Basmi Korupsi Dulu, Baru Naikkan Pajak Jaya Suprana ;  Pengusaha Jamu

KOMPAS, 24 Juni 2021

 

 

                                                           

Selain masalah pagebluk korona, Jiwasraya, BPJS, bantuan sosial, dana haji, dan alutsista, pada masa kini rakyat Indonesia dihebohkan masalah rencana pemerintah menaikkan pajak.   Dapat diyakini bahwa memang manusia bisa dipaksa bayar pajak. Namun, pada kenyataan tidak ada manusia yang waras pikirannya gemar membayar pajak. Demi berhasil merayu agar rakyat ikhlas membayar pajak, muncul kreativitas ujar-ujar mutiara yang menyatakan bahwa membayar pajak adalah perilaku mulia, atau di dalam kehidupan umat manusia hanya ada dua kepastian, yaitu mati dan pajak.   Memang benar bahwa manusia dan makhluk yang hidup pasti mati meski kapan tidak dapat dipastikan, kecuali dengan bunuh diri secara berhasil. Namun, konon rakyat Brunei Darussalam, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, bahkan Kuba dan Korea Utara tidak dipaksa bayar pajak.   Penguasa   Namun, naskah sederhana ini bukan menganalisis geopolitik pajak sebab hanya mencoba menerawang masalah terbatas dari sisi persepsi rakyat terhadap pajak. Fakta membuktikan bahwa pemungut pajak lazimnya penguasa yang sedang berkuasa, sementara yang diwajibkan membayar pajak adalah rakyat yang sedang dikuasai oleh penguasa.   Pada masa kerajaan, pajak disebut upeti yang dibayar oleh rakyat kepada raja. Berarti uang yang diterima oleh penguasa adalah uang rakyat yang dibayar oleh rakyat yang sedang dikuasai oleh penguasa. Kemudian uang rakyat digunakan untuk membayar gaji penguasa untuk mengelola negara.   Dipandang dari aspek siapa yang membayar dan siapa yang dibayar, dapat disimpulkan bahwa pemilik negara yang sebenarnya adalah rakyat. Sementara yang dibayar oleh rakyat untuk mengelola negara yang dimiliki rakyat sebenarnya adalah penguasa. Berarti, rakyat adalah majikan dan penguasa adalah pegawai yang dibayar oleh rakyat untuk mengelola negara.   Analisis semacam itu hanya berlaku sebagai teori belaka karena pada kenyataan ternyata penguasa merasa mereka adalah majikan. Sementara rakyat yang membayar dianggap oleh penguasa sebagai pegawai meski membayar penguasa. Karena merasa sebagai pemilik negara merangkap majikan rakyat, penguasa yang di Indonesia disebut sebagai pemerintah merasa berhak memberi perintah kepada rakyat, termasuk perintah wajib membayar pajak serta menaikkan pajak pada masa paceklik ekonomi akibat korona.   Ekonomi   Memang dapat dimafhumi bahwa pada masa kesulitan keuangan, wajar pemerintah ingin menaikkan pajak demi memperderas arus transfusi duit masuk ke dalam kas negara untuk membiayai pemerintah. Namun, di Indonesia masa kini de facto situasi kondisi tidak sesederhana itu karena korupsi merupakan angkara murka utama yang ganas menggerogoti uang negara yang berasal dari uang rakyat.   Selama korupsi tetap dibiarkan merajalela secara adil dan merata dari jenjang teratas sampai ke jenjang terbawah lembaga kepemerintahan, upaya menaikkan pajak akan mubazir belaka, seperti upaya mengisi air ke dalam sebuah ember bocor. Sebelum memasukkan air ke dalam ember yang bocor, sebaiknya kebocoran ember diperbaiki terlebih dulu agar segenap upaya tidak mubazir.   Maka, seyogianya apabila pemerintah benar-benar serius berniat menyelamatkan negara dari bencana keuangan, langkah pertama yang harus dilakukan sebenarnya bukan menaikkan pajak, melainkan terlebih dulu serius membasmi habis korupsi sampai ke akar-akarnya. Dapat dibayangkan, betapa sejahtera serta makmur tata tenteram kerta raharja kehidupan rakyat Indonesia apabila bumi Indonesia yang mahakaya raya dan mahasubur gemah ripah loh jinawi ini benar-benar bebas dan bersih dari angkara murka korupsi. Merdeka! ●

 

 

Al Nasser Salah Ad-Din  Jaya Suprana ;  Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

                                                          TIRTO, 23 Maret 2021

 

 

“Dalam film bertumpu pada novel Naquin Mahfudz itu saya disadarkan bahwa Islam tidak selalu identik Arab. Cukup banyak Arab bukan Muslim, tetapi Nasrani, seperti tokoh Issa sebagai patih terkemuka Saladin.”                                                        

