Anies Baswedan, Ananda Sukarlan, dan Sikap Kekanakan

Anies Baswedan, Ananda Sukarlan, dan Sikap Kekanakan Abdullah Sammy ;  Jurnalis Republika

                                                 REPUBLIKA, 16 November 2017

                                                           

Akhir-akhir ini kata boikot ramai menghiasi jagad sosial media. Ini tak terlepas aksi seorang komposer bernama Ananda Sukarlan di tengah acara perayaan HUT almamaternya, sekolah Kanisius. Boikot yang dilakukan sang pianis nyatanya merupakan cermin dari ketidaksetujuannya pada sosok gubernur DKI, Anies Baswedan. Anies dinilai Ananda sebagai sosok yang memakai segala cara untuk meraih kursi kuasa, bahkan dengan menyeret sentimen SARA. Itu semua dinilai oleh kepala dan emosi seorang Ananda sebagai bentuk sikap yang tak sesuai dengan ajaran Kanisius. Karena itu, Ananda memilih meninggalkan ruangan ketika Anies mulai berpidato. Di sisi lain Anies berpidato bukan atas permintaan pribadinya. Sebaliknya sang gubernur diundang resmi dan diminta berpidato oleh pihak Kanisius. Anies pun menghormati undangan itu untuk hadir dan berpidato. Ternyata yang diterima Anies saat berpidato adalah aksi boikot dari sebagian besar hadirin. Boikot dari alumni Kanisius, terutama Ananda , menjadi bayaran yang harus diterima Anies yang berstatus undangan resmi. Ada yang menyebut aksi itu sebagai ekspresi politik dan buah dari sakit hati di Pilkada DKI. Saya sendiri tak mau buru-buru menarik kesimpulan atas aksi boikot Ananda dan kawan-kawannya. Yang jelas aksi boikot sejatinya merupakan budaya yang kerap terjadi akhir-akhir ini di tengah masyarakat. Saya ingin terlebih dahulu menarik jauh soal boikot pada konteks sejarah. Boikot sejatinya sebuah kata dalam kamus bahasa Inggris yang diambil dari nama seorang mandor tanah di daratan Inggris Raya bernama Charles Boycott. Pada 1880, di Irlandia terjadi sebuah peristiwa yang disebut Perang Tanah Irlandia. Boycott merupakan orang yang bertanggung jawab mengawasi tanah milik bangsawan bernama Lord Erne di wilayah Lough Mask, Irlandia. Karena pada 1880 hasil panen di lahan milik Lored Erne buruk, maka sang pemilik tanah menawarkan pemotongan biaya sewa tanah sebesar 10 persen. Para penyewa tanah masih merasa keberatan dan meminta 25 persen pengurangan uang sewa. Erne menolak permintaan itu. Kemudian Kapten Boycott yang merupakan 'mandor' tanah milik Erne mengusir 11 orang penyewa tanah. Pengusiran itu kemudian menimbulkan perlawanan dari penyewa tanah lain. Mereka kompak untuk tak bekerja dan menolak membayar sewa. Aksi ini diikuti oleh petugas pengantar surat yang enggan mengantar surat kepada Erne atau Boycott. Hampir seluruh pekerja di lahan milik Erne juga enggan bekerja. Usaha Boycott dan Erne akhirnya diisolasi. Kerugian besar harus diterima Erne akibat aksi sang mandor, Boycott. Reporter New York Tribune, James Redpath kemudian menuliskan kisah itu dalam laporannya pada koran