Tampilkan postingan dengan label Mencari Gubernur DKI Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mencari Gubernur DKI Jakarta. Tampilkan semua postingan

Rabu, 11 Juli 2012

Kecerdasan Memenangkan Pertarungan Politik


Kecerdasan Memenangkan Pertarungan Politik
Thomas Koten ; Direktur Social Development Center
SUARA KARYA, 11 Juli 2012

Kampanye pilkada DKI Jakarta sudah berakhir dan dilanjutkan dengan pencoblosan hari ini. Segala janji politik dengan suguhan ala jual kecap manis nomor satu sudah tak henti-hentinya digelontorkan. Semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur beramai-ramai menunjukkan diri sebagai figur yang lebih layak memimpin Jakarta lima tahun ke depan ketimbang calon lainnya.

Memang, kampanye politik pemilu atau pilkada tidak lain adalah suatu proses komunikasi politik dialogis antara para kontestan dengan para konstituen. Dan dalam kampanye-kampanye politik itu, para kontestan selalu berusaha untuk membangun image, citra dan pesona politiknya agar keberadaan mereka menarik simpatik konstituen. Namun, apakah image politik dapat terbangun dalam kampanye pemilu dengan waktu yang begitu singkat?

Pertanyaan tersebut layak diadopsi mengingat kampanye politik baik dalam teori maupun dalam prakteknya selama ini secara sederhana diartikan sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade-mobilisasi massa, orasi politik, pemasaran atribut partai seperti umbul-umbul, poster, spanduk, brosur dan pengiklanan di media massa. Jangka waktu pelaksanaan kampanye sudah ditentukan oleh panitia pemilu yang sangat terbatas yang kemudian diakhiri dengan pemungutan suara untuk menentukan konstituen pemenang pilkada.

Padahal, terjadinya interaksi yang baik antara konstestan dengan masyarakat secara efektif seharusnya dilakukan lewat "kampanye" atau "dialog" yang terus-menerus dalam keseharian dan dari waktu ke waktu dengan intensitas yang terukur dan permanen.

Tujuan kampanye politik tidak lain adalah untuk menciptakan semangat dan kebersamaan politik demi terbangunnya persamaan persepsi politik. Dan di dalam kampanye, sasaran utama yang ingin diraih oleh para kontestan adalah menarik simpati konstituen agar pada saat pemilihan, para kontestannyalah yang dipilih. Maka, usaha yang dilakukan oleh para kontestan adalah membangun citra dan pesona atau image politik secara baik. Di dalam image, citra dan pesona politik itulah yang merupakan sarana pendukung keberhasilan dalam pemenangan pemilu. Konsekuensi logisnya, persaingan dalam kampanye sesungguhnya adalah persaingan dalam membangun image, citra dan pesona politik.

Untuk itu benar, kata A. Locke dan P. Harris (1996) bahwa kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image, citra dan pesona politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota parpol dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengomunikasikan image, citra dan pesona yang akan dibangun kepada pihak luar parpol atau para kandidat, termasuk media massa dan masyarakat luas. Dan dalam membangun image, citra dan pesona politik ini, parpol harus memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan para pesaingnya.

Perlu dicatat bahwa demi membangun image, citra dan pesona politik ini, bukan saja terjadi di seputar kampanye pemilu atau pilkada tetapi juga harus dibangun dari waktu ke waktu baik sebelum maupun sesudah pemilu atau pilkada. Atau, citra politik harus dibangun melalui proses interaksi yang terus menerus dengan masyarakat agar nilai-nilai kampanye tidak mudah hilang dari mamori kolektif masyarakat. Karena itulah kerap dikatakan preferensi pemilih akan kandidat atau konstituen tertentu sudah terbentuk jauh hari sebelum kampanye pemilu atau pikada dimulai. Preferensi pemilih tidak dapat dibentuk hanya dengan kampanye pemilu yang bersifat jangka pendek.

Oleh karena itu pula, citra politik seorang kandidat dilihat dari citra dan, pesona pribadi sebelumnya. Karena itu pula, pertama, sulit bagi seorang pemimpin yang sebelumnya sudah dinilai gagal, dipilih lagi pada pemilu atau pilkada berikut. Kedua, sulit bagi seorang kontestan atau kandidat yang belum dikenal sebelumnya akan tiba-tiba menampilkan dirinya pada saat kampanye dengan waktu yang sangat singkat. Seorang kandidat "dadakan" yang belum dikenal publik dengan image, citra dan pesona politiknya yang belum diketahui sebelumnya memang dapat saja memenangkan sebuah pertarungan politik pemenangan pemilu atau pilkada.