Semula saya enggan menonton film Al Nasser Salah Ad-Din produksi Mesir akibat kuatir film tersebut hanya memberhalakan Saladin.   Namun setelah mengetahui bahwa skenario kisah film tersebut disusun berdasar sebuah novel Naguin Mahfouz yang memperoleh anugrah Nobel untuk kesusasteraan maka akhirnya saya mencoba untuk menyimak film kolosal yang disutradarai Youssef Chahine.   Ternyata film Mesir tersebut beda dari film garapan Holywood dengan orientasi pemikiran sentris Barat dan Nasrani maupun kapitalisme yang lambat laun mulai membosankan saya.   Dari film produksi Mesir sebagai negara dengan mayoritas populasi Muslim miminal saya bisa memperoleh wawasan baru yang dipandang dengan perspektif baru terhadap Saladin sebagai pahlawan yang berjaya merebut kembali Jerusalem dari kekuasaan Nasrani dan Eropa Barat.   Dari Al Nasser Sallah Ad Din juga memperoleh informasi bahwa Saladin melanjutkan warisan toleransi Nabi Muhammad S.A.W terhadap umat Yahudi dan Nasrani yang diberi kebebasan beribadah di Jerusalem.   Warisan kearifan adiluhur yang sampai masa kini masih dipertahankan di kawasan segitiga Tembok Ratapan, Masjid Al Aqsa dan Ecclesia Sancti Sepulchri.   Dalam film bertumpu pada novel Naquin Mahfudz itu saya disadarkan bahwa Islam tidak selalu identik Arab. Cukup banyak Arab bukan Muslim, tetapi Nasrani, seperti tokoh Issa sebagai patih terkemuka Saladin.   Juga Saladin sama sekali tidak setuju penganiayaan apalagi pembunuhan terhadap para tawanan perang yang merupakan dasar Perjanjian Jenewa yang berlaku sampai masa kini. Saladin bahkan membantu menyembuhkan lawan bebuyutannya yaitu Richard the Lionheart ketika terluka di medan pertempuran.   Namun sanubari saya terharu-biru oleh adegan dalam film Al Nasser Salah Ad-Din pada saat tentara Richard The Lionheart mengepung Yerusalem pada malam hari menjelang Hari Natal, para serdadu Saladin yang Muslim mengucapkan Selamat Hari Natal kepada serdadu Saladin yang Nasrani, sementara para umat Nasrani di dalam kota Jerusalem berpadu-suara menyanyikan lagu-lagu Natal yang disambut oleh tentara Richard sang Hati Singa di luar dinding kota Jerusalem ikut menyanyikan lagu-lagu Natal yang sama.   Di samping mengharukan, adegan toleransi antar umat beragama itu juga menyayat lubuk sanubari sebab..sungguh mujur-tak-diraih-malang-tak-ditolak..adegan mengharukan tersebut tidak lanjut terjadi  di kawasan Timur Tengah masa kini. ●

 

Mempersembahkan Mahakarya Swasembada Pangan

Mempersembahkan Mahakarya Swasembada Pangan Jaya Suprana  ;   Budayawan;  Pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan

                                                      REPUBLIKA, 22 Juni 2017

                                                           

