Kebisuan Suu Kyi

Kebisuan Suu Kyi

Avina Nadhila Widarsa ; Mahasiswa Pascasarjana S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura

REPUBLIKA, 04 Agustus 2012

Paradoks, mungkin itulah kata yang tepat menggambarkan `kebisuan' Aung San Suu Kyi, sang ikon demokrasi dari Myanmar terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di negaranya sendiri. Suu Kyi yang meraih Nobel Perdamaian tahun 1991 ini telah dianggap sebagai simbol internasional perlawanan damai masyarakat Myanmar terhadap penindasan yang dilakukan oleh junta militer.

Dunia tentu berharap, pembebasan Suu Kyi dari tahanan rumahnya pada 2010 dan kemenangannya dalam pemilu sela pada April 2012 bisa membawa harapan baru bagi Myanmar. Sayangnya, sikap diam dan cenderung tidak peduli yang dilakukan oleh Suu Kyi dalam kasus pembantaian etnis Muslim Rohingya di Myanmar telah membuat dunia internasional, khususnya para pegiat HAM yang selama ini mengelu-elukannya dan masyarakat di negara-negara Muslim kecewa.

Kemunculan Suu Kyi sebagai tokoh pejuang HAM dan pembela demokrasi di Myanmar pada akhir 1980-an membawa harapan bagi masyarakat Rohingya untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak sedikit dari etnis Rohingya yang mengidolakan Suu Kyi dan berharap agar Suu Kyi bisa menjadi pemimpin Myanmar sehingga kehidupan mereka akan menjadi  lebih baik.

Sayangnya, hingga saat ini, Suu Kyi belum menunjukkan sikap yang menandakan afirmasinya terhadap etnis minoritas Rohingya. Alih-alih mendukung keberadaan mereka, Suu Kyi justru menolak berbicara mengenai isu Rohingya dan menegaskan bahwa konflik-konflik yang berkaitan dengan etnis minoritas harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan secara hati-hati.

Motif Politis

Kebisuan Suu Kyi terhadap isu Rohingya tentu menuai tanda tanya besar bagi masyarakat internasional. Sebagian berspekulasi diamnya Suu Kyi dikarenakan alasan politisnya yang ingin maju dalam pemilu presiden di Myanmar sehingga membutuhkan dukungan dari masyarakat etnis Burma dan Arakan, yang menjadi penduduk mayoritas di sana. Sementara itu, penduduk Burma dan Arakan yang memeluk agama Buddha tersebut memiliki sentimen negatif terhadap keberadaan etnis Rohingya yang beragama Islam.

Rohingya tidak diakui sebagai etnis asli dalam Undang-Undang Kependudukan tahun 1948. Mereka yang dianggap sebagai etnis asli di Myanmar hanyalah etnis Burma, Arakan, Chin, Kachin, Karen, Kayan, Mon atau Shad, dan etnis-etnis lain yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1832 Masehi. Sementara itu, menurut catatan sejarah, etnis Rohingya baru menetap pertama kali di Myanmar tahun 1840. Artinya, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai etnis aslinya dan menyebabkan mereka tidak bisa diberikan status warga negara berdasarkan undangundang tahun 1948 maupun hukum kependudukan terbaru tahun 1992.

Menurut hemat saya, ada setidaknya tiga alasan yang menjadi kemungkinan sebab diamnya Suu Kyi terhadap isu ini. Pertama, alasan politis yang telah banyak dipaparkan para analis. Suu Kyi yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu berikutnya di Myanmar merasa perlu mengambil hati mayoritas masyarakat Myanmar. Isu etnis Rohingya yang sangat sensitif bagi mereka, sehingga jika Suu Kyi terkesan membela etnis Muslim tersebut otomatis akan menjadi blunder bagi langkah politik Suu Kyi ke depannya.

Kedua, alasan hukum. Sesuai dengan hukum kependudukan yang berlaku di Myanmar, etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam etnis asli di negara tersebut.
Suu Kyi yang walaupun menentang pemerintahan otoriter junta militer dan menjadi oposisi dari pemerintahan sipil saat ini tetap ingin memosisikan dirinya sebagai warga negara yang baik, taat pada aturan hukum. Jika ia menunjukkan dukungannya terhadap etnis Rohingya, bukan tidak mungkin pemerintahan Presiden Thein Sein akan kembali menangkap dan memenjarakannya karena dianggap melawan hukum yang berlaku.

