Tampilkan postingan dengan label Kontroversi Wakil Menteri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kontroversi Wakil Menteri. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 09 Juni 2012

Menghadapi Kacaunya Hukum


Menghadapi Kacaunya Hukum
Bachtiar Sitanggang ; Anggota Dewan Redaksi Sinar Harapan
SUMBER :  SINAR HARAPAN, 7 Juni 2012


Prof Dr Laica Marzuki SH, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (dan hakim agung Mahkamah Agung) yang tampil sebagai ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu, 30 Mei lalu mengatakan, tanpa penetapan batas-batas wilayah, tanpa territoriaal grenzen, dapat kiranya berakibat pemerintahan daerah bakal mengalami kekacau-balauan status hukum, bagai kekacau-balauan Menara Babel, Babylonische wraak verwarring.

Di dalam Kitab Perjanjian Lama, ada kisah, tatkala penduduk di suatu daerah Yahudi itu mau membangun suatu menara yang mencapai langit, maka Allah murka, Dia menurunkan berbagai bahasa sehingga terjadi kekacau-balauan.
Laica Marzuki melanjutkan, Prof Krabbe, ahli hukum Belanda terkenal mengatakan, “Dalam hukum juga dimungkinkan dikenal adanya kekacau-balauan Menara Babel.” Babylonische wraak verwarring.

Prof Laica Marzuki sebagai ahli dari Pihak Terkait Pemprov Kepulauan Riau dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-undang No 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945 atas Permohonan Pemprov Jambi dan Pemkab Tanjung Jabung Timur.

Kekacauan hukum tersebut memang sering terjadi, apalagi diperparah dengan penafsiran para pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kekacauan itu tercermin dengan Putusan MK, Selasa 5 Juni 2012 (kemarin) bahwa “Penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.”

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 UU No 39 Tahun 2009 terhadap UUD 1945.

UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi sebagai berikut: Pasal 10
“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”
Bunyi Penjelasan Pasal 10 adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.”

Menurut pemohon, presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang membutuhkan pengangkatan wakil menteri. Pasal 10 juga menekankan pada kata "secara khusus", artinya tidak umum dan atau selektif, tapi faktanya presiden mengangkat 20 wakil menteri dari 34 kementerian yang ada.

Timbul pertanyaan, apakah pengangkatan 20 wakil menteri tersebut masih sesuai dengan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara? Jawabnya: tidak, maka dengan demikian pengangkatan 20 wakil menteri oleh presiden tersebut terbukti tidak memiliki dasar hukum baik undang-undang maupun UUD 1945, tambah pemohon.

Terhadap permohonan pengujian pasal tersebut, amar putusan MK berbunyi: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; • Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan UUD 1945; • Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kekacauan Penafsiran

Dalam pertimbangannya MK berpendapat, meskipun Pasal 10 UU 39/2008 dari sudut kewenangan presiden mengangkat wakil menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas, tetapi pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 UU a quo dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi.

Terlebih lagi Penjelasan Pasal 10 ternyata berisi norma baru padahal “Penjelasan... tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”.
Menurut Mahkamah persoalan legalitas yang muncul dalam pengangkatan wakil menteri, antara lain:

Pertama, terjadi eksesivitas dalam pengangkatan wakil menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam membentuk kementerian negara, jabatan menteri dan kementerian tidak boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang atau satu golongan.

Kedua, saat mengangkat wakil menteri, presiden tidak menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara profesional dalam jabatan negeri.

Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 UU a quo jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari PNS, tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional.

Para wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya, semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. Pertanyaannya, kalau jabatan wakil menteri dianggap sebagai jabatan karier fungsional, bisakah seorang PNS memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan perundang-undangan?

Keempat, masih terkait dengan jabatan karier, jika seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karier dengan jabatan struktural (Eselon IA) maka pengangkatannya haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi yang bersangkutan.

Kelima, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sampai dua kali menjelang (Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011) pengangkatan wakil menteri bulan Oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri supaya memenuhi syarat tersebut.

Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU No 39 Tahun 2008, sebab menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri atas unsur: pemimpin yaitu menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karier, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa timbulnya kekacauan implementasi atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan itu terjadi karena bersumber dari ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan UUD 1945.

Dengan demikian, penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional. Karena keberadaan wakil menteri yang ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 dan Penjelasannya dalam Undang-Undang a quo, menurut Mahkamah posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden menurut putusan Mahkamah ini.

Oleh sebab itu, semua keppres pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum, dan karenanya MK dalam putusannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 tersebut tidak mengikat secara hukum.