Tetapi, hal ini hanya terjadi jika ia memiliki karisma dan pesona pribadi yang memang sangat istimewa jauh di atas rata-rata para kontestan atau kandidat lainnya. Dan ini hanyalah suatu perkecualian yang berada di luar rel analisa, studi, dan teori politik yang berlaku umum, bahkan itu dapat muncul di luar jalur demokrasi yang normal?

Untuk itu dalam demokrasi yang normal, para kontestan harus memiliki atau membangun citra dan pesona politik sepanjang waktu. Para kontestan yang memiliki kredibilitas bagus di masa lalu akan memudahkannya membentuk opini publik bahwa mereka memang pantas memenangkan pemilu atau pilkada.

Implikasinya, kontestan yang ingin memenangkan pemilu atau pilkada harus selalu hati-hati dan cerdas dalam segala tindak dan/atau perilakunya sehari-hari. Sekali mereka melakukan kesalahan dan menodai citra dan pesona diri dan/atau merusak citra dan pesona politiknya, akan menjadi cacat politik yang dengan sendirinya akan menghancurkan reputasi politik.

Membangun citra dan pesona politik sama dengan membangun kepercayaan publik. Jadi, tatkala citra dan pesona politik rontok, maka hancurlah kepercayaan publik. Sehingga, sangat sulit membangun citra dan pesona politik atau mempertahankan kepercayaan publik jika masyarakat sudah terlanjur tidak memiliki kepercayaan (trust) positif terhadap parpol atau kontestannya. Betapa sulitnya dapat membangun kepercayaan publik yang sudah terlanjur rontok. ●

Jangan Salah Pilih Gubernur


Jangan Salah Pilih Gubernur
Benny Susetyo ; Pemerhati Sosial 
SINDO, 11 Juli 2012

Jakarta merupakan wajah Indonesia.Kesemrawutan yang terjadi hingga hari ini juga merupakan cermin nyata kesemrawutan Indonesia. Pilkada DKI Jakarta yang digelar hari ini memang tidak menjadi jawaban satu-satunya untuk memecahkan berbagai kesemrawutan Jakarta.

Namun, setidaknya ada momentum untuk melakukan perubahan. Perubahan yang membuat Jakarta sebagai kota yang lebih beradab dan promanusia, prowarga, dan bukan semata progedung-gedung tinggi, prokapital, apalagi propenguasa saja. Jakarta bukan saja milik warga Jakarta, melainkan milik bangsa Indonesia.

Jakarta yang Manusiawi

Kompleksitas permasalahan kota membutuhkan sentuhan figur pemimpin yang tidak hanya mampu membangun pertumbuhan ekonomi,melainkan juga pemimpin yang memiliki semangat membangun dengan keadilan.Apa yang tampak gemerlap di Jakarta tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kota, bila saja sehari-hari kita masih disuguhi potret buram kemiskinan. Pemimpin Jakarta baru seharusnya melihat mereka bukan semata sebagai tumbal pembangunan. Mereka juga warga, manusia.

Jakarta merupakan kota yang kompleks. Memang tidak mudah mencari figur pemimpin yang pas dan sesuai dengan karakter Jakarta. Namun di antara kompleksitas tuntutan itu sendiri,tentu pilihan rakyat DKI dalam pilkada ini memberikan banyak makna.Pemimpin baru Jakarta harus memiliki visi untuk mengembalikan Jakarta sebagai kota beradab.

Sebab Jakarta merupakan pantulan peradaban Indonesia.Buruk wajah Jakarta adalah buruk wajah Indonesia. Selalu ada harapan yang ingin disematkan. Harapan untuk menata kota lebih manusiawi. Utamanya dengan pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan, bukan justru terjebak pada paradigma pertumbuhan yang nyata-nyata gagal dalam mencapai hakikat pembangunan itu sendiri. Muncul pertanyaan, apakah proses demokrasi yang telah dilewati dengan baik ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar demokratis?

Selain itu, apakah pemimpin demokratis yang dihasilkan kali ini bisa menjalankan tugasnya secara demokratis dan menggunakan kekuasaannya benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat Jakarta? Jakarta membutuhkan seorang figur yang memiliki pandangan mata elang. Ialah pemimpin yang pandangannya lebih banyak ke bawah daripada ke atas.Realitas di depan mata yang harus dihadapi dengan penuh kesungguhan: kemiskinan, gelandangan, pengangguran, pelayanan publik sampai pada tata kota yang lebih berpihak kepada manusia, bukan modal.