Kegaduhan panggung politik di bulan suci Ramadhan, tidak mereda bahkan makin membahana setelah Ombudsman Republik Indonesia mempermasalahkan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program bantuan produksi pangan di Kementerian Pertanian. Ombudsman RI menyatakan ada dugaan maladministrasi akibat program yang dimulai sejak 2015 itu hanya berdasarkan nota kesepahaman (MoU). Pelibatan TNI dianggap tidak sesuai dengan peran dan fungsi tentara sebagai penjaga keamanan utama negara dalam menghadapi serangan musuh dari luar. Tentara dilibatkan mulai dari penyuluhan, pembangunan infrastruktur, pencetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian, hingga penyerapan produksi padahal tentara tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Ombudsman juga menduga, program pencetakan sawah tidak dilakukan dengan kajian yang baik. Akibatnya, banyak sawah baru yang tidak dapat memproduksi padi. Dalam kajiannya tahun lalu, Ombudsman juga menemukan banyak persoalan dalam prosedur penyerapan gabah hasil panen akibat serap gabah yang dipaksakan kepada Bulog, maka standar kualitasnya kurang terjamin. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, mengatakan, di daerahnya banyak pencetakan sawah yang mubazir. Sebagian lahan tidak bisa ditanami karena tak memiliki irigasi, sebagian lain juga tidak bisa ditanami karena terendam air. "Kuantitas cetak sawah oleh TNI memang terjadi, tapi kualitasnya tidak terpenuhi," katanya. Ada pula pihak yang mengaku menerima keluhan mengenai petani yang dipaksa tentara untuk menjual gabahnya ke Bulog dengan harga rendah. Swa sembada Saya pribadi adalah warga Indonesia yang sama sekali bukan ahli pertanian, ahli politik, mau pun ahli militer. Namun kebetulan saya adalah warga Indonesia yang sadar bahwa satu di antara sekian banyak masalah yang sedang merundung bangsa, negara, dan rakyat Indonesia adalah ketergantungan pada impor, terutama impor pangan. Mulai dari beras sampai bawang putih seolah hukumnya wajib harus diimpor. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan mengingat kesuburan tanah, air, dan udara Indonesia begitu melimpah ruah. Bahkan, merupakan satu di antara negara tersubur di planet bumi ini, sangat tragis, ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi. Maka, selama setiap warga Indonesia masih berhak memiliki pendapat, mohon dimaafkan bahwa sebagai seorang warga Indonesia yang cinta Indonesia, saya memiliki pendapat yang mendukung semangat swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk pengerahan TNI untuk membantu Kementerian Pertanian mencetak sawah bagi petani. Kemanunggalan Sebagai warga Indonesia, saya tidak keberatan TNI dilibatkan pada kegiatan pertanian selama tidak ke luar dari koridor konstitusional. Kebetulan saya pribadi mewarisi kisah dari mahaguru kebangsaan saya, mantan Menko Kesra RI Soepardjo Roestam (yang pernah menjadi ajudan Panglima Besar Jenderal TNI Soedirman) bahwa Pak Dirman dalam bergerilya senantiasa wanti-wanti berpesan kepada para serdadu TNI jangan sampai pernah mengorbankan rakyat sesuai falsafah bahwa rakyat adalah Ibu Kandung TNI yang melandasi semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari diskusi dengan para tokoh cendekiawan Indonesianis dari berbagai perguruan tinggi mancanegara, saya juga memperoleh kesan bahwa TNI dianggap sebagai lembaga yang paling mantap dan unggul dalam profesionalisme manajemen di lembaga kepemerintahan Republik Indonesia. Saya bukan penderita TNI-phobia yang secara membutatuli senantiasa curiga terhadap TNI, namun bukan berarti saya sudah butatuli terhadap kenyataan. Saya lebih berupaya bersikap wajar dan jujur untuk menyatakan sesuatu sebagai sebagai benar apabila memang benar, namun juga sebagai tidak benar apabila memang tidak benar. Apalagi di masa bulan suci Ramadhan. Legowo Kegaduhan tidak perlu terjadi, jika pihak Ombudsman RI berkenan menyampaikan pendapat, kritik serta koreksi langsung ke Kementerian Pertanian dan TNI. Saya yakin Kementerian Pertanian apalagi TNI yang menganut falsafah legowo sadar bahwa tiada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada pula lembaga di planet bumi ini yang sempurna. Maka, Kementerian Pertanian dan TNI akan secara terbuka bahkan berterima kasih menerima masukan pendapat, kritik serta koreksi dari Ombudsman RI demi menyempurnakan perjuangan Kementerian Pertanian dan TNI menunaikan tugas mencetak sawah demi meningkatkan potensi swasembada pangan oleh Indonesia bagi Indonesia. Ketahanan pangan merupakan bagian utama dari perjuangan memperkokoh benteng ketahanan nasional, maka juga merupakan bagian dari tugas kewajiban TNI. Sudah benar bahwa TNI senantiasa siap "rawe-rawe rantas malang-malang putung" menunaikan tugas apa pun yang ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi TNI selama dalam koridor konstitusi berdarma bakti bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Memang swasembada pangan tidak didukung oleh para pihak yang merasa kepentingan nafkahnya dirugikan. Namun, Insya Allah semua pihak berkenan menyisihkan kepentingan golongan, lembaga, apalagi pribadi demi bersatu padu, bergotong royong, bahu-membahu dalam mendukung perjuangan untuk mempersembahkan mahakarya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia. Merdeka! ●

Memetik Hikmah dari Badai Hujatan

Memetik Hikmah dari Badai Hujatan Jaya Suprana  ;   Seniman dan budayawan; Pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan

                                                      REPUBLIKA, 03 Mei 2017

                                                           