Tambah Kacau

Terhadap amar putusan MK tersebut timbul berbagai penafsiran, terutama terhadap keberadaan para wakil menteri yang ada sekarang. Ini karena yang dinyatakan tidak mengikat secara hukum hanyalah penjelasan, yang berarti keberadaannya tidak dipersoalkan; hanya saja posisinya perlu disesuaikan kembali sebagai kewenangan eksklusif presiden karena mengandung ketidakpastian hukum.

Barangkali perlu dipertegas oleh presiden bahwa para wakil menteri yang sekarang itu tidak lagi hanya pejabat karier dan anggota kabinet, tidak lagi seperti sebelumnya bahwa mereka adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet.

Yang menjadi persoalan, kalau para wakil menteri itu sebagai anggota kabinet, berarti sama dengan menterinya dan akan menjadi dua nakhoda dalam satu kapal. Akan terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ada bahwa kementerian (yang tentunya dipimpin seorang menteri) hanya 34 dan kalau ditambah 20 akan menjadi 54. Kalau itu yang terjadi keppresnya akan digugat lagi di PTUN, dan bisa saja para pemohon menguji lagi pasal-pasal lainnya di MK.

Kemungkinan sekali, kalau presiden tetap menetapkan 20 wakil menteri itu menjadi anggota kabinet, juga akan di-”rebut”-kan oleh para penggiat Hukum Tata Negara, dan ada baiknya kembali ke Pasal 10, yaitu “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.” Dengan demikian, tidak perlu sebanyak 20, atau paling tidak dalam keppres masing-masing perlu dijelaskan urgensi dan relevansi adanya wakil menteri dalam suatu kementerian.

Walaupun sudah ada Putusan MK mengenai wakil menteri ini, kelihatannya persoalan belum selesai. Kelihatannya apa pun yang dilakukan pemerintah, apalagi presiden, telah diintai pegiat hukum untuk dipermasalahkan secara hukum pula.

Itu semua terjadi karena kekacaubalauan hukum seperti dikutip di atas. Kita menunggu proses selanjutnya, namun presiden tentunya akan taat kepada Putusan MK, lebih hebat Bupati Bogor yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung tentang Gereja Yasmin yang tidak kunjung dieksekusi. ●

Kamis, 07 Juni 2012

Kontroversi Keberadaan Wamen


Kontroversi Keberadaan Wamen
Rusmin Effendy ; Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik
SUMBER :  SUARA KARYA, 7 Juni 2012


Putusan uji materi (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima sebagian gugatan tentang jabatan wakil menteri (wamen) yang dianggap kontroversi dan inkonstitusional pantas diapresiasi. Sekalipun putusan MK tersebut menyisakan komplikasi hukum karena subtansi gugatan bukanlah menyangkut posisi wamen sebagaimana diatur dalam UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara, tapi proses dan mekanisme pengangkatannya melalui Keppres yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Mengapa demikian? Keppres pengangkatan wamen yang dilakukan Presiden bukan saja cacat secara yuridis, tapi dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sayangnya, konsekuensi putusan MK terkesan tidak independen dengan cara menganjurkan pemerintah merevisi Keppres tanpa membatalkan 20 jabatan wamen. Apalagi, akibat putusan MK, posisi wamen yang ada saat ini menjadi status quo, tidak serta-merta batal demi hukum. Karena itu, ada beberapa catatan yang patut diantisipasi akibat putusan MK tersebut.

Pertama, karena asas peradilan MK bersifat prospektif dan tidak berlaku surut (retroaktif), maka putusan MK tentang pengangkatan wamen bersifat status quo. Artinya, putusan MK tidak serta merta membatalkan pengangkatan. Seharusnya, putusan MK bersifat mengikat dan 'batal demi hukum' terhadap pengangkatan wamen yang cacat secara yuridis, sehingga tidak ada celah bagi pemerintah merevisi Keppres yang sudah melanggar UUD 1945.

Kedua, terjadi komplikasi hukum kapan berakhirnya jabatan wamen. Kelemahan UU No.39/2008 juga tidak memberikan penjelasan rinci mengenai hal itu, hanya dalam Bab V diatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan; Menteri berhenti dari jabatannya karena; (a) Meninggal dunia atau (b). Berakhir masa jabatan.

Terlepas dari kontroversi tersebut, putusan MK yang menerima gugatan pemohon tentang pengangkatan wamen menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan. Karena, dalam setahun terakhir pemerintahan SBY ibarat seperti 'rezim' yang tidak lagi memiliki kemampuan menghadapi pelbagai persoalan hukum. Bahkan, pemerintah dianggap tidak berdaya dan kehilangan marwah dalam menghadapi beberapa kasus hukum yang dilakukan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendara, terakhir soal Keppres No.48/P/2012 tentang Pengangakatan Gubernur Bengkulu definitif menggantikan Agusrin Najamudin.