Sentuhan manusiawi ini harus dikedepankan mengingat sebagai sebuah ibu kota,Jakarta sudah lama dikenal kehilangan daya tarik sosio-budaya dan tradisi sosialnya. Jakarta sudah menjadi kota mekanik di mana uang adalah yang mahakuasa. Semua dikendalikan oleh pemilik kapital besar. Pembangunan yang dilakukan dengan menggusur dan mengusir paksa kaum miskin adalah realitas di mana pemimpin lebih tertarik membangun Jakarta dengan meminggirkan kaum miskin.

Heterogenitas warga memang sebuah kenyataan sekaligus tantangan. Tantangan bagi pemimpin untuk mengedepankan aspek pluralitas dalam berbagai kebijakannya. Jakarta bukan milik segolongan orang saja, Jakarta milik bangsa Indonesia. Jakarta dengan segala kompleksitasnya membutuhkan sentuhan lain setelah sepanjang masa lalu diciptakan sebagai kota yang melulu menyengsarakan. Hidup di Jakarta tak ubahnya hidup di hutan yang ganas, yang berkuasa dan berkekuatan menjadi penguasa rimba. Rakyat miskin kota hanyalah sampah yang harus disingkirkan demi pembangunan mercusuar metropolitan.

Momentum Berubah

Di tangan pemimpin baru, Jakarta menunggu sentuhan pemimpin yang memiliki hati nurani. Mereka yang tidak mengabdi pada kepentingan kaum pemodal. Persoalan Jakarta yang begitu kompleks membutuhkan pemimpin yang tidak saja andal dalam hal administrasi, melainkan gubernur yang memiliki visi untuk membangun Jakarta sebagai kota yang manusiawi dan berbudaya. Sudah lama kota ini dirasakan kian lama kian tidak beradab dan jahat bagi kaum kecil,tidak punya kekayaan, dan marjinal dalam arti apa pun.

Kota ini tidak bersahabat bagi para pedagang asongan, penganggur maupun kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu membeli fasilitas kota. Pemimpin yang diharapkan ialahmerekayangmampumembawa kembali Jakarta sebagai kota beradab. Mereka yang mampu memberikan keadilan bagi warga.Mereka yang mampu menggali nilai-nilai budaya luhur menjadi aset kota.Pemimpin yang tidak saja berjanji memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat,melainkan juga merealisasikannya.

Tidak mudah mengubah Jakarta dalam sekejap mata. Momentum pilkada ini pada akhirnya memang diharapkan untuk melahirkan pemimpin seperti itu.Melahirkan Jakarta yang berubah lebih manusiawi. Semua kembali pada kejujuran dan niat baik pemimpin, untuk niat apa mereka mencalonkan diri menjadi pemimpin dan bersusah-susah menjadi orang nomor 1 di Jakarta.

Bila niatan kekuasaan semata-mata dan dengan kekuasaan itu ia akan bisa berbuat semau gue, sedemokratis apa pun proses pemilihannya tidak akan bisa mengubah Jakarta menjadi kota beradab. Sifat-sifat yang sudah nyaris lenyap dari Jakarta sebagai kota di antaranya adalah keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan kebersamaan.

Jakarta tidak lagi mengenal keadilan, sebab di dalam belantaranya yang sangat buas, keadilan lebih banyak ditentukan bukan dari hukum manusia, melainkan hukum rimba: siapa kuat siapa menang. Jakarta menjadi cermin kesengsaraan warga yang lemah dan tak memiliki daya untuk membeli keadilan. Demikian pula dengan kejujuran. Orang jujur di Jakarta akan segera enemui kehancuran.

Sebagai kota metropolitan, sistem sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pemerintahan di Jakarta sedikit banyak memberikan contoh bagaimana bisa bertahan hidup di belantara Jakarta. Salah satunya adalah dengan meninggalkan sikap kejujuran dan mengobarkan kebohongan. Pelanggaran dan kebohongan sudah amat terbiasa dilakukan atas nama kebenaran. Begitu sulit membedakan mana kebohongan dan kejujuran di Jakarta karena keduanya sering berwajah sama. Arus deras kapitalisasi di berbagai sektor kehidupan telah melenyapkan pula kemanusiaan dan kebersamaan.

Jakarta telah menjadi kota angker karena budaya kesetiakawanan sudah tidak bisa dipercayai lagi. Semuanya berlaku hukum jual beli, ada uang ada barang. Kebijakan kota yang tidak manusiawi dan hanya mementingkan kaum tertentu menjadi salah satu penyebab utama semakin merosotnya moralitas Jakarta sebagai kota metropolitan yang berbudaya. Di sinilah letak tanggung jawab pemimpin. Memang tidak mungkin mengubah Jakarta dalam semalam. Tapi dari momentum ini, warga metropolitan memiliki sedikit harapan menemukan pemimpin yang lebih baik!
●

Penting Pilihan Warga


Penting Pilihan Warga
Dinna Wisnu ; Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina 
SINDO, 11 Juli 2012

Hari ini adalah momen penting bagi warga DKI Jakarta. Hari ini digelar penentuan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode kepemimpinan 2012–2017 melalui pemilihan umum secara langsung.

