Blunder Golkar di Jawa Barat?

Blunder Golkar di Jawa Barat? Hendri Satrio ;  Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI; Akademisi Komunikasi Politik Universitas Paramadina

                                              KORAN SINDO, 14 November 2017

                                                           

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 memang menarik untuk diikuti. Sebagai provinsi dengan suara pemilih terbesar di Indonesia maka sangat wajar bila suara Jawa Barat diperebutkan oleh partai politik. Beberapa hari lalu salah satu partai politik itu, Partai Golkar, membuat kejutan besar dengan memberikan rekomendasi calon gubernur bukan kepada kadernya yang juga Ketua DPD Jabar, Dedi Mulyadi, melainkan kepada Ridwan Kamil. Seperti yang publik ketahui, bersama Ridwan Kamil (Emil) dan Deddy Mizwar (Demiz), nama Dedi Mulyadi (Demul) juga mentereng diunggulkan maju sebagai calon gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang akan habis masa baktinya pertengahan 2018 kelak. Apa Maunya Golkar?   Sejatinya, manuver Partai Golkar cukup mudah ditebak. Partai ini kerap mengikuti arah kekuasaan berada. Kekuasaan ke kanan maka ke kananlah parpol ini, tapi tetap saja memilih calon gubernur bukan dari kadernya sendiri sangat membingungkan. Menurut saya, bukan urusan logistik yang jadi alasan utama Golkar berbelok ke Ridwan Kamil, melainkan mungkin Golkar membaca arah angin Istana yang lebih condong kepada Emil. Mungkin Golkar ingin membuktikan komitmen pengabdian mereka kepada Istana. Tapi ya ini kan masih berandai, sebab bila ditanya kepada siapa Istana berpihak maka jawabannya pasti tidak berpihak. Nah, kalau sudah begini hanya Setya Novanto, sang pemberi rekomendasi yang paling paham apa maunya Golkar. Alih-alih ingin langsung memasangkan kadernya, Daniel Muttaqien, sebagai wakil Emil, malah respons galau yang diberikan Emil. Ridwan Kamil tidak tegas memutuskan menerima atau menolak keinginan Golkar. Emil menggantung keinginan Golkar dengan alasan masih menunggu keputusan para parpol pengusungnya tentang siapa calon wakilnya kelak. Nah, keputusan menggantung Golkar mengenai wakilnya bukan hal positif bagi partai sebesar Golkar. Bagaimana Parpol Lain?   Konstelasi politik di Jawa Barat jelas berubah setelah Ridwan Kamil diusung Golkar. Lawan-lawan Golkar tampaknya memilih mengambil jeda untuk membaca situasi. PKS, sang petahana yang belakangan hubungannya dengan Gerindra seperti tertutup kabut, samar-samar mungkin merasakan adanya perubahan arah angin di Jawa Barat. Partai politik yang dari awal ingin mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu ini seperti sedang mengambil napas panjang menyikapi manuver Golkar. Sementara itu, PKS mengatur strategi baru. PDI Perjuangan mengambil sikap sama. Parpol ini memilih untuk menimbang dan menelaah sebelum mengumumkan siapa jagoan mereka. PDIP untuk Pilkada 2018 sudah pernah memutuskan ”berbeda” cagub dengan Istana di Pilgub Jawa Timur. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah, PDIP belum memutuskan siapa calon yang akan diusung. Bahkan pasca­manuver Golkar yang mengusung Emil, PDIP seperti tidak mau ambil pusing bahkan lebih memberi perhatian pada provinsi lain yang juga menyelenggarakan Pilgub 2018. PAN sudah menyatakan akan mengusung Demiz, sementara Gerindra belum juga memutuskan setelah ada perbedaan ”persepsi” dengan PKS dan Demiz. Sementara Demokrat, seperti biasa, belum jelas, menunggu mana yang lebih menguntungkan mereka. Apa Kabar Dedi Mulyadi?   