Hal ini juga terkait dengan alasan pertama, apabila Suu Kyi kembali ditang kap maka kesempatannya menjadi pemimpin di negara tersebut akan semakin kandas. Alasan ketiga yakni alasan personal. Suu Kyi terlahir sebagai etnis Burma yang memeluk agama Buddha Teravada. Walaupun ia senantiasa mem per juangkan penegakan HAM dan demokrasi di Myanmar, namun sentimen pribadinya sebagai etnis mayoritas sangat mungkin memengaruhi keputusan dan sikapnya terhadap berbagai isu.

Cermin Sikap

Keberadaan masyarakat Rohingya yang merupakan etnis minoritas dan beragama Islam bisa jadi juga mendapat reaksi negatif dari Suu Kyi secara pribadi. Interaksi Suu Kyi dengan kaum mayoritas tentu saja memengaruhi persepsinya terhadap keberadaan kaum minoritas, apalagi terhadap etnis Muslim Rohingya yang bermasalah dengan penduduk mayoritas Buddha Burma dan Arakan.

Ketiga alasan di atas cukup membuat Suu Kyi emoh berkomentar lebih jauh terhadap tragedi yang menimpa masyarakat Rohingya. Tentu saja sikap diamnya Suu Kyi terhadap permasalah ini menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya yang besar di mata masyarakat internasional. Ia yang dianggap sebagai simbol Myanmar yang demokratis dan peduli dengan HAM ternyata tidak dapat memenuhi ekspektasi masyarakat in ternasional yang menginginkannya bertindak lebih dalam menanggapi isu Rohingya.

Sikap diamnya saat ini dapat dilihat sebagai cerminan kebijakan Suu Kyi jika terpilih menjadi presiden Myanmar. Jika memang ia tidak memiliki kemampuan (dan kemauan) untuk mengubah nasib Muslim Rohingya di Myanmar saat ini maka bisa diprediksi, kemungkinan besar keadaan Muslim Rohingya tidak akan jauh berubah di bawah rezim kepemimpinannya apabila terpilih nanti. ●

Rohingya, Di Mana Su Kyi?

Rohingya, Di Mana Su Kyi?

Syafiq Basri Assegaff ; Konsultan Komunikasi,

Dosen Komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta

INILAH.COM, 03 Agustus 2012

Pada Jumat (3/8) berduyun-duyun orang di Jakarta turun ke jalan, menuntut dihentikannya pembantaian Muslim Rohingya. Itu protes wajar, mengingat tragedi kemanusiaan terhadap suku Rohingya di Myanmar (Burma) belakangan ini belum juga reda.

Juga belum ada tindakan nyata yang signifikan dari masyarakat dunia. Padahal aktivis hak asasi manusia (HAM) dunia telah menyatakan bahwa pihak berwenang di Myanmar nyaris tidak berbuat apa-apa untuk mencegah munculnya kekacauan sejak awal. Malah aktivis kemanusiaan juga dicegah masuk, bahkan ditangkapi saat hendak membantu warga tak-berwarga-negara (stateless) itu.

“Angkatan bersenjata Myanmar telah membunuh, memperkosa dan menangkapi Muslim Rohingya, setelah kericuhan komunal pada Juni lalu,” tulis laporan organisasi HAM Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, Rabu 1 Agustus.

Laporan itu diterbitkan seminggu setelah penyerangan dan pembakaran di wilayah Rakhine, belum lama ini. Didasarkan pada 57 interviu dengan orang-orang Rakhine dan Rohingya, laporan itu dimaksudkan mencari penjelasan mengenai konflik yang lama terpendam di tengah masyarakat, dan menagih kejelasan janji-janji kemanusiaan pemerintah sipil Burma sejak mereka berkuasa pada 2011.

“Pihak keamanan Burma gagal melindungi orang-orang Arakan (Rakhine) dan Rohingya dari pertikaian (satu sama lain), dan kemudian membiarkan terjadinya kekerasan dan aksi massal terhadap orang-orang Rohingya,” kata Brad Adams, Direktur HRW Asia.

Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa mereka bertekad menghentikan konflik etnis dan kesewenang-wenangan yang ada, tetapi kejadian-kejadian terakhir di wilayah Arakan menunjukkan bahwa kekejaman dan diskriminasi yang disponsori negara terus berlangsung.

Menilik itu semua, banyak yang mempertanyakan komitmen Aung San Su Kyi, wanita Burma yang menjadi simbol perjuangan HAM paling terkenal di dunia.

Mempertanyakan Su Kyi

Tak heran bila banyak aktivis yang dulu mendukung Su Kyi pun kemudian menuduhnya telah membisu terhadap pelanggaran HAM paling berat itu. Selama lebih delapan minggu ia diam saja.

Mengecewakan. Mungkin Su Kyi memang dalam posisi sulit, “Tetapi banyak orang kecewa karena ia tak kunjung bicara lebih keras,” kata Anna Roberts, direktur eksekutif organisasi Burma Campaign, di Inggris.

Brad Adams juga menyayangkan mengapa Su Kyi tidak memanfaatkan kesempatan mempermasalahkan soal ini secara lebih serius.

Sejauh ini, maksimal yang dilakukan Su Kyi hanya bicara di parlemen Burma. Itu pun dalam bahasa yang ambigu.

Dalam pidato pertama di parlemen, Su Kyi menekankan pentingnya melindungi hak-hak minoritas, tetapi hal itu lebih ditujukan kepada kelompok mayoritas Budha seperti Karen dan Shan – dan bukan Rohingya.

Maka tak salah bila orang seperti Maung Zarni, akademisi Burma yang pernah duduk dalam panel yang sama bersama Su Kyi di universitas London School of Economics Juni lalu, mengatakan bahwa, ‘Su Kyi telah sangat menolak berkomitmen dalam masalah Rohingya.’

Sebagaimana dikutip Alex Spillius (The Telegraph), Zarni mengatakan bahwa sebagai orang yang juga pernah menjadi korban rezim militer Burma, Su Kyi, yang kini berusia 67 itu, hanya menunjukkan ‘show’ yang mengejutkan lewat prasangka rasisnya terhadap orang-orang Islam.

“Kelompok pro-demokrasi juga seolah terputus oleh adanya fabrikasi ideologi rasis” yang sama dengan pemerintah militer. Banyak laporan menunjukkan bahwa para biksu Budha di Rakhine telah menyebarkan pampflet agar masyarakat memboikot pedagang dan toko-toko Muslim.

Seharusnya, sebagai sebuah ikon kemanusiaan, Su Kyi bisa membawa pengaruh opini publik jika ia lebih aktif dalam masalah ini.

Memang boleh jadi ada tujuan politik lain yang disasar Su Kyi. Sebagai pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy) Myanmar, mungkin sekali Su Kyi kuatir jika dukungan terhadap minoritas Muslim kelak akan mengganggu mulusnya jalan baginya menghadapi pemilu 2015.

Itu sebabnya, di parlemen Rabu 25 Juli lalu itu Su Kyi hanya bicara sepintas – dan tidak tegas.

Pemenang Nobel Perdamaian itu minta agar pemerintah Myanmar melindungi hak-hak sipil kelompok minoritas. Su Kyi antara lain mengatakan, perlindungan hak-hak etnik diperlukan, lebih dari sekadar menjaga bahasa dan budaya mereka, dan bahwa kelompok berbagai minoritas masih berada dalam tingkat kemiskinan di bawah rata-rata.

“Saya meminta seluruh anggota parlemen mendiskusikan penegakan undang-undang yang dibutuhkan untuk melindungi hak yang sama terhadap kelompok-kelompok etnis,” kata Su Kyi.

Tetapi Su Kyi tidak menyebut secara spesifik nasib etnik Rohingya itu – dan seolah buta bahwa belakangan ini ada lebih 650 Muslim Rohingya Myanmar terbunuh,1.200 hilang dan 80 ribuan mengungsi.

Myanmar, yang dulunya disebut Burma, memang memiliki beragam etnik dan agama, tetapi sekitar 800.000 orang Rohingya sama sekali tidak diakui sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar.

Sementara, tetangga Myanmar, Bangladesh, tidak menerima mereka para pengungsi Rohingya, dan mengembalikan perahu-perahu yang hendak berlabuh di Banglades.