Proses pemilihan umum kali ini menarik untuk dicatat sebagai bagian dari sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada) dan sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Bukan hanya penduduk Jakarta atau Indonesia yang menunggu- nunggu hasilnya,negara-negara lain pun memantau kondisi yang berkembang di sini. Mengapa? Pemilihan umum adalah pergelaran demokrasi.

Dalam demokrasi, yang dilihat bukan semata hasil akhir siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga proses menuju tahap akhir penentuan pemenang, termasuk siapa-siapa yang maju dalam pemilu tersebut. Jika proses pilkada menorehkan kecurangan,kekerasan,atau ketidaktransparanan dalam proses, proses pemilu di tingkat nasional pun sulit diyakini berjalan jujur dan adil.

Council of Foreign Relations (think tank pembisik kebijakan luar negeri AS) menegaskan bahwa pilkada adalah indikator perkembangan demokrasi yang riil, refleksi dari kemampuan partai dan petugas pemilu di tingkat daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Bukan rahasia bahwa demokrasi di Indonesia sedang dipantau ketat oleh negara-negara lain di dunia.

Pasalnya,demokrasi merupakan instrumen politik yang selama ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membangun hubungan dengan banyak negara, termasuk untuk mengundang investasi asing,memperkuat kerangka kerja sama regional, dan memperkuat posisi dalam diplomasi internasional. Hasil pantauan The Fund for Peace tentang Indeks Negara Gagal beberapa minggu lalu seperti mengukuhkan pandangan negara-negara lain bahwa perkembangan politik domestik di Indonesia perlu dipantau dengan cermat.

Dalam sejumlah pembicaraan dengan rekan-rekan asing bahkan muncul kecurigaan, diplomat Indonesia memang lihai dalam memberi pencitraan positif tentang Indonesia sehingga mereka menganggap perlu untuk memantau praktik riil demokrasi supaya keaslian wujud politik domestik Indonesia juga tertangkap.

Dalam konteks itu,sah rasanya untuk mengingatkan, demokrasi yang sehat adalah yang dibangun atas dasar penegakan hukum (rule of law) dan perlindungan atas hak berpendapat, memilih, dan berasosiasi. Inilah fondasi tata kelola pemerintah yang selama ini dicari- cari untuk membangun kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

Di mata internasional, partisipasi politik dari publik yang merasa nyaman, puas, dan terlindungi adalah jaminan bagi hubungan kerja sama yang baik pula dengan negara-negara lain. Dalam demokrasi yang sehat, pemenang pemilu akan punya legitimasi tinggi sehingga kerja samadengannegaralainpunpunya dasar legitimasi yang tinggi.

Nah,kembali pada pilkada. Selama ini, berita-berita yang berkembang tentang pilkada belumlah yang terbaik. Kita masih ingat pada 2010 International Crisis Group melaporkan kecenderungan kekerasan dan kurangnya profesionalisme dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam rekomendasinya, disarankan, konfrontasi yang terjadi di tingkat komunitas sebenarnya dapat dihindari dengan aturan main yang jelas, diterapkan dengan tegas, dan melalui perbaikan manajemen pemilu oleh lembaga-lembaga negara yang bertugas menjalankan mandat mengawal pilkada.

Pada masa itu, Komisi Pemilu Daerah dinilai kurang profesional, tidak mengantisipasi berbagai hal, lamban, kurang transparan, bahkan berpihak dan berkecenderungan korup sehingga menimbulkan keresahan masyarakat akan hasil akhir pilkada. Tahun ini,catatan media tentang pilkada relatif sama.

Biaya kampanye dinilai terlalu mahal, Komisi Pemilihan Umum bahkan dituntut oleh para calon karena merilis daftar pemilih yang bermasalah, sementara kecenderungan politik uang dan korupsi juga memprihatinkan. Kompas (9/5/12) merilis bahwa sedikitnya 173 kepala daerah yang dipilih secara langsung dalam pilkada (37% dari total kepala daerah) tersangkut kasus korupsi, mulai dari politik uang sampai penyalahgunaan dana APBD demi mengembalikan “modal”saat kampanye.