Demul sebelum Golkar resmi memberikan rekomendasi kepada Emil untuk berlaga dalam pilgub sudah menyatakan bahwa dirinya menghormati dan legawa dengan keputusan Golkar. Sikap ini dipuji oleh banyak kelompok masyarakat, walaupun ada juga yang menyayangkan sikapnya itu. Kelompok terakhir menginginkan Demul melakukan perlawanan terhadap keputusan Golkar, namun terhadap desakan itu Demul berkomentar bijak, ”Saya memahami Partai Golkar dan inilah pendewasaan karier politik bagi saya”. Demul bagaikan pemain bintang di lapangan sepak bola. Ibaratnya, begitu ditinggalkan klub, Dedi langsung menarik perhatian parpol lainnya. Wajar saja parpol lain kepincut Dedi Mulyadi, selain sudah memiliki tabungan popularitas dan elektabilitas, bupati Purwakarta ini juga memiliki jaringan akar rumput yang kuat di Jawa Barat. PDI Perjuangan digosipkan sebagai parpol terdepan yang dikabarkan akan meminang Dedi Mulyadi. Untuk mendapatkan Dedi, PDIP malah dikabarkan sudah mempersiapkan posisi penting di jajaran pengurus Jawa Barat. PDIP memang harus mengambil Dedi sebagai kadernya dan menempatkan Dedi sebagai cagub PDIP, meskipun PDIP juga memiliki banyak kader bagus di Jawa Barat. PKS pun bereaksi dengan status Dedi Mulyadi yang ”bebas transfer”. Memang PKS tidak serta-merta menunjukkan ketertarikan untuk membawa Dedi masuk dalam partai, tapi justru mempersiapkan wakil untuk Dedi. Nama-nama seperti Deddy Mizwar, Akhmad Syaikhu, Netty Prasetiyani Heryawan diisukan sebagai wakil Dedi Mulyadi berseliweran di telinga petinggi parpol yang sukses menempatkan Anies-Sandi di Balai Kota Jakarta ini. Akankah Ada Koalisi PDIP-PKS di Jabar? Sulit membayangkan bila kedua parpol ini akan berkoalisi di Jawa Barat, sebab bila koalisi terjadi di Jawa Barat kemungkinan koalisi juga bisa terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan daerah lainnya. Konstelasi politik nasional pun akan berubah bila PDIP dan PKS berkoalisi. Bahkan bila koalisi ini terjadi dan PDIP kembali mengusung Joko Widodo dalam Pilpres 2019, bukan tidak mungkin Jokowi akan mengambil kader PKS atau tokoh yang diusung PKS sebagai wakilnya. Apakah mungkin dua parpol yang sering dipersepsikan berada di kutub berbeda menjadi satu koalisi? Mudah jawabannya, dalam politik hampir semua bisa terjadi. Kompetisi di Jawa Barat Kemungkinan hanya dua pasang calon yang berlaga di Jabar cukup terbuka. Hal ini memang dipengaruhi oleh manuver Golkar yang memilih Emil dibandingkan Dedi Mulyadi. Skenario pertama adalah pertarungan antara Emil dan Dedi. Pasangan Dedi bisa saja Demiz yang memang tinggi elektabilitasnya. Skenario kedua Emil melawan Demiz, sementara Demul berperan sebagai wakilnya Demiz. Skenario mirip seperti ini pernah terjadi di Jakarta saat Pilgub lalu. Anies yang bukan kader parpol diusung oleh Gerindra dan PKS. Nah, bila head to head, segala kemungkinan bisa terjadi. Hanya, Golkar mesti bersiap bila kalah di Jabar. Selain telah mengecewakan pendukungnya, Golkar juga harus rela kehilangan banyak suara di Jawa Barat. Keputusan sudah dibuat, apakah ini blunder atau tidak, hanya waktu yang dapat membuktikan, sama seperti pembuktian kemungkinan terjadinya koalisi antara PDIP dan PKS di Jawa Barat. ●

