Kongsi Baru Golkar Gun Gun Heryanto ;   Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

                                                    KORAN SINDO, 21 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Bandul politik Golkar berubah! Secara eksplisit Golkar di bawah nakhoda baru Setya Novanto mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya kesiapan menyokong pemerintahan Kabinet Kerja, lebih dari itu Golkar bahkan bermanuver siap mengusung Jokowi pada Pemilu 2019. Partai berlambang beringin ini berupaya bangkit memainkan peran dan membangun kongsi baru dengan Jokowi. Semua itu bermula dari dramaturgi rekonsiliasi di Munaslub Bali. Ibarat sebuah narasi, plot cerita berjalan happy ending dan konflik seolah bisa diatasi dengan model politik akomodasi. Lagi, untuk kesekian kalinya, pengalaman politik seorang Setya Novanto sebagai pelobi ulung terkonfirmasi. Di tengah beragam peristiwa yang menghimpit citra dan reputasinya, Setnov (panggilan akrab Setya Novanto) sangat licin memandu strategi dan memenangi kontestasi. Babak Baru Keterpilihan Setnov menjadi ketua umum Partai Golkar yang baru bermakna dua hal. Pertama, arus besar kekuatan rujukan dari kekuasaan masih menjadi faktor menentukan dalam keterpilihan siapa pun ketua umum Golkar. Hal ini sejak awal terbaca dari intensnya dorongan verbal yang eksplisit dan konteks kehadiran dari dekat Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di lokasi munaslub. Dalam berbagai kesempatan, Luhut memberi sinyal dukungan kepada Setnov. Tentu secara formal dan retoris Jokowi menyatakan tak mau ikut-ikutan dalam gelanggang permainan di Munaslub Bali. Tapi aroma ”restu Istana” ini kental terasa mengarah ke Setnov. Bukan karena Setnov merupakan figur terbaik yang dibaca Istana dalam kapasitasnya membesarkan partai, tetapi lebih karena potensi titik temu dalam hubungan kuasa pemerintah dengan sikap dan orientasi politik Golkar di masa mendatang. Jika kata kuncinya berkongsi, Setnov merupakan representasi figur yang dianggap lebih aman berkolaborasi oleh Jokowi, karena sejumlah kerentanan yang melekat padanya. Singkatnya, dari model pengendalian elite, strategi Jokowi ini bisa disebut sebagai bentuk korporatisme politik atas kuasa yang dimiliki Golkar saat ini. Tak perlu menunggu lama, selesai perhelatan munas, Golkar pun berikrar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan masuk barisan partai pendukung pemerintah. Jokowi akhirnya bisa mengendalikan DPR dengan memastikan 7 dari 10 partai yang punya kursi di DPR kini menjadi bagian dari penyokong kekuasaan Kabinet Kerja. Kedua, keterpilihan Setnov sesungguhnya lebih bermakna instrumental conditioning bagi lingkup internal Golkar. Konflik akibat dualisme kepengurusan yang eksesif berpotensi meluas dan mendalam jika munaslub gagal menghadirkan pemahaman bersama di antara para elite Golkar yang bertikai. Kekhawatiran ini secara nyata dimanfaatkan benar oleh Setnov dan tim suksesnya untuk memperbesar persuasi politik melalui kebutuhan figur akomodatif dalam membangun jejaring politik. Faktor piawai ”menyenangkan banyak orang ini”-lah yang lantas dimaknai sebagai ”nilai jual” jangka pendek Setnov di pentas munaslub. Sebagai politisi senior di Golkar, Setnov sangat sadar benar habitus politik Golkar dalam kekuasaan. Kekuatan rujukan (reference power) dari kekuasaan ”dijual” sebagai langkah persuasi, di saat bersamaan dia juga memasarkan diri sebagai ”kolaborator” paling mumpuni untuk bisa menjembatani semua kepentingan