Harapan pada Jakarta

Terlepas dari apa nanti hasil pilkada hari ini, DKI Jakarta telah memberi harapan baru pada demokrasi di negeri ini. Sejumlah pengamat asing memberi perhatian lebih pada pilkada di DKI Jakarta karena ada pasangan cagub dan cawagub dari jalur independen, yaitu mereka yang tidak dicalonkan oleh partai, melainkan naik karena pengumpulan dukungan KTP dan dana secara swadaya. Jakarta ibarat kompas yang bisa dijadikan pijakan politik daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Tim Bunnel dan Michelle Ann Miller dari National University of Singapore bahkan memandang Jakarta sebagai sumber debat politik tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global karena di sana transformasi dan politik perkotaan menjadi pegangan dan pijakan bagi para politikus. Yang sah atau lolos di tingkat ini berarti akan lolos juga dianggap sah di tingkat nasional.

Jalur perseorangan (jalur independen) memberikan sebuah optimisme di kalangan pengamat Indonesia. Mereka yang semula melihat perkembangan demokrasi secara pesimistis karena menguatnya paham-paham sektarian kini punya alasan untuk lebih optimistis. Hal itu tampak dari pemberitaan- pemberitaan media elektronik dan media massa di Singapura, misalnya. Jalur perseorangan muncul sebagai fenomena yang mengisi kerangka analisis geopolitik di ASEAN.

Meskipun jalur perseorangan sudah ada dan berhasil menguasai kursi kekuasaan di beberapa daerah, seperti baru-baru ini menang di Kupang, fakta itu belum memberikan dampak yang besar secara nasional. Berbeda rasanya ketika jalur perseorangan muncul di Jakarta. Para analis hubungan internasional yang dulu sempat pesimistis bahwa politik elektoral Indonesia akan didominasi kekuatan yang menjual isu nasionalisme dan agama mendapati alternatif lain di tingkat massa.

Dalam praktik berdemokrasi, kemunculan calon independen adalah hal yang wajar, terutama bila partai-partai politik yang ada tidak memberikan rasa keterwakilan kepada warganya. Jika di suatu negara ada apatisme pemilih atau ada pemilih yang tidak punya kesetiaan pada partai tertentu (alias swing voters), maka bibit calon independen pasti akan muncul.

Meski demikian, calon independen juga tidak dapat menjadi permanen karena mereka lahir dari sebuah momentum, bukan pengorganisasian atau pembangunan jaringan yang memerlukan waktu dan dana banyak. Contoh, tahun lalu, di Beijing, China, puluhan orang mencoba mengajukan calon independen di luar Partai Komunis China.

Ada sebuah momentum antibirokrasi partai yang menginspirasi orang untuk melakukan pilihan lain dari yang tersedia. Jadi, apa pun hasilnya dari pilkada Jakarta hari ini, ada kontribusi positif yang ditangkap oleh pihak asing atas proses yang berlangsung.Para pendukung pihak independen menjadi semacam bukti bahwa ada gerakan massa yang paham akan nilai-nilai demokrasi yang sebaiknya dijaga dan dikembangkan dalam partaipartai politik.

Ini gerakan protes yang tertata dan dalam koridor konstitusi. Secara umum sebenarnya boleh dikatakan gerakan ini mirip dengan gerakan reformasi mahasiswa tahun 1998. Sebuah pilihan baru dibuat oleh warga sebagai antitesis dari pilihan-pilihan yang tersedia. Semoga memang ada alasan bagi negara lain untuk lebih optimistis terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
●

Senin, 09 Juli 2012

Memilah Cagub: Tantangan bagi (Warga) Jakarta


Memilah Cagub: Tantangan bagi (Warga) Jakarta
Premita Fifi Widhiawati ; Pengamat Masalah Sosial; Pendiri dan Pengurus Lembaga Edukasi, Bantuan, dan Advokasi Hukum Jurist Makara
SINDO, 09 Juli 2012

Jakarta akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 11 Juli. Dari enam calon gubernur (cagub), tidak ada yang “anak bawang”, semua orang-orang yang sudah matang pada bidang masingmasing.

Tiga cagub malah sedang menjabat sebagai kepala daerah; Alex Noerdin adalah gubernur di Sumatra Selatan, Joko WidodojugawalikotaSolo, sedangkan Fauzi Bowo adalah incumbent gubernur DKI. Sementara Hidayat Nur Wahid merupakan politisi senior yang pernah menjabat ketua MPR. Keempat cagub ini mewakili partai pengusung; Golkar,PDIP, Demokrat, dan terakhir PKS. Dua calon lainnya maju melalui jalur independen; Hendardji Soepandji dan Faisal Basri.

Dalam menentukan pilihan, warga Jakarta tentu harus menimbang program-program yang ditawarkan. Di luar itu yang sebenarnya juga penting untuk dipahami adalah mengenai rekam jejak harta kekayaan mereka sebelum pencalonan. Hal ini menjadi krusial mengingat semangat keterbukaan dan antikorupsi yang didengung-dengungkan para cagub. Para cagub telah melaporkan harta mereka ke KPK sebagai prasyarat pencalonan.