Akibat memohon Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak melontarkan kata-kata kotor, kemudian akibat peduli nasib rakyat tergusur di Kampung Pulo, Pasar Ikan, Luar Batang, Bukit Duri, disusul akibat memohon informasi tentang siapa pemrakarsa Parade Papan Bunga untuk menerima anugerah MURI, saya babak belur dihajar badai hujatan. Hujatan itu antara lain "otak kelas dua, rasis, provokator, tua bangka bau tanah cari popularitas, botak, jelek, pendek, bogel, kontet, kampret, gak kualitas banyak gaya, Cina tidak pilih Cina, 'ciong' (tidak sejalan) sama ahok, 'hater' (pembenci) ahok, tukang ngeles". Menyadari bahwa saya adalah manusia biasa penuh keterbatasan dan kekurangan, maka segenap hujatan saya terima sebagai peringatan bagi diri saya untuk senantiasa mawas diri. Oleh karena itu, saya mencoba memahami makna hujatan "otak kelas dua" sebagai bukan hujatan namun pujian bahwa ternyata saya memiliki otak meski cuma kelas dua. Mengenai hujatan "botak, jelek, pendek, bogel, kontet" sah-sah saja, akibat kepala saya memang botak, penampilan saya jika dibanding dengan Brad Pitt memang lebih jelek dan tubuh saya memang pendek, bogel, kontet mirip Napoleon Bonaparte, Danny De Vito, Peter Dinklage atau Ateng. Hujatan rasis juga tepat sebab saya memang rasis dalam makna positif yaitu saya senantiasa menghargai dan menghormati sesama manusia beda ras dengan diri saya karena dari sesama manusia yang beda ras dengan diri saya pribadi, saya dapat belajar memperluas wawasan pandang terhadap beranekaragam peradaban dan kebudayaan umat manusia di planet bumi ini. Perlu diluruskan Mengenai "Cina tidak pilih Cina" perlu sedikit diluruskan yaitu sebenarnya saya tidak pernah merasa diri saya Cina dan apabila memilih pasti saya bukan melihat latar belakang ras Cina atau bukan Cina, tetapi apakah menindas rakyat atau tidak menindas rakyat. Hujatan "hater ahok" dan "ciong sama ahok" juga perlu dikoreksi. Saya tidak benci Ahok, namun saya memang tidak setuju pada kebijakan Ahok menggusur rakyat secara melanggar hukum, hak asasi manusia (HAM), agenda pembangunan berkelanjutan, kontrak politik Jokowi dengan rakyat miskin, serta Pancasila. Mengenai saya "ciong sama Ahok" perlu diperjelas dalam hal apa. Jika dalam hal antikorupsi jelas saya tidak "ciong" sebab sepaham dengan Ahok, namun dalam hal bicara kotor dan kebijakan menggusur rakyat, memang saya tidak sepaham dengan Ahok. Hujatan "kampret" saya anggap pujian sebab saya pengagum kampret yang mampu terbang melayang di malam hari gelap gulita tanpa nabrak-nabrak di samping kampret ternyata memegang peran ekologis sangat penting. Hujatan "provokator" adalah sanjungan namun sebenarnya terlalu tinggi bagi saya. Sebab para pejuang kemerdekaan Indonesia yang sangat saya hormati adalah para provokator gerakan perlawanan terhadap penjajah. Hujatan "tua bangka bau tanah cari popularitas" sebagian benar sebagian keliru. Berdasar usia yaitu 68 tahun, saya memang layak disebut sebagai "tua bangka bau tanah". Namun hujatan "cari popularitas" bikin saya bingung menanggapinya. Jika saya membenarkan berarti saya ingkar kenyataan tidak pernah merasa "cari popularitas" sebab popularitas yang mencari saya, maka pasti saya malah akan dihujat "sombong". Ketimbang dihujat "sombong", maka saya mengalah saja dengan membenarkan bahwa saya memang "tua bangka bau tanah cari popularitas" sekaligus demi memuaskan para penghujat saya. Mohon dimaafkan bahwa hujatan "tukang ngeles" terpaksa saya anggap sebagai pujian sebab kemampuan "ngeles" merupakan kemampuan paling penting dalam semua ilmu bela diri termasuk tinju. Hujatan "gak kualitas banyak gaya" 50 persen benar sebab secara lahir-batin memang saya "gak kualitas" namun tidak benar bahwa saya "banyak gaya" sebab saya merasa tidak memiliki hal-hal yang layak menjadi alasan bagi saya untuk "banyak gaya". Bersyukur Saya bersyukur sebab akibat dihajar badai hujatan, maka saya lebih bersemangat dalam mengejawantahkan makna luhur terkandung di dalam ajaran Jesus Kristus "Jangan Menghakimi" di mana di dalamnya juga hadir ajaran "Jangan Menghujat". Saya juga makin mantap dalam berupaya menghayati makna luhur terkandung di dalam hadits Jihad Al-Nafs: Al Sukuni meriwayatkan dari Abu Abdillah Al Shadiq bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menyambut pasukan sariyyah kembali setelah memenangkan peperangan, Beliau bersabda: "Selamat datang wahai orang-orang yang telah melaksanakan jihad kecil tetapi masih harus melaksanakan jihad akbar!". Ketika orang-orang bertanya tentang makna sabda itu, Rasul SAW menjawab: "Jihad kecil adalah perjuangan menaklukkan musuh. Jihad akbar adalah jihad Al-Nafs, perjuangan menaklukkan diri sendiri!". Mematuhi ajaran Jesus serta terinspirasi oleh hadits Jihad Al-Nafs, maka ketimbang bersusah payah menaklukkan orang lain untuk tidak menghujat, lebih bijak saya berupaya menaklukkan diri saya sendiri agar jangan sampai jemawa menghujat orang lain. Pada hakikatnya, memang kemelut hajaran badai hujatan membuat saya bersyukur bahwa saya bukan manusia yang menghujat sesama manusia namun manusia yang dihujat oleh sesama manusia. ●

