Teori Konspirasi

Teori Konspirasi Azyumardi Azra ;  Guru Besar Sejarah; Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta; Anggota Council on Faith, World Economic Forum, Davos

KOMPAS, 05 Februari 2013

  

”Konspirasi”. ”Persekongkolan”. Istilah ini kembali menyeruak ke depan publik persis akhir Januari 2012 pascapenahanan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan terlibat suap bersama tiga tersangka lain yang diduga juga terlibat rasuah. Para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) umumnya menyatakan, penahanan Luthfi adalah sebuah konspirasi di antara berbagai kekuatan dalam dan luar negeri untuk menghancurkan PKS menjelang Pemilu 2014. Sementara PKS sudah memasang target untuk meningkatkan perolehan suara, menjadi salah satu dari tiga kekuatan politik terbesar di negeri ini. Bagi banyak kalangan publik Tanah Air dan juga kalangan asing yang mengamati perkembangan politik Indonesia, mekanisme pertahanan diri PKS dengan menggunakan kepercayaan pada ”teori adanya konspirasi” merupakan upaya kontra produktif. Bagi mereka, cara berpikir seperti ini, alih-alih dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, sebaliknya justru membuat citra PKS kian pudar. Apakah presiden baru PKS, Anis Matta, berhasil dalam ”pertobatan nasional”, konsolidasi partai, dan bakal mampu mencapai target Pemilu 2014, masih harus ditunggu. Kelatenan Teori Konspirasi Adanya kepercayaan dan teori konspirasi yang dipegang individu ataupun kelompok masyarakat bukan hal baru. Gejala semacam ini sudah ada sejak lama. Orang dan kelompok yang percaya pada konspirasi ini ada baik dalam masyarakat yang masih primitif, masyarakat berkembang, maupun masyarakat maju sekalipun. Pikiran konspirasi laten dalam masyarakat dan negara mana pun, dan dapat muncul ke permukaan publik sewaktu-waktu. Berbagai teori dan kepercayaan tentang adanya konspirasi tertentu beredar dalam masyarakat, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Pikiran dan persepsi yang dikuasai teori konspirasi juga ada pada berbagai bidang kehidupan, tidak hanya politik, tetapi juga ekonomi, agama, sosial, budaya, kesenian, dan bahkan olahraga. Di kalangan bangsa Yahudi ada teori tentang persekongkolan berbagai kalangan internasional sejak abad pertengahan yang mencapai puncaknya di zaman Hitler dengan holocaust untuk menghancurkan mereka. Di kalangan masyarakat Muslim juga ada teori dan kepercayaan tentang adanya konspirasi Dunia Barat untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Di dunia sepak bola, lazim adanya pikiran dan persepsi tentang konspirasi di kalangan para wasit dan hakim garis untuk memastikan Manchester United, Real Madrid, atau Juventus untuk terus memegang dominasi dan hegemoni dalam pertarungan di liga nasional masing-masing. Karena adanya konspirasi semacam itu, hampir tidak mungkin bagi tim-tim sepak bola lain untuk menjadi juara. Kenapa dan dari mana munculnya kepercayaan terhadap pada teori konspirasi tertentu di kalangan masyarakat tertentu? Karena kelatenan teori konspirasi, para psikolog, sejarawan, antropolog, dan ahli politik telah lama pula berusaha menjawab fenomena tersebut. Mereka antara lain berkesimpulan, sikap percaya orang atau kelompok tertentu pada adanya konspirasi jahat yang mengorbankan mereka pada hakikatnya merupakan masalah psikologis. Lebih jauh, dalam kesimpulan banyak ahli tersebut, teori konspirasi merupakan manifestasi dari kegoyahan persepsi diri, histeria, delusional dan bahkan paranoia individu dan masyarakat terkait. Lebih jauh, kepercayaan pada adanya konspirasi juga bersumber dari bias kognitif yang menimbulkan distorsi penilaian terhadap gejala realitas pahit yang mereka hadapi. Dengan pikiran yang sudah dirasuki teori konspirasi, individu dan kelompok bersangkutan tetap bertahan dengan kepercayaan konspiratif itu meski banyak bukti dan indikasi membantah adanya persekongkolan tersebut. Meminjam kerangka Tim Melley dalam masterpiece-nya, Empire of Conspiracy (2000), cara berpikir tentang konspirasi bersumber dari sedikitnya dua faktor; pertama, ketika seseorang atau kelompok memegang sangat kuat nilai individualistis dan in-group belaka; kedua, ketika individu dan kelompok seperti itu kehilangan sense of control sehingga mengalihkan masalah internalnya kepada pihak lain. Teori Konspirasi dan Kepercayaan Apakah teori konspirasi semacam itu benar dan berdasar? Bagi mereka yang terkuasai pikiran dan psikologi konspiratif, hal itu tentu saja benar. Mereka merasa adanya semacam konspirasi melalui semacam spekulasi berkenaan dengan keadaan atau situasi tertentu yang merugikan kepentingan mereka. Namun, ketika diminta bukti-bukti memadai, mereka umumnya tidak dapat memberikannya. Pengujian ilmiah-akademis tentang berbagai teori konspirasi yang beredar dalam masyarakat umumnya mengungkapkan, dugaan persekongkolan selalu hampir tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan. Sebaliknya, justru terdapat banyak indikasi dan bukti yang membantah berbagai teori konspirasi itu. Sebab itulah, dalam berbagai kajian ilmiah akademis, pikiran dan teori konspirasi muncul dari diri seseorang atau kelompok karena ketidakmampuan mereka sendiri untuk menjelaskan hal-hal yang dalam persepsi pribadi susah mereka pahami secara logis dan rasional. Misalnya, bagi kalangan internal pihak yang tercekoki pikiran konspiratif, tidak masuk akal seorang figur pimpinan yang terlanjur sudah tepersepsikan sebagai pribadi bersih dan memiliki integritas kemudian dapat menjadi tersangka dalam kasus suap, gratifikasi, atau bentuk-bentuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) lain. Dengan demikian, pikiran tentang adanya konspirasi sekaligus mencerminkan ketidakmampuan individu dan kelompok untuk menerima dan memahami kesenjangan di antara persepsi diri tadi dengan realitas pahit yang tiba-tiba muncul. Padahal, realitas itu sendiri masih harus diuji dan dibuktikan secara cermat dalam proses berikutnya, yakni apakah itu merupakan realitas hakiki atau semu belaka. Karena itu, teori konspirasi lazimnya lebih merupakan mekanisme pertahanan diri yang memperlihatkan sikap apologetis dan defensif belaka. Teori konspirasi juga mencerminkan sikap melemparkan kesalahan dan tanggung jawab internal kepada pihak luar. Dalam konteks kehidupan berbangsa-bernegara dan berjamaah- berumat, percaya kepada konspirasi tertentu jelas tidak menolong, sebaliknya dapat mengikis sikap saling percaya, mutual trust, yang justru sangat penting dan urgen bagi adanya modal sosial. Dan, modal sosial amatlah mutlak bagi masyarakat, umat, dan bangsa untuk mencapai kohesi sosial demi kemajuan. ●