Langgar Konstitusi?

Sekalipun UU No.39/ 2008 tentang Kementerian Negara sudah mengatur secara rinci tentang posisi wamen, namun Presiden SBY secara sewenang-menang telah menabrak UU No.39/2008 serta UUD 1945 karena memaksakan diri mengubah Peraturan Presiden No.47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara hingga dua kali, yakni Peraturan Presiden No.76/ 2011 kemudian Peraturan Presiden No.77/2011, sehingga menimbulkan conflict of interest dalam rangka menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat diangkat sebagai wakil menteri.

Salah satu yang menjadi kontroversial adalah pengangkatan Prof DR Denny Indrayana yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan bukanlah pejabat karier, dan hanya dosen biasa yang kepangkatan akademik golongan IIIB. Selain Denny Indrayana, masih ada beberapa wamen yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan karier maupun struktural (Eselon IA). Apalagi, pengangkatan wamen tidak melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi terkait.

Kondisi inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan hukum, karena pemerintah seolah-olah 'tuli' untuk mendengarkan aspirasi publik yang menentang terbitnya Keppres yang sengaja direkayasa dalam beberapa hari untuk meloloskan Denny Indrayana. Padahal, publik masih ingat bagaimana dengan kasus Anggito Abimayu yang gagal menjadi Wakil Menteri Keuangan karena belum memenuhi persyaratan, tapi memilih sikap kesatria mundur dari jabatannya. Idealnya, pengangkatan wamen seyogianya menjadi domain kementerian tanpa harus melibatkan presiden.

Karena itu, dapat dipahami pengangkatan wamen sesungguhnya bernuansa politis, apalagi pengangkatannya dilakukan di Istana Negara dengan menggunakan prosedur layaknya pelantikan menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi seorang PNS yang menduduki jabatan karier tertentu. Barangkali karut-marut persoalan yang dihadapi memberikan kesan kepada publik betapa bobroknya administrasi dan manajerial pemerintahan, sehingga pemerintah seringkali melanggar aturan dan konstitusi UUD 1945.

Dengan demikian dapatlah dipahami, di tengah keterpurukan praktik hukum yang dilakukan pemerintah membuat rakyat semakin pesimistis terhadap potret tata kelola pemerintahan yang semakin karut-marut. Sejatinya, pemerintah memberikan teladan tentang penegakan dan supremasi hukum, bukan sekedar slogan pencitraan untuk mencari popularitas dan simpati publik. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah asyik dan terlena membungkam lawan-lawan politiknya dengan cara melakukan politisasi hukum.

Mungkinkan bangsa ini masih bisa berharap atau bermimpi menuntut persamaan di depan hukum (equality before of the law)? Paling tidak, kita berharap berharap suatu saat nanti prinsip keadilan harus ditegakkan, sekalipun langit akan runtuh. Wallahu a'lam bish-shawab. ●

Rabu, 06 Juni 2012

Liku-liku Wakil Menteri


Liku-liku Wakil Menteri
Mohammad Fajrul Falaakh ; Dosen Fakultas Hukum UGM
SUMBER :  KOMPAS, 6 Juni 2012


Syarat jabatan wakil menteri sebagai ”pejabat karier bukan anggota kabinet” (penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara 2008) akhirnya ditiadakan oleh Mahkamah Konstitusi (5/6/2012). Kontroversinya terletak pada status wakil menteri: pejabat politik ataukah pejabat karier. Karena putusan MK ”mengembalikan” penunjukan wakil menteri kepada Presiden, terbukalah renegosiasi politik penempatan jabatan di kementerian.
Kontroversi wakil menteri (wamen) serupa dengan staf khusus. Keduanya adalah gejala baru selama reformasi.

Perkembangan ini terkait kekuasaan pejabat politik terpilih untuk mendudukkan orang-orang kepercayaannya pada suatu jabatan (political appointee). Para pejabat politik terpilih juga berebut jabatan dengan birokrat di daerah.

Pejabat Politik

Staf khusus diadakan di kantor Wakil Presiden pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (Keppres No 29/2002), yang diperluas Presiden Yudhoyono (Perpres No 40/2005, Mei 2005) dengan merekrut sembilan staf khusus yang dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Ada staf khusus lain yang disebut Penasihat Khusus Presiden atau Utusan Khusus Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet. Gaji mereka setara eselon I/a dan dibebankan kepada anggaran Sekretariat Kabinet. SBY juga memberi tiga staf khusus kepada departemen/kementerian meski hanya setara eselon I/b (Perpres No 62/2005).

