa-bangsa maju pada umumnya dimulai dari upaya memelihara
nalarnya sehingga berkhidmat terhadap akal sehat. Kehidupan dan kemajuan
duniawi tampaknya tersusun atas hukum-hukum yang rasional dan akan berkembang
hanya jika dipahami dan dijalani sesuai dengan hukum tersebut.
Mengutamakan pembangunan fisik
sembari seadanya mengembangkan jiwa dan pikiran, selain tak seirama dengan
"Indonesia Raya", juga melawan hukum nalar kemajuan. Pembangunan seperti itu pada akhirnya hanya
akan meneruskan siklus absurditas sisifus seperti selama ini: membangun untuk
menyaksikan kejatuhan/kemerosotan.
Dengan revolusi mental sebagai
gerakan nasional seperti dimaksud penggagasnya, seyogianya pemerintah
memprioritaskan upaya pencerdasan kehidupan bangsa sebagai jalan membentuk
pola pikir bangsa. Ironisnya, upaya pencerdasan bangsa melalui pendidikan
dalam berbagai ranahnya dewasa ini masih diliputi berbagai masalah mendasar.
Orientasi pembelajaran yang
dijalankan sebatas mengoptimalkan kemampuan berpikir tingkat rendah. Pikiran
para murid setiap hari dijejali oleh beragam data pengetahuan yang-entah
berguna atau tidak-dihafal dan diuji di kemudian hari. Sedikit sekali para
pelajar dilibatkan dalam proses berpikir tingkat tinggi, seperti menalar,
menganalisis, dan memecahkan masalah yang konon sebagai salah satu kecakapan
utama yang dibutuhkan untuk hidup dan sukses di abad ke-21. Hasil Programme for International Student
Assessment (PISA) 2012 menunjukkan
kuatnya kemampuan berpikir murid Indonesia pada tingkat rendah dan lemahnya
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sementara negara maju, seperti Singapura
dan Korea Selatan, menunjukkan kemampuan sebaliknya.
Berbekal kemampuan berpikir
tingkat rendah, memasuki abad ke-21 dengan era globalisasinya yang penuh
persaingan akan menjadikan bangsa ini seperti keledai yang tak memiliki
kewibawaan, kemandirian, dan jati diri. Gejala itu mulai tampak dan terasa
ketika berbagai kebijakan dan gerak budaya kita berorientasi kepada
standar-standar "asing", bahkan mungkin untuk kepentingan asing,
dengan argumen "demi daya saing".
Memberikan perhatian besar kepada
bidang pendidikan selain sebagai tanda
pemerintah berpikir maju juga merupakan keharusan untuk penyelamatan bangsa.
Berbagai problem pendidikan kita dewasa ini sudah sangat parah dan memerlukan
Presiden turun tangan karena besaran dan substansinya telah melampaui
kapasitas departemental atau kementerian. Jika kenyataan ini terus diabaikan
, bukan saja akan berakibat pada
involusi dalam dunia pendidikan,
melainkan juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kembali
ke pangkalan
Bangsa Indonesia dengan
pendidikannya mengalami disorientasi di tengah pusaran arus perubahan yang
demikian cepat. Program dan operasi pendidikan dewasa ini seperti tersedot oleh pesona pragmatisme
untuk bertarung dalam era globalisasi. Pendidikan makin jauh meninggalkan
pangkalan, menuju entah ke mana.
Alhasil, bangsa yang cerdas seperti ditetapkan dengan arif oleh para pendiri bangsa, setelah
tujuh puluh tahun merdeka makin jauh panggang dari api.
Bangsa ini barangkali kualat karena begitu lama tak merawat
wasiat "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan lebih menyibukkan diri
pada pembangunan ekonomi. Padahal, kecerdasan merupakan substansi yang
menentukan martabat kemanusiaan. Jika saja "mencerdaskan kehidupan
bangsa" dicermati sejak dulu, kiranya bangsa ini tak jadi seperti ini:
para murid kita tak hanya unggul pada kemampuan berpikir tingkat rendah,
tetapi juga unggul pada penalaran tingkat tinggi.