edisi 20 November 1880. Lepas dari kisah di Irlandia itu, the Times kemudian menciptakan terminologi bahasa baru. Setiap aksi isolasi yang dilakukan secara terencana kemudian disebut dengan istilah boycotted (diboikot) yang berarti dibuat seperti yang dialami Boycott pada November 1880. Kini, tepat menjelang ulang tahun ke-137 dari penemuan istilah 'boikot' (20 November), terminologi ini ramai dipakai masyarakat Indonesia. Ya, pemantiknya adalah kisah Ananda Sukarlan. Tapi latarbelakang dari pemboikotan jauh berbeda dengan kisah di Irlandia 1880. Filosofinya atas aksi Ananda pun tak sesuai dengan filosofi boikot sesungguhnya. Sebab yang terjadi pada tahun 1880 adalah usaha untuk mencari ruang diskusi dan keadilan yang setara. Pada 1880, Charles Boycott dinilai melakukan usaha isolasi usaha secara sepihak kepada 11 penyewa tanpa ada ruang untuk berdiskusi secara setara. Karena alasan itu kemudian isolasi yang sama dilakukan kepada Boycott. Isolasi itu pun bukan sebagai bentuk usaha untuk mempermalukan pribadi Charles Boycott. Sebaliknya sebagai bentuk perundingan secara tak langsung. Sehingga akhirnya kemudian Boycott mengendurkan sikapnya pada para penyewa tanah. Nah, yang terjadi kepada Anies sulit diartikan dengan filosofi yang sama. Karena setidaknya aksi yang dilakukan adalah sepihak oleh Ananda tanpa membuka ruang diskusi yang setara. Ananda cs pun seakan sengaja menunggu momentum keluar ruangan saat Anies berpidato. Jika dia keberatan terhadap sikap Anies, bukankah lebih gentle kalau disampaikan langsung ke yang bersangkutan tanpa harus menunggu dia pulang? Kritik atau bahkan kecaman yang dilakukan saat muka dan muka berhadapan, niscaya jauh lebih konstruktif. Tapi kalau tindakan itu dimaksudkan untuk mempermalukan, maka itu jadi lain soal. Yang dilakukan Ananda pada Anies malah lebih mirip dengan posisi seorang Boycott keada sang penyewa lahan. Tanpa sempat membuka ruang diskusi, Ananda malah melakukan aksi sepihak. Walhasil kemudian muncul reaksi balik dari para pendukung Anies. Lucunya aksi balasan dari pendukung Anies malah salah sasaran. Aksi balasan malah menyasar pada Traveloka. Sialnya, pemilik Traveloka Derianto Kusuma dianggap ikut pada aksi boikot pada pidato Anies di Kanisius. Sebab nama Derianto bersanding bersama Ananda selaku penerima penghargaan malam itu. Padahal si empunya Traveloka itu tak ada di lokasi. Tapi hoax sudah menjadi bubur. Derianto dianggap ikut menginisiasi tindakan 'mengisolasi' Anies sehingga aksi isolasi balasan dilakukan pada usahanya yakni Traveloka. Sehingga muncul kemudian gerakan uninstall pada aplikasi Traveloka yang diserukan dan dilakukan oleh Aniser (pendukung Anies). Pada poin ini bukan soal hoax-nya yang ingin dijadikan benang merah. Tapi soal aksi dan reaksi yang terjadi akibat tindakan Ananda. Ini layaknya aksi 'boycott' dan kemudian di-'boycott' oleh para penyewa lahan. Apa pun itu, aksi Ananda malah membuka kembali garis