Keberadaan para pejabat politik ini diharapkan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Presiden. Keberadaan staf khusus dimaksudkan agar garis politik dan kebijakan pejabat terpilih tak hanya ditentukan dan dikelola menurut kemapanan birokrasi. Jadi, kategori pekerjaan mereka adalah staffing. Meski sesama political appointee, staf khusus berbeda dibandingkan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16 UUD 1945) yang memberi nasihat secara konfidensial dan UKP4 (Perpres No 54/2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dewasa ini.

Keberadaan staf khusus dalam kabinet akhirnya dicapai sebagai formula kompromi antara kekuasaan pejabat politik terpilih dan kemapanan karier birokrasi berdasarkan hukum administrasi negara. Persyaratan staf khusus dirumuskan opsional, yaitu dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dengan gaji setinggi-tingginya setingkat jabatan eselon I/a atau I/b.

Pejabat Karier?

Wamen diusulkan Menteri Luar Negeri (saat itu) Hassan Wirajuda agar Presiden mengangkat pejabat karier eselon I/a sebagai Wakil Menlu (Keppres No 87/M/2008, tanggal 28 Agustus 2008). Dari sini terjadi negosiasi antara Sekretaris Negara (kala itu) Hatta Rajasa dan Panitia Khusus DPR tentang RUU Kementerian Negara.

Kesan instan untuk merekrut pejabat tak terhindarkan, tetapi kompromi dihasilkan. Tanpa mengubah kesepakatan jumlah 34 kementerian (Pasal 15), Hatta berhasil menyisipkan jabatan wamen (Pasal 10) sebagai ”pejabat karier bukan anggota kabinet” (Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara).

Karena jumlah kementerian dibatasi dan menteri ataupun wakilnya diangkat Presiden, tetapi wamen tidak dikategorikan sebagai pejabat politik, Perpres No 47/2009 merumuskan, ”Wamen adalah pejabat karier eselon I/a dan bukan anggota kabinet (bukan pejabat politik)”. Wamen setara pejabat struktural, seperti sekretaris jenderal, direktur jenderal, ataupun inspektur jenderal kementerian. Sejumlah kandidat tercegah jadi wamen oleh persyaratan ini. Namun, persyaratan ini tak diikuti saat kocok ulang Kabinet Indonesia Bersatu II pada 19 Oktober 2011 (Perpres No 77/2011, tanggal 18 Oktober 2011).

Menarik bahwa persyaratan wamen diubah tanpa eselon meski fasilitasnya tetap eselon I/a (Perpres No 76/2011). Kemudian Perpres No 91/2011 menyisipkan tugas wamen melakukan koordinasi dengan pejabat eselon I di kementerian, sedangkan kelas jabatannya dinaikkan ”satu tingkat di atas kelas jabatan tertinggi bagi pejabat eselon I/a”. Meski bukan menteri ataupun pejabat struktural, wamen adalah pejabat karier berkelas lebih tinggi daripada birokrat eselon I/a.

Membengkak

Keberadaan wamen di lingkungan kementerian dicapai sebagai hasil kompromi politik. Presiden dan pejabat politik terpilih menginginkan tambahan kekuasaan untuk menunjuk pejabat. Namun, karena jumlah kementerian dibatasi 34, persyaratan wamen dirumuskan sebagai ”pejabat karier bukan anggota kabinet”. Persyaratan ”pejabat karier” tidak menghilangkan statusnya sebagai political appointee. Konsep ini adalah nama lain dari politisasi jabatan karier.

Setelah MK menghapus persyaratan tersebut, posisi wamen terbuka untuk dipertengkarkan. MK menyatakan ”semua keppres pengangkatan setiap wakil menteri perlu diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif Presiden”. Dalam praktik presidensialisme berdasarkan koalisi parlementer, perekrutan wamen tanpa konsep ”pejabat karier bukan anggota kabinet” memerlukan kesepahaman dengan pihak koalisi. Namun, karena jumlah menteri dibatasi 34, jabatan wamen ”terpaksa” diisi pejabat karier dan putusan MK sekadar mengukuhkan. Para birokrat karier mungkin bergairah melobi politisi atau bahkan langsung ke Presiden untuk mengisi lowongan ini.

Kontroversi wamen sekadar contoh liku-liku pengadaan dan perekrutan jabatan, baik atas nama legitimasi politik, profesionalisme birokrasi, maupun campuran kedua faktor ini. Keberadaan wamen untuk mendukung kementerian akhirnya bergantung pada kompetensi pejabatnya. ●