Imlek dan Pamer Kekayaan Budi Jaya Suprana  ;   Pemerhati Kerakyatan dan Kemanusiaan

                                                     KOMPAS, 06 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tradisi Imlek berakar pada kalender lunisolar sebagai perpaduan kalender bulan dengan matahari, berorientasi pada titik balik gerak Matahari yang mengakhiri musim dingin di daratan Tiongkok. Konon kalender Tiongkok pada milenium III Masehi dihadirkan atas prakarsa Kaisar Shih Huangti, lalu dikembangkan Kaisar Yao, dan makin disempurnakan pada masa Dinasti Zhou. Misioner Adam Schall di zaman dinasti Qing merangkum kesemuanya dengan perhitungan kebudayaan Barat. Di samping astronomi, muncul pula tafsir astrologi yang melahirkan 12 shio yang melambangkan 12 cabang Bumi dengan urutan simbolis margasatwa: tikus, kerbau, macan, kelinci (kucing), naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing, dan babi. Pada hakikatnya, Imlek lebih terkait pada astronomi, musim, dan agrikultur ketimbang agama.  Secara geokultural, Hari Raya Imlek tidak bisa diseragamkan untuk menyambut musim semi sebab nisbi terkait pada lokasi geografis di mana Imlek dirayakan.  Imlek di Australia  bukan menandai akhir musim dingin, tetapi justru puncak musim panas. Menyambut Imlek dengan perayaan musim semi sama absurdnya dengan menyambut hari Natal di Australia dengan lagu "White Christmas".  Di Indonesia tak ada empat musim. Tak ada musim semi. Yang ada cuma musim kemarau dan musim hujan. Maka, merayakan Imlek di Indonesia jelas bukan untuk merayakan ketibaan musim semi. Gus Dur Bagi saya pribadi, Imlek punya makna tersendiri. Setiap kali tiba saat merayakan Hari Raya Imlek, langsung saya terkenang kepada Gus Dur. Saya yakin bahwa tanpa Gus Dur, mustahil Hari Raya Imlek di Indonesia dapat dirayakan semeriah, seleluasa, dan seterbuka seperti di masa kini. Saya mustahil melupakan jasa Gus Dur. Di masa Orde Baru, dengan beraneka alasan terutama yang tak masuk akal sehat, apa pun yang berbau kebudayaan (pada waktu masih disebut sebagai) Cina memang dianggap tak baik, maka dilarang secara resmi maupun tak resmi. Bahasa, aksara, kesenian, busana Cina dilarang atau minimal tak diperbolehkan. Meski ada kekecualian, misalnya makanan, cerita, dan film silat Cina tetap dibiarkan digemari. Di masa Orba, perayaan Hari Raya Imlek praktis dilarang atau minimal tak dibenarkan meski diam-diam secara internal bergerilya masih dirayakan di kalangan warga keturunan.  Zaman kegelapan bagi Imlek di Indonesia berakhir setelah Gus Dur menggantikan BJ Habibie menjadi presiden RI. Kini di Indonesia, Tahun Baru Imlek resmi ditetapkan sebagai hari raya nasional sebagai bukti   kebesaran jiwa bangsa Indonesia dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Sudah sewajarnya bahkan selayaknya Imlek sebagai hari raya nasional Indonesia dirayakan demi  menjunjung tinggi harkat dan martabat bukan Tanah Leluhur nun jauh di sana, tapi Tanah Air: Indonesia! Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Demi menghormati Gus Dur, sebaiknya perayaan Hari Raya Imlek dirayakan bukan sebagai kesempatan berfoya-foya, apalagi pamer kekayaan harta benda. Semasa hidup, Gus Dur mewejangi saya agar selalu bersikap ojo dumeh dalam merayakan Imlek. Gus Dur berpesan agar saya jangan euforia lalu takabur menganggap Imlek sebagai kesempatan foya-foya, berpesta pora, apalagi pamer kekayaan harta benda duniawi.  Sebaiknya Hari Raya Imlek dirayakan sebagai kesempatan pamer kekayaan budi-pekerti, semisal yang dilakukan teman-teman pengabdi kerakyatan dan kemanusiaan yang tergabung di Yayasan Buddha Tzu Chi. Saya bukan anggota kelompok itu dan meski bentuk ragawi saya mirip Buddhatertawa, saya bukan umat Buddha. Secara obyektif  saya berhak kagum dan bangga terhadap  cara mereka merayakan Imlek yang di Indonesia kebetulan jatuh saat puncak musim hujan dan di Jakarta kerap kali musim banjir.  Para pendekar kemanusiaan merayakan Imlek yang kebetulan tiba bersama musim banjir bukan dengan pesta pora gemerlap duniawi, tetapi terjun ke kawasan banjir secara nyata dan langsung menolong korban banjir. Balairung markas besarBuddha Tzu Chi berubah fungsi menjadi tempat berteduh  para pengungsi akibat petaka banjir. Para relawan mendirikan dapur umum untuk penyediaan makanan minuman bagi para pengungsi. Marilah merayakan Imlek dengan  semangat  ojo dumeh  sesuai dengan pesan Gus Dur sebagai tokoh yang memungkinkan perayaan Imlek di Indonesia masa kini. Marilah merayakan Imlek dengan riang-gembira, tetapi jangan berlebihan dengan gemerlap pesta pora gegap-gempita, apalagi pamer kekayaan harta benda. Marilah merayakan Imlek dengan pamer kekayaan budi pekerti dan kasih sayang tanpa melupakan nasib sesama warga Indonesia yang kurang beruntung. ●