Laporan Harta Kekayaan (LHK) mencatatkan Fauzi Bowo sebagai cagub terkaya dengan kekayaan senilai Rp59 miliar dan USD325.000.Diikuti oleh Hendardji Soepandji yang memiliki harta senilai Rp32 miliar dan USD405.537. Urutan ketiga ditempati oleh Joko Widodo senilai Rp27 miliar dan USD9.876. Berikutnya Alex Noerdin dengan kekayaan senilai Rp19 miliar. Lalu Hidayat Nur Wahid senilai Rp12 miliar dan USD7.500.

Sedangkan Faisal Basri tercatat sebagai cagub “termiskin” dengan harta hanya senilai Rp4 miliar. LHK ini merupakan akumulasi dari seluruh harta kekayaan yang berhasil dikumpulkan para cagub selama ini, sejalan dengan penghasilan yang mereka peroleh sesuai posisi dan jabatan mereka selama ini. Menimbang hal itu, menarik untuk mencatat seberapa besar pertambahan harta kekayaan para cagub sejak terakhir kali mereka menyampaikan LHK sebelum pencalonan.

Laporan terakhir Fauzi Bowo pada 26 Juli 2010 mencatatkan kekayaan senilai Rp46 miliar dan USD200.000. Dalam dua tahun harta Foke bertambah sebesar Rp12 miliar dan USD125.000. Jika dirata-ratakan, pertambahan nilai kekayaan Foke setiap bulan mencapai lebih dari Rp518 juta ditambah USD5.208. Pada 2010 Hendardji Soepandji menyampaikan laporan harta kekayaan sebesar Rp5,9 miliar dan USD170.463 sehingga terdapat pertambahan harta yang signifikan sebesar Rp26 miliar dan USD235.074 atau setiap bulan harta cagub ini bertambah sekitar Rp1 miliar dan USD9.794.

Laporan harta kekayaan Joko Widodo pada Juli 2010 tercatat sebesar Rp18,4 miliar dan USD9.483 sehingga dalam waktu kurang dari dua tahun Jokowi berhasil menambah harta senilai Rp8,7 miliar dan USD393 atau sekitar Rp366 juta plus USD16 per bulan. Alex Noerdin mencatatkan laporan harta kekayaan terakhir pada Juni 2008 sebesar Rp10,9 miliar sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp8,7 miliar atau lebih dari Rp264 juta per bulan.

Pada Desember 2009, Hidayat Nur Wahid mencatatkan harta kekayaan sebesar Rp6,3 miliar dan USD10.706. Berdasarkan data itu, peningkatan hartanya mencapai Rp5,8 miliar dan penurunan dolar Amerika sebesar USD3.206. Jika dirata-ratakan, penambahan per bulannya mencapai Rp215 juta serta minus USD118 dolar. Sebagai bukan pejabat negara, Faisal Basri belum pernah memberikan LHK sehingga laporan tersebut merupakan laporannya yang pertama kepada KPK.

Menarik untuk kita perhatikan, Faisal adalah satu-satunya cagub yang mengaku masih memiliki utang cicilan mobil Rp15,8 juta. Hal lain yang juga cukup menggelitik adalah kenyataan bahwa hampir semua cagub memiliki simpanan mata uang asing, kecuali Alex Noerdin dan Faisal Basri. Dari yang terhitung kecil, USD7.500 milik Hidayat Nur Wahid, hingga yang hampir mencapai USD405.537 milik Hendardji Soepandji.

Menilik lebih jauh, kecuali Joko Widodo yang telah lama berkiprah sebagai pengusaha sebelum menjadi wali kota dan Faisal Basri yang berprofesi sebagai profesional dan akademisi, cagub lainnya adalah pejabat atau mantan pejabat negara sehingga penghasilan resmi bulanan mereka semestinya sesuai jabatan. Sebagai contoh, mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu, gaji pokok Fauzi Bowo sebagai gubernur DKI hanya Rp3 juta.

Selain itu, dia juga mendapatkan tunjangan jabatan Rp5,4 juta sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Di luar itu Peraturan Pemerintah Nomor 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan penghasilan tambahan berupa pendapatan nongaji yang dihitung berdasarkan jumlah setoran pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah daerah.

Pada 2011 setoran pajak DKI mencapai Rp14,8 triliun, dari situ gubernur mendapat tambahan bulanan sebesar 10 kali gaji atau sekitar 80 juta rupiah sehingga total pendapatan Foke per bulan sekitar Rp85 juta. Penyampaian LHK para cagub sudah sejalan dengan penerapan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), dan memperlihatkan itikad baik mereka. Masyarakat Jakarta selayaknya merespons dengan sikap mawas diri dan lebih cermat juga teliti menghitung pengeluaran dan pemasukan seorang cagub sebagai pelaksanaan fungsi kontrol dan tanggung jawab sosial.

Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kehidupan seharihari warga Jakarta. Kita selayaknya tidak memilih cagub yang sudah terindikasi melakukan pelanggaran prinsipil, apalagi yang bersifat koruptif. Kita merasakan betapa perilaku koruptif telah membawa kesengsaraan masyarakat. Ada pepatah mengatakan: “Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana”. Jika warga Jakarta bertekad menjadikan Jakarta sebagai kota yang kaya dengan hal-hal baik dan indah, selayaknya kita semua menabung kejujuran sebanyak-banyaknya.Dimulai dengan gubernurnya.
●

Mencari Gubernur Sungguhan


Mencari Gubernur Sungguhan
M Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia
SINDO, 09 Juli 2012

Gosip politik berkembang di mana-mana. Ada yang dengan optimistik mengatakan, gubernur DKI tak ada yang sukses di lima tahun pertama. Mereka sukses di lima tahun kedua. Bang Ali dan Bang Yos dijadikan contoh.

Ini jelas buat memberi keuntungan gubernur yang masih juga ingin maju kembali dalam pencalonan. Saya kira tidak persis begitu logikanya. Bang Ali sudah berkibar-kibar dan mentereng sejak lima tahun pertama. Jangan dianggap baru sukses di lima tahun kedua. Jenderal KKO ini tegas minta ampun dalam segenap sepak terjang birokrasi dan kepemimpinannya. Dia berani melabrak kekuatan sosial politik mana pun di dalam masyarakat. Kalangan ulama juga disemprot dengan tantangan blak-blakan.

Dengan modal ini, untuk lima tahun kedua suksesnya menjadi lebih gilang gemilang. Beliau makin percaya diri. Lalu Bang Yos. Ini tipe lain lagi. Kepemimpinannya tidak menggebrak-gebrak. Jenderal AD, Kopassus, ini model leadership-nya juga jelas, tegas, dan sasaran “tembak”-nya dibidik dengan fokus. Dengan diam-diam tadi. Mirip kucing mengincar musuh yang hendak disergap. Perintahnya harus jalan. Ini demi kepentingan publik. Bukan untuk membangun citra yang bukan-bukan.

Ada wali kota yang dipanggil dan ditanya: Bisa membereskan persoalan ruwet dan sensitif di daerahmu itu? Kalau tidak bisa, aku ambil alih. (Artinya, bisa saja mencari wali kota lain yang lebih terampil). “Siap Pak.Bisa.” “Berapa lama waktu Kau perlukan untuk membikin beres urusan itu?” “Satu minggu Pak.” Jawab sang wali kota. “Bagus. Seminggu ya? Pulang dari Korea, akan aku cek langsung.

” Begitulah dialog dalam bahasa “perintah” yang jelas dan tegas itu berlangsung singkat. Tak perlu bertele-tele. Seminggu kemudian, Gubernur itu mengecek dari udara dan dengan cermat diamatinya baik-baik.Benar.Wali kota telah bekerja dengan baik seperti dijanjikannya kepada sang bos. Ini tipe pemimpin yang tak diketahui publik kapan kerjanya, tapi hasilnya jelas, nyata, dan publik merasakan buahnya. Ini gubernur beneran.

Dia menciptakan apa yang kelihatannya, di mata orang banyak, tak mungkin menjadi mungkin. Leadership memang harus berfungsi seperti itu. Bang Ali dan Bang Yos, dua gubernur Jakarta, yang—dalam corak berbeda, sesuai karakter masing-masing— menampilkan watak pemimpin yang punya karisma. Orang tak begitu memperhatikan dengan jeli satu pola hubungan kemanusiaan yang mentereng: Bang Yos ini, biarpun sudah paham, masih juga datang ke Bang Ali untuk berkonsultasi.

Mendengarkan apa wisdom yang bisa dipetik dari pendahulunya itu. Ini bukan hanya “ngewongke” orang lain, yang merupakan seniornya, tapi secara politik ini simbol kepemimpinan yang hebat. Yang muda menghormati yang tua.Yang baru, dan belum banyak tahu, bertanya pada yang senior, yang lama, dan yang paham banyak urusan untuk diteladaninya. Namanya tentara, bisa saja galak, dan membentak, bahkan ganti mengancam jika diancam orang.