Berebut SBY di Putaran Dua Pilgub Jakarta

Berebut SBY di Putaran Dua Pilgub Jakarta Hendri Satrio  ;    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia

                                               KORAN SINDO, 16 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Hasil survei Kedai KOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Pilgub Jakarta memperoleh hasil yang mirip dengan kebanyakan lembaga survei lainnya. KedaiKOPI memantau lebih dari 190.000 suara dari 350 TPS di 167 kelurahan di 6 wilayah Jakarta. KedaiKOPI juga mengajak masyarakat memantau hasil hitung cepat melalui program “SuaraTPS” yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Hitung cepat KedaiKOPI mencatat kemungkinan akan ada putaran kedua Pilgub Jakarta setelah tidak ada pasangan kandidat yang meraih suara 50%+1. Menurut KedaiKOPI, Agus-Sylvi meraih 16,95%, Basuki-Djarot 43,74%, dan Anies-Sandi 39,31%. Pasangan Basuki-Djarot mendominasi suara di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara pasangan Anies- Sandi unggul di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pemilih Rasional di Jakarta Suara Agus-Sylvi di Pilgub 2017 ini mengalami fluktuasi paling tajam. Maksudnya, dari berbagai hasil survei, termasuk KedaiKOPI, Agus-Sylvi memulai prosesi pilgub pada posisi terendah, kemudian sempat tertinggi dan kembali pada posisi terbawah versi hitung cepat. Suara Agus-Sylvi dari pemberitaan di berbagai media massa mulai turun terus hingga di level hitung cepat sejak acara debat pertama yang diselenggarakan KPUD Jakarta. Suara Agus-Sylvi bahkan mulai dilewati dua pasangan lain pascadebat kedua dan makin kecil pascadebat ketiga. Perkiraan bahwa pemilih di Jakarta rasional besar kemungkinan terjawab dengan gambaran suara Pilgub Jakarta pascadebat. Pemilih di Jakarta memiliki penilaian tersendiri terhadap setiap pasangan calon seusai debat dilakukan. Paslon dengan program kerja yang paling mudah dimengerti tampaknya jadi pilihan pemilih di Jakarta. Apakah hanya debat kandidat yang menjadi faktor penarik perhatian pemilih memiliki pilihan rasional? Tentu saja tidak, tapi saya berpendapat perhelatan debat menjadi faktor penting yang membuat pemilih melihat kesiapan masing-masing kandidat dalam kompetisi ini. Turunnya suara paslon satu berimbas positif pada elektabilitas dua paslon lainnya. Paslon nomor 2 yang pernah merasakan posisi panas di level terbawah misalnya, pascadebat mampu mengerek naik suaranya bahkan kembali ke posisi tertinggi kendati belum setinggi saat kampanye resmi dimulai. Situasi Politik Jelang Putaran Dua Setelah hitung cepat, hampir pasti Basuki-Djarot dan Anies-Sandi lolos ke putaran dua. Menjelang prosesi putaran dua, banyak hal yang juga masih mengganjal yang terkait Pilkada Jakarta. Polemik posisi Basuki yang berada dalam posisi antara harus nonaktif (versi kelompok masyarakat) dan tidak perlu nonaktif (versi pemerintah) masih akan membayangi proses menuju putaran dua. Selain itu, posisi hukum Basuki pada kasus dugaan penistaan agama merupakan hal lainnya. Parpol pengusung Agus-Sylvi juga kemungkinan besar akan