Tragedi Paniai Jaya Suprana  ;  Cantrik Gus Dur

KOMPAS,  20 Desember 2014

                                                                                                                       

TRAGEDI berlumuran darah menimpa warga Desa Ipakiye, Kecamatan Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, yang terjadi dua hari menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia, 17 hari menjelang perayaan Natal. Diberitakan bahwa sekitar pukul 09.00, Senin, 8 Desember 2014, ratusan warga berkumpul di depan markas Koramil Paniai Timur di kawasan lapangan Karel Gobay, Enarotali. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kematian seorang pemuda Papua konon akibat masalah tidak menyalakan lampu mobil saat melintas di waktu malam. Tidak mampu menahan amarah, massa bersenjatakan panah, parang, dan batu menyerbu markas Koramil disambut hujan tembakan aparat yang mencederai 17 warga dan menewaskan empat siswa sekolah lanjutan atas setempat. Tragedi Paniai mengingatkan saya kepada almarhum Gus Dur. Mungkin menyadari bahwa saat meninggalkan dunia fana ini makin dekat, Gus Dur sempat berkisah kepada saya tentang tugas-tugasnya yang belum selesai. Salah satunya adalah perjuangan yang belum selesai dalam upaya menghadirkan keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan ketenteraman bagi rakyat Papua. Memang Gus Dur sudah mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua sesuai aspirasi rakyat Papua. Namun, masih banyak hal yang belum berhasil Gus Dur lakukan bagi rakyat Papua akibat sudah terburu dilengserkan oleh para lawan politik sang guru bangsa. Menurut Gus Dur, masih banyak yang bisa dilakukan negara bagi rakyat Papua, terutama dalam hal kesejahteraan. Misalnya, pembangunan ekonomi di Papua yang lebih dinikmati oleh kaum pendatang. Roda ekonomi daerah Papua berada di bawah kendali para pendatang, bahkan mayoritas penjual di pasar-pasar tradisional adalah kaum pendatang. Orang Papua lebih berperan sebagai pembeli. Sekolah-sekolah memang dibangun di Papua, tetapi murid-muridnya lebih banyak anak-anak kaum pendatang. Eksplorasi kelimpahruahan pertambangan Papua didominasi perusahaan asing. Mahakaya raya Papua mahakaya raya perbendaharaan hasil hutan dan hasil tambang ataupun hasil laut. Namun, ibarat ayam kelaparan di lumbung padi, penduduk asli Papua kurang dapat menikmati hasil yang dipetik orang luar Papua dari hutan, bumi, dan lautannya. Konon bukan hanya emas yang dapat ditambang di Papua, melainkan juga uranium yang bernilai komersial mengungguli emas. Hasil hutan Papua termasuk terdahsyat di planet Bumi ini yang apabila dikelola dan ditata laksana secara tepat akan bernilai ekonomi sekaligus ekologi. Perairan yang mengelilingi tiga penjuru mata angin Papua menyediakan kekayaan hasil-laut seolah tanpa batas. Kederasan arus laut di antara dua benua Asia dan Australia sebenarnya juga siap menjadi sumber daya energi tak terhabiskan. Di samping sumber minyak bumi yang belum kesemuanya ditemukan, sebenarnya Papua memiliki potensi angin, sinar surya, panas bumi, gas, arus laut, bioenergi nan berlimpah ruah yang siap didayagunakan sebagai energi terbarukan dalam kuantitas tak terbatas. Sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya, Papua menyajikan kekayaan alam dan budaya tiada duanya di jagat raya ini. Dengan dukungan infrastruktur paripurna, Papua siap menjadi tujuan kunjungan para wisatawan domestik ataupun internasional. Keanekaan hayati Papua benar-benar merupakan perbendaharaan alam luar biasa akbar. Dengan begitu, banyak kemiripan suasana alam dan budaya Papua dengan Australia. Maka, bukanlah muluk-muluk mengharapkan potensi industri pariwisata di Papua siap dilangitkan seperti di Australia. Kesenian Papua juga memiliki nilai, sukma, serta kepribadian tersendiri dan mandiri. Segenap potensi alam, budaya, energi, dan ekonomi Papua sudah disadari Gus Dur yang menghendaki tata kelola pembangunan yang lebih baik. Kesejahteraan Gus Dur sadar bahwa sebenarnya rakyat Papua tidak menghendaki kemerdekaan, tetapi mendambakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat Papua. Gus Dur juga menyadari bahwa apabila pembangunan Papua lebih dinikmati warga luar daerah Papua, bukan mustahil semangat memerdekakan diri kembali berkobar! Sebagai ungkapan ketulusan perhatian terhadap Papua, Gus Dur sebagai Presiden RI menyempatkan diri khusus terbang ke Papua untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua langsung dari rakyat Papua. Maka, Gus Dur merestui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua sesuai kehendak rakyat Papua. Sayang, Gus Dur belum sempat berbuat lebih banyak akibat gara-gara dilengserkan DPR dan MPR. Kini, Joko Widodo telah resmi terpilih menjadi Presiden VII Republik Indonesia. Maka, besar harapan kita bahwa Jokowi akan melanjutkan derap langkah perjuangan Gus Dur dalam memperhatikan dan membangun Papua demi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga Jokowi juga segera blusukan ke Papua untuk secara langsung mendengar dan melihat bumi Papua mengenai apa saja yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan rakyat Papua. Insya Allah, semangat ketulusan dan kerakyatan Jokowi juga akan dibaktikan bagi rakyat Papua agar jangan sampai tertinggal dalam arus gelombang perjuangan meraih cita-cita terluhur bangsa Indonesia: masyarakat adil, makmur, dan sejahtera! ●

Permohonan kepada Presiden Terpilih Jaya Suprana  ;   Rakyat Indonesia; Pencinta Kebudayaan Indonesia

KOMPAS, 30 Agustus 2014

                                                                                                                       