Berpikir tingkat tinggi merupakan
hakikat berpikir yang sesungguhnya karena membutuhkan seluruh potensi dan
kemampuan kognisi. Pembedaan "tinggi-rendah" yang didasarkan pada
taksonomi Benjamin Samuel Bloom (1913-1999) bukan dimaksudkan menunjukkan
hierarki kepentingan, tetapi bertujuan mempermudah secara didaktik-metodik
pembelajaran. Berpikir tingkat rendah
merupakan fondasi dan persyaratan untuk masuk dan menjalankan kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Intinya, strategi pembelajaran haruslah mengarah
kepada pencapaian kemampuan berpikir, bukan hanya mengisi pikiran.
Salah satu kelemahan utama
pendidikan kita sejak dahulu adalah masalah metodologi yang dipergunakan para
guru dalam pembelajaran. Untuk kesekian kalinya, terkait persoalan ini, saya mengangkat hasil penelitian Prof CE
Beeby (1987) yang menyatakan bahwa guru-guru menerangkan pelajaran dengan
latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal, terbatas
pada buku teks yang dimilikinya. Andalan lain mungkin sisa-sisa ingatannya
dari apa yang pernah dipelajarinya dulu di sekolah. Setelah menguraikan
sesuatu masalah, guru menghabiskan bagian terbesar jam pelajarannya untuk
mendiktekan atau menuliskan apa yang diajarkannya di papan tulis dan menunggu
murid menyalinnya. Catatan itulah yang dipelajari murid dan menjadi bahan
ulangan. Sedikit sekali sekolah di Indonesia membantu menumbuhkan potensi
seorang murid, dan pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif
tersebut tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin
masyarakatnya.
Singkirkan
kepentingan politis
Di antara upaya yang dapat
mengembangkan kemampuan dan kecakapan berpikir adalah pembelajaran bersifat
dialogis atau partisipatif, atau apalah namanya. Pembelajaran harus
melibatkan secara aktif para murid dalam proses berpikir, utamanya melalui
berbagai ekspresi, seperti verbal dan gerak tubuh. Hal ini penting karena
secara filosofi setiap tindakan sadar senantiasa terdapat intensionalitas
yang meniscayakan rasionalitas.
Secara normatif, pemerintah telah
tepat untuk memperbaiki praktik kelas, antara lain melalui UU Sistem
Pendidikan Nasional (UU No 20/2003) dengan memperbarui definisi pendidikan
dan UU Guru dan Dosen (UU No 14/2005) menetapkan profesionalisme dengan kompetensi guru.
Sementara itu, wacana tentang model pembelajaran partisipatif yang
menyenangkan dan yang efektif berkembang pesat di Tanah Air. Buku-buku
seperti revolusi pembelajaran, akselerasi pembelajaran, guru efektif,
pembelajaran dan pengajaran kuantum banyak dijajakan.
Sayangnya, keputusan normatif dan
berbagai wacana pembaruan pendidikan dalam strategi implementasinya terlalu
banyak diwarnai kepentingan politis sehingga tidak efektif. Yang muncul dan
menyita energi malah persoalan sertifikasi yang terkait dengan tunjangan
profesi dan kurikulum. Ide-ide pembelajaran modern yang
berkembang tak terserap dan peningkatan kompetensi guru yang
seharusnya memerlukan intervensi kualitatif terabaikan.
Kini, terkait pencerdasan bangsa
yang bermuara pada meningkatkan kemampuan berpikir, pemerintah-khususnya yang
menangani bidang pendidikan-diharapkan fokus pada tantangan meningkatkan
kinerja para pendidik melalui pendekatan insentif dan motif. Pemerintah telah
memberikan tunjangan profesi yang relatif baik pada para pendidik, tetapi
sejauh ini pemerintah belum mengelola motif secara efektif. Diperlukan sebuah
model intervensi untuk meningkatkan motivasi yang sekaligus jadi pendorong
peningkatan kompetensi pedagogi dan profesional bagi pendidik dalam jabatan
dan calon pendidik sehingga mereka dapat menjalankan pembelajaran yang
dialogis seperti semangat dari undang-undang.
Cetusan ide revolusi mental
seyogianya dijadikan titik balik ke pangkalan pendidikan kita untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala dimensinya. Pikiran bangsa ini
telah tumbuh bak semak-belukar menjadi rimba sehingga menutup berbagai jalan
kemajuan. Maka, jangan abaikan pendidikan.
Jadi, senyampang peringatan Hari
Pendidikan Nasional (2 Mei 2016) sebagai titik berangkat, pemerintah melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kiranya perlu mulai membangun jalan
(tol) pikiran bangsa untuk menghubungkan kita dengan masa depan yang
dicita-citakan oleh para pendiri republik ini. ●
|