Meski pun PBB menyebut Muslim Rohingya sebagai Palestina di Asia Tenggara, dan salah satu minoritas paling teraniaya di dunia, pemerintah Myanmar tidak peduli.

Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa pemerintahnya hanya bertanggungjawab terhadap generasi ketiga Rohingya, yang keluarganya datang ke Myanmar sebelum kemerdekaan 1948, dan bahwa tidaklah mungkin untuk menerima mereka yang masuk ‘secara illegal’ ke Myanmar.

Maka ia merekomendasikan agar badan PBB untuk pengungsi, UNHCR, mengurusi mereka yang ada di sejumlah kamp pengungsian atau ‘menempatkan mereka secara permanen’ di negara ketiga.

Tapi itu sulit. Kepala UNHCR Antonio Guterres menukas, bahwa pihaknya hanya bisa mengurus pengungsi yang lari dari sebuah negara ke negara lainnya.

Walhasil, kita miris melihat nasib Muslimin Rohingya. Kebencian etnis Rakhine terhadap minoritas Rohingya di situ sudah lama berurat berakar. Apalagi karena kebencian itu menular, dan dibiarkan menjalar oleh penguasa.

Tak cukup begitu. Pemerintah Myanmar malah mendeklarasikan ‘keadaan darurat’ di Rakhine, sehingga secara mudah mereka dapat menggunakan alasan ‘situasi genting’ itu untuk menutupi berbagai pelanggaran dan ketidakadilan.

Kini Myanmar dan Suu Kyi, bersama Presiden Thein Sein, berada dalam sorotan dunia.

Memang konsesi kebaikan, atau tepatnya ‘keadilan’, kepada orang-orang Rohingya mungkin tidak popular di mata rakyat Myanmar, namun perlakukan buruk terhadap mereka sesungguhnya membawa risiko kemarahan dunia.

Kita ingin melihat seberapa serius dunia, khususnya para pentolan demokrasi dan HAM di Barat, bertindak dalam hal ini. Kita juga ingin melihat pemerintah Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslimin paling besar di dunia, bersikap lebih tegas terhadap Myanmar. ●

Rohingya dan Suu Kyi

Rohingya dan Suu Kyi

Dion Maulana Prasetya ; Pengajar Ilmu Hubungan Internasional UMM

REPUBLIKA, 26 Juli 2012

Ramadhan mungkin men­ jadi bulan yang penuh kedamaian bagi umat Muslim di Indonesia. Kita bisa dengan aman dan nyaman menikmati santap sahur, bekerja, berbuka puasa, beribadah tarawih, sampai menyaksikan banalnya acara 'Ramadhan' di televisi tanpa ada gangguan yang berarti. Namun, kondisi yang jauh berbeda terjadi pada umat Muslim Rohingya di Myanmar, tepatnya di Provinsi Arakan. Selama enam minggu terakhir warga Muslim Myanmar menjadi korban dan target kekerasan oleh kaum mayoritas, seperti yang disampaikan oleh Amnesti Internasional.

Berdasarkan perkiraan PBB, 800 ribu Muslim Rohingya tinggal di Myanmar saat ini. Sisi yang mengenaskan adalah ribuan dari mereka berusaha melarikan diri dari Myanmar tiap tahunnya untuk menghindari aksi kekerasan. Akan tetapi, pilihan untuk melarikan diri juga bukanlah solusi yang final dan terbaik.

Di negara tujuan, seperti Bangladesh mereka yang telah selamat 'menyeberang' pada akhirnya harus dideportasi kembali ke Myanmar. Mungkin hal yang sama akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pengungsi Rohingya yang tertangkap di Bogor pada Kamis (19/07).

Stateless People

Penderitaan warga Rohingya itu ber­sumber pada status mereka yang tidak jelas Pemerintah Myanmar menganggap umat Muslim Rohingya bukanlah warga negara Myanmar. Pemerintah menganggap mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh. Di sisi lain, Pemerintah Bangladesh juga menolak mengakui mereka sebagai warga negara. Bahkan, baru-baru ini Pemerintah Bangladesh memperketat perbatasan untuk mencegah eksodus besar-besaran etnis Rohingya dari Myanmar.