MUMPUNG presiden terpilih masa bakti 2014-2019 belum menetapkan susunan kabinet yang akan berperan serta menentukan kinerja sang presiden, maka dengan penuh kerendahan hati saya sebagai rakyat Indonesia memberanikan diri mengajukan beberapa permohonan. Kabinet memegang peran utama sebagai pembantu presiden dalam menunaikan tugas memimpin negara dan bangsa. Karena itu, saya memohon agar dalam membentuk kabinet kepresidenannya, presiden terpilih Joko Widodo berkenan fokus menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik, golongan, keluarga, apalagi dirinya sendiri. Insya Allah, presiden yang baru berkenan meningkatkan kekebalan lahir-batin dirinya terhadap ancaman virus amnesia yang merajalela di singgasana kepresidenan Republik Indonesia sehingga tidak melupakan janji-janji manis kepada rakyat pada masa kampanye. Jangan pernah lupa bahwa yang memilih presiden melalui pemilihan umum adalah rakyat, bukan parpol! Semoga presiden terpilih Jokowi saat memilih para menterinya bukan sekadar bagi-bagi jabatan berdasarkan konspirasi politik demi mempertahankan kekuasaan, melainkan berdasarkan realitas kebutuhan dan profesionalisme. Presiden yang baru perlu menyadarkan segenap menteri kabinetnya, bahkan segenap aparatur negara, bahwa makna istilah pemerintah bukan berarti berhak memerintah, tetapi benar-benar tulus mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat! Semoga presiden yang baru menghapus perangkapan-tugas kementerian agar para menteri dapat memusatkan konsentrasi pada tugas tunggalnya. Alasan penghematan tidak relevan sebab kinerja menteri yang tidak fokus malah menimbulkan benturan, bahkan konflik kepentingan antara tugas-tugas yang beda satu dengan lainnya. Ujung-ujungnya malah jadi pemborosan energi-lahir-batin dan biaya! Kementerian Demi mencegah ketidakfokusan bahkan kebingungan akibat terlalu banyak permohonan, saya fokus memusatkan permohonan saya hanya pada kehadiran kementerian kebudayaan secara mandiri pada kabinet presiden ke-7 RI ini. Banyak alasan untuk menentang kehadiran kementerian kebudayaan yang sampai dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono masih dianggap penting-memang-penting-tetapi-sebenarnya-tidak-terlalu-penting sehingga cukup ditempelkan pada kementerian lainnya. Terkesan urusan kebudayaan diposisikan lebih rendah ketimbang urusan pemberdayaan perempuan yang diberi fasilitas kementerian khusus. Kebudayaan diletakkan di depan pariwisata di masa kementerian kebudayaan dirangkap pariwisata, lalu digeser ke belakang ketika ditempelkan ke kementerian pendidikan. Olahraga yang sebenarnya merupakan subbagian dari kebudayaan, yang setara dengan kesenian, malah diutamakan dengan menghadirkan Komite Olahraga Nasional Indonesia, sementara