Tapi dalam suasana “damai”dua tokoh ini juga damai dengan siapa pun karena bibit damai itu ada pula di dalam jiwa mereka.Bang Ali itu seperti Baladewa, gampang marah. Tapi dalamnya halus. Bang Yos mungkin Prabu Salya. Negerinya dibikin aman dan makmur mayoritas kawulanya. Berikutnya, kita tak pernah dengar seperti apa sikap gubernur DKI. Yang kita lihat cuma foto yang dipajang di begitu banyak tempat di pojok-pojok jalan.

Rakyat seolah diberi tahu bahwa gubernur itu harus ahli “acting” dan terampil mengisi pojok-pojok jalan dengan foto besar seperti sedang ada pameran foto. Padahal, yang dibutuhkan warga DKI bukan pameran foto,melainkan pameran hasil karya nyata. Mengatasi kemacetan? Kebijakan impor motor dan mobil pun tak ada. Kemacetan kini justru makin parah. Jalan terobosan busway itu kerjaan Bang Yos.

Mengatasi banjir? PU yang mengerjakan dengan dana pusat, cara penanggulangan banjir dengan membereskan kanal timur. Apa yang dikerjakan gubernur sekarang,yang masih ingin maju lagi itu? Orang di sekitarnya mungkin saja tahu karena diajak rapat.Bagaimana mekanisme membikin publik tahu? Bagaimana “public accountability” dilakukan? Warga kota jarang yang tahu apa yang dikerjakan, dan apa hasil yang dicapai gubernur ini.

Dalam titik gelap seperti ini masa pilgub dan pilwagub telah tiba. Banyak calon. Jangan lupa, kita ingin memilih gubernur beneran. Gubernur yang memikirkan rakyatnya dengan sikap politik yang jelas: gubernur itu abdi rakyat, mengabdi pada konstitusi dan segenap aturan yang berlaku.Gubernur tak boleh mengabaikan rakyatnya. Peduli, dan sok murah hati, sok ramah-tamah, sok “care” terhadap rakyat, hanya di masa kampanye, itu sikap politik yang penuh kebohongan.

Baik hati dan penuh rasa peduli hanya di masa kampanye, itu sikap politik buatan, bukan cara hidup yang memang autentik, dan apa adanya. Sikap ini culas, dan tak bisa dijadikan gubernur beneran, sebagaimana didambakan seluruh warga DKI. Warga ingin gubernur yang “all out”, dan full kerja, demi warganya. Pikirannya buat warga. Jiwanya buat warga. Kerja, mengatur strategi, dan mendedikasikan hatinya,yang tulus, dan jujur, buat seluruh warga. Gubernur dengan kriteria macam ini yang kita cari. Banyak calon.

Lebih banyak dari masa sebelumnya. Gubernur sekarang optimistis, satu putaran, dan dia menang. Ini hitungan terburu-buru seperti orang mau ke belakang. Kalau pesaingnya anak-anak kecil yang masih ingusan, gagasan itu boleh jadi benar. Kali ini lawannya tokoh-tokoh penting. Jangan lupa, ada pula Jokowi, wong Solo, yang gemar bekerja “solo”, sendirian, diam-diam, tidak menggebrak,tidak menantang siapa-siapa.

Tapi yang dikerjakan secara “solo” tadi, mengagetkan orang. Pengalamannya di Kota Solo, yang lebih kecil dari Jakarta, menunjukkan semangat pemimpin autentik, yang khusus dilahirkan di zaman krisis kepemimpinan seperti saat ini. Dia juga bisa menabrak aturan kaku dan karatan, yang tak memihak rakyat. Apa yang tak memberi kemungkinan rakyat beruntung, biarpun namanya aturan, dirusaknya demi rakyat. Ini orang sipil.

Sekolahnya kehutanan. Tapi, dia tahu wisdom kehidupan dan cara menata kota. Dia sukses. Namanya harus. Kharismatik. Tapi, kurang suka omong.Tak perlu menggebrak. Tak perlu membentak. Tak pernah pasang foto di pojok-pojok jalan di kotanya. Kita punya perbandingan menarik jadinya: gubernur, yang belum jelas hasil kerjanya, bersaing dengan mantan wali kota, yang sukses mentereng. Ini satu hal menarik, yang mestinya, mantan wali kota itu lebih unggul.

Selebihnya, dia orang Jawa, yang bukan Betawi. Ridwan Saidi lebih jelas Betawi daripada gubernur yang ini. Jadi apa kelebihannya? Jangan lupa, ini soal penting: pemilih di DKI, lebih berat Jawanya ketimbang warga asli Betawi. Ini meyakinkan. Kita mau memilih gubernur sungguhan. Gubernur yang bekerja buat warganya. Maka, tentu saja, yang terpilih jelas harus calon yang punya sikap politik macam itu.
●