demarkasi yang tegas lepas Pilkada DKI. Sebab bukan rahasia bahwa Ananda adalah pendukung Ahok. Dan ini mengakibatkan munculnya kembali sentimen Pilkada DKI antara kedua kubu. Dan sebagai salah satu tokoh publik di dunia musik, sikap ini jadi kurang elok. Sebagian besar yang mendukung Ahok pasti memuji tindakan Ananda. Tapi, Anies pun didukung oleh 58 persen warga di DKI. Dan bisa jadi mayoritas pemilih Anies itu marah dengan tindakan Ananda. Walhasil ini tercermin di ranah sosial media di mana aksi Ananda membakar kembali perseteruan Ahoker vs Aniser. Jika apabila alasan aksi Ananda itu dengan alasan ketidaksetujuannya pada sosok Anies yang dinilai merusak persatuan, maka hal itu jadi paradoks. Sebab aksi yang dilakukan Ananda sebagai tokoh publik juga jauh dari kata menyatukan, malah menebar perseteruan. Orang pun jadi berpikir sikap Ananda ini bukan sebuah bentuk ideologis tapi emosi belaka. Ini ibarat peristiwa yang kerap terjadi di sepak bola Indonesia. Saat sebuah tim yang sedang kalah dan merasa diperlakukan tidak adil, maka tim itu mogok bertanding dan meninggalkan lapangan begitu saja. Padahal risiko pertandingan adalah menang dan kalah serta kontroversi yang menyulut emosi. Dan yang terjadi kini memang benar-benar laksana laga sepak bola Liga Indonesia. Yang mana sikap lebih dipengaruhi sentimen sebagai suporter. Tak peduli apakah itu Ahoker atau Aniser. Mungkin Ahoker dulu juga meradang saat di sejumlah kesempatan Ahok diboikot oleh sejumlah masyarakat. Saya juga masih ingat bagaimana Ahoker dulu nyinyir ketika ada aksi boikot pada sebuah produk roti sebagai bentuk aksi 212. Dan di sisi lain, sebagian yang kini Aniser adalah inisiator dari aksi boikot zaman Ahok itu. Tapi kini lakon telah beranti. Yang dulu nyiyir karena jagonya diboikot, malah senang bukan kepalang saat sang lawan yang diboikot. Saat Anies yang diboikot, giliran Ahoker yang menjadi dalangnya. Jadi atas nama logika sehat, jangan bawa kata objektifitas dari semua aksi boikot memboikot ini. Ini bukan bentuk keobjektivan tapi ke-baperan. Sulit beragumentasi soal nilai ideologis yang termuat dalam setiap tindakan boikot kepada lawan politik. Sebab relasi yang terbangun adalah haters vs fanboy. Semua ini mirip perseteruan antara suporter kesebelasan sepak bola. Tapi sejauh apa pun fanboy dan haters berseteru di sepak bola, mesti ada titik tengah bernama legawa. Sebab pada akhirnya di setiap pertandingan ada yang menang dan kalah begitu wasit meniup peluit. Meski menang dan kalah dalam sepak bola kerap dibumbui sebuah kontroversi, itu adalah hal yang niscaya dan biasa-biasa saja. Pun halnya di politik. Dalam pemilu pasti ada silang pendapat dan jual beli artikulasi yang kerap menyulut emosi. Tapi saat palu KPU atau MK sudah mengetuk palunya, maka semua harus menghormatinya secara dewasa. Tapi apa pun itu sikap Ananda adalah haknya secara pribadi. Sebab menjadi dewasa atau kekanakan adalah sebuah pilihan. ●

