Mencari Akar Korupsi

Mencari Akar Korupsi Herri Kiswanto S ;  Mahasiswa Pascasarjana STFT Widya Sasana, Malang SINAR HARAPAN, 10 Oktober 2013

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih, serta pengusaha berinisial DH dan CN, Rabu (2/10), sekitar pukul 22.00 WIB.

Rakyat Indonesia dikagetkan dengan berita penangkapan ketua MK atas dugaan kasus suap Pilkada di Kalimantan dan Lebak ini.

MK sebagai lembaga hukum tertinggi di negeri ini telah mempermalukan dirinya. Ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi berkaitan dengan tegaknya hukum di tangan lembaga ini ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi.

Terlepas dari siapa dan lembaga mana yang terlibat dalam kasus korupsi, sepertinya persoalan korupsi ini tampak seperti “selilit” yang menggerogoti tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aneka persoalan korupsi silih berganti melanda kehidupan berbangsa dan bernegara. Tampaknya, aneka persolan yang ada ibarat selilit yang menggerogoti eksistensi NKRI tercinta ini. Kasus korupsi ini secara implisit hendak mengungkapkan realitas kurangnya sikap “rasa memiliki” terhadap bangsa dan negara.

Hal itu mengakibatkan “selilit” menggerogoti tubuh bangsa ini. Ibarat tubuh manusia yang tidak dirawat dan diperhatikan sang pemilik tubuh itu sendiri atau sekalipun dirawat dan diperhatikan, tetapi tidak maksimal.

Sepintas, kalau kita menelisik dan meneropong lebih jauh, kurangnya sikap rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sepertinya tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dari bangsa ini.

Krisis Tanggung Jawab

Diakui atau tidak, pengalaman masa lalu cukup berperan dalam membentuk karakter pribadi bangsa ini. Kita dapat dan patut merujuk pada masa penjajahan kolonial Belanda yang begitu lama menunggangi bangsa ini. Pengalaman dijajah dalam kurun waktu yang relatif lama secara serentak ikut membentuk karakter pribadi bangsa.

Karakter tersebut adalah elemen rohaniah manusiawi Indonesia yang menunjukkan bahwa ia tidak merasa memiliki atas tanah air dan hasil buminya sendiri. Hal ini karena ia adalah pekerja bagi sang tuan yakni Belanda.

Saat yang sama, bangsa Indonesia sebagai objek jajahan sesungguhnya juga sedang membangun benteng-benteng pertahanannya secara personal demi alasan mempertahankan diri maupun demi alasan kebutuhan akan rasa aman.

Benteng-benteng yang dibangun itu berupa bangunan-bangunan sikap individualistik, munafik, dan egoistik. Bangunan-bangunan sikap tersebut sesuai dengan kualitas negatif manusia Indonesia seperti yang dijelaskan Mochtar Lubis dalam bukunya yang berjudul Manusia Indonesia (2001).

Dalam buku yang merupakan kumpulan pidatonya di IKJ pada 1977 itu, beliau mengungkapkan paling tidak terdapat dua belas sikap mental manusia Indonesia yang menonjol. Sikap-sikap itu di antaranya adalah munafik, enggan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, feodalis, percaya takhayul, artistik, dan berwatak lemah.

Pada konteks zamannya, bangunan-bangunan sikap tersebut tentu tampak sebagai “sikap yang baik”. Dikatakan baik karena memang sikap-sikap itu diperlukan demi alasan dapat bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman. Misalnya, sikap individual, munafik, dan egois itu muncul ketika setiap pribadi dalam situasi tanam paksa berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk Belanda demi upah atau reward.

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya sikap-sikap itu secara tidak sadar menjadi stimulus terhadap kemungkinkan menjamurnya korupsi yang berlangsung hebat dan terus-menerus di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta di negara tercinta ini. Dengan kata lain, budaya korupsi di negara ini, bila ditelusuri, mempunyai akar pada sikap-sikap negatif yang terbentuk pada zaman penjajahan.

Selanjutnya, apabila kurangnya kesadaran akan rasa memiliki dalam diri setiap warga negara terhadap bangsa dan negara masih tumbuh subur maka hal itu akan semakin melapangkan jalan bagi persoalan bangsa yang lebih runyam lagi.

Kurangnya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini merupakan ungkapan adanya krisis tanggung jawab dari setiap warga negara, khususnya pemerintah dalam banyak dimensi, baik dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap tanah air maupun terhadap sesama. Hal ini juga sangat berkaitan dengan perlakuan setiap warga negara terhadap Indonesia.