memindahkan dukungan. Bila mengikuti arah dukungan ke Istana, besar kemungkinan PPP, PAN, dan PKB akan mengarahkan dukungan ke Basuki-Djarot, walaupun masih ada kemungkinan mereka tidak mengalihkan dukungan lantaran latar belakang tiga parpol ini memiliki pendukung dari kalangan masyarakat beragama Islam. Justru yang menarik ditelaah pada putaran dua adalah akan ke mana pemilik episentrum Cikeas dan ketua umum parpol pengusung utama Agus-Sylvi, SBY mengarahkan dukungan? Berebut Suara Cikeas Menempati posisi ketiga di Pilgub Jakarta justru membuat episentrum Cikeas menjadi sangat menarik dan seksi. Masyarakat pasti akan menerka-nerka ke mana suara Agus-Sylvi berlabuh. Para timses dua paslon lain pun pasti mulai mengintip ke mana suara yang kerap dicitrakan memiliki dukungan dari anak muda ini mengarah. Wajar bila dicitrakan bahwa pemilih Agus-Sylvi juga merupakan sebagian pemilih SBY. Dalam survei KedaiKOPI misalnya, responden menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat elektabilitas Agus- Sylvi adalah Agus merupakan pemilik merek Yudhoyono. Oleh karena itu, memenangkan hati SBY menjadi sangat penting. Kubu dua paslon tersisa pasti menginginkan suara mengambang milik paslon nomor 1 itu. Sulit menerka ke mana SBY akan mengarahkan suara jagoan mereka. SBY bila kita berhitung akan memiliki beberapa opsi. Opsi pertama adalah opsi khas SBY dan Partai Demokrat, menjadi suara penyeimbang. Nah, bila ini pilihan maka dua paslon lain akan gigit jari lantaran SBY dan pendukungnya tidak akan berkampanye untuk salah satu dari mereka. Suara pemilih akan tetap bebas mencari jagoannya masing-masing. Opsi kedua, menelaah kemungkinan koalisi SBY-Prabowo. Koalisi ini sempat akan terjadi di awal Pilgub Jakarta. Bahkan, Sylvi pada salah satu acara debat KPUD Jakarta sempat berseloroh kepada Sandiaga Uno. “Kita nyaris berpasangan,” kata Sylviana Murni. Opsi ketiga adalah sejarah. Kendati sulit terjadi tapi dalam politik semua mungkin terlaksana. Demokrat berkoalisi dengan PDIP mendukung Basuki- Djarot. Artinya Indonesia akan melihat Megawati-SBY berdamai. Opsi keempat yang mungkin terjadi adalah kemungkinan opsi yang bisa berimbas ke Pilpres 2019. Ujungnya tetap untuk Basuki-Djarot. Dukungan yang terjadi bila Jokowi menerima SBY di Istana. Kendati Istana sudah berkali- kali menegaskan tidak berpihak pada semua pilkada yang terjadi, sudah jadi rahasia umum bahwa hubungan Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Jokowi sangat dekat. Nah, bila terjadi kemesraan lagi antara SBY dan Jokowi dan berimbas ke Pilgub Jakarta, sangat besar peluang Basuki menjadi petahana pertama yang bisa menjadi gubernur dua periode di Jakarta sejak pemilihan langsung dilaksanakan. Putaran pertama Pilgub Jakarta yang melelahkan sudah selesai dilaksanakan. Saat ini kita hanya perlu menunggu hasil penghitungan final dari KPUD Jakarta. Untuk putaran dua, bila ingin merasakan kursi empuk DKI 1 maka dua paslon tersisa bukan hanya perlu mengambil hati suara pendukung paslon 1, mereka juga harus memastikan suara pemilih yang sudah mereka genggam tidak lari ke paslon lainnya. ●