Ada Ananda di Antara Ahok dan Anies

Ada Ananda di Antara Ahok dan Anies Iswandi Syahputra ;  Pengamat Komunikasi;  Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

                                                 REPUBLIKA, 15 November 2017

                                                           

Seperti halnya Ahok, Anies juga sesungguhnya adalah aset bangsa. Dalam skala berbeda, keduanya memberi kontribusi yang juga berbeda pada bangsa Indonesia. Tidak ingin membandingkan, tapi ini harus diajukan untuk menjernihkan dan menetralisir fikiran. Bahkan jauh sebelum menjadi menteri Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta, Anies sudah aktif memberi kontribusi pada bangsa melalui gerakan 'Indonesia Mengajar' pada tahun 2009. Sebagai Rektor Paramadina, pada rentang 2007-2015 Anies juga dikenal memiliki kontribusi pemikiran pada berbagai persoalan bangsa. Paramadina, kampus yang mengusung gagasan tentang relasi baru Keindonesiaan-Keislaman khas pemikiran Nurkholis Madjid ini dikenal salah satu basis pemikiran sekuler. Itu pula sebabnya Anies sering diplot masuk dalam barisan intelektual sekuler-liberal. Jauh sebelum itu, saat menjadi mahasiswa UGM, dengan kapasitas dan jabatannya sebagai Ketua Senat UGM tahun 1992, Anies dikenal memiliki pemikiran yang cemerlang. Pendirian BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) merupakan salah satu gagasan cemerlang Anies saat itu. Karena kecemerlangan dan kejernihannya Anies didapuk sebagai moderator debat Capres 2009. Saat menjadi pelajar, pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Kita telisik lebih jauh lagi, Abdurrahman Baswedan kakek Anies juga merupakan diplomat cemerlang yang pernah dimiliki Indonesia. Dia seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan juga sastrawan Indonesia. AR Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan Konstituante. AR Baswedan adalah salah satu diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia yaitu dari Mesir. Saat menjadi aktivis mahasiswa, tahun 1994 saya berkunjung ke rumah orang kakek Anies di kawasan Jalan Dagen, tidak jauh dari Malioboro terlihat sederhana tapi memiliki pustaka dengan kumpulan buku yang langka. Berbeda dengan rumah orang tua Ahok yang megah di Belitung Timur yang saya kunjungi tahun ini. Satu-satunya yang bikin saya kecewa pada Anies saat dia masuk terperangkap dalam lembah saling menyampaikan ujaran ketidaksukaan saat Pilpres 2014 lalu. Suatu sikap yang jauh dari karakter Anies yang santun, jernih dan sejuk. Tapi dari peristiwa itu saya memahami pelajaran bahwa "memilih teman dan lingkungan dapat mempengaruhi fikiran, ucapan dan tindakan". Belakangan saat lakukan riset tentang polarisasi netizen di media sosial awal tahun ini, saya jadi mengerti ada 2 arus besar kelompok politik pada era post trust saat ini, konservatif dan liberal. Dua polarisasi ini nanti kelak yang akan mewarnai wajah politik domestik kita. Dari dua polarisasi ini pula kita bisa memahami sikap Walk Out Ananda saat mengikuti perayaan HUT 90 tahun Kanisius yang dihadiri Anies Baswedan. Sekali lagi, tidak ingin membandingkan, jika diajukan pertanyaan apa yang dilakukan Ahok untuk bangsa ini pada tahun 1987, 1992, 2005, 2009, jauh saat Ahok belum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012? Saya sendiri tidak bisa menjelaskannya. Jernihkan fikiran dengan cara membandingkan tahun 2012 Ahok terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi. Suatu kemenangan politik yang penuh drama, mengingat saat itu Jokowi dan Ahok hanya orang daerah yang belum menjadi apa-apa. Tapi semua pihak menerimanya dengan legawa. Pilkada persitiwa politik, politik adalah permainan dan permainan sudah selesai. Dalam pandangan saya, 100 hari pertama kepemimpinan Jokowi-Ahok publik menerima dengan penuh harap ada perubahan. Dalam pandangan saya, 100 hari pertama boleh dikata publik cukup puas (paling