Berbenah Diri

Uraian di atas tidak bermaksud untuk melihat pengalaman masa lalu bangsa ini semata-mata sebagai sesuatu yang buruk dan jelek. Hal ini karena pengalaman masa lalu juga menunjukkan bangsa ini pernah bersatu padu menyatukan “rasa memiliki” terhadap bangsa ketika berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, sekalipun perlahan-lahan terasa luntur.

Akan tetapi, uraian tersebut lebih ingin menunjukkan dan menjadikan fakta tersebut sebagai titik balik (turning point) untuk berbenah diri. Situasi dan keadaan sulit yang dihadapi bangsa kita akhir-akhir ini menuntut kita untuk lebih peduli dan memupuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Tidak jarang persoalan yang dihadapi bangsa kita dewasa ini cukup kental dipicu kurangnya rasa tanggung jawab setiap warga negara terhadap negara. Fenomena saling melempar tanggung jawab sering kali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seolah-olah tanggung jawab untuk memperhatikan dan memperjuangkan eksistensi negara adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, sekalipun memang pemerintah harus lebih peduli karena mereka telah mengemban amanat luhur untuk mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kendali bangsa ini perlu untuk melihat amanat luhur ini sebagai panggilan jiwa, bukan sebagai profesi semata-mata. Hal itu akan sangat memengaruhi kualitas pengabdian dan pelayanan terhadap bangsa dan negara.

Akan tetapi, lebih dari itu semua, usaha untuk memperhatikan dan memperjuangkan eksistensi bangsa dan negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita patut bertanya “sejauh mana kita sudah bertanggung jawab terhadap Indonesia?”

Dalam kaitannya dengan usaha untuk berbenah diri, konsep tanggung jawab yang pernah digagas Levinas dalam bukunya yang berjudul Totality and Infinity (1991) dapat kita jadikan sabagai bahan inspirasi untuk diajarkan di keluarga maupun sekolah sejak dini.

Dalam pemahaman Levinas, tanggung jawab itu mendahului segala bentuk aktivitas manusia, entah itu berpikir atau pun bertindak. Dengan kata lain, Levinas memahami bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam kemanusiaan kita.

Hal itu menuntut kita untuk memiliki tanggung jawab terhadap “yang lain” sebelum kita berpikir dan juga bertindak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, “yang lain” itu tidak lain dan tidak bukan adalah segala sesuatu yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Eksistensi ”yang lain” merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita.

Dalam hal ini, tampak bahwa tanggung jawab selalu mengandung makna imperatif yakni menuntut seseorang berlaku baik dan adil terhadap “yang lain”. Tidak malah memupuk sikap berpusat dan mementingkan diri dan kelompok tertentu serta mengalienasi, maupun mengeksploitasi “yang lain”. Bila hal ini terjadi, sesungguhnya penyangkalan terhadap eksistensi diri sebagai manusia juga sedang terjadi. ●

Pemimpin Idaman

Pemimpin Idaman Herri Kiswanto S  ;    Mahasiswa Program Magister STFT Widya Sasana-Malang SINAR HARAPAN, 26 Agustus 2013

Sosok pemimpin selalu menjadi sorotan publik yang dipimpinnya. Hal itu tentu hal yang wajar. Aneka bentuk sorotan akan membuat seorang pemimpin mampu menyadari dirinya. Kesadaran diri menjadi satu elemen penting bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kesadaran diri membentuk keterarahan diri akan kehendak, keberanian, dan kejujuran untuk meneliti dirinya sendiri. Tetapi sikap itu sering kali tidak muncul dari sosok pemimpin kita dewasa ini. Justru yang sering kali muncul adalah adanya sikap pembelaan diri atas kesalahan dan kelemahan, serta menutupinya dengan sikap pencitraan diri agar tampak santun dan berwibawa.

Oleh karena itu, aneka sorotan yang dilontarkan atas pemimpin tak jarang menjadi suara-suara yang berlalu begitu saja tanpa ada tanggapan positif dan perubahan konkret yang dapat dilihat serta dirasakan publik.

Yang terjadi adalah pemimpin tidak lagi mendengarkan publik yang dipimpinnya, melainkan mendengarkan dan memuaskan dirinya sendiri. Inilah karakter pemimpin yang kerap dijumpai dewasa ini. Tetapi, di tengah situasi yang demikian pelik dan runyam, masih terdapat orang yang mau memberi diri dan hati untuk memimpin semisal Jokowi-Ahok.