Penolakan mengenai status kewargane­ garaan dapat ditarik jauh ketika Myanmar (kala itu bernama Burma) masih dikuasai oleh Inggris. Waktu itu Pemerintah Inggris mendorong warga Bengali bermigrasi ke daerah subur Arakan (saat ini wilayah Myanmar) untuk bertani. Tidak ada batas negara antara Myanmar dan Bangladesh kala itu, sehingga penduduk Arakan bisa bebas berpindah ke Bengal, begitu pula sebaliknya. Fenomena inilah yang menjadi sumber penderitaan umat Muslim Rohingya, ketika saat ini dua negara bangsa lahir di antara wilayah Arakan dan Bengal.

Penderitaan umat Muslim Rohingya bisa jadi berlipat ganda, karena minimnya perhatian, baik dari dalam negeri maupun lingkungan internasional. Dari dalam negeri, selain tidak mendapat pengakuan dari pemerintah, kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya juga tidak mendapat perhatian dari ikon demokrasi Aung San Suu Kyi. Sampai saat ini, perempuan yang telah memperoleh kursi pertamanya di parlemen itu belum mengeluarkan statemen berkaitan dengan tragedi di Arakan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh President of the Burmese Rohingya Organization UK (BROUK), sebanyak 650 etnis Rohingya meregang nyawa, 1.200 hilang, dan lebih dari 80 ribu kehilangan tempat tinggal semenjak kerusuhan terjadi. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana bisa seorang ikon demokrasi yang juga peraih Nobel Perdamaian tahun 1991, tidak memberikan perhatian khusus terhadap tragedi semacam ini?

Dilema Suu Kyi

Setidaknya ada satu jawaban yang cukup beralasan untuk menjawab pertanyaan di atas. Saat ini, ketika hak-hak politik mulai diperoleh, dilema akan dengan mudah menyerang Suu Kyi. Jika Suu Kyi memberikan perhatian khusus kepada umat Muslim Rohingya, ia akan kehilangan simpati dari mayoritas umat Buddha. Hal itu berarti usahanya meraih tampuk kekuasaan akan semakin berat. Sebaliknya, jika ia mengabaikan tragedi ini, image Suu Kyi sebagai pembela demokrasi dan kemanusiaan akan dipertanyakan oleh dunia internasional.

Dilema ini tentunya menjadi ujian terbesar bagi objektivitas Suu Kyi dalam memandang kebebasan dan kemanusiaan. Jika Suu Kyi memang memilih untuk mengabaikan Muslim Rohingya maka bisa dipastikan bahwa nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan yang dianutnya adalah kebebasan untuk kekuasaan. Suu Kyi tidak akan mau mempertaruhkan posisinya yang semakin dekat dengan kekuasaan hanya dengan memberikan perhatian khusus pada etnis Rohingya.

Nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan semacam itu tidak berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh Amerika Serikat (AS). Mereka akan lantang meneriakkan kebebasan dan kemanusiaan jika itu selaras dengan kepentingannya, dan pura-pura tidak melihat ketika tidak memberikan keuntungan material baginya.

Standar ganda AS itu terlihat jelas pada kasus Irak dan yang terbaru Suriah. AS dan juga sekutunya gencar sekali menyuarakan kebebasan dan demokratisasi untuk Suriah. Rezim Bashar al-Assad dituduhnya melakukan pembantaian massal terhadap masyarakat sipil. Oleh sebab itu, AS dan sekutunya juga gencar mendorong DK PBB untuk melakukan intervensi militer ke Suriah.

Tidak ada jalan lain bagi Suu Kyi selain harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini, atau ia akan kehilangan kepercayaan dari dunia internasional sebagai aktivis HAM. Suu Kyi harus 'berteriak' sekencang ketika ia menyuarakan demokratisasi untuk Myanmar. Ia harus membuktikan bahwa nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan itu bersifat universal, bukan berdasarkan standar Barat.

Selain Suu Kyi, tentunya peranan ASEAN sangatlah dibutuhkan. Meskipun sampai saat ini masih memegang prinsip nonintervensi terhadap permasalahan dalam negeri negara anggotanya, ASEAN harus mengupayakan perdamaian secepatnya di tanah Arakan. Jangan sampai permasalahan ini semakin menambah daftar ketidakefektifan ASEAN dalam menyelesaikan konflik, baik di antara negara anggota maupun yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. ●