tidak dalam pandangan saya) dengan kepemimpinan Jokowi-Ahok. Tiga hal saja yang paling tampak dilihat, keputusan membangun MRT, pembangunan taman kota dan berbagai kejutan birokrasi melalui blusukan Jokowi. Polemik publik mulai mencuat saat Jokowi maju sebagai Capres. Sikap ini dianggap mengingkari janji. Tapi sudahlah, itu urusan politik. Jokowi terpilih jadi Presiden, Ahok naik menjadi Gubernur menggantikan Jokowi. Hal ini berimplikasi pada penolakan sekelompok kecil masyarakat hingga memunculkan Gubernur DKI tandingan saat itu. Tapi ini tidak meluas, karena dianggap hanya mewakili identitas politik Islam dari kelompok tertentu di Jakarta. Publik cukup fair memberi penilaian. Artinya, umat Islam khususnya DKI Jakarta masih mampu berfikir rasional pada kepemimpinan Ahok. Hingga 100 hari pertama kerja Ahok sebagai Gubenur nyaris tidak ada hambatan dan tekanan. Sampailah pada kasus 'Al-Maidah 51'. Ini menjadi titik puncak yang mengkonsolidasi polarisasi kelompok konservatif dan liberal. Sebelumnya muncul berbagai isu kontroversial dari kebijakan Ahok sebagai Gubernur DKI, mulai dari larangan takbir hari raya hingga larangan memotong hewan kurban di kompleks sekolah. Jadi, memang sudah ada semacam gejala memarjinalkan satu kelompok. Momentum 'Al-Maidah 51' menjadi puncak dari keresahan yang terpendam. Ini normal, bisa terjadi pada kelompok manapun yang keyakinan religiusnya terusik. Jika kita kembali pada kepemimpinan Anies yang dilantik 16 Oktober lalu, belum melewati 100 hari kepemimpinan, berbagai tekanan dan bully bertubi ditujukan pada Anies dan Sandi. Seakan kita lupa bagaimana 100 hari pertama Ahok jadi Gubernur atau 100 hari pertama Jokowi jadi Gubernur. Seperti Ahok, Anies butuh Kritik bukan Intrik Dalam pandangan saya, sebaik-baiknya Ahok, dia tetap manusia yang punya salah. Perlu dikritik, bukan dipuja dan dipuji. Sejak awal, kritik saya untuk Ahok pada karakter kasar dan tempramentalnya yang selalu dipamerkan. Bagi saya ini tidak baik untuk generasi mendatang. Kritik saya untuk Anies, memang sulit menjadi negarawan berkarakter pada era post trust saat ini. Dan kelemahan Anies di mata saya adalah politik oportunis yang melekat dalam dirinya. Kelemahan ini juga sebenarnya dimiliki Ahok. Oleh sebab itu, dalam posisi sebagai aset bangsa, keduanya tetap perlu diberi kritik sebagai kritik bukan kritik sebagai intrik. Kasus Walk Out (WO) Ananda saya menilai jauh dari kritik, ini cenderung pada aksi atau sikap politik. Bagi saya ini hal wajar, ada bagusnya sebagai pola baru sistem kontrol publik terhadap kekuasaan. Asal dilakukan dengan pertimbangan rasionalitas publik, bukan dendam politik apalagi mendasarinya dengan kebencian dan dendam politik. Motif dan argumen WO Ananda menjadi hal penting yang harus dinilai dan diperiksa oleh publik. Berita menyebutkan bahwa Ananda WO karena sosok Anies yang diundang di acara itu dinilai tak mencerminkan nilai-nilai ajaran Kanisius. Saya tidak paham sikap Anies yang seperti apa yang tidak mencerminkan ajaran Kanisius? Jikapun dalam pandangan Ananda, Anies tidak mencerminkan ajaran Kanisius, apakah Ananda yakin semua yang hadir dalam acara tersebut mencerminkan ajaran Kanisius? Lantas, apakah sikap WO saat tamu yang diundang resmi itu mencerminkan ajaran Kanisius? Sebagai Canasian, Ananda seharusnya ingat motto "Ad maiorem Dei Gloriam" (Demi semakin bertambahnya kemuliaan Tuhan). Memuliakan manusia, bagian dari jalan memuliakan Tuhan. Sebagai peneliti media sosial, saya melihat ini hanya sebagai aktualisasi gambaran dari polarisasi kelompok politik liberal yang terpersonifikasi pada sosok Ahok yang semakin mengeras di jagad media sosial. Jadi masih tidak jauh dari persoalan Pilkada DKI Jakarta. Jika pandangan saya ini benar, tampaknya Ananda masih perlu belajar tentang toleransi (politik) dengan lebih arif dan bijak. Republik ini butuh kejernihan politik, bukan kekeruhan politik. ●