Apresiasi masyarakat luas maupun masyarakat Jakarta terhadap Jokowi-Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta akhir-akhir ini menunjukkan terpenuhinya kehausan publik akan model pemimpin yang mau mendengarkan dan memuaskan dahaga rakyatnya.

Pemimpin yang mau mendengarkan dan memuaskan dahaga rakyat menajdi suatu model pendekatan yang sangat dinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Inilah model pendekatan ditawarkan dan dijalankan oleh Jokowi-Ahok sebagai karakter kepemimpinannya.

Ternyata, model pendekatan ini cukup ampuh untuk memuaskan dahaga publik Jakarta. Roda pemerintahan memang belum selesai hingga masa bakti, namun ukuran keberhasilan sudah mulai menampakkan wajahnya. Indikasi akan harapan untuk mau dan mampu mendengarkan serta memuaskan publik itulah yang membuat rakyat Jakarta begitu mengagumi Jokowi-Ahok sebagai sosok pemimpin idaman mereka.

Sesungguhnya, keberhasilan Jokowi-Ahok tidak semata-mata mau menunjukkan kehebatan pendekatan politik yang ditawarkan pasangan ini, tetapi juga menjadi bukti akan kehausan publik terhadap model pemimpin yang diharapkan untuk zaman sekarang, yakni pemimpin yang mau mendengarkan dan memuaskan dahaga publiknya.

Model pemimpin demikian sesungguhnya tidak hanya dimimpikan masyarakat Jakarta, melainkan juga rakyat Indonesia pada umumnya. Banyak situasi dan kondisi rakyat Indonesia saat ini yang menuntut munculnya pemimpin yang mampu untuk mendengarkan dan memuaskan dahaga rakyat Indonesia saat ini.

Mendengarkan dan memuaskan dahaga rakyat bukan semata-mata merujuk pada perkara psikologis. Kemampuan untuk mendengarkan dan memuaskan dahaga rakyat memaksudkan kemampuan holistik seorang pemimpin untuk merealisasikan kapasitas dirinya sebagai pemimpin, yakni pemimpin yang tampil sebagai seorang hamba yang mau melayani.

Menjadi seorang pemimpin berarti juga menjadi hamba atas publik yang dipimpinnya. Pada saat yang sama, seorang pemimpin hendaknya menjadi pelayan yang mau melayani dan bukan untuk dilayani, seorang pemimpin yang mau mengangkat harkat dan martabat rakyatnya dan bukan mengangkat harkat dan martabatnya sendiri!

Tiga Kemampuan

Mengutip terminologi yang digunakan Dr Anthony D’souza, seorang pemimpin ideal yang dimimpikan Indonesia saat ini adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk meng-ennoble, enable, dan empower rakyatnya.

Tiga kemampuan tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh seorang pemimpin bagi dirinya sendiri demi prestise dan gengsi di mata dunia, melainkan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Apa artinya prestise dan gengsi bagi seorang pemimpin yang hanya mampu untuk meng-ennoble, enable, empower dirinya sendiri, sedangkan rakyatnya merintih dan meraung-raung karena dihiraukan, dilemahkan, dan diperdaya?

Suatu kenyataan yang ironis di mana seorang pemimpin mampu meraih prestasi dan penghargaan di atas kertas sebagai pejuang lingkungan hidup dan ekonomi di mata dunia, sedangkan kenyataan lingkungan hidup di berbagai provinsi di Indonesia semakin hancur akibat perambahan hutan dan eksploitasi alam sebagai wujud investasi yang dikomersialkan demi kepentingan para pemilik modal dan kelompok yang terlibat di dalamnya.

Pada saat yang sama, tingkat ekonomi rakyat Indonesia pun belum mencapai titik kesejahteraan yang diharapkan. Quo vadis Indonesia?

Perkara menjadi pemimpin adalah soal memperjuangkan tata hidup bersama. Selama kekuasaan semasa kepemimpinan diarahkan hanya untuk kepentingan diri dan kelompok tertentu, selama itu pula sang pemimpin telah menodai nilai-nilai luhur kepemimpinan itu sendiri.

Munculnya pemimpin dalam peradaban manusia ditujukan pertama-tama adalah untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama berarti juga mau dan mampu mendengarkan dan memuaskan dahaga rakyatnya.

Maka perlu suatu perubahan pemahaman yang radikal akan makna kepemimpinan bagi siapa saja yang memiliki hasrat untuk menjadi pemimpin pada pilgub maupun pilpres 2014, baik sebagai wakil independen maupun wakil partai. Menjadi pemimpin berarti harus memiliki kesadaran dan kemampuan diri yang holistik dan rela menjadi hamba serta gembala bagi rakyatnya! ●