SBY, Conspiracy Theories and Achievements

Sondang Sirait Rahardja, An Assistant To President Susilo Bambang Yudhoyono’s Spokesman

Sumber : JAKARTA POST, 25 November 2011

In May 2011, as Barack Obama and Michelle Obama sat down for Guinness at a village pub in Moneygall, Ireland, home of Obama’s maternal great-great-great grandfather, the people of the proud nation cheered.

The Irish community back home in the United States perked up, and so too did millions of immigrants in that country. Obama, apparently, had something in common with them. He too is a descendant of an immigrant.

The stop in Ireland was only the beginning of a successful European tour for the man who, back home, was busily preparing his reelection campaign. But as images of the smiling Obama were played on screens all over the world, welcomed almost like Europe’s hometown hero, not everyone was so impressed. Making use of social media, then GOP-presidential-hopeful and former Minnesota governor Tim Pawlenty tweeted, “Sorry to interrupt your European pub crawl, but what was your Medicare plan?”

“Domestic clutter,” that’s what I call it.

In Indonesia, it is no different. Despite successes abroad, here at home, President Susilo Bambang Yudhoyono also frequently faces such muddle.

Especially because this time around, the election hustle-and-bustle has come early, adding political weight to every attack directed at the President and his government.

Just the other week pundits went ballistic over the President’s use of the word “tidak waras” (insane) when addressing conspiracy theories surrounding his meeting with visiting World Bank managing director Sri Mulyani Indrawati and his attending the Golkar Party anniversary.

To those questioning, it’s benumbing to overlook the sensibility of such a high-profile agenda.

Indeed, the President was right, and has the full right, to address such attacks as insane.

In the context of political communication, the President’s message is loud and clear, and is by no means an “uncertainty” among strangers, as some have proposed through the application of Berger and Calabrese’s “Uncertainty Reduction Theory”. Simply put, the President and his constituents are no strangers. They elected him to office! Shy from any uncertainty, it suffices to say that what drives the interaction between the people and their leader is actually the desire for predicted outcome values, to borrow the term coined by communication studies professor Michael Sunnafrank.

President SBY’s government is the people’s government. So when the government speaks of its achievements, it is of and for the values of the 240 million people it serves. And despite accusations of the President’s deliberate image-building, his policies do not always come in glory.

In Honolulu last weekend, the President told the world of some of the painful efforts he had to take to rebalance the economy through fiscal consolidation as well as structural reforms and restructuring. Though never a popular move, oil subsidies were cut. But so far, “the result has been worth the effort,” the President told fellow APEC leaders. Indonesia’s economy today “has much better fundamentals, and is much more resilient in withstanding the impact of global financial crisis.”

In other words, positive outcome values.

Remember that time when the nation was united in pride to support our national soccer team? The good news is that we have a much better reason to be proud of ourselves. It’s high time for Indonesians to realize that as the strength of our country increases, so too does its global standing, and hence, the political prominence of its leader.

Our President today not only presides over his own countrymen. He also serves as the voice representing Southeast Asia in the major economies forum of G20, the current leader of the geopolitically strategic ASEAN, and an influential voice at the Asia-Pacific Economic Cooperation.

Now, let such achievements be the driving force for us to go the extra mile. Reality shows there is still much to gain.

One example is our Human Development Index that, despite its progress in the last three decades, still lags behind in such aspects as life expectancy, literacy, education and standards of living. Never mind that more than half of the world’s population are listed with “medium human development”, Indonesia can and must fare better.

In targeting such problem areas, the government has devised strategies like the one launched this year, named the Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI).

As a master plan, the MP3EI aims to synchronize political and economic stability with development progress, registering problem areas such as the widening of social gaps and the inefficiency of government bureaucracy.

This time, as envisioned by the President, the government shall not walk alone. Central and provincial governments aside, state and private entities have enlisted, and so too academics. It’s a collaborative effort that takes a nation to succeed. When it does, the world will once again nod its head at us.

Insane dream? Definitely not. ●