Demokratis Sejati

Demokratis Sejati Imam Shamsi Ali ;  Presiden Nusantara Foundation

                                                 REPUBLIKA, 15 November 2017

                                                           

Dalam dunia demokrasi perbedaan tidak saja sesuatu yang pasti terjadi. Justeru perbedaan menjadi karakter dasarnya. Demokrasi itu hidup karena adanya kebebasan. Maka kebebasan adalah nyawa demokrasi. Ketika kebebasan dibungkam di saat itu pula demokrasi mengalami mati suri. Oleh karena kebebasan adalah nyawa demokrasi maka bebas berekspresi merupakan sesuatu yang harus diapresiasi. Melakukan protes dalam tatanan demokrasi adalah tanda bahwa demokrasi itu hidup dan dinamis. Yang menjadi masalah kemudian adalah manusia seringkali tidak jujur dalam menyikapi dinamika dan kehidupan demokrasi itu. Ketika mereka yang dianggap berseberangan melakukan protes, karena sesuatu yang dianggap tidak sesuai protes itu dianggap “ancaman demokrasi”. Bahkan, tidak jarang dituduh anarkis dan ekstrim. Sebaliknya, ketika mereka yang melakukan protes, sebagai wujud kebebasan dalam tatanan demokrasi yang hidup dan dinamis, maka itu adalah murni demokrasi. Dipuji setinggi langit bahkan dianggap penyelamat demokrasi. Pada saat mendapat kehormatan bersilaturahim dengan Gubernur DKI Dr Anies Baswesan, saya menekankan pentingnya menjaga keragaman. Dan saya menyampaikan bahwa pak Gubernur paham betul apa dan bagaimana hidup dalam tatanan masyarakat dengan pluralitas tinggi, dalam tatanan masyarakat demokratis. Setuju atau sebaliknya tidak setuju tentang suatu atau banyak hal akan menjadi sesuatu yang lumrah. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur DKI atas sikap lapang, ikhlas, dan menerima atas perlakuan sebagian hadirin di peringatan 90 tahun Kolese Kanisius Jakarta. Sebuah sikap demokratis sejati dari seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis dengan kemenangan mayoritas. Saya tentunya juga mengapresiasi sikap sebagian hadirin yang memprotes kehadiran Gubernur DKI dengan melakukan walk out. Hal seperti ini dalam dunia demokrasi menjadi biasa, bahkan boleh jadi sesuatu yang menjadi tanda dinamika demokrasi itu sendiri. Yang saya khawatirkan adalah jika protes walk out ini masih merupakan indikasi ketidakmampuan untuk melupakan perihnya kekalahan. Semoga tidak. Tapi, kalau ternyata sikap itu adalah bentuk “dendam politik” yang berkepanjangan, maka kita sayangkan, sekaligus dapat kita bayangkan jika kita tidak akan ke mana-mana. Hal lain yang saya perlu ingatkan adalah sebagai bangsa Indonesia adalah pentingnya memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal. Protes memang adalah tanda kehidupan dan dinamika demokrasi. Tapi, bangsa Indonesia juga diikat oleh karakter budayanya yang santun, sopan, dan menghormati tamunya. Saya yakin kedua hal tidak harus bertabrakan. Tapi, perlu keseimbangan yang disesuikan dengan sikonnya. Yang paling terpenting adalah kita jangan sampai memilah-milah dalam mengapresiasi nilai demokrasi. Seolah praktik demokrasi itu hanya hak sekelompok orang tertentu. Ketika orang lain mempraktekkan haknya maka nilai yang positif itu berubah menjadi sangat negatif. Aksi 411 maupun aksi 212 lalu merupakan ekspresi kebebasan dan ruh demokrasi, serta menjadi hak dalam tatanan masyarakat demokratis. Tapi kenapa aksi itu justeru dianggap radikal dan membahayakan demokrasi? Di sinilah saya menjadi bingung dengan berbagai nilai yang dibanggakan oleh dunia kita. Ternyata, nilai-nilai itu seperti demokrasi, kebebasan, HAM, dan seterusnya hanya menjadi positif jika menguntungkan pihak tertentu. Sebaliknya, jika nilai-nilai itu memihak kepada kelompok tertentu tiba-tiba saja menjadi negatif dan ancaman. Apakah memang kita sedang hidup dalam dunia kemunafikan? Wallahu a’lam!  ●