belum pernah ada Komite Kesenian Nasional Indonesia. Padahal, dalam kesenian Indonesia terbukti tidak kalah mengharumkan nama Indonesia ketimbang olahraga, apalagi sepak bola! Bisnis olahraga dianggap lebih menguntungkan ketimbang bisnis kesenian, padahal sudah dibuktikan sebaliknya oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan! Alasan menolak kementerian kebudayaan malah dipermantap secara konstitusional akibat DPR sudah membuat undang-undang untuk membatasi jumlah kementerian. Gara-gara hanya setengah hati dianggap perlu, dengan sendirinya kehadiran kementerian kebudayaan diletakkan di antrean paling belakang nun jauh di belakang kehadiran kementerian-kementerian yang dianggap mutlak perlu! Kebudayaan Akibat berbentuk lebih abstrak ketimbang ekonomi, politik, dan militer, maka sulit meyakini bahwa kementerian kebudayaan sebenarnya benar-benar perlu, padahal sebenarnya sudah terbukti berhasil ditatalaksanakan oleh kementerian-kementerian kebudayaan di Brasil, Australia, Kamboja, Taiwan, Tiongkok, Kolombia, Kroasia, Ceko, Denmark, Mesir, Estonia, Perancis, India, Lituania, Lebanon, Selandia Baru, Korea Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Thailand, Suriah, Afrika Selatan, Swedia, dan entah mana lagi. Fakta bahwa kini jumlah negara anggota UNESCO sudah lebih banyak melampaui jumlah negara anggota PBB merupakan bukti nyata betapa dunia masa kini menjunjung tinggi kebudayaan! Fakta bahwa jalur militer, politik, dan ekonomi tidak berhasil memadamkan kobaran api perang di marcapada ini menggarisbawahi jalur kebudayaan lebih indah untuk ditempuh demi menjalin pengertian, persahabatan, dan perdamaian antarbangsa. Fakta membuktikan bahwa Indonesia masih tertatih-tatih dalam menghadapi kemelut persaingan politik, ekonomi, dan teknologi era globalisasi, padahal dalam hal perbendaharaan keanekaragaman kebudayaan, Indonesia sulit tertandingi negara mana pun juga di planet Bumi ini! Bagi mereka yang masih meragukan apa yang dapat dipersembahkan kementerian kebudayaan bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, saya berani menjamin bahwa para tokoh budayawan Nusantara, seperti Gus Mus, Romo Franz Magnis-Suseno, Jakob Oetama, Goenawan Mohamad, Aristides Katoppo, Din Syamsuddin, Hasyim Muzadi, Emil Salim, Bantei Pannyavaro, Anies Baswedan, Syafii Maarif, Siti Musdah Mulia, Ibunda Nuriyah Wahid, para putri Gus Dur, M Sobary, Radhar Panca Dahana, Emha Ainun Najib, Ninok Leksono, para laskar cendekia-budayawan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dan lain-lain pasti siap siaga membantu presiden menyusun garis besar haluan rencana kerja kementerian kebudayaan, demi meraih cita-cita terluhur bangsa Indonesia: masyarakat adil dan makmur! ●