berbeda yang mengemuka saat konflik terbuka di tubuh Golkar. Dalam perspektif komunikasi, pendekatan Social Judgment Theory dari Muzafer Sherif dan Carolyn Sherif (1967) dimanfaatkan benar oleh Setnov. Proses ”mempertimbangkan” isu atau objek sosial biasanya berpatokan pada kerangka rujukan (reference points) yang dimiliki. Kerangka rujukan inilah yang pada gilirannya menjadi ”jangkar” untuk menentukan bagaimana seseorang memosisikan suatu pesan persuasif yang diterimanya. Setnov mendorong dua hal. Pertama, latitude of acceptance atau zona penerimaan. Strateginya meyakinkan kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono sama-sama merasa aman karena dia memosisikan diri bukan sebagai hardliner dari pertarungan kubu-kubuan yang ada. Merangkul semua pihak dan memastikan arus besar elite, termasuk ARB, akan aman sehingga memudahkan Golkar ”berganti kulit”. Hal ini terlihat dari pemberian posisi terhormat untuk ARB sebagai ketua Dewan Pembina dan Idrus Marham sebagai sekjen partai. Demikian pula Setnov piawai merangkul orang-orang dari kubu Agung Laksono di jajaran elite Golkar yang dipimpinnya. Di saat bersamaan (kedua), Setnov juga menyentuh ego-involvement pemilik suara di munaslub dengan memastikan tawaran tentang seberapa penting posisinya untuk membawa Golkar kembali menjadi bagian kekuasaan. Di titik inilah Setnov sangat terbantu dengan dukungan demonstratif yang ditunjukkan Luhut Panjaitan. Mengelola Kerentanan Dalam jangka pendek, Golkar mungkin bisa bernapas lega karena munaslub tak berujung ricuh. Kepiawaian mengendalikan panggung megah Munaslub Bali menjadi catatan manajemen konflik yang menarik. Tapi ini awal langkah panjang Golkar ke depan mengelola kerentanan. Pertama, Golkar rentan tersubordinasi dalam kongsinya dengan Jokowi. Sosok Setnov menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Dia bisa diterima karena teramat pandai menyenangkan orang, tapi dia juga punya potensi menjadi ”kartu truf” yang bisa dimainkan Jokowi untuk mengendalikan Golkar hari ini dan ke depan. Meski Golkar tentu bukan hanya Setnov, langkah dan arah kebijakan partai akan sangat dipengaruhi sikap, orientasi, kepentingan, sekaligus ”dosa politik” yang melekat pada nakhodanya. Kedua, rentan dalam mengelola fragmentasi kekuatan politik dalam jangka panjang. Keterpilihan Setnov tidak berarti faksi-faksi sepenuhnya mengamini. Ibarat ”jeda peperangan”, munaslub masih membutuhkan langkah lanjutan. Kohesi politik dan sosial belum utuh benar dan akan sangat ditentukan variabel cara mengelola konflik internal di era Setnov. Daya tahan mengelola kebersamaan tak cukup mengandalkan uang atau iming-iming terus-menerus. Butuh kapasitas di beberapa momentum yang bisa menjadi indikator kepiawaian memimpin gerbong besar Golkar. Misalnya daya tahan Golkar di Pilkada Serentak 2017 dan 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Jika di momentum-momentum tersebut Golkar terpuruk dan tak mampu mengendalikan fragmentasi kekuatan yang bertarung di lingkup internal, potensi konflik akan kembali menghebat. Terakhir, Golkar juga punya kerentanan dalam mengelola kepercayaan publik. Masalah nyata Golkar hari ini adalah mengatasi jarak dengan rakyat, terlebih jika mereka tak percaya dengan sosok utama yang menjadi pewajahan partainya. Dengan siapa pun berkongsi, Golkar biasanya mampu menemukan ritmenya dan lantas menabuh gendang sendiri. Akankah itu terjadi di era Setnov? Pilihannya, Golkar bangkit mandiri atau merunduk sempurna di depan kekuasaan. ●