Mengapa Mesti Golkar? Hendri Satrio  ;   Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina; Founder Lembaga Survei KedaiKOPI

                                                    KORAN SINDO, 17 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Partai Golongan Karya atau biasa disebut Golkar memang fenomenal. Partai politik yang dianggap paling dewasa di Indonesia lantaran semua kadernya berpeluang menjadi ketua umum ini pernah merasakan pahitnya berada di luar kekuasaan, yang bukan merupakan jalur politiknya selama puluhan tahun. Tapi, itu sudah berlalu. Sabtu (14/5) lalu dalam acara pembukaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan posisi Golkar yang mendukung pemerintahan. Nusa Dua Bali ikut menjadi saksi kebesaran partai politik yang nyaris terbonsai akibat dualisme kepengurusan. Warna kuning mendominasi Nusa Dua. Bila kita masuk ke lingkungan munaslub, aroma lingkar kekuasaan sangat kuat di situ. Wajah akrab khas pejabat pemerintah mudah ditemui di tempat yang menentukan nasib partai beringin kelak. Mengapa Golkar? Selain fenomenal, Golkar juga kokoh. Masih jelas di ingatan saya ketika banyak orang menyuarakan lantang untuk membubarkan Golkar. Tapi, kekuatan itu tidak cukup meruntuhkan Golkar, hingga akhirnya ormas ini resmi mencantumkan kata ”Partai” dan tercatat sebagai partai politik. Sejak Pemilu 1999 hingga 2014, posisi Golkar hanya di dua tempat, nomor satu atau nomor dua. Padahal, guncangan terhadap partai ini begitu kencang. Golkar bahkan kembali jaya pada Pemilu 2004. Golkar memiliki simpatisan loyalis yang kuat. Pada beberapa kali pemilu angka hasil pemilu, Golkar berkutat di 14%-15%, sebuah angka yang fantastis bagi sebuah parpol yang kerap dihantam ujian. Namun, ada catatan tidak sedap. Sejak reformasi, Golkar belum bisa menempatkan kader terbaiknya menjadi presiden. Hal terbaik bagi Golkar adalah posisi wakil presiden dua kali (yang diraih oleh Jusuf Kalla). Tapi, Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada perayaan ulang tahun Golkar 2015 di Jakarta pernah berseloroh bahwa dirinya selalu menduduki jabatan wapres justru pada saat tidak menduduki posisi ketua di Golkar. Sebetulnya kondisi Golkar yang belum mampu mendorong kadernya menuju kursi Presiden sudah terbaca oleh Gary Cox dan Mathew Mc Cubbins dalam buku Setting the Agenda (2005) yang diterbitkan Universitas Cambridge, New York, Amerika Serikat. Dalam buku itu menyebutkan bahwa ada partai politik yang kadernya hanya mampu mengontrol agenda parlemen dan masing-masing bertujuan sendiri untuk terpilih kembali. John Aldrich dalam buku Why Parties (2011) menyampaikan penjelasan politik yang juga memperkuat kondisi Golkar saat ini. Dia mengatakan bahwa sebuah partai politik yang besar berisi banyak politisi sekaligus aktivis yang mencari tempat kerja dan pengakuan. Berdasarkan dua pendapat tadi dalam munaslub, Golkar harus memiliki ketua umum yang mampu menemukan kader atau minimal anak bangsa terbaik. Tentu dengan kepemimpinan kelas nasional yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadinya, untuk dapat diajukan sebagai calon pemimpin negara. Golkar harus mampu meyakinkan kadernya untuk tidak melulu fokus ke diri sendiri. Bila sang ketua umum baru memiliki kemampuan itu, pada 2019 Golkar dapat mempertahankan (bahkan melebihi) angka 14%-15% pada pemilu legislatif. Golkar dan Jokowi Mayoritas presiden negeri ini menikmati layanan Golkar sebagai pendukung pemerintah. Presiden Jokowi pun sebentar lagi akan dengan nyata menerima layanan itu. Patut kita tunggu bagaimana presiden cerdas seperti Jokowi memainkan peran politiknya dalam koalisi yang gemuk. Jangan lupa, dalam koalisinya Jokowi sudah memiliki PDIP yang memiliki sejarah kurang baik dengan Golkar. Bila berhasil, untuk kesekian kali Jokowi akan menciptakan sejarah karena mampu membuat PDIP dan Golkar seirama. Dalam munaslub, Jokowi cukup mampu memainkan peran netral dan tidak berpihak ke salah satu calon walau bawahannya sibuk dicitrakan sebagai orang yang mencatut nama Presiden karena memberikan dukungan (pada calon tertentu). Kehadiran Golkar akan banyak membantu Jokowi di pemerintahan. Pengalaman Golkar mendukung pemerintah adalah yang paling lama di antara parpol yang ada. Jokowi juga dicitrakan akan memberi hadiah kursi menteri kepada Golkar seusai munaslub digelar. Sebuah langkah berani dan strategis yang mungkin dapat dikatakan sebuah investasi jangka panjang. Investasi untuk 2019 pada saat Jokowi membutuhkan dukungan sangat besar untuk pilpres. Golkar bersama PDIP dapat jadi kendaraan politik yang kuat dan mewah bagi Jokowi yang dapat membuat dirinya hampir pasti terpilih lagi untuk periode kedua. Nah, bila sudah begini, semua ada di tangan seseorang yang terpilih menjadi ketua umum Golkar hingga tiga tahun ke depan. Ketua umum yang baru harus mampu bekerja sama dengan Jokowi sehingga Jokowi kelak juga memilih Golkar menjadi kendaraan politiknya. Walau bukan kader asli, mengusung Jokowi dapat mengubah sejarah peruntungan Golkar dalam pilpres bahwa tokoh usungannya menjadi presiden RI. Hal yang sejak reformasi belum bisa diwujudkan Golkar. Selamat bekerja ketua umum Golkar yang baru. ●